Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan Indonesia tidak boleh dinikmati hanya segelintir orang, melainkan harus oleh seluruh rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika memberi sambutan lewat video dalam acara Repnas National Conference di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

"[Saya diberi mandat] untuk menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia, untuk bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia, dan tidak hanya segelintir orang-orang Indonesia," ujar Prabowo.

Oleh sebab itu, dia menyatakan akan berupaya menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Sejalan dengan itu, dia mengaku bertekad menegakkan keadilan lewat hukum.

Terkait kebijakan perekonomian, ketua umum Partai Gerindra ini menekankan kekayaan Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, satu-satu cara hanya dengan penghiliran.

"Kita akan melaksanakan hilirisasi yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia," katanya.

Prabowo pun meminta kerja sama oleh semua pihak termasuk para pengusaha yang tergabung dalam Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas). Dengan kerja sama, sambungnya, upaya-upaya untuk menghilangkan kemiskinan akan lebih mudah tercapai.

"Ini semua membutuhkan kerja sama yang baik dan kita menjamin kehidupan rakyat kita lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, tidak boleh lagi ada kemiskinan di bumi Indonesia," tutupnya.

Sebagai informasi, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2024) akhir pekan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukan angka di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang positif atas hasil konsolidasi efektif.

Itu semua dapat dicapai atas kerja keras pemerintah dengan kebijakan fiskal yang dikelola secara kredibel, sehat, dan sustainable. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari pertumbuhan penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), M. Aflah Farobi mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir target penerimaan bea dan cukai terus meningkat dan mayoritas realisasi memenuhi target.

“Kalau kita lihat mayoritas itu targetnya terpenuhi ya, kecuali di sini tahun 2014 dan 2015 itu target tidak tercapai karena turunnya harga CPO dan 2016 tidak tercapai karena turunnya produksi hasil tembakau,”ungkap M.Aflah dalam Media Gathering, pada Kamis (26/09), di Anyer, Serang Banten.

Berdasarkan capaian itu, optimisme terus berlanjut. M. Aflah mengatakan bahwa target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp301,6 triliun atau naik 1,73% dilihat dari outlook 2024. Untuk mencapai itu, bea dan cukai menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi, termasuk di dalamnya pemberian fasilitas dan insentif kepabeanan, kemudian penerapan kebijakan terkait penerimaan, pengawasan, dan dukungan manajemen seperti insfrastruktur IT, SDM, dan penyempurnaan proses bisnis.

Selain penerapan kebijakan, M.Aflah juga mengungkapkan strategi pemerintah lainnya untuk mencapai target penerimaan di tahun 2025, salah satunya dengan penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

“Tahun 2025 kami akan menerapkan strategi setidaknya di dua sisi. Pertama, dari sisi kebijakan dengan memperkuat ekstensifikasi dan pengenaan tarif bea keluar untuk mendorong hilirisasi. Sedangkan dari sisi kebijakan intensifikasi kita melihat di produk sawit dan mineral, memperkuat kebijakan post clearance, pemanfaatan IT untuk pelayanan dan pengawasan, serta kegiatan join program di internal Kemenkeu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satu dekade terakhir, Indonesia berhasil mengintegrasikan pembangunan di berbagai sektor dan ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah memastikan agenda pembangunan berjalan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

Meski banyak tantangan, mulai dari gejolak ekonomi global, ketegangan geopolitik, pandemi, hingga isu perubahan iklim, pemerintah konsisten untuk hadir dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pembangunan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencapai “Visi Indonesia Emas 2045”.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berbagai pilihan kebijakan diarahkan supaya Indonesia nantinya mampu menempati lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas sumber daya manusia unggul, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni, tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam suatu kesempatan menjadi pembicara pada Kuliah Umum Universitas Diponegoro pada 23 Oktober 2023 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting bagi Indonesia untuk mencapai cita-citanya.

“Salah satu instrumen yang penting adalah APBN, keuangan negara, yang sering disebut sebagai kebijakan fiskal, karena dia itu adalah salah satu bentuk instrumen negara untuk bisa mencapai cita-cita tersebut,” ujar Menkeu.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer pada 25 September 2024 mengungkapkan bahwa APBN merupakan instrumen fiskal untuk menstimulus ekonomi agar ekonomi bisa tumbuh di level yang cukup tinggi.

“Stabil tapi juga terdistribusi secara adil. Seharusnya jika pertumbuhan ekonomi tinggi, kesejahteraan juga meningkat. Kesejahteraan meningkat juga diharapkan semakin merata berkeadilan,” tutur Wahyu.

Ia menggarisbawahi bahwa kunci agar APBN mampu efektif menstimulasi ekonomi dan mendukung berbagai arah pembangunan untuk kesejahteraan yakni APBN dalam kondisi sehat. Strategi untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu dengan menerapkan optimalisasi pendapatan, quality of spending, dan sustainable financing.

APBN yang sehat akan mendorong tiga fungsi pokok kebijakan fiskal dapat berjalan optimal, meliputi fungsi alokasi, stabilitasi, dan distribusi. Dampaknya, APBN mampu menopang pembangunan, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi serta mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan dukungan belanja negara yang optimal dan efektif. Langkah-langkah untuk mewujudkan belanja optimal dan efektif di antaranya dengan melakukan efisiensi belanja barang, reformasi subsidi yang berkeadilan, peningkatan kualitas belanja di daerah agar produktif dan efisien, serta memfokuskan belanja modal agar lebih produktif. Upaya-upaya untuk mewujudkan belanja negara yang berkualitas dikenal dengan istilah spending better.

“Spending better itu sebetulnya upaya untuk memperkuat kualitas belanja, artinya apabila belanja itu menghasilkan output yang berkualitas, memberi manfaat bagi masyarakat dan ekonomi, juga membuat kondisi perekonomian bergerak menjadi lebih baik. Jadi, belanja yang berkualitas,” jelas Wahyu.

Rata-rata pertumbuhan belanja negara sejak tahun 2014 hingga 2025 mencapai 6,83%. Pada tahun 2014, belanja negara masih berada di kisaran Rp1.777,2 triliun. Pada tahun 2025, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3,621,3 triliun.

Belanja negara juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5%. Perekonomian terjaga stabil di level lebih tinggi dari pertumbuhan global dan ekonomi Indonesia di masa pandemi mampu pulih lebih cepat.

Pada masa pandemi, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,1% pada 2020, kembali menguat ke kisaran 3,7% pada 2021 dan terus menguat hingga mencapai 5,3% pada 2022. Sementara itu, tingkat inflasi juga terjaga dan semakin terkendali dalam menopang daya beli masyarakat. Wahyu mengatakan inflasi terkendali di level yang cukup moderat di kisaran 2,5% plus minus 1%.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan di dalam APBN terdapat berbagai anggaran strategis untuk mendorong transformasi ekonomi agar mampu berjalan dengan baik, di antaranya anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos), dan infrastruktur.

“Di dalam APBN kita ada berbagai anggaran yang sangat strategis. Yang tujuannya untuk mendorong transformasi ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Ada yang sifatnya dinamisator, ada yang sifatnya akselerator, ada yang sifatnya enabling factor. Sebagai dinamisator adalah human capital melalui apa pendidikan, kesehatan, dan perlinsos,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan bahwa APBN sejak 2015 hingga 2023 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.006,1 triliun untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul.

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat, cerdas, dan adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan hasil yang baik selama satu dekade terakhir.

Sepuluh tahun terakhir, jumlah sekolah di Indonesia mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD, jumlah sekolah meningkat dari 147.513 menjadi 148.758. Jumlah sekolah jenjang SMP meningkat dari 36.518 menjadi 42.548. Sementara jumlah sekolah jenjang SMA meningkat dari 24.934 menjadi 28.697. Wahyu memaparkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi juga meningkat, dari 25,76 pada tahun 2014 menjadi 31,45 pada 2023.

Anggaran kesehatan selama tahun 2015 sampai dengan 2023 mencapai Rp1.335,5 triliun. Angka tersebut termasuk anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp293,7 triliun pada tahun 2020 hingga 2022.

“Dampaknya juga bisa kita lihat. Stunting turun ke 21,5% di tahun 2023 dibandingkan waktu 2013 masih 37,2%. Kemudian jumlah rumah sakit juga meningkat cukup signifikan dari 1.855 menjadi 2.636. Jumlah puskesmas juga meningkat dari 9.731 pada 2014 menjadi 10.416 pada 2024,” kata Wahyu.

Wahyu mengatakan anggaran perlindungan sosial satu dekade sebesar Rp3.127,6 triliun juga memiliki dampak baik, terutama pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan menjadi single digit. Pada 2014, angka kemiskinan sebesar 11,25% dan berhasil turun menjadi 9,03 persen pada 2024. Selain itu, angka ketimpangan juga turun dari 0,406 pada 2014 menjadi 0,379 pada 2024. Angka pengangguran pun berkurang dari 5,9% pada 2014 menjadi 4,82% pada 2024.

“Bahkan pengangguran saat ini 4,82% itu kalau kita lihat ke belakang ini merupakan pengangguran terendah sepanjang sejarah,” tegas Wahyu.

Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp3.167,4 triliun. Wahyu menyebutkan bahwa jumlah jalan tol beroperasi meningkat tajam dari 879 km pada 2015 menjadi 2817 km pada 2023. Jumlah jalan tol beroperasi ini bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.

Disiplin fiskal merupakan cerminan kredibilitas Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka di atas 5%, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang terkendali. Defisit anggaran Indonesia selalu terukur. Pemerintah mengelola pembiayaan dengan hati-hati. Bahkan di mata internasional, pengelolaan pembiayaan Indonesia dinilai sangat kredibel.

“Di tengah ketidakpastian, kita tetap harus mendisiplinkan fiskal. Caranya adalah mengendalikan risikonya,” ungkap Wahyu.

Pemerintah ketat menerapkan disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada APBN. Selama satu dekade ini, rata-rata defisit fiskal berada di kisaran 2,2% PDB. Pada 2014, defisit fiskal di angka 2,14%. Tahun-tahun berikutnya, defisit di kisaran 2,5%. Pada 2020, defisit fiskal menyentuh 6,14% untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Angka tersebut beranjak turun menjadi 4,57% pada 2021 dan kembali ke level di bawah 3% yaitu 2,38% pada 2022. Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien. Pada 2023, realisasi angka defisit kembali turun lagi menyentuh angka 1,61%.

Disiplin fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan terencana dan memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia. Dengan menerapkan disiplin fiskal yang baik, Indonesia menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat. Sepuluh tahun terakhir, pemerintah berhasil menerapkan disiplin fiskal dengan baik sehingga mampu terus membangun, merespons krisis, menangani pandemi, dan menjaga ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China terus bergerak menggelontorkan stimulus untuk menopang pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menjanjikan lebih banyak bantuan untuk sektor properti dan pemerintah daerah yang terlilit utang.

Namun guyuran stimulus ini masih belum meyakinkan para ekonom bahwa pemerintah telah melakukan cukup banyak hal untuk mengatasi deflasi.

Melansir Bloomberg, Senin (14/10/1024), dalam konferensi pers akhir pekan lalu, Menteri Keuangan China Lan Fo'an menahan diri untuk tidak menyebutkan nilai stimulus fiskal China seperti yang diharapkan para investor. Fo’an hanya memberi sinyal bahwa rinciannya akan muncul saat badan legislatif China mengadakan pertemuan dalam beberapa pekan mendatang.

Langkah-langkah dukungan yang dia umumkan, bagaimanapun, hanya memberikan sedikit indikasi bahwa pemerintah China merasa ada urgensi untuk meningkatkan konsumsi, yang oleh banyak ekonom dianggap penting untuk merefleksikan perekonomian.

Kepala ekonom China di BNP Paribas SA, Jacqueline Rong, mengatakan kebijakan pemerintah untuk menopang pertumbuhan konsumsi masyarakat terlihat cukup lemah.

“Masih terlalu dini untuk menyebut perubahan signifikan yang akan segera terjadi dalam tekanan deflasi atau penurunan pasar properti, yang merupakan dua masalah utama yang dihadapi oleh perekonomian China,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Senin (14/10).

Menyoroti permintaan yang lesu, indeks harga konsumen atau inflasi serta harga di tingkat pabrik berada di bawah ekspektasi pada September 2024.

Data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dirilis Minggu (13/10) mencatat indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) China tercatat naik ke level 0,4% apabila dibandingkan dengan September 2023. Catatan tersebut didukung oleh lonjakan harga sayuran segar.

Meski demikian, perolehan tersebut turun dari angka Agustus 2024 sebesar 0,6%. Inflasi China juga berada di bawah perkiraan 0,6% dari survei para ekonom Bloomberg.

Sementara itu, inflasi inti naik 0,1% pada September, atau terendah sejak Februari 2021. Sementara itu, inflasi produsen turun selama 24 bulan berturut-turut, yakni pada level 2,8% secara year on year (yoy), sedikit lebih besar dari penurunan 2,6% yang diperkirakan para ekonom.

Sebelum akhir pekan, para investor dan analis memperkirakan bahwa China akan mengerahkan stimulus fiskal baru sebesar 2 triliun yuan (US$283 miliar), termasuk potensi subsidi, voucher konsumsi, dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak.

Hal ini mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu lagi: Tahun lalu, badan legislatif China Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional menggunakan pertemuan akhir Oktober untuk mengumumkan revisi anggaran dan obligasi tambahan.

Namun pernyataan Lan akhir pekan lalu mengindikasikan bahwa pemerintah merasa nyaman dengan arah ekonomi secara keseluruhan. Lan berjanji mengizinkan pemerintah daerah menggunakan dana obligasi khusus untuk membeli rumah-rumah yang tidak terjual dan menjanjikan upaya terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk meringankan beban utang pemerintah daerah, yang mana keduanya tidak akan memberikan dorongan jangka pendek untuk pertumbuhan.

Kepala ekonom China ING Bank N.V. Lynn Song memperkirakan langkah-langkah kebijakan fiskal pemerintah China yang diluncurkan saat ini butuh waktu lama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini,”

”Kecuali jika skala akhir stimulus fiskal jauh lebih besar daripada yang diperkirakan saat ini,” kata Lynn.

Lan juga mengisyaratkan adanya ruang untuk menerbitkan lebih banyak obligasi pemerintah dan pengeluaran pemerintah yang lebih besar. Langkah ini diperkirakan akan diumumkan ketika para pejabat pemerintah bertemu akhir bulan ini atau awal November.

Mengizinkan pemerintah daerah untuk menukar utang mereka dengan pinjaman yang lebih murah akan membebaskan uang untuk layanan publik dan mendorong pihak berwenang untuk membelanjakan lebih banyak.

Selain itu, menggunakan obligasi khusus untuk membeli apartemen yang tidak terjual dan mengubahnya menjadi perumahan sosial dapat membantu menstabilkan penurunan harga real estat sehingga memberi pemilik rumah rasa aman yang lebih besar.

Kementerian Keuangan tidak memberikan nilai pasti untuk kedua stimulus tersebut. Namun, Societe Generale SA mengatakan ini adalah beberapa langkah yang membuat para ekonom berpikir bahwa kali ini bisa berbeda setelah upaya-upaya stimulus sebelumnya goyah.

“Prospek untuk pemulihan dan reflasi yang berkelanjutan membaik, dengan peluang yang lebih baik untuk stabilisasi perumahan dan berkurangnya tekanan dari deleveraging pemerintah daerah,” ungkap Wei Yao dan Michelle Lam dari Societe Generale AS.

Sementara itu, Goldman Sachs Group Inc. meningkatkan perkiraan pertumbuhan ekononmi China tahun 2024 menjadi 4,9% dari perkiraan sebelumnya 4,7%. Peningkatan ini ditopang oleh stimulus terbaru pemerintah yang mengindikasikan bahwa China meningkatkan fokus pada ekonomi.

Goldman juga menaikkan proyeksi pertumbuhan tahun 2025 menjadi 4,7% dari 4,3%.

Bisnis.com, JAKARTA - Goldman Sachs Group Inc. mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada 2024 dan 2025 setelah pemerintah meluncurkan serangkaian stimulus untuk menopang pertumbuhan, termasuk rencana belanja publik yang diumumkan akhir pekan lalu.

Melansir Bloomberg, Senin (14/10/2024), Goldman memperkirakan produk domestik bruto (PDB) China meningkat 4,9% pada 2024. Proyeksi ini meningkat dari sebelumnya sebesar 4,7%. Goldman juga menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2025 menjadi 4,7% dari 4,3%.

“Putaran terakhir stimulus China dengan jelas mengindikasikan bahwa para pembuat kebijakan telah beralih pada manajemen kebijakan siklus dan meningkatkan fokus mereka pada perekonomian,” tulis para ekonom Goldman, termasuk Hui Shan.

Peningkatan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini dilakukan ketika para ekonom dan investor menilai efek potensial dari dorongan stimulus China sejak akhir September untuk mendorong perekonomian yang menghadapi sentimen lemah dan tekanan deflasi yang terus-menerus.

Kementerian Keuangan menjanjikan dukungan fiskal yang lebih besar dalam sebuah pengarahan yang sangat dinanti-nantikan pada hari Sabtu, meskipun tidak menyinggung langkah-langkah untuk meningkatkan konsumsi yang menurut beberapa analis diperlukan untuk mengalahkan deflasi.

Pemerintah China akan menggelontorkan dana obligasi khusus pemerintah daerah senilai mengatakan 2,3 triliun yuan (US$325 miliar) pada kuartal IV/2024. Goldman mengatakan stimulus ini menunjukkan jadwal belanja pemerintah yang lebih padat dan rebound pertumbuhan yang lebih besar daripada yang diantisipasi sebelumnya.

Selain itu, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengatakan bahwa mereka akan memberikan persetujuan awal untuk proyek-proyek investasi senilai 200 milyar yuan untuk tahun depan pada akhir bulan ini.

”Hal ini merupakan sebuah usaha untuk memenuhi target pertumbuhan PDB sekitar 5% tahun ini,” tulis Goldman.

Langkah-langkah pelonggaran yang diumumkan dan diisyaratkan akan diterjemahkan ke dalam peningkatan 0,4 poin persentase untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan, membantu mengimbangi proyeksi penurunan 1,9 poin persentase dari perlambatan ekspor dan berlanjutnya penurunan properti, menurut Goldman.

Namun, Goldman memperingatkan bahwa tantangan struktural China masih ada dan mempertahankan perkiraannya untuk tahun 2026 dan seterusnya.

“Tantangan '3D' - demografi yang memburuk, tren deleveraging utang multi-tahun, dan dorongan untuk mengurangi risiko rantai pasokan global tidak mungkin dibalikkan oleh kebijakan terbaru,” tulis para ekonom Goldman.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal membangun 30 juta unit rumah murah apabila kembali terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia pada periode kedua tahun 2029 – 2034.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menyebut, bila sang kakak kembali terpilih maka program 3 juta rumah bakal dilanjutkan.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah,” kata Hashim dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/10/2024).

Secara lebih rinci, Hashim menyebut target tersebut bakal diwujudkan lewat implementasi program 3 juta rumah yang akan dibangun per tahunnya. Dengan demikian, pada 5 tahun pemerintahan Prabowo setidaknya akan terdapat 15 juta unit rumah di seluruh Indonesia.

Nantinya, program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hashim menuturkan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Sementara 1 juta unit apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

“Pengembang swasta anggota REI silahkan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti lahan di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta,” jelasnya.

Fokus pemerintahan Prabowo pada sektor properti itu dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satunya dilakukan dalam rangka menggenjot laju pertumbuhan ekonomi dapat tembus 8%.

Pasalnya, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional.

“Hal itu luar biasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjibaku merampungkan megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hantaman pandemi Covid-19 hingga krisis global yang berdampak pada laju perekonomian Indonesia menjadi proyek ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) selama masa konstruksi sehingga Jokowi akhirnya menyetujui penjaminan utang pinjaman dari China menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp64,8 triliun.

Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun. Beban biaya bengkak itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta.

Perbesar

Ilustrasi proyek KCJB / JIBI

Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun. Secara total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat yang kemudian diberi nama Whoosh ini mencapai Rp73,1 triliun.

Maka, dengan asumsi bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun bisa dihitung estimasi besaran total utang kereta cepat yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia. Berdasarkan perhitungan itu, maka pemerintah wajib membayar utang kereta cepat selama 30 tahun mencapai Rp75 triliun.

Awalnya, Kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. Dalam pengembangannya, KCIC beroperasi tanpa bantuan keuangan dari APBN maupun jaminan Pemerintah Indonesia.

Perencanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Harus Matang

Belajar dari 'kasus' Whoosh, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Djoko memaparkan pengalaman dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan dana besar dan investasi asing.

"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja masih mengalami berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan yang akhirnya melibatkan anggaran negara. Jadi, kalau ada rencana untuk melanjutkan proyek ini hingga Surabaya, harus benar-benar dipikirkan ulang," ujar Djoko kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Djoko mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar seperti ini bisa menjadi beban bagi negara jika tidak dihitung dengan cermat. Dia merujuk pada skema pembiayaan business to business (B2B) yang awalnya direncanakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tetapi akhirnya melibatkan APBN setelah terjadi kekurangan dana.

"Pada awalnya dikatakan skemanya B2B, namun ketika anggaran tidak cukup, pemerintah juga ikut turun tangan. Ini menjadi beban bagi negara, yang seharusnya tidak terjadi jika perencanaan keuangannya matang," tambahnya.

Dia juga memperingatkan risiko kerugian jika proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak direncanakan dengan baik, apalagi mengingat bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum mencapai performa optimal.

Perbesar

Whoosh / Jibi

Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat ini tampaknya terlalu berfokus pada Pulau Jawa, sedangkan daerah-daerah lain di Indonesia masih membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai. Ia merasa bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan transportasi selalu terpusat di Jawa, padahal ada wilayah lain yang juga memiliki kebutuhan serupa.

"Sudah 5-10 tahun ini, pembangunan infrastruktur transportasi selalu berpusat di Jawa. Padahal, Indonesia ini luas dan banyak daerah di luar Jawa yang juga memerlukan perhatian," ungkapnya.

Terakhir, Djoko menyampaikan bahwa investasi asing dalam proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, tidak menjadi masalah asalkan skemanya jelas dan tidak memberatkan negara.

"Selama investasi asing dilakukan dengan transparansi dan perencanaan matang, tidak masalah. Tapi jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba menjadi beban APBN, seperti yang terjadi sebelumnya," pungkas Djoko.

Bola Panas di Tangan Prabowo

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.

“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Risal menerangkan studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilintasi kereta cepat tersebut, apakah utara, tengah atau justru jalur selatan.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku telah melaporkan perkembangan proyek akbar Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengamini bahwa salah satu bahasan yang dilakukan bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu adalah mengenai pembahasan studi kelayakan atau feasibility study bersama perusahaan dari China.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini dari pihak KCIC melaporkan kepada Kepala Negara terkait dengan proses dan menjabarkan ragam dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah.

“Misalnya, seperti jalan akses dan segala macam. Kemudian, nanti kerja sama dengan pihak China ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak China yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan,” tuturnya.

Meski begitu, Dwiyana mengatakan, belum ada estimasi terkait dengan nilai dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Surabaya. Bahkan, saat ini pihaknya juga belum memutuskan akan melakukan kerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.

Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam menggarap perpanjangan kereta cepat ke Surabaya. Pihak KCIC akan mengikuti arahan dan keputusan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah terkait hal ini.

KCIC pun siap turut serta dalam proyek ini jika nantinya ditunjuk pemerintah sebagai operator kereta cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini mengingat KCIC juga telah berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat WHOOSH.

“Kami siap jika ada arahan untuk menjadi operator [kereta cepat Jakarta-Surabaya] dari pemerintah,” katanya.

Bakal Masuk PSN?

Kemenhub menjelaskan penyebab proyek perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya belum diusulkan untuk masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengonfirmasi bahwa Kereta Cepat Jakarta-Surabaya belum diusulkan untuk masuk dalam daftar PSN. Dia menjelaskan, salah satu pertimbangan Kemenhub belum mengajukan proyek ini ke PSN adalah rangkaian proses studi kelayakan yang belum rampung.

Selain itu, Adita menuturkan pendanaan terkait proyek ini juga belum mencapai kepastian yang optimal. Dia mengatakan, studi dan kepastian pendanaan menjadi beberapa persyaratan sebuah proyek dapat diusulkan untuk masuk dalam PSN.

Namun, Adita tidak memperinci secara detail apakah Kemenhub berencana untuk mengusulkan proyek ini dimasukkan ke PSN dalam waktu dekat.

“Beberapa persyaratan itu masih dalam proses, jadi kami masih belum bisa usulkan [Kereta Cepat Jakarta-Surabaya] untuk masuk PSN saat ini,” kata Adita saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2024).

Menhub Budi Karya Sumadi meyakini usai proses FS rampung, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya layak untuk diusulkan masuk ke dalam PSN.

"Kalau jadi pasti akan diajukan masuk PSN," kata Budi Karya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pelaku usaha dari Indonesia dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) senilai US$296 juta atau sekitar Rp4,6 triliun dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang berlangsung pada 9-12 Oktober 2024.

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) RI Seoul, Zelda Wulan Kartika, menyampaikan, kesepakatan mencakup pembelian produk makanan dan minuman, rempah-rempah, jasa kesehatan, wood pallet, produk kimia, produk OEM kosmetik, makanan laut beku, kelapa sawit, batubara, sabun, hingga investasi di Indonesia.

“KBRI Seoul berkomitmen meningkatkan kerja sama pelaku usaha kedua negara sejalan dengan implementasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (CEPA) sejak 1 Januari 2023,” kata Zelda dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Secara terperinci, total kesepakatan senilai Rp4,6 triliun diawali dengan penandatanganan 12 kontrak dagang dan investasi. Total nilai mencapai US$286 juta atau sekitar Rp4,4 triliun.

Pada hari kedua TEI ke-39, kontrak dagang pembelian jahe merah senilai US$100.000 atau sekitar Rp1,5 miliar ditandatangani pada saat kegiatan business matching berlangsung.

Kemudian pada hari ketiga pameran dagang, ditandatangani kerja sama di bidang pengembangan talent di industri webtoon sebesar US$10 juta atau sekitar Rp155 miliar melalui kerangka investasi.

“Melalui berbagai kesepakatan kerja sama bisnis kedua negara di TEI ke-39 ini, berpotensi mendorong arus ekspor produk Indonesia khususnya sektor non-migas dan investasi asal Korea ke Indonesia,” tuturnya.

KBRI Seoul melalui Atase Perdagangan di Seoul, ITPC Busan dan IIPC Seoul juga telah memfasilitasi partisipasi 37 pelaku usaha Korea dalam agenda TEI ke-39.

Perwakilan perdagangan RI di Korea Selatan memberikan informasi mengenai akses pasar ke Korea dan penerapan kebijakan impor di Korea Selatan.

Adapun, selain kesepakatan bisnis Korea dan Indonesia senilai Rp4,6 triliun, TEI ke-39 juga mencatat minat pembelian produk Indonesia dari Korea Selatan, dengan potensi mencapai US$37,5 juta atau sekitar Rp584 miliar.

Sebagai informasi, TEI ke-39 telah berlangsung pada 9-12 Oktober 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Total transaksi prospektif barang dan jasa maupun investasi tercatat sebesar US$22,73 miliar atau melampaui target awal US$15 miliar.

Negara-negara dengan transaksi terbesar selama TEI-ke 39 yaitu India sebesar US$7,46 miliar, Vietnam US$3,67 miliar, Belanda US$2,76 miliar, Filipina US$2,25 miliar, dan Mesir US$623,40 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028. Peta Jalan ini akan menjadi a game changer pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan UMKM sebagai elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih lagi, UMKM di Indonesia saat ini berkontribusi terhadap 61% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian. Sehingga, kehadiran peta jalan ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi tersebut.

Sebagaimana di beberapa negara lain seperti di Korea, Jepang, Malaysia, dan Thailand, perusahaan penjaminan mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan jaminan kepada bank bahwa UMKM sangat layak diberikan kredit.

Selama ini banyak UMKM yang feasible dan punya prospek yang bagus, tetapi masih dianggap unbankable, sehingga bank masih enggan untuk menyalurkan kreditnya kepada UMKM.

Namun, sejak diterbitkannya UU No. 1/2016 tentang Penjaminan, peran strategis industri penjaminan tersebut sampai saat ini masih belum optimal. Hal ini tecermin dari masih rendahnya kontribusi industri penjaminan terhadap PDB Indonesia yang hanya mencapai 2,6%. Sedangkan, di beberapa negara lain kontribusi industri penjaminan relatif lebih tinggi, misalnya Thailand (3,8%), Malaysia (5,1%), Jepang (7,3%), dan Korea Selatan (7,4%).

Ada beberapa sebab mengapa industri penjaminan belum berkontribusi maksimal terhadap PDB, seperti keterbatasan kapasitas permodalan, masih tumpang tindihnya peran industri penjaminan dengan industri asuransi (industri asuransi dapat melakukan penjaminan), tidak adanya lembaga penjamin ulang, keterbatasan akses terhadap sistem informasi perkreditan, kendala dalam mengeksekusi hak tagih (subrogasi), dan masih terbatasnya peran Perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).

Program Prioritas

Untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di industri penjaminan itulah OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan pada bulan Agustus 2024 lalu. Peta jalan ini akan menjadi a game changer bagi makin kuatnya peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Peta jalan ini akan menjadi penerang bagi industri penjamian karena mencakup beberapa program prioritas yang harus dieksekusi, misalnya peningkatan modal disetor (dari Rp100 miliar menjadi Rp250 miliar untuk lingkup wilayah nasional, dari Rp25 miliar menjadi Rp100 miliar untuk lingkup wilayah provinsi, dan dari Rp10 miliar menjadi Rp50 miliar untuk lingkup wilayah kabupaten/kota), penyesuaian aturan gearing ratio (dari 20 kali untuk usaha produktif dan 20 kali untuk usaha non-produktif menjadi 40 kali untuk total penjaminan), dan perluasan cakupan wilayah operasi bagi Jamkrida (dari sebelumnya beroperasi di satu provinsi menjadi boleh beroperasi di lebih dari satu provinsi).

Peningkatan modal, penyesuaian gearing ratio, dan perluasan wilayah operasi bagi Jamkrida merupakan kombinasi kebijakan yang akan meningkatkan portofolio penjaminan bagi UMKM secara signifikan.

Program prioritas lainnya yakni memberikan akses perusahaan penjaminan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperkuat analisis risiko terhadap debitur (calon terjamin), karena selama ini perusahaan penjaminan hanya menerima risiko kredit dari kreditur (bank) tanpa melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu.

Untuk mendukung hal ini, OJK telah mengeluarkan peraturan terbaru yakni POJK No. 11/2024 yang mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK termasuk di antaranya adalah perusahaan penjaminan. Sehingga, perusahaan penjaminan dapat memperkuat manajemen risiko penjaminannya karena informasi terkait debitur akan semakin komprehensif.

Penguatan lainnya bagi industri penjaminan yang termaktub dalam peta jalan tersebut adalah adanya pemurnian peran antara perusahaan asuransi yang melakukan penjaminan dengan industri penjaminan itu sendiri. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih peran antara perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.

Dalam artian, perusahaan penjaminan akan fokus untuk menjamin UMKM, salah satunya untuk mendukung program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jika perusahaan asuransi tetap melaksanakan fungsi penjaminan, maka perusahaan asuransi tersebut harus mendirikan anak usaha penjaminan. OJK juga akan mengatur agar industri penjaminan fokus pada penjaminan untuk debitur yang unbankable tetapi feasible, sesuai fungsi yang diatur dalam UU Penjaminan.

Dengan adanya peta jalan industri penjaminan, diharapkan akan mampu meningkatkan peran industri penjaminan dalam meningkatkan kontribusi UMKM dalam kancah perekonomian nasional sehingga pembagian kue perekonomian akan makin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Singapura, The Monetary Authority of Singapore (MAS), mempertahankan kebijakan moneternya di tengah tren global menuju pelonggaran kebijakan. MAS mengatakan bahwa sikapnya saat ini konsisten dengan stabilitas harga jangka menengah.

Dalam pernyataan resminya, MAS tetap mempertahankan arah kemiringan, lebar, dan pusat rentang mata uang. Hal ini akan menjaga dolar Singapura pada jalur apresiasi untuk mengurangi tekanan harga impor.

Sebagai informasi, berbeda dengan bank sentral lain di dunia, MAS menggunakan nilai tukar sebagai alat kebijakan utama moneternya dibandingkan dengan suku bunga.

“Risiko terhadap prospek inflasi Singapura lebih seimbang dibandingkan tiga bulan lalu. Kami menilai bahwa pengaturan kebijakan moneter untuk saat ini masih konsisten dengan stabilitas harga jangka menengah,” kata MAS dalam pernyataannya dikutip dari Bloomberg, Senin (14/10/2024).

Adapun, kurs dolar Singapura naik dari sesi terendahnya menyusul pernyataan tersebut, diperdagangkan pada 1,3065 terhadap dolar AS pada pukul 8:01 waktu setempat.

Selena Ling, Chief Economist di Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd, menyebut nada pernyataan MAS secara keseluruhan tidak dovish sama sekali.

“Sekarang ada kekhawatiran mengenai pertumbuhan biaya unit tenaga kerja dan pertumbuhan jasa, meskipun inflasi inti 2%. perkiraan untuk tahun 2025 dipertahankan,” jelasnya.

Adapun, sebanyak 10 dari 13 ekonom yang disurvei Bloomberg memperkirakan tidak ada perubahan kebijakan pada tinjauan akhir tahun ini.

Keputusan yang diambil MAS pada Senin ini kontras dengan penurunan suku bunga di sebagian besar negara maju.

Tercatat, para pembuat kebijakan di AS dan Selandia Baru memilih penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan terakhir mereka. Hal ini mencerminkan penurunan inflasi di negara lain yang belum sepenuhnya terjadi di Singapura, yang banyak mengimpor barang-barang kebutuhan pokok.

Meski indeks arga konsumen di Singapura sedikit lebih rendah dibandingkan 2024, namun harga tersebut tetap tinggi. Pengukur inflasi inti pilihan bank sentral – yang mencakup harga makanan dan bahan bakar, dan tidak termasuk akomodasi dan transportasi pribadi – meningkat pada Agustus menjadi 2,7% dan melampaui perkiraan.

MAS tidak memiliki target inflasi yang jelas, meskipun dikatakan bahwa inflasi inti rata-rata di bawah 2% konsisten dengan stabilitas harga dalam perekonomian.

Dalam rilis hari Senin, otoritas mengatakan momentum inflasi inti diperkirakan akan tetap terkendali pada kuartal keempat dan akan berakhir pada tahun ini sekitar 2%.

Parameter MAS untuk nilai tukar nominal efektif dolar Singapura, atau S$NEER, tidak berubah selama setahun terakhir.

Otoritas moneter memandu dolar lokal terhadap sejumlah mitra dagang utamanya dan menyesuaikan laju apresiasi atau depresiasinya dengan mengubah kemiringan, lebar, dan pusat rentang mata uang. Namun, MAS tidak mengungkapkan rincian keranjangnya, kisarannya, maupun kecepatan apresiasi atau depresiasinya.

Berbagai faktor mulai dari harga minyak hingga arah kebijakan global dan pemilihan presiden AS mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan Singapura dan kinerja mata uangnya, kata para ekonom.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan berlanjutnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga awal 2025.

Adapun, relaksasi ekspor mineral logam itu saat ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2024. Artinya, setelah tanggal tersebut ekspor dilarang.

Namun, Bahlil menyebut keputusan relaksasi ekspor konsentrat tembaga bakal menyesuaikan kemampuan produksi dari smelter tembaga baru milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Sementara, smelter tersebut diperkirakan baru bisa produksi 100 persen pada Januari 2025.

"Itu melihat pabriknya gimana. Kalau pabriknya itu katakanlah belum bisa mengcover 100 persen karena ada hal yang bisa dipertanggung jawabkan, kita mungkin ulur paling tinggi 1-2 bulan lah," kata Bahlil di TMII, Jakarta Timur, Minggu (14/10/2024).

Dia mengatakan potensi perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga juga bakal berlaku untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Sebab, perusahaan itu baru menyelesaikan konstruksi smelter katoda tahun ini.

Adapun, sebelumnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2023 melarang ekspor sejumlah produk mineral mentah termasuk konsentrat tembaga mulai Juni 2024.

Namun, dalam perjalanannya, pemerintah memutuskan untuk menunda larangan tersebut hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag No. 10/2024 yang merupakan perubahan dari Permendag No.22/2023.

Saat itu, relaksasi hingga 31 Desember 2024 itu diberikan lantaran pembangunan smelter khususnya milik PTFI belum rampung. Oleh karena itu, relaksasi akan kembali diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen investasi PTFI dan AMNT.

"Kalau kita gak kasih ekspor, gak fair dong kita, dia [PTFI dan AMNT] kan sudah bangun investasi gede," ucap Bahlil.

Kendati Bahlil belum bisa menyebut lebih detil terkait kapan dan jangka waktu pasti relaksasi ekspor konsentrat tembaga itu bakal diperpanjang.

"Lagi dihitung. Belum ada sampai ke sananya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga akan menjadi keputusan dari pemerintah selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menanggapi pertanyaan mengenai relaksasi ekspor konsentrat tembaga akan kembali dibuka pada Desember 2024 mendatang.

"Tanyakan ke menteri dan presiden yang baru," ujarnya kepada wartawan usai membuka agenda Malam Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/11/2024).

Adapun, sebelumnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2023 melarang ekspor sejumlah produk tambang tersebut mulai 1 Juni 2024.

Namun, dalam perjalanannnya, pemerintah memutuskan untuk menunda larangan tersebut hingga 31 Desember 2024 melalui Permendag No. 10/2024 yang merupakan perubahan dari Permendag No. 22/2023.

Dengan begitu, larangan ekspor komoditas konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian resmi menggelar Operasi Zebra Jaya 2024 mulai hari ini, Senin (14/10/2024) hingga Minggu (27/10/2024). Adapun, terdapat 14 pelanggaran lalu lintas yang menjadi target utama Operasi Zebra, dengan besaran denda tilang yang beragam.

Beberapa pelanggaran yang menjadi target utama yakni memasang rotator dan sirine yang bukan peruntukan, penertiban ranmor memakai pelat rahasia atau pelat dinas, hingga pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur.

Tak hanya itu, ada juga pelanggaran yang membahayakan pengendara lainnya juga akan ditindak, seperti kendaraan melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, hingga menggunakan HP saat berkendara.

Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin mengatakan masyarakat diharapkan mulai membiasakan diri mematuhi peraturan lalu lintas tanpa takut langsung dikenai sanksi denda.

"Tertib berlalu lintas tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” ujar Aries dalam keterangan resmi Korlantas Polri dikutip Senin (14/10/2024).

Selain itu, sistem tilang elektronik (E-TLE) juga akan tetap berjalan selama periode ini untuk mendeteksi pelanggar oleh kamera pengawas. Penggunaan sistem E-TLE akan diperbanyak untuk menjangkau lebih banyak titik rawan pelanggaran.

Selanjutnya, petugas juga akan melakukan tilang manual untuk pengendara yang melakukan pelanggaran. "Kepedulian masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin berlalu lintas pada tahap ini bisa lebih tinggi untuk menurunkan grafik kecelakaan yang terjadi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Operasi Zebra Jaya 2024 juga digelar dalam rangka mendukung pelantikan presiden dan wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Daftar Denda Tilang Operasi Zebra Jaya 2024:

1. Memasang rotator dan sirene bukan peruntukan

Perlu diketahui, rotator hanya boleh untuk kendaraan tertentu seperti ambulans atau pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada kendaraan pribadi melanggar Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

2. Penertiban ranmor memakai pelat rahasia atau pelat dinas

Penggunaan pelat nomor rahasia atau dinas yang tidak sesuai alias pelat palsu melanggar Pasal 280 UU LLAJ dengan sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000.

3. Kendaraan bermotor di bawah umur

Pengendara motor di bawah umur yang tidak memiliki SIM melanggar Pasal 281 UU LLAJ, sehingga dapat dipidana dengan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta.

4. Kendaraan melawan arus

Sanksi bagi pengendara yang melawan arus lalu lintas diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan (2) UU LLAJ yaitu pidana kurungan paling lama 2 bulan, atau denda paling banyak Rp500.000.

5. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

Berkendara di bawah pengaruh alkohol juga melanggar pasal 283 UU LLAJ, yang mengatur pengemudi yang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi. Sanksi yang dikenakan adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

6. Menggunakan HP saat berkendara

Bermain HP aat berkendara melanggar Pasal 106 Ayat (2) melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Serta Pasal 283 menyatakan bahwa pengemudi yang melanggar aturan ini dapat dikenakan denda sebesar Rp750.000 atau kurungan selama 3 bulan.

7. Mengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt

Penggunaan safety belt diatur dalam Pasal 106 ayat (6) UU LLAJ. Bagi yang melanggar bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

8. Melebihi batas kecepatan

Jika pengendara ngebut melebihi batas kecepatan, dianggap melanggar pasal 287 ayat (5) UU LLAJ dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

9. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu

Jika sepeda motor mengangkut lebih dari dua orang, maka dianggap melanggar Pasal 292 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

10. Kendaraan roda empat atau lebih tidak layak jalan

Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan akan dikenakan sanksi sesuai pasal 286 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yakni denda maksimal Rp500.000.

11. Kendaraan roda empat atau lebih tidak dilengkapi perlengkapan standard

Pasal 278 UU LLAJ berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

12. Kendaraan roda dua atau roda empat tidak dilengkapi STNK

Bagi pengendara roda empat atau roda dua yang tidak dilengkapi STNK, maka melanggar pasal 288 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dengan ancaman sanksi denda paling banyak Rp500.000.

13 Melanggar marka jalan atau bahu jalan

Pelanggar marka jalan atau bahu jalan melanggar Pasal 287 ayat 1 UU LLAJ. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar adalah pidana kurungan penjara paling lama 2 bulan, atau denda maksimal Rp500.000.

14. Penyalahgunaan TNKB koneksi.

Penyalahgunaan pelat nomor atau TNKB koneksi melanggar Pasal 280 UU LLAJ dengan sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000.