Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan nilai impor produk perikanan Indonesia mencapai US$0,22 miliar pada semester I/2024, turun sebesar US$0,12 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$0,34 miliar.

Penurunan nilai impor ini dipengaruhi oleh turunnya nilai impor seluruh komoditas utama seperti Salmon-Trout, Makarel, Rajungan-Kepiting, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan, Cod, dan Udang.

“Kabar baiknya, semuanya turun, jadi kita sudah mulai banyak substitusi dengan berbagai produk dalam negeri dan saya kira ini cukup menggembirakan di sektor perikanan kita. Importasi kita juga mulai turun,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siri, dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, Hendra mengungkapkan bahwa komoditas utama impor produk perikanan Indonesia, Salmon-Trout pada periode Januari-Juni 2024 mencapai US$36,55 juta, turun sebesar 7,2% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penurunan juga terjadi pada komoditas utama lainnya. KKP melaporkan, nilai impor komoditas Rajungan-Kepiting mencapai US$24,58 juta atau turun 21,6% yoy, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan mencapai US$21,83 juta atau turun 29,6% yoy, dan Cod mencapai US$16,42 juta atau turun 10,9% yoy.

Penurunan terdalam terjadi pada komoditas Makarel dan Udang. Nilai impor Makarel mencapai US$30,13 juta atau merosot sebesar 63,8% yoy dibanding semester I/2023. Sementara itu, nilai impor Udang mencapai US$15,25 juta atau merosot 40,2% yoy.

China menjadi negara utama asal impor produk perikanan Indonesia dengan nilai impor sebesar US$35,27 juta, turun sebesar 56,8% yoy dibanding semester I/2023. EFTA menempati posisi kedua dengan nilai impor mencapai US$25,49 juta, diikuti Asean US$24,96 juta, AS US$18,69 juta, Australia dan Selandia Baru US$13,97 juta, dan Uni Eropa sebesar US$13,81 juta pada periode Januari-Juni 2024.

Hendra menjelaskan, alasan pemerintah masih melakukan importasi produk perikanan adalah karena industri pangan Indonesia masih memerlukan sejumlah produk perikanan sebagai bahan baku atau substitusi. Namun, pemerintah tengah berupaya untuk membuat pabrik tepung ikan guna mengatasi kelebihan ikan yang sempat terjadi di Aceh beberapa waktu lalu.

“Kabar baiknya, tentu produk-produk dalam negeri dapat dioptimalkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan, Petronas dan Mubadala telah mendapatkan izin untuk buka data terkait dengan rencana farm out di beberapa aset mereka.

“Dari Petronas dan Mubadala telah mendapatkan izin untuk melakukan buka data,” kata Hudi saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Hudi mengatakan, lembaganya belum mendapat informasi terkini ihwal mitra potensial yang akan farm in pada beberapa aset yang hak partisipasinya ingin dilepas dua perusahaan migas internasional tersebut.

“Untuk partner potensial sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi,” kata Hudi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), raksasa migas asal Malaysia, berencana melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di dua aset operasinya di Indonesia, yaitu Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Petronas saat ini memiliki 100% kendali atas Blok Eksploitasi North Madura II di lepas pantai Jawa Timur dan Blok Eksplorasi Bobara di laut dalam Papua Barat.

Sementara itu, Mubadala Energy tengah melakukan pembicaraan untuk divestasi lanjutan sebagian hak partisipasi di wilayah kerja (WK) Andaman I.

Sebelumnya, saat masih bernama Mubadala Petroleum, perusahaan berbasis di Abu Dhabi itu lebih dahulu melepas 20% kepemilikannya ke Premier Oil untuk WK Andaman I pada 21 Januari 2020 lalu.

Saat ini, Mubadala Energy memegang 80% PI dan berlaku sebagai operator lapangan. Sisanya, Premier Oil menggengam 20% PI untuk Blok Andaman I. Adapun, skema kontrak Blok Andaman I menggunakan cost recovery.

Seperti diketahui, Mubadala berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari WK South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan eksplorasi lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bakal mendapat pemenang lelang untuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage di Nusa Tenggara Timur pada tahun ini.

Kementerian ESDM melaporkan sejumlah badan usaha telah mengkaji data WKP hasil program government drilling pemerintah tersebut.

“Proses sedang berlangsung, mudah-mudahan 2024 bisa lekas ada pemenang WKP baru,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi saat dihubungi, dikutip Rabu (24/7/2024).

Eniya mengatakan, WKP Nage itu terbilang menarik untuk dikembangkan bagi investor lantaran harga listrik panas bumi untuk wilayah NTT yang terbilang kompetitif.

Apalagi, Eniya menambahkan, rencana kapasitas pengembangan WKP Nage pada lelang kali ini ditingkatkan ke level 40 megawatt (MW) berdasarkan cadangan terduga sebesar 46 MW hasil pengukuran dan analisis geosains Badan Geologi. Awalnya, peningkatan kapasitas pengembangan blok panas bumi itu dipatok di level 20 MW.

Selain itu, dia mengatakan, WKP Nage telah ditinjau oleh konsultan independen menggunakan data hasil pengukuran dan percontohan batuan hasil pengeboran dari Badan Geologi.

Hasil kajian itu memperkaya kajian geosains termasuk rekomendasi yang perlu dilakukan oleh calon pemegang izin panas bumi (IPB) WKP Nage.

“Sehingga kekhawatiran adanya risiko asam dan permeabilitas dapat dimitigasi dengan penambahan data melalui survei geosains dan pengeboran berarah serta teknologi pembangkitan dan pemipaan,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM kembali melelang WKP Nage dengan luasan konsesi mencapai 10.410 hektare (Ha). Dengan perincian, 2.083,85 ha merupakan hutan produksi, 825,78 ha bagian dari hutan produksi dapat dikonversi dan sisanya merupakan area penggunaan lain sekitar 7.500,37 ha.

Cadangan terduga di WKP Nage itu mencapai 46 MWe dengan perkiraan temperatur reservoir 284 derajat Celsius. Sementara rencana pola pengusahaan berupa hulu dan hilir atau total project.

Lelang ini kembali dibuka sejak 30 April 2024 lalu yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sebelumnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memilih mundur dari penawaran WKP Nage pada periode lelang sebelumnya akhir Desember 2022.

Saat itu, PGEO beralasan WKP Nage, lapangan hasil government drilling, masih berisiko dan keekonomian lapangan belum menarik untuk perseroan.

“Terdapat beberapa faktor dari sisi risiko maupun keekonomian yang menjadi pertimbangan sehingga perseroan tidak menindaklanjuti penawaran tersebut,” kata Sekretaris Perusahaan PGE Kitty Andhora, Selasa (17/10/2023).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Pangan ID Food mendapat dukungan pendanaan dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) untuk menyalurkan program bantuan pangan penanganan stunting.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, ID Food berkomitmen terus berkontribusi menjaga ketersediaan dan pasokan pangan strategis melalui kolaborasi dengan sejumlah stakeholders. Untuk mengakselerasi hal tersebut salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah menjalin kerja sama pendanaan dengan menggandeng pelaku perbankan.

“Hari ini kita melakukan kerja sama dengan BTN terkait dukungan penanganan pencegahan stunting yang menjadi program pemerintah,” ujar Sis Apik, dikutip dari siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Menurut Sis Apik, pendanaan ini diperuntukkan bagi penyaluran bantuan pangan penanganan stunting pada 2024, dengan komoditas daging ayam dan telur ayam. Diharapkan upaya ini dapat mempercepat penyaluran bantuan pangan sehingga membantu program pemerintah menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia.

“Kami menyambut baik terjalinnya sinergitas antara ID Food dengan BTN. Kolaborasi pendanaan ini akan difokuskan pada komoditas daging ayam dan telur ayam untuk bantuan pangan bagi Keluarga Risiko Stunting. Ini sejalan dengan semangat kedua perusahaan yang aktif menjalankan berbagai program pencegahan stunting,” katanya.

Adapun, saat ini penyaluran program bantuan pangan penanganan stunting yang dijalankan ID Food telah memasuki tahun kedua. Upaya penyaluran akan terus ditingkatkan secara bertahap guna memenuhi target penyaluran kepada 1.446.089 Keluarga Rawan Stunting (KRS) di tujuh provinsi di Indonesia.

Program bantuan pangan penanganan stunting ini digelar dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah menurunkan prevalensi stunting sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Dalam program ini setiap keluarga rentan stunting akan menerima satu paket berisi 10 butir telur dan 1 kg daging ayam beku [frozen] sebanyak tiga kali,” terangnya.

Lebih lanjut, Sis Apik mengungkapkan, percepatan pelaksanaan program pangan strategis akan terus dilakukan tidak hanya untuk komoditas telur ayam dan daging ayam saja. Mengingat pada 2024, ID Food akan menjalankan sejumlah program pangan, di antaranya menjaga stok dan pasokan 10 komoditas pangan strategis yang terdiri atas gula konsumsi, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, dan ikan.

“ID Food mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini dari Bandan Pangan Nasional untuk melaksanakan berbagai program pangan strategis seperti penyaluran bantuan pangan penanganan stunting dan mengelola stok dan pasokan 10 komoditas. Maka diperlukan dukungan yang kuat baik dari sisi pendanaan, regulasi, serta dukungan teknis dan nonteknis. Kolaborasi lintas stakeholders menjadi kunci agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan program pangan strategis tersebut berjalan lebih baik pada tahun ini, Sis Apik menyampaikan, pihaknya telah melakukan perbaikan, di antaranya perbaikan infrastruktur penyimpanan, peningkatan kolaborasi dan kemitraan bersama pelaku usaha pangan (petani, peternak, nelayan, dan UMKM), digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring serta percepatan dan efisiensi proses, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM.

“Fundamental ID Food sebagai korporasi juga akan terus kita perkuat. Ini merupakan tugas besar dan penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengapresiasi kolaborasi antara ID Food dan BTN. Menurutnya, dukungan pendanaan dari BTN sebagai entitas perbankan dapat berdampak signifikan bagi pelaksanaan program bantuan pangan yang dijalankan ID Food.

“Langkah baik ini dapat menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan serta gizi masyarakat, khususnya keluarga risiko stunting. Hal ini tentunya akan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan,” terangnya.

Ke depannya, kata Arief, pelaksanaan program penanganan stunting ini akan terus ditingkatkan. Mengingat program ini bersifat strategis, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat khususnya untuk mempersiapkan generasi penerus, maupun sebagai bentuk hilirisasi hasil produksi peternakan sehingga dapat turut menjaga stabilitas telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

Arief mengatakan, program penanganan stunting ini akan terus didorong dan tingkatkan pelaksanaannya. Untuk itu, tentunya membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas lagi, baik dari sisi pendanaan, regulasi, maupun produksi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN tengah mengkaji kemungkinan investasi pengangkutan gas dari Blok Tuna di Kepulauan Natuna dengan skema angkut gas alam cair (LNG).

Kajian itu dilakukan bersama dengan operator Blok Tuna, Premier Oil Tuna B.V, lewat nota kesepahaman yang diteken pada Selasa (23/7/2024) kemarin.

Pj Sekretaris Perusahaan PGN Susiyani Nurwulandari mengatakan, kajian pengangkutan gas dari Blok Tuna itu dilakukan untuk memitigasi susutnya pasokan gas pipa dari sejumlah lapangan terkontrak di wilayah Sumatra Selatan dan Jawa Barat saat ini.

“Dengan jarak yang cukup jauh dan secara geografis cukup menantang secara teknis, memungkinkan bahwa kajian bersama juga mengarah pada skema LNG dan ditransportasikan melalui moda beyond pipeline untuk pengangkutan LNG dari WK tersebut,” kata Susi saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Lewat persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) I Blok Tuna yang diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhir 2022 lalu, lapangan migas itu ditargetkan onstream pada 2026 mendatang dengan puncak produksi mencapai 135 million standard cubic feet per day (MMscfd).

Rencananya, produksi gas bakal diekspor ke pembeli di Vietnam. Alasannya, jarak Blok Tuna dari fasilitas produksi di Vietnam lebih dekat hanya 80 kilometer.

Sementara itu, fasilitas produksi terdekat yang berada di perairan Indonesia adalah Natuna Sea Block A yang berjarak sekitar 385 kilometer. Dengan demikian, pengembangan Blok Tuna menjadi tidak ekonomis jika mesti membangun fasilitas pipa baru ke Indonesia.

“Analisa mengenai LNG termasuk usaha LNG trading antara PGN dan Premier Oil untuk pemenuhan pasar di domestik juga masih dalam proses kajian bersama,” kata Susi.

Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar. dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.

Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun.

Adapun, kontraktor gross revenue sebesar US$773 juta atau setara dengan Rp11,4 triliun dengan biaya cost recovery mencapai US$3,315 miliar.

Dari sisi penerimaan negara, diperkirakan pemerintah akan mendapat pendapatan hingga mencapai Rp18,4 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan kontraktor yang sebesar Rp11,4 triliun.

Blok Tuna ini dioperatori oleh Premier Oil Tuna B.V. (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50%. Premier Oil bermitra dengan perusahaan migas pelat merah asal Rusia, Zarubezhneft lewat anak perusahaannya, ZN Asia Ltd yang juga memegang hak partisipasi 50%.

Sebelumnya, President Director Premier Oil Tuna Steve Cox mengatakan bahwa pihaknya melihat peluang bersama PGN akan memajukan proyek WK Tuna untuk bisa menyuplai gas ke Indonesia.

Premier Oil Tuna adalah bagian dari Harbour Energy Group selaku operator dari KKS yang mencakup Blok Tuna (KKS Tuna). Oleh karena itu, proyek WK Tuna juga akan dapat memperluas operasi Harbour Energy di Indonesia.

“WK Tuna bernilai penting bagi Harbour, karena ini adalah key project yang ingin kami lanjutkan. Meskipun kami mengalami sejumlah kesulitan namun kami move on dari hal tersebut. Kami menyambut kerja sama dengan PGN dengan sangat baik,” kata Steve.

Bisnis.com, JAKARTA — Sang Wakil Presiden RI 2001—2004 Hamzah Haz berpulang pada pagi ini. Kamus Berjalan APBN menjadi julukan baginya yang berperan besar dalam berbagai pengambilan kebijakan, termasuk keputusan krusial dan tidak populer: menaikkan harga BBM.

Mendiang Hamzah Haz menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu (24/7/2024) pukul 09.30 WIB. Suasana duka seketika menyelimuti negeri, lantunan doa pun terpanjat bagi mantan guru, politisi, mantan anggota parlemen, dan mantan wakil presiden tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengupayakan pemerataan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income countrypada 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa provinsi yang memiliki PDRB per kapita tinggi baru Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pemerintah akan mendorong peningkatan PDRB per kapita yang lebih merata ke depan.

“Kita kan melihat berbagai daerah di Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sebagian di Sumatera Selatan, ya itu harus kita ratakan pertumbuhannya,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/7/2024).

Airlangga mengatakan salah satu strategi yang diupayakan adalah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan sektor jasa.

Pada kesempatan berbeda, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga akan mendorong daerah sentra hilirisasi. Menurutnya, daerah yang berfokus pada hilirisasi, akan duluan menyusul Jakarta dan Kalimantan Timur lepas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Dia mencontohkan salah satu sentra hilirisasi tersebut adalah Maluku Utara, yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekspor yang tinggi, juga berhasil menurunkan angka pengangguran.

“Daerah ini yang akan duluan lepas dari middle income trap, menyusul Jakarta dan Kalimantan Timur,” kata dia.

Airlangga menuturkan, dari 38 provinsi di Indonesia, Jakarta sudah lolos dari middle income trap, dengan PDRB per kapita yang mencapai US$21.000.

Selain itu, Kalimantan Timur juga telah berhasil keluar dari middle income trap dan menjadi daerah dengan pendapatan tinggi, dengan PDRB per kapita mencapai US$14.000.

“Jadi kalau melihat bagaimana Indonesia lolos middle income trap lihat Jakarta,” katanya.

Untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, kata Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 7% hingga 8%.

Dia menambahkan, PDB per kapita Indonesia saat ini adalah sebesar US$5000. Sementara itu, pemerintah menargetkan PDB per kapita Indonesia bisa mencapai US$26.000 hingga US$30.000 pada 2045.

“Kalau kita lolos middle income trap, artinya kita sekarang berpenduduk sekitar 270 juta dengan pendapatan per kapita sekitar US$5.000, nanti pada 2045 kita berharap penduduk kita mencapai 320 juta dengan pendapatan per kapita antara US$26.000 hingga US$30.000,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank mengunjungi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di kantornya untuk meninjau dua proyek di Indonesia, pada Senin (24/7/2024).

Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, menyampaikan kunjungan Managing Director of Operations of World Bank Anna Bjerde bersama timnya tersebut untuk meninjau proyek irigasi untuk agrikultur dan program pengetasan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Anna yang juga sahabat Sri Mulyani saat bertugas di Bank Dunia (2010-2016), memuji ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh di angka 5% di saat ekonomi dunia melemah dan munculnya berbagai guncangan naiknya suku bunga dan gejolak harga komoditas dan geopolitik.

“Anna dan tim @worldbank mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh cukup tinggi di tingkat 5% dan stabil serta inflasi yang rendah,” tulisnya, dikutip Rabu (24/7/2024).

Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia berhasil stabil di kisaran 5% sepanjang 2022 dan 2023. Terakhir pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (year-on-year/yoy).

Selain itu, Bank Dunia dalam pertemuan tersebut juga dalam rangka mendengar pandangan Indonesia atas berbagai langkah reformasi World Bank Group yang sedang dilakukan dibawah kepemimpinan Presiden Ajay Banga.

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya turut mendiskusikan mengenai berbagai isu seperti penyederhanaan prosedur di internal Bank, Pricing,New instrument and funding for global public goods seperti climate change dan juga upaya Bank Dunia memperbaiki operasi terintegrasi dengan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Ke depan, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia masih akan terus memperbaiki kualitas SDM melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial. Dukungan Bank Dunia dalam bidang kesehatan sangat dihargai.

Tak lupa, dirinya juga memaparkan kondisi fiskal negara, di mana saat ini sedang proses penyusunan RAPBN 2025 Indonesia yang merupakan periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu.

“APBN Indonesia akan tetap dijaga dan dikelola secara prudent, kredibel, dan sustainable agar dapat memecahkan berbagai masalah pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Melihat laporan terbaru Bank Dunia edisi Juni 2024, Bank Dunia mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 5% pada 2024.

Meski memperkirakan ekonomi tumbuh di angka 5% tahun ini, tekanan masih akan muncul dari sisi investasi dan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank mengunjungi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di kantornya untuk meninjau dua proyek di Indonesia, pada Senin (24/7/2024).

Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, menyampaikan kunjungan Managing Director of Operations of World Bank Anna Bjerde bersama timnya tersebut untuk meninjau proyek irigasi untuk agrikultur dan program pengetasan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Anna yang juga sahabat Sri Mulyani saat bertugas di Bank Dunia (2010-2016), memuji ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh di angka 5% di saat ekonomi dunia melemah dan munculnya berbagai guncangan naiknya suku bunga dan gejolak harga komoditas dan geopolitik.

“Anna dan tim @worldbank mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh cukup tinggi di tingkat 5% dan stabil serta inflasi yang rendah,” tulisnya, dikutip Rabu (24/7/2024).

Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia berhasil stabil di kisaran 5% sepanjang 2022 dan 2023. Terakhir pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (year-on-year/yoy).

Selain itu, Bank Dunia dalam pertemuan tersebut juga dalam rangka mendengar pandangan Indonesia atas berbagai langkah reformasi World Bank Group yang sedang dilakukan dibawah kepemimpinan Presiden Ajay Banga.

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya turut mendiskusikan mengenai berbagai isu seperti penyederhanaan prosedur di internal Bank, Pricing,New instrument and funding for global public goods seperti climate change dan juga upaya Bank Dunia memperbaiki operasi terintegrasi dengan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Ke depan, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia masih akan terus memperbaiki kualitas SDM melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial. Dukungan Bank Dunia dalam bidang kesehatan sangat dihargai.

Tak lupa, dirinya juga memaparkan kondisi fiskal negara, di mana saat ini sedang proses penyusunan RAPBN 2025 Indonesia yang merupakan periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu.

“APBN Indonesia akan tetap dijaga dan dikelola secara prudent, kredibel, dan sustainable agar dapat memecahkan berbagai masalah pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Melihat laporan terbaru Bank Dunia edisi Juni 2024, Bank Dunia mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 5% pada 2024.

Meski memperkirakan ekonomi tumbuh di angka 5% tahun ini, tekanan masih akan muncul dari sisi investasi dan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA – Negara yang tergabung dalam G20 tengah mendiskusikan penerapan pajak kepada orang-orang super kaya di dunia dengan tarif 2%, dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) di Sao Paulo, Brazil, yang digelar pekan ini.

Menunggu keputusan yang akan dicantumkan dalam komunike tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia telah memiliki kebijakan tersendiri terkait pajak orang kaya.

“Kita kan sudah ada tax policy sendiri,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian RI, Rabu (24/7/2024).

Sementara negara-negara G20 pun sebelumnya tengah dalam proses penerapan Pajak Minimum Global yang tercantum dalam Pilar II Pajak Internasional untuk perusahaan-perusahaan multinasional.

Melihat aturan Indonesia saat ini, pemerintah telah memiliki tarif Pajak Penghasilan (PPh) progresif hingga 35% bagi individu berpenghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun.

Perlu diingat, aturan tersebut diperuntukkan untuk Pajak Penghasilan (PPh), bukan pajak kekayaan.

Sementara Brasil, yang memegang presidensi G20 tahun ini, menyerukan pajak minimum 2% yang akan dikenakan pada sekitar 3.000 orang terkaya di dunia—yang diukur dari segi kekayaan, bukan pendapatan.

Koordinator Sosial G20 Gustavo Westman menyampaikan dalam G20 Deputy Ministers of Finance and Central Bank vice presidents, Senin (22/7/2024), pertemuan tersebut membahas beberapa hal yang terkait keadilan.

Salah satunya menciptakan sistem pinjaman keuangan yang lebih adil, mereformasi tata kelola dan sistem keuangan global, mengenakan pajak kepada orang-orang super kaya, dan mengadakan diskusi agar utang negara-negara berkembang bisa dihilangkan atau dipertukarkan.

“Inilah yang kami inginkan dalam hal isu-isu keuangan sehingga kami dapat memiliki masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan dengan berkurangnya ketidaksetaraan,” jelas Westmann dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/7/2024).

Meskipun Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah menolak formulasi khusus dari kebijakan ini dalam pertemuan G7 pada Mei 2024 lalu, pihak berwenang Brasil mengatakan bahwa diskusi pada pertemuan itu positif karena menunjukkan adanya kesepakatan mengenai bahasa untuk mendekati masalah ini.

Mereka berharap ide pajak minimum untuk orang kaya akan dikutip dalam komunike, dengan rincian proposal yang diterbitkan pada catatan terpisah.

Adapun, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah bertolak ke Brasil untuk menghadiri FMCBG.

“Agenda G20 Menkeu dan Gubernur Bank Sentral dibawah Presidensi Brazil akan membahas perkembangan ekonomi global terkini, International taxation, financial sector and financial inclusion, Sustainable Finance dan Capital Flow-Global Debts and MDBs reform,” tuturnya.

Bisnis.com, BATAM - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan membuat rumusan penyederhanaan perizinan khusus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Batam. Tujuannya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota industri tersebut.

Sekretaris Anggota Wantimpres, Zulkarnaen Koto mengatakan tugas utama pihaknya yakni membuat kajian sekaligus memberikan masukan kepada Presiden Jokowi atas berbagai kebijakan yang dapat diterbitkan untuk pengembangan ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

"Kami ingin menggali lebih dalam secara faktual tentang kendala yang dihadapi oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pelaku usaha sebagai bagian dari upaya pembuatan kajian penyederhanaan perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam," katanya saat berkunjung ke BP Batam, Rabu (24/7/2024).

Kunjungan Wantimpres bukan hanya disambut BP Batam, tapi juga dihadiri oleh pengelola KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa Digital Park, dan KEK Tanjung Sauh.

"Dengan kajian yang akan kami sampaikan berdasarkan kondisi faktual di lapangan ini akan lahir berbagai kebijakan pendukung yang semakin memudahkan investor dalam bisnisnya sekaligus kebijakan yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat Batam," ungkapnya.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjelaskan ia sengaja menghadirkan seluruh pihak, termasuk pengelola KEK, agar dapat berdiskusi langsung dengan Tim Wantimpres yang hadir.

"Sengaja kami hadirkan langsung dalam pertemuan ini mulai dari Pimpinan BP Batam, Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam dan Pemko Batam yang terkait dengan perizinan berusaha, delegasi Dewan Nasional KEK, serta delegasi pengelola KEK yang beroperasi di Batam," katanya.

Rudi berharap berdasarkan pertemuan yang dihelat hari ini akan lahir kajian dan kebijakan terbaru yang dapat meningkatkan berbagai sektor pendukung kemajuan Batam.

Bisnis.com, JAKARTA - Roti Aoka diduga mengandung zat pengawet kosmetik, Sodium Dehydroacetate. Keberadaan roti Aoka di pasaran sangat marak, mengungguli produksi UMKM lokal.

Terkait hal itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki merespons. Menurutnya, dugaan zat pengawet berbahaya dalam produk roti Aoka dan peredarannya jadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di sisi lain, konsumen, kata Teten, juga bisa melakukan pengecekan mandiri untuk membuktikan dugaan zat berbahaya dalam roti tersebut.

"Ya itu kan urusannya BPOM urusan Kementerian Kesehatan gitu ya, otoritasnya enggak di saya, kenapa itu diizinkan kalau masih ada isu itu? tapi kan konsumen juga bisa membawanya ke lab misalnya untuk dicek bener enggak itu, kan gerakan konsumen YLKI harusnya bekerja," ujar Teten saat ditemui di Smesco, Rabu (24/7/2024).

Teten pun turut menyoroti produksi Roti Aoka yang dilakukan secara besar-besar hingga peredarannya yang masif di pasaran menggeser eksitensi roti lokal buatan UMKM. Menurutnya, kapasitas teknologi dan investasi yang terbatas membuat roti UMKM kalah saing.

"Iya itu kan ya, karena teknologi mereka [Roti Aoka] bagus, ya pasti roti-roti dalam negeri [UMKM] kan enggak bisa bersaing," jelasnya.

Oleh karena itu, Teten mendorong agar kebijakan investasi di Indonesia perlu dilakukan secara selektif. Pembiayaan modal kerja hingga investasi kepada UMKM perlu diutamakan.

"Dari kepentingan UMKM itu selalu begitu, kebijakan investasi itu jangan investor lama dibunuh oleh investor baru, itu enggakgrowing ekonomi kita," katanya.

Untuk diketahui keberadaan Roti Aoka produksi PT Family Bakery Indonesia yang berbasis di Bandung itu kian merebak ke berbagai daerah di Indonesia. Roti Aoka makin eksis di kalangan masyarakat hingga ke lapisan bawah karena produk tersebut tersedia pada toko-toko kelontong dengan harga terjangkau.

Roti Aoka sempat dituding mengandung Sodium Dehydroacetate karena masa simpan yang lebih lama dibandingkan roti pada umumnya. Bahkan Roti Aoka bisa bertahan sampai 3 bulan, tidak seperti roti sejenis merek ternama yang hanya bisa bertahan dalam hitungan hari.

Teranyar, BPOM mengaku telah melakukan uji sampel terhadap brand roti Aoka buatan PT Indonesia Bakery Family (PT IBF). Pada 28 Juni 2024. Menurut hasil pengujian, sampel roti Aoka tidak mengandung natrium dehidroasetat.

“Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi,” ungkap BPOM.

Temuan BPOM ini sekaligus membantah isu yang sempat beredar bahwa roti Aoka mengandung zat pengawet berbahaya.

Sebelumnya, Head Legal PT IBF, Kemas Ahmad Yani, dalam klarifikasinya memastikan, penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar. Dia menegaskan, produk roti Aoka telah melewati pengujian oleh BPOM dan telah mendapat izin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk.

“Seluruh produk roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan enam bulan,” kata Kemas dalam keterangan di Jakarta, Jumat (19/7/2024).