Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (04/11/2024).

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina juga menetapkan Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar, dikutip Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina pada masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru dewan komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Adapun Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris

• Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
• Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
• Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
• Komisaris : Heru Pambudi
• Komisaris : Bambang Suswantono
• Komisaris Independen : Condro Kirono
• Komisaris Independen : Alexander Lay
• Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

• Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
• Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
• Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
• Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
• Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
• Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
• Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
• Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) dengan mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (04/11/2024).

Dalam RUPS dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar, dikutip Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina pada masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai a Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan

- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria

- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani

- Komisaris : Heru Pambudi

- Komisaris : Bambang Suswantono

- Komisaris Independen : Condro Kirono

- Komisaris Independen : Alexander Lay

- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak masih mempertimbangkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi selalu ngotot akan tetap menerapkan kenaikan tarif pajak tersebut.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sendiri sudah menjadi amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Usai hasil Pilpres 2024 mulai terlihat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan amat UU HPP tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo.

"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN," katanya dalam media briefing, Jumat (8/3/2024).

Saat itu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah mulai menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2025. Pembahasan RKP ini akan juga memasukkan program atau rencana kerja pemerintahan yang baru.

Usai Presiden Jokowi menyampaikan draf RUU APBN 2025 ke DPR pada medio Agustus lalu, Airlangga kembali menyatakan tarif PPN akan tetap naik 1% pada awal 2025 selama aturan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP belum dibatalkan dengan UU lain.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa bingung karena banyak pihak yang menyoroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa barang/jasa untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi tidak terkena PPN. Oleh sebab itu, dia menunjukkan data bahwa masyarakat kelas menengah hingga kaya merupakan kelompok yang paling banyak menikmati kebijakan PPN yang dibebaskan.

"Kalau kita lihat yang biru tua di atas ini [kebijakan PPN yang dibebaskan], mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah bahkan sampai ke atas [kelompok kaya] dalam hal ini," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Singkat cerita, pemerintahan berubah. Presiden Jokowi resmi digantikan Presiden Prabowo.

Ternyata, nasib kenaikan tarif PPN seakan turut berubah. Usai melaksanakan rapat koordinasi terbatas dengan para kementerian yang dibawahinya, Airlangga yang kembali menjadi menteri koordinator bidang perekonomian menyatakan kenaikan tarif PPN akan dibahas ulang.

Artinya, masih ada kemungkinan pembatalan kenaikan tarif PPN pada awal tahun depan—kemungkinan yang sempat dipinggirkan ketika era pemerintahan Jokowi.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan [terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%]," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Pro-Kontra PPN 12%

Pernyataannya, kenapa pemerintah ngotot menaikkan tarif PPN? Ternyata pakar memperkirakan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% pada 2025 mampu mengerek penerimaan negara setidaknya senilai Rp73,76 triliun.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengungkapkan nilai tersebut didapat dari asumsi berdasarkan target PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dalam APBN 2024 yang senilai Rp811,36 triliun.

"Jika pada 2025 tarif PPN naik menjadi 12% dan DPP diasumsikan tetap, PPN-nya akan mencapai Rp885,12 triliiun. Kenaikannya senilai Rp73,76 triliun," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (13/3/2024).

Kendati demikian, survei dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 ternyata menunjukkan bahwa 92% kelas menengah ingin Prabowo membatalkan atau merevisi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12%.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan bahwa survei menanyakan kepada kelas menengah: apa saja kebijakan pemerintahan Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran?

Hasilnya, kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menjadi yang paling banyak ditolak.

"[Total responden] 49% mengatakan sebaiknya dibatalkan, 43% direvisi [total 92%], dan hanya 7% yang meminta dilanjutkan Pak Prabowo," kata Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memang menilai bahwa kenaikan tarif PPN akan lebih banyak memberi mudarat daripada manfaatnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, pihaknya telah melakukan kajian atas dampak dari kenaikan PPN sebesar 12,5% pada 2021. Hasilnya, secara keseluruhan perekonomian mengalami kontraksi.

Perinciannya: upah nominal atau riil turun 5,86%, indeks harga konsumen turun 0,84%, pertumbuhan ekonomi turun 0,11%, konsumsi masyarakat turun 3,32%, ekspor turun 0,14%, dan impor turun 7,02%.

"Ini angka skenario jika tarif PPN dinaikan jadi 12,5%, tetapi pada saat pemerintahan presiden terpilih Prabowo nanti Januari 2025 tarif PPN rencananya akan dinaikan 12%. Jadi kurang lebih angkanya sekitar ini," ujar Esther dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut didapat berdasarkan temuan bahwa ruang fiskal pemerintah cenderung kecil karena penerimaan negara dari pajak cenderung turun. Tak hanya itu, dari sisi pengeluaran lebih condong ke pengeluaran rutin daripada belanja modal.

Kalangan pengusaha juga sudah mengkritisi wacana kenaikan tarif PPN tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan tersebut karena kondisi perekonomian sedang mengkhawatirkan.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan bahwa sedang terjadi tren penurunan daya beli masyarakat dan jutaan kelas menengah turun kasta. Oleh sebab itu, Ajib menyarankan agar pemerintah mengambil jalan lain apabila ingin mendapatkan tambahan penerimaan negara.

Menurutnya, ada dua kebijakan yang bisa ditempuh. Pertama, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Sesuai dengan PMK No. 101/2016, besaran PTKP yaitu Rp54 juta per tahun atau ekuivalen dengan penghasilan Rp4,5 juta per bulan.

"Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta. Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan," ungkap Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Kedua, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost alias biaya pajak dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Dia mencontoh sektor properti hingga sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

"Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector [sektor swasta] tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan sehingga fiskal bisa tetap prudent," ujar Ajib.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan peralatan rumah tangga Tupperware Brands tidak jadi bangkrut karena menempuh opsi menjual bisnisnya kepada sekelompok pemberi pinjaman.

Penjualan secara tunai itu tercatat senilai US$23,5 juta atau setara Rp369,68 miliar (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS).

Selain itu, perusahaan juga melepas bisnisnya kepada pemberi pinjaman dalam bentuk keringanan utang senilai US$63 juta atau setara Rp990,73 miliar.

Adapun para pemberi pinjaman yang sekarang siap untuk mengakuisisi Tupperware itu termasuk Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America Trading Desk.

Melansir Reuters, Senin (4/11/2024), Tupperware Brands mengumumkan kesepakatan tersebut pada sidang pengadilan kepailitan di Wilmington, Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu pun sekaligus membatalkan rencana perusahaan untuk melelang asetnya di pasar terbuka.

Kabar Tupperware yang berjuang menghadapi kebangkrutan telah muncul sejak sekitar setahun lalu. Mengutip pemberitaan Bisnis.com dari Fortune pada 12 April 2023, kala itu manajemen Tupperware menyatakan bahwa kemampuan melanjutkan usaha sebagai bisnis yang berkelanjutan kini tengah diragukan. Perusahaan juga telah melibatkan penasihat keuangan untuk membantu menggalang dana.

"Tupperware telah memulai perjalanan untuk membalikkan operasi kami dan hari ini menandai langkah penting dalam menangani posisi modal dan likuiditas kami," kata CEO Tupperware Brands Miguel Fernandez.

Perusahaan mengatakan akan mengajukan laporan tahunan tersebut dalam 30 hari ke depan, tetapi mereka tidak dapat menjaminnya.

"Tidak ada jaminan bahwa Formulir 10-K akan diajukan tepat waktu," ungkap manajemen.

Akar masalah dari krisis usaha ini berada pada penjualan Tupperware yang anjlok selama bertahun-tahun karena persaingan dalam bisnis wadah penyimpanan plastik telah meningkat secara dramatis. Hal ini karena kompetitor Tupperware mulai menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih rendah.

Meskipun begitu, Tupperware melaporkan peningkatan penjualan secara tahunan pada 2020, pertama kalinya sejak tahun 2017.

Pengajuan Pailit Tupperware

Kemudian, Dilansir dari Bloomberg pada 17 September 2024, Tupperware dikabarkan sedang mempersiapkan pengajuan kepailitan. Informasi tersebut didapat dari sumber yang mengetahui soal masalah ini.

Rencana tersebut menyusul upaya bertahun-tahun dari perusahaan untuk bertahan di tengah pelemahan permintaan. Perusahaan yang terkenal dengan produk penyimpanan makanannya, berencana meminta perlindungan dari pengadilan setelah tidak mampu memenuhi ketentuan utang.

Tidak hanya itu, Tupperware juga meminta bantuan dari penasihat hukum dan keuangan, demikian informasi dari sumber yang meminta tidak dipublikasikan identitasnya.

Diketahui, perusahaan ini memiliki utang lebih dari US$700 juta. Para kreditur sepakat pada tahun ini untuk memberikan sedikit ruang bernapas atas persyaratan pinjaman yang dilanggar, tetapi kondisi Tupperware terus memburuk.

Meskipun demikian, rencana pengajuan kepailitan itu belum final dan dapat berubah. Saat dimintai konfirmasi, pihak Tupperware menolak berkomentar.

Sebelumnya, Tupperware telah lama menyampaikan keraguan kemampuannya untuk tetap menjalankan bisnis. Pada bulan Juni, perusahaan tersebut membuat rencana untuk menutup satu-satunya pabrik di AS dan memberhentikan hampir 150 karyawan.

Pada tahun lalu, perusahaan tersebut mengganti Kepala Eksekutif Miguel Fernandez dan beberapa anggota dewan sebagai bagian dari upaya untuk membalikkan keadaan bisnis, dengan menunjuk Laurie Ann Goldman sebagai CEO baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau disebut OPEC+ sepakat untuk menunda kenaikan produksi minyak pada Desember 2024 selama satu bulan.

Penundaan ini merupakan kedua kalinya ditengah upaya mereka menghidupkan kembali pasokan karena pelemahan harga di tengah prospek ekonomi yang rapuh.

Kelompok yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia itu sedianya memulai serangkaian peningkatan produksi bulanan dengan menambahkan 180.000 barel per hari mulai Desember 2024 mendatang.

Namun, mereka sekarang akan membatasi pasokan selama bulan tersebut, menurut sebuah pernyataan yang diposting di situs OPEC pada Minggu (3/11/2024).

OPEC+ telah menunda dimulainya kembali perdagangan pada Oktober karena melemahnya permintaan di China dan membengkaknya pasokan dari Amerika Serikat (AS) yang menekan harga. Harga minyak Brent berjangka telah merosot 17% dalam empat bulan terakhir dan diperdagangkan mendekati US$73 per barel, terlalu rendah bagi Saudi dan banyak negara lain di OPEC+ untuk menutupi pengeluaran pemerintah.

"Kondisi pasar menang. OPEC+ menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mengabaikan realitas ekonomi makro saat ini yang berpusat di China dan Eropa, yang menunjukkan melemahnya pertumbuhan permintaan minyak," ujar Head of Oil Research di Onyx Commodities Ltd. Harry Tchilinguirian, dikutip dari Bloomberg, Senin (4/11/2024).

Penundaan lebih lanjut mungkin tidak memberikan banyak manfaat bagi pasar, karena hal ini telah diantisipasi oleh banyak pedagang. Pasar global masih menghadapi kelebihan pasokan pada tahun depan meskipun aliansi OPEC+ menahan diri untuk tidak meningkatkan pasokan, menurut perkiraan Badan Energi Internasional di Paris.

Sementara itu, Citigroup Inc. dan JPMorgan Chase & Co. memperkirakan harga akan turun hingga $60an pada tahun 2025.

Langkah OPEC+ cukup positif, kata analis di UBS Group AG Giovanni Staunovo. Menurutnya, pasar akan fokus pada respons Iran terhadap serangan Israel dan hasil pemilu AS.

Pasar minyak mentah sebagian besar mengabaikan konflik selama setahun di Timur Tengah, termasuk serangan balasan Israel baru-baru ini terhadap Iran, karena para pedagang semakin yakin bahwa pengiriman minyak dari wilayah tersebut tidak akan terpengaruh.

Hal ini menimbulkan ancaman finansial bagi Riyadh, yang membutuhkan tingkat harga mendekati US$100 per barel untuk menutupi rencana ekonomi ambisius Putra Mahkota Mohammed bin Salman, menurut Dana Moneter Internasional. Mitra pasar minyak kerajaan, Presiden Rusia Vladimir Putin, juga membutuhkan dana untuk perangnya melawan Ukraina.

"Bagi saya, dampaknya lebih penting terhadap sentimen dibandingkan angka. Pasar telah salah dalam memandang OPEC+ sebagai keinginan membanjiri pasar untuk mendapatkan kembali pangsa pasar, namun sebaliknya, fokus utama mereka tetap mengendalikan persediaan minyak," kata Director of Research di konsultan Energy Aspects Ltd. Amrita Sen.

Pada bulan Juni lalu, OPEC+ menguraikan peta jalan untuk secara bertahap memulihkan produksi bulanan sebesar 2,2 juta barel per hari yang dihentikan selama dua tahun terakhir.

Namun kondisi fundamental yang memburuk telah menggagalkan rencana mereka, dengan permintaan di China mengalami kontraksi selama empat bulan dan pasokan meningkat di AS, Brasil, Kanada, dan Guyana. Produksi minyak AS melonjak ke rekor bulanan baru sebesar 13,4 juta barel per hari di bulan Agustus.

“Mengingat seluruh ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan, mungkin yang lebih penting, pemilihan presiden AS yang akan datang, sangat masuk akal bagi OPEC+ untuk menunda penghentian pemotongan sukarela selama satu bulan tambahan,” kata Jorge Leon, Senior Vice President di konsultan Rystad Energy AS.

OPEC+ telah berjuang untuk membuat beberapa anggota—terutama Rusia, Irak dan Kazakhstan—untuk menerapkan pengurangan pasokan yang telah disepakati.

Ketiga negara tersebut telah berjanji untuk mematuhi peraturan dengan lebih baik, dan melakukan pembatasan tambahan untuk mengkompensasi kelebihan produksi. Namun, secara umum mereka melakukan produksi melebihi kuota mereka.

Aliansi 23 negara tersebut akan berkumpul pada 1 Desember untuk meninjau kebijakan untuk tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon Progo Segmen Kartasura – Klaten bakal mulai bertarif dalam waktu dekat. Sebelumnya, segmen ini telah beroperasi fungsional tanpa tarif sejak akhir September 2024.

Mengutip informasi yang dibagikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), penetapan tarif tersebut sebagaimana telah tertuang dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2816/KPTS/M/2024.

“Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian Tarif Terintegrasi Ruas Jalan Tol Jogja - Solo Segmen (Kartasura - Klaten), berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2816/KPTS/M/2024,” jelas pengumuman yang dibagikan JSMR dalam akun X nya, Senin (4/11/2024).

Dalam perinciannya, tarif paling murah dari GT Kartasura menuju GT Banyudono untuk golongan I dipatok seharga Rp3.500. Kemudian, tarif paling mahal yakni Rp84.500 untuk kendaraan golongan IV dan V yang melintas dari GT Kartasura hingga Klaten.

Secara lebih lengkap, berikut daftar tarif Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon Progo Segmen Kartasura – Klaten yang bakal mulai bertarif dalam waktu dekat.

Daftar Tarif Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten:

Asal GT Kartasura

Banyudono: Gol I Rp3.500; Gol II & III Rp5.500 ; Gol IV & V Rp7.500

Polanharjo: Gol I Rp24.500 ; Gol II & III Rp37.000; Gol IV & V Rp49.000

Klaten: Gol I Rp42.500; Gol II & III Rp63.500; Gol IV & V Rp84.500

Asal GT Banyudono

Polanharjo: Gol I Rp21.000; Gol II & III Rp31.500; Gol IV & V Rp42.000

Klaten: Gol I Rp38.500; Gol II & III Rp58.000; Gol IV & V Rp77.500

Kartasura: Gol I Rp3.500; Gol II & III Rp5.500 ; Gol IV & V Rp7.500

Asal GT Polanharjo

Klaten: Gol I Rp17.500; Gol II & III Rp26.500; Gol IV & V Rp35.500

Banyudono: Gol I Rp21.000; Gol II & III Rp31.500; Gol IV & V Rp42.000

Kartasura: Gol I Rp24.500; Gol II & III Rp37.000; Gol IV & V Rp49.000

Asal GT Klaten

Polanharjo: Gol I Rp17.500; Gol II & III Rp26.500; Gol IV & V Rp35.500

Banyudono: Gol I Rp38.500; Gol II & III Rp58.000; Gol IV & V Rp77.500

Kartasura: Gol I Rp42.500; Gol II & III Rp63.500; Gol IV & V Rp84.500

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri MalaysiaAnwar Ibrahim memerintahkan lembaga dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) Khazanah Nasional Berhad untuk melakukan audit internal. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki masalah terkait dengan investasi yang merugi di bisnis ritel fesyen online lokal.

Dikutip dari Bloomberg pada Senin (4/11/2024), Komisi Anti-Korupsi Malaysia atau MACC mengatakan pihaknya telah memulai investigasi mengenai masalah kerugian investasi sebesar 43,9 juta ringgit atau US$10 juta oleh Khazanah dan manajer aset milik negara Permodalan Nasional Bhd. (PNB) di ritel yang kemudian diidentifikasi sebagai Fashion Valet Sdn.

Penyelidikan ini dilakukan beberapa hari setelah Kementerian Keuangan mengatakan kedua entitas tersebut menginvestasikan total 47 juta ringgit di Fashion Valet pada 2018 dan akhirnya menjualnya seharga 3,1 juta ringgit.

Pendiri Fashion Valet, Fadzarudin Shah Anuar dan Vivy Yusof, mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas kegagalan investasi tersebut dan akan mengundurkan diri.

Fadzarudin mengatakan pada hari Minggu kemarin bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan MACC. Sementara itu, Khazanah dan PNB tidak segera menanggapi kabar tersebut.

Juru bicara Kantor Perdana Menteri membenarkan bahwa postingan Anwar adalah tanggapan terhadap penyelidikan MACC.

Audit tersebut untuk memastikan semua perusahaan yang terkait dengan pemerintah memenuhi tuntutan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing, kata Anwar dalam sebuah postingan di X pada hari Sabtu. Hal ini tidak mengecualikan PNB dan pihak lain yang terlibat, katanya dalam postingan lanjutan beberapa jam kemudian.

Investasi Khazanah dan PNB di Fashion Valet ditujukan untuk mendukung pengusaha teknologi lokal dan perusahaan ritel digital, kata Kementerian Keuangan dalam jawaban tertulis atas pertanyaan parlemen pada hari Senin. Total kerugian dari penjualan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total pendapatan yang dihasilkan Khazanah dan PNB tahun itu, tambahnya.

Khazanah dalam sebuah pernyataan mengatakan Fashion Valet menghadapi tantangan yang diperburuk oleh Covid-19, dan divestasinya mewakili jalan keluar yang bertanggung jawab untuk mengalihkan kepemilikan ke pihak yang dapat membantu mengarahkan perusahaan yang bermasalah tersebut.

NXBT Partners, yang disebut dipimpin oleh pengusaha Malaysia berpengalaman, menawarkan pada akhir tahun 2023 untuk membeli saham pemegang saham yang ada dan menyuntikkan modal ke perusahaan tersebut. Salah satu pendiri Fashion Valet mengatakan keputusan yang buruk menyebabkan kegagalan investasi.

“Kami berusaha mengembangkan bisnis terlalu agresif dan tidak cukup merencanakan saat menghadapi kondisi buruk,” kata mereka dalam postingan di Instagram.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerima surat dari perusahaan teknologi asal AS, Apple Inc. yang meminta pertemuan dengan Menteri Perindustrian usai adanya pelarangan penjualan iPhone 16 di Indonesia.

Sekjen Kemenperin, Eko S. Cahyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu pemenuhan komitmen realisasi investasi dari Apple sebagai syarat perpanjangan seritifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kita sudah terima [surat dari Apple]. Mereka ingin ketemu, menjelaskan kepada menteri, tapi prinsipnya kan kita dorong mereka mempercepat realisasi kebutuhannya,” kata Eko kepada wartawan, dikutip Senin (4/11/2024).

Eko menyebut prinsip pemerintah yakni mendorong pemenuhan TKDN bagi perusahaan yang memasarkan produknya dalam negeri. Apple selama ini telah mengantongi sertifikat TKDN 35%. Namun, sertifikat tersebut mesti diperpanjang.

Untuk mendapatkan perpanjangan TKDN, Apple diminta menyelesaikan komitmen investasinya senilai Rp1,7 triliun. Adapun yang sudah terealisasi saat ini sebesar Rp1,48 triliun lewat pembangunan Apple Academy.

“Pada prinsipnya untuk HKT, produk-produk yang memang sudah diwajibkan ini untuk memiliki TKDN, kita juga dorong mereka punya TKDN yang lebih tinggi. Pada prinsipnya kan investasi itu berbanding lurus dengan nilai TKN,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investorsmartphonedi Indonesia.

“Bayangkan, selama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet)sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia,” ujarnya.

Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016.

“Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

Usia rakortas, Airlangga dan jajaran menteri memberikan keterangan pers. Berikut rangkuman sejumlah poin penting hasil rakortas yang disampaikan Airlangga:

Perpanjangan Tax Holiday

Pemerintah memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%," ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, perusahaan asing atau korporasi multinasional tidak akan menerima tax holiday secara maksimal sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

Perpanjangan Diskon PPN Perumahan hingga Mobil Listrik

Pemerintah memperpanjang sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, mulai dari sektor perumahan hingga kendaraan listrik, hingga tahun depan atau 2025.

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Dia belum merincikan besaran anggaran maupun unit untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

Nasib Rencana Kenaikan PPN

Airlangga menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dia mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga.

Insentif Industri Padat Karya

Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

"Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi," jelas Airlangga.

Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

Aturan Baru Perburuhan hingga Aksesi OECD & BRICS

Airlangga juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

"Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan kerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi," katanya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan. Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi berakhir sejak Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI periode 2024—2029. Kini, pemerintahan baru mewarisi ‘beban’ fiskal yang ditinggalkan pemerintahan lama. Walhasil, pemerintahan baru dituntut mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih optimal dan prudensial.

Publik berharap kebijakan fiskal Prabowo, baik instrumen penerimaan maupun belanja negara dikelola secara efektif dan efisien. Maknanya, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan piawai menguatkan belanja yang berkualitas serta produktif.

Bahkan, demi menjamin kualitas belanja (spending better) dan belanja yang produktif, Prabowo mengingatkan para menterinya untuk tidak menggunakan dana APBN untuk mencari uang.

Dari sisi pendapatan negara, sebaran sumber pendapatan tampaknya mengalami ketimpangan. Sebab, mayoritas sumber pendapatan berasal dari pajak. Mengacu data BPS (2024) diperkirakan hingga akhir 2024, penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai Rp2.309,9 triliun atau 82,4% dari seluruh penerimaan.

Sementara itu, sisanya sebesar 17,6% terbagi ke sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP), yakni antara lain pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebesar Rp207,7 triliun (7,4%). Kemudian diikuti pendapatan bukan pajak lainnya sebesar Rp115,1 triliun (4,1%), BUMN sebesar Rp85,8 triliun (3,1%), dan badan layanan umum sebesar Rp83,4 triliun (3,0%). Menurut Kemenkeu (2024), pada 2025 pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, dengan perincian bersumber dari pungutan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun (83,1%), dan PNBP sebesar Rp505,4 triliun (16,9%).

Merujuk data-data di atas, pertanyaan kritisnya, mengapa Indonesia yang kekayaan SDA-nya melimpah, tetapi penerimaan negara yang bersumber dari SDA terhitung kecil? Pertanyaan ini muncul mengingat Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas tambang terbesar di dunia.

Namun, faktanya, total penerimaan negara yang bersumber dari SDA tersebut relatif tipis, sehingga timbul kecurigaan bahwa hasil tambang yang semestinya menjadi jatah negara, tetapi tidak masuk ke kas negara. Kecurigaan itu kian menguat lantaran mencuatnya kasus megakorupsi tambang timah dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun.

Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari BUMN juga tidak signifikan, karena tidak mencapai ratusan triliun, sebagaimana yang diharapkan. Padahal BUMN besar, seperti Pertamina, PLN, BRI, Bank Mandiri, BNI, Telkom Indonesia, dan KAI tidak mustahil bisa menyumbang penerimaan negara ratusan triliun rupiah.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, legacy yang ditinggalkan pemerintahan Jokowi menjadi tanggungan beban fiskal bagi pemerintahan baru. Indikatornya terjadi pelebaran defisit anggaran yang semula 2,29% (2024) menjadi kisaran 2,45%—2,82% (2025). Walhasil, untuk menutup defisit biasanya pemerintah menambah utang baru.

Apalagi tahun depan pemerintah harus membayar utang dan bunganya yang sudah jatuh tempo. Selain itu, terjadi peningkatan imbal hasil surat berharga negara (SBN) dengan tenor 10 tahun, yang semula 6,7% (2024) menjadi kisaran 6,9%—7,3% (2025).

Hal itu membawa konsekuensi membekaknya pembayaran bunga utang pemerintah. Padahal, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo berencana akan menambah utang sebesar Rp775,86 triliun. Oleh karenanya pemerintahan baru tetap melebarkan rasio utangnya sebesar 37,98%—38,71%. Sementara itu, idealnya rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30%.

OPTIMALISASI ANGGARAN

Merujuk kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) 2025, postur makro fiskal 2025 menunjukan target rasio pendapatan negara terhadap PDB kisaran 12,14%—12,36%, dan belanja negara kisaran 14,59%—15,18%.

Angka-angka tersebut menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan APBN 2024. Namun, yang krusial tidak sekadar capaian target tersebut. Melainkan pendapatan dan belanja negara bisa dikelola secara optimal.

Kebijakan fiskal diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim, menurunkan gini ratio, meningkatkan investasi, menurunkan angka pengangguran terbuka, meningkatkan nilai tukar petani/nelayan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Oleh karenanya, diperlukan sejumlah kebijakan untuk menjamin fiskal dikelola secara optimal.

Pertama, mendorong kreativitas tim ekonomi Prabowo dalam mencari dan menemukan sumber-sumber pendapatan baru, selain pajak (PNBP). Walhasil, pendapatan tidak hanya bertumpu pada perpajakan, sehingga proporsinya bisa berubah, setidaknya sumber dari pajak (70%) dan PNBP (30%).

Kedua, menjamin peningkatan pendapatan negara tidak merusak iklim investasi, tidak merusak lingkungan, memperhitungkan keterjangkauan layanan publik, tidak membebani masyarakat berpendapatan rendah dan usaha mikro kecil.

Ketiga, memastikan realisasi belanja sektor strategis sesuai dengan pagu anggaran, dan tidak terjadi kebocoran. Sektor strategis tersebut antara lain, pendidikan, kesehatan, Perlinsos, hilirisasi serta ekonomi hijau, dan lainya. Terutama dana Perlinsos butuh pengawasan khusus, untuk menjamin dana sosial itu tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk membahas terkait dengan revisi aturan relaksasi impor yang dituding menjadi penyebab industri tekstil nasional babak belur. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko S. Cahyanto mengungkapkan potensi pemerintah untuk melakukan revisi aturan tata niaga impor lewat beleid Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.