Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 21/2024 yang membuka kembali keran ekspor pasir laut menimbulkan tanda tanya besar, padahal pemerintah telah menghentikannya sejak 20 tahun silam.

Tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut bersama aturan teknisnya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 33/2023. Semenjak saat itu, muncul polemik di ruang publik.

Pemerintah berdalih bahwa kedua aturan ini untuk mengelola sedimentasi hasil laut. Namun, dalam PP maupun Permen KP-nya secara teranng benderang menyebutkan soal pasir laut. Artinya, frasa sedimentasi hasil laut hanyalah kamuflase. Terbukti, kini pemerintah akhirnya membolehkan ekspor pasir laut lewat Permendag No. 21/2024.

Kebijakan ekspor pasir laut melahirkan dua model perampasan laut (ocean grabbing) yaitu perampasan ruang laut (space ocean grabbing) dan perampasan sumber dayanya (resources grabbing) khususya pasir laut dan ikannya (Bennet et al 2015).

Pasir laut bakal dikuras dan diekspor ke negara tujuan utamanya yaitu Singapura. Negara ini membutuhkan pasokan pasir laut Indonesia untuk memperluas negaranya dan membangun infrastruktur raksasa Pelabuhan Tuas. Kebijakan ini bakal berdampak kompleks karena menambang pasir laut. Secara oseanografi aktivitas ini bakal mengubah pola arus, gelombang, dan perubahan morfologi dasar laut (Sofiani dkk 2012).

Imbasnya, sumber daya perikanan akan bermigrasi hingga mati secara alami akibat kerusakan habitat dan ekosistem penopangnya. Proses semacam ini dikenal sebagai fish grabbing terutama jenis ikan demersal dan ikan karang yang bernilai ekonomis penting (Stabler et al 2022). Mengapa? Nelayan yang hidupnya bergantung pada sumber daya perikanan bakal gigit jari karena fishing ground, spawning ground, dan nursery ground-nya hilang hingga ikannya mati secara alamiah.

Nelayan nantinya melaut makin jauh dan membutuhkan biaya operasional (bahan bakar) yang tinggi. Dampak lanjutannya, stok sumber daya ikan di perairan yang pasirnya dikuras bakal anjlok.

Fakta empiris, perairan kepulauan Riau yang dahulu pasirnya ditambang dan dijual ke Singapura, hingga kini stok sumber daya ikan dan ekosistemnya belum pulih sepenuhnya (Yulianti dkk 2024). Nelayan kepulauan Riau tetap saja kesulitan menangkap ikan akibat habitat dan ruang lautnya terdegradasi.

Berlakunya Permendag No. 21/2024 bakal memasifkan perampasan laut sekaligus ekstraktivisme di perairan Indonesia.

Jika dicermati secara ekonomi politik, Permendag No. 21/2024 sejatinya merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi biru (blue economy) yang digaungkan pemerintah saat ini. Pasalnya, kebijakan ini tidak terpisahkan dari regulasi payungnya yaitu UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dan turunannya yaitu PP No. 23/2023 dan Permen KP No. 33/2023. Artinya, kebijakan ini bukan mewujudkan tata kelola kelautan dan sumber dayanya secara adil dan berkelanjutan. Melainkan, melegalkan perampasan biru (blue grabbing) yang berujung pada ketidakadilan biru (blue injustice), ketidakadilan sosial ekonomi dan ketidakberlanjutan (unsustainability).

Mirisnya, negara bertindak sebagai pelaku utama dalam perampasan ruang dan sumberdaya kelautan. Korbannya, adalah masyarakat pesisir (nelayan tradisional, masyarakat adat) akibat kehilangan akses terhadap sumber daya dan degradasi ekosistem. Imbasnya mereka kehilangan sumber mata pencaharian. Bukankah situasi ini bakal memperparah kemiskinan ekstrem masyarakat pesisir sekaligus krisis ekologi di wilayahnya?

CABUT KEBIJAKAN

Kebijakan Permendag No. 21/2024 bukan solusi mengelola dan mengatasi sedimentasi laut. Pasalnya, secara oseanografi sedimentasi laut ada yang bersifat alamiah akibat bencana alam, misalnya letusan gurung berapi yang mengalirkan laharnya lewat daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke laut. Sedimentasi juga terjadi diakibat tindakan eksploitasi dan ekstraktivisme manusia (antroposentrisme) di daerah hulu sungai dan pesisir yang masuk ke perairan laut. Penyebabnya yaitu aktivitas pertambangan mineral, perkebunan skala besar hingga limbah buangan rumah tangga di perkotaan pesisir.

Menyelesaikan sedimentasi laut tidak cukup hanya mengeruk sedimennya di pesisir dan laut. Melainkan, menghentikan aktivitas di daerah hulunya yang memicu sedimentasi. Jika dicermati sedimentasi berbentuk pasir laut tak selamanya bersumber dari daratan yang mengalir lewat hulu sungai. Ia tergolong jenis pasir yang ditemukan di pantai maupun wilayah pesisir. Proses pembentukannya berlangsung secara alamiah lewat erosi dan pengikisan batuan oleh air laut. Makanya, ia memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan pasir biasa yakni butirannya lebih halus dan tajam. Mungkinkah Singapura mau membeli sedimen berbentuk lumpur untuk mereklamasi daratan dan pelabuhannya? Pastinya mustahil.

Singapura hanya mau mengimpor pasir laut berkualitas terbaik yang bersumber dari dasar laut hingga pulau kecil. Konsklusinya, jika negara ini hendak mengelola sumber daya alam lautnya secara adil dan berkelanjutan buat menyejahterakan rakyatnya, maka kebijakan Permendag No. 21/2024, beserta PP No. 23/2023 hingga Permen KP No 33/2023 mesti dicabut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 21/2024 yang membuka kembali keran ekspor pasir laut menimbulkan tanda tanya besar, padahal pemerintah telah menghentikannya sejak 20 tahun silam.

Tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut bersama aturan teknisnya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 33/2023. Semenjak saat itu, muncul polemik di ruang publik.

Pemerintah berdalih bahwa kedua aturan ini untuk mengelola sedimentasi hasil laut. Namun, dalam PP maupun Permen KP-nya secara teranng benderang menyebutkan soal pasir laut. Artinya, frasa sedimentasi hasil laut hanyalah kamuflase. Terbukti, kini pemerintah akhirnya membolehkan ekspor pasir laut lewat Permendag No. 21/2024.

Kebijakan ekspor pasir laut melahirkan dua model perampasan laut (ocean grabbing) yaitu perampasan ruang laut (space ocean grabbing) dan perampasan sumber dayanya (resources grabbing) khususya pasir laut dan ikannya (Bennet et al 2015).

Pasir laut bakal dikuras dan diekspor ke negara tujuan utamanya yaitu Singapura. Negara ini membutuhkan pasokan pasir laut Indonesia untuk memperluas negaranya dan membangun infrastruktur raksasa Pelabuhan Tuas. Kebijakan ini bakal berdampak kompleks karena menambang pasir laut. Secara oseanografi aktivitas ini bakal mengubah pola arus, gelombang, dan perubahan morfologi dasar laut (Sofiani dkk 2012).

Imbasnya, sumber daya perikanan akan bermigrasi hingga mati secara alami akibat kerusakan habitat dan ekosistem penopangnya. Proses semacam ini dikenal sebagai fish grabbing terutama jenis ikan demersal dan ikan karang yang bernilai ekonomis penting (Stabler et al 2022). Mengapa? Nelayan yang hidupnya bergantung pada sumber daya perikanan bakal gigit jari karena fishing ground, spawning ground, dan nursery ground-nya hilang hingga ikannya mati secara alamiah.

Nelayan nantinya melaut makin jauh dan membutuhkan biaya operasional (bahan bakar) yang tinggi. Dampak lanjutannya, stok sumber daya ikan di perairan yang pasirnya dikuras bakal anjlok.

Fakta empiris, perairan kepulauan Riau yang dahulu pasirnya ditambang dan dijual ke Singapura, hingga kini stok sumber daya ikan dan ekosistemnya belum pulih sepenuhnya (Yulianti dkk 2024). Nelayan kepulauan Riau tetap saja kesulitan menangkap ikan akibat habitat dan ruang lautnya terdegradasi.

Berlakunya Permendag No. 21/2024 bakal memasifkan perampasan laut sekaligus ekstraktivisme di perairan Indonesia.

Jika dicermati secara ekonomi politik, Permendag No. 21/2024 sejatinya merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi biru (blue economy) yang digaungkan pemerintah saat ini. Pasalnya, kebijakan ini tidak terpisahkan dari regulasi payungnya yaitu UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dan turunannya yaitu PP No. 23/2023 dan Permen KP No. 33/2023. Artinya, kebijakan ini bukan mewujudkan tata kelola kelautan dan sumber dayanya secara adil dan berkelanjutan. Melainkan, melegalkan perampasan biru (blue grabbing) yang berujung pada ketidakadilan biru (blue injustice), ketidakadilan sosial ekonomi dan ketidakberlanjutan (unsustainability).

Mirisnya, negara bertindak sebagai pelaku utama dalam perampasan ruang dan sumberdaya kelautan. Korbannya, adalah masyarakat pesisir (nelayan tradisional, masyarakat adat) akibat kehilangan akses terhadap sumber daya dan degradasi ekosistem. Imbasnya mereka kehilangan sumber mata pencaharian. Bukankah situasi ini bakal memperparah kemiskinan ekstrem masyarakat pesisir sekaligus krisis ekologi di wilayahnya?

CABUT KEBIJAKAN

Kebijakan Permendag No. 21/2024 bukan solusi mengelola dan mengatasi sedimentasi laut. Pasalnya, secara oseanografi sedimentasi laut ada yang bersifat alamiah akibat bencana alam, misalnya letusan gurung berapi yang mengalirkan laharnya lewat daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke laut. Sedimentasi juga terjadi diakibat tindakan eksploitasi dan ekstraktivisme manusia (antroposentrisme) di daerah hulu sungai dan pesisir yang masuk ke perairan laut. Penyebabnya yaitu aktivitas pertambangan mineral, perkebunan skala besar hingga limbah buangan rumah tangga di perkotaan pesisir.

Menyelesaikan sedimentasi laut tidak cukup hanya mengeruk sedimennya di pesisir dan laut. Melainkan, menghentikan aktivitas di daerah hulunya yang memicu sedimentasi. Jika dicermati sedimentasi berbentuk pasir laut tak selamanya bersumber dari daratan yang mengalir lewat hulu sungai. Ia tergolong jenis pasir yang ditemukan di pantai maupun wilayah pesisir. Proses pembentukannya berlangsung secara alamiah lewat erosi dan pengikisan batuan oleh air laut. Makanya, ia memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan pasir biasa yakni butirannya lebih halus dan tajam. Mungkinkah Singapura mau membeli sedimen berbentuk lumpur untuk mereklamasi daratan dan pelabuhannya? Pastinya mustahil.

Singapura hanya mau mengimpor pasir laut berkualitas terbaik yang bersumber dari dasar laut hingga pulau kecil. Konsklusinya, jika negara ini hendak mengelola sumber daya alam lautnya secara adil dan berkelanjutan buat menyejahterakan rakyatnya, maka kebijakan Permendag No. 21/2024, beserta PP No. 23/2023 hingga Permen KP No 33/2023 mesti dicabut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan produksi smelter kedua PT Freeport Indonesia (PTFI) pada hari ini, Senin (23/9/2024).

Berdasarkan undangan yang diterima Bisnis, Presiden Jokowi dijadwalkan hadir di smelter tembaga yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur itu sekitar pukul 15.30 WIB.

Adapun, smelter baru Freeport tersebut telah mulai beroperasi sejak akhir Juni 2024. Meski telah beroperasi, smelter Freeport tidak bisa langsung melakukan proses produksi lantaran butuh waktu untuk tungku pembakaran (furnace) dapat mencapai titik panas tertentu.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

VP Corporate Communications Freeport Indonesia Katri Krisnati menuturkan, peresmian produksi smelter Freeport ini merupakan bukti pemenuhan komitmen perusahaan terhadap izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 2018, serta bentuk dukungan kepada program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia.

"Dengan beroperasinya smelter PTFI di KEK Gresik, menjadikan PTFI sebagai perusahaan tambang terintegrasi dari hulu ke hilir," kata Katri kepada Bisnis, Sabtu (21/9/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa terdapat tiga smelter di Indonesia yang akan diresmikan oleh pemerintah dan bakal beroperasi pada pekan ini.

Orang nomor satu di Indonesia itu memerinci ketiga smelter yang bakal beroperasi bakal mendorong visi pemerintah dalam mencapai hilirisasi tembaga dan bauksit.

Adapun, tiga smelter itu adalah smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

"Minggu depan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp50—Rp60 triliun sudah beroperasi, yaitu Amman di Sumbawa, dan Freeport di Gresik," kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Selain dua smelter tersebut, Presiden juga berencana meresmikan smelter bauksit milik perusahaan patungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yakni Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Phase 1 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat

Bisnis.com, JAKARTA -- Ringgit Malaysia siap melanjutkan tren penguatan setelah mencatatkan kinerja kuartal terbaiknya sejak 1973.

Mata uang negara jiran itu telah menguat lebih dari 12% terhadap dolar AS sepanjang kuartal ini, menjadikannya mata uang pasar berkembang dengan performa terbaik.

Penguatan ringgit seiring kebijakan bank sentral yang menahan diri dari pemangkasan suku bunga juga ditopang fundamental ekonomi yang kuat diharapkan akan memperpanjang reli ini.

Para analis memperkirakan, faktor-faktor seperti perbaikan perdagangan, valuasi aset yang menarik, dan arus investasi asing akan terus mendukung penguatan ringgit. Pertumbuhan ekonomi yang solid dan potensi kenaikan harga konsumen jika pemerintah Malaysia menghapus sebagian subsidi bahan bakar dapat mendorong Bank Negara Malaysia (BNM) mempertahankan suku bunga hingga 2025. Hal ini terjadi meskipun bank sentral di negara lain mungkin mulai menurunkan biaya pinjaman.

"Surplus neraca berjalan Malaysia, kebijakan netral bank sentral, dan fundamental ekonomi yang stabil dapat memperkuat kenaikan ringgit lebih lanjut, terutama jika dolar AS melemah," ujar Jeff Ng, Kepala Strategi Makro Asia di Sumitomo Mitsui Banking Corp yang dilansir Bloomberg, Senin (23/9/2024).

Menurutnya, perbedaan imbal hasil antara AS dan Malaysia akan menyempit jika pasar memperkirakan lebih banyak penurunan suku bunga dari Federal Reserve.

Sejak April, ringgit menguat berkat lonjakan ekspor dan langkah bank sentral yang mendorong perusahaan Malaysia untuk memulangkan pendapatan dari luar negeri. Pada kuartal ini, reli ringgit semakin kuat seiring spekulasi investor tentang pelonggaran kebijakan moneter oleh The Fed.

Data Bloomberg menunjukkan, dana global telah menginvestasikan sekitar $2,5 miliar pada obligasi negara Malaysia sepanjang Juli dan Agustus, serta membeli $1,2 miliar ekuitas lokal sejak akhir Juni.

Menurut Chandresh Jain, ahli strategi di BNP Paribas, rotasi investasi ke Asia, setelah investor asing kelebihan bobot di mata uang Amerika Latin selama setahun terakhir, akan memberikan dorongan lebih lanjut bagi ringgit. “Aliran dana ini kemungkinan akan berlanjut untuk beberapa waktu,” ujarnya.

Pada penutupan perdagangan Jumat (20/9/2024) lalu, ringgit tercatat menguat 0,1% menjadi 4,2037 per dolar AS.

Namun, meski menunjukkan lonjakan kuat, indikator pasar mengisyaratkan potensi konsolidasi dalam waktu dekat. Pedagang akan memantau pengumuman anggaran Malaysia yang dijadwalkan bulan depan untuk melihat perkembangan reformasi subsidi dan defisit fiskal.

Wee Khoon Chong, ahli strategi di Bank of New York Mellon, menambahkan bahwa dalam jangka panjang, valuasi ringgit yang saat ini dianggap murah, berpotensi menarik bagi investor

Bisnis.com, JAKARTA -- Qualcomm, produsen chip ternama, dikabarkan tengah menjajaki peluang untuk mengakuisisi Intel, perusahaan teknologi raksasa yang saat ini sedang mengalami masalah keuangan.

Berdasarkan laporan Reuters pada Minggu (22/9/2024), meski pembicaraan akuisisi ini masih menghadapi berbagai rintangan, CEO Qualcomm, Cristiano Amon, secara langsung terlibat dalam negosiasi tersebut.

Setelah kabar merger ini beredar, saham Intel tercatat naik 3,3%, sementara saham Qualcomm justru turun 2,9%. Intel, yang telah berdiri selama lima dekade, mengalami penurunan nilai aset hingga 60% sejak awal 2024, memposisikannya sebagai target akuisisi potensial.

Jika akuisisi ini terwujud, langkah ini akan menjadi salah satu upaya pengambilalihan terbesar di sektor teknologi sejak Broadcom berusaha mengakuisisi Qualcomm senilai US$142 miliar pada tahun 2018. Qualcomm saat ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$188 miliar, sementara Intel bernilai US$122 miliar, termasuk utangnya. Namun, masih belum jelas bagaimana Qualcomm akan membiayai akuisisi tersebut, mengingat perusahaan hanya memiliki sekitar US$13 miliar dalam bentuk tunai.

Selain tantangan finansial, Qualcomm juga menghadapi masalah teknis. Intel memiliki bisnis manufaktur chip yang telah berkembang selama beberapa dekade dengan investasi ratusan miliar dolar dan ribuan teknisi. Sementara itu, Qualcomm tidak mengoperasikan pabrik chip sendiri, melainkan mengandalkan pihak ketiga seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) untuk memproduksi chip berdasarkan desain yang dikembangkan oleh Arm Holdings.

Rencana akuisisi ini juga diperkirakan akan menghadapi pengawasan ketat dari regulator antimonopoli di Amerika Serikat, China, dan Eropa. Qualcomm kemungkinan besar akan diminta menjual sebagian dari aset Intel untuk mendapatkan persetujuan dari regulator.

Selain potensi akuisisi penuh, Qualcomm juga dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membeli sebagian bisnis desain Intel, termasuk unit desain PC yang menjadi perhatian khusus. Para eksekutif Qualcomm saat ini tengah mempelajari portofolio bisnis Intel untuk menilai potensi investasi lebih lanjut.

Intel dilaporkan mengalami kerugian operasional yang signifikan dalam bisnis chipnya, dengan kerugian mencapai US$7 miliar (sekitar Rp111,3 triliun) pada tahun 2023, meningkat dari kerugian sebesar US$5,2 miliar (sekitar Rp82,6 triliun) pada tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank-bank komersial dan perusahaan besar milik para miliarder papan atas di Thailand, tengah berlomba untuk mendapatkan lisensi bank digital pertama di negara tersebut. Pendaftaran untuk lisensi ini telah ditutup pada Kamis (18/9/2024), dengan sejumlah bank dan perusahaan besar ikut serta dalam proses seleksi.

Dilansir dari Bloomberg, Senin (23/9/2024), SCB X Pcl, Bangkok Bank Pcl, Gulf Energy Development Pcl, Krung Thai Bank Pcl, dan Charoen Pokphand Group menjadi beberapa nama utama untuk mendapatkan lisensi bank digital yang diterbitkan oleh Bank of Thailand bersama Kementerian Keuangan.

Sea Ltd., raksasa e-commerce yang berbasis di Singapura, mengumumkan aliansi strategis dengan Bangkok Bank, BTS Group, Saha Group, dan Thailand Post untuk mendapatkan lisensi bank digital. Konsorsium ini akan memanfaatkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk menawarkan layanan keuangan digital yang inovatif, dengan fokus pada peningkatan akses layanan keuangan bagi segmen yang kurang terlayani, menurut juru bicara Sea Ltd.

WeLab Ltd., operator bank digital asal Hong Kong, bersama Lighthub, juga mengajukan permohonan secara bersama-sama. Mereka menargetkan pasar ritel, serta usaha kecil dan menengah (UKM), dengan memanfaatkan jaringan 46 juta pelanggan di Thailand.

Bank sentral Thailand akan mengumumkan pemenang tender lisensi pada paruh pertama tahun 2025, dan pemenang akan diberi waktu satu tahun untuk memulai operasi. Pembukaan lisensi ini dilakukan untuk meningkatkan persaingan di sektor perbankan Thailand, dengan tujuan mempermudah akses pinjaman bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional.

Langkah Thailand ini mengikuti negara-negara Asia lainnya yang telah lebih dulu mengizinkan operasional bank digital. "Industri perbankan Thailand mungkin tidak akan mengalami perubahan besar dengan hadirnya lisensi bank digital baru," kata Adisorn Mungparnchon, analis Phillip Securities (Thailand). "Namun, izin ini memungkinkan bank untuk berekspansi ke pelanggan baru yang belum terjangkau, yang melengkapi bisnis tradisional mereka."

Teknologi digital memungkinkan bank digital untuk menjangkau "pelanggan yang kurang terlayani", menurut Payong Srivanich, Presiden Krung Thai dan Asosiasi Bankir Thailand. Akses yang lebih mudah ke layanan keuangan akan memberi dampak positif pada ekonomi secara keseluruhan.

CP Group milik miliarder Dhanin Chearavanont, bersama Ant Group dari Tiongkok, telah menyatakan ketertarikannya sejak Maret lalu. Taipan Sarath Ratanavadi melalui Gulf Energy juga berencana menawarkan layanan perbankan digital tanpa cabang, bekerja sama dengan Krung Thai dan PTT Pcl.

SCB X, pada bulan Maret, membentuk konsorsium dengan Webank dari Tiongkok dan KakaoBank dari Korea Selatan, untuk turut bersaing dalam mendapatkan lisensi bank digital di Thailand.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank-bank komersial dan perusahaan besar milik para miliarder papan atas di Thailand, tengah berlomba untuk mendapatkan lisensi bank digital pertama di negara tersebut. Pendaftaran untuk lisensi ini telah ditutup pada Kamis (18/9/2024), dengan sejumlah bank dan perusahaan besar ikut serta dalam proses seleksi.

Dilansir dari Bloomberg, Senin (23/9/2024), SCB X Pcl, Bangkok Bank Pcl, Gulf Energy Development Pcl, Krung Thai Bank Pcl, dan Charoen Pokphand Group menjadi beberapa nama utama untuk mendapatkan lisensi bank digital yang diterbitkan oleh Bank of Thailand bersama Kementerian Keuangan.

Sea Ltd., raksasa e-commerce yang berbasis di Singapura, mengumumkan aliansi strategis dengan Bangkok Bank, BTS Group, Saha Group, dan Thailand Post untuk mendapatkan lisensi bank digital. Konsorsium ini akan memanfaatkan kekuatan masing-masing perusahaan untuk menawarkan layanan keuangan digital yang inovatif, dengan fokus pada peningkatan akses layanan keuangan bagi segmen yang kurang terlayani, menurut juru bicara Sea Ltd.

WeLab Ltd., operator bank digital asal Hong Kong, bersama Lighthub, juga mengajukan permohonan secara bersama-sama. Mereka menargetkan pasar ritel, serta usaha kecil dan menengah (UKM), dengan memanfaatkan jaringan 46 juta pelanggan di Thailand.

Bank sentral Thailand akan mengumumkan pemenang tender lisensi pada paruh pertama tahun 2025, dan pemenang akan diberi waktu satu tahun untuk memulai operasi. Pembukaan lisensi ini dilakukan untuk meningkatkan persaingan di sektor perbankan Thailand, dengan tujuan mempermudah akses pinjaman bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional.

Langkah Thailand ini mengikuti negara-negara Asia lainnya yang telah lebih dulu mengizinkan operasional bank digital. "Industri perbankan Thailand mungkin tidak akan mengalami perubahan besar dengan hadirnya lisensi bank digital baru," kata Adisorn Mungparnchon, analis Phillip Securities (Thailand). "Namun, izin ini memungkinkan bank untuk berekspansi ke pelanggan baru yang belum terjangkau, yang melengkapi bisnis tradisional mereka."

Teknologi digital memungkinkan bank digital untuk menjangkau "pelanggan yang kurang terlayani", menurut Payong Srivanich, Presiden Krung Thai dan Asosiasi Bankir Thailand. Akses yang lebih mudah ke layanan keuangan akan memberi dampak positif pada ekonomi secara keseluruhan.

CP Group milik miliarder Dhanin Chearavanont, bersama Ant Group dari Tiongkok, telah menyatakan ketertarikannya sejak Maret lalu. Taipan Sarath Ratanavadi melalui Gulf Energy juga berencana menawarkan layanan perbankan digital tanpa cabang, bekerja sama dengan Krung Thai dan PTT Pcl.

SCB X, pada bulan Maret, membentuk konsorsium dengan Webank dari Tiongkok dan KakaoBank dari Korea Selatan, untuk turut bersaing dalam mendapatkan lisensi bank digital di Thailand.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak di bawah ini cara mendapatkan QR CodePertamina untuk bisa membeli BBM Subsidi di SPBU.

Buat Anda pemilik kendaraan, Anda perlu menunjukkan QR Code ke petugas SPBU Pertamina sebelum membeli BBM Subsidi.

Hal tersebut lantaran pemerintah bakal melakukan pembatasan kriteria penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite yang rencananya akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pembatasan distribusi BBM subsidi itu masih dalam pembahasan dan masih menunggu Peraturan Menteri (Permen) terlebih dahulu.

“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jumat (30/8/2024).

Mengacu pada aturan ini, masyarakat perlu mendaftarkan dirinya dan kendaraannya di MyPertamina agar bisa terus mendapatkan dan bisa membeli BBM subsidi.

Nantinya, Anda akan mendapatkan QR Code yang bisa digunakan untuk tetap bisa menikmati BBM Subsidi.

Cara mendapatkan QR Code di MyPertamina:

1. Kunjungi laman subsiditepat.mypertamina.id

2. Siapkan dokumen yang dibutuhkan (Foto KTP, Foto STNK depan belakang, dan Foto Kendaraan tampak depan dan samping)

3. Klik “Daftar Akun Baru”

4. Baca seluruh syarat dan ketentuan lalu klik tombol “Daftar Sekarang”

5. Isi Form Pendaftaran (Lengkapi nama, NIK, nomor ponsel, hingga email aktif)

6. Periksa email yang didaftarkan sebelumnya lalu lakukan aktivasi

7. Login ke Subsidi tepat dan masukan NIK dan Kata Sandi yang telah dibuat sebelumnya

8. Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email Anda

9. Isi data diri dan domisili

10. Daftarkan kendaraan

11. Pilih jenis kendaraan dan cek data kendaraan

12. Unggah foto kendaraan

13. Tambah pegguna kendaraan dan masukkan data pengguna kendaraan lain jika kendaraan Anda digunakan lebih dari 1 orang

14. Cek hasil verifikasi (dapat dilakukan melalui email maupun situs resmi MyPertamina.id

15. Terakhir, unduh Kode QR

16. QR Code inilah yang harus Anda tunjukkan ke petugas ketika membeli BBM Subsidi di SPBU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Regulator perbankan Swiss, Finma, disebut sedang melakukan penyelidikan terhadap aktivitas Credit Suisse selama 15 bulan terakhir sebelum diakuisisi oleh UBS Group AG.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (23/9/2024), yang menyadur surat kabar mingguan Swiss, SonntagsZeitung menjelaskan penyelidikan dilakukan untuk menelusuri apa yang terjadi di dalam Credit Suisse sebelum akhirnya harus diselamatkan oleh UBS pada Maret 2023.

Menurut laporan tersebut, Finma mengeluarkan perintah setebal 36 halaman kepada Credit Suisse dan UBS pada September 2023 untuk memulai penyelidikan tersebut. Firma hukum Wenger Plattner telah ditunjuk untuk memimpin investigasi ini. Sejauh ini, belasan pejabat aktif maupun mantan pejabat dari kedua bank telah diselidiki.

Penyelamatan Credit Suisse oleh UBS dilakukan pada Maret 2023 setelah perundingan intensif antara kedua bank dan pemerintah Swiss untuk mencegah kebangkrutan. Investigasi parlemen Swiss juga tengah berjalan, dengan fokus pada kesalahan manajemen antara Credit Suisse dan otoritas Swiss.

Sementara itu, penyelidikan Finma lebih memusatkan perhatian pada dinamika internal bank, termasuk kapan tepatnya Credit Suisse mulai kehilangan kemampuannya untuk bertahan sebagai entitas independen.

Investigasi ini juga berupaya mengungkap permasalahan pelaporan keuangan tahunan Credit Suisse yang sebelumnya memicu perselisihan dengan regulator AS.

Brigitte Umbach-Spahn dari firma hukum Wenger Plattner ditunjuk sebagai kepala penyelidik, namun pihak UBS, Finma, maupun Kementerian Keuangan Swiss menolak berkomentar mengenai penyelidikan ini.

Hingga kini, Brigitte Umbach-Spahn belum memberikan tanggapan terkait konfirmasi yang dilakukan Bloomberg atas investigasi yang sedang berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan Indonesia bisa meniru cara China untuk dapat merealisasikan swasembada pangan.

Menurutnya, teknologi yang digunakan China dapat dipelajari lebih lanjut di dalam negeri.

"Di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan, kita bisa belajar dari teknologi dan kebijakan pertanian mereka (China), dan kita bisa mewujudkan swasembada pangan seperti Tiongkok," kata Sudaryono dilansir dari Antara, Senin (23/9/2024).

Untuk itu, dia menyampaikan bahwa pentingnya kerja sama strategis yang dilakukan antara Indonesia dan China dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Wamentan atau yang akrab disapa Mas Dar menyoroti pencapaian China yang berhasil memberikan ketahanan pangan bagi lebih dari 1 miliar penduduknya.

"Kerja sama dengan Tiongkok sangat penting bagi Indonesia. Mereka telah berhasil membangun sistem pertanian yang mampu menopang kebutuhan pangan penduduknya yang sangat besar," ujarnya.

Menurutnya, salah satu kunci sukses China dalam menjaga ketahanan pangan adalah penerapan teknologi modern, seperti penggunaan big data dalam pengelolaan sistem pertanian, serta dukungan penuh dari pemerintah terhadap sektor pertanian.

"Indonesia bisa memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian," terang Wamentan, yang merupakan putra dari seorang petani di Kabupaten Grobogan.

Menurutnya, kerja sama yang erat, tidak hanya akan meningkatkan hasil pertanian tetapi juga akan turut memperkuat posisi Indonesia di rantai pasokan pangan global.

Wamentan juga menegaskan bahwa kerja sama Indonesia dengan China tidak hanya sekadar transfer teknologi, tetapi juga kesempatan untuk berbagi pengetahuan dalam hal pengembangan varietas tanaman, manajemen sumber daya air, hingga kebijakan subsidi dan insentif bagi petani.

Dia mengatakan bahwa China adalah salah satu negara penting bagi Indonesia, baik dari sisi diplomasi, perdagangan, pertukaran pelajar, dan mutual benefit bagi kedua belah negara.

Pemerintah saat ini sedang mengembangkan berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman sukses di bidang ini, seperti China, dinilai sebagai langkah strategis untuk menjamin kecukupan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia.

Wamentan mengajak seluruh pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk bersama-sama mendukung upaya itu.

"Kita harus bekerja bersama, baik dengan negara sahabat maupun di dalam negeri, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan, dan kita pasti bisa mewujudkan swasembada pangan seperti yang dilakukan oleh China," kata Wamentan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Harga Mineral Logam dan Batu Bara Acuan pada September 2024. Harga acuan ini diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 231.K/MB.01/MEM.B/2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Agus Cahyono Adi mengatakan Harga Mineral Acuan (HMA) bulan ini merupakan dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam (HPM) periode yang sama.

"Sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri, Harga Batubara Acuan (HBA) bulan September 2024 juga digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batubara (HPB) bulan ini," kata Agus dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (22/9/2024).

Melalui Kepmen tersebut, HBA ditetapkan untuk komoditas batu bara 6.322 kcal/kg GAR dengan total moisture 12,26%, total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94 pada angka US$125,15/ton pada September 2024.

"Angka ini mengalami kenaikan dari HBA Agustus senilai US$115,29 per ton," imbuh Agus.

Lebih rinci, HBA ditetapkan untuk komoditas batu bara I dalam kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR dengan total Moisture 21,32%, total Sulphur 0,75%, dan Ash 6,04%.

"HBA I ditetapkan di level USD85,01 per ton," imbuhnya.

Di sisi lain, harga acuan untuk komoditas batu bara II dalam kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR dengan total Moisture 35,73%, total Sulphur 0,23% dan Ash 3,90% ditetapkan pada besaran US$53,26 per ton.

Sementara itu, harga acuan untuk batu bara III dalam kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR dengan total Moisture 44,30%, total Sulphur 0,24% dan Ash 3,88%, pada angka US$35,89 per ton.

Tak hanya itu, Menteri ESDM juga menetapkan HMA berbagai komoditas mineral sebagai patokan Agustus 2024. HMA Nikel dipatok US$15.908,10/dmt, kemudian Kobalt US$26.031,90/dmt dan Timbal US$1.993,69/dmt.

Berikut Harga Mineral Acuan untuk komoditas mineral logam lainnya sebagai berikut:

• Seng: US$2.631,62/dmt

• Alumunium: US$2.244,10/dmt

• Tembaga: US$8.903,07/dmt

• Emas sebagai mineral ikutan: US$2.425,49/troy ounce

• Perak sebagai mineral ikutan: US$28,10/troy ounce

• Ingot Timah Pb 300: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan

• Ingot Timah Pb 200: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan

• Ingot Timah Pb 100: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan

• Ingot Timah Pb 050: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan

• Ingot Timah 4NINE: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan

• Logam Emas: LBMA Gold PM Fix pada hari penjualan

• Logam Perak: LBMA Silver Fix pada hari penjualan

• Mangan: US$4,14/dmt

• Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit: US$1,45/dmt

• Bijih Krom: US$6,37/dmt

• Konsentrat Ilmenit: US$7,39/dmt

• Konsentrat Titanium: US$11,79/dmt.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mencatat sebanyak 74.518 kendaraan telah melintas di Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulonprogo segmen Kartasura–Klaten selama dioperasikan tanpa tarif.

Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah, menuturkan bahwa angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari tiga Gerbang Tol (GT) yaitu GT Banyudono, GT Polanharjo dan GT Klaten pada gerbang keluar (exit gate) maupun gerbang masuk (entrance gate).

“Sejak segmen Kartasura - Klaten ini diresmikan dan dioperasikan, antusiasme masyarakat yang memanfaatkan jalan tol ini terlihat begitu tinggi, tercatat 74.518 kendaraan melintas pada segmen jalan tol tersebut,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (22/9/2024).

Adapun perinciannya, jumlah kendaraan pada gerbang keluar (exit gate) total sebanyak 38.938 kendaraan dan total 35.580 kendaraan pada gerbang masuk (entrance gate) ketiga gerbang tol Jalan Tol Jogja-Solo segmen Kartasura - Klaten.

Sementara itu, jumlah total kendaraan pada gerbang keluar GT Banyudono tercatat 12.260 kendaraan, GT Polanharjo 11.263 kendaraan dan GT Klaten 11.724 kendaraan.

Adapun, untuk jumlah total kendaraan pada gerbang masuk tercatat pada GT Banyudono sebanyak 14.527 kendaraan, GT Polanharjo 5.619 kendaraan dan GT Klaten sebanyak 18.792 kendaraan.

Rudy menegaskan, hingga saat ini ruas Kartasura – Klaten masih beroperasi tanpaa tarif sebagai bentuk sosialisasi kepada pengguna jalan tol. Sayangnya, dia belum merinci kapan ruas tersebut bakal mulai bertarif.

"Dengan dikenakan tarif nol rupiah, pengguna jalan tetap harus menyiapkan kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup untuk tapping sebelum memasuki dan keluar gerbang tol", lanjut Rudy.

Asal tahu saja, Tol Yogyakarta - Solo memiliki total panjang 96,57 Km dengan masa konsesi selama 40 tahun. Jalan tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia.

Proyek ini juga dibangun untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa (logistik), pengembangan industri dan pariwisata serta meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa.