Bisnis.com, JAKARTA — Euforia kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat menyimpan risiko yang patut diwaspadai oleh ekonomi global.

Berdasarkan data hitung cepat 270toWin pada Rabu (6/11/2024), Trump mengalahkan pesaingnya, Kamala Harris dari Partai Demokrat yang hanya mendapat 213. Data hitung cepat 270toWin kala itu telah menunjukkan bahwa Trump telah meraih 270 suara elektoral (electoral votes), syarat minimal untuk memenangkan pemilu.

Risiko kemenangan Trump menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Jumat (8/11/2024). Selain itu terdapat pula sejumlah laporan komprehensif lainnya seperti tonggak baru industrialisasi logam emas dan tren hunian kelas atas. Berikut selengkapnya.

1. Risiko Mengintai Usai Kemenangan Trump

Di tengah euforia kemenangan Donald Trump pasar keuangan global bergejolak. Sementara itu, para pakar ekonom menyerukan kampanye Trump soal tarif akan memicu makin panasnya perang dagang.

Bursa Asia bergerak variatif, tetapi sejumlah indeks utama bergerak merah atau terkoreksi. Berdasarkan data Bloomberg pada penutupan perdagangan Rabu (6/11/2024), bursa Jepang tercatat bergerak variatif, seperti indeks Topix 500 yang menguat 0,98% tetapi indeks Nikkei 225 melemah 0,14%.

Di Republik Korea Selatan, indeks Kosdaq tercatat melemah 1,53%, begitu pula indeks Kospi yang terkoreksi 0,75%. Kondisi serupa terjadi di Hong Kong, yakni indeks Hang Seng terkoreksi 2,23% dan indeks S&P Asia 50 melemah 1,30%.

Bursa saham China, selaku rival utama AS, juga mencatatkan koreksi. Indeks komposi Shanghai melemah 0,09% dan indeks SSE 50 terkoreksi 0,77%.

2. Waswas Pasar Modal RI Efek Kebijakan Trump

Kebijakan Donald Trump setelah berhasil merebut Gedung Putih Amerika Serikat dinilai akan memberi dampak negatif bagi pasar modal Indonesia.

Data hitung cepat 270toWin kala itu telah menunjukkan bahwa Trump telah meraih 270 suara elektoral (electoral votes), syarat minimal untuk memenangkan pemilu.

Dengan kemenangan Trump, Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan dana asing akan kembali ke AS. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan, kemenangan Trump berarti kebijakannya akan lebih mendahulukan kepentingan Amerika. Sehingga, banyak dana AS akan kembali ke negeri Paman Sam tersebut.

“Prediksi dari analis-analis kan begitu, jadi kemungkinan akan ada banyak yang kembali karena era Trump. Kita lihat juga kebijakan era Trump nanti,” kata Irvan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sentimen lainnya yang membayangi pasar modal adalah perang dagang yang menurutnya akan kembali dilakukan AS dengan China. “China kan salah satu tujuan ekspor kita, takutnya akan lebih tight [ketat] lagi,” katanya.

3. Sinergi Freeport-ANTM, Tonggak Baru Industrialisasi Logam Emas RI

Indonesia terus memperkuat penghiliran sumber daya mineral di dalam negeri dengan melanjutkannya hingga produk jadi. Kerja sama pembelian emas yang dihasilkan dari smelter milik PT Freeport Indonesia oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menandai industrialisasi logam mulia di Tanah Air.

ANTM memastikan bakal menyerap 30 ton emas yang dihasilkan dari smelter Freeport Indonesia dalam jangka waktu kontrak hingga 5 tahun. Nilainya pun tidak main-main, karena mencapai US$12,5 miliar dan masih bisa lebih tinggi bergantung kepada perkembangan harga emas di pasar.

Freeport Indonesia pun menyatakan siap memproduksi logam emas sebagai bagian dari mandat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang dimiliki perusahaan. Targetnya, pekan kedua Desember tahun ini perusahaan telah mulai memproduksi emas.

“Total produksi emas kami kira-kira bisa sampai 50—60 ton per tahun bergantung kepada kadar [emas di dalam] bijih yang ditambang. Makin tinggi kadar [emas di dalam] bijih, maka makin banyak emas yang akan diproduksi,” kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, saat Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas antara Freeport Indonesia dan ANTM, Kamis (7/11/2024).

Selain emas, smelter Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial Port Estate, Gresik, Jawa Timur, juga mampu memproduksi 200 ton perak per tahun, 30 kilogram platinum per tahun, dan 375 kilogram palladium per tahun.

4. Menilik Tren Hunian Rasa Resor Disukai Kalangan Kelas Atas

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembang masif membangun hunian premium berkonsep resor yang menyasar kalangan menengah atas dan kelas atas.

Adapun, hunian dengan konsep resor ini meniru suasana dan fasilitas yang ada di resort, yaitu tempat penginapan yang biasanya berada di daerah wisata. Konsep resor kawasannya diperkuat dengan danau yang ditata sebagai pemandangan menyegarkan dan destinasi wisata. Meskipun rerata hunian memiliki pemandangan danau ini di atas Rp2 miliar, namun permintaan sangat tinggi dan cepat terserap.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan konsumen kelas atas tidak hanya membutuhkan hunian dengan kebutuhan ruang dasar sebagai tempat tinggal. Namun, kelas ini juga memperhatikan lingkungan sekitar hunian termasuk kebutuhan ruang hijau dan ruang biru dari wilayah sekitar.

Saat ini, sebagian besar konsumen rumah telah mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan saat memilih properti. Hal ini berawal dari pandemi dimana konsumen mulai mencari hunian dengan ketersediaan ruang terbuka hijau di dalamnya.

5. Wanti-Wanti Kasus Serupa Pinjol Investree

Sebanyak 22 penyelengara P2P lending atau pinjaman online (pinjol) tercatat memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%. Situasi tersebut dapat menjadi sinyal waspada adanya perusahaan pinjaman online yang tersandung kasus yang sama seperti Investree.

Kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri peer-to-peer (P2P) lending turun menjadi 2,38% pada September 2024. Kendati demikian, seperlima dari total pemain masih mencatat kredit macet di atas 5%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut terdapat 22 dari 97 perusahaan P2P lending alias pinjaman online (pinjol) legal yang masih mencatatkan kredit macet di atas aturan main.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menegaskan telah memberikan surat peringatan dan meminta para pelanggar ini membuat langkah aksi memperbaiki kualitas pendanaannya.

“OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [LPBBTI] dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan,” paparnya dalam jawaban tertulis, Rabu (6/11/2024).

Sejumlah pinjol yang mencatat kredit macet tinggi ini menjadi catatan kelam di tengah posisi industri pinjol yang tengah merekah. Bagaimana tidak, kinerja per September 2024, laba industri meningkat sebesar 66,15% (year-on-year/YoY) menjadi Rp806,05 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

"Mengangkat Djoko Siswanto sebagai Kepala Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas," berikut bunyi putusan yang dibacakan di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024) malam.

Dengan begitu, Djoko resmi menggantikan Dwi Soetjipto sebagai orang nomor satu di SKK Migas. Bahlil pun langsung memberi tugas meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) kepada Djoko.

Menurut Bahlil, tugas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi. Bahlil mengingatkan lifting minyak RI saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil.

Selain itu, dia juga meminta Djoko untuk menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting.

Profil Djoko Siswanto

Berdasarkan catatan Bisnis, Djoko sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) sejak 2019.

Dia juga pernah mendapat jabatan di SKK Migas, yakni sebagai deputi pengendalian pengadaan pada 2016 hingga 2018. Setelah itu dia menempati jabatan Dirjen Migas pada 2018-2019.

Secara pengalaman, Djoko Siswanto memiliki pengalaman panjang di sektor migas. Dia memulai karirnya pada 1990 di PT Sarana Putra Makmur sebagai Petroleum Engineer, di sana dia melakukan analisa tekanan, volume, dan temperatur migas dengan menggunakan software eclipse 100 dan 200.

Dua tahun kemudian atau pada 1992, dia pindah menjadi Direktorat Teknik, Dirjen Migas. Di sana, dia melakukan inspeksi lapangan kegiatan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan pada kegiatan eksplorasi serta produksi migas, selain itu dia juga membuat plan of development (POD) lapangan migas.

Setelah menjadi Direktur Teknik, 8 tahun kemudian atau pada 1999 dia alih posisi menjadi Direktorat Eksplorasi dan Produksi Dirjen Migas. Pada posisi itu, dia memantau produksi migas serta membuat POD lapangan migas.

Pada 2002, dia juga merangkap jabatan fungsional inspektur migas Dirjen Migas. Setahun kemudian pada 2003, Djoksis, sapaan akrab Djoko Susilo, menjadi Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Migas di Sekretariat Direktorat Jenderal Migas.

Setahun kemudian, dia pindah haluan dari Dirjen Migas ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.Petualang Djoko Susilo di pengawas industri hilir migas itu pun cukup lama yakni, selama 11 tahun sampai 2015. Karirnya di BPH Migas dimulai sejak 2004, kala itu dia menjabat sebagai anggota Pokja Direktorat BBM, BPH Migas.

Pada 2008, dia beralih menjadi Kepala Pokja Tarif, Iuran, Akun Pengaturan dan harga Gas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Direktorat Gas Bumi BPH Migas.

Lalu, pada 2010, dia juga menjadi Pelaksana Harian Direktur Gas Bumi BPH Migas. Pada periode 2012-2013, dia pun menjabat sebagai Direktur BBM BPH Migas.

Kemudian, pada 2013 sampai 2015, Djoko menjadi sekretaris BPH Migas. Terakhir, dia menjadi Direktur Gas bumi pada periode 2014-2015. Setelah itu, Djoko Siswanto kembali ke Kementerian ESDM dan menjabat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas pada 2015.

Jika melihat latar pendidikannya, Djoko mengambil Diploma Teknik Mesin Politeknik Universitas Indonesia. Lalu, dia melanjutkan kuliah S1 di teknik Perminyakan ITB pada periode 1986-1990.

Pada 2000-2001, dia lulus di Edinburgh Business School di Herriot Watt University, Inggris. Dia juga mengambil S2 Spesialis manajemen migas di Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy, Dundee University, Inggris.

Untuk S3nya, Djoko pulang kampung dengan mengambil doktor di Teknik perminyakan ITB pada periode 2006-2011.

Bisnis.com, MANGUPURA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meyakini dana hibah yang digelontorkan pemerintah untuk meningkatkan peremajaan kebun sawit (replanting) akan mendorong produktivitas lahan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut dikeluarkan lewat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor Kep-252/Dpks/2024 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Dibiayai oleh BPDPKS.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan dengan meningkatnya dana replanting yang sebelumnya Rp30 juta per hektar menjadi Rp60 juta per hektar, pihaknya berharap petani akan lebih aktif menyerap dana tersebut.

"Kita harapkan itu akan mendorong para petani untuk ikut serta dalam program PSR replanting yang tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas," kata Eddy di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Eddy menerangkan dengan dana sebesar Rp30 juta per hektar, penyerapan nya masih rendah lantaran hanya cukup untuk membiayai hingga P0 atau hingga kelapa sawit di tanam.

"Tapi, sampai dengan tanaman itu menghasilkan, itu dia harus self-financing, sehingga dia harus mungkin kalau punya tabungan, kalau tidak dia pinjam ke bank, dengan tingkat bunga yang kalau KUR 6%," tuturnya.

Dengan pendanaan Rp60 juta per hektar diharapkan dapat mendanai tanaman sehingga menghasilkan. Dengan demikian, petani dapat memiliki kelonggaran dari aspek finansial dan tidak perlu lagi meminjam dana.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Gapki, produksi kelapa sawit mencapai 34,7 juta ton sepanjang tahun ini. Jumlah produksi ini turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 36,2 juta ton.

Sementara itu, total ekspor kelapa sawit di tahun 2023 mencapai volume sebesar 21 juta ton dengan nilai US$20,597 juta, namun turun sedikit menjadi 20,1 juta ton dengan nilai USD 17,349 juta. Adapun, pada tahun 2024, nilai konsumsi domestik kelapa sawit Indonesia mencapai 15,6 juta ton.

Untuk mengoptimalkan dana hibah guna mendorong produktivitas, Eddy mendorong agar Gapki dapat mendukung program replanting melalui skema kemitraan dengan petani rakyat lewat asistensi pemanfaatan alat berat untuk kegiatan tumbang serempak, land clearing, hingga penyediaan bibit.

"Jangan sampai bibit yang tidak unggul itu yang tetap digunakan. Perusahaan-perusahaan swasta besar involve PSR apalagi pemerintah memberikan grand pendanaan PSR Rp60 juta per hektare," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mengupayakan langkah-langkah strategis untuk menekan biaya logistik nasional, mulai dari mengintegrasikan pelabuhan hingga memangkas rute logistik.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki, mengungkapkan bahwa Pelindo telah menjalankan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan efisiensi logistik yang berdampak langsung terhadap pengurangan waktu dan biaya distribusi.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh Pelindo adalah mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri.

“Upaya ini bertujuan memudahkan pergerakan barang dari pusat produksi hingga ke proses ekspor, yang mampu memangkas waktu serta biaya distribusi,” kata Ardhy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, Pelindo juga mengoptimalkan efisiensi rute logistik dengan menerapkan konsep hub and spoke melalui konsolidasi kargo di pelabuhan utama atau hub.

Langkah ini, menurut Ardhy, bertujuan menciptakan aktivitas ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memastikan barang dapat bergerak lebih efisien ke berbagai pelosok negeri.

Dalam menjalankan strategi tersebut, Pelindo secara konsisten melakukan perbaikan dan transformasi layanan operasional. Salah satu inisiatifnya adalah standarisasi layanan yang berujung pada penurunan waktu sandar kapal (port stay) dan waktu tinggal kargo (cargo stay) di pelabuhan.

Sebagai contoh, implementasi standarisasi layanan operasional peti kemas di Pelabuhan Sorong telah membuahkan hasil signifikan. Produktivitas pelayanan peti kemas di Pelabuhan Sorong meningkat dari rata-rata 10 boks per jam menjadi 24 boks per jam. Ini mengurangi waktu port stay dari 72 jam atau tiga hari menjadi rata-rata hanya 24 jam atau satu hari.

Lebih jauh, Pelindo juga mengadopsi digitalisasi dalam berbagai aspek layanan operasional. Sistem layanan peti kemas, yang dikenal dengan Palapa, serta sistem layanan non-peti kemas (PTOS-M) dan sistem layanan kapal telah diimplementasikan untuk mempercepat dan mempermudah proses logistik di pelabuhan.

“Digitalisasi ini menjadi langkah penting kami dalam memastikan pelayanan yang transparan, cepat, dan efisien di pelabuhan-pelabuhan kami,” tambah Ardhy.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap kabar terbaru terkait rencana pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) untuk menggantikan Satgas BLBI.

Sebagai informasi, Satgas BLBI bukanlah lembaga permanen dan masa tugasnya akan berakhir pada 31 Desember 2024. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menuturkan, pembentukan komite baru untuk menggantikan Satgas BLBI hingga saat ini masih dalam proses. Dia belum dapat memastikan bentuk final lembaga atau tim yang nantinya akan menggantikan peran Satgas BLBI.

Rio menuturkan, saat ini Satgas BLBI masih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi artinya, kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang, berupa Satgas. Mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," kata Rio dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Adapun, Rio juga belum dapat berkomentar terkait potensi perpanjangan masa tugas Satgas BLBI dari tenggat awal. Dia menuturkan, hingga saat ini masa tugas Satgas BLBI masih sesuai dengan Keppres No 30/2023.

Pasal 12 Keppres No 30/2023 menyebut, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia diperpanjang masa tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan Bisnis.com pada 9 September 2024, Rio menjelaskan, masa tugas Satgas BLBI hanya sampai akhir tahun ini.

"Makanya kemudian kita mengusulkan di bentuk sesuatu seperti komite tetap lah, karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," jelas Rio di Kompleks Parlemen Senayan.

Kendati demikian, sambung ketua Satgas BLBI ini, pihaknya masih terus membicarakan dengan kementerian terkait untuk penetapan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI. Oleh sebab itu, dia belum mendetailkan terkait komite tersebut.

Lebih lanjut, Rio mengungkap bahwa tahun depan target penerimaan Satgas BLBI ataupun penggantinya pada tahun depan sebesar Rp2 triliun. Perinciannya, Rp500 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara, Rp500 miliar dari penguasaan fisik, dan Rp1 triliun dari penyitaan.

"Makin ke sini kan kita menyisir yang kecil, yang selama ini ada kan kita terus lakukan penagihan ya. Nah kita tahu bahwa akhirnya untuk yang besar-besar yang kita lakukan adalah penyitaan," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, yang akan memanfaatkan aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Program 3 Juta Rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut pihaknya sangat mendukung rencana Menteri PKP untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan BLBI.

Dia memaparkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri PKP terkait rencana tersebut. Rio mengatakan dirinya akan bertemu dengan Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam waktu dekat untuk membahas rencana penggunaan aset sitaan BLBI.

"Pak Ara sudah telepon saya, saya lagi nunggu saja," kata Rio dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Seiring dengan rencana Kementerian PKP, dia mengatakan Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset BLBI yang dapat digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang telah dimasukkan ke dalam daftar titik potensial untuk pembangunan perumahan. Meski demikian, Rio tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

Dia melanjutkan, daftar aset tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut oleh Menteri PKP. Kajian lebih lanjut diperlukan karena pembangunan sebuah perumahan juga bergantung pada minat masyarakat terhadap sebuah daerah tertentu.

"Nanti kita akan siapkan daftarnya. Kemudian, tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana dari daftar tanah yang diminati (untuk pembangunan rumah)," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan rencana penggunaan lahan sitaan BLBI ketika menjelaskan satrategi untuk memperoleh lahan secara gratis. Salah satu kandidat lahan yang diincar untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu adalah aset rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Adapun bekas politikus PDIP itu mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum.

"Ujungnya harga rumahnya kepada konsumen yaitu rakyat bisa jadi lebih murah. Apalagi konsep kita sedapat mungkin tanahnya itu gratis. Apakah tanah negara, swasta, tapi sedapat mungkin ya tekad kami gratis, maka kami punya ide tanah dari tanah tanah hasil korupsi," jelasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) resmi memangkas suku bunga sebesar seperempat poin persentase atau 25 basis poin menjadi 4,5% hingga 4,75% pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat.

Pemangkasan suku bunga ini menjadi yang kedua berturut-turut dilakukan setelah penurunan 50 basis poin pada pertemuan September lalu

“Kalibrasi ulang lebih lanjut terhadap sikap kebijakan kami akan membantu menjaga kekuatan perekonomian dan pasar tenaga kerja, dan akan terus memungkinkan kemajuan lebih lanjut dalam inflasi seiring dengan bergeraknya kita menuju sikap yang lebih netral dari waktu ke waktu,” kata Ketua Fed, Jerome Powell, dalam konferensi persnya dikutip dari Reuters, Jumat (8/11/2024).

Powell menilai bahwa perekonomian AS dan kebijakan The Fed berada dalam kondisi yang sangat baik.

Pada saat yang sama, Powell memberikan sedikit panduan mengenai seberapa cepat dan sejauh mana The Fed akan menurunkan suku bunganya mulai saat ini.

Dia mencatat bahwa meskipun proyeksi “dasar” dari bulan September untuk menggerakkan suku bunga kebijakan secara bertahap menuju tingkat netral, di mana aktivitas ekonomi tidak distimulasi atau dibatasi, masih valid, namun kecepatan pasti pemotongan dan tujuan akhirnya akan bergantung pada data yang masuk.

“Kami mencoba untuk menghindari risiko bergerak terlalu cepat dan mungkin menghambat kemajuan inflasi atau bergerak terlalu lambat dan membiarkan pasar tenaga kerja melemah terlalu banyak. Kami pikir cara yang tepat untuk menemukan netral, jika Anda mau, adalah dengan hati-hati dan sabar," katanya.

Powell berbicara tak lama setelah Federal Open Market Committee (FOMC) yang menetapkan suku bunga mengeluarkan keputusan bulat untuk menurunkan suku bunga acuan.

Imbal hasil obligasi AS atau US Treasury memangkas penurunan dan kurva imbal hasil menjadi datar setelah rilis pernyataan kebijakan. Pasar berjangka terus memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar seperempat poin persentase pada pertemuan The Fed pada 17-18 Desember, yang merupakan pertemuan terakhir tahun ini.

Penyesuaian Bahasa

Pernyataan kebijakan The Fed mencatat bahwa risiko terhadap pasar kerja dan inflasi “kira-kira seimbang,” mengulangi pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan 17-18 September.

Pernyataan baru ini juga sedikit mengubah rujukan terhadap inflasi, dengan mengatakan bahwa tekanan harga telah “membuat kemajuan” menuju tujuan The Fed, dibandingkan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa mereka telah “membuat kemajuan lebih lanjut.”

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi tidak termasuk makanan dan energi, yang merupakan ukuran utama inflasi, tidak banyak berubah dalam tiga bulan terakhir, dan berada pada tingkat tahunan sekitar 2,6% pada bulan September.

Powell mengatakan bahwa perubahan bahasa tersebut tidak dimaksudkan untuk menandakan bahwa inflasi sedang stagnan. The Fed, katanya, selalu memperkirakan kemajuan akan tidak mulus, dan para pembuat kebijakan telah memperoleh keyakinan bahwa inflasi berada pada jalur yang berkelanjutan menuju sasaran 2%.

Ketika ditanya bagaimana reaksi The Fed terhadap kebijakan yang diharapkan dari Presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump ketika ia kembali berkuasa pada bulan Januari, Powell menolak untuk berspekulasi, dengan mengatakan bahwa The Fed akan mengikuti proses yang biasa dalam memodelkan dampak potensial setelah kebijakan telah terbentuk.

Trump, yang mengalahkan Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris dalam pemilihan presiden hari Selasa, berkampanye dengan janji-janji mulai dari tarif impor yang tinggi hingga tindakan keras terhadap imigrasi yang dapat berdampak luas dan tidak dapat diprediksi pada lanskap ekonomi yang akan dinavigasi oleh The Fed dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan upaya para pejabat. menjaga inflasi tetap terkendali dan mendekati target bank sentral.

Powell ditunjuk untuk memimpin bank sentral oleh Trump selama masa jabatan pertama pemimpin Partai Republik itu di Gedung Putih dan kemudian berselisih dengannya mengenai kebijakan suku bunga pada tahun 2018 dan 2019.

Powell menegaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri jika diminta oleh presiden terpilih AS Donald Trump.

"Tidak," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve Jerome Powell menegaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri jika diminta oleh presiden terpilih AS Donald Trump.

Hal ini diungkapkan Powell dalam konferensi pers usai The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam pertemuan kebijakan Federal Open Market Committee yang berakhir pada Kamis, 7 November 2024.

Melansir Bloomberg, Jumat (8/11/2024), Powell menjawab dengan tegas, “Tidak,” ketika ditanya apakah jika dirinya akan mundur dari posisinya jika diminta oleh Trump. Powell juga mengatakan pemecatan atau penurunan jabatan pimpinan dewan The Fed, termasuk dirinya sendiri, “tidak sah secara hukum.”

Powell mengatakan pemilihan presiden AS tidak akan memiliki “efek” pada keputusan kebijakan bank sentral dalam waktu dekat, dan menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui waktu atau substansi dari setiap kemungkinan perubahan kebijakan fiskal.

The Fed dengan suara bulat memangkas suku bunga Federal Fund Rate (FFR) ke kisaran 4,5%-4,75%. Penurunan suku bunga kedua berturut-turut ini mengikuti pemangkasan 50 basis poin pada September 2024.

“Kalibrasi ulang lebih lanjut dari sikap kebijakan kami ini akan membantu menjaga kekuatan ekonomi dan pasar tenaga kerja dan akan terus memungkinkan kemajuan lebih lanjut pada inflasi karena kami bergerak menuju sikap yang lebih netral dari waktu ke waktu,” kata Powell.

Pada masa jabatan sebelumnya, Trump tercatat kerap mengkritik The Fed secara terbuka dan menjajaki kemungkinan memecat Powell. Trump juga berjanji untuk menerapkan tarif yang lebih agresif, menindak imigrasi dan memperpanjang pemotongan pajak. Kebijakan ini berisiko memberikan tekanan pada harga dan suku bunga jangka panjang dan mendorong The Fed untuk mengurangi penurunan suku bunga.

“Kami tidak tahu kapan waktu dan substansi dari perubahan kebijakan apa pun nantinya,” kata Powell.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa efek perubahan kebijakan terhadap perekonomian masih belum bisa diperkirakan, khususnya apakah dan sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian variabel-variabel tujuan The Fed, yakni lapangan kerja maksimum dan stabilitas harga.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve Jerome Powell menegaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri jika diminta oleh presiden terpilih AS Donald Trump.

Hal ini diungkapkan Powell dalam konferensi pers usai The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam pertemuan kebijakan Federal Open Market Committee yang berakhir pada Kamis, 7 November 2024.

Melansir Bloomberg, Jumat (8/11/2024), Powell menjawab dengan tegas, “Tidak,” ketika ditanya apakah jika dirinya akan mundur dari posisinya jika diminta oleh Trump. Powell juga mengatakan pemecatan atau penurunan jabatan pimpinan dewan The Fed, termasuk dirinya sendiri, “tidak sah secara hukum.”

Powell mengatakan pemilihan presiden AS tidak akan memiliki “efek” pada keputusan kebijakan bank sentral dalam waktu dekat, dan menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui waktu atau substansi dari setiap kemungkinan perubahan kebijakan fiskal.

The Fed dengan suara bulat memangkas suku bunga Federal Fund Rate (FFR) ke kisaran 4,5%-4,75%. Penurunan suku bunga kedua berturut-turut ini mengikuti pemangkasan 50 basis poin pada September 2024.

“Kalibrasi ulang lebih lanjut dari sikap kebijakan kami ini akan membantu menjaga kekuatan ekonomi dan pasar tenaga kerja dan akan terus memungkinkan kemajuan lebih lanjut pada inflasi karena kami bergerak menuju sikap yang lebih netral dari waktu ke waktu,” kata Powell.

Pada masa jabatan sebelumnya, Trump tercatat kerap mengkritik The Fed secara terbuka dan menjajaki kemungkinan memecat Powell. Trump juga berjanji untuk menerapkan tarif yang lebih agresif, menindak imigrasi dan memperpanjang pemotongan pajak. Kebijakan ini berisiko memberikan tekanan pada harga dan suku bunga jangka panjang dan mendorong The Fed untuk mengurangi penurunan suku bunga.

“Kami tidak tahu kapan waktu dan substansi dari perubahan kebijakan apa pun nantinya,” kata Powell.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa efek perubahan kebijakan terhadap perekonomian masih belum bisa diperkirakan, khususnya apakah dan sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian variabel-variabel tujuan The Fed, yakni lapangan kerja maksimum dan stabilitas harga.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve Jerome Powell menegaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri jika diminta oleh presiden terpilih AS Donald Trump.

Hal ini diungkapkan Powell dalam konferensi pers usai The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam pertemuan kebijakan Federal Open Market Committee yang berakhir pada Kamis, 7 November 2024.

Melansir Bloomberg, Jumat (8/11/2024), Powell menjawab dengan tegas, “Tidak,” ketika ditanya apakah jika dirinya akan mundur dari posisinya jika diminta oleh Trump. Powell juga mengatakan pemecatan atau penurunan jabatan pimpinan dewan The Fed, termasuk dirinya sendiri, “tidak sah secara hukum.”

Powell mengatakan pemilihan presiden AS tidak akan memiliki “efek” pada keputusan kebijakan bank sentral dalam waktu dekat, dan menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui waktu atau substansi dari setiap kemungkinan perubahan kebijakan fiskal.

The Fed dengan suara bulat memangkas suku bunga Federal Fund Rate (FFR) ke kisaran 4,5%-4,75%. Penurunan suku bunga kedua berturut-turut ini mengikuti pemangkasan 50 basis poin pada September 2024.

“Kalibrasi ulang lebih lanjut dari sikap kebijakan kami ini akan membantu menjaga kekuatan ekonomi dan pasar tenaga kerja dan akan terus memungkinkan kemajuan lebih lanjut pada inflasi karena kami bergerak menuju sikap yang lebih netral dari waktu ke waktu,” kata Powell.

Pada masa jabatan sebelumnya, Trump tercatat kerap mengkritik The Fed secara terbuka dan menjajaki kemungkinan memecat Powell. Trump juga berjanji untuk menerapkan tarif yang lebih agresif, menindak imigrasi dan memperpanjang pemotongan pajak. Kebijakan ini berisiko memberikan tekanan pada harga dan suku bunga jangka panjang dan mendorong The Fed untuk mengurangi penurunan suku bunga.

“Kami tidak tahu kapan waktu dan substansi dari perubahan kebijakan apa pun nantinya,” kata Powell.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa efek perubahan kebijakan terhadap perekonomian masih belum bisa diperkirakan, khususnya apakah dan sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian variabel-variabel tujuan The Fed, yakni lapangan kerja maksimum dan stabilitas harga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan pemerintah akan terus memonitor perubahan lanskap politik di Amerika Serikat, terutama agar tidak berdampak negatif ke realisasi investasi di Indonesia.

Amerika Serikat (AS) sendiri kerap masuk ke dalam enam besar negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar ke Indonesia dari tahun ke tahun. Kendati demikian, presiden terpilih AS Donald Trump berjanji akan mengedepankan kebijakan ekonomi yang proteksionis.

Oleh sebab itu, dikhawatirkan AS di bawah kepemimpinan Trump akan lebih irit menanamkan modal ke Indonesia. Rosan pun tidak menampik munculnya kekhawatiran tersebut.

"Akan kami lihat, ya memang Trump ini kan akan mendorong American First," kata Rosan kepada wartawan usai acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa Trump sempat menaikkan tarif barang impor, terutama yang berasal dari China, ketika pertama kali menjabat sebagai presiden AS pada 2017—2021. Masalahnya, China merupakan salah satu negara mitra utama Indonesia dalam konteks ekonomi.

Oleh sebab itu, sambung Rosan, pemerintah akan terus memantau kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dari Trump nantinya.

"Karena kan kalau mempengaruhi China, pasti akan mempengaruhi ke kita juga," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengaku sudah bertemu sejumlah perusahaan dari AS yang berminat menanamkan modalnya ke Indonesia terutama ke industri hijau. Dia mencontohkan, ExxonMobil ingin berinvestasi untuk pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) hingga energi bersih.

Oleh sebab itu, Rosan memproyeksikan investasi dari AS akan tetap masuk ke Indonesia. Hanya saja, dia tidak menyebutkan perkiraan jumlah investasinya secara detail.

"Kita lihat ya, tetapi yang pasti investasi untuk energi baru terbarukan akan selalu menjadi prioritas semua negara, termasuk Amerika Serikat," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja kenegaraan pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024). Salah satu negara yang akan dikunjungi Prabowo adalah AS.

Rosan belum bisa memastikan apakah Prabowo akan menemui Trump ketika melakukan kunjungan kerja ke AS. Hanya saja, dia memastikan Prabowo akan menemui Presiden AS petahana Joe Biden.

Pemerintahan Trump Irit Investasi

Ketika Trump pertama kali menjadi presiden Amerika Serikat, realisasi investasi atau penanaman modal asing dari AS ke Indonesia selalu lebih rendah dari masa sebelum dan setelahnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi penanaman modal asing (PMA) dari AS ke Indonesia mencapai US$4.949,5 juta selama 2017—2020 atau masa pemerintahan Trump.

Perinciannya: US$1.992,8 juta pada 2017, US$1.217,6 juta pada 2018, US$989,3 juta pada 2019, dan U$S749,7 juta pada 2020. Artinya, investasi AS ke Indonesia selalu turun dari tahun ke tahun selama masa pemerintahan Trump.

Penurunan tersebut juga terlihat apabila dibandingkan dengan masa pemerintahan presiden AS sebelum dan setelah Trump.

Pada masa pemerintahan kedua Barack Obama (2013—2016) misalnya, realisasi PMA dari AS ke Indonesia mencapai US$5.790,3 juta. Jumlah tersebut lebih besar sekitar 17% dibandingkan realisasi PMA dari AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Trump (US$4.949,5 juta).

Bahkan, jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Joe Biden (2021—2024) maka semakin kelihatan iritnya investasi AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Trump. Pada 2021 hingga September 2024, realisasi PMA dari AS ke Indonesia mencapai US$11.668,5 juta.

Artinya, investasi AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Biden (US$11.668,5 juta) meningkat hingga sekitar 135% dibandingkan masa pemerintahan Trump (US$4.949,5 juta).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia langsung memberi tugas meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) kepada Kepala SKK MigasDjoko Siswanto yang baru dilantik pada Kamis (7/11/2024).

Menurut Bahlil, tugas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi. Bahlil mengingatkan lifting minyak RI saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam acara pelantikan di Kementerian ESDM.

Selain itu, dia juga meminta Djoko untuk menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting.

Bahlil juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

"Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting," tutur Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga meminta Djoko untuk segera memetakan produksi gas yang katanya akan surplus pada 2026. Pasalnya, RI harus segera membangun industrinya.

"Pak Djoko, kita akan enam puluh persen sampai tujuh puluh persen itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, dia meminta Djoko untuk bekerja sama dengan KKKS pemegang-pemegang konsesi yang gasnya mulai akan produksi pada 2026-2027.

"Pak Djoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil.

Bahlil sekali lagi mengingatkan agar SKK Migas lebih akomodatif dan responsif. Apalagi, SKK Migas adalah perpanjangan tangan pemerintah yang khusus melakoni business to business (B2B) dengan KKKS.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif," tegas Bahlil.