Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diprediksi memfokuskan anggaran belanja pemerintah ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri meyakini, Prabowo ingin awasi langsung alokasi anggaran pemerintah sehingga memutuskan untuk membawahi langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa perantara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti periode pemerintahan sebelumnya.

"Efisiensi fiskal dan disiplin anggaran ingin dijadikan prioritas, dengan menjaga program-program Pak Prabowo menjadi program yang akan diutamakan," ujar Adinova dalam media briefing seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dia meyakini, Prabowo paham betul dengan kondisi APBN yang sangat ketat. Adinova pun tak heran apabila Prabowo langsung mewanti-wanti para menterinya agar tidak boros anggaran ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (23/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak segan 'menaikkan' level Kemenkeu untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran sekaligus berbagai program unggulannya bisa berjalan lancar, setidaknya dari sisi pembiayaan.

"Kementerian Keuangan akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang, dan itu akan membuat kekhawatiran tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya, itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar dari agenda besar Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029.

Dalam beleid tersebut, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kementerian koordinator lainnya.

Dengan demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengakui bahwa kini Kemenkeu langsung berada di bawah koordinasi presiden. Alasannya, yaitu untuk memperkuat kinerja lembaga perbendaharaan negara tersebut.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, dalam pidato arahan kepada para pembantunya dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mewanti-wanti jajaran kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah.

Dia ingin pemerintah fokus mengejar target swasembada pangan dan energi. Secara khusus, Prabowo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diprediksi memfokuskan anggaran belanja pemerintah ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri meyakini, Prabowo ingin awasi langsung alokasi anggaran pemerintah sehingga memutuskan untuk membawahi langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa perantara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti periode pemerintahan sebelumnya.

"Efisiensi fiskal dan disiplin anggaran ingin dijadikan prioritas, dengan menjaga program-program Pak Prabowo menjadi program yang akan diutamakan," ujar Adinova dalam media briefing seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dia meyakini, Prabowo paham betul dengan kondisi APBN yang sangat ketat. Adinova pun tak heran apabila Prabowo langsung mewanti-wanti para menterinya agar tidak boros anggaran ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (23/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak segan 'menaikkan' level Kemenkeu untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran sekaligus berbagai program unggulannya bisa berjalan lancar, setidaknya dari sisi pembiayaan.

"Kementerian Keuangan akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang, dan itu akan membuat kekhawatiran tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya, itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar dari agenda besar Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029.

Dalam beleid tersebut, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kementerian koordinator lainnya.

Dengan demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengakui bahwa kini Kemenkeu langsung berada di bawah koordinasi presiden. Alasannya, yaitu untuk memperkuat kinerja lembaga perbendaharaan negara tersebut.

"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, dalam pidato arahan kepada para pembantunya dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mewanti-wanti jajaran kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah.

Dia ingin pemerintah fokus mengejar target swasembada pangan dan energi. Secara khusus, Prabowo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bakal melakukan upaya penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa langkah penyelamatan bakal dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Menperin Agus menyatakan bahwa Prabowo Subianto sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Agus menuturkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang. Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Dalam perkara ini, PT Indo Bharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No.12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (Wali) menyebut, bisnis waralaba atau franchise di Indonesia beberapa tahun terakhir sangat maju dan berkembang pesat.

Ketua Umum Wali, Levita Ginting Supit mengatakan, omzet bisnis waralaba bahkan mencapai Rp200 triliun pada 2023 dengan total gerai waralaba yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 60.000 gerai.

“Dana atau omzet daripada waralaba bisa mencapai sampai dengan Rp200 triliun [pada 2023],” kata Luvita saat ditemui di sela-sela agenda Franchise & License Expo (FLEI) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Dia menuturkan, bisnis waralaba turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini, kata dia, terlihat dari sekitar 30 jutaan pekerja yang berhasil diserap oleh sekitar 60.000 gerai yang ada di Indonesia.

Untuk waralaba lokal sendiri, Luvita menyebut bahwa pertumbuhannya cukup banyak. Namun, diakuinya ada sejumlah tantangan bagi waralaba lokal untuk bertumbuh.

Menurutnya, waralaba lokal perlu lebih kreatif mengingat makin banyaknya waralaba asing yang masuk ke Indonesia. Apalagi, Luvita menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan market yang sangat besar sehingga banyak waralaba internasional yang berminat masuk ke pasar Indonesia.

Oleh karena itu, Luvita mengimbau para pebisnis waralaba lokal untuk dapat mengambil ilmu dari hadirnya waralaba asing guna mengembangkan bisnis waralaba lokal.

Pihaknya juga mendorong waralaba lokal untuk berekspansi ke pasar global. Dengan begitu, waralaba lokal dapat dikenal oleh negara-negara lain dan melihat bahwa waralaba Indonesia adalah bisnis yang berprospek.

Sejauh ini, Luvita mengungkapkan bahwa waralaba Indonesia telah berekspansi ke negara-negara lain seperti Dubai, Lebanon, Riyadh, dan Jordan. Selain di Timur Tengah, waralaba Indonesia juga telah masuk ke pasar Asia, Eropa, dan Amerika.

Dia mengungkap bahwa bisnis waralaba yang paling banyak diminati yakni F&B, seperti restoran dan kafe. Menurutnya, bisnis waralaba di sektor F&B akan terus bertumbuh ke depan, lantaran masyarakat kini lebih banyak beraktivitas di luar kantor dan rumah.

“Sekarang orang kalau meeting kan udah nggak di kantor, pasti kan di cafe. Terus kalau ada arisan, reuni, semua kan di restoran-restoran,” ungkapnya.

Selain F&B, sektor lain yang juga banyak diminati yakni bisnis dan jasa seperti salon, SPA, sekolah, tempat les, dan lainnya. Kemudian, waralaba ritel seperti supermarket dan fesyen.

“Karena banyak permintaan, jadi dia akhirnya banyak yang tertarik dengan bisnis itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat bicara terkait dengan masuknya ribuan unit iPhone 16 ke Indonesia. Padahal, ponsel teranyar buatan Apple itu masih dilarang diperjualbelikan di Indonesia.

Praktik jual beli atau perdagangan iPhone 16 di Indonesia masih ilegal karena Apple belum memenuhi komitmen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berupa realisasi investasi.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni, mengatakan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Jumlah unit ponsel yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang dan barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

“Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang,” kata Febri di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Febri menjelaskan, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri.

Maksudnya, barang tersebut tidak diperdagangkan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial, barang tersebut dikecualikan dari kewajiban standar teknis yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

Maka dari itu, Febri menegaskan bahwa sampai jual beli atau perdagangan iPhone 16 di Indonesia masih ilegal. Pihaknya pun tidak akan mengeluarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi produsen maupun distributor.

“Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal. Namun, akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

“Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang,” ucap Febri.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat bicara terkait dengan masuknya ribuan unit iPhone 16 ke Indonesia. Padahal, ponsel teranyar buatan Apple itu masih dilarang diperjualbelikan di Indonesia.

Praktik jual beli atau perdagangan iPhone 16 di Indonesia masih ilegal karena Apple belum memenuhi komitmen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berupa realisasi investasi.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni, mengatakan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Jumlah unit ponsel yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang dan barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

“Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang,” kata Febri di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Febri menjelaskan, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri.

Maksudnya, barang tersebut tidak diperdagangkan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial, barang tersebut dikecualikan dari kewajiban standar teknis yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

Maka dari itu, Febri menegaskan bahwa sampai jual beli atau perdagangan iPhone 16 di Indonesia masih ilegal. Pihaknya pun tidak akan mengeluarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi produsen maupun distributor.

“Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal. Namun, akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

“Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang,” ucap Febri.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (Wali) mengimbau semua pihak untuk tidak memusuhi waralaba internasional atau asing yang ada di Indonesia. Mengingat, waralaba asing tersebut dijalankan oleh anak bangsa dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Wali, Levita Ginting Supit untuk menanggapi aksi boikot terhadap sejumlah waralaba asing yang masih berlangsung di Indonesia.

“Kita jangan memusuhi waralaba internasional yang ada di Indonesia karena ownernya juga adalah anak bangsa,” kata Levita dalam sambutannya pada agenda Franchise & License Expo (FLEI) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Tak hanya dijalankan oleh anak bangsa, Levita mengungkap bahwa waralaba asing memberikan banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bekerja di tempat usaha tersebut.

Dia mencontohkan, rata-rata pekerja di Indonesia bekerja di bisnis waralaba Food and Beverage atau makanan dan minuman. Untuk itu, Levita mendorong semua pihak untuk saling mendukung, baik waralaba asing maupun waralaba lokal.

“Yang baik dari waralaba internasional di Indonesia kita ambil, kita pelajari dan kita duplikasi di bisnis kita sehingga bisnis kita makin hari bisa makin berkembang,” ujarnya.

Wali juga mendorong waralaba lokal untuk berekspansi ke pasar global. Dengan begitu, waralaba lokal dapat dikenal oleh negara-negara lain dan melihat bahwa waralaba Indonesia adalah bisnis yang berprospek.

Bisnis waralaba Indonesia saat ini sudah berekspansi ke negara-negara lain seperti Dubai, Lebanon, Riyadh, dan Jordan. Selain di Timur Tengah, waralaba Indonesia juga telah masuk ke pasar Asia, Eropa, dan Amerika.

Saat ini, Levita mengungkap bahwa bisnis waralaba paling banyak diminati yakni F&B, seperti restoran dan kafe. Posisi lainnya, bisnis dan jasa seperti salon, SPA, sekolah, tempat les, dan lainnya. Kemudian, waralaba ritel seperti supermarket dan fesyen.

Adapun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada akhir 2024. Levita mengatakan, target tersebut telah membangkitkan semangat pelaku usaha untuk memajukan bisnis waralaba. Apalagi, waralaba memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Itu membuatkan pelaku usaha semakin semangat untuk memajukan bisnis waralaba,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex bakal mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pembatalan homoglasi tersebut tertuang dalam putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Semarang oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam surat keterangan yang diterimaBisnis, Manajemen Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

“Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima bisnis, Jumat (25/10/2024).

Pihak Sritex mengatakan, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggungjawab Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil selama lebih dari setengah abad.

Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup SRITEX, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis SRITEX.

“Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” tulis keterangan tersebut.

Seperti yang diketahui, emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Adapun, pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Dalam perkara ini, PT Indo Bharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No.12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

Bisnis.com, JAKARTA — Korea Selatan akan menjaga hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat, terlepas dari hasil pemilu bulan depan. Negeri Ginseng juga akan mencari peluang dalam persaingan yang sedang berlangsung antara Washington dan Beijing.

"Siapa pun yang memenangkan pemilu ini, Korea dan Amerika Serikat [AS] adalah mitra ekonomi dan keamanan utama, jadi kami akan terus berinvestasi dan bekerja sama satu sama lain, yang merupakan win-win solution bagi keduanya," kata Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok dalam wawancara dengan Bloomberg di Washington, AS, dikutip pada Jumat (25/10/2024).

Choi mencontohkan investasi perusahaan Korea Selatan di pabrik semikonduktor dan baterai Amerika. Dia juga menyinggung pelemahan won Korea baru-baru ini dan mengatakan para pejabat mengawasi mata uang tersebut dengan cermat.

Pemungutan suara di Amerika—yang kini tinggal kurang dari dua pekan lagi—menambah ketidakpastian yang membebani pemerintah di Seoul. Terlepas dari apakah Donald Trump atau Kamala Harris yang menang, sebagian besar perusahaan di Korea Selatan memperkirakan hambatan perdagangan akan meningkat, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan target pendapatan.

Trump, calon presiden dari Partai Republik, telah berjanji untuk meningkatkan tarif terhadap China, mitra dagang utama Korea Selatan. Sementara itu, Harris mengupayakan pajak perusahaan yang lebih tinggi yang dapat membebani permintaan impor dari produsen asing.

Mantan presiden tersebut secara khusus mengkritik kebijakan di bawah pemerintahan Biden yang menawarkan subsidi kepada bisnis yang mengurangi ketergantungan pada China dan meningkatkan produksi di AS. Penerima manfaat berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi termasuk perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan seperti Hyundai Motor Co.

Secara terpisah, Samsung Electronics Co. adalah penerima miliaran dolar untuk pabrik semikonduktornya yang dibangun di Texas berdasarkan Chips Act, salah satu upaya utama AS yang mengorbankan sejumlah investasi asing di China.

Choi mengatakan, persaingan AS-China adalah sumber peluang dan risiko, dan cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan diplomasi. Jika AS akhirnya memperketat pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan Korea Selatan setelah pemilu, Choi mengatakan Seoul akan melakukan apa yang mereka bisa.

"Kami akan melakukan upaya maksimal dengan menggunakan kapasitas diplomasi kami untuk meminimalkan beban aktivitas bisnis kami di AS," ujarnya.

Terkait usulan tarif Trump, Choi menekankan bahwa kerangka perdagangan bebas global yang berbasis aturan adalah demi kepentingan terbaik Korea Selatan.

Trump juga menyebut Korea Selatan sebagai "mesin uang" ketika dia mengulangi permintaan agar Seoul menanggung lebih banyak biaya untuk pasukan Amerika yang ditempatkan di Semenanjung Korea.

Merespons hal tersebut, Choi mengatakan istilah itu muncul di tengah-tengah persaingan pemilu. Dia mengatakan, hal yang akan berdampak bagi Korea Selatan adalah kebijakan yang nantinya diterapkan presiden terpilih

Hubungan keamanan dan ekonomi antara Washington dan Seoul telah menguat sejak Presiden Yoon Suk Yeol menjabat pada 2022 di tengah meningkatnya kemunculan China sebagai pesaing bisnis Korea Selatan. Hal ini telah mendorong lebih banyak investasi dan produksi Korea Selatan di AS, menambah tekanan pada won pada saat Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunganya tetap tinggi untuk memerangi inflasi.

Won sempat menembus angka 1.390 per dolar AS di Seoul pada perdagangan Jumat, level terlemah sejak Juli, setelah kehilangan sekitar 16% dalam tiga tahun terakhir. Choi, yang mengunjungi AS untuk menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, mengatakan pihak berwenang menyadari kekhawatiran pasar bahwa won telah melemah dengan cepat dibandingkan mata uang lainnya.

"Saya sangat menyadari kekhawatiran pasar bahwa laju pergerakan won relatif lebih cepat dibandingkan mata uang lainnya. Jadi, kami memantau tren pasar dengan cermat sambil tetap waspada terhadap volatilitas mata uang," kata Choi.

Dia menambahkan, kekuatan dolar dan volatilitasnya yang lebih besar dapat berarti lebih banyak gejolak di pasar keuangan global, dan mungkin diperlukan upaya stabilisasi multilateral.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing mempengaruhi segala hal mulai dari harga konsumen hingga biaya ekspor di Korea Selatan karena negara ini sangat bergantung pada impor energi, makanan, dan bahan mentah. Hal ini membuat pihak berwenang tetap waspada dan siap melakukan intervensi jika diperlukan dengan memanfaatkan cadangan devisa yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Prospek Perekonomian Korsel Suram

Prospek perekonomian Korea Selatan menjadi kurang optimis pada minggu ini setelah bank sentral melaporkan produk domestik bruto hampir tidak meningkat pada kuartal terakhir. Pertumbuhan sebesar 0,1% pada kuartal III/2024 berada di bawah perkiraan para ekonom dan mencerminkan melemahnya reli ekspor pada saat suku bunga tetap cukup tinggi sehingga membebani konsumsi swasta dan aktivitas konstruksi di dalam negeri.

Ekspor adalah pendorong terbesar ekonomi yang bergantung pada perdagangan dan Bank of Korea (BOK) diperkirakan akan menurunkan perkiraan pertumbuhan tahun 2024 dari 2,4% ketika bank sentral tersebut mengadakan pertemuan untuk menentukan suku bunga bulan depan.

Bank sentral memulai poros kebijakannya awal bulan ini dengan memotong suku bunga acuan sebesar seperempat poin persentase menjadi 3,25%, dengan alasan meredanya inflasi dan harga properti.

Ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memperkirakan penurunan suku bunga akan terjadi pada November 2024 seiring dewan menilai dampak perubahan kebijakannya. Fokus pada momentum ekonomi diperkirakan akan semakin ketat seiring dengan semakin meningkatnya ketidakpastian seputar ekspor, termasuk konflik di Timur Tengah.

Tanda-tanda telah muncul bahwa lonjakan permintaan global atas chip memori, yang merupakan produk Korea Selatan paling banyak diproduksi di dunia, mulai mereda. Pengiriman semikonduktor secara riil turun pada kuartal terakhir, memberikan pukulan terhadap momentum ekspor secara keseluruhan, menurut Bloomberg Economics. Kenaikan harga untuk ekspor chip memori juga melambat bulan lalu, menurut data BOK.

"Volatilitas siklus chip adalah sebuah risiko. Data ekspor terbaru menunjukkan bahwa bergantung pada sektor eksternal untuk pertumbuhan adalah hal yang berisiko," ujar Associate Economist di Moody’s Analytics, Dave Chia.

Choi mengakui ketidakpastian mengenai prospek ekspor semakin meningkat dan mengatakan pemerintah sedang mencari cara untuk meringankannya. Namun, konsumsi swasta sudah pulih dan akan mendapat dorongan lebih lanjut dari penurunan suku bunga BOK pada Oktober 2024.

Dia menambahkan, sektor konstruksi juga harus bangkit dari keterpurukan untuk membantu perekonomian tumbuh sesuai proyeksi.

Choi menjelaskan, Korea Selatan pada dasarnya adalah negara yang hidup dari ekspor. Pada era keamanan ekonomi saat ini, sulit untuk bekerja sama dengan negara-negara yang tidak memiliki kerja sama keamanan.

"Karena hubungan AS-Korea didasarkan pada aliansi keamanan, kerja sama teknologi tinggi antara bisnis mereka di bidang chip, kecerdasan buatan, dan ruang angkasa akan tumbuh lebih kuat di masa depan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi keputusan pemerintah untuk bergabung ke blok ekonomi BRICS, padahal Indonesia sudah menjadi anggota G20.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang mengikuti jejak tiga negara Asean lain yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang bergabung ke BRICS. Dia menekankan, level Indonesia sudah di atas Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

"Indonesia itu sudah berada di atas dari tiga negara anggota Asean ini, Indonesia itu anggota G20 kok, kita enggak terlalu memerlukan satu platform baru untuk tampil ataupun mempunyai corong di tingkatan global," ujar Yose dalam media briefing yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Oleh sebab itu, dia menilai seharusnya pemerintah cukup fokus ke G20. Bahkan, sambungnya, Indonesia bisa pimpin negara-negara kawasan dengan membawa Asean sebagai organisasi bergabung ke G20.

"Seperti African Union misalnya, dan itu yang kita bisa coba kembangkan ke depannya, bukan bagian dari satu kelompok yang mungkin sampai sekarang belum ketahuan juga tujuannya untuk apa," kata Yose.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung ke dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024). Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," tutur Sugiono dikutip dari laman resmi Kemenlu.

Dia menyampaikan, tujuan BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih terutama terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

Tak hanya itu, BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Meski demikian, Sugiono menegaskan Indonesia akan tetap bergabung dengan berbagai forum internasional yang berisi negara-negara maju.

"Kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju." lanjutnya.

Sebagai informasi, BRICS adalah blok ekonomi yang diinisiasi pada 2006 dengan anggota awal Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaannya diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Persatuan Emirat Arab.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan negara-negara BRICS usai resmi menjadi negara mitra kelompok tersebut.

Hal tersebut dia ungkapkan ketika menghadiri pertemuan puncak kelompok tersebut untuk pertama kalinya pada pekan ini. Chinh juga mengadakan pertemuan dengan para pemimpin China dan Rusia.

Sebelumnya, Vietnam dan tiga negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia, Indonesia, dan Thailand telah resmi menjadi negara mitra (partner countries) BRICS.

Mengutip Reuters pada Jumat (25/10/2024), Chinh tidak menyatakan secara eksplisit ketertarikan Vietnam untuk bergabung dengan kelompok tersebut, sebuah langkah yang dapat membawa negara Asia Tenggara yang dikuasai partai komunis itu lebih dekat dengan China dan Rusia, tetapi mungkin berdampak pada hubungan dengan Amerika Serikat.

"Chinh menegaskan Vietnam siap bekerja sama dengan negara-negara BRICS dan komunitas internasional untuk mewujudkan gagasan bekerja sama membangun dunia yang lebih baik untuk semua," kata pemerintah dikutip dari portal onlinenya pada hari Jumat.

Seorang pejabat Vietnam mengatakan kepada Reuters sebelum pertemuan puncak BRICS selama tiga hari di kota Kazan, Rusia yang berakhir kemarin, bahwa Vietnam tertarik untuk bergabung dengan blok tersebut, namun waktu dan ruang lingkup penerapannya tidak jelas.

Seorang pejabat dari negara BRICS mengatakan Vietnam telah menyatakan minatnya untuk menjadi mitra, yang merupakan sebuah langkah menuju kemungkinan keanggotaan.

Deklarasi akhir KTT tersebut mengatakan para anggota mendukung "modalitas Kategori Negara Mitra BRICS," tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan puncak tersebut bahwa lebih dari 30 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung tetapi tidak jelas kondisinya.

Terlepas dari permohonan resmi apa pun, hubungan Vietnam dengan negara-negara BRICS sudah kuat: Rusia adalah pemasok senjata terbesar dalam sejarahnya dan Tiongkok adalah mitra ekonomi utama.

Chinh mengadakan pertemuan bilateral di Kazan dengan Putin dan pimpinan perusahaan tenaga nuklir Rusia Rosatom untuk meningkatkan kerja sama energi pada saat Vietnam sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan program energi nuklirnya, kata pemerintah Vietnam.

Ia juga bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan hubungan kereta api antara kedua tetangga tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas.

Hubungan Blok Barat dan BRICS

Pusat industri dan eksportir utama ke Amerika Serikat dan Eropa ini telah lama menerapkan kebijakan luar negeri yang seimbang yang bertujuan menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan dunia.

Namun, kesetaraan jarak mungkin akan lebih sulit dipertahankan jika Vietnam secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Hal ini mengingat BRICS adalah kelompok yang didominasi oleh China dan Rusia dan dipandang oleh beberapa pihak sebagai klub bagi negara-negara yang bersedia menantang tatanan global yang dianggap dipimpin oleh Barat.

BRICS merupakan singkatan dari Brazil, Russia, India, China dan South Africa. Kelompok ini telah berkembang menjadi sembilan anggota, ditambah tahun lalu Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia dan Mesir.

Banyak negara lain yang telah mengajukan permohonan, termasuk mitra regional Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Namun demikian, permohonan Vietnam mungkin akan mendapat tanggapan yang kurang baik dibandingkan permohonan lain di Washington setelah pemerintahan Biden menginvestasikan modal politik yang besar untuk meningkatkan hubungan tahun lalu.

Kedutaan Besar AS di Hanoi tidak membalas permintaan komentar. Negara-negara Barat tentu saja tidak akan senang dengan keputusan seperti itu, namun mereka juga tidak ingin ikut campur, kata seorang diplomat Barat yang berbasis di Hanoi.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Sugiono mengatakan prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia. Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South.

Sugiono menilai BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South.

Selain itu, Sugiono juga mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Di sisi lain, Sugiono juga mengatakan Indonesia akan melanjutkan keterlibatan di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju. Contoh konkrit keberlanjutan ini, antara lain, adalah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengikuti KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan depan.

Sementara itu, Sugiono mengatakan dirinya juga diundang menghadiri pertemuan Tingkat Menlu kelompok negara maju G7 expanded session di Fiuggi, Italia.

"Hal ini menegaskan peran penting Indonesia sebagai bridge builder atau jembatan antara negara berkembang dan negara maju," katanya.

Adapun, Sugiono juga menyampaikan pesan Presiden tentang anti penjajahan dan anti penindasan. Secara khusus, dia menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global dan menggaris-bawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.

"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab," katanya.

Sugiono menambahkan Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakkan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza.