Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari rangkaian Perayaan HUT Republik Indonesia (RI) ke-79, BRI menyelenggarakan bazar UMKM dalam acara "BRILiaN Independence Week 2024" yang berlangsung pada 16 Agustus 2024.

Salah satu pelaku UMKM yang ikut serta dalam bazar tersebut adalah kelompok petani kelengkeng dari Desa Sugihan, Tuban, Jawa Timur, yang diwakilkan oleh Wiyono. Klaster ini telah dikenal karena prestasinya dalam mengembangkan pertanian kelengkeng New Kristal, sehingga nama desanya pun dikenal karena kelengkeng kristalnya.

Kelompok petani kelengkeng ini terdiri dari sekitar 90 petani yang mengelola lahan perkebunan kelengkeng seluas 30 hektar. Mereka telah berinovasi dalam bercocok tanam untuk memastikan bahwa kelengkeng dapat dipanen secara terus-menerus, berbeda dengan tanaman jagung, cabai, dan kacang yang mereka tanam sebelumnya dan memerlukan penanaman kembali setelah setiap panen.

Untuk menarik pengunjung, pada tahun 2000 lalu kelompok petani kelengkeng membangun agro wisata kelengkeng. Untuk meningkatkan hasil produksi kelengkeng, para petani kelengkeng mendapatkan dukungan modal usaha dari BRI.

"Kami bekerja sama dengan BRI berkat kerja keras dan dukungan BRI yang sangat mendorong perkembangan sektor agro. BRI memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah, yang sangat meringankan beban petani, terutama dalam hal permodalan karena kelengkeng memerlukan modal yang besar," ujarnya.

Untuk memenuhi permintaan pasar, kelompok petani Kelengkeng Desa Sugihan saat ini terus mengembangkan kelengkeng jenis New Kristal, yang ditanam di dataran rendah dan memiliki keunggulan dapat berbuah tanpa mengenal musim dan daging yang tebal.
Pemberdayaan Klaster Usaha sendiri merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.

Hingga akhir Juli 2024 tercatat BRI telah memiliki 31.488 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI juga telah menyelenggarakan 2.184 pelatihan dalam program Klasterku Hidupku tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan bahwa program Klasterku Hidupku merupakan salah satu bentuk strategi yang mengutamakan pemberdayaan.

"Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi," ungkap Supari.

Bisnis.com, JAKARTA – MajalahTimebersama portal Statista merilis daftar 1.000 perusahaan terbaik di dunia. Terdapat nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) dan sejumlah nama emiten Tanah Air yang termasuk dalam daftar tersebut.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan bahwa dengan menduduki peringkat 892, BNI mampu unjuk gigi di kancah global dan kondisi perekonomian dunia yang menantang.

“Pengakuan positif atas tiga dimensi yang dinilai olehTIMEdan Statista terhadap BNI merupakan penegasan posisi penting korporasi dalam persaingan global,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Minggu (15/9/2024).

Dia melanjutkan, tiga dimensi utama yang dimaksud adalah yaitu kepuasan karyawan, pertumbuhan pendapatan, serta transparansi keberlanjutan yang digarisbawahi melalui aspekenvironmental,social,and governancealias ESG.

Selain itu, hasil sigi ini merupakan yang kedua kalinya dirilisTIMEdan Statista berdasarkan analisis komprehensif dalam mengidentifikasi perusahaan-perusahaan di dunia dengan kinerja terbaik.

“Lolosnya BNI dalam daftar TIME dan Statista tersebut merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Kami menjadi terpacu untuk terus berkarya lebih baik lagi,” tandas Okki.

Berdasarkan catatanBisnis, deretan perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut adalah perusahaan Astra yang bertengger di peringkat ke-435 dengan skor 87,54, diikuti BNI di peringkat 892 dengan skor 79,51.

Perusahaan milik konglomerat Garibaldi "Boy" Thohir, PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) juga menduduki peringkat 908 dengan skor 79,19.

Bank pelat merah lainnya, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga menempati peringkat 914 dengan raihan skor 78,94. Ada pula emiten perunggasan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang menempati peringkat 961 dengan capaian skor 75,58.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank digital masih bersaing ketat meraup simpanan nasabah, salah satunya dengan cara memberikan suku bunga deposito tinggi bahkan hingga 9%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara.

Terdapat deretan bank digital yang menawarkan bunga simpanan, seperti deposito tinggi. Salah satu bank digital yakni PT Bank Seabank Indonesia misalnya menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC juga menawarkan bunga deposito tinggi tembus 8% per tahun.

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi hingga 8,75% per tahun. Bahkan, PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun.

Suku bunga simpanan bank-bank digital itu pun berada di atas tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terbaru, LPS telah menetapkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah pada bank umum 4,25%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penawaran suku bunga simpanan tinggi di bank digital merupakan salah satu strategi guna menarik dana nasabah. Secara umum strategi tingkat suku bunga telah melalui pertimbangan yang hati-hati di mana hal tersebut ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan manajemen likuiditas bank.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemberian suku bunga antara lain kondisi ekonomi baik global maupun nasional, tingkat persaingan, suku bunga acuan, risk premium, dan sebagainya.

"Tingkat suku bunga simpanan yang ditetapkan selalu dilakukan monitoring dan update secara berkala oleh bank," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Sabtu (13/9/2024).

Bank menurutnya akan melakukan penyesuaian strategi yang paling tepat dengan tujuan bisnis utamanya, segmen utama nasabah yang dilayani (base customer), serta pengembangan produk, termasuk produk yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan alasan sejumlah bank menawarkan suku bunga tinggi di atas bunga penjaminan LPS karena berkaitan dengan persaingan.

Selain itu, alasan penerapan suku bunga simpanan bank digital tinggi adalah karena tujuan penghimpunan dana untuk menopang ekspansi kredit yang lebih masif.

LPS pun tidak melarang pemberian suku bunga simpanan tinggi, meski di atas suku bunga tingkat penjaminan. Namun, LPS meminta bank untuk transparan.

"Kami minta memberikan informasi ke masyarakat. Ini agar fair. Saat memberikan bunga simpanan lebih tinggi harus transparan ke masyarakat," ujarnya dalam rapat kerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Komisi XI DPR RI pada beberapa waktu lalu.

LPS meminta perbankan harus memberikan pengumuman terkait program penjaminan simpanan LPS, termasuk tingkat bunga yang bisa dijamin LPS.

"Kami juga survei, setiap bank yang tidak memenuhi ketentuan itu [transparansi program penjaminan LPS], kami kerja sama dengan OJK [Otoritas Jasa Keuangan], nanti OJK agar menegur mereka," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama SeaBank Indonesia Junedy Liu mengatakan bunga simpanan tinggi bank digital memang kerap kali menjadi polemik. Bank digital bisa menawarkan bunga simpanan tinggi karena biaya operasional yang rendah. Langkah itu biasanya diambil, terutama oleh bank digital yang baru meluncur.

"Akan tetapi dari awal kami sadari bahwa ini strategi promosi di awal. Ini perlu introspeksi. Bank digital perlu seimbangkan kemampuan galang dana serta tumbuhnya aset bisa berupa pembiayaan kepada masyarakat yang belum terlayani," katanya dalam acara virtual seminar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada beberapa waktu lalu.

Presiden Direktur Krom Bank Indonesia Anton Hermawan mengatakan penawaran suku bunga tinggi bank digital akan terus berlangsung hingga bank berhasil membangun basis nasabah yang stabil dan cukup besar. “Jadi bank digital ini kan perlu establish certain customer base. Sebelum kita sampai ke customer base yang cukup jumlahnya, ya pasti kita akan mempertahankan hal itu [perang bunga tinggi],” ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut tren bunga tinggi yang ditawarkan bank digital masih akan berlangsung dalam 3 tahun ke depan.

"Apalagi, tren perebutan dana di pasar makin ketat karena bank juga harus bersaing dengan surat utang pemerintah yang bunganya tinggi,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tren peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nasional berdampak pada pengajuan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) alias tunjangan pengangguran yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan hingga 31 Juli 2024 pihaknya telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim. Total klaim manfaat tunai yang BPJS Ketenagakerjaan bayarkan tersebut setara Rp237,04 miliar.

"Sejalan dengan dengan masih bergulirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga menangalami peningkatan," kata Oni kepada Bisnis, pekan lalu(10/9/2024).

Sementara itu, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun. Oni menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengelola dana program JKP ini secara profesional, transparan, hati-hati serta sesuai aturan yang berlaku.

Lalu bagaimanakan cara mengklaim JKP alias Tunjangan Pengangguran?

Menurut laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, dikutip Minggu (15/9/2024) program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini dirancang untuk membantu pekerja dalam mempertahankan kehidupan yang layak sambil mencari pekerjaan baru.

Manfaat yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar peserta saat menganggur akibat PHK, serta memfasilitasi mereka dalam mendapatkan pekerjaan baru secepat mungkin. Manfaat yang diberikan mencakup bantuan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja

Rincian tiga manfaat utama yang dapat diterima oleh pekerja yang terdaftar sebagai peserta JKP:

1. Bantuan Uang Tunai

   • Penerima manfaat JKP akan mendapatkan bantuan uang tunai setiap bulan selama maksimal 6 bulan. Setelah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang memenuhi syarat akan menerima manfaat ini.
   • Besaran uang tunai yang diterima dihitung berdasarkan 45% dari upah yang dilaporkan untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Namun, batas maksimal upah yang digunakan untuk perhitungan adalah Rp5.000.000. Dengan demikian, jika upah terakhir melebihi batas ini, manfaat dihitung berdasarkan angka tersebut.

2. Informasi Lowongan Kerja

   • Selain bantuan uang tunai, peserta JKP juga berhak mendapatkan informasi lowongan kerja. Layanan ini mencakup informasi tentang pasar kerja yang relevan dengan keterampilan dan pengalaman peserta, serta bimbingan jabatan.
   • Bimbingan jabatan tersebut dapat berupa asesmen diri dan konseling karir, yang bertujuan membantu peserta memahami potensi karir mereka dan menyiapkan strategi untuk kembali bekerja.

3. Pelatihan Kerja

   • Pekerja yang terkena PHK juga mendapatkan manfaat pelatihan kerja berbasis kompetensi melalui lembaga pelatihan kerja, baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan.
   • Pelatihan ini dapat dilakukan secara daring (online) maupun luring (offline), dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Program JKP?

Program JKP dirancang untuk pekerja penerima upah yang memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar sebagai peserta JKP.
• Bekerja di perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar yang telah mengikuti 4 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun).
• Pekerja di perusahaan skala kecil dan mikro dapat mendaftar program JKP dengan syarat sudah mengikuti minimal 3 program, yaitu JKK, JKM, dan JHT.
• Terdaftar sebagai pekerja penerima upah dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan.

Kriteria Penerima JKP

Agar dapat mengajukan manfaat JKP, pekerja harus memenuhi persyaratan masa iur, yaitu telah membayar iuran program JKP selama 12 bulan dalam 24 bulan, dengan minimal 6 bulan dibayarkan secara berturut-turut. Selain itu, pekerja yang mengalami PHK harus mengajukan klaim JKP dalam waktu 3 bulan setelah dinyatakan PHK.

Syarat Pengajuan JKP

Untuk mengajukan manfaat JKP, peserta harus memenuhi syarat berikut:

• Mengalami PHK yang dibuktikan dengan dokumen resmi, seperti:
  • Bukti diterimanya pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, serta tanda terima laporan PHK dari dinas ketenagakerjaan setempat.
  • Perjanjian bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, disertai akta bukti pendaftaran perjanjian.
  • Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap.
• Belum mendapatkan pekerjaan baru sebagai pekerja penerima upah.
• Bersedia aktif mencari pekerjaan dengan bukti pengisian surat Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK).

Siapa yang Tidak Berhak Menerima Manfaat JKP?

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pekerja tidak berhak menerima manfaat JKP, di antaranya:

• Mengundurkan diri dari pekerjaan.
• Mengalami cacat total tetap.
• Memasuki masa pensiun.
• Meninggal dunia.
• Kontrak kerja habis sesuai periode yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Bisnis.com, JAKARTA -- Perbankan Tanah Air menutup ratusan kantor cabang selama semester I/2024 imbas digitalisasi. Aksi ini diperkirakan masih terus berlangsung.

Berdasarkan dari Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank di Indonesia per Juni 2024 mencapai 24.170 unit. Jumlahnya menyusut 106 kantor dalam satu semester atau sepanjang semester I/2024.

Jumlah kantor bank juga turun 614 unit secara tahunan atau dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 24.784 kantor per Juni 2023.

Selain itu, jumlah kantor cabang bank juga tercatat berguguran. Bank telah menutup sebanyak 26 kantor cabang dalam setahun atau menurun dari 3.449 kantor cabang pada Juni 2023 menjadi 3.423 kantor cabang pada Juni 2024.

Salah satu bank, yakni PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) mengumumkan melakukan penyesuaian jaringan kantor cabangnya.

Berdasarkan pengumuman pada Jumat (13/9/2024), salah satu cabang yang akan ditutup adalah KCP Warung Buncit, Jakarta Selatan.

"Maybank Indonesia kantor cabang pembantu dan ATM Warung Buncit akan ditutup secara permanen, dan seluruh aktivitas perbankan akan dialihkan," tulis pernyataan resmi perusahaan.

Selain KCP Warung Buncit, penutupan juga akan dilakukan di beberapa KCP lainnya di Jakarta, termasuk KCP Grand Wijaya, KCP Mal Ambasador, KCP Tomang, dan KCP Pulogadung. Di luar Jakarta, KCP yang ditutup antara lain Harapan Raya di Pekanbaru; Adi Sucipto di Solo; Pasar Atum di Surabaya; dan Kuala Tungkal di Jambi. Penutupan ini efektif berlaku mulai 23 September 2024.

Sepanjang tahun ini, Maybank Indonesia telah menutup total 20 kantor layanan fisik. Sebagai perbandingan, pada 2023 bank menutup 9 lokasi, sedangkan pada 2022 menutup 11 lokasi.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga mencatatkan penurunan kantor cabang sebanyak 8 unit menjadi 302 unit pada semester I/2024 dari periode yang sama tahun lalu yakni 310 unit pada semester I/2023.

Pada Mei 2024, CIMB Niaga telah memberitahukan pengalihan kegiatan cabang, di mana KCP Jakarta - Cibubur Indah ditutup dan kegiatan operasional dialihkan ke KCP Bogor - Cisalak.

Head of Digital Banking, Branchless, and Partnership CIMB Niaga Lusiana Saleh menjelaskan penurunan jumlah kantor cabang menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas operasional. Menurutnya, tidak efisien jika memiliki banyak cabang di satu daerah yang sama.

Selain itu, penutupan kantor cabang terkadang dilakukan jika unit tersebut tidak menghasilkan pendapatan alias revenue dengan baik. Meski demikian, kemungkinan pihaknya melakukan relokasi cabang ke daerah lain yang dianggap memiliki banyak nasabah potensial dan peluang pertumbuhan baik.

“Jadi, kita mulai convert cabang baru jadi digital, gimana caranya salah satu kantor cabang itu tidak membawa cost lebih banyak, tapi lebih memberikan efektifitas dan dia [cabang] bisa melayani banyak nasabah,” ujarnya kepada Bisnis.

Bank pelat merah pun tercatat mengalami penurunan jumlah kantornya. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan penyusutan jumlah kantor sebanyak 274 unit secara tahunan dari 7.980 kantor per Juni 2023 menjadi 7.706 kantor per Juni 2024.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga mencatatkan penyusutan outlet yang terdiri dari kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP) dan kantor kas (KK). Di mana, total penyusutan mencapai 19 unit dari semula 1.798 unit pada semester I/2023 menjadi 1.779 unit pada semester I/2024.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan penyusutan jumlah cabang mencapai 100 unit, dari sebanyak 2.327 unit per Juni 2023 menjadi 2.227 unit per Juni 2024. Di mana unit ini terdiri dari cabang reguler dan Cash Outlet & Digital Box.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan penurunan jumlah kantor cabang bank menunjukkan bahwa kantor cabang bank semakin tidak lagi menguntungkan. Bank pun memilih menutup layanan kantor cabangnya.

"Kantor cabang bank semakin kurang menguntungkan bagi bank atau beban pengelolaan cabang tidak sebanding dengan pendapatan atau benefit dari keberadaan cabang itu," ujar Trioksa kepada Bisnis.

Selain itu, terjadi digitalisasi sistem perbankan yang membuat masyarakat lebih fleksibel dalam melakukan aktivitas keuangan.

"Jadi, tidak perlu datang ke kantor cabang. Tren ke depan juga masih tetap akan terjadi penurunan [jumlah kantor bank]," jelas Trioksa.

Trioksa menambahkan bahwa tren penurunan jumlah kantor cabang akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya efektivitas digitalisasi. Teknologi digital diyakini akan menggantikan fungsi operasional tradisional bank.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang akan diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dipastikan batal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian bicara peluang adanya investor baru di Bank Muamalat, setelah gagal dicaplok BTN.

Rencana akuisisi Bank Muamalat oleh BTN telah mencuat sejak akhir tahun lalu. Akuisisi dijalankan BTN dalam rangka pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS).

Setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, BTN Syariah saat itu direncanakan akan dimerger dengan Bank Muamalat.

BTN pun telah menjalankan due diligence dengan Bank Muamalat. Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence rampung April. Namun, due diligence tak kunjung berbuah hasil hingga dipastikan batal pada Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan seiring dengan batalnya langkah ambil alih Bank Muamalat oleh BTN, OJK senantiasa membuka peluang adanya investor baru dalam rangka konsolidasi.

Tujuannya adalah untuk mengembangkan industri perbankan syariah agar terbentuk bank syariah dengan skala yang lebih besar, sehingga dapat lebih kompetitif serta bersaing secara sehat.

"Tentu diperlukan kemampuan keuangan yang memadai dari calon investor baru untuk mendukung permodalan yang kuat dengan memperhatikan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Sabtu (14/9/2024).

Meski begitu, Dian mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan tertulis kepada OJK terkait rencana investor baru yang akan menjadi pemegang saham Bank Muamalat.

Adapun, OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila telah terdapat pengajuan permohonan adanya investor baru Bank Muamalat kepada OJK.

Saat ini, Bank Muamalat dikendalikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan komposisi kepemilikan mencapai 82,65%.

BPKH menjadi pemegang saham Muamalat setelah menerima hibah dari Islamic Development Bank (IDB), Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited pada November 2021.

Hibah saham tersebut mencapai 7,9 miliar saham atau setara dengan 77,42%. Pengalihan ini dilakukan dalam rangka memiliki, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha BPKH di bidang perbankan syariah, serta menjadikannya sebagai pemegang saham pengendali Muamalat.

BPKH

BPKH memang sudah jauh-jauh hari berencana melepas kepemilikan sahamnya yang besar di Bank Muamalat itu.

Sekretaris BPKH Ahmad Zaky mengatakan BPKH tidak akan berpangku tangan terhadap keputusan akuisisi Bank Muamalat oleh BTN. BPKH tetap akan membuka jalan bagi investor lain untuk mengambil alih Bank Muamalat.

"Fokus BPKH adalah menjamin dan memastikan peningkatan imbal hasil Bank Muamalat bagi pemegang saham, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan nilai manfaat bagi calon jamaah haji, termasuk melalui aksi korporasi dan aliansi strategis dengan berbagai pihak," katanya kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu (2/7/2024).

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati juga sempat mengatakan porsi saham BPKH di Bank Muamalat saat ini terlampau besar. Seiring berjalannya waktu, BPKH mempertimbangkan penyesuaian porsi kepemilikan di Bank Muamalat.

Adapun, rencana pelepasan kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat itu dilakukan pula seiring dengan rencana Bank Muamalat yang akan listing di bursa atau initial public offering (IPO).

Sebagai konteks, Bank Muamalat sejatinya sudah berstatus perusahaan terbuka, akan tetapi perusahaan belum melakukan pencatatan di pasar modal.

Seiring dengan rencana listing tersebut, porsi kepemilikan saham BPKH di tubuh Bank Muamalat akan terdilusi. BPKH pun membuka pintu bagi investor baru yang berencana masuk.

“Itu konsekuensi [terdilusi], tapi itu siapa nantinya [pemegang saham baru] yang masuk di situ, apabila ada yang lebih besar kami siap,” ujar Sulistyowati pada September 2023.

Adapun, terkait batalnya diakuisisi BTN, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan akuisisi atau merger merupakan salah satu aksi korporasi yang bersifat non-organik yang terpisah dari kegiatan organik atau business as usual.

"Dengan demikian hal itu [batalnya aksi korporasi] tidak berdampak dan tidak mengganggu kegiatan organik atau business as usual, baik untuk kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat," ujar Hayunaji.

Bank Muamalat sendiri menurutnya akan fokus pada kepentingan nasabah dan pemegang saham, khususnya dalam melayani aktivitas perbankan sehari-hari. Bank Muamalat pun akan mengedepankan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Majalah Time memasukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ke dalam 1.000 perusahaan terbaik dunia pada 2024 atau Time World’s Best Companies of 2024.

Daftar yang dibuat atas kerja sama TIME dengan Statista ini memberikan kejutan bagi bangsa Indonesia, sebab lima dari 1.000 perusahaan di dunia yang masuk daftar bergengsi tersebut berasal dari Indonesia.

Dua dari lima Perusahaan asal Indonesia itu diantaranya adalah badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri.

Dalam daftar Perusahaan terbaik tersebut disebutkan BNI menduduki peringkat 892, dan Bank Mandiri pada ranking 914. Adapun tiga Perusahaan asal Indonesia lainnya adalah Astra International yang menduduki peringkat 435, kemudian Adaro Energy di posisi 908, dan ⁠Charoen Phokphand Indonesia di peringkat 961.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pengakuan tersebut merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena pada award yang sama pada tahun sebelumnya (tahun 2023), belum ada BUMN dan perusahaan Indonesia yang masuk ke list Perusahaan terbaik berdasarkan TIME dan Statista.

Prestasi ini, bagi Erick, telah membawa sejumlah makna penting.

“Pengakuan TIME dan Statista ini menegaskan kembali posisi perusahaan Indonesia diantara Perusahaan global lain. Langkah kami untuk mendorong BUMN untuk bermain global, pun terbukti telah memberikan hasil. Tentu masih banyak ruang bagi BNI dan Mandiri untuk terus meningkatkan prestasinya,” kata Erick, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Erick mengatakan penghargaan ini memiliki makna bahwa praktik bisnis dan tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang diterapkan oleh kedua bank tersebut telah diakui di tingkat global. Ini menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya.

Kedua, tambah Erick, prestasi ini turut mengangkat citra positif Indonesia sebagai negara yang memiliki perusahaan-perusahaan berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional. Ini dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Keberhasilan BNI dan Bank Mandiri diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya, serta menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance,” kata Erick.

Dengan masuknya dalam daftar tersebut, Erick berpendapat kedua bank ini akan semakin dipercaya oleh masyarakat dan dunia usaha. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap sektor perbankan nasional dan pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa sektor keuangan Indonesia semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan global. Ini juga menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh kedua bank telah membuahkan hasil yang positif,” kata Erick.

Bisnis.com, JAKARTA - Telah terjadi lonjakan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024. Bagaimana nasibnya pada 2025?

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 137 bank bangkrut di Tanah Air.

Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Satu-satunya bank umum atau bank bukan berjenis BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya hanya PT Bank IFI.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyebab maraknya BPR yang bangkrut yakni adanya penyalahgunaan atau fraud.

Meski begitu, menurutnya bisnis BPR tetap bertumbuh. Pada semester I/2024, aset BPR misalnya tumbuh 6,19% secara tahunan (year on year/yoy). Penyaluran kredit BPR tumbuh 7,01% yoy. Lalu, raupan dana pihak ketiga (DPK) BPR tumbuh 6,96% yoy.

Pertumbuhan aset, kredit, dan DPK BPR menurutnya ditopang oleh pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar serta akselerasi konsolidasi.

Adapun, ia memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan. "Dinamika ekonomi global dan domestik membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR," katanya dalam jawaban tertulis pada Sabtu (14/9/2024).

Tantangan lainnya, adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR.

Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"BPR diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya," ujar Dian.

Dalam mengembangkan industri BPR, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Indonesia Financial Group (IFG) Progress mengungkap beberapa aksi merger dan akuisisi (M&A) dalam industri asuransi di Indonesia diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut dipicu oleh penerapan beberapa regulasi baru, diantaranya peningkatan modal minimum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 dan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi perusahaan asuransi syariah sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2023.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan IFG Progress, pemenuhan modal minimum secara organik, yaitu melalui peningkatan modal dari profitabilitas perusahaan asuransi dianggap cukup menjadi tantangan.

“Karenanya, skema konsolidasi melalui merger dan akuisisi menjadi pilihan yang cukup sesuai,” tulis IFG Progress dalam jawaban tertulis kepada Bisnis pada Sabtu (14/9/2024).

Namun, tren global selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan beberapa laporan yang dikeluarkan oleh Milliman, Delloitte, dan Bain & Company menemukan bahwa secara global terdapat tren penurunan jumlah aksi merger dan akuisisi di industri asuransi dalam beberapa tahun terakhir.

IFG Progress menyebut tren itu dipicu oleh ketidakpastian kondisi makro ekonomi karena tingginya tingkat inflasi dan tingkat suku bunga, tensi geopolitik, dan perubahan regulasi terkait solvensi di beberapa negara.

IFP Progress mengungkap dampak dari merger dan akuisisi adalah terjadinya konsolidasi pasar yang diharapkan akan berdampak positif terhadap industri asuransi. Konsolidasi pasar tersebut akan membuat perusahaan asuransi cenderung berkurang jumlahnya tetapi lebih kuat secara finansial.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan kecil dan menengah yang tidak mampu memenuhi ketentuan minimum modal cenderung menjadi target akuisisi oleh perusahaan yang lebih besar atau melakukan merger antar sesamanya.

“Kondisi demikian akan membuat industri asuransi lebih kompetitif dan sehat jika dibandingkan dengan kondisi industri asuransi saat ini dengan jumlah perusahaan asuransi yang banyak namun dengan skala kecil sehingga bermuara pada persaingan tidak sehat seperti pricing war,” tulis IFG Progress.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Indonesia) mencatatkan penerimaan premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit linkedmencapai sebanyak Rp5,8 triliun pada semester I/2024.

Angka tersebut menunjukan pertumbuhan sebanyak 11% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan industri, di mana premi unit linked industri asuransi jiwa pada semester I/2024 mengalami penurunan.

Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukan, premi lini bisnis unit linked mencapai Rp36,68 triliun, yang mana terkoreksi 13,8% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp42,56 triliun.

“Hingga semester 1/2024, Allianz Life pun tercatat sebagai pemimpin pasar untuk penjualan unit linked dari sisi APE [Annualized Premium Equivalent] dari laporan AAJI kuartal II/2024,” kata Himawan Purnama, selaku Country Chief Product Officer Allianz Life Indonesia kepada Bisnis Sabtu (14/9/2024).

Tidak hanya sampai disitu, premi unit linked Allianz Life Indonesia juga masih mendominasi pendapatan premi perseroan sepanjang semester I/2024. Secara keseluruhan perusahaan membukukan total premi sebanyak lebih dari Rp7,8 triliun.

Total pendapatan ini meningkat sebesar 13% dari periode yang sama pada 2023. Di sisi lain, Himawan menyebut asuransi tradisional sendiri mencetak pertumbuhan premi sebesar 21%, menjadi lebih dari Rp2 triliun pada periode semester I/2024.

Himawan mengatakan pertumbuhan pendapatan premi unit linked perseroan menunjukkan minat dan antusiasme masyarakat akan produk tersebut masih kondusif.

Selain itu, lanjut dia, kondusifnya minat masyarakat akan unit link juga didorong oleh upaya Allianz Life Indonesia yang terus berinovasi pada produk dan manfaat dalam unit linked agar dapat menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan serta sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Minat masyarakat akan unit link sendiri tetap kondusif dan Allianz Life akan terus menyediakan produk unit link bagi setiap lapisan masyarakat. Kami juga senantiasa optimis dalam memaksimalkan pertumbuhan bisnis produk unit linked dan mempertahankan pertumbuhan positif ini ke depannya,” kata Himawan.

Himawan menambahkan Allianz Life juga akan terus berinovasi pada penyediaan rangkaian produk, rider, fund yang unggul, inovatif, sesuai dengan kebutuhan nasabah yang berbeda-beda. Menurutnya unit linked sendiri merupakan produk yang fleksibel dengan pilihan perlindungan yang komprehensif, menjadikan produk ini dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat karena memberikan manfaat yang lengkap dan menarik.

“Strategi kami juga diupayakan lewat peningkatan kualitas teknologi untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan distributor lewat tenaga pemasar dan mitra bank,” katanya.

Selain itu, melihat rendahnya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia, HImawan menyebut pihaknya juga terus memperkuat dan memperluas jaringan mitra bisnis. Dengan dukungan kolaborasi ini, pertumbuhan bisnis pada produk unit linked diharapkan akan semakin didukung seiring dengan meningkatnya pemahaman nasabah akan pentingnya perlindungan asuransi.

“Allianz Life selalu mengupayakan berbagai strategi yang dapat mendukung peningkatan bisnis unit linked lewat inovasi fitur produk yang komprehensif, kualitas tenaga pemasar yang terlatih, peningkatan layanan, dan penerapan strategi investasi dengan prinsip kehati-hatian [prudent]agar nasabah mendapatkan hasil yang optimal,” tandas Himawan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono sebelumnya mengakui terkoreksinya premi unit linked industri asuransi jiwa terjadi sejak regulator melakukan revisi produk unit linked melalui SEOJK Nomor 5 Tahun 2022.

“Memang sejak kami melakukan revisi produk unit linked/PAYDI itu terjadi koreksi terhadap produk itu sendiri yang juga berdampak pada penjualan unit linked,” kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Namun demikian, regulator memperkirakan adanya titik equilibrium baru untuk produk unit linked, di mana kisaran kontribusi terhadap total premi itu di kisaran antara 25% sampai 30% dari total premi dari perusahaan asuransi jiwa.

“Dan kami melihat bahwa di 2024 sudah menunjukkan tren yang positif artinya premi yang terima bulanan itu selalu meningkat rata-rata sekitar Rp4,11 triliun per bulan. Kita harapkan itu menjadi equilibrium dan itu akan konsisten tumbuh di kisaran nilai tersebut dan kontribusinya 25% sampai 30% dari total premi untuk perusahaan asuransi jiwa,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar duka datang dari perusahaan asuransi umum PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Direktur Keuangan dan Investasi Jasindo Jhon Harlen Butar-Butar meninggal dunia pada hari Ini Sabtu (14/9/2024).

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Head Of Corporate Communication Yura Rhamanda Aditya.

“Betul, saya masih urus kegiatan di rumah duka akan saya konfirmasi,” kata Yura saat dihubungi Bisnis pada Sabtu (14/9/2024).

Yura tidak menjelaskan secara pasti penyebab meninggalnya Jhon Harlen B. Namun melalui sebuah pesan, segenap keluarga besar Jasindo turut memberikan ungkapan duka cita.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yang Maha Esa,” tulis pesan tersebut.

Dalam pesan tersebut, juga disebutkan jadwal penerimaan tamu pada 14–15 September pukul 10.00–12.00 WIB. Adapun jenazah tengah disemayamkan di Rumah Duka Carolus Lantai 7 Ruangan Rafael D.

Pemakaman akan dilakukan pada Senin, 16 September 2023 di Silangit, Sumatera Utara dengan jadwal take off di Bandara Silangit pukul 11.00 WIB.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Jhon Harlen B sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Jasindo pada 1 Agustus 2023. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham No.SK-222/MBU/08/2023 dan Nomor 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023.

Jhon Harlen B menuntaskan pendidikan akuntansi di Universitas Indonesia. Dia juga merupakan lulusan pendidikan manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.

Jhon Harlen B telah menduduki beberapa jabatan di bidang akuntansi dan manajemen antara lain Asisten Manajer kantor Akuntan Publik Ernst & Young Indonesia, Audit Manager Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Indonesia, Head Finance Control, Accounting, Reporting, Treasury and Tax PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Komisaris PT Sarana Yogya Ventura, Kepala Divisi Keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebutkan keuntungan adanya infrastruktur baru berupa Central Cunterparty (CCP) dalam sistem transaksi antar bank dapat semakin membantu stabilisasi nilai tukar rupiah.

Josua menyebutkan pengembangan CCP bermanfaat untuk mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valas. Hal ini guna mendukung transmisi kebijakan moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui penurunan segmentasi pasar dan peningkatan efisiensi pasar.

“Oleh sebab itu, dengan pendalaman pasar uang dan pasar valas, maka diharapkan akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan,” ungkapnya, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Josua menjelaskan pengembangan CCP merupakan upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas, di mana CCP merupakan pihak di tengah (central) yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya.

Nantinya, CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit pihak lawan (counterparty risk).

Dengan kata lain, CCP melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi pelaku pasar (anggota), menerapkan pengelolaan jaminan yang aman untuk melindungi kepentingan anggota dan dirinya.

Di sisi lain, CCP juga melakukan kliring dan penyelesaian transaksi dengan perhitungan bersih untuk seluruh pelaku pasar anggota CCP (multilateral netting).

“Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan kebutuhan likuiditas anggotanya sehingga mendorong peningkatan transaksi di pasar. Dan terakhir, CCP ditujukan untuk mendukung transparansi pada aktivitas pasar,” jelasnya.

Untuk diketahui, CCP yang fokus pada suku bunga dan nilai tukar (SBNT) merupakan mandat G20 Pittsburgh Summit 2009. Indonesia merupakan salah satu negara G20 yang belum mengimplementasikannya.

Melalui lembaga ini, transaksi derivatif suku bunga akan dimulai untuk transaksi repurchase agreement/repo dengan underlying SBN dan transaksi derivatif nilai tukar untuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan saat ini BI bersama industri terkait sedang merampungkan finalisasi terkait detail rencana bisnis kelembagaan CCP.

Perry juga menyebutkan bahwa peluncuran ini akan dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami rencanakan peluncuran CCP pada tanggal 30 September 2024,” ungkap Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (12/9/2024).