Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun, di Beijing, China, Sabtu (9/11) sore waktu setempat. Proses penandatangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan.

Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

"Tiongkok merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerjasama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita," ujar Trenggono, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Adapun TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia - China, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Dalam pelaksanaanya kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

"TCG ini merupakan bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan," terang Trenggono.

Selain itu, Trenggono menambahkan, TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke China. Dalam kunjungannya, Prabowo menggarisbawahi sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Indonesia yang akan segera ditandatangani.

Diperkirakan nilai investasinya mencapai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156 triliun (kurs Rp 15.600). Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahannya akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) Zhao Leji. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di salah satu ruangan yang ada di Great Hall of the People, Beijing.

Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Tiongkok yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing, hari ini pada Sabtu, (9/11/2024). Pertemuan ini adalah rangkaian agenda kunjungan Prabowo ke China.

Pertemuan ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan strategis antara kedua negara, termasuk di bidang ekonomi. Dalam hal ini Prabowo menyebut perusahaan-perusahaan kedua negara akan segara menandatangani kontrak kerja sama.

Menurutnya berbagai kontrak kerja sama antar para pengusaha Indonesia-China memiliki nilai investasi mencapai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156,54 triliun (kurs Rp 15.654/US$)

Prabowo mengatakan proses penandatanganan ini akan dilakukan oleh perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Minggu (10/11) sore.

"Investasi patungan dari perusahaan China ke ekonomi Indonesia sangat besar. Bahkan besok sore kamar dagang dan industri akan ada acara penandatanganan kontrak antar pengusaha Indonesia dan China senilai US$ 10 miliar," terang Prabowo dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden, Sabtu (9/112024).

Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan China.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah untuk belajar dari China dalam hal memberantas kemiskinan. Menurutnya pemerintahan saat ini akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," terang Prabowo

Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya jika diminta oleh Presiden terpilih Donald Trump.

Hal ini disampaikan Powell dalam konferensi pers usai The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga. Ia ditanya terkait kesediaannya untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan bank sentral jika diminta Trump.

Merespons pertanyaan tersebut, Powell menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia juga bilang kalau memecatnya atau petinggi The Fed lainnya sebelum masa jabatan berakhir tidak diizinkan secara hukum.

"Tidak diizinkan menurut hukum," ujar Powell, dikutip dari Reuters, Jumat (8/11/2024),

Pada kesempatan itu, ia menepis banyak pertanyaan tentang langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan Trump sebagai presiden terhadap pengambilan keputusan bank sentral.

"Dalam jangka pendek, pemilihan umum tidak akan berdampak pada keputusan kebijakan kami," ujarnya.

Konferensi pers tersebut diadakan usai Powell mengumumkan langkah pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi antara 4,5-4,75%. Keputusan ini menyusul langkah pemangkasan 50 basis poin pada September lalu.

Sebelumnya pada Kamis, seorang penasihat Trump mengatakan presiden terpilih akan mempertahankan Powell hingga akhir masa jabatan kepemimpinannya, yang akan berakhir pada Mei 2026. Masa jabatan Powell sebagai gubernur telah diperpanjang hingga akhir Januari 2028.

CNN juga melaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan mantan Gubernur Fed, Kevin Warsh, yang sekarang menjadi kritikus bank sentral, dan mantan kepala ekonom pemerintahannya Kevin Hassett sebagai calon pengganti Powell.

Dalam sejarahnya, Trump menunjuk Powell sebagai Gubernur The Fed pada awal 2018 untuk menggantikan Janet Yellen, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan Presiden Joe Biden. Biden mengangkat kembali Powell untuk masa jabatannya saat ini.

Hubungan antara Trump dan Powell memburuk, dengan Trump sering menyerang Fed dan pimpinannya selama masa jabatan pertamanya atas kebijakan bank sentral. Serangan ini muncul setelah puluhan tahun presiden menghindari kritik langsung terhadap bank sentral.

Di sisi lain, setiap upaya untuk menyingkirkan pemimpin Fed kemungkinan besar berdampak negatif terhadap pasar keuangan hingga memicu kekhawatiran peningkatan harga.

Pada saat yang sama, kebijakan Trump yakni kenaikan tarif perdagangan serta deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal kemungkinan mengerek inflasi yang telah berhasil diredam oleh bank sentral.

Sistem pembayaran saat ini terus berkembang di Indonesia dan di pasar global. Termasuk dari sisi konsumen, teknologi sampai sisi regulator.

Direktur Bisnis ALTO Network Rangga Wiseno mengungkapkan tahun 2024 menjadi tahun penuh pencapaian bagi ALTO, dengan pertumbuhan transaksi yang luar biasa. Hingga September 2024 (Year to Date), total transaksi yang diproses melalui ALTO meningkat hingga 642%, dan transaksi QRIS yang menjadi produk andalan ALTO mengalami peningkatan signifikan sebesar 218%.

Dia mengungkapkan selain itu, ALTO juga berhasil memperluas ekosistemnya dengan menambah member baru, baik dari sektor perbankan dan non-perbankan," kata Rangga dalam siaran pers ditulis Kamis (7/11/2024).

Pertumbuhan ini menunjukkan kekuatan ALTO dalam mendukung berbagai transaksi digital yang terus berkembang dan semakin memantapkan langkah ALTO untuk memperluas bisnisnya di panggung internasional Penghargaan ALTOGETHER.

Penghargaan ini mempertegas apresiasi ALTO atas kontribusi yang luar biasa dari para membernya dalam mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dengan memilih untuk tidak menggunakan penyelenggara acara pihak ketiga, ALTO menghadirkan pengalaman yang langsung dan autentik, yang mencerminkan nilai-nilai inti dari kemitraan dan dedikasi.

ALTO Network sukses menggelar acara tahunan ALTOGETHER 2024, sebuah pertemuan eksklusif yang dirancang khusus untuk Member dan Partner Bisnis terpilih.

Dengan tema "From Indonesia to The Global Stage", acara ini menegaskan komitmen ALTO dalam menjalin hubungan yang lebih dalam dan personal dengan para partnernya, serta menampilkan kesiapan Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.

Acara yang berlangsung selama empat hari tiga malam di sebuah resor mewah di Da Nang ini dihadiri oleh para pemimpin industri dari institusi terkemuka seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Commerce International Merchant Bankers (CIMB) Niaga, Seabank, dan Protelindo Group, serta mitra global Visa dan Mastercard.

ALTOGETHER 2024 menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara sektor finansial Indonesia dan Asia Tenggara, serta menghadirkan kolaborasi untuk menjawab tantangan global dalam industri pembayaran digital.

Didukung oleh asosiasi penting seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), acara ini memperlihatkan komitmen ALTO terhadap inovasi, teknologi, dan pertumbuhan di pasar global yang terus berkembang.

Consumer Behavior in New Digital Era: A Paradigm Shift Arturo Planell, Group Country Manager Visa untuk Asia Tenggara, dan Ernest Leung, Group Chief Operating Officer WeLab, membahas perubahan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh teknologi digital dan peningkatan transaksi digital di seluruh dunia.

Technology Trends in New Digital Era: A Paradigm Shift Martin Hartono, CEO GDP Venture, dan Ari Sarker, Asia Pacific President Mastercard memberikan wawasan mendalam tentang tren teknologi terbaru yang membentuk ekosistem pembayaran global, termasuk kemajuan AI, blockchain, dan fintech.

Regulatory Roadmaps in New Digital Era: A Paradigm Shift Santoso Liem, Ketua ASPI, bersama Leo Koesmanto, President Director Bank Saqu, membahas peta regulasi yang berkembang di era digital, serta bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi inovasi dan ekspansi bisnis pembayaran. ALTOTALK menyediakan wadah penting untuk berbagi perspektif dan strategi dalam mengangkat peran Indonesia di pasar digital global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 melambat dibandingkan dua periode sebelumnya. Namun kondisi ini ternyata dapat menjadi lingkaran setan yang terus melemahkan perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan rendahnya pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dapat memengaruhi laju investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya, jika laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka hanya mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja 5%.

"Penciptaan lapangan kerja baru kan dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun ini ya di kisaran 5%, ya berarti penciptaan lapangan kerja kita ya di kisaran 5%. Itu tidak akan bisa menyerap dari jumlah total tenaga kerja," kata Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Padahal menurutnya penciptaan lapangan kerja ini menjadi penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebab pada akhirnya masyarakat butuh pekerjaan untuk mendapatkan pemasukan, yang kemudian pemasukan itu digunakan untuk modal konsumsi.

Menurut Piter konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya lemahnya konsumsi masyarakat akibat sedikitnya pembukaan lapangan kerja baru akan berdampak langsung terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu besar, sekitar 50% lebih. Maka, ya otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun karena turunnya daya beli, turunnya konsumsi," jelasnya.

Nah kondisi berulang seperti inilah yang Piter katakan dapat menjadi lingkaran setan. Di mana lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian sedikitnya lapangan kerja baru dapat melemahkan konsumsi, dan lemahnya konsumsi kembali menurunkan kinerja ekonomi nasional.

"Ini kan kayak lingkaran setan ya. Kita untuk tumbuh tinggi kita butuh konsumsi, konsumsi membutuhkan lapangan kerja, lapangan kerja membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ya muter seperti itu," terang Piter.

Untuk itu ia berharap pemerintah dapat memutus rantai pelemahan ekonomi ini. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dalam negeri yang secara langsung dapat menumbuhkan lapangan kerja. Dari lapangan kerja ini, daya beli masyarakat bisa meningkat dan seterusnya.

"Makanya pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Yaitu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter.

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan salah satu penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III hingga di bawah 5% ini adalah menurunnya konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada ketersediaan lapangan kerja, yang dalam hal ini menurut Tauhid belum bisa memberikan pemasukan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Konsumsi masyarakat biasanya ada beberapa sebab, pertama ya lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak," kata Tauhid.

Belum lagi menurut Tauhid ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang semakin menekan ketersediaan lapangan kerja sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat dan siklus itu dapat terus berulang kembali jika tidak ditangani.

"Karena PHK plus pengangguran naik, ya otomatis itu dorongan buat pertumbuhan ekonominya semakin melemah, bener nggak? Kalau ekonomi tumbuh dia bisa menurunkan pengangguran. Tapi kalau pengangguran tinggi juga bisa menurunkan konsumsi," jelasnya.

Untuk itu Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Sebab dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan seterusnya.

Saksikan juga video: Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Jakarta (ANTARA) - Profesor Muda Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah menilai Indonesia perlu memperkuat diplomasi dengan Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tetap mampu beradaptasi mengikuti kebijakan yang ada, siapa pun yang akan memenangkan Pemilu Presiden AS, kata profesor yang biasa disapa Reza itu saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut Reza, Indonesia harus melakukan sejumlah cara untuk tetap sejalan dengan hasil pemilu tersebut. “Pertama, dubes kita di Amerika Serikat jangan sebentar-sebentar diganti. Harus ada duta besar yang permanen, yang dipercaya langsung oleh presiden,”.

Duta besar tersebut, kata Reza melanjutkan, perlu diberi kesempatan dan waktu untuk mendekati semua pemangku kepentingan di AS; legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat serta kampus dan lembaga penelitian.

“Kita kirim dubes yang sangat berkualitas, yang enerjetik, dan siap bertugas lima tahun,” ujar Reza, dan menambahkan periode duta besar bertugas selama lima tahun itu disesuaikan dengan periode pemerintahan AS.

Dia melanjutkan bahwa seorang duta besar memerlukan waktu untuk membangun kedekatan dengan para pemangku kepentingan karena hal tersebut tidak mudah dilakukan.

“(Membangun) kedekatan dengan media massa, kedekatan dengan parlemen, kedekatan dengan Gedung Putih dan dengan Pentagon (Departemen Pertahanan AS) itu tidak mudah. Itu berdasarkan keseringan bertemu dan juga banyak aktivitas bersama,” kata Reza.

Selain itu, Reza juga menyebutkan hal-hal yang bisa dilakukan Indonesia jika Kamala Harris atau Donald Trump nantinya menjadi pemenang pemilu Presiden AS.

Jika Harris menang, kata Reza, pemerintahan Indonesia saat ini tinggal melanjutkan apa yang sudah dicapai pemerintahan sebelumnya, selain itu, Indonesia perlu “mengingatkan” AS untuk menyelesaikan perjanjian yang belum selesai.

“Misalnya dalam Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-AS, ada hal-hal yang belum diproses lebih lanjut,” lanjut Reza.

Selain itu, pemerintah Indonesia bisa “mengingatkan AS untuk bekerja sama dalam bidang pemberdayaan UMKM dan melunasi kewajiban keuangan perusahaan IT mereka.

Mengenai imigran, Reza berpendapat kalau Harris cukup lunak karena Harris mengerti bahwa imigran dapat berkontribusi dan menyesuaikan diri dengan sistem hukum AS, dan itu dibuktikan dengan perjalanan karir Harris.

“Tentunya hal ini juga menguntungkan masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan green card (kartu hijau) ke Amerika Serikat,” kata Reza.

Jika Trump yang menang, Reza berpendapat proyek-proyek investasi di Indonesia di mana Trump turut serta akan berjalan dengan sangat mulus, yang kemungkinan tidak akan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia.

“Makanya Kemitraan Strategis Komprehensif itu harus benar-benar diproses sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat bagi kedua negara,” kata Reza.

Reza pun mengatakan ada kemungkinan Trump akan melakukan intervensi pada perjanjian dagang Indonesia-AS, mengatakan hal apa saja yang layak dan apa yang tidak, dan itu akan menyulitkan tim negosiator.

Karena itu, lanjut Reza, Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan standar industri AS, seperti standar transparansi, standar tata kelola, standar keefektifan, standar pengiriman dan standar sistem legal.

Indonesia juga perlu belajar membiasakan diri dengan elektronik bisnis, melakukan transaksi dalam bahasa Inggris dan melakukan pengambilan keputusan dengan cepat, kata Reza.

“Untuk kebaikan kita sendiri … semoga Indonesia belajar,” ujar Reza.

Reza juga menilai Trump akan sangat keras kalau berurusan dengan China, terutama di Laut China Selatan.

Menurutnya, Trump tidak akan segan-segan meningkatkan kerja sama militer dengan Filipina dan Vietnam, menambahkan bahwa hal tersebut akan menguntungkan Indonesia karena China akan menahan diri.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Para pekerja produsen pesawat, Boeing, akhirnya sudah menerima tawaran kontrak baru pada awal pekan ini. Kesepakatan ini akhirnya membuat mogok kerja yang sudah dilakukan selama 7 minggu selesai.

Asal tahu saja, per 13 September 2024 sekitar 33.000 pekerja Boeing melakukan mogok kerja, aksi itu menuntut kenaikan upah sebesar 40% dan memperjuangkan dana pensiun mereka.

Melansir Reuters, Selasa (5/11/2024), serikat pekerja Boeing menyatakan 59% anggota setuju dengan adanya kontrak baru yang diberikan, Mereka mendapatkan kenaikan gaji sebesar 38% yang dibagikan selama 4 tahun. Sebelumnya CEO Boeing telah menolak dua tawaran yang diberikan dalam beberapa minggu terakhir.

"Ini adalah sebuah kemenangan, kita harus tegakkan kepala. Sekarang tugas kita adalah kembali bekerja," kata negosiator Serikat Pekerja Boeing, Jon Holden.

Meski sebelumnya terjadi negosiasi yang alot, para pekerja diharapkan dapat membangun kembali hubungan dengan pimpinan Boeing.

Analis menilai kenaikan gaji tersebut dapat menambah US$ 1,1 miliar atau setara Rp 17,3 triliun (kurs Rp15.770) pada tagihan upah Boeing selama empat tahun. Sementara bonus ratifikasi sebesar Rp 189 juta untuk setiap anggota serikat pekerja dapat mengakibatkan arus keluar Boeing bertambah sebesar Rp 6,2 triliun.

CEO Boeing, Kelly Ortberg mengatakan bahwa dirinya senang melihat serikat pekerja telah menyetujui kesepakatan dan menekankan baik pimpinan perusahaan hingga pekerja level paling bawah adalah satu kesatuan perusahaan.

"Meskipun beberapa bulan terakhir ini sulit bagi kita semua, kita semua adalah bagian dari tim yang sama. Kita harus terus maju satu sama lain dengan bekerja sama. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembalikan keadaan yang menjadikan Boeing sebagai perusahaan ikonik," ujar Otberg.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik akan dialihkan ke program 3 juta rumah. Dia menegaskan tidak ada rencana pengalihan tersebut.

"Nggak benar itu. Kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu," kata Bahlil ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya," ungkap dia dalam konferensi usai rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Skema baru untuk subsidi ini dilakukan karena diindikasi subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," terangnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, belakangan beredar kabar bahwa subsidi BBM hingga listrik akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari detikproperti, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru," katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia ingin masuk 'geng' Brasil, Rusia, India, China dan South Africa (Afrika Selatan) atau BRICS. Terlepas dari keuntungan yang didapat, bergabungnya Indonesia dengan BRICS disebut bisa mengganggu hubungan dengan Amerika Serikat (AS).

"Bergabung dengan BRICS bisa jadi membuat relationship kita dengan Amerika sedikit bermasalah," kata Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Meski begitu, Wijayanto mengingatkan jangan sampai ketakutan itu membuat Indonesia tidak berani melangkah untuk gabung BRICS. Ia mencontohkan beberapa negara yang memiliki hubungan baik dengan AS, namun menjadi anggota BRICS.

"Contohnya India, itu salah satu inisiator BRICS yang dia adalah sahabat terdekat Amerika di kawasan Asia Selatan. Kemudian ada lagi Brasil, Brasil adalah sahabat Amerika juga di Amerika Selatan. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks sekarang, Vietnam sudah ada bilateral trade agreement dengan Amerika sejak tahun 2000 itu juga mendekat ke BRICS, bahkan Thailand," beber Wijayanto.

Menurutnya, risiko hubungan dengan AS pasti ada. Seberapa besarnya tergantung diplomasi yang dilakukan agar bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak dipandang menganut blok tertentu, seperti yang telah dilakukan India.

"Karena di BRICS kan ada dua kelompok: kelompok yang anti Amerika yaitu China dan Rusia, mereka mendorong kalau bisa ada mata uang alternatif pengganti dolar AS. Tapi ada kelompok India yang relatif moderat, dia tidak setuju ada mata uang baru tapi lebih mendorong adanya payment system baru, mendorong adanya penggunaan mata uang lokal, ini target-target yang lebih mild yang saya rasa bisa diterima oleh banyak pihak," ucapnya.

Untuk itu, Wijayanto mendorong agar Indonesia tidak hanya gabung BRICS, melainkan juga OECD yang beranggotakan 38 negara termasuk AS. Terlebih proses untuk menjadi anggota BRICS disebut relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Kalau goal BRICS dulu, kemudian nanti goal OECD ya bagus juga. Kalau kita diterima BRICS kemudian ditolak OECD, artinya OECD ingin melanggengkan prinsip-prinsip unilateralism, ini prinsip yang kita sebagai negara besar, negara berkembang sebenarnya tidak diuntungkan," imbuhnya.

"Jadi pasti ada dampaknya (Indonesia gabung BRICS), tetapi dampak itu bisa di-manage dan insyaallah benefitnya lebih besar," tambahnya.

Lihat Video: Menlu Sugiono Jelaskan Alasan Indonesia Ingin Gabung BRICS

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah bakal mencari cara untuk menyelematkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada dalam kondisi pailit. Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian siang ini untuk membahas opsi penyelematan Sritex.

Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul di tengah kondisi Sritex yang pailit. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Sejauh ini pemerintah perlu melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kurator soal status kepailitan Sritex. Status Sritex baru dinyatakan pailit, namun masih dalam tahap kasasi.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga melanjutkan pemerintah sendiri sejauh ini masih percaya diri mendorong Sritex tetap bisa beroperasi dan berproduksi. Apalagi status Sritex masih dalam tahap kasasi, artinya perusahaan masih bisa lolos dari jeratan pailit. Dengan begitu opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," kata Airlangga ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal opsi bailout.

Prabowo sendiri sudah menegaskan dalam rapat, Sritex harus tetap berjalan. Airlangga dan jajarannya diminta untuk mencari cara agar hal itu bisa dilakukan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," beber Airlangga.