Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan cadangan gas bumi Indonesia masih akan tersedia hingga 15 tahun ke depan, sementara cadangan minyak hanya cukup untuk 11 tahun lagi.

Direktur Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan bahwa saat ini posisi cadangan gas RI sebesar 35,3 triliun kaki kubik (Tcf).

“Gas [cadangan]-nya itu masih bisa 15 tahun. Nah, ini juga ditopang oleh penemuan besar yang mungkin nanti akan mencapai jumlah proven reserves [cadangan terbukti] yang masih bisa diambil,” jelasnya dalam acara Oil & Gas, Mining and Construction Indonesia Expo 2024 di Jiexpo, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Laode juga menuturkan, saat ini posisi cadangan minyak RI masih terjaga, di mana jumlahnya mencapai 2,41 miliar barel.

Dia memastikan, cadangan minyak bumi Indonesia itu masih akan mampu memenuhi kebutuhan minyak hingga 11 tahun ke depan.

“Kita pada hari ini masih punya cadangan oil [minyak] untuk 11 tahun atau 2,41 miliar barel. Kalau kita proyeksi saat ini kurang lebih 11 tahun,” tegasnya.

Guna memastikan cadangan gas dan minyak RI terus terjaga, Kementerian ESDM berkomitmen untuk terus melakukan eksplorasi di sejumlah lapangan prospektif di Tanah Air.

Ke depan, Kementerian ESDM bakal fokus melakukan eksplorasi pada lima potensial area eksplorasi migas yang sudah dipetakan, di antaranya Buton, Seram, Warim, Aru dan Timor yang berlokasi di bagian timur Indonesia.

“Jadi proyek-proyek ini nanti harus menjadi penopang utama di dalam proses kita ketahanan energi kita,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah mengantongi jaminan pendanaan proyek pipa transmisi gas Cirebon-Semarang tahap II atau Cisem II dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa proyek pipa gas Cisem II mendapat alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

“Kalau suatu proyek yang statusnya multi years itu ada yang namanya surat persetujuan multi years. Surat persetujuan multi years itu diterbitkan oleh Menkeu [Sri Mulyani], jadi sebenarnya ada garansi dari Menkeu,” jelasnya kepada Bisnis di Jiexpo, Jumat (13/9/2024).

Secara lebih terperinci, Laode menjelaskan bahwa kontrak multi years untuk proyek Cisem II berlangsung hingga triwulan I/2026, di mana anggaran pembangunan hingga kontrak tersebut berakhir bakal sepenuhnya dijamin oleh Kementerian Keuangan.

Adapun, untuk tahun anggaran (TA) 2025 Kementerian ESDM akan mengucurkan anggaran senilai Rp1,7 triliun untuk pembangunan pipa transmisi gas tersebut.

“Kalau untuk MYC Cisem II itu sampai triwulan I tahun 2026. [Anggaran] kalau untuk Cisem II Rp1,7 triliun untuk tahun depan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluhkan kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian ESDM.

Adapun, Kementerian ESDM mendapat total pagu anggaran 2025 sebesar Rp3,91 triliun. Angka tersebut jauh di bawah usulan yang diajukan yaitu sebesar Rp10 triliun untuk 2025.

Menurut Bahlil, rendahnya anggaran pada 2025 dapat berdampak pada sejumlah program di sektor energi, salah satunya pembangunan jaringan pipa gas.

"Kita ini kan mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem II kemudian untuk gas di Sumatra itu tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak dibiayai oleh negara terkecuali ini kita kerjasamakan dengan swasta murni," ujarnya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Padahal, Bahlil mengatakan bahwa pemimpin Kementerian ESDM sebelumnya sudah melakukan tender proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) dan rampung. Kendati demikian, anggaran dari negara tidak diberikan untuk proyek pipa gas tersebut.

"Kalau tidak dianggarkan artinya memang kita, khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berusaha mengejar target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2% dengan menggenjot belanja pemerintah dan memberikan sederet insentif.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Terakhir yang bisa kita genjot adalah belanja pemerintah, biasanya kan 95% kalau bisa kita genjot lebih baik," ungkapnya, Jumat (13/9/2024).

Sejauh ini, Airlangga menegaskan ekonomi Indonesia relatif dalam kondisi yang aman di atas 5% dan inflasi yang tergolong rendah. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi inti tetap tinggi dan inflasi volatile food atau harga bergejolak yang cenderung turun.

Pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Sementara pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat sebesar 5,05%.

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd), ekonomi Indonesia tumbuh sebear 5,08% atau masih di bawah dari target akhir tahun yang sebesar 5,2%.

Rencananya, pemerintah akan mendorong insentif PPN DTP sektor otomotif. Selain itu, kabarnya pun PPN DTP 100% untuk properti akan berlanjut hingga akhir 2024.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan kebijakan yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024 tersebut akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

"Aturan PPN DTP [sektor properti] segera terbit satu sampai dua hari lagi," kata Yustinus dalam Media Briefing, Rabu (11/9/2024).

Untuk diketahui, insentif PPN DTP sebenarnya telah meluncur sejak November 2023 dan berakhir pada akhir Juni 2024, sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, rencananya PPN DTP hanya diberikan sebesar 50%.

Namun, dengan adanya revisi PMK No.7/2024, maka pemberian insentif PPN DTP 100% sektor properti bakal diperpanjang hingga Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi lonjakan penumpang hingga tiga kali lipat di sejumlah rute penyeberangan, khususnya di kawasan Indonesia Timur, menjelang ajang internasional MotoGP 2024 di Mandalika, Lombok.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan perusahaan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan selama perhelatan berlangsung.

Dia menuturkan salah satu fokus utama ASDP saat ini adalah Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, yang melayani rute strategis Lembar-Padang Bai, Bali.

"Diperkirakan, jumlah penumpang akan melonjak 2 hingga 3 kali lipat dari hari-hari biasa, dengan potensi mencapai 12.000 hingga 14.000 penumpang per hari," katanya dalam siaran pers, Jumat (13/9/2024).

Dia menambahkan ASDP telah menyiapkan armada yang terdiri dari 22 hingga 24 unit kapal laik laut yang akan dioperasikan secara dinamis.

Shelvy menjelaskan dalam kondisi normal, 13 kapal dioperasikan setiap hari. Namun, saat terjadi lonjakan, jumlah kapal dapat ditingkatkan hingga 22 kapal, menyesuaikan situasi di lapangan.

Dia menekankan bahwa inovasi yang dilakukan ASDP selama beberapa tahun terakhir, termasuk penambahan armada dan perbaikan layanan, merupakan langkah strategis dalam menghadapi permintaan yang makin meningkat.

Hingga Juli 2024, lanjutnya, ASDP telah mengoperasikan 220 unit kapal yang melayani 311 rute penyeberangan di seluruh Indonesia, termasuk kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perintis.

Salah satu inovasi penting yang turut mendukung kelancaran operasional ASDP adalah sistem reservasi tiket online melalui platform Ferizy. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengguna jasa dalam memesan tiket, tetapi juga berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional di pelabuhan.

Berdasarkan data lapangan, keberadaan Ferizy telah membantu mengatur arus kedatangan penumpang secara lebih teratur, terutama pada waktu-waktu sibuk. Proses check-in yang sebelumnya memakan waktu 8-10 menit, kini dapat dipangkas menjadi hanya 15-25 detik per transaksi.

Selain itu, waktu tunggu penumpang di pelabuhan juga semakin singkat, dengan rata-rata 75 menit di hari biasa dan 90 menit pada akhir pekan.

Sejak diluncurkan, Ferizy mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dari 437.688 user di 2020, jumlahnya bertambah hingga 2,4 juta pengguna pada Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bentuk Pusat Integrasi Data Maritime atau Maritime Coordination Center (MCC) untuk menunjang keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi mengatakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di MCC, diantaranya menerima dan menyampaikan informasi keselamatan pelayaran atau Maritime Safety Information (MSI).

“Pembentukan MCC ini bertujuan untuk menjadi Pusat Integrasi Data Maritim Indonesia, yang dioperasikan selama 24 jam oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan personil yang terdiri dari pegawai Direktorat Kenavigasian dan Pegawai Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai [KPLP],” ujar Antoni dalam siaran pers, Jumat (13/9/2024).

Dia menambahkan MCC juga menyediakan data dan informasi pemantauan, pengawasan, keamanan dan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.

Selain itu, mengidentifikasi dan mendeteksi keberadaan kapal serta pergerakan kapal secara aktual (realtime) di perairan Indonesia dan perairan internasional bagi kapal yang berbendera Indonesia.

Tak hanya itu, lanjutnya, MCC juga melaksanakan prosedur komunikasi dan pelaporan dalam keadaan darurat sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 549 Tahun 2024 tentang Prosedur Komunikasi dan Pelaporan Kapal dalam Keadaan Marabahaya atau Darurat di Perairan Indonesia.

Antoni menjelaskan MCC telah mengkoordinasikan penyiaran Informasi Keselamatan Pelayaran dan terintegrasi dengan Stasiun Radio Pantai (SROP), Vessel Traffic Services (VTS) dan Stasiun NAVTEX milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia.

MCC juga telah terintegrasi data dari berbagai Aplikasi, Badan, Kementerian atau Lembaga lain seperti Sistem Identifikasi Otomatis untuk pemantauan kapal meliputi Automatic Identification System (AIS) Satellite dan AIS Terrestrial yang dapat diakses melalui aplikasi atau situs web I-Motion dan AIS Live, sistem pelacakan dan identifikasi jarak jauh atau Long-Range Identification and Tracking (LRIT).

Selain itu, terdapat pula data dari BMKG yang mencakup Informasi Cuaca dari BMKG yang dapat diakses melalui situs web INA WIS, data Pushidrosal meliputi Informasi Hidrografi dan Oseanografi, serta Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Sebagai informasi, MCC berlokasi di Lantai 4 Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku distribusi minyak dan gas bumi (migas) belum optimal lantaran terkendala kemantapan infrastruktur pendukung.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan, Pulau Jawa menjadi salah satu wilayah yang memiliki akses tinggi terhadap minyak dan gas.

“Kalau malam Indonesia pulaunya cuma tersisa Pulau Jawa, ya sama Sumatra, Sulawesi, Kalimantan terlihat bintik kecil. Papua tidak kelihatan [gelap karena tak teraliri listrik],” jelasnya dalam acara Oil & Gas, Mining and Construction Indonesia Expo 2024 di Jiexpo, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Melihat realitas tersebut, Laode menegaskan bahwa pemerintah masih memerlukan upaya besar dalam menyelesaikan tantangan tersebut agar seluruh masyarakat di wilayah Indonesia dapat memiliki akses energi yang sama.

Agar distribusi energi tak hanya terkutub pada satu wilayah, dia menegaskan bahwa pemerintah perlu fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Salah satu yang saat ini tengah dikebut pembangunannya adalah menyambungkan pipa transmisi di wilayah barat Indonesia mulai dari Aceh hingga Jawa.

Beberapa contohnya yakni pembangunan proyek pipa transmisi gas Cirebon – Semarang (Cisem) tahap II yang baru saja diteken kontraknya pada Agustus 2024 lalu. Di mana, proyek ini bakal memakan anggaran mencapai Rp2,8 triliun.

Kemudian, di wilayah Sumatra, saat ini tengah dibangun infrastruktur pipa gas dari Dumai hingga Sei Mangke (Dusem) yang akan dibangun usai pipa Cisem II rampung dikerjakan. Nantinya, pipa gas Dusem ini diproyeksi bakal memiliki panjang mencapai 500 kilometer (km).

“Sementara di Indonesia bagian timur kita arahkan melalui moda LNG [gas alam cair]. Jadi, LNG ini kenapa? Karena di sana pulau cukup banyak, pembangkit listrik kecil-kecil ini kita tak mungkin membangun rangkaian pipa-pipa yang rumit kita penuhi dengan pola LNG,” tegasnya.

Sayangnya, Laode tak memerinci berapa proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun seluruh proyek infrastruktur tersebut. Dirinya mengaku saat ini pihaknya masih fokus melakukan penyelesaian konstruksi pada proyek pipa Cisem II.

Bisnis.com, JAKARTA — Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memutuskan untuk menggelar Musyarawah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin besok, Sabtu (14/9/2024) pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Bisnis, hal tersebut diputuskan dalam Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung sore ini, Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Konvensi itu berlangsung tertutup dan terbatas. Namun, Bisnis dapat mendengar pembahasan konvensi dari luar ruangan.

Pembawa acara memutuskan bahwa konvensi ditutup pada pukul 17.20 WIB. Pembawa acara juga menjelaskan bahwa terdapat keputusan untuk menggelar Munaslub Kadin besok siang, lalu meminta para peserta konvensi untuk hadir meskipun besok hari libur.

"Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.

Setelah menutup konvensi itu, pembawa acara menyapa sejumlah nama yang hadir di sana. Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara setelah menyebutkan nama-nama yang hadir.

Berdasarkan pantauan Bisnis, selama konvensi berlangsung sejumlah peserta berseragam Kadin Indonesia, juga peserta dari berbagai perkumpulan pengusaha tampak lalu lalang di depan ruangan.

Usai acara, Ketua MPR Bambang Soesatyo terpantau meninggalkan acara.

Perbesar

Sebelumnya, Bisnis telah memperoleh informasi bahwa Munaslub Kadin akan berlangsung pada Sabtu (14/9/2024). Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber yang menolak disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Namun demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menilai bahwa konvensi yang berlangsung di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal.

Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.

"Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Eka menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. “Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.

Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.

Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.

"Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," jelasnya.
(Annasa Rizki Kamalina, Rika Anggraeni)

Bisnis.com, JAKARTA — Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memutuskan untuk menggelar Musyarawah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin besok, Sabtu (14/9/2024) pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Bisnis, hal tersebut diputuskan dalam Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang berlangsung sore ini, Jumat (13/9/2024) di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Konvensi itu berlangsung tertutup dan terbatas. Namun, Bisnis dapat mendengar pembahasan konvensi dari luar ruangan.

Pembawa acara memutuskan bahwa konvensi ditutup pada pukul 17.20 WIB. Pembawa acara juga menjelaskan bahwa terdapat keputusan untuk menggelar Munaslub Kadin besok siang, lalu meminta para peserta konvensi untuk hadir meskipun besok hari libur.

"Munaslub yang rencananya besok hari Sabtu tanggal 14 September 2024, diadakan di Hotel St Regis, jam 1 siang," ujar pembawa acara Konvensi Anggota Luar Biasa Kadin, seperti didengar Bisnis pada Jumat (13/9/2024) sore.

Setelah menutup konvensi itu, pembawa acara menyapa sejumlah nama yang hadir di sana. Terdapat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

"Beliaulah pendorong kita," ujar pembawa acara setelah menyebutkan nama-nama yang hadir.

Berdasarkan pantauan Bisnis, selama konvensi berlangsung sejumlah peserta berseragam Kadin Indonesia, juga peserta dari berbagai perkumpulan pengusaha tampak lalu lalang di depan ruangan.

Usai acara, Ketua MPR Bambang Soesatyo terpantau meninggalkan acara.

Perbesar

Sebelumnya, Bisnis telah memperoleh informasi bahwa Munaslub Kadin akan berlangsung pada Sabtu (14/9/2024). Salah satu agenda Munaslub tersebut adalah pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Sumber Bisnis dari lingkungan Kadin daerah membenarkan mengenai rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut.

"Iya Munaslub akan digelar besok," ujar sumber yang menolak disebut namanya, Jumat (13/9/2024).

Namun demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menilai bahwa konvensi yang berlangsung di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal.

Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.

"Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Eka menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. “Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.

Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.

Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.

"Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART," jelasnya.
(Annasa Rizki Kamalina, Rika Anggraeni)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, membantah adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Jumat (13/9/2024) atau Sabtu (14/9/2024).

"Tidak ada Munaslub. Itu ngarang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kadin serta Keputusan Presiden No. 18/2022, maupun peraturan organisasi," tegas Yukki kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Yukki, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Kadin, menegaskan bahwa Kadin Indonesia secara resmi akan mengeluarkan siaran pers dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar aturan organisasi.

Ia juga menyebut pertemuan yang kabarnya digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan sebagai pertemuan ilegal. "Bagaimana bisa mengganti pemimpin jika Munaslub-nya saja ilegal. Masa kepengurusan Ketua Umum Arsjad Rasjid masih berlaku hingga 2026," ujarnya.

Yukki menilai pertemuan tersebut dilakukan oleh sekelompok kecil pihak yang berambisi mengambil alih Kadin.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga membantah adanya rencana Munaslub dan menyatakan belum menerima informasi mengenai hal tersebut. "Belum ada info," kata Sarman saat dikonfirmasi.

Sarman menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya rencana pergantian pemimpin Kadin karena sedang berada di Batam.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Kadin akan menggelar Munaslub pada Sabtu (14/9/2024) dengan salah satu agenda untuk mengganti Ketua Umum Arsjad Rasjid. Salah satu sumber dari lingkungan Kadin daerah membenarkan rencana penyelenggaraan Munaslub tersebut. "Iya, Munaslub akan digelar besok," kata sumber tersebut yang enggan disebut namanya.

Namun, beberapa petinggi Kadin, seperti Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, serta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto, belum memberikan tanggapan terkait kabar tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sudwikatmono danPrajogo Pangestutentu saja bukanlah nama baru dalam sejarah kewirausahaan di Tanah Air. Keduanya merupakan pebisnis bin konglomerat bertangan dingin yang berhasil mengembangkan berbagai lini usaha.

Sudwikatmono yang juga sepupu Presiden ke-2 RISoehartomerupakan pengusaha andal yang berhasil membangun jaringan bioskop Cineplex 21 Group.

Bisnis.com, JAKARTA — Sudwikatmono danPrajogo Pangestutentu saja bukanlah nama baru dalam sejarah kewirausahaan di Tanah Air. Keduanya merupakan pebisnis bin konglomerat bertangan dingin yang berhasil mengembangkan berbagai lini usaha.

Sudwikatmono yang juga sepupu Presiden ke-2 RISoehartomerupakan pengusaha andal yang berhasil membangun jaringan bioskop Cineplex 21 Group.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa upaya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diusulkan oleh sejumlah Kadin provinsi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan bahwa upaya Munaslub dengan agenda menggantikan ketua umum Kadin juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional ke depan.

“Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Eka melalui keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Hal ini mengingat Kadin Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres Nomor 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia. Dalam hal ini, M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021–2026.

Eka menjelaskan bahwa Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021–2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021 silam, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin daerah maupun anggota luar biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka menyampaikan bahwa Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. “Dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan,” imbuhnya.

Di samping itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa.

Di sisi lain, Eka mengaku bahwa sampai saat ini, Dewan Pengurus Kadin belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh dewan pengurus maupun ketua umum.

“Karena itu, kami baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh anggota luar biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART,” jelasnya.

Lebih lanjut, Eka menambahkan bahwa situasi dan dinamika yang saat ini bergulir merupakan bagian dari perjalanan organisasi.

Meski demikian, semangat mengedepankan mekanisme AD/ART yang sesuai dengan UU Kadin dan Keppres Kadin harus menjadi dasar dalam perjalanan organisasi.

Eka pun mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional.

“Tantangan perekonomian ke depan semakin sulit dan tidak dapat tercapai jika dunia usaha tidak bersinergi dan kolaborasi secara inklusif dan gotong royong dalam semangat Bhineka Tunggal Ika,” pungkasnya.