Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat asuransi dan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA), Abitani Taim, menilai bahwa sektor dana pensiun (dapen) memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan di sektor asuransi dan dana pensiun pada kuartal II/2024.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa PDB atas dasar harga konstan di lapangan usaha asuransi dan dapen mengalami kontraksi sebesar 2,98% secara tahunan (year-on-year/YoY). Nilai PDB turun dari Rp25,65 triliun pada kuartal II/2023 menjadi Rp24,88 triliun pada kuartal II/2024.

Abitani menjelaskan bahwa data tersebut perlu dipisahkan antara sektor asuransi dan dana pensiun, karena kinerja asuransi masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Juni 2024, total aset sektor asuransi, baik komersial maupun non-komersial, mencapai Rp1.126,26 triliun, naik 1,14% YoY dari Rp1.113,58 triliun pada Juni 2023.

"Sementara untuk dana pensiun, kemungkinan besar akan terus mengalami penurunan seiring dengan beralihnya beberapa dana pensiun dari program manfaat pasti menjadi program iuran pasti," ujar Abitani pada Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Muljadi, menambahkan bahwa dana pensiun manfaat pasti terbebani oleh kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Ia menyebut bahwa tingkat pengembalian hasil investasi (Return on Investment/ROI) dana pensiun saat ini stabil di kisaran 7%.

"Namun, aset Dana Pensiun Program Manfaat Pasti (PPMP) pertumbuhannya lebih rendah dari return-nya karena sebagian besar digunakan untuk membayar manfaat pensiun," jelas Bambang.

Meskipun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, memproyeksikan sektor dana pensiun masih dapat tumbuh 10-12% pada 2024. OJK mencatat bahwa secara agregat, nilai aset sektor industri dana pensiun tumbuh sebesar 7,58% YoY per Juni 2024, mencapai Rp1.448,3 triliun.

Namun, Ogi juga menggarisbawahi salah satu tantangan di sektor dana pensiun, yaitu keterbatasan kemampuan finansial pendiri atau pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepada dana pensiun, khususnya dalam penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti.

Meskipun secara keseluruhan aset dana pensiun meningkat, jumlah dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program manfaat pasti terus menurun dalam lima tahun terakhir. Pada 2019 terdapat 159 dana pensiun, namun pada 2023 jumlahnya berkurang menjadi 138 dana pensiun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan sektor asuransi dan dana pensiun (dapen) pada kuartal II/2024 turun 2,98% year-on-year. Tercatat PDB sektor ini turun dari Rp25,65 triliun di kuartal II/2023 menjadi Rp24,88 triliun di kuartal II/2024.

PDB harga konstan adalah indikator yang digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Di tengah kinerja tersebut, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) masih optimis laju pertumbuhan ekonomi di sektor dana pensiun tetap akan mencatatkan kinerja positif di semester II/2024 nanti.

Staf Ahli ADPI Bambang Sri Muljadi mengatakan khusus untuk dana pensiun, kinerja pada kuartal II/2024 lalu dibanding kuartal II/2023 masih stabil.

"Karena investasi dana pensiun tidak banyak mengalami perubahan. Seandainya ada kontraksi harga sahampun tidak akan berpengaruh banyak karena portofolio saham hanya kurang lebih 11% dari total investasi, dan sahampun tidak mengalami kontraksi," kata Bambang kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Juni 2024 aset dana pensiun mengalami pertumbuhan 7,58% yoy dari Rp43,78 triliun menjadi Rp47,29 triliun.

Bila dirinci, total aset dana pensiun tersebut terdiri dari aset program pensiun sukarela Rp372,70 triliun dan aset program pensiun wajib Rp1.075,58 triliun. Masing-masing aset tersebut tumbuh secara tahunan 3,91% dan 8,91%.

Bambang melanjutkan, tingkat return on investment atau tingkat pengembalian hasil investasi dana pensiun saat ini masih konstan di kisaran 7%. Sementara statistik OJK mencatat RoI dana pensiun naik signifikan mulai 2019, setelah pada 2018 hanya 3,77%. Kemudian mulai 2019 sampai 2022 berturut-turut 8,51%, 8,66%,6,06%, dan5,55%.

"Namun kalau dana Pensiun Program Manfaat Pasti (PPMP) aset pertumbuhannya kurang dari return-nya karena berkurang untuk membayar manfaat pensiun," kata dia.

Dengan kondisi tersebut Bambang optimis sektor dana pensiun akan memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. "Positif, walau angkanya tidak besar," sambung dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan regulasi terkait hapus tagihkredit macetdisebut akan berlaku untukBUMNberbentuk bank dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) non-bank.

Hal itu ditegaskan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) buka suara usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank untuk memblokir rekening terkait transaksi judi online.

Wakil Direktur Utama Bank BTPN Darmadi Sutanto menyebut bahwa berdasarkan temuan OJK, terdapat sekitar 20 rekening layanan digital Jenius yang terindikasi digunakan untuk transaksi praktik perjudian daring tersebut.

“Kami mendapat surat dari OJK untuk melihat transaksi yang dianggap ada relasi dengan hal itu [judi online],” katanya kepada wartawan usai peluncuran produk anyar reksa dana Jenius di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Menanggapi hal tersebut, pihaknya langsung melakukan sejumlah langkah preventif seperti membekukan rekening terkait.

Selain itu, BTPN juga menyelisik behavior transaksi nasabah yang terindikasi terkait judi online dengan mekanisme tertentu, meskipun Darmadi enggan membeberkan detailnya.

Dirinya mencontohkan pola transaksi judi online dapat dilihat dari berbagai parameter seperti jumlah transaksi, besaran nominal, hingga rekening tujuan transaksi.

Meskipun demikian, pihaknya tetap meneliti kasus per kasus dan baru mengambil langkah pemblokiran ketika seluruh parameter tak lagi terbantahkan. “Kami juga ada yang namanya fraud management team. Jadi, mereka yang memonitor,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, OJK menegaskan bahwa pelaku perjudian daring alias judi online bakal masuk dalam daftar hitam lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pihak bank memblokir sekitar 6.000 rekening yang memiliki rekam jejak transaksi judi online. OJK juga meminta adanya pelacakan hingga identitas pemilik rekening tersebut.

“Kalau memang terbukti melanggar hukum yang ada, berarti bisa-bisa untuk semua rekening orang itu di-blacklist dari lembaga keuangan,” katanya kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Namun demikian, dia menyebut bahwa proses tersebut tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. OJK bersama bank melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan informasi komprehensif dari pemilik rekening bank yang telah diblokir.

Lebih lanjut, Mahendra memaparkan bahwasanya pelanggaran transaksi judi online bermuara pada individu sebagai pelaku, bukan rekening yang digunakan.

“Pelanggar itu kan bukan rekening, pelanggar itu orang. Rekening yang diblokir adalah satu hal, tetapi untuk seluruh hal dia telah menyebabkan masalah bagi integritas lembaga jasa keuangan itu karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal,” sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor lapangan usaha asuransi dan dana pensiun (dapen) kuartal II/2024 mengalami kontraksi 2,98% dari Rp25,65 triliun pada Juni 2023 menjadi Rp24,88 triliun pada Juni 2024.

Pengamat Asuransi Wahyudin Rahman pun menjelaskan penyebab terjadinya kontraksi nilai PDB atas dasar harga konstan di sektor lapangan usaha asuransi dan dana pensiun pada kuartal II tahun ini.

Menurutnya, beberapa faktor penyebabnya adalah pengaruh ekonomi global dan domestik, seperti inflasi, berdampak menggerus daya beli masyarakat.

"Kemudian juga kenaikan suku bunga yang berdampak pada biaya investasi premi dan PAYDI. Lalu fakor fluktuasi pasar yang tidak stabil mengurangi nilai aset yang dikelola peruahaan asuransi dan dapen," kata Wahyudin kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Penyebab lainnya, lanjut dia, adalah perubahan perilaku konsumen akibat ketidakpercayaan karena berbagai kasus gagal bayar dan fraud yang ada di industri asuransi dan dapen, serta daopsi teknologi dan rendahnya kesadaran berasuransi.

Kemudian penyebab terakhir, menurutnya adalah perubahan regulasi yang semakin ketat terhadap modal, cadangan, solvabilitas serta pajak dan insentif lainnya.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) tersebut juga menjelaskan bahwa saat ini industri asuransi dan dapen sedang berada dalam masa transisi dengan tantangan yang cukup kompleks, termasuk kebutuhan untuk beradaptasi dengan digitalisasi, perubahan demografis, dan tuntutan konsumen serta krisis kepercayaan.

"Beberapa Perusahaan asuransi mungkin menghadapi kesulitan likuiditas atau tekanan profitabilitas dan isu merger dan pengalihan pemegang saham serta kasus fraud yang melanda dapen," ujarnya.

Wahyudin melanjutkan, setidaknya ada empat langkah agar lapangan usaha asuransi dan dapen keluar dari potensi resesi.

Pertama, yakni dengan diversifikasi produk dan inovasi. Dia mengatakan industri dapat mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini, seperti asuransi berbasis digital, green economy dan berbasis demografi, kemudahan layanan akseptasi dan klaim.

Kedua, dengan penguatan modal secara bertahap dan manajemen risiko yang lebih baik. Ketiga, adalah dengan efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi dan otomasi.

"Keempat, kolaborasi. Membentuk kemitraan strategis dengan ekosistem dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan produk-produk inovatif serta berkolaborasi dengan regulator dan pemerintah untuk mencari solusi terhadap tantangan regulasi dan kebijakan yang ada," pungkasnya.

Adapun kontraksi PDB atas dasar harga konstan sektor lapangan usaha asuransi dan dapen pada Juni 2024 sebesar 2,98% merupakan kontraksi terbesar sejak periode sebelum pandemi Covid-19 atau pada 2019.

PDB atas dasar harga konstan lapangan usaha asuransi dan dapen pada kuartal II/2019 naik 4,23% menjadi Rp24,02 triliun. Kemudian pada kuartal II/2020 naik 7,29% menjadi Rp25,77 triliun, selanjutnya pada kuartal II/2021 mengalami kontraksi 0,09% menjadi Rp25,75 triliun.

Berikutnya pada kuartal II/2022 kembali mengalami kontraksi 1,70% menjadi Rp25,31 triliun, kemudian pada kuartal II/2023 mengalami kenaikan 1,33% menjadi Rp25,65 triliun, dan pada kuartal II/2024 ini tercatat kontraksi kembali sebesar 2,98% menjadi Rp24,88 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Masih banyak orang yang beranggapan bahwa memiliki asuransi jiwa bukan merupakan sebuah prioritas, terutama saat masih berada di usia produktif. Padahal, mitigasi risiko disaat sakit, kecelakaan, bahkan meninggal dunia harus dipersiapkan sejak dini.

Sebab, tak ada yang tahu kapan musibah itu datang dan separah apa keadaanya. Biaya pengobatan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi bila mengidap sakit yang menahun.

Risiko-risiko tersebut dapat mengguncang kesehatan finansial saat ini dan menghambat rencana di masa depan. Bahkan, mungkin kejadian tak terduga ini juga dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga.

Jangan tunggu risiko sakit meningkat baru memutuskan untuk membeli premi asuransi jiwa. Waktu yang tepat untuk membeli produk asuransi adalah ketika telah memiliki pekerjaan dan mampu secara finansial, yakni sekitar usia awal hingga akhir 20 tahun.

Kenapa harus membeli asuransi di usia muda?

Premi yang harus dibayarkan pembeli asuransi jiwa berusia muda biasanya lebih ringan dibandingkan mereka yang usianya lebih matang. Sebab, orang yang berusia muda dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih rendah sehingga perhitungan preminya pun jadi lebih murah.

Membeli asuransi jiwa juga dapat mencegah bangkrut di usia muda, lho. Ya, dengan adanya asuransi kesehatan, maka Anda tak perlu terlalu mengkhawatirkan tingginya biaya berobat ke rumah sakit. Apalagi, kenaikan biaya kesehatan dapat mencapai 10 persen hingga 15 persen per tahunnya.

Saat masih muda, kebutuhan sehari-hari juga belum terlalu kompleks. Apalagi sekarang semakin banyak produk asuransi jiwa yang cocok untuk anak muda dengan premi bisa menyesuaikan pendapatan.

Salah satunya, Asuransi Life Care yang kini juga tersedia untuk nasabah BRI Prioritas. Asuransi jiwa ini akan memberikan perlindungan jiwa dari risiko meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan, dengan beragam pilihan premi yang terjangkau.

Asuransi Life Care memberikan manfaat meninggal dunia alami dan kecelakaan, dengan uang pertanggungan hingga Rp 250.000.000. Jika Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia alami dan kecelakaan dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima manfaat asuransi sebesar uang pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Ketentuan periode asuransi adalah 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun, dengan usia masuk minimum 1 tahun maksimum 55 tahun. Kini pembelian asuransi Life Care juga semakin mudah dan praktis melalui aplikasi BRImo. Yuk, cek di bawah ini.

Cara Pembelian Asuransi Life Care

1. Buka aplikasi BRImo dan pilih “Fitur Asuransi”
2. Klik “Beli Asuransi” lalu pilih produk “Life Care”
3. Baca spesi­kasi produk dan pilih uang pertanggungan dan masa asuransi sesuai kebutuhan
4. Isi data kepesertaan asuransi
5. Lakukan pembayaran premi pada aplikasi BRImo
6. Polis dikirim ke email dan SMS yang terdaftar. Perlindungan Anda telah aktif H+1 pukul 00.00

Yuk, langsung beli premi Asuransi Life Care agar keluarga lebih terlindungi dari guncangan finansial. Bila belum punya aplikasi BRImo, kini kamu bisa langsung mendaftar melalui handphone tanpa perlu ke kantor cabang BRI. BRImo dapat di-downloaddi Google Play Store maupun App Store dan Huawei AppGallery!

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG di lingkungan kerja. Salah upaya yang dilakukan oleh bank bersandi saham BMRI ini dengan gencar mengedukasi seluruh karyawan untuk senantiasa menerapkan aspek berkelanjutan di lingkungan kerja.

Budaya itu dimulai dari menumbuhkan pola pikir terkait dampak perubahan iklim pada aktivitas bisnis dan operasional. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan perseroan tengah mendorong setiap karyawan atau Mandirian untuk menerapkan prinsip berkelanjutan mulai dari pola pikir bisnis hijau (Green Business Mindset) hingga implementasi inisiatif operasional yang berkelanjutan (Green Operations).

"Kami menilai langkah tersebut menjadi krusial agar isu perubahan iklim dapat terintegrasi dalam core business dan operasional. Untuk memastikan program ini berjalan, kami mendirikan fungsi ESG Internal Engagement pada naungan ESG Group yang bertujuan untuk mengkurasi program capability development pada setiap fungsi Mandirian” Ungkap Alexandra.

Oleh sebab itu, proses transformasi aktivitas perusahaan semakin menuju yang ramah lingkungan. Pada 2024, tahap pertama penerapan yang telah dilakukan adalah pendalaman materi budaya berkelanjutan untuk karyawan melalui mandatory E-Learning ESG Awareness Level 1 kepada 27.844 pegawai.

Setelah itu, karyawan telah menerima e-campaign rutin pada 57 ribu perangkat kantor berupa desktop wallpaper. Perusahaan juga telah menggelar beberapa forum diskusi internal seperti “Road to NZE 2030 by operation” dan “Peranan Pasar Karbon” yang menjangkau seluruh karyawan Bank Mandiri dan perusahaan anak sampai dengan level dewan komisaris dan dewan direksi.

Tidak hanya itu, dalam rangka edukasi untuk Management Trainee/pegawai baru guna mendukung skill and development training, Bank Mandiri telah menambah salah satu program pembelajaran dengan topik terkait Environment, Social, dan Governance (ESG). Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dasar serta memastikan kesiapan seluruh pegawai baru untuk menerapkan aspek ESG saat bekerja di Bank Mandiri.

Kedepannya, perusahaan akan memberi reward kepada pegawai berupa bersifat finansial maupun non-finansial. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah Mandiri Employee Award yang dilangsungkan setiap tahunnya sebagai momentum apresiasi atas skill and knowledge development pegawai.

Usai tahap pengayaan nilai berkelanjutan, Bank Mandiri mendorong seluruh pegawai memprioritaskan operasional yang lebih ramah lingkungan seperti digitalisasi proses kerja melalui platform digital yang handal dan aman. Bank Mandiri akan terus membangun fondasi yang kuat dari sisi product, process dan people.

“Dalam rangka memudahkan proses kerja melalui digitalisasi, sekaligus mengoptimalkan berbagai langkah yang ramah lingkungan di dalam internal perusahaan, kami terus memastikan perlindungan data yang ekstensif, termasuk implementasi sertifikasi standar manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan best practices serta program kepatuhan yang kuat” tambah Alexandra.

Selain mendorong digitalisasi, Bank Mandiri juga mempromosikan penggunaan kendaraan berbasis baterai sebagai kendaraan operasional dan mengembangkan ekosistemnya, termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan transisi ke energi terbarukan dengan mengimplementasikan panel surya di beberapa kantor operasional seperti di Plaza Mandiri dan Mandiri University Nawasena.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil dan komitmen kuat dari seluruh pegawai, Bank Mandiri bertekad untuk mencapai target Net Zero Emission by operation pada tahun 2030. Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam peran serta sektor korporasi dalam mengatasi perubahan iklim. Bank Mandiri terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan mendorong inovasi yang mendukung masa depan yang lebih hijau dan lebih bersih.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi update perkembangan RPOJK terkait UMKM. Dilaporkan bahwa aturan ini sedang dalam tahap analisis hasil penerimaan masukan dan tanggapan terhadap draf RPOJK dari stakeholder dan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan beberapa hal diatur dalam rancangan ketentuan ini, yakni soal penyusunan skema khusus untuk penyaluran/pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM.

“Selain itu, diatur pula kewajiban bagi [Lembaga Jasa Keuangan] LJK untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/20424).

Kata Dian, diharapkan melalui RPOJK ini dapat meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan pemberdayaan UMKM.

Untuk diketahui, RPOJK UMKM sendiri merupakan amanat UU P2SK yang juga bertujuan mendorong LJK (Bank dan LJK Non-Bank) untuk dapat memberikan kemudahan terkait akses pembiayaan, termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat dan mampu bersaing.

Dengan demikian, aturan ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

“Adapun dalam RPOJK UMKM ini tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit,” ujar Dian.

Sebagaimana diketahui, dalam draft Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat beberapa ketentuan.

Pasal 2 misalnya menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan perlu mendorong pemberian akses pembiayaan kepada UMKM yang lebih mudah. Sementara yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Contoh kegiatan yang termasuk dalam kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM yaitu pemberian persyaratan yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan evaluasi tingkat suku bunga atau imbal hasil dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Lalu, pemberian edukasi kepada pelaku UMKM dalam rangka mendorong literasi pelaku UMKM terkait dengan pembiayaan atau akses pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Hampir semua orang ingin hidup tenang dan nyaman saat memasuki usia pensiun. Namun untuk mewujudkannya, tentu diperlukan persiapan yang matang sejak kita masih di usia produktif.

Di sisi lain, generasi muda saat ini harus menghadapi banyak tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan finansial. Bahkan menurut survei Asosiasi Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDPLK), 90 persen milenial tidak memiliki persiapan hari tua.

Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya datang dari diri sendiri, namun keluarga dan lingkungan sering kali ikut terlibat. Lalu, apa saja tantangan yang harus dihadapi generasi muda saat ini dan bagaimana mengatasinya agar siap menghadapi masa pensiun?

1. Biaya hidup tinggi
   Setiap tahunnya, biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup terus naik. Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, biaya hidup rata-rata per rumah tangga per bulan di Indonesia melampaui besaran upah minimum provinsi (UMP) di sejumlah wilayah.
   Provinsi DKI Jakarta pun menempati peringkat pertama kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Berdasarkan data BPS, biaya hidup di Jakarta tahun 2024 mencapai angka Rp 14.394.990 per bulannya.

2. Penghasilan
   Tingginya biaya hidup ini ternyata tidak sebanding dengan UMP yang diperoleh oleh pekerja di Indonesia. Contohnya saja di Jakarta, dengan biaya hidup rata-rata hampir mencapai Rp 15 juta, besaran gaji UMR pada 2024 adalah sekitar Rp 5,06 juta.
   Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Gen Z dan Milenial memiliki utang lebih banyak dibandingkan dengan generasi lain. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja, 62 persen rekening fintechpendanaan bersama dimiliki oleh nasabah usia 19-34 tahun.

3. Tanggungan keluarga
   Tak sedikit juga generasi muda di Indonesia yang harus menjadi generasi sandwich. Masih dari data BPS, pada 2020, 6 orang usia produktif mendukung 1 orang lanjut usia pada 2020, dan 3 orang usia kerja mendukung 1 orang lanjut usia pada 2045.
   Persentase rasio ketergantungan yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa penduduk produktif harus menanggung beban yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupan mereka yang belum produktif maupun yang sudah tidak produktif lagi.

Mempersiapkan Masa Pensiun Bersama BRIfine by DPLK BRI

Tidak perlu takut menghadapi masa pensiun, sebab BRI akan membantu kamu mempersiapkan hari tua. Ya, baginasabah Payroll BRI, kamu bisa mewujudkan ketenangan hidup di masa pensiun dengan cara mendaftar program pensiun BRIfine by DPLK BRI di BRImo.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) menyelenggarakanProgram Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi peserta individu maupun Korporasi, Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca-kerja (PPDKP) bagi peserta Korporasi, serta Program Pensiun Dana Santunan Kesehatan (PPDSK) bagi peserta Korporasi.

Pilihan investasi DPLK BRI pun cukup beragam, mulai dari DPLK BRI Pasar Uang, DPLK BRI Pendapatan Tetap, DPLK BRI Saham, DPLK BRI Pasar Uang Syariah dan DPLK BRI Berimbang Syariah.

Jangan khawatir,BRIfine by DPLK BRI menyediakan akses portofolio investasi yang sangat mudah dan transparan. Pengelolaan investasi DPLK BRI memakai konsep pengelolaan reksadana yang dihitung harian dan dikirim secara periodik. Begitu juga dengan hasil investasi selalu dipublikasikan setiap hari.

Semakin mudah karena sekarang pendaftaran program dana pensiun ini dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BRImo. Yuk, simak caranya berikut ini!

1. Buka aplikasi BRImo dan klik fitur DPLK BRI
2. Pilih Buka BRIfine
3. Klik Setuju setelah baca Keuntungan, Ketentuan, dan Biaya
4. Isi Data Peserta, meliputi Data Iuran, Data Pekerjaan dan Foto e-KTP
5. Masukkan PIN
6. Pendaftaran program pensiun BRIfine by DPLK BRI di BRImo sukses dilakukan.

Yuk, langsung daftarkan diri kamu untuk melindungi kesehatan finansial saat pensiun nanti dengan program pensiunBRIfine by DPLK BRI.

Jangan lupa juga download BRImo melalui App Store, Play Store, atau Huawei App Gallery untuk mempermudah segala urusan keuangan kamu.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) mencatatkan laba sebesar Rp40,1 miliar pada semester I/2024.

CEO Bank Sampoerna, Ali Yong mengatakan bahwa jumlah tersebut meningkat 48% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp27,1 miliar.

“Bank Sampoerna tumbuh sehat lewat kolaborasi dalam semua lini bisnis. Kolaborasi tidak hanya mendukung pertumbuhan penyaluran pendanaan, tetapi juga pertumbuhan pendapatan non-bunga, serta mendukung strategi manajemen likuiditas,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Senin (12/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pendapatan non-bunga pada semester I/2024 juga menyentuh Rp114 miliar, atau meningkat 62% dibandingkan periode serupa pada tahun lalu.

Selain menunjukkan pengelolaan beban operasional yang baik, Ali menyebut bahwa pihaknya bakal melanjutkan dukungan terhadap pelaku UMKM dan berkontribusi pada ekonomi nasional.

Terkait hal ini, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis Bank Sampoerna, Henky Suryaputra menyebut bahwa Perseroan telah mencatatkan total penyaluran kredit untuk UMKM pada akhir kuartal II/2024 mencapai Rp12,3 triliun.

Angka itu meningkat 13,5% dibandingkan total kredit pada satu tahun sebelumnya sebesar Rp10,9 triliun, sekaligus tercatat sebesar 66% dari total penyaluran kredit.

“Secara lebih rinci, dari total penyaluran kredit ke UMKM sebesar Rp8,1 triliun pada akhir Juni 2024, sebesar Rp5,1 triliun atau 63% disalurkan secara langsung oleh Bank Sampoerna, sementara 37% sisanya atau Rp3,0 triliun disalurkan melalui kerja sama dengan mitra strategis,” papar Henky.

Menurut dia, dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, pertumbuhan kredit industri perbankan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pinjaman non-UMKM yang meningkat 13,6% dibandingkan dengan pertumbuhan pinjaman UMKM yang meningkat hanya setengahnya atau 6,7% hingga akhir Juni 2024.

Kendati demikian, Henky menyebut bahwa hal itu bukan berarti kebutuhan pendanaan UMKM akan terus lebih rendah. Seiring dengan pemulihan ekonomi, kebutuhan pendanaan UMKM diprediksi akan terus meningkat.

“Lagi pula masih banyak UMKM yang belum memiliki akses pada pendanaan formal. Untuk itulah Bank Sampoerna terus berinovasi bersama berbagai mitra strategis,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berhasil mencapai target kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Agustus 2024, dengan menggaet 276.520.647 peserta. Angka tersebut mewakili 98,19% dari total populasi Indonesia pada semester I/2024, yang berjumlah 281.603.800 jiwa.

Pencapaian ini sejalan dengan target Universal Health Coverage (UHC) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah menargetkan jangkauan kepesertaan JKN mencapai 98% dari total populasi.

Meski demikian, keberhasilan mencapai target ini tidak sepenuhnya menjamin keaktifan peserta dalam membayar iuran. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengungkapkan bahwa kepesertaan aktif hanya sekitar 80%. “Banyak peserta yang menunggak pembayaran, padahal idealnya peserta yang terdaftar adalah peserta aktif yang membayar iuran secara rutin,” kata Timboel kepada Bisnis pada pekan lalu (9/8/2024).

Dalam catatan Bisnis, per 1 Juni 2024 terdapat 58,3 juta peserta BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif. Rinciannya, 19,5 juta adalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI JK). Sebanyak 9,7 juta segmen PBI APBD, lalu 9,8 juta peserta segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) yang berstatus nonaktif. Kelompok ini berada dalam status non aktif namun tidak ada tunggakan. Sedangkan 16,9 juta peserta JKN mandiri yang nonaktif memiliki tunggakan.

Timboel menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan relaksasi, seperti pemberian diskon pada tunggakan iuran. Menurutnya, langkah ini bisa meningkatkan pendapatan riil BPJS Kesehatan dan mengaktifkan kembali peserta yang menunggak.

Selain itu, Timboel juga menyoroti masalah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak tepat sasaran. Pada tahun 2023, tercatat 35% peserta JKN dari segmen PBI sebenarnya berasal dari golongan Pekerja Penerima Upah (PPU), yang seharusnya membayar iuran secara mandiri. Hal ini berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut menyoroti pentingnya memastikan bahwa seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, serta menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa iuran JKN untuk kelas I dan II akan mengalami kenaikan pada 2025. Kenaikan ini terkait dengan persiapan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dijadwalkan mulai berlaku paling lambat Juni 2025. Namun, iuran untuk kelas III yang mayoritas pesertanya adalah PBI, dipastikan tidak akan berubah.

Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien, menambahkan bahwa tim bersama antar kementerian dan lembaga sedang melakukan perhitungan untuk menetapkan manfaat, tarif, dan iuran JKN yang baru, yang akan diumumkan paling lambat 1 Juli 2025.

Bisnis.com, SUMENEP - Pandai memanfaatkan peluang menjadi salah satu kunci penting bagi keberhasilan suatu usaha. Hal ini juga yang dilakukan oleh Nur Fitra, seorang ibu rumah tangga asal Sumenep dalam mengembangkan usahanya sejak 2014 lalu.

Berbekal passion dalam bidang kuliner, Fitra memiliki ide untuk berjualan roti yang awalnya menggunakan sistem pre order, atau dibuat berdasarkan pesanan saja. Lambat laun, roti buatan Fitra menarik banyak peminat yang kemudian menjadi peluang baginya membangun usaha bakery sendiri.

Fitra bercerita bahwa kecintaannya terhadap dunia kuliner sudah dimulai sejak ia belum menikah. Awalnya, ia sempat memiliki usaha catering di Pulau Sapeken yang merupakan tanah kelahirannya. Begitu menikah dan pindah ke Sumenep, ia kemudian mencoba peluang berjualan roti yang awalnya hanya untuk dijual di kantor sang suami.

“Di tahun 2014, saya coba-coba bikin roti untuk dijual di skala kecil, dibawa ke kantor suami. Ternyata responsnya bagus, peminatnya banyak, jadi saya mulai tertarik untuk terjun lebih dalam lagi ke dunia bakery. Jadi sejak itu saya coba belajar-belajar lagi teknik membuat roti. Kalau bakery ini kan modalnya besar karena alat-alatnya banyak. Awalnya saya pakai oven tangkring, terus ngulennya pake hand mixer, kadang juga manual pakai tenaga otot. Ternyata peminatnya semakin banyak karena banyak yang repeat order juga,” kenang Fitra di masa awal merintis usaha.

Warung Soeka menjadi nama yang dipilih untuk usaha roti tersebut. Nama ini sendiri sebenarnya diambil dari usaha catering yang sempat ia jalani sebelum menikah, dengan harapan produk yang dijual tidak hanya sebatas roti saja, tapi juga aneka makanan lainnya.

“Dulu waktu memulai usaha, kan lagi booming Roti Boy. Nah saya buat itu kebetulan banyak yang suka. Tapi kalau di Warung Soeka kita kasih nama Roti Bin. Produk ini juga yang bikin nama Warung Soeka besar dan dikenal banyak orang, bahkan sampai sekarang masih tetap jadi produk favorit,” ungkap Fitra.

Kini, Warung Soeka semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumenep. Hal ini terbukti dari jumlah orderan Fitra yang semakin bertambah hingga ratusan pieces setiap harinya. Sempat kewalahan sendiri karena alat-alat yang kurang memadai, Fitra pun berpikir untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

Perbesar

“Awalnya di tahun 2018, saya pernah mendapat orderan sebanyak 250 pcs. Saat itu saya masih pakai hand mixer yang rentang waktu pengerjaannya lebih lama. Saat itu ada customer saya yang kasih saran untuk ambil KUR di BRI untuk modal usaha pembelian alat. Kebetulan saat itu saya belum kepikiran, tapi lama-lama order itu semakin banyak dan saya juga kewalahan. Jadi saya coba beranikan diri untuk mengajukan, Alhamdulillah prosesnya cepat saya juga tidak menyangka,” cerita Fitra.

“Nominal pinjaman yang saya terima pertama kali itu dari Rp10 juta, lalu naik Rp25 juta, Rp50 juta, sekarang mencapai Rp100 juta. Nominalnya semakin bertambah dan prosesnya juga lebih cepat, mungkin karena track record saya yang baik jadi prosesnya lebih cepat untuk ACC,” jelas Fitra.

Pinjaman ini dimanfaatkan Fitra untuk menambah alat-alat produksi. Seiring dengan skala ordernya yang semakin besar, tentunya Warung Soeka membutuhkan alat yang lebih mumpuni agar bisa mengerjakan pesanan dengan lebih cepat. Selain itu, dari bantuan pendanaan ini juga Fitra bisa membuka outlet sendiri di rumah, serta membangun dapur khusus produksi yang memang diperlukan untuk menampung alat-alat yang semakin banyak.

Selain mendapatkan pendanaan, Fitra juga mengungkapkan kalau BRI memberikan fasilitas berupa pelatihan dan seminar untuk mengembangkan bisnis.

“Kita juga beberapa kali pernah ikut pelatihan seperti pelatihan halal, lalu seminar untuk penjualan online kita juga sempat dapat. Nasabah ini juga benar-benar diberi pengarahan untuk mengembangkan usahanya. Menurut saya, ini ilmu yang sangat berharga,” ungkapnya.

Fitra pun berharap agar kerja sama dengan BRI tetap terjalin hingga di masa mendatang, karena BRI banyak memberikan peluang kepada UMKM untuk mengembangkan usaha.

“Harapan saya untuk BRI, tetap pelihara UMKM karena UMKM ini dasar perekonomian negara. Mohon tetap kawal dan bimbing UMKM yang ada di Sumenep ini khususnya agar semakin berkembang,” ungkapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro Supari mengungkapkan mayoritas KUR BRI disalurkan kepada sektor produksi, dengan proporsi mencapai 55%. BRI pun optimistis dapat memenuhi penyaluran KUR untuk tahun ini senilai Rp 165 triliun pada bulan September 2024. “Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya percepatan graduasi atau upaya untuk membuat nasabah eksisting naik kelas,” imbuh Supari.

“Cerita UMKM Warung Soeka di Sumenep menjadi salah satu contoh bagaimana pembiayaan yang diberikan serta pendampingan usaha yang kami berikan dapat mendorong kapasitas usaha pelaku UMKM’’,” pungkas Supari.