BRICS menentang dan mengutuk praktik penjatuhan sanksi yang bermuatan politik dan tidak berdasarkan hukum yang bisa merusak perkembangan negara lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Wiranto mengaku merupakan wewenang penuh bagi presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto untuk kembali menunjuknya mengisi kursi di pemerintahan.

Termasuk menjadi bagian dari Watimpres, kata Wiranto, hal tersebut merupakan hak prerogatif penuh dari Menteri Pertahanan (Menhan) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Itu gabisa dijawab, lebih baik bertanya ke pak Prabowo,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (14/10/2024).

Untuk diketahui, Wiranto bersama sejumlah perwakilan Watimpres menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (14/10/2024).

Dia mengaku selain melakukan sesi foto bersama menjelang berakhirnya masa tugas Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Negara.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada anggota wantimpres yang sudah 5 tahun mengabdi pada negeri yang kita cintai ini, dengan berbagai upaya yang sudah disampaikan beliau [Jokowi],” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Wiranto melanjutkan bahwa lembaganya juga menyerahkan buku kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut terkait dengan kiprah dan kinerjanya selama memimpin Negara di periode keduanya.

Dalam buku itu, kata Wiranto, berisikan berbagai rangkuman nasehat dewan pertimbangan presiden dan harapan yang disampaikan kepada Jokowi setelah memasuki masa purnabakti mendatang.

“Kami juga mengharapkan beliau walaupun sudah lepas dari jabatan presiden dikarunai kesehatan dan kembali ke solo dengan selamat serta tetap bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini, ya intinya silaturahim sebagai orang timur kita sudah menyelesaikan berbagai visi misi yang diemban oleh kami,” pungkas Wiranto.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa rencana DPR untuk merevisi undang-undang UU Kementerian Negara dan UU Wantimpres bakal memberatkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa makin banyaknya kementerian/lembaga justru akan melemahkan birokrasi yang sebelumnya telah dipangkas oleh pemerintah sebelumnya.

Menurutnya, birokrasi yang makin kompleks justru memberatkan belanja negara.

“Banyak kementerian/lembaga akan menambahkan belanja birokrasi. Saat ini belanja pegawai dan belanja barang di APBN 2025 itu Rp850 triliun kalau digabung. Ini angkanya sudah sangat berat dibandingkan total belanja pemerintah secara keseluruhan” kata Bhima kepada Bisnis, Jumat (27/9/2024).

Adapun anggaran belanja pegawai K/L pada RAPBN 2025 sebesar Rp 297,71 triliun atau meningkat dari anggaran belanja pegawai K/L pada 2024 yang sebesar Rp 276,34 triliun.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun yang terdiri dari belanja non-K/L sebesar Rp1.541,3 triliun dan belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun. Belanja pemerintah pusat tumbuh 9,5% sejak 2021.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti banyaknya Kementerian/Lembaga (K/L) akan mempersulit untuk pengambilan keputusan-keputusan strategis karena harus mengumpulkan banyak kementerian lembaga karena terkait isu yang serupa dan

“Misalnya pangan, ada badan gizi nasional ada kementerian pangan, kementerian pertanian, bulog, jadi akan menambah rantai birokrasi yang makin panjang. Khawatir ada replikasi lembaga untuk mengerjakan tugas yang sama. Justru makin tidak fokus. Jadi kalau hanya bagi-bagi jabatan politik ini justru jadi hambatan untuk mengejar program strategis,” tuturnya.

Bhima menekankan bahwa revisi UU Kementerian Negara dan Wantimpres pun menjadi tak lepas dari unsur politik akomodatif. Alhasil kabinet ‘gemuk’ sebenarnya harus bergerak lebih ramping mengingat Prabowo memiliki banyak program strategis ke depannya.

“Harusnya efektifkan lembaga eksisting atau digabung saja kementerian agar lebih efektif dan efisien serta pengambilan keputusan makin cepat karena koordinasi lebih ringkas. Misalnya kemendag dan perindustrian jadi stabilitas harga domestik dan industri dalam negeri bisa dikolaborasikan,” pungkas Bhima.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) urung bicara mengenai langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang.

Menurutnya, pembahasan yang mampu meningkatkan peluangnya untuk dipinang dan bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan masa mendatang merupakan urusan dari Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikannya usai meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT. Borneo Alumia Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

“Urusan itu urusan pemerintahan baru. Saya enggak mau komentar,” ujar Jokowi.

Bahkan, dia juga enggan berkomentar apakah topik tersebut juga dibahas bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat saat menerima kunjungannya di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/9/2024) lalu.

“Ndak ndak ndak,” kata Jokowi singkat.

Sekadar informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/9/2024).

Dengan revisi ini, kewenangan Wantimpres diperluas dan anggota Wantimpres tidak lagi dibatasi hanya delapan, melainkan bisa sesuai dengan kebutuhan presiden.

Rapat pengesahan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa meskipun memenuhi kuorum, tetapi langkah DPR untuk merevisi Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara dan UU Wantimpres memiliki legitimasi yang kurang kuat.

Sebagai negara hukum, Karyono mengamini bahwa revisi beberapa undang-undang diantaranya UU Kementerian Negara dan UU Wantimpres merupakan hal yang normal dalam kehidupan bernegara.

Namun, dia melanjutkan bahwa paradigmanya harus diletakkan dalam konteks kebutuhan untuk memperbaiki kehidupan bernegara. Spiritnya adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

“Proses dilakukannya revisi undang undang terkesan terburu-buru dan cenderung dipaksakan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas, dan minimnya kehadiran jumlah anggota DPR yang ikut dalam pembahasan maupun pada saat sidang paripurna untuk pengesahan RUU maka tentu mengundang sejumlah pertanyaan publik,” tuturya kepada Bisnis, Jumat (27/9/2024).

Selain itu, dia mengatakan bahwa jika dilihat dan diamati terhadap perubahan pasal-pasal yang direvisi, maka terdapat satu pesan kuat yaitu memberikan kewenangan berupa keleluasaan kepada presiden untuk menentukan formasi maupun jumlah menteri dan Wantimpres. Selebihnya adalah pasal yang bersifat normatif dan penyesuaian.

Nantinya, kata Karyono setelah disahkannya beberapa revisi undang undang maka kewenangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan akan lebih kuat.

Sisi positifnya, hal ini akan mempertegas sistem presidensial. Namun di sisi lain mengandung unsur resiko yaitu akan membentuk executive heavy. Istilah executive heavy merujuk pada kondisi ketika kekuasaan eksekutif lebih menonjol dibandingkan lembaga-lembaga lain.

Menurutnya, fenomena executive heavy pernah terjadi dalam kehidupan bernegara kita sebelum amandemen UUD 1945, dimana kekuasaan eksekutif yang diberikan kepada presiden sangat besar, sehingga melahirkan pemerintahan otoriter. Ini yang perlu dicegah agar jangan sampai terulang kembali.

“Kami berharap, agar kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada presiden digunakan untuk mewujudkan cita cita pembangunan nasional seperti yang diamanatkan konstitusi. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” imbuhnya.

Selain itu, Karyono mengatakan bahwa revisi UU Kementerian Negara dan Wantimpres, nampaknya tak lepas dari unsur politik akomodatif yang dalam bahasa Prabowo adalah politik merangkul.

Dia menekankan bahwa hal itu tentu sudah menjadi kebiasaan (political habit) dimana pemenang pilpres membagi kekuasaan. Tapi, tentu saja ada sisi kelemahan, antara lain kabinet menjadi ‘gemuk’ lantaran jumlah pejabat di sejumlah institusi menjadi bertambah banyak.

Dampaknya, Karyono menyebut jalan kabinet bisa tidak efektif dan efisien jika tidak terkendali. Pasalnya, banyaknya pejabat dan atau penambahan institusi akan berbanding lurus dengan anggaran.

“Belum lagi efek psikologis hubungan antar lembaga yang dipimpin oleh orang yang berbeda haluan politik, ideologi dan kompetensi dapat menimbulkan masalah tersendiri yang perlu diantisipasi,” pungkas Karyono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) urung bicara mengenai langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang.

Menurutnya, pembahasan yang mampu meningkatkan peluangnya untuk dipinang dan bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan masa mendatang merupakan urusan dari Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikannya usai meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT. Borneo Alumia Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

“Urusan itu urusan pemerintahan baru. Saya enggak mau komentar,” ujar Jokowi.

Bahkan, dia juga enggan berkomentar apakah topik tersebut juga dibahas bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat saat menerima kunjungannya di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/9/2024) lalu.

“Ndak ndak ndak,” kata Jokowi singkat.

Sekadar informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/9/2024).

Dengan revisi ini, kewenangan Wantimpres diperluas dan anggota Wantimpres tidak lagi dibatasi hanya delapan, melainkan bisa sesuai dengan kebutuhan presiden.

Rapat pengesahan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Revisi UU Wantimpres) dikhawatirkan akan melanggar ketentuan konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu.

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzahm enyebut bahwa gagasan perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak memiliki landasan hukum yang memadai.

Pasalnya, DPA tak lagi tercantum dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara RI (UUD) 1945, sehingga ditempatkan dalam cabang kekuasaan pemerintahan.

“Tentu itu akan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, terutama kelompok kekuasaan yang sekarang,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Dia berargumen bahwa DPA akan menjadi sarana bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan pengaruh terhadap pemerintahan ketika lengser pada Oktober nanti.

Selain itu, DPA disebutnya juga merupakan pengejawantahan dari gagasan Presidential Cub yang sempat diutarakan Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Prabowo kala itu ingin menampung masukan mantan presiden untuk menjalankan pemerintahannya kelak.

“Jadi mereka atau kelompoknya Jokowi ini masih punya ruang melalui DPA untuk mengendalikan, secara bersama mengendalikan pemerintahan ke depan,” jelas Castro.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi UU UU Wantimpres pada Selasa (9/7/2024), yang salah satu perubahannya memuat kemunculan Dewan Pertimbangan Agung.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjelaskan sediktinya tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur atau tata nama, tetapi diklaim tak mengubah fungsi.

Perubahan berikutnya ialah ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang, maka kini DPR mengusulkan agar keanggotaan tidak dibatasi, sehingga jumlahnya sesuai dengan keinginan presiden.

Poin terakhir adalah perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, meskipun belum dijelaskan lebih lanjut.

Dia sekaligus membantah tudingan bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung nantinya akan sejajar dengan presiden seperti sebelum era Reformasi.

Menurutnya, amandemen UUD 1945 sudah menghapus istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dan hanya menjadi lembaga negara.

"Dewan pertimbangan ada di Pasal 16 Undang-undang Dasar, itu menyebut fungsi. Nah, kita memberi nomenklaturnya yang dulunya Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kilah Supratman.