Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasamarga Transjawa Tol melakukan pekerjaan rekonstruksi jembatan dan jalan di ruas Tol Jakarta—Cikampek mulai hari ini.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Amri Sanusi menjelaskan bahwa pekerjaan rekonstruksi jembatan dan jalan berlangsung mulai hari ini, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, Jasamarga melakukan rekonstruksi jembatan dan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus upaya pemenuhan standar pelayanan minimal.

Amri menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan prosedur mitigasi, di antaranya pengalihan arus lalu lintas terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, hingga persiapan skema lawan arah apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Dynamic Message Sign di kedua arah Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek guna memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan.

"Kami berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya dan PT Jasamarga Tollroad Operator dalam hal pengaturan lalu lintas," ujar Amri pada Senin (16/9/2024), dilansir dari Antara.

Pekerjaan rekonstruksi itu akan berlangsung selama lima hari.

Pengendara perlu berhati-hati dan menaati rambu-rambu, terutama saat melewati lokasi pekerjaan.

Berikut jadwal pekerjaan rekonstruksi di Tol Jakarta-Cikampek:

Rekonstruksi Jembatan

• Di titik kilometer 62+720 arah Cikampek pada lajur 4 dan bahu
• Mulai Selasa (17/9/2024) pukul 07.00 WIB sampai Jumat (20/9/2024) pukul 14.00 WIB
  

Rekonstruksi Jalan

• Di titik kilometer 28+169 hingga kilometer 28+060 arah Jakarta pada lajur 1 dan 2
• Mulai Selasa (17/9/2024) pukul 08.00 WIB sampai Sabtu (21/9/2024) pukul 13.00 WIB

PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud sekaligus mengimbau pengguna mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, serta mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

Pengguna jalan juga dapat mengakses informasi seputar lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.3 untuk pengguna iOS dan Android.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mengusulkan isu peningkatan keselamatan, fasilitasi pergerakan, dan kesetaraan gender dalam konferensi penerbangan sipil yang berlangsung di Inia.

Dilansir dari Antara, Konferensi Setingkat Menteri di Asia Pasifik untuk Penerbangan Sipil (The Second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation) berlangsung pada 10—13 September 2024 di India. Setelah gelaran usai, dikonfirmasi bahwa akan terdapat tindak lanjut dari berbagai usulan, termasuk dari pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M. Kristi Endah Murni menjelaskan bahwa negara-negara dalam konferensi itu akan menindaklanjuti berbagai usulan dengan melakukan pengawasan melalui pertemuan teknis, serta kerja sama antara regulator dan operator.

Terkait peningkatan keselamatan (Global Aviation Safety Plan/GASP), Indonesia mengusulkan agar kawasan Asia Pasifik meningkatkan target-target sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta selaras dengan kebutuhan, ekspektasi negara anggota, dan industri penerbangan.

Lalu, untuk fasilitasi terkait pergerakan orang, barang, kru, dan pesawat pada bandara internasional, dilakukan menggunakan pengembangan teknologi pada saat pemeriksaan dokumen perjalanan, serta monitoring intensif terhadap penggunaan teknologi tersebut.

Usul kesetaraan gender muncul karena karena Indonesia melihat adanya peran penting perempuan dalam industri penerbangan. Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 587 inspektur dan teknisi perempuan, serta 595 air traffic controller, 416 pilot, dan 173 aeronautical communication officer perempuan.

Lebih lanjut, Kristi mengatakan implementasi dari konferensi tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi yang intensif dan bimbingan teknis mengenai mekanisme audit, termasuk sistem penilaian kepada masing-masing negara yang dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Selanjutnya, menerapkan penurunan emisi karbon dengan melakukan langkah kolaborasi antar negara Asia Pasifik khususnya untuk penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan sumber energi yang ramah lingkungan.

"Mewakili Indonesia, kami mengapresiasi Pemerintah India selaku tuan rumah yang telah menyelenggarakan The Second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation 2024 telah berjalan lancar dan menghasilkan komitmen para Menteri Asia Pasifik di bidang penerbangan," ujar Kristi pada Senin (17/9/2024), dilansir dari Antara.

Bisnis.com, JAKARTA — Bahana Sekuritas menuturkan bahwa pelemahan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan China yang terjadi secara bersamaan memerlukan respons kebijakan dari Bank Indonesia (BI).

Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menuturkan bahwa langkah tersebut diperlukan lantaran Indonesia tidak kebal terhadap dampak negatif dari perlambatan dua ekonomi terbesar di dunia tersebut.

"Indonesia tidak kebal terhadap dampak negatif, dengan PMI manufakturnya yang telah turun di bawah 50 selama dua bulan berturut-turut karena memburuknya permintaan eksternal," jelas Satria dalam pernyataan resminya, Senin (16/9/2024).

Adapun, Satria menuturkan bahwa reli terkini di pasar obligasi AS dan China adalah reaksi terhadap perlambatan global yang tengah berlangsung.

"Sejak pertemuan suku bunga BI bulan lalu, imbal hasil obligasi AS2y yang sensitif terhadap kebijakan telah turun dari 4,0% menjadi 3,5% sekarang, yang secara efektif setara dengan pelonggaran tambahan sebesar 50 bps dari AS," tuturnya.

Sebagai catatan, mengutipReuters,Institute for Supply Management (ISM) menuturkan bahwa PMI AS mengalami kenaikan pada Agustus 2024, menjadi 47,2 dari 46,8 pada Juli 2024, angka terendah sejak November 2023.

Adapun, angka PMI di bawah 50 mengindikasikan kontraksi di sektor manufaktur, yang menyumbang 10,3% dari perekonomian Negeri Paman Sam.

Untuk manufaktur China, Biro Statistik Nasional melaporkan penurunan menjadi 49,1 dari 49,4 pada Juli 2024. Angka ini merupakan penurunan keenam berturut-turut dan bulan keempat di bawah angka 50.

Dilaporkan bahwa setelah kuartal II/2024 yang 'suram', China semakin kehilangan momentumnya pada Juli 2024.Hal ini mendorong pembuat kebijakan untuk mengisyaratkan perubahan dari strategi 'tradisional' yang biasanya berfokus pada proyek infrastruktur, menuju stimulus baru yang ditargetkan pada rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) akan menggelar kongres nasional untuk memilih ketua baru hingga menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian. Terdapat lima isu atau tantangan yang menjadi perhatian saat ini.

Kongres ISEI akan berlangsung di Solo pada Kamis—Jumat, 19—20 September 2024. Ketua Pelaksana Kongres XXII ISEI 2024 Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama penyelenggaraan kegiatan itu.

Pertama, meminta pertanggungjawaban kepengurusan Pengurus Pusat (PP) ISEI periode 2021—2024 serta pemilihan Ketua Umum PP ISEI periode 2024—2027.

Kedua, meningkatkan silaturahmi antar anggota dan pengurus ISEI di seluruh Nusantara, serta memperkuat basis pengelolaan organisasi yang didukung oleh penguatan sinergi antar pengampu kebijakan di pusat dan daerah. Ketiga, meningkatkan peran aktif ISEI dalam mendorong kapabilitas akademis dan riset di perguruan-perguruan tinggi.

Keempat, mendorong peran serta ISEI di dalam perumusan-perumusan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi di tingkat nasional maupun global, terutama dalam rangka menghadapi tantangan geofragmentasi, serta siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan rentan.

"Hasil perumusan kebijakan ekonomi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah dan stakeholders, sebagai masukan perspektif/pemikiran ISEI," ujar Anggito, dikutip dari keterangan resmi pada Senin (16/9/2024).

Terdapat lima kompleksitas tantangan atau isu yang menjadi perhatian ISEI ke depannya. Pertama, perubahan siklus ekonomi dan keuangan yang semakin cepat dan berisiko menimbulkan kerentanan. Kedua, pergeseran pola sumber pertumbuhan ekonomi dunia dari Eropa dan Amerika Serikat (AS) ke China, Indonesia, dan India.

Ketiga, perubahan demografi yang semakin menua di negara maju (aging population) dan milenial di Indonesia. Keempat, digitalisasi yang turut berperan menahan dampak pandemi. Kelima, inklusi dan ekonomi hijau yang perlu direspons dengan baik.

"Kompleksitas tantangan tersebut membuat kita membutuhkan sosok pimpinan di ISEI yang mampu melakukan transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Siapa sosok tersebut? Itu tugas ketua-ketua cabang ISEI di seluruh Indonesia untuk mencarinya di Kongres," ujar Anggito.

Menurut Anggito, Kongres ISEI XXII di Surakarta, Jawa Tengah dijadwalkan untuk dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dijadwalkan pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk memberikan sambutan, juga seminar yang akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, hingga Guru Besar FISIP Universitas Indonesia Eko Prasojo.

Kongres ISEI XXII mengangkat tema "Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut berdasarkan pada kompleksitas tantangan yang perlu diantisipasi dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi current account deficit (CAD) alias defisit neraca perdagangan Indonesia akan semakin lebar pada tahun ini dibandingkan pada tahun lalu.

Josua menjelaskan, proyeksi tersebut berdasarkan sejumlah faktor seperti terjadinya normalisasi harga komoditas secara bertahap dan potensi dampak pelemahan permintaan global.

"Kami memperkirakan CAD akan melebar secara moderat, dari -0,16% dari PDB [produk domestik bruto] pada tahun 2023 menjadi -0,79% dari PDB pada tahun 2024," ujar Josua saat dihubungi pada Senin (16/9/2024).

Kendati demikian, dia berharap kebijakan hilirisasi pemerintah bisa mengurangi ketergantungan transaksi berjalan kepada harga komoditas. Dengan demikian, sambungnya, defisit transaksi berjalan bisa dibatasi.

Selain itu, Josua juga menekankan potensi penurunan suku bunga kebijakan global dalam waktu dekat juga berpotensi membatasi penurunan harga komoditas lebih lanjut.

"Di tengah ekspektasi pelemahan dollar AS [Amerika Serikat] yang dipengaruhi oleh pemangkasan suku bunga The Fed," ujarnya.

Sebagai informasi, data terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai US$3 miliar atau -0,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II/2024.

Nilai tersebut tercatat mengalami kenaikan US$0,6 miliar dibandingkan dengan defisit transaksi berjalan pada kuartal I/2024 yang defisitnya mencapai US$2,4 miliar (-0,7% dari PDB).

Kepala Departemen Komunikasi sekaligus Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan defisit yang melebar tersebut sejalan dengan surplus neraca perdagangan barang meningkat.

"Dikontribusikan oleh defisit neraca perdagangan migas yang menurun dan surplus neraca perdagangan nonmigas yang relatif stabil," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/8/2024).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik dijadwalkan akan mengumumkan perkembangan neraca perdagangan Indonesia selama Agustus 2024 pada Selasa (17/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya mempercepat optimalisasi komoditas minyak dan gas bumi Indonesia yang diyakini masih besar potensinya. Untuk mewujudkannya di era transisi energi, dasar hukum penguatan sektor migas melalui revisi UU Migas terus digodok.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Benny Lubiantara, mengatakan dasar hukum baru tersebut menjadi strategi utama mengubah perspektif industri migas nasional pada masa mendatang.

Utamanya, menyangkut pengembangan industri yang diiringi tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi. Namun masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.

"Urusannya nonteknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ujar Benny dalam keterangan resminya, dikutip Senin (16/9/2024).

Benny juga memastikan pihaknya melakukan transformasi untuk pengembangan migas sembari menunggu revisi UU tersebut. Salah satu yang dilakukan misalnya persetujuan Plan of Development (POD) lapangan pertama Geng North yang melalui jalur 'fast track'.

Di sisi lain, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ariana Soemanto mengatakan pihaknya tak tinggal diam menunggu revisi UU migas namun paralel terus menyiapkan kebijakan yang menarik investasi.

Pemerintah disebut terus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dengan tetap menjaga kepentingan Negara.

Misalnya, dalam tiga tahun terakhir, bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 50% sementara sebelumnya, hanya sekitar 15-30%. Selain itu, insentif hulu migas dapat diberikan sesuai Kepmen ESDM 199/2021.

"Jadi sambil berjalannya revisi UU Migas, kita tidak diam dan terus lakukan perbaikan iklim investasi. IRR dan profitability index kontraktor migas diperhatikan, antara lain penyesuaian bagi hasil (split) kontraktor, FTP, investment credit dan lainnya, ruang itu dibuka," tuturnya.

Lebih lanjut, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, Chalid Said Salim menilai salah satu kebijakan adaptif yang bisa dilakukan pemerintah ke depan adalah mendukung percepatan pelaksanaan pengurasan minyak lanjutan atau Enhanced Oil Recovery (EOR).

Menurut dia implementasi EOR dibutuhkan dukungan yang tidak kalah besar seperti yang diberikan pemerintah kepada pengembangan Migas Non Konvensional (MNK).

Seperti diketahui, pemerintah sudah menerbitkan beleid terbaru yang memberikan keistimewaan bagi pelaku usaha yang mengembangkan MNK dengan bagi hasil bagian kontraktor bisa mencapai 95%.

"MNK sudah diberikan tapi menurut saya EOR harusnya didahulukan, impactnya akan terasa 3-5 tahun ke depan. Kami ini ingin kepastian. Khusus di Minas itu bisa sangat signifikan di situ," ungkap Chalid.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen menilai wacana penetapan aturan kemasan polos tanpa merek bisa memicu maraknya peredaran rokok ilegal.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan mengatakan pelaku industri menolak aturan standardisasi kemasan berupa kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari PP No. 28/2024 tentang Kesehatan.

Aturan ini, lanjutnya, menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik serta melarang pencantuman logo atau desain kemasan produk. Para pelaku industri memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak yang tidak diharapkan, salah satunya adalah peningkatan peredaran rokok ilegal.

"Penerapan kemasan polos akan memicu maraknya peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali, sehingga konsumen beralih ke produk ilegal yang memiliki harga jauh lebih terjangkau," kata Henry dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Menurutnya, kemasan polos akan mempengaruhi seluruh pelaku industri tembakau, hingga dampak dari persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budiman menuturkan aturan tersebut tidak masuk akal dan tidak seharusnya ada di dalam aturan. Kebijakan ini justru akan membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal yang lebih sulit dikendalikan.

"Adanya kemasan polos sama saja membiarkan konsumen jadi buta, yang akhirnya malah akan menguntungkan produk ilegal," kata Budiman.

Sebelumnya, RPMK tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik sedang dibahas oleh Kementerian Kesehatan sebagai aturan turunan PP Kesehatan. Banyak pihak berharap agar proses perumusan aturan ini melibatkan para pelaku industri yang menyatakan tidak dilibatkan dalam proses sebelumnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, mengatakan banyaknya penolakan terhadap PP 28/2024 dan RPMK terjadi akibat minimnya partisipasi publik dan Kementerian lain dalam proses penyusunan aturan tersebut.

“Aturan ini dinilai dapat menurunkan omzet para pedagang kecil hingga peritel dan koperasi secara signifikan, serta dapat memutus mata pencaharian para pedagang” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini batu bara dan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) akan menjadi komoditas yang menopang surplus perdagangan pada Agustus 2024.

Josua memproyeksikan surplus perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 meningkat menjadi US$2,29 miliar. Angka tersebut naik cukup drastis dibandingkan surplus Juli 2024 yang sebesar US$472 juta.

"Peningkatan surplus perdagangan dipengaruhi oleh kinerja ekspor bulanan yang meningkat dan diikuti oleh pelemahan kinerja impor. Kinerja ekspor pada Agustus 2024 diperkirakan tumbuh 3,08% mtm [month-to-month], yang didorong oleh peningkatan harga komoditas, terutama batu bara dan CPO," jelas Josua kepada Bisnis, Senin (16/9/2024).

Dia merincikan, kenaikan tersebut karena China mencatatkan total impor batu bara naik 3% pada Agustus. Selain itu, harga CPO dalam dolar Amerika Serikat meningkat pada Agustus, yang didukung oleh penguatan mata uang ringgit Malaysia.

Lebih lanjut, secara tahunan kinerja ekspor diperkirakan tumbuh sebesar 4,20%. Kendati demikian, Josua menjelaskan angka tersebut cenderung melambat dibandingkan kinerja ekspor pada Juli 2024 sebesar 6,46% (year-on-year/yoy).

"Yang mencerminkan normalisasi harga komoditas yang sedang berlangsung dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global," katanya.

Lalu, Josua melihat impor akan mengalami kontraksi sebesar -5,07% (mtm) pada Agustus 2024. Sementara secara tahunan, aktivitas impor diperkirakan akan meningkat 9,30%, melambat dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 11,07% (yoy).

"Kontraksi bulanan terutama disebabkan oleh kinerja yang lebih lemah di sektor manufaktur. Sementara itu, moderasi pertumbuhan tahunan sejalan dengan tren pelemahan aktivitas ekonomi global," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mempunyai pendapat sedikit berbeda. Meski meyakini neraca perdagangan Indonesia akan tetap surplus pada Agustus 2024, tetapi angkanya akan lebih rendah.

Faisal menjelaskan ekspor akan melemah karena kinerja manufaktur semakin anjlok dan perekonomian mitra perdagangan utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan China juga belum membaik.

Di sisi lain, sambungnya, kinerja impor diyakini juga akan jauh semakin melemah. Apalagi, Purchasing Managers' Index (PMI) alias indeks manufaktur pembelian masih di bawah 50.

"Walaupun ekspor melemah, tapi impor juga mengalami pelemahan makanya relatif masih ada surplus, tapi surplusnya relatif tipis dan ini tidak sehat ya karena tidak merefleksikan kinerja ekonomi yang bagus. Sebaliknya, merefleksikan kinerja ekonomi yang negatif atau yang melemah," ungkap Faisal kepada Bisnis, Senin (16/9/2024).

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik dijadwalkan akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 pada Selasa (17/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pergantian pemerintahan sepertinya menjadi tantangan bagi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Anggaran Kementerian Investasi pada tahun depan turun drastis hingga muncul wacana evaluasi kelembagaan.

Dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan jajaran Kementerian Investasi/BKPM pekan lalu, disetujui anggaran untuk lembaga yang dipimpin oleh Rosan Roeslani itu sebesar Rp681,88 miliar pada 2025. Angka tersebut turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 (Rp1,22 triliun).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia masih berharap parlemen masih bisa memperjuangkan agar anggaran kementerian yang dipimpinnya bisa ditingkatkan pada tahun depan.

Dari usulan pagu anggaran Rp681,88 miliar, dia meminta tambahan senilai Rp889,32 miliar sehingga total menjadi Rp1,57 triliun.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu mengingatkan, investasi merupakan ujung tombak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Apalagi, sambungnya, presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Menurutnya, salah satu kontribusi investasi adalah penciptaan lapangan kerja. Namun, Rosan meyakini penciptaan lapangan kerja ke depan akan semakin sulit apabila anggaran Kementerian Investasi berkurang signifikan.

"Penyerapan tenaga kerja yang bisa terdampak sedangkan itu adalah salah satu PR kita yang utama, bagaimana kita menciptakan tenaga kerja, dan investasi kembali lagi merupakan jembatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, yang berkualitas, dan berkesinambungan," katanya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Oleh sebab itu, Rosan merasa Kementerian Investasi akan punya tantangan besar ke depannya. Pihaknya akan meninjau ulang kembali target-target yang ada berdasarkan skala prioritas.

Evaluasi Kelembagaan

Tak hanya itu, saat ini pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kementerian Investasi/BKPM. Tahapan awal penyusunan RPerpres tersebut dimulai dalam rapat antara Kementerian Investasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta Selatan pada Jumat (13/9/2024).

"Rapat tersebut membahas evaluasi kelembagaan instansi pemerintah pada Kementerian Investasi/BKPM. Evaluasi ini sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden [RPerpres] tentang Kementerian Investasi/BKPM," tulis Kemenpan-RB dalam situsnya, Jumat (13/9/2024).

Saat dikonfirmasi, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menyatakan belum bisa menjelaskan secara detail isi-isi dalam RPerpres tersebut.

Riyatno mengaku harus melaporkan hasil rapat terlebih dahulu serta berdiskusi lebih lanjut dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Wakil Menteri Investasi Yuliot.

"Kan belum final juga. Jadi, belum bisa memberikan apa sih, ada perubahan atau enggak, karena saya harus lapor Pak Wamen dan Pak Menteri dulu dan nanti arahan beliau bagaimana," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (15/9/2025).

Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa RPerpres tersebut dirancang untuk menggantikan Perpres No. 63/2021 tentang Kementerian Investasi/BKPM. Riyatno mengungkapkan rapat awal dengan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu tersebut masih sekadar diskusi awal.

Menurutnya, pihak Kemenpan-RB menanyakan soal perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penataan kelembagaan agar sesuai dengan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto lima tahun ke depan.

"Apakah nanti disesuaikan dengan Asta Cita [prioritas pembangunan Prabowo], apakah ada rencana usulan perubahan. Tapi kan waktu diundang kita belum siap mau berubah juga kan, jadi saya laporin dulu," tutup Riyanto.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 6B dan akses Tol IKN 6C rampung pada Juni 2025 mendatang.

Adapun, Tol IKN seksi 6B merupakan Outer Ring Road - Sp. ITCHI, dan Akses Tol IKN Seksi 6C Sp. ITCHI - Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan dan membeberkan progres pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 6B dan Akses Tol IKN 6C tersebut. Dia meminta percepatan pelaksanaan pembangunan jalan tol agar dapat segera dimanfaatkan.

"Sudah bagus dan rapi. Target selesai Juni 2025," kata Basuki dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2024).

Peninjauan tersebut juga dilakukan oleh Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga. Danis mengimbau agar Jalan Tol IKN Seksi 6B - 6C juga dilakukan penghijauan untuk pengendalian erosi lahan.

"Pada Jalan Tol IKN Seksi 3A-3B, metode yang sukses dilakukan yaitu taplok, ada tanaman dan media tumbuhnya, plus pupuk. Untuk jenis tanamannya sendiri yang lebih baik adalah bunga Fidelia, karena selain memang lebih baik secara visual, pertumbuhannya rapat dan tidak membelit sekitarnya," ujar Danis.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 1, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Andre Sirait menyampaikan bahwa Jalan Tol Seksi 6B dibangun dengan panjang 5,7 km, sementara Akses Tol Seksi 6C sepanjang 5,6 km.

"Saat ini progress fisik untuk Seksi 6B adalah 41% dengan kontraktor pelaksana Brantas Abipraya - Bumi Karsa - CPA KSO. Sementara, untuk progress Seksi 6C adalah 77,35% dengan kontraktor pelaksananya PP - Waskita - YPP KSO," jelas Andre.

Adapun, untuk Seksi 6B, pekerjaan struktur telah selesai dan dalam proses cut and fill. Sedangkan, Seksi 6C pekerjaan strukturnya telah mencapai 58,32%, dan untuk lahannya sudah 38,77%.

Lingkup pekerjaan pada pembangunan Jalan Tol Seksi 6B dilengkapi dengan 1 jembatan sepanjang 370 meter, overpass sepanjang 82 meter di 2 lokasi, slab on pile di 2 lokasi, dan box culvert di 24 lokasi.

Pada Jalan Tol Seksi 6C, dibuka jalan baru di area KIPP lengkap dengan perkuatan lereng, pembangunan box culvert, box Multi Utility Tunnel (MUT), secant pile, DPT dan Jembatan Pelengkung.

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Ikan Alligator Gar mencuat beberapa waktu lalu usai seorang kakek asal Malang, Jawa Timur dinyatakan bersalah dan divonis penjara lantaran memelihara ikan jenis ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan larangan untuk tidak memelihara maupun memperjualbelikan Ikan Alligator Gar bukan tanpa alasan.

Pasalnya, ikan tersebut masuk dalam kategori ikan yang membahayakan dan/atau merugikan yang berpotensi membahayakan populasi ikan lain serta merusak ekosistem jika dilepas di perairan Indonesia.

“Alligator Gar bukan ikan yang berasal dari Indonesia. Apabila ikan ini lepas ke perairan umum, bisa mengancam penurunan populasi ikan lainnya dan akan merusak ekosistem perairan tersebut,” jelas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2024).

Larangan memelihara ataupun memperjualbelikan Ikan Alligator Gar sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2020.

Aturan ini mengatur tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut Pung, sapaan akrabnya, menuturkan, sudah banyak kasus ekosistem perairan yang rusak akibat keberadaan ikan berbahaya maupun merugikan tersebut.

Misalnya, populasi ikan Red Devil di Waduk Sermo, DI Yogyakarta telah mengancam keberadaan ikan endemik pada waduk tersebut seperti ikan nila, wader, nilem, dan tawes. Kemudian pada sungai-sungai di Palembang, populasi ikan belida turut terancam punah akibat keberadaan ikan sapu-sapu.

Belum lagi ekosistem Danau Toba. Pung menyebut, ekosistem danau terbesar di Indonesia itu juga telah rusak akibat invasi ikan red devil, sehingga ikan batak, ikan mas, ikan jurung, mujair, pora-pora, dan tiri-tiri kini langka ditemukan di perairan tersebut.

Adapun dalam dua tahun terakhir, KKP bersama pemerintah daerah telah melakukan 18 kali penindakan terhadap ikan berbahaya dan/atau merugikan yang ditemukan di beberapa lokasi seperti di DI Yogyakarta, Jakarta, Blitar, dan Pontianak.

Dari penindakan tersebut, sebanyak 186 ikan berbahaya dan/atau merugikan yang terdiri dari Arapaima, Alligator Gar, dan Piranha telah dimusnahkan dalam operasi pengawasan tersebut.

Pemerintah juga melakukan upaya preventif melalui edukasi kepada pelaku usaha pembudidaya ikan, penghobi ikan hias, pedagang ikan hias, serta Pokmaswas mengenai larangan memelihara dan/atau melepasliarkan ikan berbahaya dan/atau merugikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021 – 2026 Arsjad Rasjid menjabarkan status Menara Kadin yang diaambil alih oleh oknum tak dikenal.

Dia mengatakan sejak Minggu (15/9/2024) kemarin, Kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.

Sejak menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah mengecek status dari kantor di Menara Kadin yang menempati lantai 24 dan 29 tersebut merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.

"Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin dan investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, di lantai 24 dan 29," kata Arsjad dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2024).

Untuk itu, menurut dia, semestinya Gedung Menara Kadin dan kantor lantai 24 dam 29 adalah milik bersama semua anggota Kadin dan bukan milik Grup atau Keluarga Bakrie.

Terlebih, pada kantor tersebut, banyak di antara pengusaha dan perusahaan yang menjadi anggota Kadin turut menyumbang untuk operasional.

"Harusnya kantor itu milik bersama, milik semua anggota Kadin. Tetapi, hari ini, kami tidak diperbolehkan masuk," terangnya.

Melihat kondisi tersebut, Arsjad menerangkan pihaknya berinisiatif untuk menyewa sendiri tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

“Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita, dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke kantor Kadin tersebut," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi tersebut terjadi usai terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang diselenggarakan di St Regis pada 14 September 2024.

Agenda tersebut dinilai ilegal dan tidak sah lantaran tidak memenuhi kuorum. Sementara itu, Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021 – 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, agenda konferensi pers Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang akan menghadirkan Arsjad Rasjid di Menara Kadin secara tiba-tiba dipindahkan ke lokasi lain.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Minggu (15/9/2024) pukul 12.50 WIB di lobi Menara Kadin sebagian media mulai berdatangan untuk menghadiri konferensi pers tersebut yang diagendakan mulai pukul 13.00 WIB.

Kendati demikian, menurut informasi yang diterima Bisnis, agenda tersebut berubah jadwal waktu dan lokasi dari yang diumumkan semula.

"Karena adanya situasi yang tidak terduga, kami informasikan bahwa press conference kami pindah ke JS Luwansa lt 3, Ruang Nisi 6," tulis informasi yang diterima Bisnis.

Agenda tersebut juga diundur menjadi pukul 14.00 WIB. Dalam waktu yang berdekatan, pukul 15.00 WIB pihak Formatur Munaslub Kadin 2024 akan melakukan Sarasehan di Menara Kadin lantai 29.