Bisnis.com, JAKARTA--Perusahaan asuransi jiwa, PT AIA Financial (AIA) mencatatkan pertumbuhan hasil investasi 42% month-to-month (mtm) pada Juli 2024 sebesar Rp1,27 triliun, dibanding Rp894,88 miliar pada Juni 2024.

Chief Investment Officer AIA, Yudhistia Susanto mengatakan perbaikan hasil investasi asuransi jiwa tersebut seiring dengan membaiknya pasar saham dan obligasi.

Dia mengatakan pihaknya melihat saat ini terjadi tren pemulihan pasar saham domestik yang didorong oleh potensi pelonggaran likuiditas domestik dan potensi pelonggaran kebijakan moneter serta penguatan nilai tukar rupiah yang berkelanjutan.

Sementara dari sisi obligasi, lanjutnya, rebalancing portofolio yang memadukan instrumen obligasi di berbagai tenor jatuh tempo untuk mencapai tingkat durasi portfolio yang lebih optimal juga telah pihaknya lakukan.

"Karena pasar obligasi dan saham domestik sama-sama mulai pulih dan mendapat manfaat dari potensi-potensi yang disebut di atas, AIA cenderung positif pada kedua kelas aset ini," kata Yudhistia kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Dalam laporan keuangan bulanan (unaudited) Juli 2024, AIA menempatkan investasi paling besar adalah di instrumen Surat Berharga Negara sebesar Rp13,83 triliun. Kemudian terbesar kedua adalah di saham yang mencapai Rp13,66 triliun, dan terbesar ketiga di obligasi korporasi sebesar Rp3,64 triliun.

"AIA bertujuan untuk mengoptimalkan hasil investasi di kedua kelas aset tersebut melalui pemilihan saham dan/atau obligasi yang optimal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) merespons Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Selasa (27/8/2024).

Perusahaan penjaminan tersebut menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 18 perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) terkait penjaminan bersama (Co-guarantee).

Direktur Utama Jamkrindo Akhmad Purwakajaya mengungkapkan tujuan kolaborasi penjaminan bersama ialah untuk mendorong akselerasi industri penjaminan nasional.

“MoU ini merupakan wujud dukungan kami dalam mendorong akselerasi industri penjaminan nasional. Penjaminan bersama diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penjaminan industri secara keseluruhan,” kata Akhmad dalam keterangannya dikutip Selasa (27/8/2024).

Dia berharap dalam waktu dekat MoU tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang lebih konkrit dan strategis. Penjaminan bersama ini diharapkan dapat menjadi alternatif dan solusi keterbatasan kapasitas penjaminan.

“Ke depan, kami akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan peta jalan kemitraan lebih mendetail,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Akhmad turut mengapresiasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028.

Dia meyakini peta jalan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap ekosistem penjaminan nasional dan mendorong tumbuhnya lembaga penjamin yang sehat, kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

“Perusahaan penjaminan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia sebagai jembatan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Dengan adanya peta jalan ini, kami berharap perusahaan penjaminan dapat tumbuh berkelanjutan dan menghasilkan kontribusi yang semakin nyata bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA-- Pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan multifinance atau perusahaan pembiayaan makin menyusut menuju akhir 2024 ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,41% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp11,71 triliun, dibanding dengan Rp101,19 triliun pada Mei 2023.

Pada 2023, rata-rata setiap bulannya pembiayaan infrastruktur mencatatkan angka tiga digit, sedangkan di 2024 ini hanya menjadi dua digit.

Bila dihitung rata-ratanya, pada periode Januari-Mei 2023 pembiayaan infrastruktur mencapai Rp101,15 triliun. Sedangkan, pada Januari-Mei 2024 rata-rata hanya Rp11,58 triliun.

Menanggapi tren tersebut, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ketidakpastian politik anggaran pemerintahan di era Prabowo-Gibran nantinya akan menjadi isu bagi developer infrastruktur di Indonesia.

"Jokowi memang sangat heavy terhadap pembangunan infrastruktur di mana pembangunannya sangat masif. Namun arah kebijakan bisa saja berubah di bawah pemerintahan baru di mana Prabowo juga lebih menekankan pada pembangunan SDM," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Huda mengatakan, Prabowo sering menekankan fokus program pemerintah pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

Dia juga menilai program pembangunan infrastuktur akan menjadi prioritas ke sekian. Contohnya, anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam RAPBN 2025 ditetapkan hanya Rp143,1 miliar. Padahal dalam APBN 2024 anggaran untuk megaproyek tersebut menyentuh Rp42,5 triliun.

"Saya rasa ke depan juga masih jadi tanda tanya besar apakah Prabowo akan melanjutkan infrastruktur Jokowi atau beralih ke fokus pangan. Saya rasa Prabowo akan menuntaskan janji politiknya terlebih dahulu, yaitu tentang pangan," tandasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin mengatakan saat ini pembiayaan infrastruktur masih dominan didanai dari kredit perbankan yang mana hal itu merupakan sumber pendanaan jangka pendek.

Dibandingkan dengan pembiayaan dari perbankan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyaluran kredit perbankan untuk sektor konstruksi pada Mei 2024 mencapai Rp240,87 triliun, naik 0,20% yoy dibanding Mei 2023 sebesar Rp240,37 triliun.

"Seharusnya pembiayaan infrastruktur lebih banyak di-drive sumber pendaaan jangka panjang karena payback periode project infrastruktur jangka panjang," kata Esther.

Bisnis.com, JAKARTA –PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) membeberkan siasat dalam mempertahankan nasabah inklusi atau segmen ultra mikro di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan penurunan daya beli masyarakat.

Direktur Keuangan BTPN Syariah Fachmy Ahmad mengatakan bahwa model bisnis BTPN Syariah yang menerjunkankaryawan untuk memberikan pemberdayaan dan layanan perbankan terhadap masyarakat tetap menjadi pumpunan utama upaya tersebut.

“Hal terpenting kami adalah memastikan tim kami solid dan memahami model bisnis yang diharapkan. Atas dasar ini, maka bank pada 2024 menambah jumlah karyawan dari 12.000-an pada awal 2023, sekarang angkanya di sekitar 14.500,”katanya dalam sesi tanya jawab Public Expose Live 2024 secara virtual, Selasa (27/8/2024).

Dia melanjutkan, penambahan jumlah karyawan itu juga dilakukan untuk memastikan proses pemeliharaan nasabah dan pengelolaan piutang dapat terjaga dengan baik.

Menurut Fachmy, upaya tersebut juga dilakukan demi mencegahmoral hazardpada nasabah. BTPN Syariah turut membentuk tim spesialis collection secara internal dan juga memulai proses kerja sama dengan pihak ketiga dalam menyempurnakan mekanisme yang ada.

Kemudian, dari segi bisnis pembiayaan, perseroan juga menerapkan aturan akuisisi secara lebih ketat dan berhati-hati. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kondisi pasar yang disebutnya kian menantang.

“Kita lebih melihat behavior nasabah pada tiga bulan atau beberapa bulan terakhir sebagai patokan sebelum kita memberikan penyaluran baru. Kita juga melakukan evaluasi secara proses bisnis, kalau kita lihat proses bisnisnya saat ini harus disesuaikan agar lebih relevan, kita lakukan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) mencetak laba bersih Rp522 miliar pada semester I/2024, ditopang oleh penyaluran pembiayaan sebesar Rp10,44 triliun. Sementara, pada periode yang sama tahun lalu, laba bersih perseroan tercatat senilai Rp753 miliar dengan pembiayaan senilai Rp12,09 triliun.

Emiten bank syariah yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2018 ini juga berhasil menjaga rasio-rasio keuangan tetap kuat, di antaranya return on asset (ROA) yang terjaga sebesar 6,6% serta rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 50,1% per Juni 2024.

Berdasarkan data Statistik Perbankan OJK, tingkat pengembalian aset atau ROA perbankan umum pada periode Mei 2024 tercatat sebesar 2,56%, dari posisi pada akhir 2023 sebesar 2,74%.

Adapun, rasio pemenuhan kecukupan modal minimum perbankan umum pada Mei 2024 tercatat sebesar 26,17%, dari posisi 27,65% pada Desember 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) buka suara soal kerja sama bisnis dengan organisasi agama Muhammadiyah, termasuk potensi pengendalian bersama atas kepemilikan saham di BTN Syariah.

Namun, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menegaskan bahwa proses ini masih berada pada tahap awal.

Dia menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap penjajakan dan kedua belah pihak sedang memahami potensi serta keinginan untuk tumbuh bersama.

“Nah berapa harga, berapa syarat segala macam belum ada sama sekali dibahas dengan Muhammadiyah,” ujarnya dalam Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Nixon mengungkapkan bahwa alasan BTN menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah, lantaran potensinya yang besar dalam transaksi syariah yang melibatkan jaringan luas Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

“Jadi bukan cuma lembaga organisasi agama tapi menurut saya juga potensial bisnis yang bisa di-develop disana banyak,” ungkapnya.

Hal ini tecermin bagaimana Muhammadiyah memiliki jaringan yang luas, termasuk sekolah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, dengan transaksi mencapai triliunan rupiah, kata dia, ini memberikan potensi bisnis yang sangat besar.

Nixon juga menyebutkan bahwa banyak anggota Muhammadiyah, seperti guru, dosen, dan pegawai rumah sakit, yang kemungkinan membutuhkan fasilitas seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Itu kan KPR semua tuh, mereka butuh rumah. Nah itu juga sangat besar potensinya,” ungkapnya.

Apalagi, sejauh ini Muhammadiyah telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan BTN Syariah, mencakup berbagai kegiatan seperti transaksi keuangan dan penempatan dana.

Alhasil, kata Nixon, melalui kerja sama yang telah terjalin sejauh ini membuat proses komunikasi dan negosiasi antara kedua pihak menjadi lebih lancar dan mudah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan BTN Nofry Rony Poetra mengatakan dari sisi pemegang saham, tentu pihaknya membuka mitra untuk bisa kerja sama secara strategis.

“Siapapun, pihak yang masuk mereka tentunya melihat dua sisi, bagi pihak mereka tentuya melihat kinerja UUS kita tuh luar biasa bagus sekali, potensinya juga besar,” ujarnya.

Selain menilai kinerja BTN Syariah, perseroan juga mempertimbangkan kontribusi apa yang dapat diberikan oleh mitra untuk memperluas dan meningkatkan potensi bisnis BTN Syariah.

Pasalnya, Nofry mengatakan kerja sama ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi BTN Syariah tetapi juga untuk Bank BTN secara keseluruhan.

“Dan ini kan terkonsolidasi juga dengan BTN. Jadi jika Bank Syariah BTN nanti ini tumbuh bagus tentunya akan memberikan impact yang positif juga terhadap kinerja BTN secara keseluruhan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pengamat menyambut baik rencana Muhammadiyah untuk ikut membesarkan BTN Syariah dalam bentuk pengendalian bersama. Hal tersebut bukan hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BTN Syariah, juga memberikan dampak signifikan kepada industri keuangan syariah.

Dengan kolaborasi tersebut, BTN Syariah nantinya memiliki akses dana murah yang melimpah dan potensi pembiayaan ke ekosistem Amal Usaha Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah mendapatkan kesempatan terbaik untuk kembali ke industri perbankan syariah, meneruskan visi besar para pendiri dalam memajukan dan memberdayakan ekonomi umat.

Akan tetapi, Direktur Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNKES) Sutan Emir Hidayat mengatakan jadi atau tidaknya kemitraan strategis itu hanya Muhammadiyah dan BTN yang tahu.

“Mereka bisa menjadi sparring partner yang tangguh bagi BSI (BRIS) untuk bersama sama memajukan ekonomi syariah,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (27/8/2024).

Emir menjelaskan salah satu tantangan utama industri keuangan syariah saat ini adalah permodalan dan kapasitas pembiayaan. Untuk itu dibutuhkan banyak pemain baru dengan skala aset yang jauh lebih besar sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan industri.

“Kami setuju dengan arahan OJK bahwa pemain baru dengan skala lebih besar harus terus dimunculkan demi industri keuangan syariah yang lebih sehat, lebih kuat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pada titik ini, kami melihat rencana Muhammadiyah di BTN Syariah menjadi relevan,” ungkapnya.

Dengan munculnya pemain baru dengan skala aset yang lebih besar, maka gap antara industri keuangan konvensional dan syariah bisa terus diperkecil.

Menurut Emir, konsolidasi itu merupakan hal positif karena menghasilkan bank yang kuat secara permodalan dan fundamental yang kokoh untuk ikut menopang pertumbuhan industri perbankan syariah.

Sementara itu, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan faktor kepemilikan saham menjadi penting karena terkait voting rights, dan penempatan personel di jajaran direksi maupun komisaris.

Bagi Piter, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tentu ingin menempatkan kadernya di kepengurusan bank untuk memastikan bahwa visi misi besar para pendirinya dalam mensejahterakan dan memajukan ekonomi warganya berdasarkan prinsip syariah, dapat terwujud.

“Mereka belajar dari kemitraan dengan bank syariah sebelumnya bahwa tanpa ikut menjadi pemegang saham pengendali, mimpi besar itu sulit terealisasi. Pengendalian bersama sama menjadi pilihan paling rasional daripada menjalankan sendiri,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 mengalami kontraksi cukup dalam secara tahunan.

Pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 sebesar Rp11,71 triliun, turun 88,41% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan Mei 2023 sebesar Rp101,19 triliun.

Kontribusi jenis kegiatan usaha terbesar yang menyumbang pembiayaan infrastruktur, pinjaman langsung (direct landing) turun 79,46% yoy dari Rp51,60 triliun pada Mei 2023 menjadi Rp10,59 triliun pada Mei 2024.

Penurunan tersebut juga selaras dengan penurunan laba perusahaan pembiayaan infrastruktur yang tergerus 95% yoy menjadi Rp48 miliar dibandingkan dengan Rp1,01 triliun pada Mei 2023.

Pada periode ini, beban perusahaan sebenarnya juga turun dari Mei 2023 sebesar Rp2,24 triliun menjadi Rp481 miliar atau turun 79% yoy. Namun di sisi lain, pendapatan juga turun dari Rp3,46 triliun di Mei 2023 menjadi Rp546 miliar di Mei 2024, atau turun 84% yoy.

Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin mengatakan saat ini pembiayaan infrastruktur masih dominan didanai dari kredit perbankan yang mana hal itu merupakan sumber pendanaan jangka pendek.

"Seharusnya pembiayaan infrastruktur lebih banyak di-drive sumber pendanaan jangka panjang karena payback periode proyek infrastruktur jangka panjang," kata Esther kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Dibandingkan dengan pembiayaan dari perbankan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyaluran kredit perbankan untuk sektor konstruksi pada Mei 2024 mencapai Rp240,87 triliun, naik 0,20% yoy dibandingkan dengan Mei 2023 sebesar Rp240,37 triliun.

Angka tersebut secara bulanan juga meningkat. Pada Juni 2024 pembiayaan kredit perbankan sektor konstruksi naik 0,63% month-to-month (mtm) menjadi Rp242,40 triliun.

Esther mengatakan pemerintah bisa mengandalkan keterlibatan perusahaan pembiayaan swasta untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. "Skema bisa public private partnership," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Financial Group (IFG), BUMN Holding Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, menerima sertifikat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai badan usaha yang menerapkan program Kepatuhan Persaingan Usaha. Pengakuan ini ditandai dengan penerimaan sertifikat Program Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU.

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU, Taufik Ariyanto, kepada Wakil Direktur Utama IFG, Haru Koesmahargyo, dalam sebuah acara yang diadakan di Jakarta..

Haru Koesmahargyo dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (27/8/2024) menyatakan aksi ini menjadi bukti komitmen IFG dalam memperkuat tata kelola perusahaan serta mendukung persaingan usaha yang sehat. Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, IFG juga berkomitmen untuk menyusun Program Kepatuhan Persaingan Usaha sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022, yang menjadi landasan bagi praktik bisnis yang sehat di lingkungan IFG dan anggota holding lainnya.

“Sertifikat ini adalah komitmen nyata dan upaya IFG dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan turut berkontribusi dalam penyehatan iklim persaingan usaha di Indonesia,” ujar Haru.

Ia juga menambahkan bahwa IFG secara rutin melakukan monitoring terhadap praktik persaingan usaha di lingkungan perusahaan. Dalam pernyataan yang sama Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU, Taufik Ariyanto mengharapkan penguatan industri ke depan,

“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat industri agar tumbuh lebih sehat, kuat, dan berkelanjutan,” ujar Taufik.

Sebagai informasi, IFG merupakan hasil pembentukan Holding Asuransi dan Penjaminan yang lahir pada 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020. Saat ini, IFG memiliki enam belas perusahaan terafiliasi, termasuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuation,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal tahun 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Sejauh ini, disebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan audit dengan menggunakan buku yang telah di audit atau limited review, di mana ini menjadi salah satu proses administrasi yang harus diselesaikan.

“Akusisi itu [membutuhkan] administrasi banyak lah, ketentuan pasar modalnya,” tandasnya.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mencapai kesepakatan sekitar 70% dengan bank yang dimaksud dan bisakah mendekati 90% pada akhir minggu ini.

Untuk diketahui, berdasarkan riset Sucor Sekuritas disebutkan bahwa BBTN tengah mengembangkan spin off unit Syariahnya, yang melibatkan akuisisi bank syariah kecil. Dalam hal ini, Bank Victoria Syariah disebut-sebut sebagai kandidat akuisisi ini.

“Manajemen menargetkan untuk mengumumkan perjanjian jual beli bersyarat [CSPA] sebelum 24 Oktober, dan integrasi unit syariah BBTN dan entitas yang baru diakuisisi akan dimulai awal tahun depan,” tulis Edward Lowis yang dikutip Bisnis beberapa waktu lalu, (28/7/2024).

Terkait kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, BTN Syariah mencatatkan laba bersih mencapai Rp370 miliar pada semester I/2024. Capaian BTN Syariah ini melonjak 31,7% (year-on-year/yoy) dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp281 miliar.

Pertumbuhan laba BTN Syariah sendiri ditopang pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2024, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 22% yoy menjadi Rp41 triliun dibandingkan akhir Juni 2023 sebesar Rp34 triliun.

Sementara itu, total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I/2024 mencapai Rp46 triliun atau tumbuh 32% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35 triliun.

Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 20% yoy menjadi Rp56 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46 triliun.

Mengacu Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu.

Misal, jika benar BTN mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah, berdasarkan asumsi aset BTN per Juni 2024 bila usai terjadinya penggabungan maka aset akan mencapai berkisar Rp59,19 triliun.

Adapun, jika menilik laporan keuangan Bank Victoria Syariah per Juni 2024 audited, aset bank ini mencapai Rp3,19 triliun per Juni 2024, naik 25,76% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,53 triliun per Juni 2023.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), raksasa keuangan asal Jepang mencatatkan melakukan konsolidasi kepemilikan saham di PT Home Credit (HC) Indonesia.

Dalam laporan tahunan ke bursa bertanggal 30 Juli 2024, MUFG menyebut melakukan tambahan injeksi modal ke Home Credit Indonesia melalui entitas Krungsri.

"Pada Maret 2024, Krungsri meningkatkan kepemilikannya di HC Indonesia melalui penyuntikan modal sebesar 4.896 juta yen [sekitar Rp524,73 miliar/kurs Rp107]," dikutip dari laporan tahunan MUFG diunduh dari lama perusahaan, Selasa (27/8/2024).

Disebutkan dengan tambahan modal ini, maka total kepemilikan saham Krungsri naik menjadi 80%, sementara saham ADMF di HC Indonesia menurun menjadi sekitar 4,9%.

Sebagai konteks, sebelumnya MUFG melakukan akuisisi 84,8% saham HC Indonesia pada Oktober 2023 lalu. Aksi akuisisi ini dibagi oleh MUFG ke dalam dua entitas yakni Krungsi 75%, sedangkan sisanya diberikan ke cucu usaha MUFG melalui Bank Danamon yakni PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF). Saat itu nilai akuisisi sebesar 31,81 miliar yen (sekitar Rp3,4 triliun).

Setelah akuisisi, MUFG mencaatkan per akhir Maret 2024, aset dan liabilitas HC Indonesia yang diakuisisi masing-masing sebesar 44,17 miliar yen dan 30,49 miliar yen.

Akuisisi ini disebutkan menghasilkan goodwill sebesar 18,03 miliar yen yang kemudian dialokasikan ke Segmen Grup Bisnis Perbankan Komersial Global dan tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan. Selain itu, akuisisi ini juga menghasilkan aset tidak berwujud sebesar ¥3.964 juta dengan amortisasi rata-rata tertimbang selama 6,9 tahun, termasuk ¥3.582 juta dari hubungan pelanggan dengan periode amortisasi 7,1 tahun.

Sejak tanggal akuisisi hingga akhir Maret 2024, HC Indonesia disebutkan mencatatkan pendapatan sebesar 6,9 miliar yen (sekitar Rp739,51 miliar) dan laba bersih ¥345 juta (sekitar Rp36,9 milar) untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Selanjutnya selama tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2024, Grup MUFG mengeluarkan biaya terkait akuisisi HC Filipina dan HC Indonesia sebesar 1,04 miliar yen.

Kinerja Home Credit Per Juni 2024

Sementara itu per Juni 2024, Home Credit Indonesia merilis telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,1 triliun. Capaian ini meningkat 19,7% dibandingkan dengan Rp4,3 triliun pada semester I/2023. Kinerja pembiayaan tersebut berasal dari berbagai layanan Home Credit seperti pembiayaan barang, pembiayaan tunai, proteksi, dan paylater.

“Kami terus berkembang dengan menghadirkan layanan pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan layanan yang tersedia di 22.000 toko di lebih dari 200 area di Indonesia, serta dukungan lebih dari 6.000 Sales Agents (SA) di toko-toko mitra tersebut dengan proses pengecekan limit yang hanya membutuhkan waktu selama 1 menit dan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), layanan cicilan barang Home Credit menjadi Segampang Itu untuk diakses oleh masyarakat,” kata Chief Customer Management Officer Home Credit Cahyadi Poernomo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8/2024).

Perusahaan juga menjelaskan aplikasi My Home Credit yang yang digunakan untuk pengajuan telah diunduh di Google Play Store lebih dari 19,6 juta pengguna terdaftar per 30 Juni 2024.

Selain pembiayaan tunai, layanan Home Credit lainnya adalah Home Credit BayarNanti, layanan paylater yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, membeli pulsa hingga membayar listrik. Di samping itu, Home Credit juga bekerjasama dengan sejumlah perusahaan asuransi baik umum maupun jiwa.

“Home Credit akan terus hadir untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dan mewujudkan beragam kebutuhan mereka,” tutup Cahyadi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), raksasa keuangan asal Jepang mencatatkan melakukan konsolidasi kepemilikan saham di PT Home Credit (HC) Indonesia.

Dalam laporan tahunan ke bursa bertanggal 30 Juli 2024, MUFG menyebut melakukan tambahan injeksi modal ke Home Credit Indonesia melalui entitas Krungsri.

"Pada Maret 2024, Krungsri meningkatkan kepemilikannya di HC Indonesia melalui penyuntikan modal sebesar 4.896 juta yen [sekitar Rp524,73 miliar/kurs Rp107]," dikutip dari laporan tahunan MUFG diunduh dari lama perusahaan, Selasa (27/8/2024).

Disebutkan dengan tambahan modal ini, maka total kepemilikan saham Krungsri naik menjadi 80%, sementara saham ADMF di HC Indonesia menurun menjadi sekitar 4,9%.

Sebagai konteks, sebelumnya MUFG melakukan akuisisi 84,8% saham HC Indonesia pada Oktober 2023 lalu. Aksi akuisisi ini dibagi oleh MUFG ke dalam dua entitas yakni Krungsi 75%, sedangkan sisanya diberikan ke cucu usaha MUFG melalui Bank Danamon yakni PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF). Saat itu nilai akuisisi sebesar 31,81 miliar yen (sekitar Rp3,4 triliun).

Setelah akuisisi, MUFG mencaatkan per akhir Maret 2024, aset dan liabilitas HC Indonesia yang diakuisisi masing-masing sebesar 44,17 miliar yen dan 30,49 miliar yen.

Akuisisi ini disebutkan menghasilkan goodwill sebesar 18,03 miliar yen yang kemudian dialokasikan ke Segmen Grup Bisnis Perbankan Komersial Global dan tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan. Selain itu, akuisisi ini juga menghasilkan aset tidak berwujud sebesar ¥3.964 juta dengan amortisasi rata-rata tertimbang selama 6,9 tahun, termasuk ¥3.582 juta dari hubungan pelanggan dengan periode amortisasi 7,1 tahun.

Sejak tanggal akuisisi hingga akhir Maret 2024, HC Indonesia disebutkan mencatatkan pendapatan sebesar 6,9 miliar yen (sekitar Rp739,51 miliar) dan laba bersih ¥345 juta (sekitar Rp36,9 milar) untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Selanjutnya selama tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2024, Grup MUFG mengeluarkan biaya terkait akuisisi HC Filipina dan HC Indonesia sebesar 1,04 miliar yen.

Kinerja Home Credit Per Juni 2024

Sementara itu per Juni 2024, Home Credit Indonesia merilis telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,1 triliun. Capaian ini meningkat 19,7% dibandingkan dengan Rp4,3 triliun pada semester I/2023. Kinerja pembiayaan tersebut berasal dari berbagai layanan Home Credit seperti pembiayaan barang, pembiayaan tunai, proteksi, dan paylater.

“Kami terus berkembang dengan menghadirkan layanan pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan layanan yang tersedia di 22.000 toko di lebih dari 200 area di Indonesia, serta dukungan lebih dari 6.000 Sales Agents (SA) di toko-toko mitra tersebut dengan proses pengecekan limit yang hanya membutuhkan waktu selama 1 menit dan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), layanan cicilan barang Home Credit menjadi Segampang Itu untuk diakses oleh masyarakat,” kata Chief Customer Management Officer Home Credit Cahyadi Poernomo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8/2024).

Perusahaan juga menjelaskan aplikasi My Home Credit yang yang digunakan untuk pengajuan telah diunduh di Google Play Store lebih dari 19,6 juta pengguna terdaftar per 30 Juni 2024.

Selain pembiayaan tunai, layanan Home Credit lainnya adalah Home Credit BayarNanti, layanan paylater yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, membeli pulsa hingga membayar listrik. Di samping itu, Home Credit juga bekerjasama dengan sejumlah perusahaan asuransi baik umum maupun jiwa.

“Home Credit akan terus hadir untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dan mewujudkan beragam kebutuhan mereka,” tutup Cahyadi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sampai Juni 2024 telah menyalurkan subsidi Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebesar Rp2,42 triliun hingga Juni 2024.

"Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP senilai Rp2.429 miliar, atau setara dengan 60.258 unit rumah," kata Direktur Keuangan dan Operasional PT SMF Bonai Subiakto kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).

Bonai mengatakan saat ini kesenjangan kepemilikan hunian atau backlog perumahan masih menjadi tantangan utama sektor perumahan.

"Kebutuhan pendanaan pada sektor perumahan masih dibutuhkan dengan angka yang cukup besar. Untuk itu kita tidak dapat hanya mengandalkan APBN diperlukan pendanaan jangka panjang untuk menghindari maturity mismatch," kata dia.

Menurutnya, pendanaan kreatif perlu di lakukan yakni salah satunya adalah peluang sekuritisasi untuk me-recycle pendanaan perumahan yang merupakan pendanaan jangka panjang.

Tahun ini pemerintah menargetkan pembiayaan rumah subsidi mencapai 166.000 unit.

Untuk memenuhi target tersebut, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo sebelumnya telah menjelaskan pemerintah akan menggabungkan tiga cara untuk menyediakan dana yang cukup. Salah satunya dengan menggabungkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dia menyebutkan, dengan uang pajak PMN sebesar Rp1,89 triliun, pihaknya dapat melakukan rekayasa keuangan dengan menarik pinjaman lainnya hingga Rp5,12 triliun. Dengan cara ini terkumpul Rp7,02 triliun.

Dana ini kemudian digabungkan dengan kelolaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebanyak Rp21,05 triliun, sehingga terkumpul Rp28,06 triliun.

Uang ini yang kemudian akan digunakan untuk membiayai subsidi bunga KPR 166.000 unit rumah. Dalam program ini diberikan bunga fixed rate 5 persen selama 20 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peningkatan rasio industri penjaminan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa mencapai sebanyak 3,5%. Adapun saat ini rasio industri penjaminan terhadap PDB mencapai 2,6%.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan 2024–2028, pada hari ini, Selasa (27/8/2024).

“Dengan roadmap ini diharapkan bisa meningkatkan rasio dari industri penjaminan, saat ini 2,6% terhadap PDB, menjadi 3,5 persen,” kata Mahendra.

Mahendra mengatakan total aset dan kapitalisasi industri jasa keuangan secara keseluruhan, perbankan dan nonperbankan mencapat Rp15,3 ribu triliun. Sementarakapitalisasi di pasar modal yang mencapai Rp18.700 triliun dijumlahkan, memang tentu ada double coating disitu. Tapi kami ingin menggambarkan saja besarnya, mencapai Rp34.000 triliun atau 160% dibandingkan PDB Indonesia.

“Sekalipun angka tersebut besar secara nominal, tapi jika kita lihat rasio dari angka tadi terhadap PDB Indonesia dan dibandingkan dengan rasio dan dari besaran masing-masing nominal terhadap PDB negara-negara di kawasan, terlihat masih rendah,” katanya.

Artinya, lanjut Mahendra, ruang untuk peningkatan nilai tambah dan kontribusi sektor jasa keuangan secara masing-masing industri itu maupun kepada perekonomian nasional sangat besar.

Tidak hanya sampai disitu, Mahendra juga mengungkap pentingnya pengembangan dan penguatan industri penjaminan. Menurutnya dengan pengembangan dan penguatan, pada gilirannya akan mampu mengurangi atau menurunkan cost of fund atau bunga atau dana yang disediakan oleh industri jasa keuangan.

“Yang tentu pada gilirannya menjadi basis bagi penghitungan beban bunga ataupun pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan itu. Oleh karena itu, maka tidak bisa tidak penguatan dan pengembangan industri jasa keuangan yang dilakukan melalui peningkatan modal atau ekuitas. Lalu dibarengi dengan penguatan governansi, manajemen risiko dan kepatuhan akan menjadikan sektor ini jauh lebih efisien, resilien, dan tumbuh berpanjutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mahendra menyebut peluncuran peta jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan ini tentu sangat relevan dan memiliki momentum yang tepat mendorong inklusi keuangan dan keberpihakan kepada UMKM secara tepat.

“Karena sistem yang dibangun dengan basis yang solid tadi akan menjadi fondasi kuat bagi UMKM yang memang sehat, berdaya saing tinggi dan mampu benar-benar mendukung perekonomian nasional,” ungkapnya.

Terakhir, pihaknya berharap peta jalan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang luas. Dia juga berharap implementasinya dilakukan dengan semangat dan optimisme sehingga semua dapat benar-benar mengharapkan dan melihat kebahagiaan dan penguatan yang mendasar dari industri penjaminan yang akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia maupun tentu kontribusi sumbangsinya kepada perekonomian nasional.