Jakarta -

Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) terus gencar melakukan hilirisasi, khususnya sektor pertambangan. Kebijakan tersebut rencananya akan dilanjutkan era Presiden Prabowo Subianto lantaran dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hilirisasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi. Hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Bahlil menekankan hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Hilirisasi sendiri bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, dia bilang nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian yang menghasilkan berbagai produk turunan, seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa.

"Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat," jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidato usai dilantik menjadi Presiden, Prabowo menegaskan kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batubara menjadi langkah yang tak terelakkan oleh pemerintah. Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah berpeluang mendapatkan sumber dana baru di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan nilainya mencapai Rp 400 triliun.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada dua sumber dana baru yang bisa didapatkan, yakni dari pengusaha yang nakal dan karbon kredit.

Dari pengusaha nakal, Hashim menyebut Jaksa Agung Muda siap menindak sekitar 300 pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Bahkan ada sekitar 25 pengusaha yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha lainnya tidak mempunyai rekening di Indonesia.

"Nah ini sudah dikasih laporan kepada Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun, dan waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke Kas Negara, itu dari pemilik kebun nakal, ilegal. Itu satu," kata Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain dari para pengusaha nakal, Hashim menambahkan sumber dana baru itu berasal dari karbon kredit. Menurut asesmen dan kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hutan-hutan Indonesia dapat menyerap 577 juta ton karbon.

Dia pun berencana menawarkan karbon kredit kepada negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dalam forum COP 29 di Baku, Azerbaijan.

"Saya nanti di Baku akan umumkan, kita akan lelang, auction, kalau Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat, semua negara-negara penghasil emisi, berminat, kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu, 5,8 miliar dolar anggaran," jelasnya.

Dia memperkirakan anggaran yang masuk dari karbon kredit mencapai Rp 190 triliun. Dengan begitu, total dana baru yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 400 triliun.

"Kita dari pengusaha nakal sampai Rp 300 triliun. Kita dengan karbon, kita bisa dapet Rp 190 triliun, itu sudah Rp 400 triliun, kurang lebih, dana baru," terangnya.

(rrd/rrd)

Jakarta - Usai resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq telah menyiapkan 10 rancangan strategis, salah satunya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.

Hanif menjelaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.

"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

"Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.

"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujarnya.

Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.

"Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum," terang Hanif.

Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.

"Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian," jelas Hanif.

Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, di mana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.

Hanif optimistis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (rrd/rir)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia harus bisa swasembada energi. Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang dapat diubah menjadi bahan bakar minyak (BBM), seperti kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, hingga jagung.

"Kita diberi karunia oleh Tuhan maha besar, tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung dan lain-lain," kata dia dalam pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Tak sampai di situ, Prabowo mengatakan Indonesia juga memiliki banyak energi geotehermal, batu bara hingga energi air. Untuk itu, Prabowo mengatakan pemerintahan yang akan dipimpinnya fokus untuk swasembada energi.

"Kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batubara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegasnya.

Swasembada energi ini dibutuhkan juga untuk berjaga-jaga karena dunia dipenuhi ketidakpastian ke depan. Menurutnya tidak mungkin mengandalkan negara lain saat kondisi krisis, apalagi terjadi perang.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit dapat sumber energi dari negara-negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," tutupnya.

Simak Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

(ada/fdl)

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memulai proyek pembangunan Learning Center dan Dormitory Eksekutif seluas 3,1 hektare di kawasan strategis Dago, Bandung, Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perseroan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan pembangunan Learning Center ini merupakan inisiatif strategis perseroan yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan BTN dan menjadi asset yang produktif.

"Dengan lingkungan yang sejuk, terutama di kawasan Dago, Bandung, tempat ini sangat cocok untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, mendorong produktivitas, dan meningkatkan kreativitas para peserta. Proyek ini merupakan inisiatif strategis yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan fokus utama pada pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai BTN," kata Nixon di Bandung, Kamis (17/10).

Pembangunan Learning Center BTN Dago menurut Nixon, dibagi dalam dua tahap dengan konsep bangunan empat lantai yang dirancang khusus sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BTN. Fasilitas ini tidak hanya mencakup ruang belajar yang nyaman, tetapi juga menyediakan dormitory bagi para peserta pelatihan, guna mendukung program pengembangan diri secara intensif dan berkelanjutan.

Adapun proyek tahap pertama direncanakan akan selesai dalam waktu 200 hari, dengan target penyelesaian konstruksi pada April 2025, di mana seluruh tim proyek diharapkan bekerja keras dengan menjaga kualitas pekerjaan untuk mencapai target tepat waktu.

"Ini adalah bukti nyata komitmen BTN dalam membangun SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dinamis. Kami percaya, melalui fasilitas ini, kualitas dan profesionalisme insan BTN akan terus meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat," kata Nixon.

Selain itu, Learning Center BTN juga dilengkapi 3 Dormitory Eksekutif, yang akan didedikasikan sebagai penginapan eksklusif bagi para eksekutif BTN. Fasilitas ini dirancang dengan mengutamakan kenyamanan dan privasi, guna mendukung kegiatan pelatihan dan memastikan para eksekutif dapat beristirahat dengan maksimal.

Nixon menambahkan proyek Learning Center BTN Dago ini juga merupakan bagian dari roadmap ESG BTN yang membawa visi untuk menciptakan kawasan green building sertifikasi platinum sesuai dengan tujuan jangka panjang menjadi ESG Champion dengan rating AAA tahun 2028.

BTN menargetkan sertifikasi platinum untuk green building dari Green Building Council Indonesia (GBCI), yang menunjukkan komitmen terhadap pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Kawasan yang dibangun tidak hanya sekadar modern dan fungsional, tetapi juga ramah lingkungan. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik, tetapi juga mengusung visi keberlanjutan dan kami berharap proyek ini dapat menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan standar tertinggi green building," ujarnya.

(prf/ega)

JAKARTA - Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional 2024 menghasilkan sejumlah rekomendasi isu strategis terkait pengelolaan SDA. Sidang Pleno Tahun 2024 ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) selaku Ketua Dewan SDA Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pentingnya melindungi dan mengelola air dengan bijaksana harus dipahami sebagai langkah preventif untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks," ujar Menko Luhut dikutip dari laman resmi Dewan SDA, Jumat (18/10/2024).

Luhut menegaskan diperlukan kebijakan dan pengelolaan air secara proaktif sehingga dapat meminimalkan risiko bencana terakit air, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Sidang pleno menghasilkan 4 rekomendasi isu strategis dan isu aktual sumber daya air, antara lain (1) Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan & Pengelolaan Keberlanjutan Infrastruktur SDA, (2) Satu Tarif Dasar Air Minum, (3) Konservasi & Pendayagunaan SDA di Kawasan Gambut, dan (4) Pengembangan Energi Alternatif Tenaga Surya di Badan Air (waduk, danau & badan air lainnya) dan Pantai.

"Salah satu kunci Indonesia maju adalah sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan semua program yang sudah berjalan tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada adaptasi perubahan iklim, penguatan daerah pesisir, pemerataan, dan akses air bersih hingga ke pelosok," kata dia.

Sementara, Ketua Harian Dewan SDA Nasional Basuki Hadimuljono turut memaparkan lima kesepakatan Usulan Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2024-2025.

"Yang pertama yaitu penyiapan kebijakan, (kedua) penyiapan rekomendasi isu strategis SDA, dan (ketiga) pemantauan tindak lanjut untuk pelaksanaan Kebijakan Nasional SDA dan rekomendasi Dewan SDA Nasional," kata Basuki.

Keempat, lanjut Basuki, koordinasi Dewan SDA Nasional dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian disharmoni kasus-kasus terkait pengelolaan SDA, dan terakhir, peningkatan peran Dewan SDA Nasional di level Internasional.

Diketahui, Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Anggota Dewan SDA Nasional terdiri dari 18 menteri/kepala badan dari unsur pemerintah, enam gubernur dari unsur pemerintah daerah dan 19 perwakilan organisasi/asosiasi dari unsur nonpemerintah, sehingga terwakili dari semua pemangku kepentingan. Sidang Pleno Dewan SDA Nasional merupakan agenda tahunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Ia memaparkan hasil disertasinya berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Reformulasi yang kami sarankan adalah pertama, 30-45%, kami pingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," kata Bahlil, di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Usulan ini berangkat dari porsi DBH yang menurutnya terbilang kecil. Padahal, sektor hilirisasi yang memberikan sumbangsih cukup besar terhadap negara, diiringi dengan dampak cukup besar terhadap kesehatan masyarakat di daerah terkait.

Bahlil mengatakan, nilai ekspor mengalami peningkatan signifikan berkat hilirisasi. Pada tahun 2017, ekspor nikel menghasilkan US$ 3,3 miliar, sedangkan berkat hilirisasi, saat ini nilainya mencapai US$ 34 miliar.

Hasil besar itu juga seiring dengan besarnya beban tanggungan oleh masyarakat sekitar kawasan. Berdasarkan hasil temuannya, berbagai masalah yang terjadi di daerah tempat hilirisasi industri nikel berada. Adapun untuk penelitiannya, ia mengambil Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku.

"Kesehatan ISPA di Sulawesi, di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali 54% itu kena semua. Kemudian di Halmahera Tengah itu jauh lebih baik. Dan air disana untuk air di Morowali, waduh itu minta ampun. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang di Halmahera Tengah," ujarnya.

Dengan beban besar ini, Bahlil mengatakan, pemerintah daerah hanya mendapat porsi DBH 1/6 dari total penerimaan industri tersebut. Menurutnya, kondisi ini cukup mengejutkan.

"Ini juga menggelitik. Jadi jujur ini curiga saya dari awal itu. Saya bisa buktikan disini. DBH, contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun rupiah. Dan provinsi hanya Rp 900 miliar," ujar dia.

"Sementara Beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," sambungnya.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dirinya mengusulkan peningkatan porsi DBH menjadi 30-45%. Selain DBH, ia juga mengusulkan untuk dilakukan oemisahan antara dana hasil minyak dan gas (migas) dengan hilirisasi.

"Harus kita bedakan antara dana mati hasil dari oil dan gas dengan hilirisasi. Oil dan gas ini punya banyak, melibatkan masyarakat dan lingkungan. Tetapi hilirisasi nikel itu sepanjang jalan, sepanjang masyarakat itu kena. Jadi antara pendapatan dan pemberian itu harus saya rasa Fair," katanya.

Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit. Setelahnya, Ketua sidang disertasi yang dipimpin oleh Prof.Dr. I Ketut Surajaya, S.S.,M.A mengumumkan hasil sidang tersebut.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji
memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil
Lahadalia menjadi doktor dalam program studi
Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium
cumlaude," kata Ketut.

(shc/kil)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana hilirisasi di berbagai sektor. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) telah mencanangkan hilirisasi di beberapa sektor dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ada beberapa sektor pioritas yang akan masuk ke hilirisasi dalam lima tahun ke depan. Bukan hanya hilirisasi tambang, tapi juga sektor agroindustri dan kelautan.

Dia menjelaskan hilirisasi ke depan akan berbasis sumber daya alam. Menurutnya, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang potensial untuk menjadi nilai tambah. Dengan menaikkan nilai tambah, dia bilang produk-produk Indonesia dapat mempunyai daya saing di pasar global.

"Untuk hilirisasi ini, yang akan kita dorong adalah tiga, sawit, kelapa, sagu. Jadi, sawit kita sudah tahu, tetapi kita harapkan ke depan bukan lagi kita eksportir ke CPO, tetapi eksportir ke produk turunan dari sawit," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Kemudian, dia menambahkan produk kelapa juga akan masuk ke hilirisasi. Dia bilang Indonesia sempat menjadi produsen pertama kelapa di dunia. Namun, saat ini digantikan oleh Filipina. Padahal Indonesia merupakan negara yang dilintasi garis khatulistiwa sehingga lebih potensial dibandingkan negara-negara lain.

Hal ini dapat dilihat juga ekspor buah-buahan terbesar Indonesia, yakni kelapa. Namun, kelapa yang diekspor masih dalam bentuk butiran.

"Kita tahu sekarang namanya MCT, Medium Chain Triglyceride untuk kesehatan, itu mahal sekali harganya luar biasa di Eropa. Dan kemudian di Jerman saya pernah lihat mengunjungi satu pabrik yang menghasilkan MCT itu pun dia struggling untuk mencari bahan bakunya dari sawit. Padahal dari kelapa itu lebih potensial untuk menghasilkan MCT, harganya luar biasa. Kenapa kita tidak menghasilkan MCT? Kenapa kita harus ekspor butiran kelapa? Nah ini PR-PR kita, itulah salah satu hilirisasi," jelasnya.

Produk yang akan dihilirisasi selanjutnya, yakni rumput laut. Indonesia menjadi produsen rumput laut terbesar dunia setelah China. Sayangnya, rumput laut yang diekspor juga masih dalam bahan mentah.

Padahal apabila rumput laut diolah dapat menghasilkan berbagai macam produk, seperti bioplastik, lapisan kemasan yang biodegradable, snack, hingga bahan-bahan farmasi.

"Artinya rumput laut kalau diolah di Indonesia bisa menghasilkan penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi. Itu yang mengenai hilirisasi. Jadi, lima tahun ke depan kita akan mendorong produk hilirisasi agro tambang dan laut dengan komoditas-komoditas terfokus," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerangkan Kementerian ESDM bertugas mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Namun dia menegaskan, kesejahteraan itu bukan untuk kelompok tertentu.

"Bapak-Ibu semua harus ingat kita ini Kementerian Pasal 33. Pengelolaan sumber daya alam, kekayaan jarak, laut, udara, dan segala isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk kesejahteraan satu kelompok tertentu," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Dia juga mengatakan, kesejahteraan itu juga bukan untuk partai. Meski, ia merupakan ketua umum Partai Golkar.

"Bukan kesejahteraan untuk satu perusahaan tertentu. Bukan juga kesejahteraan untuk salah satu partai tertentu. Sekalipun saya ketua umum partai terbesar nomor dua di Republik Indonesia," ujarnya.

Ia meminta kepada para pegawai untuk melayani dan mensejahterakan rakyat. Dia menegaskan, aturan harus ditegakkan.

Ia juga mewanti-wanti jangan sampai orang dari partai politik mengaku-ngaku telah bertemu dirinya. Ia meminta para dirjen untuk bertanya dirinya.

"Jangan ada yang datang besok kepada Dirjen Minerba dari salah satu partai politik mengatakan saya sudah ketemu sama menteri. Wajib hukumnya untuk tanya saya. Kepada semua dirjen semuanya. SKK Migas, mana SKK Migas. Jangan kalian diolah-olah. Tanya kepada dirjen, tanya kepada saya," katanya.

(acd/das)

Jakarta -

Hutan penghasil minyak atsiri akan menghijaukan salah satu area di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri.

Myrna mengatakan rencananya area yang akan dibangun hutan penghasil minyak atsiri ini terletak di Bukit Tengkorak. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mewujudkan IKN sebagai kota berkelanjutan.

"Ketika membangun IKN sebenarnya kita itu ada mimpi yang ingin kita capai. Pertama, kita ingin mencoba bisa nggak kita membangun kota yang disebut kota berkelanjutan. Prinsip yang penting pada pertemuan kali ini adalah bahwa IKN hanya dibangun dengan prinsip yang Harmoni dengan alam," kata Myrna dikutip dari akun Instagram @nusantaraforestcity, Sabtu (12/10/2024).

Myrna menjelaskan pihaknya telah menggandeng para ahli di bidangnya dari perguruan tinggi untuk meriset area tersebut. Alhasil, muncullah rekomendasi agar dibangun hutan penghasil minyak atsiri di Bukit Tengkorak IKN.

"Area Timur 1 itu berbatasan dengan area yang bawahnya disebut sebagai kawasan pemukiman orang namanya serem (Bukit Tengkorak). Nah tahun lalu dengan bantuan teman-teman dari IPB University. Saya juga sudah kembali mendesain awal dari acara tersebut dan salah satu dari desain itu merekomendasikan untuk membangun semacam hutan atsiri di wilayah tersebut," jelas Myrna.

Lebih lanjut, bukit itu bersebelahan dengan lokasi pusat kebugaran di IKN. Dia pun menekankan pentingnya menggandeng institusi pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri untuk pengembangan riset dan inovasi di IKN.

"Poin yang ingin saya sampaikan adalah lokasi Bukit tengkorak tersebut bersebelahan dengan lokasi pusat kebugaran yang ada di IKN. Poin yang penting adalah fase di mana kami ingin mendorong keterlibatan dari institusi pendidikan untuk pengembangan riset inovasi. Oleh karena itu, kami mengundang banyak universitas dari dalam negeri untuk terlibat bersama-sama dalam pengembangan riset salah satunya juga dengan pengembangan hutan pendidikan disandingkan dengan teknologi," terangnya.

Simak: Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) berjumlah 88.200 ekor di Batam Kepulauan Riau. Potensi kerugian negara dari aksi ilegal tersebut mencapai Rp 13.2 miliar.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya dengan menggunakan kapal yang tidak biasa atau menggunakan kapal cepat.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 boks berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengkandaskan kapalnya di sebuah pulau, kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp13.2 miliar," ujarnya dalam keterangan, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjelaskan dari penindakan tersebut, pelaku berhasil meloloskan diri. Sementara itu, barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meminta Dirjen PSDKP untuk tak gentar menghadapi penyelundup benih bening lobster (BBL). Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

KKP kemudian membentuk Program Management Office (PMO 724) untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan komoditas perikanan tersebut.

(rrd/rrd)

Jakarta -

2024 ini menjadi tahun yang sangat sulit bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Banyak perusahaan dari industri yang babak belur, bahkan gulung tikar.

Sederet strategis harus dilakukan untuk menyelamatkan industri TPT. Salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam memulihkan ekosistem dan menciptakan peluang baru bagi industri TPT dalam negeri.

"Guna meningkatkan kinerja sektor industri TPT, upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah menjaga ketersediaan bahan baku, perluasan pasar, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan SDM industri yang kompeten," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Untuk mencetak SDM yang mahir dalam menguasai teknologi kulit, karet, plastik dan produk turunannya, Kementerian Perindustrian sendiri menaungi Politeknik ATK Yogyakarta.

Kampus Vokasi di bawah Kementerian Perindustrian ini memiliki peminat yang tinggi tahun ini. Dari 149 mahasiswa terpilih, terdapat 2.230 pendaftar yang bersaing dengan ketat untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Vokasi Kemenperin dengan rasio mahasiswa diterima adalah 1 : 14,9. Mereka yang masuk akan ditempa dan dipersiapkan menjadi tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi di bidang Kulit, Produk Kulit, Karet dan Plastik.

"Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta menggunakan pembelajaran sistem ganda (dual system) untuk menjamin lulusannya kompeten, link and match dengan kebutuhan industri, sehingga siap kerja. Kekhususan inilah yang membedakan Politeknik ATK Yogyakarta dengan Politeknik lainnya," ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Masrokhan.

Masrokhan juga menjelaskan bahwa dengan kurikulum berbasis Industri 4.0, lulusan Politeknik ATK Yogyakarta juga akan lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan industri.

"Belajarlah dari filosofi jam, bahwa membangun prestasi perlu di mulai dari yang kecil, dan prestasi yang kita dapatkan merupakan akumulasi dari prestasi sebelumnya," pesan Masrokhan. Dia juga mengungkapkan bahwa sebagai mahasiswa harus berperan aktif untuk mengembangkan diri dengan mengikuti organisasi, menemukan minat dan bakat, serta menjadi mahasiswa yang terbuka dan fleksibel dalam berperan aktif di kampus maupun di masyarakat.

Politeknik ATK Yogyakarta memiliki tiga program studi, yakni Teknologi Pengolahan Kulit, Teknologi Pengolahan Produk Kulit, hingga Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik. Politeknik ini juga memiliki Teaching Factory menggabungkan pembelajaran praktis di lingkungan industri dengan pendekatan teori di kelas, hingga Inkubator Bisnis Industri sebagai platform yang memberikan dukungan dan sumber daya kepada mahasiswa untuk mengembangkan dan mewujudkan ide-ide bisnis menjadi start-up.

(das/das)