Bisnis.com, JAKARTA — Holding badan usaha milik negara (BUMN) bidang asuransi dan penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat implementasi sistem anti kecurangan pada laporan keuangan (fraud).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam komitmen anti faud yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Komisaris Utama IFG Fauzi Ichsan, dan Direktur Utama anggota holding IFG antara lain PT Jasa Raharja, PT Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasindo, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Sekuritas, PTBahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Graha Niaga Tatautama.

Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo mengatakan kerja sama tersebut merupakan keseriusan IFG dan anggota holdingnya untuk mencegah terjadinya fraud melalui implementasi tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang efektif dalam operasional bisnis perusahaan.

“Sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan khususnya asuransi, penjaminan dan investasi,” kata Haru dalam keterangan resminya, dikutip pada Selasa (13/8/2024).

Haru menambahkan ini juga sejalan dengan diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Menurunya sebagai konglomerasi keuangan IFG melakukan persiapan lebih dini dalam implementasi POJK tersebut.

Pada kesempatan yang sama Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penandatanganan piagam komitmen anti fraud ini, BPKP akan mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola di BUMN.

“Kegiatan hari ini merupakan bentuk keberlanjutan dari komitmen kita bersama dalam upaya membangun akuntabilitas dan memperkuat tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih,” jelas Agustina.

Selain itu, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya IFG dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam mencegah terjadinya fraud di ekosistem IFG yang berdampak pada peningkatan kepercayaan dari masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank HSBC Indonesia menyebut bahwa sebanyak 57% dari 500 investor old money aliasaffluent investorsdi Indonesia bakal memperluas portofolio investasinya ke kancah pasar global.

Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menjelaskan bahwa angka tersebut diperoleh dari survei HSBC bertajukAffluent Investor Snapshot 2024. Survei tersebut dilakukan terhadap 500affluent investors, khususnya dari segmen menengah ke atas danhigh net worth individual(HNWI).

“Dilihat dari survei tadi, 57% orang bilang bahwa dia ingin menambah [portofolio investasi] terus,” katanya kepada wartawan usai peluncuran produk reksa dana bersama BNP Paribas di Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa animo investasi tersebut terbilang stabil di tengah berbagai kondisi, misalnya terpaan volatilitas pasar global.

Menurut Lanny, para investor dapat bersiasat dengan melakukan diversifikasi produk investasi maupun memaksimalkan produk investasi yang dimiliki untuk jangka panjang.

Hal ini didukung oleh hasil sigi HSBC yang mencatat bahwa investor tajir Tanah Air memiliki rerata 4 hingga 5 produk investasi dalam portofolio mereka.

“Jadi dengan kita menambah produk baru, hal itu akan menambah animo [investor affluent] juga,” imbuhnya.

Hal itu pula yang menjadi faktor pendorong HSBC Indonesia bersama PT BNP Paribas Asset Management dalam meluncurkan produk reksa dana anyar, yakni BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah Usd (BNPP Global Tech Titans).

Produk ini diharapkan akan menjadi pilihan bagi nasabah di sektor teknologi global, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligent/Al) dan otomasi, dengan tetap berpegang pada prinsip investasi syariah.

Sementara itu, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management Maya Kamdani mengatakan reksa dana baru tersebut akan menjadi solusi investasi jangka panjang yang mampu melengkapi kebutuhan nasabah.

"Kami menawarkan tema teknologi global melalui reksa dana indeks untuk memberikan transparansi dan mudah dipantau oleh investor, serta penyertaan konstituen yang representatif di tengah dinamika sektor teknologi," tuturnya pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank HSBC Indonesia menyebut bahwa sebanyak 57% dari 500 investor tajir (affluent investors) di Indonesia bakal memperluas portofolio investasinya ke kancah pasar global.

Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menjelaskan bahwa angka tersebut diperoleh dari survei HSBC bertajukAffluent Investor Snapshot 2024. Survei tersebut dilakukan terhadap 500affluent investors, khususnya dari segmen menengah ke atas danhigh net worth individual(HNWI).

“Dilihat dari survei tadi, 57% orang bilang bahwa dia ingin menambah [portofolio investasi] terus,” katanya kepada wartawan usai peluncuran produk reksa dana bersama BNP Paribas di Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa animo investasi tersebut terbilang stabil di tengah berbagai kondisi, misalnya terpaan volatilitas pasar global.

Menurut Lanny, para investor dapat bersiasat dengan melakukan diversifikasi produk investasi maupun memaksimalkan produk investasi yang dimiliki untuk jangka panjang.

Hal ini didukung oleh hasil sigi HSBC yang mencatat bahwa investor tajir Tanah Air memiliki rerata 4 hingga 5 produk investasi dalam portofolio mereka.

“Jadi dengan kita menambah produk baru, hal itu akan menambah animo [investor affluent] juga,” imbuhnya.

Hal itu pula yang menjadi faktor pendorong HSBC Indonesia bersama PT BNP Paribas Asset Management dalam meluncurkan produk reksa dana anyar, yakni BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah Usd (BNPP Global Tech Titans).

Produk ini diharapkan akan menjadi pilihan bagi nasabah di sektor teknologi global, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligent/Al) dan otomasi, dengan tetap berpegang pada prinsip investasi syariah.

Sementara itu, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management Maya Kamdani mengatakan reksa dana baru tersebut akan menjadi solusi investasi jangka panjang yang mampu melengkapi kebutuhan nasabah.

"Kami menawarkan tema teknologi global melalui reksa dana indeks untuk memberikan transparansi dan mudah dipantau oleh investor, serta penyertaan konstituen yang representatif di tengah dinamika sektor teknologi," tuturnya pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan . Hingga Juni 2024, NPL gross UMKM tercatat mencapai 4,04%, mendekati ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa risiko kredit UMKM memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kredit di segmen korporasi atau rumah tangga. "Bisnis UMKM lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar buka suara usai Jaringan Komunitas Untuk BPJS Ketenagakerjaan (JKU-BPJS TK) meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021.

Aturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT).

Timboel menilai, persoalan bukan di tingkat regulasi melainkan di tingkat pelaksanaan. Pasalnya, persoalan terjadi pada saat pendaftaran di mana BPJS Ketenagakerjaan menerima pendaftaran tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Sehingga ketika klaim dilakukan dan ada dugaan fraud pada saat mendaftar dan setelah diperiksa memang ada fraud maka pihak BPJS tidak mau membayar klaim,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Alih-alih merevisi Permenaker, menurutnya BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan pengecekan pada saat pendaftaran JKK-JKM. Misalnya, dengan memeriksa kondisi pendaftar baru apakah sedang sakit atau sehat, apakah pendaftar masih bekerja atau menganggur, hingga apakah pekerja merupakan penerima upah atau bukan penerima upah.

Menurutnya dengan adanya pemeriksaan di awal, maka fraud pendaftaran dapat diminimalisir.

“Jadi menurut saya bukan revisi permenaker yang dilakukan,” ujarnya.

JKU-BPJS TK sebelumnya meminta pemerintah untuk merevisi Permenaker No.5/2021. Koordinator JKU-BPJS TK Hartoyo menyebut bahwa sebagai acuan BPJS Ketenagakerjaan, pasal-pasal yang tercantum dalam aturan ini kurang jelas.

Dia mencontohkan, Kemnaker dalam beleid itu tidak memberikan kewenangan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menolak klaim peserta. Adapun BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi wewenang melakukan verifikasi kepastian kematian.

Sementara pelaksanaan di lapangan sangat jauh berbeda dari aturan yang ada. Hartoyo mengungkapkan, terjadi beberapa kasus penolakan klaim kematian terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bukan penerima upah (BPU).

Alasan penolakan klaim antara lain karena peserta tidak bekerja atau tidak memiliki pendapatan, memiliki penyakit menahun, dan surat wasiat tidak diakui lantaran tidak terhubung dengan saudara biologis.

Hartoyo menilai, hal ini telah menyalahi substansi Permenaker No.5/2021 serta melampaui wewenang dan mandat institusi BPJS Ketenagakerjaan.

“Itu semua di Permenaker nggak terlalu detail, nggak jelas. Akibatnya BPJS ini dalam tanda kutip kayak buat ide-ide sendiri gitu. Jadi kayak punya wewenang sendiri, bisa nolak atau tidak klaim BPJS ini,” tutur Hartoyo saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (13/8/2024).

Untuk itu, dia mengusulkan beberapa poin yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam merevisi Permenaker No.5/2021.

Salah satunya, meminta BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi sejak peserta mulai melakukan pendaftaran. Menurutnya, tidak ada lagi ruang penolakan klaim pada saat masyarakat resmi menjadi peserta, mendapatkan kartu, dan membayar iuran. Kecuali ada ketidaksesuaian data mendasar seperti peserta tidak meninggal tapi dilaporkan meninggal.

Termasuk di saat pendaftaran. Jika peserta tidak ada atau tidak terhubung dengan keluarga, lanjutnya, peserta dapat menentukan pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat yang diketahui oleh pihak desa atau kelurahan.

“Jadi saat pendaftaran jika ingin dibatalkan sebagai peserta mulai saat itu,” ujarnya.

Pihaknya juga mengharapkan agar pemerintah membuat sistem yang memudahkan peserta melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, dengan mengacu pada sistem data tunggal yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan proses pendaftaran dan klaim. Sebab dalam kasus-kasus tertentu, banyak peserta yang gagal melakukan klaim lantaran tidak dapat memenuhi syarat-syarat dokumen yang diminta.

“Jadi BPJS itu hanya butuh mensinkronkan datanya dengan Dukcapil dan dengan data Bank Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiranto menekankan pentingnya pendaftaran aset atau asset registry bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia. Langkah ini dianggap krusial untuk menghindari masalah pembiayaan ganda yang pernah mengancam industri pembiayaan di tanah air.

Suwandi menjelaskan, latar belakang pendirian PT Rapi Utama Indonesia (Rapindo), lembaga pencatatan aset yang berperan dalam mencatat aset-aset anggota APPI, tidak terlepas dari situasi kritis yang dialami industri pembiayaan pada 2016-2017.

"Rapindo kami gagas di awal 2018 karena industri kita waktu itu cukup mencekam. Beberapa anggota saya dikunci pendanaannya dari perbankan," ujar Suwandi dalam acara Rapindo User Conference 2024 di Jakarta, Selasa (13/8).

Masalah tersebut terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola yang menyebabkan pembiayaan ganda atau double pledging. Dalam kasus ini, satu aset dijadikan agunan oleh lebih dari satu perusahaan pembiayaan atau bank, yang pada akhirnya mengakibatkan penyetopan pendanaan oleh perbankan kepada perusahaan pembiayaan.

Untuk mengatasi masalah ini, APPI melakukan studi banding ke Filipina, yang pernah mengalami kasus serupa pada 2012 namun berhasil pulih dan memiliki 383 perusahaan pembiayaan pada 2017. "Di Filipina, sebelum 2012 terjadi kasus double financing. Dibuatlah asset registry seperti yang kami terapkan saat ini. Setelah 2012, masalah double pledging di Filipina berhasil diatasi," jelas Suwandi.

Rapindo akhirnya didirikan pada 2 Januari 2019 dan hingga 30 Juni 2024, lembaga ini telah mencatat 32,875 juta data aset anggota APPI, yang meliputi 32.727.761 data aset kendaraan, 120.220 data aset alat berat, 1.193 data aset tanah bangunan, 153 data aset kapal, dan 26.223 data aset anjak piutang.

Selain untuk mencegah pembiayaan ganda, Suwandi menambahkan bahwa asset registry juga bermanfaat untuk melacak kasus penggelapan kendaraan. Ia mencontohkan pengungkapan kasus penggelapan 20.000 motor oleh Bareskrim Polri pada Juli 2024 lalu, yang terbantu dengan adanya sistem pendaftaran aset kendaraan.

"Dengan asset registry, kita bisa dengan mudah melacak kendaraan yang tidak terlacak sebelumnya, meskipun nomor pelatnya telah diganti, hanya dengan nomor rangka dan nomor mesin," pungkas Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memperkirakan pembiayaan kendaraan turun 14-15% seiring dengan lesunya penjualan kendaraan bermotor saat ini.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat penjualan kendaraan roda empat di pasar domestik dalam periode Januari-Juli 2024 mencapai 588.688 unit, turun 16,78% year-on-year (yoy) dibanding 707.422 unit pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ketua Bidang Pengembangan Industri APPI Harjanto Tjitohardjojo mengatakan kondisi tersebut juga dipengaruhi faktor daya beli masyarakat yang juga turun.

"Strateginya sekarang kita coba upgrade sistem. Kita optimis daya beli masyarakat pasti akan rebound. Kedua, demografi kita cukup menunjang dengan jumlah penduduk 270 juta lebih, potensi kepemilikan kendaraan masih besar sekali, cuma memang momentum situasi tahun ini yang kurang baik. Tapi kita percaya tahun-tahun yang akan datang peluangnya besar," kata Harjanto kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Strategi berikutnya adalah mendorong pembiayaan di segmen refinancing atau pembiayaan kembali atas barang milik konsumen.

"Jadi nasabah tidak hanya butuh beli mobil tapi butuh uang untuk pendidikan, untuk renovasi rumah, untuk pernikahan, atau untuk umroh. Mereka butuh dana. Itu refinancing, atau BPKB mereka bisa pinjamkan kita, kita kasih pembiayannya. Itu yang skarang lagi cukup marak," kata Harjanto.

Hal tersebut dilakukan untuk mengimbangi pembiayaan sektor kendaraan yang turun. Selama ini, market share pembiayaan kendaraan dari seluruh objek pembiayaan 44-46% adalah dari sektor kendaraan.

"Kalau di industri memang mereka lagi concern ke situ, dengan mengimbangi penurunan di otomotif, itu yang salah satu secara industrinya gak jauh beda karena sama-sama agunannya aset, mobil atau motor," ujarnya.

Meski tertekan dengan penjualan kendaraan yang turun, secara keseluruhan pembiayaan perusahaan pembiayaan pada semester I/2024 meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan kembali tumbuh sebesar 10,72% yoy pada Juni 2024 menjadi Rp492,17 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap ada tiga penyertaaan modal negara (PMN) yang berasal dari uang pajak rakyat paling menonjol ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai dengan Juli 2024.

Salah satunya adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG) sebanyak Rp3,5 triliun.

“Untuk PMN kepada BUMN ada tiga yang menonjol, BPUI Rp3,5 triliun, itu industri asuransi terutama terkait masalah Jiwasraya. Jadi kita tahu betul bahwa kalau ada masalah pengeloaan, terjadi fraud, itu dampaknya luar biasa, dan itu berarti uang masyarakat harus menggantikan terhadap kerugian yang dihadapi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Agustus 2024 pada Selasa (13/8/2024).

Injeksi modal selanjutnya yang menonjol adalah PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan PMN sebanyak Rp18,6 triliun. Suntikan modal tersebut digunakan untuk penyelesaian tahap 1 dan tahap 2 jalan tol Trans Sumatra ruas Kayu Agung, Palembang. Kemudian PT Wijaya Karya (Perseroa) mendapatkan PMN Rp6 triliun untuk penyeleseaian proyek startegis nasional dan untuk memperbaiki dari neraca keuangannya perusahaan yang mengalami beberapa kesulitan.

Secara keseluruhan sampai dengan 31 Juli 2024 telah dicairkan pembiayaan investasi Pemerintah sebesar Rp53,73 triliun.

Perincian lainnya untuk Lembaga Keuangan Internasional Rp1,9 triliun, Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah Rp8,6 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp15 triliun.

Belum lama ini, IFG juga mengusulkan PMN sebanyak Rp3 triliun dalam APBN 2025. Suntikan modal jumbo tersebut sangat diperlukan untuk diteruskan ke anak usaha yang bergerak dalam penjaminan kredit.

Pasalnya dua anak usaha itu tengah mengalami tekanan akibat tingkat pinjaman macet dari program kredit usaha rakyat (KUR) mendaki. Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan dua anak usaha itu membutuhkan penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Diketahui IFG melalui Askrindo dan Jamkrindo menjalankan penugasan sebagai perusahaan penjamin KUR.

“Dalam posisinya sebagai penjamin Askrindo dan Jamkrindo sebagai hilir posisinya setelah KUR disalurkan oleh bank penyalur, Askrindo dan Jamkrindo menanggung risiko 70% dan menerima jasa imbalan 1,5%—2%,” kata Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi VI DPR RI, di Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Hexana menyebut bahwa KUR telah dikucurkan sebanyak Rp1.175 triliun pada 2007–2023. Kredit prohram ini menjangkau 60 juta UMKM dan menyerap 94 juta tenaga kerja. Bahkan, saat Covid-19, penyaluran KUR ikut menopang perekonomian karena mengalami peningkatan 2,6 kali untuk menghadapi guncangan bisnis.

“Namun demikian, karena pandemi [Covid-19] terjadi combined ratio yang mencapai di atas 100%. Dan estimasikan akan meningkat pada 2024 ini dengan nilai di atas 200%,” kata Hexana.

Sebagai konteks, rasio gabungan atau combined ratio dihitung dengan menjumlahkan kerugian dan biaya yang terjadi, lalu membaginya dengan premi yang diperoleh. Lonjakan risiko ini menggerus ekuitas Askrindo dan Jamkrindo

“Penambahan PMN kepada [IFG dan diteruskan ke] Askrindo dan Jamkrindo masing-masing Rp2 triliun untuk Askrindo dan Rp1 triliun untuk Jamkrindo. Namun demikian untuk menjaga sustanaibilty tambahan PMN tersebut perlu didukung juga penyesuaian [kenaikan] tarif imbal jasa penjaminan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Risiko meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan merupakan beberapa risiko yang tidak dapat bisa kita prediksi di masa depan. Untuk memberikan rasa aman dan tenang di saat risiko tersebut terjadi, maka saat itu peran asuransi menjadi penting, terutama untuk kamu yang berada di usia muda dan produktif. Asuransi akan memberikan perlindungan, terutama bagi pencari nafkah maupun untuk keluarganya.

Dari beragam jenis asuransi, idealnya kamu dan keluarga dilindungi mendapat perlindungan dari asuransi jiwa. Yup, asuransi jiwa bermanfaat untuk menanggung kerugian finansial tak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian atau penyakit kritis.

Ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan, asuransi jiwa dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dengan meringankan beban biaya pengobatan yang besar dan lama.

Tak hanya itu saja, dengan asuransi jiwa, kestabilan finansial pun lebih terjaga, sehingga keluarga juga dapat melanjutkan hidup dan mengejar mimpi walaupun salah satu anggota keluarga sudah tiada. Untuk memahami kebutuhan masyarakat yang perlu perlindungan yang lebih stabil untuk masa depannya, kini nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. pun dapat menikmati manfaat asuransi premium bernama Aurora.

Apa sih Asuransi Aurora?

Asuransi Aurora adalah asuransi yang diperuntukkan bagi nasabah BRI Prioritas dan BRI Private. Dimana produk asuransi Aurora tersebut merupakan asuransi jiwa berjangka hasil kerjasama antara Bank BRI dengan Asuransi BRI Life.

Keunggulan asuransi Aurora adalah memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia alami atau yang diakibatkan karena kecelakaan, memiliki manfaat apabila terkena risiko penyakit kritis seperti kanker, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan hepatitis fulminant dengan uang pertanggungan hingga Rp 5 miliar.

Asuransi Aurora, memiliki perlindungan terhadap penyakit kritis sebesar 50% dari uang pertanggungan (Accelerated Benefit). Sementara bagi manfaat meninggal dunia alami atau meninggal dunia yang diakibatkan karena kecelakaan, akan diberikan manfaat sebesar 100% dari uang pertanggungan. Keunggulan lainnya dari prodadalah pengembalian premi sebesar 50% atau 110% dari total yang dibayarkan selama 5 tahun jika tertanggung masih hidup hingga akhir masa asuransi.

Ini Syarat Pengajuan Asuransi Aurora

Dijelaskan sebelumnya kalau Aurora merupakan asuransi premium yang dikhususkan untuk nasabah prioritas. Apa saja syarat menjadi nasabah prioritas BRI?

1. Memiliki Asset Under Management Rp500 juta yang dapat berupa produk simpanan (tabungan, giro, deposito), rekening dana nasabah (RDN), investasi, dan bancassurance
2. Dana yang ditempatkan bukan berasal dari dana pinjaman BRI
3. Memiliki rekening tabungan (perorangan) di BRI atas pribadi
4. Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional maupun daftar hitam BRI
5. Melengkapi persyaratan dokumen pengajuan Nasabah BRI Prioritas.

Setelah itu, untuk memiliki asuransi Aurora, nasabah juga harus memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Usia pemegang polis minimum 21-70 tahun dengan ketentuan usia ditambah masa asuransi tidak lebih dari 78 tahun
2. Usia tertanggung minimum 17-65 tahun dengan ketentuan usia ditambah masa asuransi tidak lebih dari 73 tahun
3. Masa asuransi 8 tahun
4. Masa pembayaran premi 5 tahun
5. Periode pembayaran premi dilakukan secara bulanan, semesteran, dan tahunan
6. Premi mulai dari Rp 500 ribu per bulan dan bergantung pada uang pertanggungan, usia masuk, dan pilihan plan pengembalian premi.

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah prioritas, termasuk pemegang polis asuransi Aurora, BRI juga menghadirkan Sentra Layanan BRI Prioritas dan Priority Lounge sebagai tempat pelayanan perencanaan keuangan yang nyaman dan eksklusif.

Saat ini terdapat 1 BRI Private Signature Outlet yang berlokasi di Jakarta dan 40 Sentra Layanan BRI Prioritas yang tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia. Lalu, terdapat 165 Priority Lounge yang tersebar di cabang BRI seluruh Indonesia.

Di Sentra Layanan BRI Prioritas dan Priority Lounge, kamu sebagai nasabah akan dibebaskan dari antrean karena setiap nasabah BRI Prioritas akan dilayani oleh satu Priority Relationship Manager. Nyamannya lagi, pelayanan juga akan dilakukan di satu ruangan khusus atau Priority Lounge yang terpisah dari Banking Hall, sehingga lebih eksklusif.

Gimana, sudah siap jadi nasabah BRI Prioritas atau BRI Private? Yuk dapatkan manfaat Asuransi Aurora sekarang!

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mencatat pembiayaan kendaraan dalam periode Januari-Juli 2024 mengalami kontraksi seiring dengan penurunan penjualan kendaraan di periode tersebut.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan kendaraan roda empat di pasar domestik dalam periode Januari-Juli 2024 mencapai 588.688 unit, turun 16,78% year-on-year (yoy) dibanding 707.422 unit pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

"[Pembiayaan kendaraan] turun. Mungkin sekitar 14-15%," kata Ketua Bidang Pengembangan Industri APPI Harjanto Tjitohardjojo kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Sayangnya Harjanto tidak menyebut detailnya. Meski demikian, penjualan mobil domestik masih lesu per Juli 2024 dengan mencatatkan penurunan secara tahunan.

Berdasarkan data terbaru yang diterima Bisnis, penjualan mobil secara wholesales di Indonesia sebanyak 74.160 unit pada Juli 2024. Angka itu mengalami penurunan 7,9% secara year-on-year (YoY) dibandingkan capaian Juli 2023 sebesar 80.504 unit. Sementara itu, angka penjualan mobil secara retail sebesar 75.609 unit pada Juli 2024, atau turun tipis 1% dibandingkan Juli 2023 sebanyak 76.358 unit.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto mengatakan penjualan secara wholesales pada periode Januari-Juli 2024 juga turun 17,5% YoY dibandingkan periode sama 2023. Selain itu, penjualan ritel juga turun 12,2% secara tahunan.

"Mudah-mudahan pada sisa empat bulan ke depan kekurangannya dapat diperkecil," ujar Jongkie kepada Bisnis, pekan lalu (8/8/2024).

Adapun, sepanjang Januari - Juli 2024, total penjualan secara wholesales tercatat sebesar 484.236 unit atau ambles 17,5% YoY dari periode sama 2023 sebesar 586.931 unit. Sementara itu penjualan ritel juga turun 12,2% YoY menjadi 508.050 unit pada 7 bulan pertama 2024, dibandingkan 578.891 pada periode yang sama 2023.

Ditinjau berdasarkan mereknya, penjualan mobil tertinggi masih diraih oleh Grup Astra, yakni Toyota dan Daihatsu masing-masing sebesar 27.126 unit dan 13.910 unit pada Juli 2024. Selanjutnya, disusul oleh Honda sebesar 6.249 unit, Mitsubishi 5.569 unit, dan Suzuki 5.410 unit.

Kredit Mobil Andalan Leasing

Harjanto mengatakan, kontribusi terbesar objek pembiayan anggota APPI memang dari segmen kendaraan. Dia mengakui lesunya pasar otomotif berdampak pada turunnya pembiayaan di segmen tersebut. Tantangan lainnya adalah daya beli masyarakat yang sedang turun.

"Kita lihat dari customer-customer lama kita itu sudah ada yang delay bayar. Customer baru juga kualitasnya juga kurang baik saat ini. Istilahnya dulu 10 aplikasi masuk, mungkin yang kita tolak cuma tiga, yang tidak memehuhi syarat. Tapi sekarang terbalik, 70% tidak memenuhi syarat. Entah kena pinjol, atau apa gitu. Memang situasinya menantang tahun ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tenang, nyaman, dan sejahtera. Itulah harapan yang diwujudkan bagi setiap orang untuk masa depannya. Untuk mewujudkan harapan itu, sedini mungkin memiliki perlindungan finansial melalui pengelolaan keuangan yang terencana.

Artinya, untuk mengelola keuangan setidaknya ada alokasi dana yang perlu dipersiapkan, melalui sejumlah perencanaan dan pertimbangan. Mulai dari tabungan, investasi, dan dan darurat. Secara teori pengelolaan keuangan tersebut terlihat mudah, namun tak bisa dipungkiri dalam prosesnya dibutuhkan pemahaman yang tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk hadir memberi kenyamanan dan kemudahan, dalam pengelolaan finansial yang lebih kompleks, terencana, terutama bagi para nasabah terpilih. Ya, para nasabah terpilih kini dapat menikmati layanan perbankan yang nyaman dan eksklusif sebagai proteksi di masa depan, melalui Sentra Layanan BRI Prioritas.

Adapun syarat menjadi nasabah prioritas adalah:

- Memiliki Asset Under Management Rp 500.000.000,- rupiah yang dapat berupa produk simpanan (tabungan, giro, & deposito) termasuk rekening dana nasabah (RDN), investasi dan bancassurance
- Dana yang ditempatkan bukan berasal dari dana pinjaman BRI
- Memiliki rekening tabungan (perorangan) di BRI atas nama yang bersangkutan
- Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional maupun daftar hitam BRI
- Melengkapi persyaratan dokumen pengajuan Nasabah BRI Prioritas

Mengenai Sentra Layanan Prioritas (SLP) dan Priority Lounge

1. Sentra Layanan BRI Prioritas merupakan tempat pelayanan khusus bagi nasabah BRI Prioritas. Terdapat:
- Greeter Area : Ruang penyambutan dan petunjuk ketika nasabah datang pertama kali
- Service Area : Ruang pertemuan yang eksklusif dan nyaman
- Dealing Area : Ruang transaksi perbankan yang nyaman

2. Ruangan Sentra Layanan BRI Prioritas diambil dari berbagai nama Tarian Penyambutan Indonesia, hal ini bermakna ketulusan BRI Prioritas dalam menyambut setiap Nasabah BRI Prioritas yang terdiri dari: Ruang Bedoyo, Legong, Lenso, Saman, dan Tortor

3. Terdapat 1 BRI Private Signature Outlet yang berlokasi di Gedung BRI II dan 40 Sentra Layanan BRI Prioritas yang tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia

4. Layanan khusus yang diberikan oleh unit kerja BRI yang tidak memiliki Sentra Layanan BRI Prioritas atau BRI Private Signature Outlet adalah layanan perbankan pada umumnya, dengan pelayanan minimal sebagai berikut:
- Nasabah dibebaskan dari antrian
- Pelayanan dilakukan di satu ruangan khusus/Priority Lounge yang terpisah dari Banking Hall

5. Terdapat 165 Priority Lounge yang tersebar di Branch Office Bank BRI seluruh Indonesia agar Nasabah BRI Prioritas dapat melakukan transaksi di Branch Office yang tidak memiliki Sentra Layanan BRI Prioritas

6. Setiap Nasabah BRI Prioritas dikelola oleh 1 Priority Relationship Manager

7. Bagi Nasabah BRI Prioritas yang memiliki Perusahaan, maka dapat melakukan transaksi Perusahaan milik Nasabah di Sentra Layanan BRI Prioritas dan BRI Private Signature Outlet

Nah, melalui Sentra Layanan BRI Prioritas, selain mendapatkan fasilitas dan tempat konsultasi nyaman, Anda juga mendapatkan solusi terbaik mengenai perencanaan keuangan untuk masa depan. Yuk, kelola aset dan keuangan untuk mewujudkan masa depan finansial yang berkelanjutan.

#BRIPrioritas #SentraLayananBRIPrioritas #KelolaAsetDenganNyaman #MasaDepanFinansialTerencana

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor maritim Indonesia dengan menjamin kapal-kapal milik PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, anak perusahaan dari PT PLN (Persero), melalui produk asuransi Marine Hull.

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna merupakan perusahaan pelayaran nasional yang bergerak pada jasa angkutan laut di Indonesia. Bisnis utama PT BAg adalah fokus moda transportasi batubara untuk pengamanan pasokan batubara ke PLTU milik PLN, anak perusahaan PLN & Perusahaan Listrik Swasta (IPP).

Askrindo terus berinovasi untuk menyediakan solusi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Asuransi Marine Hull dari Askrindo dirancang khusus untuk memberikan perlindungan optimal terhadap kapal dan peralatan pendukungnya dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama operasional di laut.

Penjaminan ini mencakup kerusakan fisik akibat kecelakaan, kebakaran, ledakan, serta risiko-risiko lain yang dapat mempengaruhi kinerja operasional kapal.

Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, menekankan pentingnya perlindungan yang komprehensif bagi para pelaku industri maritim.

“Kami memahami tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan maritim di Indonesia. Dengan produk asuransi Marine Hull kami, Askrindo siap memberikan perlindungan yang menyeluruh dan terbaik untuk memastikan kelangsungan operasional dan keselamatan aset maritim,” ungkapnya.

PT Askrindo dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, sebagai bagian dari ekosistem BUMN, menunjukkan bagaimana kolaborasi strategis dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi industri maritim dan perekonomian nasional.

"Kerjasama ini mencerminkan sinergi BUMN dengan anak usaha BUMN yang solid dalam mendukung sektor maritim dan perekonomian Indonesia. Kami berharap kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi sinergi lainnya dalam memperkuat industri nasional," tutup Fankar.