Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyebut risiko dari belanja wajib atau mandatory spending yang menyerap lebih dari 70% anggaran negara setiap tahunnya, termasuk alokasi untuk pendidikan. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal yang tersedia untuk belanja prioritas lainnya.

Dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024, pemerintah mengkaji risiko pelaksanaan kebijakan mandatory spending. "Pemenuhan kebutuhan APBN yang bersifat wajib sebagai amanat perundang-undangan memengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah," demikian pernyataan resmi pemerintah, Minggu (8/9/2024).

Pemerintah mencatat bahwa peningkatan alokasi mandatory spending membatasi kapasitas APBN untuk mendanai program-program prioritas, seperti percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah peningkatan alokasi belanja pendidikan yang diatur dalam konstitusi, di mana anggaran pendidikan harus mencapai minimal 20% dari total belanja negara.

"Peningkatan ini dapat berdampak pada total belanja negara dan defisit anggaran," lanjut pemerintah.

Di bawah rencana pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, alokasi mandatory spending dalam APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp2.608,9 triliun atau sekitar 72,2% dari total belanja negara. Jumlah ini meningkat 10,2% dibandingkan tahun 2024, yang mencapai Rp2.367,5 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari anggaran pendidikan dan belanja nondiskresi Dana Alokasi Umum (DAU).

Meski demikian, pemerintah berupaya memitigasi risiko fiskal dengan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi mandatory spending, termasuk melalui program reformasi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas belanja.

Dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal, pemerintah juga berupaya memperluas ruang fiskal dengan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta meningkatkan efisiensi belanja dengan strategi spending better.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar reformulasi mandatory spending anggaran pendidikan didasarkan pada acuan pendapatan, bukan belanja. Menurutnya, penggunaan belanja sebagai acuan menyebabkan anggaran pendidikan membengkak tanpa penyerapan yang optimal. "Yang perlu kita bahas adalah definisi anggaran pendidikan, terutama sumber perhitungan 20% tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) mulai mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1, Padang Tiji-Seulimeum, pada 8-20 September 2024. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Totok Masyadi, Branch Manager Tol Ruas Sibanceh menjelaskan pengoperasian fungsional tol tersebut ditujukan khusus bagi kendaraan petugas resmi PON yang dilengkapi dengan stiker penandaan khusus dari Panitia Besar (PB) PON.

"Dalam rangka kesuksesan PON, kami membuka akses tol secara fungsional mulai 8 hingga 20 September 2024," ujar Totok di Banda Aceh, Minggu (8/9).

Ia menambahkan, pengoperasian ini berlangsung setiap hari dari pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. Tol yang masih dalam tahap konstruksi tersebut akan memberlakukan kecepatan maksimum 40 km/jam dengan sistem transaksi terpisah dari ruas yang sudah beroperasi. Pengguna jalan tidak dikenakan biaya selama masa pengoperasian fungsional ini.

Totok juga mengimbau para pengendara petugas PON untuk berhati-hati serta mematuhi rambu-rambu peringatan dan pengarah selama melintas. Hal ini penting karena proyek tol masih dalam proses pembangunan, terutama pada segmen jalan tol Km 8+400 hingga Km 8+900 arah Sigli yang diberlakukan dua arah.

"Kami berkomitmen mendukung penuh kesuksesan pelaksanaan PON XXI dengan membuka jalur tol ini sebagai akses menuju venue olahraga di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar," tutup Totok.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran pendidikan terancam akan menyusut ratusan triliun bila nantinya terealisasi menggunakan acuan pendapatan, bukan lagi belanja negara.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto melihat jika mandatory spending 20% untuk pendidikan berdasarkan pendapatan, penurunan anggaran menjadi suatu keniscayaan.

“Pastinya alokasi anggaran pendidikan pasti akan menurun. Perhitungan saya menunjukkan alokasi anggaran pendidikan akan turun sekitar Rp124 triliun,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bila pemerintah mengutak-atik anggaran wajib tersebut, pemerintah tidak akan menurunkan anggaran gaji guru ataupun BOS. Namun, alokasi program-program pendidikan dan pelatihan di berbagai kementerian akan menjadi sasaran penyesuaian.

Sementara berdasarkan perhitungan Bisnis, melalui simulasi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 saja, anggaran pendidikan yang menggunakan acuan belanja Rp3.325,1 triliun, memiliki alokasi senilai Rp665 triliun.

Bila menggunakan acuan pendapatan yang direncanakan senilai Rp2.802,3 triliun, artinya pendidikan hanya akan menerima porsi Rp461,8 triliun. Menyusut lebih dari Rp200 triliun.

Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyadari memang banyak bahan evaluasi atas anggaran jumbo pendidikan. Mulai dari pengawasan yang lemah, penyerapan rendah, hingga fokus pada gaji guru tanpa peningkatan kualitas fasilitas atau pembelajaran.

Meski demikian, anggaran pendidikan yang menurut UU di alokasikan sebesar 20% terhadap belanja, perlu terus menjadi agenda keberlanjutan pemerintahan berikutnya.

“Artinya, mandatory spending menjadi semacam pengingat untuk meningkatkan kualitas anggaran tanpa harus menghapuskannya. Apalagi saya kira menjadi tidak bijak kalau alokasi anggaran pendidikan diganti berdasarkan pendapatan,” ujarnya.

Justru, pemerintah perlu menggunakan mandatory spending untuk mendorong tetap terbukannya peluang optimalisasi terhadap peningkatan infrastruktur, kualitas guru, dan inovasi pembelajaran, terutama di daerah tertinggal.

Yusuf menyampaikan fakta dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pendapatan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja. Khawatirnya, jika dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan maka potensi anggaran yang didapatkan bisa jadi lebih kecil itu bisa terjadi.

Melihat prognosis akhir tahun ini saja, Kementerian Keuangan optimistis pendapatan negara dari perpajakan yang menjadi kontributor utama, tidak akan mencapai target. Dengan demikian, terdapat potensi ke depannya anggaran pendidikan akan lebih kecil lagi.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk membahas reformulasi mandatory spending anggaran pendidikan.

“Kami sudah membahasnya, ini caranya mengelola APBN tetap patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita untuk pendidikan,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI membuka peluang untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya menyampaikan, opsi ini kian mengemuka dalam diskusi internal Pansus, terutama setelah mempertimbangkan perkembangan investigasi yang telah dilakukan.

“Keterlibatan aparat penegak hukum diharapkan dapat memperjelas berbagai indikasi penyimpangan yang ditemukan,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (8/9/2024).

Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR RI itu menyayangkan sikap Kementerian Agama (Kemenag) yang belakangan dinilai tidak kooperatif selama penyelidikan. Hal ini terlihat dari mangkirnya sejumlah pejabat terkait, adanya dugaan pemberian keterangan dan/atau dokumen palsu oleh saksi terdahulu, serta dugaan tekanan yang dialami oleh para saksi.

Selain menimbulkan kesan adanya upaya merintangi penyelidikan, menurutnya, sikap tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap niat baik DPR yang menghendaki penyelesaian sengkarut dugaan penyimpangan kuota haji tambahan ini secara persuasif.

“Tindakan contempt of parliament [penghinaan terhadap parlemen] ini hanya akan menguatkan dorongan pansus haji DPR untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan kuota haji tambahan,” tuturnya.

Hal ini lantas membuat Wisnu menanyakan komitmen Kemenag untuk menghadirkan layanan haji yang adil, bermartabat, dan memanusiakan jemaah.

Dia mengharapkan Kemenag dapat lebih kooperatif untuk menyelesaikan polemik ini dan transparan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.

“Kami akan sangat menghargai sikap responsif dan integritas yang ditunjukan oleh pihak-pihak yang terpanggil,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kuota haji Indonesia 2024 disepakati sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah itu terdiri atas 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 jemaah untuk kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

Dengan alokasi tersebut, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan 19.280 jemaah untuk kuota haji khusus. Hal ini mengingat kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Imbas dari perbedaan komposisi ini, DPR kemudian membentuk Pansus Hak Angket Pengawasan Haji 2024 dalam Rapat Paripurna, Selasa (9/7/2024). Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dipilih menjadi Ketua Pansus dan telah disepakati melalui pemilihan secara musyawarah mufakat.

Adapun, tiga ruang lingkup utama yang menjadi fokus pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan harga avtur kompetitif dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

Corporate Secretary Heppy Wulansari mengatakan, harga publikasi avtur di Indonesia bisa dikatakan cukup kompetitif.

Harga avtur yang dijual Pertamina Patra Niaga pada rentang 1-30 September sebesar Rp13.211/liter. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga avtur di Singapura yang mencapai Rp23.212/liter pada periode yang sama.

“Nilai kompetitif harga publikasi avtur milik Pertamina juga setara dan lebih rendah bila dibandingkan dengan harga publikasi per liter di negara yang memiliki kemiripan lanskap geografis,” kata Heppy dalam keterangannya, Minggu (8/9/2024).

Heppy menyampaikan, harga avtur Pertamina sudah mengacu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Penetapan harga avtur juga berdasarkan Mean of Plats Singapore (MOPS) yang menjadi patokan harga pasar terdekat.

“Harga avtur juga mempertimbangkan demand volume dari masing-masing bandara sesuai frekuensi pergerakan pesawat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Heppy menuturkan, rantai pasok avtur di Indonesia lebih kompleks dibandingkan negara lain. Pertamina bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pertamina Patra Niaga yang tidak hanya berfokus melayani Avtur pada bandara besar, tetapi juga termasuk bandara kecil yang secara komersial belum tentu menguntungkan.

“Rantai pasok [supply chain] Indonesia lebih kompleks dibandingkan negara lain, termasuk untuk menjaga ketahanan pasokan di 72 DPPU. Kami terus memastikan kebutuhan avtur terpenuhi di seluruh Indonesia, bahkan bandara perintis sekalipun,” ucap Heppy.

Diberitakan sebelumnya, CEO Capital A Berhad, induk PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP), Tony Fernandes mengeluhkan mahalnya harga avtur di Indonesia yang menyebabkan harga tiket pesawat domestik melambung.

Tony menyebutkan jika harga avtur di Indonesia bahkan lebih tinggi 28% dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“[Avtur] 28% lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Jika di Malaysia harga berubah setiap hari, tapi di Indonesia [Pertamina] punya mekanisme yang berbeda yang kami tidak pahami,” kata Tony kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mendorong adanya revisi Undang-undang Haji seiring ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, Pansus menemukan berbagai pelanggaran yang cukup serius dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh pelanggaran apa saja yang telah ditemukan oleh Pansus Haji.

“Untuk memastikan perbaikan yang komprehensif, revisi terhadap Undang-undang Haji menjadi suatu keharusan,” kata Saleh dalam keterangannya, melansir laman resmi DPR RI, Minggu (8/9/2024).

Saleh mengharapkan, revisi UU Haji dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan haji ke depan. Selain itu, revisi ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan haji lebih baik dan tertib di kemudian hari.

Di sisi lain, Saleh juga menyayangkan sikap sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag) yang kerap menghindari panggilan Pansus. Padahal, keterangan para pejabat tersebut sangat penting guna mengungkap masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Selain itu, mangkirnya para pejabat justru akan menghambat Pansus dalam melakukan investigasi.Kendati begitu, Saleh menyebut bahwa pihaknya terus berupaya memanggil para saksi untuk memberikan kesaksian dalam rapat-rapat investigasi.

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengharapkan, para pejabat terkait dapat memberikan keterangan yang jujur dan menunjukkan sikap yang kooperatif demi kepentingan penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depannya.

“Ini penting untuk membongkar sengkarut penyelenggaraan haji tahun ini dan mencarikan solusi yang tepat,” ujarnya.

Alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Inilah yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Adapun, temuan Pansus nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan regulasi dan manajemen penyelenggaraan haji, termasuk revisi UU Haji.

Bisnis.com, JAKARTA - Terbitnya aturan baru waralaba sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2024 mendapat sambutan positif dari kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) Levita G. Supit mengharapkan, hadirnya aturan teranyar ini dapat membuat bisnis waralaba di Tanah Air semakin baik ke depannya.

“Pelaku usaha waralaba butuh support dari pemerintah karena bisnis waralaba memberikan kontribusi yang besar juga terhadap perekonomian Indonesia,” kata Itta kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/9/2024).

Itta menuturkan, kinerja bisnis waralaba tahun ini masih mengalami peningkatan meski tidak sebanyak tahun sebelumnya. Kendati begitu, dia menyebut peluang bisnis waralaba masih bagus dan mendapat respons positif di tengah masyarakat.

Selain itu, menurutnya, Indonesia masih menjadi pasar yang ‘seksi’ bagi mancanegara. “Bisnis waralaba Indonesia juga terus berusaha untuk go international,” ujarnya.

Pemerintah pada 2 September 2024 resmi memberlakukan aturan baru terkait waralaba. Dengan diberlakukannya PP No.35/2024, maka PP No.42/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Melalui beleid ini, pemerintah ingin mewujudkan keadilan berusaha, kepastian hukum, dan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ada beberapa poin yang diatur dalam PP No.35/2024, di antaranya membagi penyelenggara waralaba ke dalam kelompok, dari semula hanya ada pemberi dan penerima waralaba.

Kemudian, mewajibkan bagi penyelenggara waralaba untuk mengutamakan pengolahan bahan baku di dalam negeri, melaporkan kegiatan usaha waralaba setiap tahun paling lambat 30 Juni pada tahun berikutnya, dan mewajibkan penyelenggara waralaba menggunakan logo waralaba, di mana logo tersebut dipasang atau diletakkan pada tempat yang terbuka dan mudah terlihat.

Selain itu, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) kini tak lagi dibatasi masa berlakunya. Sebelumnya, masa berlaku STPW yakni hingga 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun jika perjanjian waralaba belum berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan dua strategi pertumbuhan perseroan di tengah tren global menuju transisi energi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, strategi pertumbuhan pertama yang dilakukan perseroan adalah mendekarbonisasi bisnis minyak dan gas (migas).

“Mengapa? Kita harus tetap menjaga ketahanan energi. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% hingga 8%, kita butuh energi sebagai katalisator,” kata Nicke dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024, dikutip Minggu (8/9/2024).

Nicke menyampaikan, perseroan memiliki beberapa inisiatif untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi di proyek-proyek milik Pertamina.

Melalui beberapa inisiatif tersebut, kata Nicke, perseroanberhasil mengurangi emisi karbon dari operasi dari hulu ke hilir.

“Sampai tahun lalu, pengurangan emisi karbonnya sudah 35%. Dari capaian itu, sekarang ini, Pertamina telah menjadi yang pertama dalam kinerja ESG [environmental, social, andgovernance] di antara perusahaan migas terintegrasi di dunia,” ujarnya.

Selain dekarbonisasi bisnis migas, Nicke menuturkan, perseroan juga sedang mengembangkan produk yang rendah karbon.Salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya energi panas bumi yang melimpah di Tanah Air.

Nicke menuturkan, dari total 28 gigawatt (GW) potensi sumber daya panas bumi, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 10% dari potensi yang ada. Dengan keahlian yang dimiliki perseroan, Pertamina bakal terus meningkatkan kapasitas pengembangan panas buminya.

“Kita butuh baseload untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan yang intermiten dalam sistem kita. Panas bumi adalah pilihan terbaik untuk Indonesia,” ujar Nicke.

Selain itu, Pertamina juga sedang mengembangkan biofuel. Nicke menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mandatori pemanfaatan campuran biodiesel 35% pada solar milik Pertamina (B35).

“Dari capaian itu, kita berhasil mengurangi 22,7 juta ton CO2 per tahun. Jadi, kita akan tambahkan pencampuran ke B40 dan B50. Dalam kebijakan energi nasional kita, harus mencapai hingga B60,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga dua hari sebelum waktu pendaftaran atau H-2 CPNS ditutup, tercatat masih terdapat 15 jabatan yang masih kosong hingga sepi peminat.

Melansir dari Instagram resmi @kemenkeuri, Minggu (8/9/2024), setidaknya terdapat tiga jabatan yang masih kosong atau belum ada sama sekali yang mendaftar.

Pertama, Pengawas Pendataan Statistik untuk penempatan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan jenis formasi Penyandang Disabilitas. Diketahui DJBC membutuhkan satu formasi, namun hingga saat ini 0 jumlah pendaftar.

Kedua, jabatan Pengelola Keprotokolan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Untuk kategori ini, dibutuhkan dari Putra/Putri Kalimantan sebanyak 2 formasi.

Ketiga, dua formasi Pengelola Keprotokolan untuk DJKN yang dikhususkan bagi pendaftar Putra/Putri Papua. Sama halnya dengan Pengawas Pendataan Statistik DJBC, dua jabatan ini juga masih belum ada yang mendaftar.

Adapun, terdapat 12 jabatan lainnya dengan jumlah pelamar belum mencapai tiga kali jumlah formasi yang tersedia.

Jumlah formasi terbanyak yang masih sepi peminat yakni jabatan Pengelola Keprotokolan untuk penempatan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJKN, dan BPPK dengan jenis formasi Umum. Tercatat hingga Sabtu, (7/9/2024) sore, baru 41% pelamar dari total kuota 82 orang. Artinya, jumlah pelamar untuk posisi tersebut kurang dari 40 orang.

Untuk posisi yang masih sepi peminat tersebut, dikhususkan untuk para lulusan D-III Komunikasi Massa / D-III Manajemen / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Administrasi Publik.

Selain itu, jabatan dengen persentase pelamar terendah tercatat untuk Pengelola Keprotokolan di DJKN dengan formasi Penyandang Disabilitas. Baru tiga orang yang melamar dari total kebutuhan lima orang.

Kemudian Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi untuk penempatan Setjen, Itjen, DJA, BPPK< dan LNSW dengan jenis formasi Penyandang Disabilitas. Tercatat persentase pendaftar sebesar 60% dari total kebutuhan lima orang.

Jabatan lainnya, DJBC mencari para Putra/Putri Papus untuk menjadi Juru Mesin Kapal kelas I. Tercatat dari empat kebutuhan, baru 75% atau tiga orang yang mendaftar.

Adapun, berdasarkan surat Kepala BKN yang rilis pada 5 September lalu, pendaftaran CPNS diperpanjang hingga Selasa (10/9/2024) dari jadwal sebelumnya Jumat (6/9/2024).

Daftar Jabatan dengan Jumlah Pelamar Belum Mencapai 3x Formasi

Sumber: https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/beranda

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkap faktor belum meratanya pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) di dunia.

Rosan menuturkan investasi global dalam tenaga dan bahan bakar terbarukan mencapai rekor tertinggi baru senilai US$623 miliar atau naik 8,1% dari tahun ke tahun.

Meski demikian, Rosan melihat penambahan angka itu hanya terjadi di wilayah tertentu. Dia menyebut China masih memimpin arus masuk investasi energi terbarukan, dengan menyumbang 44% dari total investasi global, diikuti oleh Eropa 21%, dan Amerika Serikat 15%.

“Amerika Latin, Afrika, dan Asia, tidak termasuk Tiongkok, hanya mewakili 18% dari total penambahan investasi meskipun memiliki lebih dari dua pertiga populasi global,” kata Rosan dalam Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Rosan mengatakan alasan di balik tidakmeratanya pengembangkan EBT dunia dikarenakan negara-negara yang statusnya masih berkembang sulit untuk mendapat pendanaan untuk mengembangkan proyek energi baru dan terbarukan.

Dia menambahkan negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi tantangan tersendiri saat beralih ke energi terbarukan, seperti pendanaan dan infrastruktur.

“Kendala umum meliputi infrastruktur yang tidak memadai, persyaratan investasi awal yang besar, dan hambatan untuk memperoleh pembiayaan,” ujarnya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pendanaan transisi energi dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau Rp7,76 triliun (asumsi kurs Rp15.521), dari total komitmen US$21,6 miliar.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang.

"Ada dua dari Uni Eropa, sudah dengan SMI, kemudian yang satu lagi dari IPG, dari United States [AS]. Uni Eropa kalau tidak salah US$500 juta," kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dadan menuturkan, pendanaan dari dua sumber tersebut langsung disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan pengelola dana JETP, untuk proyek panas bumi (geothermal).

Bisnis.com, MANGGARAI BARAT — Sejumlah perusahaan sosial, organisasi komunitas, dan inisiatif restoratif bertemu dengan investor raksasa seperti Temasek Foundation untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan usaha dan pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan itu dinaungi dalam Impact Investment Day (IID) yang berlangsung pada 7—8 September 2024 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL).

Sejumlah inisiatif dan kolaborasi inisiatif restorasi serta keberlanjutan, terutama di daerah-daerah terluar dan terdepan, serta potensi yang belum dimanfaatkan di Indonesia Timur hadir dalam perhelatan itu.

IID dirancang sebagai wadah untuk menghubungkan penggerak dampak (impact drivers) seperti perusahaan sosial, organisasi komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat dengan pendukung dampak (impact enablers) termasuk investor, donor, dan organisasi filantropi.

Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia dan Dewan Pengarah IID Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pihaknya mengajak dunia usaha untuk melihat bisnis lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

Menurut Bambang, ESG harus menjadi katalis inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Oleh karena itu, IID berupaya mempertemukan para impact drivers dan impact enablers untuk pengembangan berbagai inisiatif berkelanjutan.

"Ini bukan lagi tentang memenuhi standar minimum, tetapi tentang memimpin perubahan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis, masyarakat, dan planet tempat kita hidup," ujar Bambang pada Minggu (8/9/2024).

Chairperson YBLL Monica Tanuhandaru menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi restoratif dalam pemanfaatan bambu oleh pihaknya menunjukkan bahwa proyek yang fokus pada pembangunan kapasitas masyarakat lokal, pemanfaatan potensi alam lokal NTT, juga penciptaan pasar untuk produk berkelanjutan dapat dilakukan dan ditingkatkan ke skala yang lebih besar.

"Pendekatan holistik ini menjadi blueprint bagi IID dalam memberdayakan impact driver dan menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas melalui impact enabler," ujar Monica.

Para peserta IID berkesempatan menyaksikan presentasi proyek inovatif dan berbagi wawasan dengan para ahli di bidang restorasi dan keberlanjutan. Lalu, para impact drivers pun dapat terhubung langsung dengan impact enablers untuk membuka peluang kerja sama hingga pengembangan skala usahanya.

Sejumlah impact drivers yang turut berpartisipasi antara lain, BambooCoop, EcoNusa Foundation, Jaga Semesta, Javara, Krealogi, Spedagi, Tiga Pilar Pertiwi, TORAJAMELO, Blue School, serta beberapa impact entrepreneurs dari program Bangun Wirausaha Perempuan Berdaya (BUILD) dari Angin Foundation yaitu Kalara Borneo, Riles Lestary, Tenun.In, dan Timor Moringa.

Dalam acara itu pun terdapat dua kerja sama yang telah terjalin, yakni kerja sama PT Freeport Indonesia dengan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari untuk pengembangan bambu berbasis ekonomi restoratif, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan rendah karbon dan inklusif di Timika, Papua Tengah dan Flores, NTT.

Kedua, terdapat kerja sama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dengan Spedagi Indonesia untuk pengembangan sepeda bambu lipat bernama Spedagi Lempit. Founder Spedagi Singgih S. Kartono menjelaskan bahwa sepeda bambu produksi dalam negeri telah terbukti ketangguhannya dalam ajang bersepeda jarak jauh dan menjadi ikon produk bambu inovatif, sehingga perlu dilakukan peningkatan desain dan kualitas secara terus menerus.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Singapura akan memulai pembangunan mega terminal baru di Bandara Changi pada semester pertama tahun depan. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan kapasitas penumpang tahunan lebih dari setengah dari yang ada saat ini.

Dilansir Bloomberg pada Minggu (8/9/2024), Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan terminal baru tersebut akan menambah kapasitas 50 juta penumpang menjadi sekitar 90 juta penumpang per tahun saat beroperasi yang diperkirakan pada pertengahan 2030. Selain itu, terminal ini juga akan menambah tujuan penerbangan dari sekitar 150 menjadi 200 tujuan.

"Kami akan melakukan groundbreaking untuk memulai pembangunan T5 pada semester pertama tahun depan," kata Wong dalam acara makan malam peringatan 40 tahun Otoritas Penerbangan Sipil Singapura pada Jumat lalu.

Sebagai informasi, Changi merupakan bandara tersibuk di Asia Tenggara dengan jumlah penumpang sekitar 60 juta pada tahun lalu, seiring dengan pemulihan sektor perjalanan usai Covid-19.

Pada semester I tahun ini, trafik penumpang di Changi hampir kembali 100% dari angka sebelum pandemi, kata Wong.

Pada saat yang sama, bandara internasional lain di kawasan Asean juga menambah kapasitas sebagai upaya untuk meningkatkan share saat pasar travel global kembali tumbuh. Trafik penumpang pesawat secara global diperkirakan tumbuh dobel pada 2042 menjadi sekitar 20 miliar, berdasarkan data Airports Council International yang berbasis di Montreal.

"Beberapa negara mengumumkan rencana pembangunan bandara besar yang bisa melayani lebih dari 100 juta penumpang setiap tahun. Mereka memperkecil gap dengan Singapura," kata Wong.

Pemerintah Vietnam diketahui sedang membangun bandara baru di dekat Ho Chi Minh City yang diperkirakan dapat melayani lebih dari 100 juta penumpang dalam setahun. Sementara, Pemerintah Hong Kong menghabiskan lebih dari US$18 miliar untuk ekspansi bandara internasionalnya.

Peneliti CAPA menyebutkan wilayah Asia-Pasifik menyumbang lebih dari 60% dari seluruh proyek pembangunan bandara baru secara global. Adapun, pembangunan Terminal 5 Bandara Changi pertama kali diumumkan lebih dari satu dekade lalu. Namun, proyek ini dihentikan selama dua tahun karena pandemi Covid-19.