Bisnis.com, JAKARTA - Inspirasi tak terduga ternyata bisa menuntun seseorang membuat usaha baru dan sukses. Hal ini dialami oleh Adang, seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bandung, yang berhasil mengoptimalkan bambu menjadi berbagai jenis kerajinan dan produk olahan makanan dan terkenal hingga di tingkat internasional.

Inspirasi itu diaku Adang datang pada suatu malam 30 April 2011, ketika ia tengah diam bersila di sebuah masjid. Ia melihat bilah-bilah bambu di lingkungan tempat ibadah itu. Esok harinya ketika Ia menyaksikan sebuah tayangan orkestra di televisi, sebuah biola merasuk perhatiannya. Sekaligus, menjadi jawaban atas pertanyaan semalam.

"Ya, saya akan membuat biola bambu," padahal pemilik nama lengkap Adang Muhidin itu sama sekali tak bisa bermain alat musik.

Inspirasi tak terduga itu ternyata menuntunnya pada gerbang usaha baru, usaha kerajinan bambu membawanya keluar dari masa-masa sulit kebangkrutan usaha-usaha lama. Menjadi titik penting bagi hidup Adang beserta keluarga.

Perbesar

Bermodal uang sendiri, Adang mulai belajar tentang bambu, melakukan serangkaian penelitian dan percobaan semampunya. "Saya pernah jalan kaki ke Kota Bandung untuk belajar soal bambu," kata Adang di kediamannya, Desa Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Sekitar tahun 2013, Adang berhasil membuat biola bambu pertamanya, diikuti alat musik lain seperti gitar dan bas. Mulanya bambu-bambu itu, kata Adang, adalah hasil meminta dari kebun ke kebun. Kegigihan dan buah karyanya mulai diketahui, hingga ia dan tim pun diundang ke gelaran acara festival musik di Jakarta. Mulanya, Adang merasa minder.

“Tapi ternyata booth kami dipenuhi pengunjung," cerita Adang setengah tak menyangka.

Dari sana, biola bambu karya pertamanya dibeli orang Jepang dengan harga Rp3,5 juta. Gitar bambunya pun ternyata laku di harga Rp4 juta. Adang pulang membawa Rp7,5 juta dari Jakarta, yang kemudian dijadikan suntikan modal usaha. Virage Awie yang mulanya dirintis Adang hanya berdua bersama seorang rekanannya, kini bisa menjadi ladang usaha berkelanjutan bagi ratusan orang lainnya.

"Jumlah orang yang turut bekerja mencapai 200 orang, memang tidak semuanya bertahan. Sekarang ada 4 orang yang jadi pemilik Virage Awie ini dengan tim inti 7 orang. Tim lainnya ada 47 orang, belum lagi khusus kelompok usaha ibu-ibu di kuliner itu mencapai 30 orang. Kebanyakan adalah single parent. Ada juga disabilitas yang pernah dilatih hingga 35 orang, dan sekarang yang bekerja di sini ada 8 orang," beber Adang.

Terkait pemasaran produk, kata Adang, peminat produk-produk bambu karya Virage Awie itu datang tidak hanya dari dalam negeri tapi luar negeri. Bahkan alat musik itu, katanya, 90% pembelinya berasal dari luar negeri beberapa di antaranya adalah Jepang, India, Rumania, Jerman, Inggris, Singapura, dan Malaysia.

"Kami kerap diajak pameran oleh BRI di luar negeri, terakhir di Singapura. Dari pameran itu kita bertemu dengan para buyer," katanya.

Bisa disebut bahwa salah satu produk unggulan Virage Awie memang alat musik. Saat ini, harga alat musik itu sudah kian meningkat seiring dengan perkembangan kualitasnya. Harga untuk gitar misalnya itu dimulai dari Rp14 juta-Rp25 juta. Sementara drum bambu bisa mencapai Rp50 juta.

"Kami produksi secara eksklusif, setahun kami hanya menjual gitar secara terbatas hanya 36 gitar. Pembelinya 90% dari luar negeri. Produk kuliner itu itungannya paling baru, mulai benar-benar dipasarkan pada 2022-2023 lalu. Untuk kerajinan bambu lainnya seperti jam tangan itu peminatnya sebagian besar dari dalam negeri," kata Adang.

Adang berharap usahanya ini bisa terus menjulang seperti jajaran bambu di kebun-kebun yang memberikan kesejukan, kerindangan dan manfaat bagi banyak orang.

"Jangan lupa bantu orang lain. Semoga dengan Virage Awie ini kami bisa membantu orang lain, tidak muluk-muluk," imbuhnya.

Terus Berkembang Berkat Pemberdayaan dari BRI

Perjalanan usahanya diakui Adang makin berkembang ketika mendapat dukungan dari BRI. Virage Awi, nama usaha kerajinan bambu milik Adang, diketahui menjadi salah satu klaster usaha binaan BRI.

"Tahun itu saya ketemu BRI akhirnya alat musik kami punya HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)," kata dia.

Selain itu, di awal merintis, ia juga sempat mengajukan pendanaan usaha lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lain dari itu, Virage Awi mendapat bantuan penyediaan alat produksi. Dengan bantuan alat produksi, diakuinya bisa membantu para perajin binaannya untuk bisa menghasilkan produk olahan bambu lebih banyak.

Kerajinan bambu Virage Awi pun terus berkembang seperti tidak hanya memproduksi alat musik saja, juga merambah ke kerajinan lainnya seperti jam tangan bambu, alat makan bambu, wadah minum bambu, speaker bambu, konstruksi bangunan, hingga kuliner.

Tidak hanya fokus di aspek produksi, Virage Awi kini menjadi akedemi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan usaha, termasuk untuk para disabilitas.

Beberapa kelompok usaha itu di antaranya Kelompok Wanita Kreatif Tanginas yang olahan kuliner berbahan dasar anak buluh bambu atau rebung, contohnya diolah menjadi mustofa rebung, simping rebung, semprong, pangsit hingga brownis rebung. Adapula, Kelompok Wanita Kreatif Motekar yang produksi kerupuk daun bambu. Selain itu, Kelompok Usaha Kerajinan Difabel.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa pemberdayaan Klaster Usaha merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.

Hingga akhir Juli 2024 tercatat BRI telah memiliki 31.488 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI juga telah menyelenggarakan 2.184 pelatihan dalam program Klasterku Hidupku tersebut.

Supari menambahkan bahwa program Klasterku menjadi salah satu bentuk strategi yang mengutamakan pada pemberdayaan.

"Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi,” ujar Supari.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluruskan kabar soal program anuitas dana pensiun yang tak dapat dicairkan apabila kepesertaan belum 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam ketentuan yang ada ketika seseorang pensiun, maka manfaat diperkenankan 20% bisa ditarik sekaligus. Namun 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

“Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun itu kurang pas juga, bahwa sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan sebenarnya. Tetap menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya,” kata Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024 pada Jumat (6/9/2024).

Ogi menjelaskan bahwa pelaksanaan program pensiun tersebut tujuannya adalah menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Menurutnya pensiunan dapat menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan yang mana menjadi prinsip daripada program pensiunan.

Terlebih pada praktiknya selama ini, dana pensiun dicairkan langsung dalam satu bulan dan dikenakan denda 5%. Menurut Ogi, hal tersebut kurang pas, seharusnya anuitas menurutnya diberikan secara berkala setiap bulan.

“Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya,” kata Ogi.

Namun demikian, Ogi menjelaskan bahwa ada pengecualian, di mana apabila manfaat pensiunnya setelah dikurangi 20% tadi lebih kecil daripada Rp1,6 juta per bulan atau nilai tunainya kurang dari Rp500 juta, dapat dicairkan sekaligus.

Ogi menjelaskan bahwa program pensiun berbeda dengan tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang pada saat pensiun boleh dicairkan secara tunai.

“Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku enam bulan sejak POJK 8 2024 itu diterbitkan pada 29 April 2024 dan enam bulan sejak itu mulai berlaku di akhir Oktober 2024,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anak usaha Bank Mandiri, BCA, CIMB Niaga hingga Bank Danamon memutar otak dalam memacu penyaluran kredit kendaraan sepanjang semester I/2024. Sejumlah strategi yang diterapkan mampu membuat bisnis kredit kendaraan naik double digit.

Sekadar info, beberapa bank memiliki subsidaries industri keuangan non-bank (IKNB) kenamaan yang notabene menjadi tangan kanan mereka buat lini bisnis pembiayaan konsumen, terutama terkait sektor otomotif.

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya nyata dalam memberdayakan UMKM di sektor kuliner terus ditunjukkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Terbaru, BRI mendukung gelaran event Jelajah Kuliner Indonesia 2024 bertema "Menjelajahi Rasa, Merayakan Budaya" berlangsung di Sarinah, Jakarta pada tanggal 6 - 8 September 2024.

Event ini menjadi salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya dalam industri kuliner.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengungkapkan bahwa dukungan BRI terhadap event Jelajah Kuliner Nusantara 2024 ini menjadi upaya BRI untuk terus meningkatkan potensi ekonomi di industri ekonomi kreatif, khususnya kuliner.

“Acara ini kami harapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM sehingga dapat terbangun usaha yang berkualitas. Di sisi lain masyarakat juga diharapkan dapat menikmati dan mengonsumsi kuliner Nusantara sebagai warisan budaya,” katanya.

Mengutip data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kuliner sendiri merupakan subsektor penyumbang terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif. Subsektor kuliner menyumbang Rp455,44 triliun atau sekitar 41 persen dari total PDB ekonomi kreatif tahun 2020 sebesar Rp1.134 triliun.

Dalam event ini menghadirkan 100 UMKM binaan BUMN yang terdaftar di PaDi UMKM yang terbagi dalam dua area utama: 80 UMKM di area Pasar Jajan Indonesia dengan konsep minimarket, dan 20 UMKM kuliner otentik di area outdoor yang didatangkan langsung dari berbagai penjuru Indonesia, seperti Bebek Sinjay dari Bangkalan, Madura, Pecel Madiun Yu Gembrot dari Madiun, hingga kuliner khas Indonesia Timur.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting menyatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu UMKM yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman dalam memperluas pasar dan meningkatkan penjualannya, tetapi juga sebagai upaya Kementerian BUMN untuk memperkenalkan dan melestarikan keanekaragaman kuliner nusantara, khususnya kepada generasi muda yang saat ini digandrungi oleh berbagai jenis makanan dan minuman dari luar negeri.

“Melalui bazar Jelajah Kuliner Indonesia ini, kita berharap generasi muda makin cinta dan bangga dengan makanan dan minuman khas Indonesia. Bahkan tidak itu saja, tapi juga mengkonsumsi dan membudayakan makanan dan minuman khas Indonesia di lingkungannya masing-masing,” ujar Loto Srinaita Ginting.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kementerian BUMN untuk mendorong UMKM Go Digital dimana seluruh UMKM yang mengikuti bazar sudah terdaftar pada platform PaDi UMKM. Platform ini dikembangkan atas inisiasi dari Kementerian BUMN untuk mendukung pemasaran UMKM.

Saat ini, PaDi UMKM telah berkembang menjadi marketplace B2B dengan berbagai fitur dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa perusahaan BUMN.

Selain dapat mempertemukan seller UMKM dengan buyer BUMN, PaDi UMKM juga memiliki layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan transaksi retail, termasuk transaksi yang dilakukan dalam Bazar UMKM untuk Indonesia. Seluruh transaksi yang dilakukan selama bazar, dilakukan menggunakan platform PaDi UMKM.

Jelajah Kuliner Indonesia diharapkan dapat memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para Foodies (pengunjung). Selain menikmati berbagai sajian kuliner otentik nusantara, Foodies juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik, seperti talk show dengan narasumber UMKM Terbaik, Workshop Icip-Icip, Live Cooking oleh chef terkenal, Penampilan spesial dari Ghea Indrawari dan Nadhif Basalamah, serta berbagai fun activity dengan hadiah menarik.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memberikan perkembangan terkait dengan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) asuransi dan reasuransi.

Adapun tenggat waktu pemisahan UUS bagi perusahaan asuransi dan reasuransi tersebut pada 31 Desember 2026. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkap ada tiga perusahaan yang berencana melakukan pemisahan UUS pada tahun ini dengan mendirikan perusahaan baru.

Adapun total per Juli 2024, OJK mencatat total ada 41 perusahaan yang akan melakukan spin off. Dengan rincian, 29 UUS melanjutkan bisnis asuransi atau reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan sendiri.

Sementara 12 UUS memilih untuk mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah lainnya. Mirza menambahkan 18 UUS dijadwalkan untuk melakukan spin off pada 2025, dan delapan UUS lainnya berencana melakukan spin off pada 2026.

“OJK terus memonitor kesiapan perusahaan untuk menjalankan RKPUS tersebut, terutama terkait kesiapan untuk melakukan spin off UUS sehingga dapat menjalankan seluruh proses spin off paling lambat akhir 2026,” kata Mirza dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Dalam catatan Bisnis, sudah ada beberapa perusahaan asuransi yang terbuka terkait dengan rencana pemisahan UUS. Bahkan salah satunya ditargetkan rampung pada kuartal IV/2024 yakni PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariahnya sendiri PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (AJMIS).

Perusahaan telah telah mengantongi izin spin off dari OJK pada 6 April. Nantinya portofolio UUS AJMI akan dialihkan ke AJMIS. Saat ini, perusahaan tengah dalam prose mendapatkan izin usaha.

Pemisahan UUS akan dilaksanakan setelah izin usaha tersebut disetujui OJK dan diperkirakan rampung pada kuartal IV/2024. Dalam pengumuman di Harian Bisnis Indonesia pada Jumat (6/9/2024) AJMI memastikan pemisahan UUS tidak akan mengubah manfaat polis, hak, dan kewajiban pemegang polis.

Seluruh nasabah akan mendapatkan perlindungan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing polis. Selain itu, perusahaan juga akan memperhatikan hak dan kewajiban pegawai AJMI dan hak dari pemegang saham masing-masing.

Baru-baru ini, perusahaan asuransi jiwa PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) juga mengumumkan rencana spin off UUS. Perusahaan telah mengantongi izin dari OJK pada 5 Juli kemarin untuk melakukan pemisahan.

Setelah ini, emiten asuransi jiwa tersebut akan mengajukan permohonan izin usaha atas perusahaan asuransi jiwa syariah baru sesuai ketentuan OJK. Setelah mendapatkan izin usaha tersebut, seluruh portofolio UUS akan dilakukan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah baru. MSIG Life pun menargetkan seluruh proses pemisahan UUS tersebut rampung pada kuartal III/2026.

Sebelumnya sudah ada beberapa perusahaan asuransi yang lebih dulu melakukan spin off. Beberapa dari mereka mendirikan perusahaan asuransi syariahnya sendiri.

Pada 2023 misalnya UUS PT Asuransi Allianz Life Indonesia resmi melakukan spin off dengan meluncurkan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) tepatnya pada November 2023.

Allianz Syariah akan menyasar semua segmen yakni premium, menengah, dan mikro. Untuk segmen premium, Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia Achmad K.Permana mengungkap perseroan akan fokus pada unit linked.

Sementara untuk produk tradisional akan menyasar segmen menengah dan mikro. Achmad pun mengungkapkan keinginannya untuk memperluas produk tradisional melalui bisnis syariah.

Pada 2022, Prudential Indonesia juga melakukan spin off UUS dengan mendirikan PT Prudential Sharia Life Assurance. Perusahaan memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari OJK pada Maret 2022. Pasca spin off, Prudential Syariah pun menargetkan diri untuk berkontribusi dalam ekonomi syariah.

Pada Februari 2023, Chief Financial Officer Prudential Syariah Paul Setio Kartono menyebut pemisahan UUS didorong oleh keyakinan perusahaan dalam memperbesar bisnis syariah.

Pada 2021, Zurich Indonesia juga berhasil melakukan spin off UUS dengan mendirikan PT Zurich Takaful Indonesia (Zurich Syariah). Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menyebut bahwa Zurich Syariah merupakan perusahaan pertama yang melakukan pemisahan unit usaha syariah.

Pada tahun pertama perusahaan memisahkan diri dengan induk, tepatnya pada September 2021, dan 2022 menjadi entitas terpisah secara penuh, Hilman mengungkapkan bahwa Zurich Syariah sudah beroperasi dengan profit yang cukup baik.

“Untuk perusahaan yang baru, perusahaan asuransi yang baru bisa profit di tahun pertama sudah bagus sekali,” kata Hilman pada Agustus 2023.

Kala itu, Hilman mengatakan bahwa sebelum perusahaan melakukan spin-off, perolehan kontribusi bruto Zurich Syariah mengalami penurunan hingga 10% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun, pada 2022, perusahaan mampu membalikkan kinerja dengan menorehkan kontribusi bruto sebesar 43% yoy.

Pada 2020, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) juga berhasil melakukan spin off dengan mendirikan PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) yang mana tetap fokus menggarap produk asuransi kendaraan.

Pada semester I/2024, Jasindo Syariah melaporkan pertumbuhan pendapatan kontribusi sebesar 49,18% yoy mencapai Rp154,46 miliar. Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang menyumbang lebih dari setengah total pendapatan pada semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba bersih bank umum mencapai Rp126,52 triliun per semester I/2024, tumbuh 5,46% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari posisi Rp119,97 triliun.Namun, terjadi penyusutan pada laba kelompok bank pembangunan daerah (BPD).

Mengutip Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Juni 2024 pada Jumat (6/9/2024), BPD membukukan laba Rp6,82 triliun, minus 5,41% dari perolehan per Juni 2023 sebesar Rp7,21 triliun.

BPD finis di belakang kelompok bank lain seperti bank asing, bank swasta, hingga bank BUMN dalam perolehan laba bersih pada enam bulan pertama 2024.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menjelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan laba bank daerah tersebut. Secara umum, masalah pertama terletak pada pemodalan bank daerah yang mayoritas menempati Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan 2.

“Beberapa di antaranya masihstruggleuntuk meningkatkan modal utamanya. Mereka harus berjuang supaya memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi,” katanya saat dihubungiBisnis, dikutip Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, di samping penambahan modal dari pemegang saham pengendali (PSP), situasi itu dapat diatasi dengan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

BPD cilik dapat menginduk kepada bank lain dengan modal lebih besar sebagaianchor bank, sehingga dapat menerima penyertaan modal untuk ekspansi.

Masalah berikutnya, lanjut Amin, terletak pada risiko kinerja yang dihadapi oleh BPD. Dia menyebutkan, BPD masih banyak berhadapan dengan rasio kredit macet aliasnon-performing loan(NPL) yang tinggi, sehingga mesti berjibaku untuk memperbaiki keadaan penyaluran kredit.

Dirinya lantas menyoroti pangsa pasar kredit bank daerah yang terbatas pada segmen tertentu, seperti aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hal itu berdampak pada pertumbuhan kredit yang cenderung stagnan.

“Karena pertumbuhannya mungkinsegitu-gitusaja kalau mereka hanya mengandalkan kemampuan di wilayah masing-masing melalui kredit konsumtif kepada ASN. Itu kan sudahgiven,” tutur dia.

Amin berpendapat, BPD dapat berinovasi dengan melakukan sejumlah langkah seperti digitalisasi layanan hingga merambah kredit produktif. Dengan demikian, bank daerah dapat mendongkrak laba di luar sektor utama.

“Terakhir adalah masalah tata kelola. Beberapa [BPD] masih perlu pengurus atau manajemen yang lengkap. Tata kelola harus diperbaiki, sehingga nanti sesuai dengan keinginan regulator dan memudahkan bank untuk menjalankan semua strategi bisnis atau aspirasi para pemegang saham,” tandasnya.

Adapun, di luar penyusutan laba bersih yang dialami kelompok BPD, bank pelat merah atau bank BUMN masih menguasai porsi terbesar dalam perolehan laba bersih perbankan nasional hingga paruh pertama 2024.

Data OJK menunjukkan bahwa kelompok bank persero mencetak laba bersih sebesar Rp65,03 triliun sepanjang semester I/2024, naik 6,68% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dengan nominal Rp60,96 triliun. Kelompok ini pun mendominasi raupan laba bersih industri secara keseluruhan dengan persentase 51,4%.

Di bawah bank BUMN, terdapat bank swasta yang membukukan laba Rp46,83 triliun pada paruh pertama 2024, tumbuh 2,61% dari posisi Rp45,64 triliun pada Juni 2023. Laba bank swasta menguasai 37,01% perolehan laba perbankan nasional pada semester I/2024.

Kelompok kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri alias bank asing bertengger di urutan berikutnya dengan raupan laba Rp7,13 triliun per Juni 2024, sekaligus mencatatkan laju pertumbuhan dobel digit (15,75%) dari level Rp6,16 triliun pada tahun sebelumnya. Adapun, bank asing menempati porsi 5,64% dari keseluruhan laba perbankan nasional pada semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap rencana program pensiun tambahan yang bersifat wajib.

Terkait dengan program tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah terkait dengan harmonisasi program pensiun.

Termasuk ketentuan batasan yang dikenakan maupun berapa persen potongan yang dikenakan dari pendapatan.

“Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, karena PP-nya belum diterbitkan,” kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Ogi menegaskan bahwa OJK memiliki kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun,” imbuhnya.

Ogi menjelaskan dalam pasal 189 ayat 4 UU P2SK mengamanatkan bahwa pemerintah dapat untuk memiliki program pensiun yang bersifat tambahan yang wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Ogi menyebut amanat dalam undang-undang P2SK tersebut ketentuannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah pun, lanjut dia, akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Terlebih menurutnya dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil.

“Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif. Sementara upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO [organisasi perburuhan internasional] itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Jadi oleh karena itu dalam P2SK ini diatur bagaimana program pensiun yang bersifat wajib itu dilakukan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun dua Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) dan satu Surat Edaran OJK (SEOJK) yang akan mengatur pembubaran, likuidasi, hingga kepailitan perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa RPOJK tersebut juga akan mencakup perizinan dan kelembagaan dana pensiun. "Selain itu, OJK sedang menyusun rancangan surat edaran mengenai persetujuan dan pelaporan produk asuransi," ujar Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

SEOJK yang disusun ini merupakan aturan teknis dari POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang produk asuransi dan saluran pemasaran. Ogi menjelaskan, aturan tersebut mengatur teknis, jenis, dan kriteria produk asuransi, termasuk produk yang memerlukan persetujuan OJK terlebih dahulu dan produk yang hanya memerlukan pelaporan setelah dipasarkan oleh perusahaan asuransi.

Dari segi kinerja, OJK mencatat aset industri asuransi mencapai Rp1.132,27 triliun pada Juli 2024, naik 1,11% secara tahunan (year on year/yoy). Aset ini terdiri dari asuransi komersial senilai Rp911,99 triliun, meningkat 2,08% yoy, sementara asuransi non-komersial tercatat Rp220,28 triliun, turun 2,71% yoy.

Selain itu, total aset dana pensiun mencapai Rp1.464,40 triliun pada Juli 2024, naik 8,05% yoy. Aset ini terbagi dalam program pensiun sukarela yang mencatatkan total aset Rp375,07 triliun (naik 4,16% yoy) dan program pensiun wajib dengan total aset Rp1.090,32 triliun, tumbuh 9,46% yoy.

Di sektor penjaminan, OJK mencatat total aset mencapai Rp47,57 triliun pada Juli 2024, naik 6,57% yoy, dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp5,09 triliun, tumbuh 12,68% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa per Juli 2024, masih terdapat tujuh dari 147 perusahaan pembiayaan atau multifinance yang belum memenuhi ketentuan modal minimum sebesar Rp100 miliar. Di sektor fintech peer-to-peer (P2P) lending, sebanyak 26 dari 98 penyelenggara juga belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp7,5 miliar.

“Dari 26 penyelenggara P2P lending tersebut, 12 di antaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal,” ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024, Jumat (6/9).

Agusman menegaskan, OJK terus mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Langkah-langkah yang diambil termasuk injeksi modal dari pemegang saham atau pencarian investor strategis yang kredibel, serta opsi pengembalian izin usaha bagi yang tidak dapat memenuhi persyaratan.

Selain itu, OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap 19 perusahaan pembiayaan, tujuh perusahaan modal ventura, dan 21 penyelenggara fintech P2P lending selama Agustus 2024 atas pelanggaran terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan menjaga integritas industri.

Agusman juga mengumumkan bahwa OJK sedang menyusun sejumlah peraturan baru (RPOJK), termasuk tentang penyelenggaraan usaha di bidang pembiayaan, modal ventura, dan lembaga keuangan mikro, serta mengenai kegiatan usaha bullion. Selain itu, OJK juga mengembangkan RPOJK terkait penguatan lembaga keuangan mikro, tata kelola perusahaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor-sektor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa bisnisbuy now pay later(BNPL) yang dijalankan industri perbankan terus tumbuh hingga Juli 2024.

Aman Santosa selaku Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK menyampaikan bahwa berdasarkan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Agustus 2024, porsi produk kreditpaylaterperbankan tercatat sebesar 0,24%, seiring dengan pertumbuhan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Juli 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 36,66% YoY dari 49,43% pada Juni 2024, menjadi Rp18,01 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, pihaknya juga mencatat bahwa total jumlah rekeningpaylaterperbankan telah mencapai 17,90 juta hingga bulan ketujuh tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dari total 17,9 juta rekening pada bulan sebelumnya.

Aman melanjutkan, kenaikan tersebut diiringi oleh penurunan risiko kredit untuk BNPL perbankan. OJK mencatat risiko kredit BNPL perbankan sebesar 2,24% per Juli 2024, lebih rendah dari angka pada Juni 2024 sebesar 2,5%.

Adapun, tren serupa juga terjadi pada segmen BNPL yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan.

OJK menyampaikan bahwa pertumbuhan pembiayaan BNPL meningkat 73,55% YoY ke level Rp7,81 triliun, melesat dibandingkan laju pertumbuhan Juni 2024 sebesar 47,81%. Kredit bermasalah yang tecermin dari rasionon-performing finance(NPF) turun dari angka 3,07% pada Juni 2024 menjadi 2,82% per Juli 2024.

Berdasarkan catatanBisnis, sejumlah bank telah menunjukkan geliat untuk mengembangkan bisnispaylater, menyusul segmen perusahaan pembiayaan yang telah lebih dahulu menggaet pangsa pasar serupa.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya, telah meluncurkan produk BNPL bagi nasabah mereka sejak medio 2023. Kinerja positif pun telah ditunjukkan oleh kedua bank besar tersebut.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyebut bahwa pertumbuhan pengguna hingga totaloutstandingPaylater BCA terbilang moncer. Per Juni 2024, pengguna Paylater BCA nyaris menyentuh 119.000 nasabah, tumbuh 125% dibandingkan tahun sebelumnya.

“[Sementara] secaraoutstandingtelah mencapai Rp250 miliar per Juni 2024, tumbuh 111% dibandingkan posisi tahun sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan bahwa fitur Livin’ Paylater telah digunakan lebih dari 100.000 user pengguna pada semester I/2024. Volume transaksi per bulannya pun meningkat dua kali lipat apabila dibandingkan dengan awal tahun ini.

“Bank Mandiri akan terus berfokus untuk menjaga kualitas NPL untuk Livin’ Paylater, yakni dengan melakukan mitigasi risiko melaluiprofilingnasabah maupun penerapan auto-debit pada tagihan untuk Livin Paylater,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah warga internet mengeluhkan aplikasi perbankan millik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), Livin’ by Mandiri sulit diakses pada Jumat (6/9/2024) sore hingga malam hari.

Berdasarkan penelusuran Bisnis di media sosial X/Twitter, sejumlah nasabah mengeluhkan Livin’ by Mandiri yang galat dan tak bisa diakses.

Melalui cuitan masing-masing, warganet membagikan tangkapan layar dari tampilan muka aplikasi yang menunjukkan tanda gagal terhubung ke layanan, sembari menyebutkan akun resmi Bank Mandiri.

Menanggapi hal tersebut, akun resmi Bank Mandiri dalam beberapa cuitannya menyatakan bahwa nasabah dapat mencoba mengakses Livin’ secara berkala.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini layanan Livin' by Mandiri terpantau normal ya. Sahabat dpt mencoba kembali secara berkala ya,” demikian balasan akun @mandiricare terhadap salah satu cuitan.

Hingga berita ini selesai ditulis, masih terdapat warganet yang mengeluhkan kejadian serupa.

Bisnisjuga telah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Teuku Ali Usman. Namun, belum terdapat tanggapan resmi dari perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa ada 41 perusahaan asuransi dan reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Hal tersebut sesuai ketentuan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2023 paling lambat akhir 2026.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkapkan dari total tersebut, terdapat 29 UUS yang melanjutkan bisnis asuransi atau reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan sendiri per Juli 2024.

“Sedangkan 12 UUS lainnya memutuskan untuk mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah lainnya,” kata Mirza dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Mirza merinci rencana spin off 29 UUS tersebut sepanjang 2024–2026, di mana 3 UUS melakukan pemisahan pada tahun ini. Kemudian pada 2025, terdapat 18 unit syariah yang melakukan spin off, dan 8 UUS spin off pada 2026.

Mirza memastikan OJK terus memonitor kesiapan perusahaan untuk menjalankan RKPUS tersebut, terutama terkait kesiapan untuk melakukan spin off UUS sehingga dapat menjalankan seluruh proses spin off paling lambat akhir 2026.

Dikutip dari POJK Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.