Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan tugas instansinya untuk mendukung aksesi keanggotaan OECD, yakni dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan terkait penyuapan pejabat asing.

Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan terkait bribery swap atau kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing atau internasional di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada 2003.

“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk menkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, yang diundang-undang korupsi kita belum ada,” jelasnya.

Untuk mempercepat transparansi, proses kerja, waktu, dan aksesi OECD, pemerintah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses aksesi Indonesia dapat terpantau dalam laman tersebut.

Saat ini, platformhttps://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang.

Upaya bergabung dengan OECD menjadi peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA - Masuknya perusahaan maskapai anyar BBN Airlines Indonesia ke bisnis penerbangan komersial Indonesia akan dapat mempengaruhi harga tiket di rute yang dilayani.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto menjelaskan masuknya BBN Airlines akan meningkatkan persaingan pasar.

“Jadi dengan bertambahnya supply yaitu BBN yang sementara masih melayani rute tertentu tentu akan mempengaruhi keseimbangan supply dan demand di rute itu,” kata Bayu kepada Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Bayu menambahkan jika permintaan tiket pesawat naik seiring dengan bertambahnya pesawat maka keseimbangan harga tiket akan tetap sama. Namun jika permintaan tetap sama dengan penambahan pesawat maka keseimbangan harga dapat turun.

Dengan masuknya BBN Airlines sebagai maskapai komersial baru, menurut Bayu merupakan keputusan manajemen BBN Airlines yang masih melihat potensi pertumbuhan permintaan di rute tersebut.

Seperti yang diketahui, BBN Airlines saat ini telah membuka penerbangan komersial di tiga rute yaitu Jakarta - Surabaya, Jakarta - Balikpapan, serta Jakarta - Denpasar.

BBN Airline melayani tiga rute penerbangan domestik. Ketiganya adalah penerbangan Cengkareng (CGK)-Surabaya (SUB) sebanyak tujuh kali per minggu sejak 27 September 2024.

Kedua, penerbangan Cengkareng (CGK)-Balikpapan (BPN) mulai beroperasi Senin (30/9) sebanyak tujuh kali per minggu. Kemudian ketiga, penerbangan Cengkareng (CGK)-Denpasar (DPS) mulai Rabu (2/10) sebanyak tujuh kali per minggu.

Sebagai informasi, BBN Airlines merupakan entitas anak dari Avia Solutions Group atau ASG yang bergerak di jasa aircraft, crew, maintenance, and insurance (ACMI), penyewaan pesawat atau charter, dan penerbangan kargo. Maskapai ini juga menawarkan layanan reguler terjadwal.

Adapun, Avia Solutions Group merupakan perusahaan berbasis di Irlandia yang didirikan oleh Gediminas Ziemelis, pengusaha asal Lithuania yang menguasai 59,27% saham Avia Solutions Group dan merupakan ultimate beneficial owner.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasokan berlebih produk baja di China makin rentan menggempur pasar Indonesia. Minimnya restriksi perdagangan menjadikan RI sebagai sasaran 'empuk' ekspor baja dengan harga jual di bawah harga produksi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah semestinya mulai memberikan proteksi lebih besar untuk menjaga industri baja nasional.

"Tentu yang paling 'empuk' adalah negara yang punya pasar besar, tetapi hambatannya kecil dan itu adalah Indonesia. Ada juga India, pasarnya besar, tapi hambatannya tinggi," kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Faisal menyoroti antisipasi utama yang harus dilakukan yakni pengamanan impor ilegal. Pasalnya, fenomena produk baja ilegal tak sekali atau dua kali ditemukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Misalnya, pada Kamis (26/10/2024), Kemendag melakukan ekspose produk baja ilegal senilai Rp11 miliar di Cikarang, Jawa Barat. Produk tersebut diduga tak dilengkapi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

"Impor ilegal sudah terjadi sejak lama dan terutama meningkat pascapandemi sejalan dengan kondisi di China yang pada dasarnya sekarang itu memang oversupply," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor besi dan baja (HS 72) periode Januari-Juni 2024 atau semester I/2024 mencapai US$1,53 miliar dengan volume 1,99 miliar kg. Angka tersebut naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$1,52 miliar dengan volume 1,67 miliar kg.

"Di China saat ini demand-nya itu lemah, rendah tetapi produksinya meningkat, kalau liat PMI China kontraksi tetapi inflasinya sekarang itu rendah skeali 0,2% jadi kemampuan produksi China tidak mampu sebagian diserap dalam negeri," jelasnya.

Tak hanya pengetatan impor, perbaikan dari sisi peraturan tata niaga juga perlu dilakukan sehingga produk-produk yang telah mampu diproduksi dalam negeri tidak lagi diimpor.

"Walaupun dari sisi perbedaan harga bisa jadi lebih murah dari China karena pada dasarnya mereka lebih murah, tetapi perlu pengawasan dari impor supaya tidak mematikan industri dalam negeri," jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Global Energy Monitor, pabrikan baja di China saat ini memiliki total kapasitas produksi mencapai 967.000 ton per tahun. Angka tersebut lebih besar 2 kali lipat dari kapasitas baja gabungan di AS, Uni Eropa, dan India.

Namun, penurunan tajam dalam permintaan domestik dan harga baja di China, terutama akibat melambatnya sektor properti, mendorong produsen baja menjual pasokan berlebih dengan harga murah ke pasar internasional.

Tercatat pada 2023, ekspor baja China naik 36,2% dari tahun sebelumnya, mencapai 90,3 juta ton. Berdasarkan data bea cukai China, pasar ekspor terbesar baja China pada 2023 adalah Korea Selatan dengan nilai US$6,30 miliar, disusul oleh Vietnam US$6,08 miliar, Uni Eropa US$4,14 miliar, sementara Indonesia berada di peringkat keenam dengan nilai U$3,24 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Eropa atau The European Commission mengumumkan rencananya untuk menunda pelaksanaan undang-undang yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi atau dikenal sebagai EU deforestation regulation (EUDR) selama 1 tahun. Keputusan ini diambil setelah mendengar seruan dari industri dan pemerintah di seluruh dunia.

Mengutip Reuters pada Kamis (3/10/2024), undang-undang ini anti pembabatan ini mulanya dipuji sebagai tonggak penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Namun, negara-negara dan industri seperti Brasil hingga Malaysia mengatakan regulasi tersebut bersifat proteksionis dan dapat mengakibatkan jutaan petani miskin skala kecil tersingkir dari pasar UE.

Selain itu, muncul peringatan luas dari industri bahwa regulasi itu akan mengganggu rantai pasokan Uni Eropa dan menaikkan harga barang. Sekitar 20 dari 27 negara anggota UE meminta Brussels pada Maret lalu untuk mengurangi dan mungkin menangguhkan undang-undang tersebut. Menurut mereka, undang-undang tersebut akan merugikan para petani di blok tersebut, yang akan dilarang mengekspor produk yang ditanam di lahan yang mengalami deforestasi.

Komisi Eropa menyebut, proposal tersebut memerlukan persetujuan Parlemen Eropa dan negara-negara anggota. Selain itu, Komisi Eropa juga berencana untuk menerbitkan dokumen panduan tambahan.

Para pemimpin Uni Eropa telah melunakkan sejumlah langkah lingkungan tahun ini dalam upaya meredam protes petani selama berbulan-bulan termasuk kebijakan ramah lingkungan dan impor murah dari Uni Eropa.

Adapun, sedianya EUDR akan diterapkan pada 30 Desember mendatang. Regulasi ini akan mewajibkan perusahaan yang mengimpor kedelai, daging sapi, kakao, kopi, minyak sawit, kayu, karet, dan produk terkait untuk membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan dunia, atau akan dikenakan denda yang besar.

Perusahaan harus memetakan rantai pasokan mereka secara digital hingga ke lahan di mana bahan baku mereka ditanam, bahkan di pertanian kecil di daerah pedesaan yang terpencil.

Kritikus mengatakan hal ini sangat rumit dalam rantai pasokan yang menjangkau seluruh dunia dan melibatkan tidak hanya jutaan peternakan tetapi juga banyak perantara yang datanya tidak mudah diverifikasi.

Eurocommerce, yang mewakili industri ritel Eropa, menyebut penundaan ini menunjukkan komisi telah mengakui kekhawatiran mengenai kepatuhan dan kemungkinan gangguan rantai pasokan.

Meski demikian, Brussels berpendapat bahwa EUDR diperlukan untuk mengakhiri deforestasi, penyebab utama perubahan iklim kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil.

Rencana penundaan oleh Uni Eropa ini dikecam oleh para penggiat lingkungan. Lembaga Greenpeace mengatakan, masyarakat di Eropa tidak menginginkan hasil deforestasi. Namun penundaan ini justru akan memberikan hal tersebut kepada mereka.

Sementara itu, World Wildlife Fund (WWF) mengatakan penundaan ini menimbulkan keraguan serius terhadap komitmen Komisi dalam memenuhi janji-janji lingkungan hidup Uni Eropa. Sementara itu, kelompok kampanye kehutanan Eropa, Fern meminta UE untuk memperkuat, bukannya melemahkan, tekadnya untuk membuat hukum yang sangat dibutuhkan menjadi kenyataan.

UE adalah penyumbang deforestasi terbesar kedua di dunia melalui impornya, menurut data dari WWF.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mendorong pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan bauksit, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat.

Perseroan saat ini tengah mengejar keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) SGAR Mempawah Fase II di Kalimantan Barat pada akhir 2024.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, proyek SGAR Fase II akan memilki kapasitas produksi alumina hingga 1 juta ton dan akan terintegrasi dengan smelter aluminium yang direncanakan dibangun dalam waktu bersamaan.

“Ini yang mudah-mudahan bisa menghilangkan impor atau paling tidak mengurangilah. Menekan angka impor serendah-rendahnya,” ujarnya dalam tayangan Coffee Time with May di channel youtube Bisnis.com, yang dikutip Kamis (3/10/2024).

Pengembangan smelter bauksit di Fase II akan menjadikan total kapasitas produksi SGAR Mempawah menjadi 2 juta ton. Adapun, pengembangan smelter aluminium disiapkan kapasitas produksinya mencapai 600.000 ton.

Hendi menjelaskan, dengan begitu total kapasitas produksi aluminium Grup MIND ID sebesar 900.000 ton, dengan tambahan produksi dari smelter aluminium di Kuala Tanjung sebesar 300.000 ton.

Menurutnya, untuk mewujudkan semua rencana itu, tantangannya ialah persoalan klasik terkait pembebasan lahan akses menuju ke areal pertambangan.

Untuk itu, dirinya mengharapkan dukungan pemerintah baik pusat dan daerah agar pihaknya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Inalum Ilhamsyah Mahendra menjelaskan bahwa akhir 2024, pihaknya akan melakukan finalisasi keputusan investasi proyek SGAR Fase II. Dengan demikian, pada 2025 mereka akan masuk ke tahap investasi.

“Harapannya di tahun 2028 SGAR II dengan kapasitas 1 juta ton siap beroperasi,” jelasnya.

Dia melanjutkan, proyek SGAR Fase I dan II total investasinya hampir mencapai US$2 miliar. Perinciannya, untuk Fase I menelan investasi US$941 juta, dan Fase II berkisar US$800 juta hingga US$900 juta, serta pembangunan fasilitas pendukung lainnya, sehingga total mencapai sekitar US$2 miliar.

Diharapkan, pembangunan proyek SGAR Fase II akan rampung pada penghujung 2027 hingga awal 2028. “Selama ini kita masih impor alumina 1,2 juta ton. Sangat masif. Dengan 1 juta yang dihasilkan SGAR, tersisa impor 200.000 ton. Kita mau mandiri.” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyebut, skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) gross split terbaru dapat membuka peluang pengembangan lapangan migas yang lebih optimal.

Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita mengatakan, adanya skema baru ini menunjukkan bentuk komitmen dan dukungan pemerintah kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Bentuk dukungan pemerintah untuk selalu mendukung KKKS dalam fleksibilitas bisnis hulu migas baik di skema cost recovery ataupun gross split,” kata Arya kepada Bisnis, dikutip Kamis (3/10/2024).

Arya menuturkan, PHE selaku Subholding Upstream Pertamina senantiasa menerapkan praktik-praktik terbaik di industri migas nasional dan global dalam mempertahankan tingkat produksi di lapangan guna mendukung ketahanan energi nasional.

Pertamina berharap skema baru gross split dapat mendorong pengembangan lapangan dan produksi migas ke depannya.

“Penambahan split dalam skema new gross split ini membuka peluang pengembangan yang lebih optimal,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini perombakan skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau new gross split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split danKepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan, pembaruan aturangross splitdilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ari dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Ariana mengatakan, ada dua wilayah kerja yang dapat segera menerapkan skema gross split baru, yakni proyek migas nonkonvensional (MNK) Blok Rokan yang dioperatori oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Kemudian, Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) Tanjung Enim yang dioperatori KKKS asal Australia, Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd, anak usaha NuEnergy Gas Limited. Dart Energy bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi Metra Enim dan PT Bukit Asam Metana Enim yang masing-masing menggenggam hak partisipasi 27,5%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Filipina akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) sebesar 12% pada layanan digital yang ditawarkan oleh raksasa teknologi seperti Amazon, Netflix, Disney, dan Alphabet.

Mengutip Reuters pada Kamis (3/10/2024), badan pendapatan internal Filipina menyebut kebijakan ini merupakan sebuah langkah untuk menyamakan kedudukan dengan pemain fisik dalam negeri.

Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Rabu menandatangani undang-undang tentang pengenaan PPN pada penyedia layanan digital non-residen seperti layanan streaming dan mesin pencari online.

“Hal ini akan mendorong persaingan yang adil di antara dunia usaha yang mendapatkan keuntungan dari konsumen di Filipina. Lapangan persaingan yang setara akan menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik,” kata Komisaris Biro Pendapatan Dalam Negeri Romeo Lumagui dalam sebuah pernyataan.

Badan tersebut mengatakan hanya penyedia layanan digital dalam negeri yang kini dikenakan pajak PPN sebesar 12%.

Terkait kebijakan tersebut, Netflix belum memiliki pernyataan untuk dibagikan saat ini, kata juru bicara perusahaan untuk Asia-Pasifik melalui email. Sementara, Disney, Google dan Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

Pemerintah Filipina berencana mengumpulkan 105 miliar peso atau U$1,9 miliar dari PPN antara 2025 dan 2029. Sebesar 5% dari pendapatan ini akan dialokasikan untuk mendanai proyek industri kreatif Filipina, kata kantor komunikasi kepresidenan.

Kantor tersebut menambahkan bahwa layanan pendidikan dan kepentingan umum akan dibebaskan dari PPN.

Layanan digital yang disediakan oleh perusahaan asing dianggap diberikan di Filipina jika layanan digital tersebut dikonsumsi di negara Asia Tenggara, kata badan pendapatan tersebut.

Sejak pandemi ini, raksasa teknologi mengalami penggunaan yang lebih tinggi di Asia Tenggara, namun mereka juga menghadapi rezim pajak fiskal yang semakin ketat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan bahwa raksasa teknologi Apple tidak jadi membangun pabrik di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa keputusan Apple batal membangun pabrik di Indonesia lantaran pemerintah tak bisa memenuhi permintaan sang produsen gawai yang dinilai terlalu berat.

“Enggak [bangun pabrik di Indonesia]. Tax holiday-nya kegedean, permintaan dia [Apple] terlalu berat,” kata Budi seusai ditemui dalam acara Sarasehan bersama Menkominfo di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menyatakan bahwa Apple meminta adanya pembebasan pajak (tax holiday) selama 50 tahun seperti di Vietnam.

“[Apple minta tax holiday] 50 tahun, [mirip] Vietnam,” ungkapnya.

Untuk itu, Budi menyampaikan adanya ketidakmungkinan raksasa teknologi milik Tim Cook itu membangun pabrik di Tanah Air.

“Enggak mungkin [Apple bangun pabrik di Indonesia],” ujarnya.

Menurut Budi, jika Indonesia memberi lampu hijau kepada Apple untuk memberikan tax holiday, maka perusahaan teknologi asing juga akan meminta hal yang sama seperti yang diterima Apple.

“Kalau permintaan dia seperti di negara lain ya susah dong kita memenuhinya. Nanti yang lain meminta yang sama,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, CEO Apple Tim Cook menanamkan investasi senilai Rp1,6 triliun untuk membangun empat akademi Apple Developer Academy di Indonesia, yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Batam, dan teranyar adalah Bali.

Sayangnya, nilai investasi yang digelontorkan Apple lebih rendah dibandingkan Singapura dan Vietnam Di Vietnam, investasi yang dikucurkan Tim Cook mencapai US$15,84 miliar atau setara Rp256,22 triliun (asumsi kurs Rp16.176 per dolar AS).

Sementara di Singapura, Apple berkomitmen untuk menggelontorkan investasi senilai US$250 juta atau sekitar Rp4 triliun.

Jika dibandingkan di Vietnam, Menteri Budi sempat menyampaikan bahwa Negeri Naga Biru itu memberikan tax holiday kepada Apple selama 50 tahun. “Kita mau tidak? Itu Vietnam kasih insentifnya agak bombastis, tetapi kan semua negara punya kepentingan,” kata Budi saat ditemui di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Di Vietnam, Budi mengatakan bahwa investasi yang digelontorkan Apple itu telah menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja.

Sementara itu, Budi menuturkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan guyuran insentif yang akan diterima Apple untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

“Kalau kita kan masih mikir, mesti gimana, nanti kan bukan urusan saya juga itu, itu urusan Menkeu, investasi, perindustrian, karena Vietnam menawarkan [insentif] luar biasa, tapi kan kita sebagai negara bangsa harus hitung dong,” ungkapnya.

Meski begitu, Budi menyebut bahwa Vietnam menjadi salah satu negara yang bisa ditiru Indonesia dari segi insentif.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah siap memberikan insentif jika Apple mau berinvestasi di Indonesia.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Menko Luhut mengatakan bahwa pemerintah menawarkan beragam macam insentif, termasuk biaya masuk Apple.

“Dia [Apple] kan ada barang yang kita belum bisa produksi dan kita butuh untuk memproduksi suatu barang. Ya, ngapain kita pajakin? Kalau kita pajakin itu barang kan akhirnya produknya nggak mau masuk,” ujar Luhut, Kamis (18/4/2024).

Nantinya, Luhut menjelaskan Indonesia bisa mencontoh insentif yang diberikan India dan Thailand untuk Apple dengan tetap menyesuaikan terhadap regulasi yang ada.

“Tetapi kalau aturan itu menghambat, kita memang harus ganti. Jadi kita kadang-kadang membuat aturan yang mengikat diri kita sendiri sehingga kita jadi tidak kompetitif,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung menggelar HCM Talks 2024 di Jakarta, Kamis (3/10/2024). Tahun ini SBM ITB mengangkat tema Sustainability and Managing Service in Organization.

Agenda ini terbagi menjadi 4 sesi diskusi dan satu sesi diskusi yang menarik adalah mengenai Menyiapkan Women Leadership pada Ambidextrous Organization yang dibawakan oleh Direktur SDM Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala.

Tina melihat, women leadership dalam sebuah organisasi bukan mengenai bagaimana memberikan kemudahan bagi kaum perempuan .Namun, women leadership dapat menciptakan lingkungan yang suportif dan setara dengan yang lainnya.

“Women leadership bukan soal memberikan karpet merah tapi menyokong lingkungan yang suportif dengan tetap menerapkan nilai nilai dalam standar excellence,” kata Tina dalam HCM Talks 2024 di Jakarta, Kamis (3/10/2024)

Tina melanjut, posisi perempuan di perusahaan atau organisasi sangatlah penting. Dirinya menceritakan saat ia bekerja di Semen Indonesia.

Saat itu, dirinya adalah melihat bahwa kondisi di kantornya sangat kaku karena semuanya laki-laki. Namun, saat dirinya masuk ke tempat tersebut, salah satu petinggi menuturkan bahwa kantornya saat ini lebih membaur setelah ia masuk.

“Ternyata, di perusahaan yang direksinya ada perempuannya bahkan lebih dari satu, profile kinerjanya perusahaannya itu jadi lebih baik. Dari aspek keuangan. Apalagi dari yang sisi non-finance,” ujarnya.

Adapun HCM Talks 2024 mengangkat tema Sustainability and Managing Service in Organization.

Ketua Kelompok Keahlian Manajemen Manusia dan Pengetahuan SBM ITB Donald Lantu mengatakan bahwa tema tersebut sesuai dengan situasi yang ada saat ini dimana seluruh organisasi perlu melakukan dua fokus tersebut.

“Menyiapkan bisnis yang legasi, yang saat ini dikembangkan. Tapi juga harus berbicara soal inovasi ke depan, future-nya seperti apa. Jadi bagaimana kita bisa memanage sustainability dan diversity di organisasi,” kata Donald dalam sambutannya di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Di tempat yang sama, Dekan SBM ITB Ignatius Pulung Nurprasetio menyebut, acara yang digelar oleh pihaknya diharapkan bisa menjadi salah satu indikator membantu masyarakat untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Membayangkan semua orang harus makmur, Indonesia menjadi rich country itu kayaknya suatu tantangan yang luar biasa. Nah mungkin di pembicaraan sekarang hari ini itu bisa sedikit menyumbang gitu ya (menuju Indonesia Emas),” ucap Pulung.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung menggelar HCM Talks 2024 di Jakarta, Kamis (3/10/2024). Tahun ini SBM ITB mengangkat tema Sustainability and Managing Service in Organization.

Agenda ini terbagi menjadi 4 sesi diskusi dan satu sesi diskusi yang menarik adalah mengenai Menyiapkan Women Leadership pada Ambidextrous Organization yang dibawakan oleh Direktur SDM Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala.

Tina melihat, women leadership dalam sebuah organisasi bukan mengenai bagaimana memberikan kemudahan bagi kaum perempuan .Namun, women leadership dapat menciptakan lingkungan yang suportif dan setara dengan yang lainnya.

“Women leadership bukan soal memberikan karpet merah tapi menyokong lingkungan yang suportif dengan tetap menerapkan nilai nilai dalam standar excellence,” kata Tina dalam HCM Talks 2024 di Jakarta, Kamis (3/10/2024)

Tina melanjut, posisi perempuan di perusahaan atau organisasi sangatlah penting. Dirinya menceritakan saat ia bekerja di Semen Indonesia.

Saat itu, dirinya adalah melihat bahwa kondisi di kantornya sangat kaku karena semuanya laki-laki. Namun, saat dirinya masuk ke tempat tersebut, salah satu petinggi menuturkan bahwa kantornya saat ini lebih membaur setelah ia masuk.

“Ternyata, di perusahaan yang direksinya ada perempuannya bahkan lebih dari satu, profile kinerjanya perusahaannya itu jadi lebih baik. Dari aspek keuangan. Apalagi dari yang sisi non-finance,” ujarnya.

Adapun HCM Talks 2024 mengangkat tema Sustainability and Managing Service in Organization.

Ketua Kelompok Keahlian Manajemen Manusia dan Pengetahuan SBM ITB Donald Lantu mengatakan bahwa tema tersebut sesuai dengan situasi yang ada saat ini dimana seluruh organisasi perlu melakukan dua fokus tersebut.

“Menyiapkan bisnis yang legasi, yang saat ini dikembangkan. Tapi juga harus berbicara soal inovasi ke depan, future-nya seperti apa. Jadi bagaimana kita bisa memanage sustainability dan diversity di organisasi,” kata Donald dalam sambutannya di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Di tempat yang sama, Dekan SBM ITB Ignatius Pulung Nurprasetio menyebut, acara yang digelar oleh pihaknya diharapkan bisa menjadi salah satu indikator membantu masyarakat untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Membayangkan semua orang harus makmur, Indonesia menjadi rich country itu kayaknya suatu tantangan yang luar biasa. Nah mungkin di pembicaraan sekarang hari ini itu bisa sedikit menyumbang gitu ya (menuju Indonesia Emas),” ucap Pulung.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$72,54 per barel pada September 2024.

Harga minyak mentah tersebut turun US$5,96 dari bulan sebelumnya sebesar US$78,51 per barel. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 353.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga minyak mentah global, terutama karena penurunan permintaan dari China.

Dia juga menerangkan bahwa sentimen negatif pasar terhadap ekonomi China telah memengaruhi penurunan permintaan minyak mentah.

“Caixin Purchasing Manager Index (PMI) Jasa Tiongkok pada bulan September 2024 mengalami penurunan lebih tajam dari estimasi pasar, menjadi 51,6," katas Agus dalam keterangan resminya, Kamis (3/10/2024).

Tak hanya, kapasitas pengolahan minyak dari 35 kilang di China juga turun 0,9% month-to-month (mtm) pada September 2024, menjadi 80,8% dari total kapasitas 8,4 juta barel per hari.

Di sisi lain, harga rata-rata minyak mentah utama dunia juga menurun dibandingkan Agustus 2024. Faktor penurunan lainnya yaitu stabilnya ekspor dan produksi minyak Libya setelah adanya persetujuan penunjukan pimpinan Bank Sentral Libya, serta ekspor minyak Irak yang mencapai titik tertinggi dalam delapan bulan terakhir.

“Ekspor Irak mencapai titik tertinggi selama 8 bulan terakhir, di tengah komitmen untuk mematuhi kuota penurunan produksi OPEC+,” jelasnya.

Proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2024 juga mengalami penurunan. OPEC menurunkan estimasi permintaan sebesar 80 ribu barel per hari (bph), menjadi 2 juta bph dalam publikasi September 2024, dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Lebih lanjut, laporan dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa pasokan minyak dunia pada Agustus 2024 naik 80.000 bph m-o-m, menjadi 103,5 juta bph. OPEC juga merevisi estimasi pasokan Non-OPEC+ naik sebesar 70.000 bph, menjadi 53,07 juta bph untuk tahun 2024.

Di kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak juga dipengaruhi oleh turunnya tingkat pengolahan kilang di Taiwan, dari 760.000 bph (69,7% kapasitas) pada akhir Agustus 2024 menjadi 580.000 bph (53,2% kapasitas) pada akhir September 2024.

Berikut perbandingan harga minyak mentah utama September 2024 dibandingkan Agustus 2024 :

Dated Brent turun US$6,58/bbl, dari US$80,91/bbl menjadi US$74,33/bbl.

WTI (Nymex) turun US$6,06/bbl, dari US$75,43/bbl menjadi US$69,37/bbl.

Brent (ICE) turun US$6,00/bbl, dari US$78,88/bbl menjadi US$72,87/bbl.

Basket OPEC turun US$4,79/bbl, dari US$78,41/bbl menjadi US$73,62/bbl.

ICP minyak mentah Indonesia turun US$5,96/bbl, dari US$78,51/bbl menjadi US$72,54/bbl.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Uni Eropa dikabarkan menunda penerapan kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) selama setahun ke depan, yang awalnya direncanakan terbit pada 30 Desember 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera Wartawan di sela-sela acara Pekan Riset Sawit di Nusa Dua, Bali, Kamis (3/10/2024).

“Yang saya dengar kemarin Komisi Uni Eropa akan mem-postponed satu tahun penerapan kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Mudah-mudahan itu terjadi,” kata Gardera.

Mengantisipasi hal tersebut, BPDPKS kemudian mengambil sejumlah langkah mulai dari pengembangan dashboard, intensifikasi melalui kebijakan peremajaan sawit, hingga meningkatkan daya saing melalui penurunan pajak pungutan ekspor.

Menurutnya, penentangan penerapan kebijakan ini juga datang dari negara-negara internal Uni Eropa.

“Yang tertinggi, Kanselir Jerman pun menentang itu. Nah, di dalam-dalamnya sendiri banyak, apalagi dari para pengusaha mereka. Pengusaha pelabuhan segala macam juga posisinya sama dengan kita,” ungkapnya.

Di Tanah Air, penolakan sebelumnya disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), sejalan dengan sikap pemerintah.

Nada serupa juga disampaikan oleh Perwakilan divisi Amerop Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Emilia H. Elisa beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pemberlakuan kebijakan EUDR berdampak multidimensi, terutama terhadap petani kecil yang berpeluag terisolasi dalam supply chain.

Terlebih, lanjutnya, kebijakan EUDR merupakan keputusan internal Uni Eropa tanpa melibatkan secara formal negara-negara produsen, termasuk Indonesia.