Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji dalam kabinet 2024-2029. Pembentukan ini sekaligus menandai kewenangan penyelenggara haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan mulai 2026.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. “Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berminat untuk masuk ke dalam blok kerja sama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Lantas, bagaimana nasib proses aksesi Ri ke OECD?

BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini.

Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip Senin (28/10/2024).

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terangnya.

Dia juga mengatakan bahwa alasan Indonesia bergabung BRICS karena ingin berada dalam berbagai blok.

“Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Negara Mitra BRICS

Indonesia beserta tiga negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand juga telah resmi menjadi negara mitra (partner countries) kelompok BRICS.

Dalam postingan di X, yang sebelumnya bernama Twitter, pada Jumat (25/10/2024), akun @BRICSInfo menyebutkan 13 negara telah ditambahkan ke dalam aliansi sebagai negara mitra. Sembilan negara lainnya adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

Mengutip Channel News Asia, ke-13 negara itu bukan anggota penuh kelompok yang didirikan pada 2006 tersebut.

Nasib Aksesi OECD

Upaya Prabowo agar Indonesia bergabung dengan BRICS berbeda arah dengan rencana Presiden Jokowi sebelumnya

Pada masa pemerintahannya, Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun mendatang.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Yeta Purnama menilai langkah Indonesia untuk bergabung dalam BRICS berisiko memperkecil peluang RI untuk bermitra dengan OECD. Hal ini mengingat energi dan fokus pemerintahan yang akan sangat mahal apabila harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral.

Menurutnya, dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju.

”Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," kata Yeta seperti dilansir Antara, Sabtu (26/10).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berupaya menggenjot aksesi ke OECD. Hal ini disampaikan usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota OECD

Airlangga yang juga menjadi Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar tenaga kerja Jepang mengalami pengetatan pada September 2024, yang menunjukkan adanya tekanan berkelanjutan terhadap perusahaan-perusahaan untuk menaikkan upah menjelang pertemuan kebijakan Bank Sentral Jepang pada minggu ini.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), Kementerian Tenaga Kerja Jepang menyebut rasio pekerjaan terhadap pelamar naik tipis menjadi 1,24 dari 1,23 pada Agustus, yang berarti terdapat 124 pekerjaan yang ditawarkan untuk setiap 100 pelamar. Sebelumnya, para ekonom memperkirakan tidak ada perubahan dari 1,23.

Laporan terpisah dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan tingkat pengangguran turun menjadi 2,4% pada September, turun ke level terendah sejak Januari tahun ini. Jumlah pekerja meningkat 270.000 orang dibandingkan tahun lalu, sementara mereka yang tidak memiliki pekerjaan berkurang 90.000 orang.

Pasar tenaga kerja yang ketat merupakan lingkungan positif bagi bank sentral saat mempersiapkan pertemuan kebijakan yang berakhir pada Kamis mendatang.

Permintaan yang lebih tinggi terhadap pekerja akan menekan perusahaan untuk menaikkan gaji untuk mempertahankan para pekerja, yang berpotensi mendorong siklus baik antara harga dan upah – sebuah tujuan yang ingin dicapai bank tersebut ketika mempertimbangkan kenaikan suku bunga berikutnya.

“Pasar kerja akan terus memberikan tekanan pada upah. Ini adalah salah satu bagian dari teka-teki yang akan membuat BOJ mengatakan bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk memenuhi proyeksinya," kata Kengo Tanahashi, ekonom di Nomura Securities.

Meskipun sebagian besar ekonom melihat kenaikan tambahan pada bulan Desember atau Januari, BOJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada hari Kamis.

Gubernur BOJ, Kazuo Ueda, mengatakan bank sentral memiliki waktu untuk mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan selanjutnya, menandakan tidak ada kenaikan suku bunga pada bulan Oktober, bahkan ketika yen jatuh ke level terendah dalam hampir tiga bulan.

Dalam survei Bloomberg terbaru, hampir semua ekonom memperkirakan tidak ada perubahan kali ini, sementara separuhnya memperkirakan akan ada tindakan pada bulan Desember.

Pada akhir pertemuan dua hari tersebut, BOJ juga akan merilis laporan prospek terbarunya. Dalam terbitan terbaru di bulan Juli, bank tersebut mencatat bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja di kalangan perempuan dan lansia akan memperketat pasar tenaga kerja selama masa pemulihan ekonomi. Laporan hari Selasa menunjukkan peningkatan 430.000 pekerja perempuan dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka positif ini muncul setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan partai berkuasanya mendapat hasil buruk dalam pemilihan majelis rendah pada hari Minggu. Tak lama setelah pemungutan suara, Ishiba mengatakan bahwa ia perlu menerapkan paket ekonomi yang berarti dan menyiapkan anggaran tambahan.

Langkah-langkah tersebut akan mencakup dukungan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk menaikkan gaji dan mengadopsi teknologi yang menghemat tenaga kerja, katanya.

Solidnya pasar kerja juga akan berdampak positif pada negosiasi upah tahun depan, yang dimulai awal bulan ini. Federasi serikat pekerja terbesar di Jepang, Rengo, mengumumkan bahwa mereka akan menargetkan kenaikan upah setidaknya sebesar 5% dalam pembicaraan mendatang, mempertahankan target tersebut dari tahun ini.

Tahun ini grup tersebut mendapatkan kenaikan gaji sebesar 5,1%, tertinggi dalam 33 tahun. Beberapa perusahaan, termasuk Suntory Holdings, telah mengindikasikan bahwa mereka akan mengupayakan kenaikan gaji serupa seperti tahun ini, sehingga menandai awal yang positif untuk putaran perundingan berikutnya.

Sementara itu, kekurangan tenaga kerja menjadi semakin parah, khususnya di kalangan perusahaan skala kecil dan menengah.

Jepang mencatat jumlah kebangkrutan tertinggi sejak tahun 2013 dalam enam bulan hingga bulan September, dengan sekitar 163 dari 4.990 perusahaan yang bangkrut menyebutkan kendala tenaga kerja sebagai alasan untuk bangkrut.

Rengo mengumumkan pihaknya akan mengupayakan kenaikan gaji minimal 6% untuk perusahaan-perusahaan kecil, sebuah tujuan yang dapat semakin membebani margin keuntungan perusahaan-perusahaan yang sudah terhimpit oleh inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Volkswagen berencana untuk menutup setidaknya tiga pabrik di Jerman, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada puluhan ribu staf, dan menyusutkan pabrik-pabrik yang tersisa seiring dengan rencana perombakan yang lebih dalam dari perkiraan.

Mengutip Reuters pada Selasa (29/10/2024), produsen mobil terbesar di Eropa telah melakukan negosiasi selama berminggu-minggu dengan serikat pekerja mengenai rencana untuk mengubah bisnisnya dan memangkas biaya, termasuk mempertimbangkan penutupan pabrik di dalam negeri untuk pertama kalinya, yang merupakan pukulan terhadap kekuatan industri Jerman.

Volkswagen menegaskan kembali pada Senin waktu setempat bahwa restrukturisasi diperlukan dan mengatakan akan membuat proposal konkret pada Rabu (30/10/2024) mendatang.

"Manajemen benar-benar serius dengan semua ini. Ini bukan pertikaian dalam putaran perundingan bersama," Daniela Cavallo, kepala dewan pekerja Volkswagen, mengatakan kepada karyawan pada pabrik perusahaan di Wolfsburg.

Cavallo melanjutkan, Volkswagen juga berencana memotong gaji merek tersebut setidaknya 10% dan membekukan gaji pada 2025 dan 2026.

"Ini adalah rencana kelompok industri terbesar Jerman untuk memulai aksi jual di negara asalnya, Jerman," tambah Cavallo, tanpa merinci pabrik mana yang akan terkena dampak atau berapa banyak dari sekitar 300.000 staf Grup Volkswagen di Jerman yang dapat diberhentikan.

Komentar tersebut menandai peningkatan besar konflik antara pekerja dan manajemen Volkswagen, ketika perusahaan tersebut menghadapi tekanan berat dari tingginya biaya energi dan tenaga kerja, persaingan yang ketat di Asia, melemahnya permintaan di Eropa dan China, serta transisi listrik yang lebih lambat dari perkiraan.

Hal ini juga memberikan tekanan lebih lanjut kepada pemerintah Jerman agar mengambil tindakan untuk menghidupkan kembali perekonomian, yang tampaknya akan mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut karena koalisi Kanselir Olaf Scholz sedang mencari cara untuk memacu pertumbuhan. Scholz tertinggal dalam jajak pendapat pada pemilihan federal yang dijadwalkan tahun depan.

Cavallo mengatakan, pemerintah Jerman perlu segera membuat rencana induk bagi industri negara tersebut untuk memastikan industri tersebut tidak sia-sia.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Berlin menyadari kesulitan yang dialami Volkswagen dan tetap melakukan dialog erat dengan perusahaan dan perwakilan pekerja.

"Posisi Kanselir mengenai hal ini jelas, yaitu bahwa kemungkinan keputusan manajemen yang salah di masa lalu tidak boleh merugikan karyawan. Tujuannya sekarang adalah untuk mempertahankan dan mengamankan pekerjaan," kata juru bicara tersebut dalam pengarahan rutin.

Scholz dan Menteri Keuangannya Christian Lindner mengadakan pertemuan bisnis terpisah pada hari Selasa, sementara Menteri Ekonomi Robert Habeck pekan lalu menyampaikan rencana besar untuk merangsang investasi.

Sementara itu, Volkswagen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan membuat proposal mengenai cara memangkas biaya tenaga kerja pada Rabu mendatang, ketika pekerja dan manajemen bertemu untuk putaran kedua perundingan upah dan produsen mobil tersebut merilis hasil kuartal ketiga.

"Situasinya serius dan tanggung jawab mitra negosiasi sangat besar... Tanpa langkah-langkah komprehensif untuk mendapatkan kembali daya saing, kami tidak akan mampu melakukan investasi penting di masa depan," kata anggota dewan Volkswagen Group Gunnar Kilian.

Thomas Schaefer, yang mengepalai divisi merek Volkswagen, mengatakan pabrik-pabrik di Jerman tidak cukup produktif dan beroperasi 25%—50% di atas biaya yang ditargetkan, yang berarti beberapa lokasi memiliki biaya dua kali lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor.

Sementara itu, Analis di Stifle, Daniel Schwarz mengatakan bahwa rencana yang diumumkan Volkswagen tersebut jauh melampaui ekspektasi pasar.

"Saya yakin hal ini mencerminkan kombinasi unik dari faktor-faktor yang tidak menguntungkan: persaingan di China, melemahnya permintaan di Eropa, terutama kendaraan listrik bertenaga baterai, peraturan yang lebih ketat," jelasnya.

Data industri menunjukkan tidak akan ada kemajuan bagi produsen mobil, kata Moritz Kronenberger, Portfolio Manager di Union Investment, yang memiliki saham di Volkswagen.

"Oleh karena itu, langkah-langkah pengurangan biaya yang signifikan harus diambil segera sebelum kurangnya pemanfaatan pabrik menyebabkan arus kas negatif," jelasnya.

Kabar dari Volkswagen ini menyusul berita buruk lainnya bagi produsen mobil Jerman minggu lalu, dengan Mercedes-Benz dan Porsche yang berjanji untuk meningkatkan langkah-langkah pemotongan biaya setelah membukukan penurunan laba karena melemahnya pasar China.

Produsen mobil Jerman juga khawatir terjebak dalam perang dagang antara Uni Eropa dan China, dengan tarif Uni Eropa yang besar terhadap kendaraan listrik China yang akan mulai berlaku minggu ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak pengusaha Uni Eropa untuk menanamkan investasinya di sektor pertanian di Tanah Air.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa pertanian bisa mendorong kesejahteraan dan menciptakan ketahanan pangan negara, termasuk di Indonesia dan Uni Eropa.

Apalagi, Heru mengungkap bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, karet, kopi, hingga rempah-rempah.

“Kami menawarkan lahan yang subur, memiliki komoditas yang potensial seperti kelapa sawit hingga kakao yang menjanjikan,” kata Heru dalam Forum Bisnis Agripangan Uni Eropa—Indonesia di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (28/10/2024).

Di hadapan para pengusaha Uni Eropa, Heru juga mengajak agar investor terus memperkuat kerja sama di sektor pertanian, terutama pada komoditas dan produk olahan susu dan daging sapi.

Pasalnya, Heru menyebut bahwa tingginya permintaan masyarakat terhadap produk olahan susu dan daging sapi juga menjadi peluang bagi produsen makanan dari Uni Eropa untuk menanamkan investasinya di Indonesia, terutama dengan memanfaatkan teknologi.

“Indonesia merupakan tempat yang penuh dengan potensi produk dan kami percaya kami bisa meningkatkan daya saing dengan banyak produk pertanian, seperti kopi, lada, kayu manis, gula aren, vanilai, minyak, susu, beras, dan pisang,” tuturnya.

Terlebih, Indonesia juga bertekad mencapai ketahanan pangan. Di mana, pemerintah akan menyediakan makanan yang sehat dan terjangkau untuk produksi pangan organik.

“Untuk pengusaha dan investor Uni Eropa, saya ingin Anda mempertimbangkan lanskap yang menjanjikan di Indonesia,” imbuhnya.

Menurutnya, membangun ketahanan pangan dan sektor pertanian membuka potensi dalam bermitra antara Uni Eropa dengan Indonesia. Bahkan, dia menyatakan ketahanan pangan juga bisa membuka rantai akses pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen di pasar global.

“Saya ingin mendorong Uni Eropa untuk menciptakan peluang yang menjanjikan di Indonesia, di mana kita dapat bersama-sama menerapkan praktik berkelanjutan yang saat ini sudah diterapkan oleh Uni Eropa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner Pertanian Uni Eropa Janusz Wojciechowski melihat bahwa Indonesia adalah pasar penting bagi ekspor agripangan Uni Eropa.

“Kami berencana mengadakan negosiasi perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan bisnis serta memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap ragam pilihan makanan,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Komisi Pertanian Uni Eropa, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, dengan nilai perdagangan barang bilateral mencapai €29,7 miliar atau setara dengan Rp504 triliun pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak memberi penjelasan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21. Perhitungannya terkait dengan skema pajak progresif, yakni semakin besar penghasilan seseorang maka semakin besar pula lapisan tarif pajaknya.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh orang pribadi (OP) sendiri merupakan setoran wajib setiap warga negara yang berpenghasilan di atas Rp54 juta per tahun.

Dalam sebuah video singkat yang diunggah dalam akun Instagram @ditjenpajakri pada Senin (28/10/2024), Ditjen Pajak menjelaskan bagaimana cara menghitung estimasi PPh OP yang perlu dibayar setiap tahunnya.

Di awal video, disematkan cuplikan seorang perempuan yang mengaku memiliki penghasilan Rp15 miliar per tahun.

Berdasarkan angka penghasilan, lalu dijelaskan berapa PPh OP yang wajib dibayar perempuan tersebut. Langkah awal yaitu menentukan penghasilan neto atau bersihnya.

Notabenenya, penentuan penghasilan neto bagi yang berpenghasilan lebih Rp4,8 miliar pertahun ditentukan berdasarkan pembukuan. Namun agar percontohan lebih praktis, digunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan asumsi 50%.

Kemudian, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta. Akhirnya, didapatkan rumusan Rp15 miliar - 50% - Rp54 juta.

Hasilnya, penghasilan kena pajak (PKP) yaitu Rp7.446.000.000 atau Rp7,446 miliar.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh OP diatur secara progresif. Artinya, jika semakin besar penghasilannya maka semakin besar pajak yang wajib dibayar.

Berikut lapisan penghasilan kena pajaknya:

Oleh sebab itu, jika penghasilan kena pajaknya Rp7.446.000.000 atau di atas Rp5 miliar maka akan dikenakan tarif pajak dengan lima lapisan sekaligus.

Berikut cara menghitung pajak orang berpenghasilan di atas Rp5 miliar:

1. Lapis pertama: 5% × Rp60 juta = Rp3.000.000

2. Lapis kedua: 15% × Rp190 juta (didapat dari Rp250 juta - Rp60 juta) = Rp28.500.000

3. Lapis ketiga: 25% × Rp250 juta (didapat dari Rp500 juta - Rp250 juta) = Rp62.500.000

4. Lapis keempat: 30% × Rp4,5 miliar (didapat dari Rp5 miliar - Rp500 juta) = Rp1.350.000.000

5. Lapis kelima: 35% × Rp2,446 miliar (didapat dari Rp7.446.000.000 - Rp5.000.000.000) = Rp856.100.000

Kemudian, hasil perhitungan semua lapisan tersebut ditambahkan sehingga hasilnya Rp2.300.100.000. Artinya, penghasilan Rp15 miliar per tahun akan dikenai pajak kira-kira Rp2,3 miliar.

PPh OP Beri Sumbangan Terkecil

Meski tampaknya banyak, namun ternyata pajak ‘orang kaya’ atau pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) memberi sumbangan terkecil untuk pendapatan negara dibandingkan penerimaan jenis-jenis pajak utama lainnya.

Dalam buku APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) September 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun sepanjang Januari—Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN.

Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak tersebut didapat paling banyak dari PPN DN sebesar Rp275,69 triliun (23,04%); lalu PPh Badan sebesar Rp212,7 triliun (17.78%); PPN Impor sebesar Rp176,33 triliun (14,74%); PPh 21 sebesar Rp176,14 triliun (14,72%); PPh Final sebesar Rp87,99 triliun (7,35%).

Kemudahan PPh 26 sebesar Rp61,46 triliun (5,14%); PPh 22 Impor sebesar Rp50,99 triliun (4,26%); dan yang terendah atau paling kecil adalah PPh OP sebesar Rp11,44 triliun (0,96%).

Padahal, PPh OP dikenal sebagai ‘pajak orang kaya’ karena bersifat progresif seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU HPP.

Bisnis.com, JAKARTA – Bos pengembang raksasa Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma atau Aguan disebut akan ikut serta dalam merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, Agung Sedayu akan menggarap tanah hibah yang bakal diberikan Ara untuk pemerintah. Lokasinya disebut di wilayah Tangerang.

“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Lebih detail, Ara menyebut proses groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu bakal dilakukan pada 10 November 2024.

Dia menjelaskan, nantinya rumah-rumah tersebut tak akan disewakan atau dijual. Melainkan pemerintah murni menyediakan rumah layak bagi masyarakat.

“[Dibangun] buat siapa? Ya buat rakyat. Lalu mau disewakan atau dijual? Mau dikasih saja,” jelasnya.

Sebelumnya, Ara memang telah mengungkap komitmennya untuk menyumbang lahan seluas 2 hektare di Tangerang untuk memuluskan program tiga juta rumah.

Ara menuturkan, aksi tersebut dilakukan guna memuluskan rencana pemerintah mewujudkan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Itu [aksi sumbang tanah] akan jadi model doain sekitar tanggal 10 November kita akan mulai lakukan itu. [luasnya] 2 hektare minimal,” tuturnya saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Minggu (28/10/2024).

Dia juga menyebut, hal itu juga menjadi bagian dari pengabdian dirinya kepada masyarakat lantaran telah dipercaya untuk menjabat sebagai menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji masih menunggu payung hukum terkait tata kelola ibadah haji.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji.

“Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji masih menunggu payung hukum terkait tata kelola ibadah haji.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji.

“Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen memperbesar kucuran kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan. Hal itu salah satunya didorong oleh kualitas kredit masyarakat yang cenderung positif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menuturkan, portofolio kredit macet atau non-performing loan (NPL) kredit FLPP masyarakat posisinya sangat rendah di level 1%. Untuk itu, dirinya sesumbar bakal menambah kuota FLPP ke depan.

“FLPP ini diminati dengan NPL 1 koma sekian persen. Jadi, anggaran FLPP ini perlu diperbesar,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (28/10/2024).

Di samping itu, dirinya juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan koalisi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyediaan rumah murah.

Apabila hal itu berjalan lancar, Ara berharap pemerintah dapat lebih efektif menyediakan rumah murah bagi masyarakat.

“Jadi output rumah harga murah karena menggunakan produsen langsung dan juga tanah dengan biaya murah,” tegasnya.

Pada kesempatan berbeda, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) turut mengatakan hal demikian.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi Daniel Djumali menjelaskan bahwa setidaknya kuota FLPP 2025 diharapkan dapat tembus 300.000 unit. Hal itu diperlukan guna memastikan alokasi tetap tersedia hingga akhir tahun.

“Sekarang sampai November sudah habis, tahun depan harus ditarik lagi atau [kerja sama] dengan bank bikin skema pembiayaan yang khusus. [Kalau untuk kuota FLPP tahun depan] harusnya minimal 300.000 unit,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan penjualan ritel pada Desember 2024 tumbuh 18% Yoy, di tengah terjadinya penurunan daya beli.

Vice President Aprindo Fernando Repi mengatakan bahwa pelemahan daya beli membuat konsumen cenderung berusaha untuk selektif memenuhi kebutuhan, termasuk makanan dan minuman (mamin).

Kendati demikian, Repi menyampaikan bahwa penjualan transaksi bisa tumbuh dua digit pada Desember 2024 yang didorong momentum selama Desember, mulai dari hari raya Natal dan libur akhir tahun (Nataru).

“Kami berharap di momentum di akhir tahun ini, bisa mendorong menaikkan transaksi di ritel, termasuk makanan minuman,” ujar Repi saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Umumnya, Repi menyampaikan bahwa saat momentum acara besar maka penjualan transaksi diprediksi mampu mencapai dua digit, termasuk saat momen Nataru.

“Kami perkirakan mungkin untuk di akhir tahun ini, khusus untuk akhir tahun, Natal, tahun baru itu, penjualan bisa naik 15–18% dibandingkan tahun lalu, tapi di event ini saja,” katanya.

Secara keseluruhan, Aprindo memperkirakan transaksi penjualan bisa tumbuh 4–5% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Lebih lanjut, di tengah era kepemimpinan baru, Aprindo berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menerapkan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha, termasuk kebijakan pangan.

Apalagi, kata dia, transaksi yang terjadi di industri ritel belum pulih maksimal. Maka dari itu, asosiasi berharap pemerintah dapat memberikan relaksasi untuk industri ritel.

“Kami berharap tentu ada relaksasi-relaksasi yang bisa diberikan buat ritel. Bisnis ke depan masih belum baik-baik, transaksi di ritel pun masih belum baik,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Aprindo memproyeksikan pertumbuhan kinerja ritel pada kuartal III/2024 di level 4,7-4,8% (year-on-year/yoy).

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengakui bahwa kondisi pada kuartal III/2024 akan penuh tantangan, sebab suku bunga yang tinggi hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang akan berdampak pada konsumsi di masyarakat.

“Kuartal III lebih menantang, tapi kami enggak bilang ini akan turun. Asal ada mitigasi dan BI Rate bisa turun sehingga suku bunga bisa dikoreksi lagi, kita berharap di angka 4,7-4,8% [yoy]," ujar Roy di Kantor DPP Aprindo, Jumat (28/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan tak hanya kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah menyadari dan masih mencari jalan keluar perbaikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita mengatakan, kasus pailit Sritex merupakan sebagian dari kondisi yang tengah dihadapi industri saat ini.

“Sritex itu hanya sebagai case-nya tapi untuk kebijakan besarnya kita belajar dari ini, kebijakan besarnya mungkin bahkan ada mengerucut khusus tentang sandang ke depannya seperti apa,” kata Reni dikutip Selasa (29/10/2024).

Dia menekankan bahwa kondisi serupa dengan Sritex juga dihadapi oleh pelaku industri lainnya. Tekanan industri TPT disebut merupakan dampak dari pelemahan pascapandemi, perang geopolitik global hingga aturan relaksasi impor lewat Permendag 8/2024.

Menurut Reni, saat ini yang paling penting untuk dijaga yaitu tingkat utilitas produksi pabrik yakni dengan mendorong daya beli masyarakat untuk menyerap produk-produk lokal.

“Kita kan harus melihat dulu bareng-bareng, strategi apa nih nggak hanya untuk Sritex tapi untuk industri ke depan,” ujar Reni.

Untuk diketahui, jauh sebelum kabar pailit Sritex, tak hanya satu atau dua pabrikan tekstil nasional yang tak mampu bertahan hingga memutuskan untuk menutup pabrik dan memicu gelombang PHK tekstil.

Laporan dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) setidaknya tercatat sebanyak 15.500 buruh tekstil yang di PHK sejak awal tahun. Gelombang PHK massal diproyeksi masih akan kembali terjadi di sisa 2024.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan salah satu pabrik kain di wilayah Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, tengah melakukan PHK bertahap.

“Minggu ini saya dapat laporan ada perusahaan yang pekerjanya tersisa 300 pekerja, sebelumnya pabrik ini pekerjanya ribuan dan lakukan PHK bertahap," kata Ristadi kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK.

Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” terangnya.