Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melaksanakan groundbreaking investasi oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada hari ini, Senin (12/8/2024).

Jokowi menyebut investasi yang ditanam oleh BBCA menjadi sinyal kuat bahwa IKN bakal menjadi destinasi investasi yang menjanjikan bagi para pelaku usaha.

“Saya sangat menghargai investasi yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk. Kalau BCA sudah berani masuk ke sebuah wilayah, BCA sudah berani masuk investasi ke Nusantara, artinya investasi di ibu kota ini pasti sangat menguntungkan,” kata Jokowi dalam acara groundbreaking Kantor Bank BCA di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Pasalnya, tambah Jokowi, BBCA menjadi salah satu entitas usaha yang memiliki manajemen risiko yang tinggi. Dengan masuknya BCA ke IKN, hal itu menandakan bahwa prospek investasi di IKN sangatlah menguntungkan. Sayangnya, Jokowi tak merinci berapa nilai investasi yang ditanamkan oleh BBCA ke IKN.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk segera merampungkan infrastruktur penunjang seperti air hingga jalan untuk mempercepat realisasi investasi di IKN.

“Yang berkaitan dengan fasilitas, kalau BCA bangun di sini, jalan di depan kantor BCA nanti yang bangun siapa? Pemerintah, ini yang sering ditanyakan. Tidak mungkin investor bangun sendiri infrastrukturnya. Jalan, Listrik, air semuanya nanti akan dibangun oleh pemerintah,” tegas Jokowi.

Adapun, berdasarkan mock up desain yang ditampilkan, Kantor BCA di IKN akan terdiri dari 2 lantai. Pada area halaman, akan terdapat public plaza hingga showcase UMKM unggulan ekspor.

Kemudian, area lantai 1 Kantor BBCA di IKN akan diperuntukkan sebagai area ATM Center hingga Banking Hall. Sementara itu, area lantai 2 bakal diperuntukkan untuk Banking Hall nasabah prioritas, hingga area terbuka bagi para pekerja BBCA nantinya.

"Dengan mengucap Bimillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking kantor PT Bank Central Asia secara resmi saya nyatakan dimulai,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi update soal perkembangan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) usaha mikro kecil dan mengah (UMKM) alias kredit wong cilik. Adapun, dalam RPOJK UMKM ini tidak memuat kewajiban baik bagi bank ataupun non-bank untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit.

Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat meminta penyaluran kredit ke usaha kecil mesti dikebut.

Saat itu, Jokowi memaparkan saat ini baru 19% saja dukungan kredit perbankan ke UMKM dari total penyaluran kredit secara keseluruhan. Adapun, target yang dipatok untuk penyaluran ke segmen ini sebesar 30%.

Sayangnya, porsi kredit UMKM kini terlihat kian jauh dari harapan Pemerintah yakni 30%, hal ini tercermin dari laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), di mana porsi penyaluran kredit UMKM hanya mencapai 18,57% per Juni 2024. Bahkan, porsinya susut dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 18,71%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan saat ini RPOJK UMKM dalam tahap analisis hasil penerimaan masukan dan tanggapan terhadap draf RPOJK dari stakeholder dan masyarakat

Beberapa hal yang diatur dalam rancangan ketentuan ini, yakni mengenai penyusunan skema khusus untuk penyaluran/pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM.

Selain itu, diatur pula kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses pembiayaan UMKM.

“Adapun dalam RPOJK UMKM ini tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Kata Dian, melalui RPOJK ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan pemberdayaan UMKM.

RPOJK UMKM sendiri merupakan amanat UU P2SK yang juga bertujuan mendorong LJK, baik bank dan LJK non-Bank untuk dapat memberikan kemudahan terkait akses pembiayaan, termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat dan mampu bersaing.

“Sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” ujarnya.

Porsi UMKM Kian Mengecil

Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan penyebab porsi kredit UMKM kian susut adalah UMKM belum 100% pulih pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya, Amin juga menyebut meski kredit UMKM sempat mengalami perlambatan, akan tetapi mengenai prospek ke depan akan makin baik, mengingat pangsa pasar UMKM masih terbilang luas.

Adapun, dia menilai hal yung membuat kredit UMKM mengalami perlambatan. Pertama, sebagian ceruk pasar diambil lembaga keuangan non bank, salah satunya fintech peer-to-peer (P2P) lending.

Kedua, bank sedang dalam tahap untuk memperbaiki kondisi rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), misal melalui proses bisnis termasuk kebijakan yang ada.

“Ketiga, bangkitnya UMKM pascapandemi, 1-2 tahun ini terbilang masih lambat. Mereka masih hati-hati untuk ekspansi,” ujarnya.

Penyusutan atas porsi kredit segmen ini telah terjadi di PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), di mana per semester I/2024 porsi pembiayaan UKM mencapai 13,7%, angka ini turun dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 14%.

Meski demikian, secara nilai, BCA masih mencatatkan pertumbuhan kredit UKM sebesar Rp114,4% pada Juni 2024, naik 12,7% yoy dari sebelumnya Rp107,9 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengungkapkan penurunan daya beli dan kondisi makroekonomi yang kurang menguntungkan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja penyaluran UMKM perseroan.

“Kredit itu harus melihat situasi dan kondisi makro. Kalau bagus, pencet gas. Kalau memang kurang bagus, permintaan juga enggak ada,” ujarnya usai pembukaan BCA UMKM Fest 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Jahja menjelaskan bahwa saat ini BCA tidak dapat menyalurkan kredit UMKM secara agresif karena pergerakan modal kerja yang stagnan. Oleh karena itu, BCA berupaya mendongkrak penjualan UMKM melalui berbagai inisiatif, termasuk BCA UMKM Fest.

“Kalau kerjanya menurun, maka UMKM tidak perlu tambahan kredit. Tapi begitu omzetnya meningkat, pasti butuh tambahan kredit. Oleh sebab itu kita mau bantu mereka jualan, ini dulu kita mau coba dorong,” tandasnya.

Sementara itu, BRI yang merupakan bank yang paling banyak menyalurkan kredit ke segmen UMKM mencatat pada semester I/2024, BRI telah menyalurkan kredit Rp1,336,78 triliun, di mana 81,96%-nya disalurkan ke segmen UMKM.

Berdasarkan presentasi perusahaan, komposisi kredit mikro BRI mencatatkan porsi 46,6% dari total kredit per semester I/2024, turun dari 48,1% pada semester I/2023. Kemudian, segmen kredit small alias kecil menjadi 17,4% dari sebelumnya 18,9%. Sementara itu kredit dengan segmen medium mencatatkan peningkatan porsi yakni 3,1% dari 2,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan segmen UMKM memang mengalami tantangan peningkatan kredit macet pada tahun ini. Namun, BRI sebagai bank yang banyak menyalurkan kredit kepada segmen UMKM telah menyiapkan sederet langkah.

"Bahwa NPL UMKM naik, iya. Apa strateginya? Jangan memaksakan diri tumbuh di situ. Kami tetap tumbuh di UMKM secara selektif, risk acceptance perketat. Kami pilah-pilah lagi," katanya dalam paparan kinerja pada beberapa waktu lalu.

Kemudian, apabila UMKM telah mengalami kesulitan pembayaran tagihan kredit, BRI menyiapkan skema restrukturisasi secara komersial. Sebab, kebijakan restrukturisasi kredit khusus Covid-19 telah berakhir pada Maret 2024. Apabila memang sudah tidak bisa diselamatkan, BRI kemudian melakukan upaya hapus buku kredit macet UMKM.

"Di situlah cadangan berbicara. Sekarang [pencadangan] ada lebih dari dua kali lipat. Bagi write off [hapus buku], tetap ada penagihan," ujar Sunarso.

Adapun, pencadangan kredit bermasalah atau NPL coverage yang ada di BRI per Juni 2024 mencapai 211,6%.

Sementara itu, mengutip presentasi perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kredit segmen UKM sebesar Rp82,43 triliun pada kuartal II/2024 atau porsinya hanya 5,38% dari total kredit Mandiri. Dibanding periode yang sama tahun lalu, kredit segmen UKM Mandiri mencapai Rp72,36 triliun atau porsinya mencapai 5,69% dari total kredit Mandiri.

“Tapi kembali lagi, porsi UMKM-nya Mandiri kan secara portofolio tidak besar. Kami fokus kepada core competence sebagai wholesale bank saja,” ujar Direktur Keuangan & Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo, Selasa (30/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnisasuransidi Tanah Air tampaknya masih memiliki daya tarik kuat bagi sederet pemodal. Hal itu setidaknya tercermin dari ekspansi secara anorganik sejumlah grup usaha dengan mengakuisisi perusahaanasuransi.

Teranyar, PT Capitol Investasi Indonesia (Capitol Group) merampungkan proses akuisisi terhadap PT Asuransi Staco Mandiri, perusahaan asuransi umum yang telah berdiri sejak 1990. Akuisisi tersebut dinyatakan tuntas setelah diterbitkannya surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-21/D.05/2024 pada 2 Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah dan menyentuh level Rp15.950 pada Senin (12/8/2024). Pelemahan rupiah terjadi di tengahgreenbackyang menguat.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 25,50 poin atau 0,16% menuju level Rp15.950 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS meningkat 0,03% ke posisi 103,16.

Lebih lanjut, mayoritas mata uang lain di Asia dibuka melemah. Won Korea mengalami pelemahan 0,11%, yuan China sebesar 0,09%, dan yen Jepang turun 0,23%. Adapun peso Filipina dan ringgit Malaysia masing-masing melemah 0,06% dan 0,27.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar atau kurs rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup menguat pada rentang Rp15.880 hingga Rp15.970 hari ini.

Menurutnya, terdapat sejumlah sentimen yang mempengaruhi fluktuasi rupiah pada akhir pekan lalu. Dari sisi eksternal, data pasar tenaga kerja AS menunjukkan bahwa tunjangan pengangguran turun lebih dari yang diharapkan pekan lalu.

"Kondisi tersebut meredakan kekhawatiran akan resesi yang akan segera terjadi," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Menurutnya, fokus investor sekarang juga tertuju pada laporan inflasi harga konsumen AS per Juli yang akan dirilis pekan depan, serta komentar oleh Ketua Fed Jerome Powell pada Simposium Kebijakan Ekonomi Jackson Hole bank sentral pada 22—24 Agustus nanti.

Dari sisi internal, International Monetary Fund (IMF) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak eksternal, dengan inflasi yang terjaga pada kisaran target yang ditetapkan, dan sektor keuangan yang resilien. IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025.

Kurs Dolar AS dan Yen Jepang ke Rupiah di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.21 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.950 dan harga jual sebesar Rp15.970 berdasarkan e-rate. Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.788 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.088 per dolar AS.

Sementara itu, nilai tukar yen Jepang terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp108,47 untuk beli dan Rp108,72 kurs jual. Pada TT Counter hingga pukul 08.03 WIB, BCA menetapkan nilai tukar Rp107,01 untuk beli dan Rp110,20 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.15 WIB masing-masing sebesar Rp15.935 dan Rp115.960 untuk e-rate. Pada kurs TT Counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp15.870 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.020 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli yen Jepang sebesar Rp108,33 dan harga jual sebesar Rp108,88 berdasarkan e-rate. Kurs yen Jepang di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp107,17 untuk beli dan Rp109,88 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.927 dan harga jual sebesar Rp15.947berdasarkan special rate. Selanjutnya, kurs yen Jepang untuk beli berdasarkan special rate berada pada level Rp108,43 dan jual Rp108,63.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 10.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.943 dan Rp15.963. Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.805 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.105 per dolar AS.

Sementara itu, kurs special rates di BNI untuk yen Jepang adalah Rp107,27 untuk beli dan Rp109,86 untuk jual.

Bisnis.com, JAKARTA - Proses merger antara PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik taipan James Riady dan PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) yang dimiliki oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo masih belum rampung hingga saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun buka suara.

Perlu diketahui, pada awalnya, proses merger kedua bank ini ditargetkan selesai pada Agustus 2023. Itu artinya, rencana merger telah molor tepat satu tahun dari target awal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan memang untuk menyatukan dua bank yang memiliki karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda perlu dilakukan secara berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, sehingga nantinya menghasilkan sinergi bank yang sehat serta mampu berkembang secara berkelanjutan pascamerger.

“Rencana merger antara MNC dan Nobu masih tetap kami harapkan untuk dilakukan sebagaimana komitmen sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Secara individual, kata Dian, kondisi dan kinerja kedua bank saat ini masih relatif baik dengan permodalan yang sudah di atas ketentuan minimum.

Adapun, mengutip masing-masing laporan keuangan perusahaan, permodalan MNC Bank yang tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) berada di level 29,50% per Juni 2024 dari sebelumnya di level 30,94% per Juni 2023. Serupa, CAR Nobu juga mengalami penurunan ke level 25,66% dari sebelumnya 27,47%.

Adapun, capaian kedua bank tersebut berada di atas tingkat permodalan atau (capital adequacy ratio/CAR) perbankan secara industri yang sebesar 26,18% per Juni 2024.

Lebih lanjut, Dian menuturkan komitmen kedua belah pihak untuk merampungkan merger ini tercermin dari transaksi cross ownership antara kedua grup usaha, dengan masing-masing grup memiliki 10% saham di bank lawannya, sebagai upaya langkah awalan menuju merger kedua bank.

Berdasarkan data kepemilikan saham Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), memang terlihat adanya transaksi antara MNC Group dan Lippo Group di masing-masing emiten bank.

Di Bank Nobu tercatat transaksi masuknya entitas MNC Group, yakni PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang menjadi pemegang saham dengan porsi 10% atau mengenggam sebanyak 747,84 juta saham NOBU. Di sisi lain, PT Prima Cakrawala Sentosa, entitas usaha milik Grup Lippo mengurangi porsi saham di NOBU dari 20,66% menjadi 10,66%.

Sementara itu, dalam susunan pemegang saham Bank MNC, Prima Cakrawala Sentosa masuk dengan kepemilikan saham sebesar 10% atau sebesar 4,44 miliar saham, sedangkan porsi MNC Land di Bank MNC susut.

Meski sudah molor satu tahun dari target awal, OJK nyatanya masih belum atau tidak menetapkan batas waktu tertentu yang rigid atas merger kedua bank milik konglomerat itu. “Akan tetapi tentunya [kami] akan mendiskusikan kerangka waktunya dengan manajemen dan PSP kedua bank," katanya.

OJK juga melaporkan bahwa sampai dengan saat ini, kedua bank belum melaporkan arah pengembangan bisnis kedepan, namun secara individual kedua sudah melaporkan secara business as usual.

Sebagaimana diketahui, kedua bank dikabarkan merger sejak awal 2023. Namun, hingga saat ini proses merger masih alot. Meski begitu, kedua bank sebelumnya juga telah memberikan penjelasan terkait kabar merger.

Saat itu, Direktur MNC Bank Rita Montagna sempat menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana merger dengan NOBU.

"Kita ikutlah dari OJK seperti apa kita ikut," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) bulan lalu, (19/7/2024).

Menurutnya, untuk informasi terbaru dan perkembangan terkait merger, OJK adalah pihak yang lebih tepat untuk memberikan keterangan terbaru. “Dan setahu saya Pak Dian [Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK] juga sudah rutin memberikan update terkait hal itu. Jadi, kita ikut dari regulator,” kata Rita.

Dari sisi NOBU, Corporate Secretary NOBU Mario Satrio juga mengatakan perseroan sepenuhnya patuh dan tunduk pada ketentuan OJK.

"Apabila perseroan akan melakukan aksi korporasi apapun, perseroan akan memenuhi ketentuan terkait aksi korporasi tersebut termasuk ketentuan tentang keterbukaan informasi," jelasnya pada beberapa waktu lalu (24/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senantiasa memberikan kemudahan layanan perbankan bagi masyarakat. Lewat inovasi dan teknologi terkini, BRI telah menghadirkan 287 mesin Digital CS BRI yang memiliki beragam fitur. Salah satu fasilitas yang dapat dinikmati yakni membuka rekening Tabungan baru.

Seperti diketahui, Digital CS merupakan mesin one stop service yang berfungsi untuk melayani transaksi nasabah secara self service. Digital CS dapat kamu ditemui di Kantor BRI yang lokasinya dapat dicek di laman berikut https://bri.co.id/digital-cs.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengatakan, selain membuka rekening di kantor cabang BRI terdekat, masyarakat juga dapat membuka rekening tabungan BRI lewat Digital CS dan super apps BRImo. “Tentunya ini akan mempermudah proses pembukaan tabungan atau rekening, serta efisien waktu dan tenaga,” ujarnya.

Selain pembukaan rekening, Digital CS juga dilengkapi dengan fitur penggantian kartu, reissue PIN, enable kartu, passbook printing, cetak rekening koran, kirim rekening koran via email, cetak 5 transaksi terakhir dan penerbitan kartu debit.

Sebagai upaya untuk meningkatkan awareness keberadaan mesin Digital CS, saat ini BRI menggelar program dengan membuka Tabungan BRI Melalui Mesin Digital CS, nasabah juga bisa menikmati promo free satu cup kopi di.bawahtangga. Caranya dengan menukarkan struk pembukaan tabungan tersebut pada periode program 5 - 30 Agustus 2024.

Sebagai informasi, melalui perluasan jaringan kerja secara kolaboratif dengan merchant, BRI mencoba bereksplorasi memperluas layanan yang ditempatkan pada outlet di.bawahtangga berlokasi di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan.

Kolaborasi bernama BRI X di.bawahtangga ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan masyarakat umum untuk mengakses layanan perbankan sambil menikmati secangkir kopi serta bersosialisasi dan bersantai secara santai tanpa harus ke kantor bank.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai pemerintah mampu melakukan sejumlah saran dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengerek penerimaan, sebagaimana presiden terpilih Prabowo Subianto ingin rasio pajak mencapai 23% dari PDB.

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengungkapkan bahwa sebagian besar saran IMF masuk akal dan cukup bagus untuk menambah kas negara.

“Kami menyetujui sebagian besar namun untuk implementasi tentu ada banyak hambatan. Dalam UU HPP ada beberapa poin yang lebih baik dibandingkan saran IMF seperti instrumen pencegahan penghindaran pajak,” ujarnya, Minggu (11/8/2024).

Hambatan yang kerap ditemui, baik politik maupun ego sektoral antarkementerian. Terlebih jika implementasi tersebut harus mengubah regulasi undang-undang.

Di sisi lain, Fajry justru menyoroti saran IMF yang belum menyentuh sama sekali tantangan digitalisasi ekonomi.

Melihat kondisi saat ini, IMF juga belum menyentuh sama sekali bagaimana pajak mengatasi tantangan ekonomi informal alias maraknya shadow economy. Padahal, tantangan digitalisasi dan ekonomi informal akan semakin relevan ke depannya.

Lebih lanjut, salah satu saran IMF yakni penambahan barang kena cukai (BKC). Nyatanya, ekstensifikasi cukai saat ini masih mandek untuk plastik dan MBDK.

“Padahal harusnya ekstensifikasi menjadi kebijakan yang low hanging fruit namun ada ego sektoral yang menyebabkan implementasi kebijakan ini tak pernah jalan,” jelasnya.

Sedangkan saran terkait implementasi alternative minimum tax (AMT), meski batal disahkan dalam pembahasan UU HPP, pemerintah tetap berhasil mengesahkan jenis instrumen “anti tax avoidance” yang lain. Namun, sampai sekarang aturan turunannya belum juga keluar.

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono juga menilai pemerintah dapat menjalankan saran-saran dari lembaga internasional tersebut.

“Sebetulnya pemerintah mampu menjalankan saran tersebut. Akan tetapi, pemerintah perlu melihat sisi lainnya yang kontra dengan saran,” tuturnya.

Masalahnya, setiap kebijakan yang muncul bersifat ambivalensi atau menimbulkan pro dan kontra.

Untuk itu, pemerintah perlu menimbang saran dari IMF. Menjalankan semua saran IMF tanpa modifikasi kebijakan, menjalankan saran IMF dengan modifikasi kebijakan, atau tidak menjalankan saran IMF tersebut.

Dari sisi pemerintah, dalam hal ini Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal enggan memberikan komentar terkait saran maupun rekomendasi dari lembaga internasional tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penurunan signifikan pada hasil investasi perusahaan asuransi jiwa per Juni 2024. Hasil investasi turun sebesar 29,99% dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp11,46 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebutkan penurunan ini terutama terjadi pada lini usaha Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Hasil investasi dari instrumen saham dan reksadana mengalami penurunan tajam.

"Penurunan hasil investasi terbesar terjadi pada lini usaha PAYDI, khususnya dari instrumen saham dan reksadana," ujar Ogi dalam keterangan resminya pada Minggu (11/8/2024).

Ogi menjelaskan bahwa penurunan hasil investasi ini dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan tekanan pada arus investasi di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah turun lebih dari 6% sejak awal tahun, berdampak pada kinerja sektor pasar modal.

Asuransi jiwa memiliki alokasi investasi yang signifikan pada instrumen saham dan reksadana, masing-masing sebesar 26% dan 14% dari total investasi. Untuk menghadapi penurunan ini, Ogi menganjurkan perusahaan asuransi untuk meninjau kembali strategi investasi mereka dan mempertimbangkan pergeseran ke instrumen dengan return yang lebih baik.

Ogi juga menekankan pentingnya prinsip liability driven investment untuk memastikan kecukupan investasi dan pengelolaan likuiditas yang tepat guna membayar manfaat kepada pemegang polis di masa depan. "Kondisi ini membuka kemungkinan adanya perubahan alokasi aset investasi di industri asuransi ke depan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pelemahan daya beli masyarakat dan tantangan pertumbuhan kredit perorangan, sejumlah bank tetap optimis bahwa segmen kredit individu atau personal loan akan terus berkembang. Optimisme ini muncul meskipun data menunjukkan pertumbuhan kredit perorangan mengalami perlambatan pada paruh pertama 2024.

Menurut Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Juni 2024, kredit perorangan tercatat tumbuh sebesar 6,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai Rp3.386,9 triliun. Angka ini mengalami penurunan tipis dari pertumbuhan 6,5% yang tercatat pada Mei 2024.

Tren perlambatan pertumbuhan kredit ini telah terlihat sejak awal tahun 2024. Pada Januari 2024, pertumbuhan kredit sempat mencapai 9,8%, namun mengalami penurunan pada bulan-bulan berikutnya dengan pertumbuhan sebesar 8,6% pada Februari, 7,6% pada Maret, dan 7,2% pada April.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan daya beli yang belum membaik atau bahkan menurun ditambah dengan adanya kenaikan suku bunga menjadi penyebab kredit perorangan kian tertekan. Perlu diketahui, kredit perorangan juga bisa dikatakan seperti kredit konsumer dan ritel produktif.

“Bila melihat kondisi volatilitas ekonomi global dan diperparah dengan tensi geopolitik yang memanas sepertinya kondisi ini masih akan berlanjut sampai akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (11/8/2024).

Dari sisi pemain, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan nyatanya memang yang tak menutup mata bahwa telah terjadi penurunan daya beli ini untuk segmen menengah, alhasil kini pihaknya melakukan berbagai siasat untuk berkelit dari penurunan daya beli.

“Kami seleksi untuk pembiayaan dengan turn over yang tinggi dan repetitive, sehingga tidak terlalu terpengaruh,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu (9/8/2024).

Lebih lanjut, menurutnya, sejauh ini kredit ritel di kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit UKM ritel masih cukup baik pertumbuhannya. Di mana, KKB tumbuh 23% dan UKM 10% per semester I/2024.

“Tidak ada ada pertumbuhan secara industri, namun fokus kami adalah menaikkan market share. Dan untuk kredit tanpa agunan di segmen pegawai dengan tingkat stability pekerjaan yang bagus, lewat payroll,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan sejauh ini kredit pemilikan rumah (KPR) masih tumbuh di kisaran 12% .

Akan tetapi, dia menyebut tantangan yang justru dihadapi perseroan saat ini berasal dari kredit masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR. Meski demikian, Nixon menyampaikan perseroan masih akan melakukan penyaluran secara normal ke segmen tersebut.

“Yang sedikit bermasalah memang sebagian dari kredit kredit MBR yang mendapatkan relaksasi covid, rasio kredit bermasalah [nonperforming loan/NPL] mengalami kenaikan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Namun, jika dilihat berdasarkan laporan perusahaan, saat ini NPL gross BTN mengalami perbaikan dari 3,66% per Juni 2023 menjadi 3,13% per Juni 2024. Serupa, NPL net BTN juga mengalami penyusutan dari semula 1,75%, turun 26 basis poin (bps) menjadi 1,49%.

Di sisi lain, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) juga melaporkan bahwa kredit pada segmen individu alias personal loan bertumbuh positif, bahkan tingkat pertumbuhannya mengalami tren yang meningkat jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sejak awal tahun.

Untuk diketahui, segmen personal loan yang ada pada Bank BJB adalah pembiayaan konsumer yang berbasis payroll.

“Saat ini pertumbuhannya berada pada level 6,9% yoy,” ujar Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Menurutnya, meskipun tantangan pada segmen ini adalah daya beli yang tertekan inflasi, namun keyakinan masyarakat terhadap ekonomi yang membaik terpantau masih tinggi, sehingga tidak ragu dalam melakukan konsumsi maupun ber investasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Yuddy pun memproyeksikan pertumbuhan personal loan BJBR berada pada kisaran 6%-8% hingga akhir 2024.

Dia mengatakan ke depan, personal loan berbasis payroll akan terus didorong untuk bisa bertumbuh, karena, kata Yuddy, tahun ini menjadi tahun peningkatan personal loan pasca Pilpres, di mana potensi-potensi baru calon nasabah atau debitur kian meningkat terutama dari anggota-anggota legislatif baru yang utamanya di wilayah Jawa Barat dan Banten.

“Yang pasti akan meningkatan nominal akuisisi dan pendapatan bagi Bank BJB,” ujarnya.

Dari kalangan bank jumbo, seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sendiri terus mempersiapkan ancang-ancang di tengah berbagai potensi risiko yang ada.

Direktur Keuangan & Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan dalam melakukan ekspansi kredit, Bank Mandiri selalu memperhatikan potensi resiko yang terjadi, salah satunya adalah pelemahan daya beli masyarakat, di mana hal ini tercermin dari penurunan dari Consumer Confident Index dari 127,7% pada April 2024 menjadi 123,3% pada Juni 2024 yang diikuti oleh penurunan juga dari Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia dari 52,9% pada April 2024 menjadi 50,7% pada Juni 2024.

Menurutnya, agar penyeluruhan kredit tetap mudah, pihaknya melakukan pertumbuhan yang targeted kepada nasabah wholesale dengan mempertimbangkan portofolio guideline.

“Kita juga disiplin untuk memilih sesuai dengan [debitur] yang sehat dengan strategi yang telah kami lakukan, diantaranya adalah loan follow transaction,” ujarnya dalam Paparan Kinerja Semester I/2024, baru-baru ini.

Sementara itu, Sigit menuturkan pertumbuhan untuk retail sendiri bakal berdasarkan pendekatan ekosistem wholesale maupun juga sektor unggulan di wilayah dan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang unpredictable.

“Kami juga menyiapkan pencadangan di level yang cukup baik dan cukup tinggi dengan NPL coverage pada Juni ini mencapai 332%,” ungkapnya.

Dari pemain bank jumbo swasta, BCA optimistis mencapai target pertumbuhan total kredit pada 2024 yakni 9%-10%. Portofolio kredit konsumer BCA meningkat 13,6% YoY menjadi Rp210,2 triliun per Juni 2024, didorong penyaluran KPR yang tumbuh 10,8% YoY mencapai Rp126,9 triliun serta pertumbuhan KKB sebesar 18,4% YoY menjadi Rp62,1 triliun.

“Outstanding pinjaman konsumer lainnya tumbuh 20,2% YoY mencapai Rp17,8 triliun. Segmen pinjaman konsumer lainnya ini mencakup pinjaman perorangan (personal loan) yang sebagian besar merupakan kartu kredit. Selain itu, terdapat pula Paylater BCA hingga payroll,” ungkap EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Ke depan, BCA berkomitmen senantiasa menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial dengan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perkonomian domestik maupun global, termasuk menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin.

“Kami optimistis penyaluran kredit konsumer akan terus tumbuh ke depannya. BCA secara konsisten memberikan nilai tambah kepada nasabah dengan menghadirkan beragam promo menarik di berbagai segmen,” ujar Hera.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan perkembangan aturan hapus tagih kredit macet. Nantinya, kebijakan ini akan berlaku untuk BUMN berbentuk bank dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) non bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan kebijakan hapus tagih telah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang rencananya akan berlaku untuk BUMN berbentuk bank dan LJK non bank.

“Debitur hapus tagih diatur memiliki kriteria tertentu sehingga tidak seluruh kredit yang telah dihapus buku bank akan dihapus tagih,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Adapun, kredit yang dihapus tagih merupakan kredit yang telah dihapusbukukan dari neraca (laporan posisi keuangan) bank dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai 100%, sehingga telah dibiayakan sebelumnya.

Dalam RPP diatur pula bahwa atas transaksi hapus tagih tidak termasuk dalam kerugian negara.

Sebelumnya, Dian mengatakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya. Akan tetapi, dia mengatakan hal yang menjadi tantangan adalah ketika hapus buku hapus tagih diimplementasikan bank BUMN atau bank pelat merah.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, [nah] itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya usai agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Senin (29/7/2024).

Alhasil, aturan itu dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit macet UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Kondisi Hapus Buku di Himbara

Seiring dengan penerbitan aturan hapus tagih tersebut, sejumlah bank mencatatkan peningkatan hapus buku kredit macet mereka pada semester I/2024. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) mencatatkan hapus buku kredit macet sebesar Rp10,8 triliun per Juni 2024.

Angka tersebut naik dibandingkan kuartal sebelumnya atau Maret 2024 sebesar Rp10,4 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan dalam mengatasi kredit macet, terutama segmen UMKM, BRI pun menjalankan upaya hapus buku.

"Di situlah cadangan berbicara. Sekarang [pencadangan] ada lebih dari dua kali lipat. Bagi write off [hapus buku], tetap ada penagihan," ujar Sunarso.

Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp7,37 triliun per Juni 2024, naik dibandingkan Rp7,23 triliun per Juni 2023.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) belum melaporkan kinerja keuangannya per semester I/2024. Namun, mengacu laporan keuangan per kuartal I/2024, BNI mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,92 triliun, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,7 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menekankan pentingnya persiapan matang dalam mengimplementasikan kebijakan hapus tagih terkait utang atau kredit.

"Harus hati-hati lah. Itu kan nanti ada moral hazard. Pasti ada, enggak gampang lah gitu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara, hapus buku sendiri telah dilakukan perseroan dan pihaknya menjamin tidak memberikan pengaruh bagi kinerja bank pelat merah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Masa Jabatan 2024-2029 telah mengumumkan nama-nama calon yang lulus penilaian makalah. Pengumuman ini berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Makalah.

Isa Rachmatarwata, Ketua Panitia Seleksi DJSN dalam pengumumannya bertanggal hari ini, Minggu, 11 Agustus 2024 menyampaikan bahwa calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus penilaian makalah berasal dari unsur tokoh dan/atau ahli, organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha, serta organisasi pekerja/organisasi buruh.

"Penulisan nama Calon Anggota DJSN yang lulus berdasarkan urutan abjad, tidak menunjukkan peringkat penilaian," tulis Isa dalam pengumumannya.

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus dalam tes makalah akan dilanjutkan pengujiannya dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut mencakup tes kesehatan, assessment test, dan wawancara. Berikut calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus seleksi makalah:

* Calon anggota DJSN dari unsur Tokoh atau Ahli:

• Achmad Mochtarom
• Agus Taufiqurrohman
• Ernawaty
• Fery Rahman
• Hardy R. Hermawan
• Indra Budi Sumantoro
• Kusharyanto
• Lela Nurlaela Wati
• Lilik Yusuf Indrajaya
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Marsaulina Olivia Panjaitan
• Mickael Bobby Hoelman
• Miftahul Djanah
• Moch Fahrian Ariffudin
• Mukayat Al Amin
• Muttaqien
• Rahmawati
• Rudi Purwono
• Setiadin
• Slamet Widodo
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Titin Hamidah
• Virgiani Rahayu Saraswati
• Yudi Ahmad Faisal

Calon Anggota DJSN dari unsur pengusaha:

• Agus Razmajaya
• Andiko Wicaksono
• Joko Baroto
• Kausar Nefi Tanjung
• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
• Sarman Simanjorang

Calon Anggota DJSN dari unsur Buruh:

• Akhmad Jajuli
• Andy Wiliam Parlindungan Sinaga
• Citra Ramadhana Prayitno
• Ekha Rosyid Kurniawan
• Hermansyah
• Marta Rinza
• Prawoto
• Royanto Purba

Fungsi dan Wewenang DJSN

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Saat ini, operasional SJSN dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

DJSN memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab utama seperti melakukan kajian dan penelitian terkait penyelenggaraan jaminan sosial. Selain itu, DJSN juga mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional dan anggaran bagi penerima bantuan iuran, serta memastikan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

DJSN juga memiliki kewenangan penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial. Selain itu, DJSN bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Masa Jabatan 2024-2029 telah mengumumkan nama-nama calon yang lulus penilaian makalah. Pengumuman ini berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Makalah.

Isa Rachmatarwata, Ketua Panitia Seleksi DJSN dalam pengumumannya bertanggal hari ini, Minggu, 11 Agustus 2024 menyampaikan bahwa calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus penilaian makalah berasal dari unsur tokoh dan/atau ahli, organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha, serta organisasi pekerja/organisasi buruh.

"Penulisan nama Calon Anggota DJSN yang lulus berdasarkan urutan abjad, tidak menunjukkan peringkat penilaian," tulis Isa dalam pengumumannya.

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus dalam tes makalah akan dilanjutkan pengujiannya dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut mencakup tes kesehatan, assessment test, dan wawancara. Berikut calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus seleksi makalah:

* Calon anggota DJSN dari unsur Tokoh atau Ahli:

• Achmad Mochtarom
• Agus Taufiqurrohman
• Ernawaty
• Fery Rahman
• Hardy R. Hermawan
• Indra Budi Sumantoro
• Kusharyanto
• Lela Nurlaela Wati
• Lilik Yusuf Indrajaya
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Marsaulina Olivia Panjaitan
• Mickael Bobby Hoelman
• Miftahul Djanah
• Moch Fahrian Ariffudin
• Mukayat Al Amin
• Muttaqien
• Rahmawati
• Rudi Purwono
• Setiadin
• Slamet Widodo
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Titin Hamidah
• Virgiani Rahayu Saraswati
• Yudi Ahmad Faisal

Calon Anggota DJSN dari unsur pengusaha:

• Agus Razmajaya
• Andiko Wicaksono
• Joko Baroto
• Kausar Nefi Tanjung
• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
• Sarman Simanjorang

Calon Anggota DJSN dari unsur Buruh:

• Akhmad Jajuli
• Andy Wiliam Parlindungan Sinaga
• Citra Ramadhana Prayitno
• Ekha Rosyid Kurniawan
• Hermansyah
• Marta Rinza
• Prawoto
• Royanto Purba

Fungsi dan Wewenang DJSN

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Saat ini, operasional SJSN dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

DJSN memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab utama seperti melakukan kajian dan penelitian terkait penyelenggaraan jaminan sosial. Selain itu, DJSN juga mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional dan anggaran bagi penerima bantuan iuran, serta memastikan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

DJSN juga memiliki kewenangan penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial. Selain itu, DJSN bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.