Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan Indonesia masih mengimpor aluminium untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri meskipun memiliki bahan mentah (raw material), yakni bauksit yang melimpah.

“Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton, 56%-nya kita impor. Kita punya bahan bakunya kita punya raw material-nya, tapi 56% aluminium kita impor,” ujar Jokowi dalam peresmian Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Oleh sebab itu, Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan smelter alumina PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), perusahaan patungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) ini menjadi titik awal agar negara bisa melakukan sendiri proses pengolahan bauksit menjadi alumina untuk kemudian diolah menjadi aluminium sehingga tak lagi bergantung impor kepada negara lain.

Jokowi menekankan bahwa SGAR Mempawah Fase I pun ditargetkan akan berproduksi secara penuh pada 2025 mendatang. Meski begitu, dia menilai dengan selesainya pembangunan untuk fase pertamanya, maka usaha pemerintah untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri kian terlihat.

Menurutnya, dengan berhenti bergantung terhadap bahan mentah serta mengolah secara mandiri, maka nilai tambahnya akan diperoleh oleh masyarakat dan negara dengan jumlah yang besar.

“Saya berikan contoh untuk nikel, nikel sebelum 2020 kira-kira ekspor kita mentahan itu US$1,4—US$2 miliar, artinya kurang lebih Rp20 triliun. Begitu kita setop [ekspor bijih nikel] tahun kemarin, US34,8 miliar, artinya hampir Rp600 triliun nilai tambah menjadi kita miliki sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa setelah proyek smelter ini selesai dan mampu berproduksi untuk menutup kebutuhan impor hingga 56% tersebut, maka pemerintah akan menghentikan aktivitas impor untuk menghasilkan aluminium secara mandiri.

“Kita produksi sendiri di dalam negeri dan kita tidak kehilangan devisa karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira US$3,5 miliar setiap tahunnya, angka yang besar sekali Rp50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara kita impor aluminium,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menyebut tiga smelter yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23-24 Agustus 2024 menjadi bukti BUMN dan swasta memastikan hilirisasi terjadi di Indonesia.

Tiga smelter dimaksud, yakni dua smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk. di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Freeport Indonesia atau PTFI di Gresik, Jawa Timur. PTFI diketahui merupakan perusahan yang sahamnya dimiliki 51% oleh Indonesia melalui Holding BUMN MIND ID.

Kemudian, Jokowi bertolak ke Mempawah, Kalimantan Barat untuk meresmikan injeksi bauksit perdana pada Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) milik PT Borneo Alumina, Selasa (24/9/2024).

Keterlibatan antara swasta dan perusahaan pelat merah di tiga smelter itu, terang Erick, penting untuk memastikan proyek hilirisasi terjadi di Tanah Air.

"Jadi memang market-nya terbuka antara BUMN dan swasta bersaing bebas, tetapi yang penting bagaimana memastikan hilirisasi ini terjadi di Indonesia," ujarnya di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Secara terperinci, saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Indonesia dan asing. Sebanyak 51% saham dimiliki oleh Holding BUMN MIND ID, sementara itu 49% dimiliki oleh Freeport-McMoran.

Kemudian, PT Borneo Alumina atau BAI keseluruhan sahamnya dimiliki oleh negara melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam.

Erick menyampaikan bahwa hilirisasi bagi BUMN merupakan suatu kewajiban, bukan pilihan. Kewajiban itu, kata dia, yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

"Agar rakyat kita lebih sejahtera dan ini memang diinginkan oleh pemerintah saat ini dan saya yakin pemerintah yang akan datang punya komitmen yang sama," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat resmi melakukan injeksi perdana bauksit pada hari ini, Selasa (24/9/2024).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa pembangunan smelter alumina yang dikelola PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan patungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), sempat tertunda. Namun, berkat kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, proyek tersebut akhirnya akan segera rampung dan berproduksi.

“Kita ketahui Pak bahwa smelter ini sebenarnya sempat tertunda, Pak. Terima kasih Pak Menteri Investasi saat itu dan Pak Tarmizi waktu itu sebagai gubernur yang memang ada keterlambatan. Nah, ini ada peran pemerintah bisa mendorong korporasi ini bisa dapat kemudahan segala hal sehingga bisa menjaga target,” ujar Erick dalam agenda peresmian Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Untuk diketahui, proyek SGAR Mempawah sebetulnya merupakan salah satu proyek yang masuk ke dalam dalam proyek strategis nasional (PSN).

Namun, karena perlunya keselarasan antara para pemegang konsorsium EPC, yakni China Alumunium International Engineering Corporation Ltd., (Chalieco) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk., (PTPP) sehingga proyek pengerjaan SGAR menjadi tertunda.

Meski begitu, Erick menekankan bahwa pemerintah memang serius dalam mendorong program hilirisasi dapat segera rampung. Khususnya, dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menjelaskan bahwa sejak kemarin, Senin (23/9/2024), Jokowi sudah bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Tak hanya itu, pada hari yang sama orang nomor satu di Indonesia itu juga melakukan perjalanan menuju Gresik, Jawa Timur demi meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia.

“Kami di BUMN bahwa hilirsasi Indonesia bukan merupakan suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa agar rakyat kita lebih sejahtera dan ini memang diinginkan oleh pemerintah saat ini dan saya yakin pemerintah yang akan datang punya komitmen yang sama,” pungkas Erick.

Adapun, SGAR Mempawah Fase I masuk tahap comissioning mulai September 2024 dengan target produksi perdana alumina pada kuartal IV/2024.

Pabrik tersebut ditargetkan beroperasi komersial (commercial operation date/COD) pada kuartal I/2025 dan secara bertahap akan mencapai kapasitas produksi penuh pada kuartal II/2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat resmi melakukan injeksi perdana bauksit pada hari ini, Selasa (24/9/2024).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa pembangunan smelter alumina yang dikelola PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan patungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), sempat tertunda. Namun, berkat kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, proyek tersebut akhirnya akan segera rampung dan berproduksi.

“Kita ketahui Pak bahwa smelter ini sebenarnya sempat tertunda, Pak. Terima kasih Pak Menteri Investasi saat itu dan Pak Tarmizi waktu itu sebagai gubernur yang memang ada keterlambatan. Nah, ini ada peran pemerintah bisa mendorong korporasi ini bisa dapat kemudahan segala hal sehingga bisa menjaga target,” ujar Erick dalam agenda peresmian Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Untuk diketahui, proyek SGAR Mempawah sebetulnya merupakan salah satu proyek yang masuk ke dalam dalam proyek strategis nasional (PSN).

Namun, karena perlunya keselarasan antara para pemegang konsorsium EPC, yakni China Alumunium International Engineering Corporation Ltd., (Chalieco) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk., (PTPP) sehingga proyek pengerjaan SGAR menjadi tertunda.

Meski begitu, Erick menekankan bahwa pemerintah memang serius dalam mendorong program hilirisasi dapat segera rampung. Khususnya, dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menjelaskan bahwa sejak kemarin, Senin (23/9/2024), Jokowi sudah bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Tak hanya itu, pada hari yang sama orang nomor satu di Indonesia itu juga melakukan perjalanan menuju Gresik, Jawa Timur demi meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia.

“Kami di BUMN bahwa hilirsasi Indonesia bukan merupakan suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa agar rakyat kita lebih sejahtera dan ini memang diinginkan oleh pemerintah saat ini dan saya yakin pemerintah yang akan datang punya komitmen yang sama,” pungkas Erick.

Adapun, SGAR Mempawah Fase I masuk tahap comissioning mulai September 2024 dengan target produksi perdana alumina pada kuartal IV/2024.

Pabrik tersebut ditargetkan beroperasi komersial (commercial operation date/COD) pada kuartal I/2025 dan secara bertahap akan mencapai kapasitas produksi penuh pada kuartal II/2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Masuknya investor asing ke Ibu Kota Negara (IKN) belum menunjukan bahwa investor benar-benar bakal terlibat dalam membangun ibu kota Indonesia yang baru. Terlebih, nilai investasi yang masuk relatif kecil tak sampai Rp1 triliun.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan masuknya investor asing ke IKN menandakan bahwa IKN cukup menarik bagi mereka. Namun, nilai investasi yang data tidak sesuai harapan.

Menurutnya, dengan segudang regulasi dan keringanan yang diberikan pemerintah kepada calon investor, seharusnya nilai investasi yang masuk puluhan atau ratusan triliun rupiah. Adapun yang terjadi saat ini, investor asing hanya berinvestasi ratusan miliar. Jumlah tersebut menurut Trubus terlalu kecil.

“Ini bisa dimaknai pemanis atau gimik saja atau sekadar politis, karena nilai yang masuk miliar yang diharapkan itu ratusan triliun,” kata Trubus kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Dia juga menilai investasi yang masuk berupa proyek sementara, yang tidak membuka lapangan kerja secara besar-besaran.

Investasi asing di IKN baru terlihat menarik jika berkaitan dengan infrastruktur atau pun teknologi yang bersifat jangka panjang dan menyerap banyak lapangan kerja.

Trubus berpendapat alasan investor asing masih ‘setengah hati’ berinvestasi di IKN disebabkan permasalahan infrastruktur pendukung yang belum siap. IKN belum memiliki pelabuhan, Bandaran dan lain sebagainya, yang membuat akses ke IKN terasa sulit.

“Walaupun ada yang bilang lebih baik bersyukur ada investasi masuk, harusnya jangan dimaknai seperti itu. Ini harus menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk menyiapkan segala hal yang kurang di IKN,” kata Trubus.

Sebelumnya, Delonix perusahaan internasional pada sektor pariwisata global, bakal menjadi investor asing perdana yang akan berinvestasi secara langsung di mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw, menyebut perusahaan asal tiongkok itu bakal menggarap proyek mix used development di IKN.

Rencananya, groundbreaking Delonix bakal dilakukan di hari kedua pelaksanaan groundbreaking investasi tahap 8 pada 25 September 2024.

“Groundbreaking di hari berikutnya tanggal 25 September, untuk investor asing [yang langsung tanpa bermitra dengan perusahaan lokal] ada 1 asal Tiongkok,” kata Troy kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Sebelumnya, Otorita IKN menginformasikan bahwa nilai investasi Delonix ke IKN disebut senilai Rp500 miliar. Belum diketahui peruntukan dana tersebut.

Untuk diketahui, Delonix merupakan perusahaan asal China yang berfokus pada sektor konsumen offline seperti hotel, restoran, hingga ruang tunggu bandara.

New Century Hotels and Resort menjadi salah satu portofolio dari perusahaan ini. Hingga saat ini, Delonix telah berinvestasi pada lebih dari 1.300 hotel yang tersebar di sejumlah pusat wisata dan bisnis seluruh dunia dengan total lebih dari 195.000 kamar.

Selain Deloinix, investor asing lainnya yang masuk ke IKN adalah Australian Independent School dengan total investasi tahap awal sebesar Rp150 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas manufaktur di Jepang kembali mengalami penurunan pada September 2024. Ini menandakan konstraksi 3 bulan beruntun.

Dilansir Reuters, Selasa (24/9/2024), Purchasing Managers Index (PMI) au Jibun Bank flash Jepang turun menjadi 49,6 pada September. Lebih lembah dari posisi 49,8 pada Agustus.

PMI menggunakan nilai 50 untuk batas normal. Nilai di bawah ambang batas 50 menunjukkan terjadi pelemahan di Industri. Tercatat, Jepang telah berada dalam fase kontraksi sejak Juli 2024 lalu..

Penurunan indeks ini dipicu oleh penurunan subindeks output yang lebih rendah pada September, meskipun penyusutan pesanan baru berlangsung dengan laju yang lebih lambat. Selain itu, survei juga menunjukkan inflasi harga input dan output menurun.

Inflasi grosir tahunan Jepang pada Agustus mengalami perlambatan, didorong oleh penguatan yen yang menekan biaya impor. Namun, kepercayaan produsen terhadap prospek ekonomi melemah, dengan indeks prospek output mencapai level terendah sejak Desember 2022.

Sementara itu, survei Reuters Tankan yang memantau sentimen bisnis triwulanan Bank of Japan menunjukkan bahwa semangat pabrikan besar Jepang menurun ke level terendah dalam 7 bulan pada September. Kondisi yang dipicu pelemahan permintaan dari China.

Di sisi lain, sektor jasa menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan PMI au Jibun Bank di sektor ini naik menjadi 53,9 pada September, dari 53,7 pada Agustus. Ini adalah level tertinggi dalam lima bulan terakhir. Meskipun harga input jasa tumbuh lebih lambat sejak Maret, harga yang dikenakan perusahaan meningkat karena beban biaya yang lebih tinggi kepada konsumen.

"Ekspansi aktivitas bisnis didorong oleh sektor jasa pada bulan September," ujar Usamah Bhatti, ekonom S&P Global Market Intelligence, yang turut menyusun survei tersebut. Ia juga mencatat bahwa baik sektor manufaktur maupun jasa mengalami tekanan biaya yang lebih rendah, meskipun biaya operasional secara keseluruhan masih tetap tinggi.

PMI komposit Jepang, yang menggabungkan aktivitas sektor manufaktur dan jasa, tercatat di angka 52,5 pada September, melanjutkan tren ekspansi selama tiga bulan berturut-turut.

Bank of Japan mempertahankan suku bunga stabil pada Jumat pekan lalu, sesuai dengan ekspektasi pasar, setelah mengakhiri suku bunga negatif pada Maret dan menaikkan suku bunga jangka pendek menjadi 0,25% pada Juli.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pada kuartal III/2024, di mana terjadi pemangkasan suku bunga BI Rate serta Fed Fund Rate (FFR), pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,06% secara tahunan atau year on year (YoY).

Bendahara Negara menyampaikan proyeksi tersebut cenderung stabil dari realisasi kuartal II/2024 yang sebesar 5,05% YoY.

“Kami memperkirakan untuk kuartal III/2024 masih akan relatif stabil diatas 5%, menurut estimasih di BKF 5,06%. Jadi ini mungkin masih akan on track di sekitar angka tersebut,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (23/9/2024).

Sri Mulyani berkeyakinan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan terus terjaga pada kuartal ketiga ini, di tengah perkembangan global yang terus dinamis.

Sejalan dengan kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, yang melakukan pemangkasan FFR sebesar 50 basis poin (bps) pada pekan lalu. Pada saat yang sama, Bank Indonesia mengambil langkah lebih dahulu dari pada The Fed, dengan pemangkasan 25 bps.

“Kita harap dengan tadi perkembangan FFR yang menurun, akan terus memberikan momentum positif bagi perekonomian Indonesia,” lanjutnya.

Sementara itu, ketidakpastian atau volatilitas di pasar keuangan mulai menunjukkan penurunan dan semakin membaik. Di mana aliran modal mulai masuk ke pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN).

Meski arah kebijakan moneter di negara maju, utamanya AS menunjukkan soft landing, Sri Mulyani tetap akan mewaspadai kondisi geopolitik, termasuk perkembangan Pemilu di AS yang akan menenutkan arah kebijakan.

Adapun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada akhir tahun 2024. Sementara secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester I lalu berada di angka 5,08%.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajiyo melihat seiring dengan mulai berlangsungnya pemangkasan suku bunga acuan, ekonomi mampu tumbuh di level 5,1% pada akhir tahun. Lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 5,2% tersebut.

Perry mengungkapkan sejauh ini perkiraan pertumbuhan ekonomi dari bank sentral tetap berada pada rentang 4,7% hingga 5,5%, dengan nilai tengah di angka 5,1%.

"Untuk tahun ini memang kami perkirakan 5,1% masih bisa tercapai," ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Sesuai dengan jadwal rilis BPS, pengumuman realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 baru akan berlangsung pada 6 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapasitas produksi alumina dalam negeri akan bertambah seiring pembangunan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat segera rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyaksikan injeksi bauksit perdana proyek SGAR Mempawah milik PT Borneo Alumina Indonesia itu pada hari ini, Selasa (24/9/2024).

Injeksi mineral bijih bauksit merupakan rangkaian pertama dalam proses produksi alumina dengan target produksi alumina pertama yang direncanakan pada kuartal IV/2024.

Berikut 8 fakta mengenai proyek SGAR Mempawah:

1. Proyek Inalum dan Antam

Proyek pabrik pemurnian bauksit ini dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) yang merupakan usaha patungan antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).

Kedua anggota holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID itu mengempit kepemilikan saham PT BAI dengan porsi Inalum 60% dan Antam 40%.

2. Proyek strategis nasional

SGAR Mempawah merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang akan menghubungkan rantai pasokan antara mineral bijih bauksit dari tambang Antam dengan pabrik peleburan aluminium milik Inalum.

Keberadaan SGAR Mempawah ini akan dapat mengurangi ketergantungan impor alumina dari Australia. Alumina merupakan bahan utama pembuatan aluminium primer seperti ingot, alloy, billet, bar, keramik, dan produk harian lainnya.

Selama ini, rantai bisnis bauksit menjadi aluminium terputus lantaran hasil tambang bauksit Antam harus dikirim dulu ke negara tetangga untuk dilebur menjadi alumina, baru kemudian diangkut lagi untuk diolah di smelter aluminium Inalum.

3. Investasi jumbo

Berdasarkan data terbaru Inalum, belanja modal atau capital expenditure (capex) yang digelontorkan untuk proyek SGAR Mempawah Fase I mencapai US$941 juta atau sekitar Rp14,29 triliun (asumsi kurs Rp15.191 per US$).

Menurut catatan Bisnis, kebutuhan dana tersebut, sebesar 70% akan dipenuhi dari pinjaman bank dan sisanya 30% berasal dari pemegang saham.

Sementara itu, secara total, investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan SGAR Mempawah hingga Fase II mencapai US$1,7 miliar atau sekitar Rp25,82 triliun.

4. Kapasitas produksi

Saat beroperasi penuh, SGAR Mempawah Fase I akan dapat menyerap 3,3 juta ton bijih bauksit dan memproduksi sedikitnya 1 juta ton alumina per tahun.

Sebagian besar produk alumina dari SGAR Fase I akan dijadikan bahan baku utama untuk smelter aluminium Inalum yang berada di Kuala Tanjung, Sumatra Utara, dengan kapasitas 260.000 ton per tahun.

Perbesar

5. Progres konstruksi lebih dari 90%

Sampai dengan 13 September 2024, progres SGAR Mempawah Fase I telah mencapai 94,3% untuk area Refinery Mempawah site dan secara keseluruhan termasuk Toho Site mencapai 91,39%.

Proses pembangunan area penyimpanan sisa hasil pengolahan di Area Toho tertunda karena proses pembebasan tanah. Namun demikian, Smelter Alumina Refinery dapat dioperasikan tanpa menunggu kesiapan tailing system di Toho karena Smelter Alumina Refinery memiliki system tailing di plant untuk beroperasi pada tahun pertama.

6. Berproduksi penuh 2025

SGAR Mempawah Fase I masuk tahap comissioning mulai September 2024 dengan target produksi perdana alumina pada kuartal IV/2024.

Pabrik tersebut ditargetkan beroperasi komersial (commercial operation date/COD) pada kuartal I/2025 dan secara bertahap akan mencapai kapasitas produksi penuh pada kuartal II/2025.

7. Pengembangan Fase II

Inalum dan Antam berencana untuk melanjutkan pengerjaan SGAR Mempawah Fase II dengan potensi tambahan kapasitas produksi alumina mencapai 1 juta ton hingga 2 juta ton nantinya. Direncanakan proyek fase 2 bakal mulai dibangun pada 2025.

8. Nilai tambah berlipat

Berdasarkan data MIND ID, peningkatan nilai bauksit dari bijih dengan nilai US$30/ton dapat ditingkatkan menjadi alumina dengan nilai US$380/ton dan konversi alumina menjadi aluminium akan meningkatkan nilai tambah menjadi US$2.200/ton.

Bisnis.com, JAKARTA -- Raksasa tambang Chevron diperkirakan segera mendapatkan persetujuan Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) untuk melanjutkan akuisisi Hess senilai US$53 miliar atau sekitar Rp805,14 triliun.

Menurut sumber Reuters yang dikutip Selasa (24/9/2024), lampu hijau dari FTC diperkirakan akan turun pada minggu ini. Meski demikian, akuisisi raksasa ini masih menyisakan tantangan dari Exxon Mobil.

Aksi koporasi ini pertama kali diumumkan pada Oktober 2023. Saat itu, FTC mengajukan permintaan informasi tambahan kepada Chevron.

Meski demikian, Exxon Mobil dan mitra Hess dalam usaha patungan di Guyana, CNOOC Ltd, menantang kesepakatan ini. Mereka memiliki hak penolakan atas penjualan aset Hess di Guyana. Wilayah ini merupakan aset utama dalam penggabungan Chevron dan Hess.

Panel arbitrase yang terdiri dari tiga hakim akan mendengarkan kasus ini pada Mei 2025, dengan keputusan diperkirakan pada Agustus atau September 2025.

Akuisisi Hess merupakan salah satu transaksi terbesar dalam konsolidasi industri minyak dan gas AS. Kesepakatan ini mengikuti pengumuman pembelian Pioneer Natural Resources oleh Exxon senilai US$60 miliar yang ditutup pada Mei lalu. Selain itu, dua merger besar lainnya, yaitu akuisisi CrownRock oleh Occidental Petroleum dan pembelian Endeavor Energy Resources oleh Diamondback Energy, juga telah selesai.

Namun, Exxon mendapat syarat dari FTC untuk menarik tawarannya untuk kursi dewan direksi Pioneer sebagai bagian dari persetujuan merger. FTC menuduh Exxon bekerja sama dengan OPEC untuk mengurangi produksi minyak guna menaikkan harga minyak, tuduhan yang dibantah oleh CEO Pioneer Scott Sheffield.

Sementara itu, perselisihan mengenai kemitraan Exxon, Hess, dan CNOOC terkait konsorsium di Guyana diperkirakan akan menghambat penyelesaian akuisisi hingga paruh kedua 2025. Konsorsium ini mengontrol salah satu wilayah minyak paling menguntungkan di dunia dengan cadangan lebih dari 11,6 miliar barel minyak dan gas yang ditemukan sejak 2015.

Exxon, sebagai operator utama, memiliki 45% saham dalam konsorsium tersebut, sementara Hess dan CNOOC memegang saham minoritas. Penghasilan gabungan ketiganya dari Guyana tahun lalu mencapai $6,33 miliar, dengan total pendapatan $11,25 miliar.

Bisnis.com, BATAM - Kepala BP Batam Muhammad Rudi secara resmi telah mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara, sehubungan dengan jabatannya selaku Walikota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Muhammad Rudi mengajukan cuti dalam rangka melakukan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Selaku ex-officio Kepala BP Batam, ia mengajukan permohonan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan Batam).

Cuti berdasarkan Surat kepada Menko Perekonomian Nomor B-100/KA/RT.00/9/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Untuk Melaksanakan Kampanye.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selaku Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Batam Susiwijono Moegiarso mengatakan hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Walikota yang mencalonkan Kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

“Menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala BP Batam tersebut, Kemenko Perekonomian telah melakukan kajian dari aspek peraturan perundang-undangan.” Kata Susiwijono.

Hal ini sesuai dengan ketentuan di Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 (tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) mengatur bahwa Kepala Daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada, maka dapat memahami bahwa Walikota Batam selama masa kampanye harus menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Susiwijono Moegiarso menjabarkan bahwa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada Lampiran telah diatur bahwa pelaksanaan kampanye Pilkada dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024.

Selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan yang diatur pada Pasal 2A Ayat (1e) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah diatur bahwa selama Kepala BP Batam berhalangan sementara (melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara), maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, selaku Kepala BP Batam persetujuan untuk melaksanakan Cuti diberikan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Batam, dan untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku Kepala BP Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.” Kata Susiwijono.

Sehingga, Kepala BP Batam Muhammad Rudi telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara terhitung mulai tanggal 25 September s/d 23 Nopember 2024, dan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Kepala BP Batam akan dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto.

Susi menambahkan bahwa setelah berakhir masa cuti 23 Nopember 2024, maka Kepala BP Batam Muhammad Rudi wajib kembali melaksanakan tugas dan kewenanganya sampai dengan berakhirnya masa kerja.

“Catatan, bahwa kewenangan memberikan persetujuan Cuti oleh Menko Perekonomian ini hanya terkait dengan Jabatan sebagai Kepala BP Batam, sedangkan kewenangan memberikan persetujuan Cuti selaku Walikota Batam merupakan kewenangan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.” Pungkas Susiwijono.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024. Terdapat sejumlah fakta seperti terjadi defisit anggaran terbesar sejak pandemi Covid-19 hingga hingga dampak positif dari penurunan suku bunga oleh The Fed.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Data-data penting keuangan negara dari awal Januari hingga akhir Agustus 2024 terungkap. Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan negara seperti pajak, penerimaan bea cukai, hingga penerimaan tingkat daerah.

Bendahara negara tersebut turut melaporkan belanja negara yang sudah terealisasi, seperti belanja pemerintah pusat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga belanja pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Lalu, seperti apa perinciannya? Berikut rangkuman yang telah dihimpun Bisnis.

Defisit Rp153,7 Triliun

APBN per Agustus 2024 tercatat defisit Rp153,7 triliun. Angka tersebut menjadi yang paling besar sejak era pandemi.

Sri Mulyani menjelaskan, defisit Rp153,7 triliun tersebut setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juli 2024 yaitu sebesar Rp93,4 triliun atau 0,41% terhadap PDB.

"Defisit APBN hingga akhir Agustus Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB. Masih dalam track sesuai dengan UU APBN 2024,” ujarnya.

Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain dari rencana awal defisit senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Sementara outlook atau perkiraan defisit pada akhir tahun akan lebih besar, yakni senilai Rp609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB.

Jika dilihat secara historis secara tahunan pada periode yang sama maka defisit kali ini menjadi yang terbesar sejak 2021.

Pada tahun lalu atau Agustus 2023, APBN masih mengalami surplus Rp147,22 triliun atau 0,7% terhadap PDB. Surplus terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp1.821,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi belanjanya yakni Rp1.674,67 triliun.

Tak jauh berbeda, pada Agustus 2022 APBN juga masih mengalami surplus Rp107,4 triliun per Agustus 2022 atau 0,58% terhadap PDB. Namun, pada Agustus 2021 APBN mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp383,2 triliun atau setara 2,32% dari PDB.

Penerimaan Negara Masih Loyo

Sementara itu, penerimaan negara mencapai Rp1.777 triliun selama Januari—Agustus 2024. Angka tersebut masih lebih rendah secara tahunan, terutama akibat penurunan setoran PPh Badan atau pajak perusahaan.

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan negara sebesar Rp1.777 triliun per Agustus setara dengan 63,4% dari target yang ditetapkan APBN 2024. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut turun 2,5%.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono merincikan, jika dibagi menurut jenisnya maka penerimaan pajak badan atau PPh Badan memang menjadi yang paling mengalami kontraksi atau penurunan paling besar pada Agustus 2024.

Per Agustus 2024, PPh Badan menyetor Rp212,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut berkurang 32,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"[Penurunan setoran] PPh Badan terutama akibat penurunan harga komoditas," jelas Thomas.

Di samping itu, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku jenis pajak utama lainnya terutama pajak-pajak yang berbasis pada transaksi pada tahun berjalan menunjukkan pertumbuhan positif.

Lebih lanjut, Thomas juga merincikan total penerimaan negara sebesar Rp1.777 triliun per Agustus 2024 berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun (60,16% dari target APBN), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp183,2 triliun (57,1% dari target APBN), serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp383,8 triliun (78% dari target APBN).

Biaya Pilkada Hingga Pembangunan IKN

Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi belanja negara tercatat senilai Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari alokasi pemerintah per akhir Agustus 2024.

Belanja pemerintah tersebut salah satunya digunakan untuk pembiayaan Pilkada 2024. Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran pilkada per 20 September 2024 telah mencapai Rp37,43 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan realisasi anggaran untuk pesta demokrasi di daerah pada November mendatang, hampir rampung atau mencakup 99,75% dari pagu yang senilai Rp37,52 triliun.

“Berarti kita sudah sangat siap mengikuti Pilkada dan anggaran daerah telah dialokasikan dan diadministrasikan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Tak hanya Pilkada, anggaran untuk pembangunan IKN juga kerap menjadi sorotan banyak pihak. Hingga Agustus 2024, pemerintah tercatat sudah menggelontorkan Rp18,9 triliun untuk pembangunan IKN.

Perinciannya, realiasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp16,2 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sementara untuk klaster non-infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun. Perinciannya seperti untuk promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi.

"Realisasi anggaran IKN tahun 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp44 triliun, berarti telah direalisasikan 43,1%," ujar Suahasil.

Dia menjelaskan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp27 triliun.

Pada tahun ini, direncanakan alokasi meningkat tajam menjadi Rp44 triliun. Meski belum terealisasi setengah, Suahasil meyakini penyerapan anggaran IKN akan melonjak pada akhir-akhir 2024.

"Ini kita memantau terus karena pekerjaan jalan terus, pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur. Nanti kalau pembangunan infrastrukturnya telah serah terima pekerjaan fisiknya selesai, serapan anggarannya akan meningkat dengan cepat kemungkinan jelang akhir tahun," jelasnya.

Sebagai informasi, jika mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023 serta pagu anggaran 2024 maka total anggaran IKN mencapai sekitar Rp76,5 triliun.

Pembiayaan Utang Rp347,6 Triliun

Kemenkeu sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp347,6 triliun dari APBN hingga akhir Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Jumlah tersebut berasal dari 'duit pinjaman' atau dari surat berharga negara (SBN).

"Pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Dia merincikan, realisasi berasal dua pembiayaan yaitu SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp37,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp198,7 triliun.

Suahasil mengaku, meski terjadi peningkatan peningkatan namun pemerintah tidak khawatir sebab terjadi diproyeksikan akan terjadi arus cas masuk ke pasar-pasar berkembang seperti Indonesia usai Fed Fund Rate turun 50 basis point pada bulan ini.

"Dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa mempertahankan, memperbaiki yield, serta biaya bunga kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia," katanya.

Dampak Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Sri Mulyani mengungkapkan tekanan capital outflow atau aliran keluar modal asing berangsur menurun dan berbalik menjadi inflow usai Fed Fun Rate (FFR) turun sebesar 50 basis poin (bps) pada pekan lalu.

Dia menyoroti tren aliran modal asing ini sudah mulai pulih di masa menjelang penurunan FFR pada Agustus lalu, baik di pasar saham maupun Surat Berharga Negara (SBN).

“Agustus inflow melonjak lebih tinggi lagi dan pada September sampai dengan tanggal 19 mengalami positif flow untuk SBN maupun dari sisi saham,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Bendahara Negara menjelaskan, secara tahun berjalan atau year to date (ytd), aliran modal masuk ke dalam SBN senilai Rp21,39 triliun. Sementara untuk pasar SBN pada September saja, masuk senilai Rp11,13 triliun.

Di pasar saham, inflow khusus September mencapai Rp27,87 triliun. Sedangkan secara tahun berjalan, inflow untuk capital market dari sisi saham mencapai Rp57,72 triliun.

Alhasil, derasnya aliran modal yang masuk berdampak pada nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan dari sebelumnya sempat menembus Rp16.000 per dolar AS, per 20 September 2024 di angka Rp15.287 per dolar AS.

Kendati demikian, Sri Mulyani menyatakan kondisi perekonomian Uni Eropa belum menunjukkan perkembangan yang positif. Kondisi perekonomian global juga semakin diperberat oleh keadaan China yang masih menghadapi sejumlah tantangan seperti pertumbuhan ekonomi yang masih 4,7% atau di bawah ekspektasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Reputasi mentereng mendiangCiputraatau Tjie Tjin Hoan di industri properti atau real estat sudah tidak diragukan lagi.

Pak Ci, begitu sering kali ia disapa, dikenal sebagai pengusaha terkemuka dan pelopor bisnis real estat Indonesia. Gelar begawan properti pun lekat kepadanya.