Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyampaikan perkembangan bisnis bank usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro 2025 pada akhir pekan lalu, Jumat (16/8/2024).

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan pihaknya menyambut positif postur dan RAPBN 2025 yang telah disusun oleh pemerintah, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% dengan inflasi terkendali di angka 2,5% dan tetap menjaga defisit anggaran sekitar 2,53% dari GDP.

“Kebijakan pemerintah yang akomodatif dalam menjaga perekonomian domestik tetap stabil dan tumbuh baik, tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Tercatat, sampai dengan Juni 2024, kredit perbankan tumbuh 12,36% yoy, ditengah kondisi perekonomian yang masih baik dan inflasi yang terjaga.

Adapun, kata Sigit, rencana kerja Bank Mandiri tahun 2025 akan disusun pada awal kuartal IV/2024. Namun demikian, menurutnya perseroan akan menjaga pertumbuhan bisnis tetap di atas industri untuk terus memperkuat posisi di pasar.

“Dengan melihat pencapaian yang baik hingga pertengahan tahun ini, Bank Mandiri optimis dapat tumbuh sesuai dengan guidance pertumbuhan kredit konsolidasi kami di tahun 2024 yaitu sebesar 16%-18%,” ujarnya.

Sebelumnya, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap Pulungan menilai asumsi makro yang telah disampaikan pemerintah nyatanya belum cukup kuat dalam menggerakkan bank untuk berekspansi hingga tahun depan.

Apalagi, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 tentu berpotensi menggerus daya beli masyarakat.

“Kalau daya beli masyarakatnya menurun berarti kan konsumsi terhadap barang-barang jasa akan melambat, tentu perusahaan tidak akan ekspansi dong, karena ekonomi sebagian besar kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga atau kekuatan domestik,” ujarnya kepada Bisnis.

Lalu, apabila kondisi ekonomi domestik stagnan atau tidak berkembang, maka ini menjadikan tantangan tersendiri bagi bank untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang mereka salurkan.

“Kalau ekonomi domestik tidak bergerak, ini pasti agak sulit untuk mendongkrak permintaan kredit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pertumbuhan kredit di segmen ritel dan konsumsen diproyeksikan masih tinggi tapi tidak setinggi yang diekspektasikan, ini lantaran kenaikan PPN yang akan menghajar semuanya.

“Orang akan mengurangi konsumsi dulu gara-gara ada kenaikan PPN tadi,”ucapnya.

Alhasil, saat ini pemangkasan suku bunga acuan terasa sangat diperlukan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, menyoal target kredit bank, Abdul menyebut hal ini akan sangat dipengaruhi oleh rencana bisnis bank itu sendiri.

“Kalau kredit sih akan berpengaruh dilihat dari rencana bisnis bank, karena itu menjadi patokannya [bank],” ujarnya.

Adapun, dalam situasi ekonomi saat ini, seharusnya target kredit dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, Abdul juga menyampaikan kekhawatirannya jika menetapkan target yang terlalu tinggi bisa menjadi tantangan jika kondisi ekonomi tidak mendukung.

Bisnis.com, JAKARTA - Dana Pensiun (Dapen) BCA mencatatkan aset kelolaan Rp5,86 triliun hingga Juni 2024. Dapen BCA adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

"Aset kelolaan Dapen BCA per Juni Rp5,865 triliun, tumbuh 7,05% dari tahun lalu," kata Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, Budi menjabarkan bagaimana prospek industri dana pensiun ke depan, ketika banyak DPPK berguguran. DPPK tersebut mayoritas adalah DPPK penyelenggara Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Budi menjelaskan, banyak DPPK PPMP berguguran disebabkan karena program manfaat pasti sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam PPMP, jelasnya, terdapat risiko besar bagi pendiri atau perusahaan pemberi kerja, terutama jika dana pensiun tidak mampu memenuhi target bunga teknis yang telah ditetapkan.

Selain itu, menurutnya kondisi ekonomi dan pasar yang semakin tidak menentu membuat pemenuhan target bunga teknis menjadi lebih sulit. Jika bunga teknis tidak tercapai, perusahaan harus menutupi kekurangannya, dan hal ini dapat membebani keuangan perusahaan.

"Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mulai beralih dari program manfaat pasti ke program iuran pasti. Saat ini, program iuran pasti dianggap lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam program iuran pasti, risiko investasi dialihkan ke peserta, sehingga pendiri tidak perlu khawatir tentang kewajiban tambahan jika hasil investasi tidak memenuhi ekspektasi," jelas Budi.

Selain itu, menurutnya program PPIP memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal pengelolaan dana dan memudahkan perencanaan keuangan perusahaan. Hal ini menurutnya yang menjadi alasan semakin banyak perusahaan yang memilih untuk mengadopsi program PPIP.

"Dapen PPIP dapat fokus pada strategi investasi yang dapat memberikan imbal hasil optimal untuk peserta, tanpa harus menghadapi tekanan besar untuk memenuhi kewajiban manfaat pasti yang sering kali menjadi beban bagi DPPK," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada perusahaan dana pensiun (dapen) yang masuk dalam pengawasan khusus. Sampai dengan Juni 2024, perusahaan dapen yang masuk dalam pengawasan khusus regulator mencapai 15.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menambahkan dari 15 perusahaan dapen tersebut, dua di antaranya dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK.

“Terdapat 15 dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus di mana terdapat dua dana pensiun dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK,” kata Ogi dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (19/8/2024).

Dari sisi kinerja, total aset dana pensiun per Juni 2024 tumbuh sebesar 7,58% secara tahunan (year on year/yoy) dengan nilai sebesar Rp1.448,28 triliun, meningkat dari posisi Juni 2023 sebesar Rp1.346,21 triliun.

Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,91% yoy dengan nilai mencapai Rp372,70 triliun. Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.075,58 triliun atau tumbuh sebesar 8,91% yoy.

Dengan capaian positif tersebut, OJK memproyeksikan sektor dana pensiun bisa tumbuh double digit mencapai 10–12% pada 2024. Namun demikian, Ogi menyebut masih ada suatu permasalahan yang dihadapi sektor dana pensiun.Salah satunya adalah keterbatasan kemampuan finansial pendiri/pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepada dana pensiun, khususnya untuk penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti.

“Dengan program pensiun dimaksud, maka pendiri memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran tambahan kepada dana pensiun, terutama dalam kondisi di mana capaian kinerja investasi dana pensiun berada di bawah asumsi tingkat suku bunga yang digunakan untuk memperhitungkan nilai manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta,” kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Senin (19/8/2024).

Ogi mengatakan hal tersebut sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, jumlah dana pensiun pemberi kerja, khususnya yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, cenderung menurun jumlahnya dari waktu ke waktu. Berdasarkan data OJK pada 2019, jumlah dana pensiun pemberi kerja mencapai 159 dana pensiun, sementara itu pada 2023 jumlahnya turun menjadi 138 dana pensiun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ogi mengatakan OJK mendorong kepada para pelaku industri untuk dapat melakukan kajian terkait konversi program pensiunmanfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti. Ogi berharap dengan langkah tersebut dapat mendorong terselenggaranya program dana pensiun yang berkelanjutan demi kepentingan para peserta.

Pada saat yang bersamaan, lanjut Ogi, OJK juga mendorong penguatan kompetensiserta penerapan manajemen risiko dan tata kelola secara lebih efektif danefisien, sehingga dana pensiun dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih optimal, utamanya dalam hal pengelolaan investasi atas iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan/atau pekerja.

Ogi mengatakan pihaknya melihat salah satu isu strategis nasional dikaitkan dengan bergesernya struktur kependudukan Indonesia yang semakin lama akan cenderung didominasi oleh penduduk berusia lanjut, maka peran sektor industri dana pensiun tentunya akan semakin krusial untuk menjaga ketahanan finansial para pensiunan, sehingga tetap dapat memiliki kualitas hidup yang baik pada saat mereka tidak lagi menginjak usia produktif.

“Sehubungan dengan hal tersebut, OJK bersama para pelaku industri danseluruh stakeholder terkait telah berkomitmen untuk bersamamenjalankan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana PensiunIndonesia Tahun 2024-2028, dalam rangka mewujudkan industri danapensiun yang sehat dan kredibel, sehingga mampu tumbuh danberkembang secara berkelanjutan,” papar Ogi.

Adapun program-program yang tercakup dalam peta jalan ini ada seputarpenguatan tata kelola, regulasi, governance risk and compliance (GRC), hinggapenguatan investasi.Selain itu, Ogi mengatakan digitalisasi juga menjadi salah satu program unggulan yang akan terus dikembangkan ke depan.

“Asset liability matching yang selama ini juga menjadi salah satu tantangan industri ini juga akan diperkuat,” kata Ogi.

Ogi menyebut dana pensiun Indonesia juga bakal kedatangan salah satu sektor vital negara yang akan ikut berpartisipasi untuk mengembangkan industri dana pensiun, yaitu dengan diperbolehkannya perusahaan manajer investasi untuk mendirikan DPLK.

“Maka jumlah pemain dana pensiun juga diprediksi akan meningkat, OJK percaya bahwa strategi-strategi ini akan memajukan industri dana pensiun ke level selanjutnya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan badan usaha milik negara (BUMN) PT AsuransiJiwasraya (Persero) atau Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatanpemegang polis secara komprehensif.Pasalnya masih masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang tidak menyetujui skema restrukturisasi, sehingga yang bersangkutan tetap menjadi pemegang polis dari Jiwasraya.

“Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi yang menempuhproses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proseshukum yang berjalan,"kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (19/8/2024).

Untuk itu, lanjut Aman, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasrayauntuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pengumuman sebelumnya, proses restrukurisasi Jiwasraya telah dinyatakan selesai pada akhir tahun lalu. Tercatat 99,7% pemegang polis telah menyetujui skema yang diajukan pemerintah dengan mengalihkan polis kepada perusahaan baru yakni PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dengan pemangkasan manfaat.

IFG Life selanjutnya meneruskan pertanggungan para pemegang polis ex-Jiwasraya sesuai skema restrukturisasi.

“OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasiketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karenabesarnya defisit keuangan saat itu,” kata Aman.

Untuk menangani defisit keuangan tersebut, Aman mengatakan OJK sebelumnya telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Adapun RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui rencana tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan pertimbangan pada aspek perlindungan konsumen, dalam hal ini kepentingan seluruh pemegang polis.

Aman menjelaskan RPK dimaksud pada pokoknya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan secara sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya untuk dilakukan penyesuaian liabilitas dimasa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini.

“Dalam hal pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema dimaksud, polis tersebut akan dialihkan ke IFG Life,” kata Aman.

Aman menyebutIFG Life juga telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang sahamnya sebagai bantalan agar mampu membayar klaim yang jatuh tempo.

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah Dana Pensiun terus merosot sejak 2018. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah Dapen pada 2018 sebanyak 233, dan menjadi tersisa 198 Dapen per Mei 2024.

Terbaru, OJK mengumumkan sampai Juni 2024 terdapat 15 Dapen masuk ke dalam pengawasan khusus, dan dua di antaranya dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK.

Sebagai gambaran, Undang-undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun menyatakan terdapat dua jenis dapen, yakni DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Syarif Yunus menjelaskan saat ini memang terjadi pergesaran peruabahan skema Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Syarif menjelaskan, kondisi tersebut membuat Dapen yang menyelenggarakan PPMP mengalami kesulitan dengan menanggung beban manfaat yang cukup besar.

"Konsekuensinya mau tidak mau dia harus bergeser ke iuran pasti. Ketika dia harus pindah ke iuran pasti, konsekuensi lainnya adalah menutup praktik yang di manfaat pasti. Dugaan saya begitu," kata Syarif kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Syarif mengatakan program iuran pasti dinilai lebih adil karena dengan iuran tertentu yang dibayarkan pekerja, akan dikembangkan dan diinvestasikan dan akumulasinya menjadi hak peserta dana pensiun.

Dengan perkembangan tersebut, Syarif memastikan 15 Dapen yang masuk radar merah OJK kemungkinan adalah Dapen DPPK, bukan DPLK. "Kalau di DPLK kita melihat karena kita skema programnya adalah iuran pasri, menurut saya itu tetap prospektif," ujarnya.

Adapun dalam data OJK, mayoritas Dapen yang gugur sejak 2018 mayoritas memang adalah DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Jumlahnya DPPK PPMP pada 2018 sebanyak 164, tersisa 137 pada Mei 2024. Sementara DPPK PPIP dari yang berjumlah 44 pada 2018, tersisa menjadi 36 pada Mei 2024.

Sementara untuk Dapen DPLK, jumlahnya tetap sama sebanyak 25 Dapen meskipun angkanya naik turun setiap tahun. Misalnya, pada 2021 hingga 2023 terdapat 26 Dapen DPLK, kemudian pada Mei 2024 tersisa 25 Dapen.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) telah menerima informasi mengenai 43 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan pihaknya telah mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian segera memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

“Berdasarkan UU P2SK disebutkan bahwa dalam tugas pengawasan, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu,” kata Hudiyanto dalam keterangan resminya, dikutip Senin (19/8/2024).

Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Hudiyanto mengatakan Satgas PASTI juga menemukan nomor WhatsApp pihak penagih atau debt collector (DC) terkait pinjol ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, katanya, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 194 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

“Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjol ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” katanya.

Hudiyantor mengimbau bagi masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjol yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected] atau email: [email protected].

Bisnis.com, JAKARTA – Masih dalam semarak memperingati HUT ke-79 RI, BRI melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BRI Peduli memberikan apresiasi kepada 76 Paskibraka Tingkat Pusat dan 59 Tenaga Pendukung Paskibraka Tingkat Pusat yang telah menyelesaikan tugasnya pada Upacara Bendera 17 Agustus 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemberian apresiasi dilakukan pada Senin (19/08/2024) di BRILian Center Jakarta dengan mengambil tema “Semangat Bangsa dari Paskibraka”.

Pada kegiatan pemberian apresiasi, Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital Strategy BRI Steven Augustino Yudhiyantho, mengungkapkan bahwa BRI terus berusaha untuk menyelaraskan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, serta memberikan pembiayaan yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola.

Perbesar

Apresiasi diberikan berupa dana bantuan Pendidikan (Beasiswa) bagi setiap anggota Paskibraka Tingkat Pusat dan dana apresiasi kepada Tenaga Pendukung Paskibraka Tingkat Pusat. Pemberian beasiswa ini merupakan bentuk apresiasi BRI atas kerja keras dan dedikasi setiap anggota Paskibraka Tingkat Pusat dan 2024 dan Tenaga Pendukung Paskibraka yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024.

Tema “Nusantara Baru Indonesia Maju” menggambarkan semangat dan harapan bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Upacara Detik-Detik Proklamasi hingga penurunan Sang Merah Putih yang tahun ini diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kebanggaan rakyat Indoenesia menyaksikan anggota Paskibraka dalam menjalankan tugasnya.

“Ini merupakan bentuk apresiasi dari BRI untuk adik-adik yang sudah bekerja keras dengan maksimal untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Kami mengetahui bahwa seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka Tingkat Pusat ini sangatlah tidak mudah, seleksi yang ketat dari berbagai macam tes harus dilalui oleh Adik-adik, seleksi dilakukan dari sekolah, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat Provinsi”, ungkap Steven.

BRI juga memberikan apresiasi kepada 59 Tenaga Pendukung yang telah mendampingi 76 anggota paskibraka yang bertugas. Dalam pelaksanaanya, para tenaga pendukung telah memberikan konrtibusinya dalam membantu memberikan pendampingan bagi Anggota Paskibraka sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Perjuangan dan kegigihan dalam mengembangkan tugas menjadi Anggota Paskibraka dirasakan langsung oleh salah satu anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2024 yang menerima Beasiswa Paskibraka dari BRI yaitu Livenia Evelyn Kurniawan (16). Sebagai anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2024, Livenia bangga ditunjuk sebagai pembawa baki Bendera Pusaka Merah Putih.

Perempuan kelahiran Samarinda, 22 Juli 2008 ini merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini Ia menempuh pendidikan di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda dan mengikuti seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Steven menambahkan, komitmen BRI untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan semata, namun juga tanggung jawab sosial BRI terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang diwujudkan dalam bentuk program BRI Peduli.

Ia berharap, anggota Paskibraka tetap menjaga semangat Paskibraka di semua lini kehidupan dan tugas-tugas selama belajar, selalu fokus pada tugas sebagai pelajar, dapat beradaptasi di berbagai macam lingkungan, dan pada akhirnya dapat menajdi kisah inspiratif bagi kaum muda.

“Apresiasi ini telah dilakukan oleh BRI selama 14 Tahun berturut-turut. Tentunya kami berharap dapat terus memberikan motivasi, karena kami tahu bahwa setelah penugasan ini adik adik Paskibraka harus mengemban tugas utama yaitu untuk belajar dan meraih cita-cita yang diinginkan”, tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menghapus nomor dari kontak darurat pinjaman online (pinjol) orang lain bisa menjadi langkah penting untuk melindungi privasi dan menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Banyak orang yang tanpa sengaja atau tanpa izin dimasukkan sebagai kontak darurat oleh peminjam.

Kemudian hal ini menyebabkan mereka dihubungi oleh pihak pinjol saat terjadi masalah. Dalam artikel ini, akan dijelaskan cara efektif menghapus nomor Anda dari daftar kontak darurat pinjol orang lain, sehingga Anda dapat terhindar dari potensi gangguan dan masalah hukum.

Pinjaman online atau biasa disebut pinjol telah menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Hal tersebut lantaran proses pengajuannya yang cepat dan aksesnya yang terbilang sangat mudah.

Bermodalkan aplikasi digital, Anda bisa langsung mendapatkan pinjaman. Namun, pinjol juga dapat menimbulkan efek yang kurang baik, tidak hanya bagi peminjam saja, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya.

Sering kali, peminjam menggunakan nomor orang terdekatnya sebagai kontak darurat apabila sang peminjam tidak bisa dihubungi. Apabila sudah jatuh tempo pembayaran, nomor daruratlah yang akan dihubungi–apabila nomor si peminjam tidak dapat dihubungi.

Jika nomor Anda dijadikan kontak darurat, maka Anda akan menerima pesan-pesan yang cukup mengganggu. Tentunya, Anda tidak ingin hal tersebut terjadi, bukan Berikut cara mengatasi jika nomor Anda dijadikan kontak darurat pinjol oleh orang lain.

Cara Menghapus Nomor dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain

Dilansir dari laman resmi Diskominfo Kota Bogor, berikut beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menghapus nomor Anda dari kontak darurat pinjol:

1. Menghubungi call center

Anda dapat menghubungi pihak call center untuk mengatasi permasalahan ini. Anda dapat meminta mereka untuk menghapus atau memblokir nomor Anda dari daftar mereka. Sampaikan juga bahwa Anda tidak ingin menggunakan layanan mereka. Dengan begitu, pihak pemberi pinjaman tidak akan bisa meneror Anda.

2. Memblokir nomor penagih hutang

Memblokir nomor penagih hutang menjadi cara paling sederhana dan mudah agar Anda tidak lagi diteror. Anda dapat memanfaatkan fitur pemblokiran pada ponsel atau aplikasi media sosial Anda. Lebih lanjut lagi, Anda juga dapat menghapus akun dan mengganti nomor Anda sebagai langkah antisipasi.

3. Melaporkannya kepada OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mengatur layanan pinjol. Jika Anda merasa terganggu dengan tindakan pinjol, Anda dapat melaporkannya kepada OJK melalui beberapa saluran, seperti situs resmi OJK. (Rafi Abid Wibisono)

Bisnis.com, JAKARTA — OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) telah menemukan dan memblokir 850 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Juni sampai dengan Juli 2024.

Tidak hanya sampai di situ, ada juga 59 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi telah diblokir.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan Satgas PASTI juga memblokir 65 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

“Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan 27 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal,” kata Hudiyanto dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (19/8/2024).

Adapun 27 entitas tersebut terdiri dari 11 entitas yang melakukan penipuan dengan modus penawaran kerja paruh waktu. Kemudian, tujuh entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, satu entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin. Serta delapan entitas melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin.

“Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Hudiyanto.

Sejak 2017 sampai 31 Juli 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 10.890 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Hudiyanto mengatakan Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal maupun pinpri karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

“Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram,” tandas Hudiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Generasi muda saat ini adalah mereka yang bukan cuma melek teknologi, tapi juga punya literasi keuangan yang cukup baik. Makanya nggak heran, kalau mereka menggunakan sejumlah penghasilannya buat membeli aset, mulai dari emas, saham, reksa dana, bahkan hunian.

Ketika kamu sebagai kaum muda bisa membeli aset-aset tersebut, bisa dibilang kamu masuk dalam golongan orang-orang yang merdeka secara finansial alias financially freedom. Merdeka karena kamu bisa hidup dengan pantas, secukupnya, dan bebas utang.

Meski begitu, buat kamu yang punya banyak aset, termasuk orang yang bingung atau tidak sih dengan aset yang dimiliki? Bingung di sini artinya, di satu sisi kamu ingin agar aset-aset yang dimiliki bisa berkembang lebih produktif, tapi di sisi lain kamu juga butuh second opinion dari orang lain yang lebih paham soal pengelolaan keuangan, agar kamu bisa mengembangkan aset jadi lebih terarah.

Nah untuk menjawab hal tersebut, ada solusinya! Kamu bisa mengandalkan bantuan dari Priority Relationship Manager dari BRI Prioritas. Tugas utama Priority Relationship Manager adalah memberikan layanan personalized financial advisory and service kepada nasabah BRI Prioritas.

Personalized financial advisory ini merupakan layanan eksklusif untuk nasabah BRI Prioritas, dimana nantinya kamu akan dibantu oleh Priority Relationship Manager sebagai penasehat keuangan berpengalaman, profesional, dan bersertifikasi. Dengan bantuan penasehat keuangan dari BRI Prioritas, kamu mendapatkan layanan yang beragam, seperti:

1. Financial Check-up

Nantinya financial advisor bakal mengumpulkan informasi penting mulai dari kondisi kesehatan keuangan, tujuan keuangan yang mau dicapai, sampai profil risiko kamu miliki.

2. Financial Planning

Kamu bakal diarahkan oleh penasehat keuangan, kira-kira aset produktif mana yang bisa berkembang dan menguntungkan. Selain itu, penasehat keuanganmu juga akan menentukan berapa besaran porsi pendapatan yang dapat dialokasikan ke aset produktif lainnya.

3. Manajemen Portofolio

Ini adalah salah satu tugas Priority Relationship Manager yang akan melakukan pemantauan berkelanjutan, antara tujuan investasi dan profil risiko yang ditetapkan sebelumnya. Secara teratur financial advisor akan memberikan informasi penting untuk meninjau portofolio dan mengidentifikasi penyesuaian jika memang diperlukan.

Nah, untuk mendapatkan layanan personalized financial advisory and service dari Priority Relationship Manager, kamu bisa langsung datang ke Sentra Layanan Prioritas yang hadir di Jakarta dan kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, dan lainnya. Menariknya lagi, di Sentra Layanan BRI Prioritas, kamu dapat menikmati berbagai fasilitas eksklusif, seperti akses ke priority lounge, ruang pertemuan eksklusif dengan kapasitas hingga 10 orang, area dealing yang privat dan nyaman, serta tarif khusus untuk safe deposit box.

Jadi, dengan berbagai fasilitas dan eksklusivitas yang ditawarkan BRI Prioritas, kamu nggak perlu ragu lagi untuk mempercayakan pengelolaan aset dan kekayaan kepada mereka. Informasi lebih lanjut, klik di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan prestasi di industri keuangan nasional. BRI berhasil menjadi bank dengan posisi teratas dalam daftar Fortune Indonesia 100 atas kinerja tahun 2023. Dari seluruh Perusahaan BRI sendiri menempati posisi ke-4. Peringkat Fortune Indonesia 100 sendiri ditentukan berdasarkan pendapatan, laba bersih, asset, ekuitas, kapitalisasi pasar dan laba bersih terhadap pendapatan.

BRI yang menjadi bank dengan peringkat teratas pada daftar tersebut, tak lepas dari catatan kinerja solid pada tahun 2023. Dimana Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp241 triliun, laba bersih sebesar Rp60,1 triliun, asset sebesar Rp1.965 triliun, ekuitas Rp311 triliun, dan kapitalisasi pasar Rp682 triliun.

Sebelumnya pada Juni 2024 lalu dalam Fortune Southeast Asia 500, BRI dinobatkan sebagai perusahaan keempat terbesar untuk kategori finansial dan menduduki peringkat 15 sebagai perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Capaian ini menempatkan BRI sebagai bank terbesar di Indonesia sekaligus sebagai salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara.

Keberhasilan BRI dalam mencatatkan prestasi ini turut mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN RI Erick Thohir. "Alhamdulillah 19 BUMN masuk dalam jajaran perusahaan dengan pendapatan terbesar versi Fortune Indonesia 100. Ini menunjukkan BUMN memiliki peran penting sebagai lokomotif penggerak ekonomi Indonesia," jelas Erick dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja cemerlang pada tahun 2023 dan capaian positif tersebut juga akan memotivasi BRI untuk kembali mencatatkan kinerja positif di tahun 2024. Hal ini terlihat dari Kinerja Keuangan BRI Group pada Triwulan II 2024 yang berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan. “Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, dalam 6 bulan pertama tahun ini BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun”, jelasnya.

Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tak terlepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit. “Hingga akhir Triwulan II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy). Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun,” ungkapnya.

“Pencapaian dan apresiasi tersebut kami dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta seluruh Insan BRILian (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Pencapaian tersebut juga akan memotivasi BRI untuk terus meng-create­economic value serta men-deliversocial value kepada seluruh stakeholders”, pungkas Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) buka suara soal potensi anak usahanya yakni BCA Digital alias blu untuk melantai di bursa lewat initial public offering (IPO).

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengatakan bahwa saat ini Blu memiliki fokus untuk meningkatkan kualitas layanan. Dirinya juga senang bahwa aplikasi Blu telah mendapatkan respons positif, utamanya dari generasi milenial. Selain itu, aktivitas transaksi Blu pun tercatat tumbuh baik.

“Dan Blu penetrasi telah kita mulai melalui platform-platfom lain. Nanti tanggal mainnya [IPO] kalau ada. Belum ada kok sama sekali, jadi intinya belum ada IPO,” katanya pekan lalu (15/8/2024).

Sebagai informasi, BCA Digital merupakan hasil transformasi dari PT Bank Royal Indonesia. BCA mengakuisisi Bank Royal pada November 2019, yang selanjutnya disiapkan untuk menjadi bank digital perseroan.

BCA Digital memulai debutnya sebagai anak perusahaan BCA dengan meluncurkan platform perbankan digital bernama ‘blu’, pada tanggal 2 Juli 2021 yang lalu. Aplikasi blu hadir sebagai ekosistem bank digital tanpa kantor cabang (branchless) dan dapat diakses dari mana saja, kapan saja.

Lebih lanjut, blu by BCA Digital tak hanya hadir sebagai direct digital banking, tetapi juga sebagai bank as a service (BaaS), di mana nasabah bisa melakukan beragam transaksi perbankan mulai dari membuka rekening, transfer, hingga top up e-money dari platform partner, tanpa berpindah aplikasi.

Tercatat, saat ini jumlah nasabah BCA Digital telah mencapai dua juta nasabah per Juni 2024. Perseroan pun menargetkan 2,2 hingga 2,3 juta nasabah hingga akhir tahun 2024.

Sebelumnya, Head of Corporate Planning BCA Digital Yoga Halim mengatakan jumlah nasabah aktif di BCA Digital hampir menyentuh 50% dari total pengguna. “Yang aktif di kita sekitar hampir 50%, memang kita terus edukasi agar orang makin banyak menggunakan Blu,” ujarnya, Kamis (8/8/2024).

Alhasil, untuk terus meningkatkan jumlah pengguna, kata Yoga, Blu by BCA Digital senantiasa berkomitmen untuk dapat melengkapi fitur-fitur demi memenuhi semua kebutuhan perbankan masyarakat.

“Jadi, sekarang misal mau bayar misal PLN, PAM, mau beli pulsa atau top up bisa. Kita kuatkan fitur di sana,” ungkapnya.

Terkait kinerja, Bank Digital BCA alias blu mencatatkan laba bersih Rp39,47 miliar pada semester I/2024, naik 723,56% yoy dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu hanya Rp4,79 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) ini terdorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 82,87% yoy menjadi Rp437,87 miliar dari sebelumnya Rp239,44 miliar.

Bank juga mencatatkan peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income) dan pendapatan lainnya yang masing-masing melesat 256,43% dan 523,66% menjadi Rp25,73 miliar dan Rp11,86 miliar pada semester I/2024.

Pada rasio profitabilitas, semester I/2024 BCA Digital mencatatkan perbaikan rasio imbal balik ekuitas (return on equity/ROE) menjadi 1,98% dari 0,24%. Lalu, rasio imbal balik aset (return on asset/ROA) BCA Digital berada di level 0,74% dari yang sebelumnya terparkir di 0,08%.

Adapun, rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) tercatat naik 168 basis poin (bps) menjadi 6,14% pada semester I/2024 dari sebelumnnya 4,46% pada semester I/2023.

Kemudian, dari segi intermediasi, blu by BCA Digital telah menyalurkan total kredit sebesar Rp5,34 triliun per Juni 2024, naik 36,11% yoy dari sebelumnya Rp3,92 triliun pada Juni 2023. Alhasil, aset bank ikut terkerek naik 18,23% yoy menjadi Rp14,79 triliun dari sebelumnya Rp12,51 triliun.

Seiring dengan kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah (NPL) gross BCA Digital naik ke level 1,5% dari 0,45%. Kemudian, NPL net juga naik ke level 0,28% dari 0,19%.

Terakhir, dari sisi pendanaan, BCA Digital telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp10,53 triliun, naik 25,52% yoy, dibanding periode sebelumnya Rp8,39 triliun. Adapun, dana murah (CASA) mengalami kenaikan 57,93% menjadi Rp4,28 triliun dari sebelumnya Rp2,71 triliun.