Bisnis.com, JAKARTA - Pada 17 Oktober 2024, akan muncul bulan purnama terbesar sepanjang 2024.

Ini merupakan supermoon ketiga tahun 2024. Saat ini, dilansir dari livescience, jaraknya sekitar 222.056 mil (357.364 kilometer) dari Bumi, sehingga menjadikannya bulan purnama terdekat tahun ini, menurut AstroPixels.

Menurut Planetarium Adler, supermoon tampak 30% lebih terang dan hampir 15% lebih besar dibandingkan bulan purnama pada titik terjauh dari Bumi.

Secara resmi purnama pada pukul 7:26 pagi EDT pada hari Kamis, 17 Oktober, bulan purnama paling baik terlihat terbit di timur saat bulan terbit di tempat Anda berada. Itu akan berada di konstelasi Pisces, dan akan tampak cerah dan penuh pada hari sebelum dan sesudahnya juga.

Saat bulan terbit, jaraknya sekitar setengah jalan antara Saturnus (di kanan atas bulan) dan Jupiter (di kiri bawah, terbit sekitar satu jam setelah bulan purnama). Tiga malam kemudian, pada Minggu, 20 Oktober, bulan akan terbit bersama Jupiter.

Nama paling populer untuk bulan purnama di bulan Oktober adalah Bulan Pemburu karena kemunculannya pernah menjadi sinyal bagi para pemburu untuk bersiap menghadapi musim dingin yang akan datang, menurut Almanac.com. Nama itu berasal dari Anglo-Saxon, menurut Timeanddate.com, meskipun disebut juga Bulan Daun Jatuh dan Bulan Darah. (Nama terakhir ini berbeda dengan gerhana bulan total, yang sering kali diberi nama yang sama karena warna bulan yang kemerahan jika tertutup bayangan Bumi.)

Ini juga akan menjadi bulan purnama pertama di musim gugur tahun ini; ekuinoks musim gugur terjadi pada hari Minggu, 22 September, tak lama setelah Harvest Moon terbit pada 17 September.

Bulan purnama berikutnya akan terjadi pada 15 November. Dikenal sebagai Beaver Moon, Frost Moon, dan Freezing Moon, ini akan menjadi supermoon terakhir di tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 17 Oktober 2024, akan muncul bulan purnama terbesar sepanjang 2024.

Ini merupakan supermoon ketiga tahun 2024. Saat ini, dilansir dari livescience, jaraknya sekitar 222.056 mil (357.364 kilometer) dari Bumi, sehingga menjadikannya bulan purnama terdekat tahun ini, menurut AstroPixels.

Menurut Planetarium Adler, supermoon tampak 30% lebih terang dan hampir 15% lebih besar dibandingkan bulan purnama pada titik terjauh dari Bumi.

Secara resmi purnama pada pukul 7:26 pagi EDT pada hari Kamis, 17 Oktober, bulan purnama paling baik terlihat terbit di timur saat bulan terbit di tempat Anda berada. Itu akan berada di konstelasi Pisces, dan akan tampak cerah dan penuh pada hari sebelum dan sesudahnya juga.

Saat bulan terbit, jaraknya sekitar setengah jalan antara Saturnus (di kanan atas bulan) dan Jupiter (di kiri bawah, terbit sekitar satu jam setelah bulan purnama). Tiga malam kemudian, pada Minggu, 20 Oktober, bulan akan terbit bersama Jupiter.

Nama paling populer untuk bulan purnama di bulan Oktober adalah Bulan Pemburu karena kemunculannya pernah menjadi sinyal bagi para pemburu untuk bersiap menghadapi musim dingin yang akan datang, menurut Almanac.com. Nama itu berasal dari Anglo-Saxon, menurut Timeanddate.com, meskipun disebut juga Bulan Daun Jatuh dan Bulan Darah. (Nama terakhir ini berbeda dengan gerhana bulan total, yang sering kali diberi nama yang sama karena warna bulan yang kemerahan jika tertutup bayangan Bumi.)

Ini juga akan menjadi bulan purnama pertama di musim gugur tahun ini; ekuinoks musim gugur terjadi pada hari Minggu, 22 September, tak lama setelah Harvest Moon terbit pada 17 September.

Bulan purnama berikutnya akan terjadi pada 15 November. Dikenal sebagai Beaver Moon, Frost Moon, dan Freezing Moon, ini akan menjadi supermoon terakhir di tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Reliance, perusahaan telekomunikasi milik miliarder India Mukesh Ambani, menolak cara Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (TRAI) dalam mengalokasikan spektrum pita lebar satelit ke Starlink, perusahaan internet satelit milik Elon Musk.

Regulator India dinilai memberikan ‘karpet merah’ kepada Starlink yang membuat persaingan persaingan antara pemain lokal dengan Starlink milik Elon Musk meningkat.

Regulator mengalokasikan spektrukm frekuensi ke Starlink dan Project Kuiper milik Amazon secara administratif. Reliance protes dan meminta agar lelang tersebut diberikan lewat skema lelang.

Business Standar melaporkan Inti dari pertikaian ini berpusat pada penafsiran hukum India, yang menurut beberapa pakar industri telah memfasilitasi alokasi spektrum satelit ke Starlink sesuai dengan usulan Musk.

Kepada Reuters, Reliance menolak dan berpendapat bahwa saat ini tidak ada ketentuan untuk layanan pita lebar satelit yang ditujukan kepada pengguna perorangan atau rumahan.

Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (Trai) melakukan konsultasi publik terkait masalah tersebut. Dalam surat pribadi tertanggal 10 Oktober, Reliance meminta agar proses spektrum dimulai kembali, dengan mengklaim bahwa Trai telah "menafsirkan secara pre-emptif" keadaan yang mendukung alokasi alih-alih lelang.

“Trai tampaknya telah menyimpulkan, tanpa dasar apa pun, bahwa penugasan spektrum harus bersifat administratif,” tulis Kapoor Singh Guliani, pejabat senior urusan regulasi di Reliance, dalam korespondensinya dengan Menteri Telekomunikasi Union Jyotiraditya Scindia dikutip, Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya pada Juni 2024, regulator antariksa India telah memberikan persetujuan untuk layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan patungan antara Jio Platforms milik Reliance Industries milik Ambani dan SES, sebuah firma yang berpusat di Luksemburg.

Pusat Promosi dan Otorisasi Luar Angkasa Nasional India, yang dikenal sebagai IN-SPACe, mengeluarkan tiga persetujuan untuk Orbit Connect India pada bulan April dan Juni, kata seorang eksekutif pemerintah.

Otorisasi tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, memungkinkan Orbit Connect untuk mengoperasikan satelit di atas India, tetapi persetujuan lebih lanjut diperlukan oleh departemen telekomunikasi negara tersebut untuk memulai operasi guna menyediakan akses internet berkecepatan tinggi berbasis satelit.

Kondisi ini merupakan kemenangan lain bagi Ambani, orang terkaya di negara itu yang memiliki kekayaan bersih sekitar $114,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Operator seluler perlu mengeluarkan ongkos tambahan untuk membeli perangkat dan biaya akses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri jika pemerintah menerapkan sistem pendaftaran prabayar lewat biometrik.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan kebijakan baru biometrik akan memaksa operator mengeluarkan ongkos regulasi lebih besar, baik untuk pengadaan perangkat biometrik hingga ongkos operasional untuk mengakses data.

“Pasti dengan tambahan alat dan akses ke database kependudukan perlu biaya tambahan, sehingga akan menambah biaya akibat regulasi,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Seperti diketahui, pada 2025 Dukcapil menerapkan tarif bagi siapapun yang mengakses data kependudukan. Biaya dihitung berdasarkan hit dan kualitas data yang diambil.

Untuk mengakses data nomor induk kependudukan (NIK) untuk validasi kartu sim, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.000 untuk satu kali akses atau hit sementara itu untuk biometrik sidik jari Rp2.000/hit dan biometrik face recognition sebesar Rp3.000/hit

Sementara itu rasio ongkos regulator yang dipikul operator seluler dibandingkan dengan pendapatan sudah mencapai 12,2% atau di di atas pajak pertambahan nilai (PPN) yang per Oktober 2024 masih 11%.

Rasio ongkos regulator itu juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jumlah rerata negara di Asia Tenggara dan global.

Ian mengatakan meski membutuhkan ongkos besar namun secara keamanan, biometrik lebih terjamin dibandingkan dengan registrasi kartu sim dengan SMS.

Dia memperkirakan tahun depan beberapa wilayah di Tanah Air dapat diterapkan pendaftaran dengan biometrik, seiring dengan penetrasi smartphone yang makin merata di daerah perkotaan.

“Tahun depan tepat, karena sebenarnya perangkat sudah banyak termasuk sudah ada di handset,” kata Ian.

Sementarara itu Direktur Eksektuif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan implementasi biometrik baru dapat dilakukan jika pemerintah dapat menjamin data masyarakat tidak bocor.

Dia khawatir dengan mengantongi data biometrik wajah atau sidik jari pengguna, jika terjadi kebocoran data akan terjadi dampak yang lebih fatal ketimbang saat registrasi masih menggunakan sistem SMS.

“Kalau bocor habis kita karena sudah ada data lengkap, nama, NIK, jenis kelamin, wajah, nomor hp dan biometrik,” kata Heru,

Bagi bisnis operator, Heru sependapat bahwa operator seluler akan mendapat data pelanggan yang lebih berkualitas. Namun, tidak dipungkiri bahwa operator seluler juga akan makin sulit mendapat pelanggan baru karena sistem registrasi makin ketat.

“Nanti akan ada pengurangan jumlah pengguna, tetapi itu memang pengguna yang menggunakan smartphone untuk penipuan, kejahatan siber dan lain-lain. Sementara yang pengguna baik-baik akan bertahan,” kata Heru.

kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tidak ada lagi peniupan setelah operator seluler mulai menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa dengan diterapkannya biometrik untuk registrasi kartu, kasus penipuan registrasi prabayar akan turun drastis bahkan menghilang..

“Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan registrasi prabayar, sehingga nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, No.KK dan face recognition ini. [berlaku] mudah-mudahan tahun depan, ” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, dengan sudah adanya operator selular yang menerapkan biometrik untuk registrasi kartu prabayar, Wayan menyebut operator sudah menjalankan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dimana, operator sudah menerapkan standar Know Your Customer (KYC) untuk memastikan validitas data pelanggan serta mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas pelanggan.

“Artinya pada saat registrasi online maupun sendiri datang ke gerai dengan adanya face recognition, nanti ditambah sehingga NIK No KK ditambah wajah aslinya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Selasa (15/10/2024).

Kode redeem ini terus diupdate oleh Moonton untuk para pemain setianya. Mereka yang tercepat menukarkannya bisa mendapat item legendaris secara gratis.

Bagaimana cara klaim kode redeem untuk mendapat hadiah spesial dari Moonton? Caranya mudah. Anda dapat melakukan klaim kode redeem dengan membuka laman m.mobilelegends.com/en/codexchange.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode memiliki limit waktu dan hanya bisa diklaim sekali.

Sehingga apabila Anda gagal saat melakukan klaim, ada dua kemungkinan penyebabnya.

Bisa jadi Anda pernah menukarkan kode tersebut atau masa penukarannya sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

Cara Klaim Kode Redeem ML

Berikut cara melakukan klaim kode redeem Mobile Legends:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange
2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code
3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile
4. Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada
5. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

Kode Redeem ML Hari Ini

Berikut daftar kode redeem Mobile Legens yang aktif pada hari ini, Selasa (15/10/2024):

• MLBBOKW3K6
• MLBBMLAQ5D
• HOLAMLBB (Khusus untuk pemain baru)
• MLBB14OKT24
• MOBILEGIFT2024
• MLBBSPECIAL14
• MPLS14W72562
• MPLS14W35802
• MPLS14W31889
• MPLS14W70449

Bisnis.com, JAKARTA - Garena terus memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada survivor, yang bisa langsung diklaim pada hari ini, Selasa (15/10/2024).

Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

Cara Klaim Kode Redeem FF

Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia.

Klik "Confirm" untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem.

Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

Masuk ke Info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

Kode Redeem FF Hari Ini

Berikut ini adalah kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Selasa (15/10/2024):

• FFCMCPSEN5MX
• FF11WFNPP956
• FF9MJ31CXKRG
• MCPV2D2WKWF2
• FFPLUED93XRT
• FF9MJ31CXKRG
• MCPW2D1U3XA3
• FF11WFNPP956
• XZJZE25WEFJJ
• MCPW3D28VZD6
• MCPW2D1U3XA3

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco mengungkap tidak ada skenario yang bisa dijalankan jika platforme-commerceasal China, Temu beroperasi di Indonesia.

Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan bahwa jika Temu masuk ke Indonesia, maka akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tanah Air.

“Tidak ada skenario yang bisa dijalankan, yang ada adalah kematian massal UMKM lokal kita,” kata Wientor kepadaBisnis, Senin (14/10/2024).

Wientor melihat, skema bisnis dari Temu memungkinkan setiap pabrik di China untuk berjualan langsung ke konsumen di Indonesia.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Temu tidak menjual produk artisan atau custom. Dengan demikian, UMKM yang bergerak di kategori ini masih akan bisa bertahan. Namun, yang perlu menjadi alarm adalah produk yang bisa diproduksi massal, seperti kosmetik, perawatan wajah (skincare), perawatan rambut (haircare), sepatu, dan produk serupa.

Berdasarkan pengamatan Wientor, Temu yang sudah masuk di Eropa dan Amerika Serikat (AS) menjual berbagai produk dengan harga yang sangat murah dan dikirim langsung dari pabrik, bahkan dengan ongkos kirim gratis.

Padahal, Wientor menjelaskan bahwa komposisi UMKM di Indonesia masih 96% adalah usaha mikro. Alhasil, sektor ini akan langsung terkena imbas dari masuknya Temu di Indonesia. “Salah satunya, ya, matinya UMKM lokal karena tidak bisa bersaing secara harga [dengan Temu],” imbuhnya.

Selain komposisi usaha mikro yang masih mendominasi, Wientor juga mengingatkan 97% angkatan kerja Indonesia yang bekerja di sektor UMKM. Adapun untuk mengeluarkan Indonesia darimiddle income trapdari 1985, lanjut dia, maka harus memperkuat sektor UMKM.

Menurutnya, pelemahan sektor ini salah satunya akibat dari melemahnya usaha mikro yang akan menghambat semuanya, termasuk upaya menuju Indonesia Emas 2045 yang mensyaratkan pendapatan per kapita di angka US$30.000.

Meski demikian, Wientor melihat bahwa pemerintah sudah bersikap tegas terhadap Temu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tidak mengizinkan platform asal China itu beroperasi di Tanah Air.

“Jangan diizinkan beroperasi, tolak permohonan masuk ke negara kita dan blokir aplikasinya,” imbuhnya.

Selain itu, sambung dia, juga harus terus digaungkan akan bahanya Temu agar semakin banyak masyarakat yang paham. Menurutnya, masyarakat bisa menjadi penyeimbang untuk mengingatkan pemerintah bahwa Temu ini akan memukul langsung kelangsungan usaha atau bisnis.

“Check and balance, pemerintah tegas tidak memberikan izin, dan masyarakat tegas menolak kehadiran Temu,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir platforme-commerce Temu karena platform asal China itu berpotensi mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyebut bahwa aplikasi Temu tidak patuh dengan regulasi di Indonesia. Dia juga melihat adanya potensi Temu yang mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidakcomplydengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga,” kata Prabu dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (14/10/2024).

Prabu menuturkan bahwa aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping. Untuk itu, menurutnya, hal itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” jelasnya.

Kemenkominfo juga menilai kehadiran aplikasi Temu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil. Oleh karena itu, lanjut Prabu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi UMKM dalam negeri.

Prabu juga menegaskan aplikasi Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Tanah Air. “Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” imbuhnya.

Adapun, langkah pemblokiran dilakukan karena Temu tidak mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Padahal, lanjut Prabu, proses registrasi PSE dinilai mudah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari Temu untuk melakukan hal itu.

“Jika PSE tidak comply, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memperkirakan kehadiran aplikasi asal China, Temu, berisiko membuat deflasi Indonesia makin dalam.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menjelaskan jika Temu beroperasi, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar. Lebih parahnya lagi, Indonesia tidak akan mendapatkan nilai tambah, lantaran semua produk diproduksi di dan dikirim langsung China.

Di samping itu, UMKM produsen juga diprediksi tidak akan mampu bersaing dengan Temu, karena produk yang dijual lebih murah dari harga pokok penjualan (HPP).

“UMKM seller, affiliate marketer, dan influencers akan mati karena tidak menjadi bagian dari transaksi,” kata Fiki kepada Bisnis, Senin (14/10/2024). .

Dengan demikian, lanjut dia, akan banyak terjadi tingkat pengangguran yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, yang akhirnya memicu deflasi yang berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Fiki juga menjelaskan bahwa selama model bisnis Temu masih manufacture-to-consumer (M2C), maka Temu tidak boleh beroperasi di Indonesia.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Di sisi lain, Kemenkop UMKM juga mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memblokir aplikasi Temu di Indonesia.

“Menkominfo [Budi Arie Setiadi] menyatakan kalau aplikasi TEMU diblokir dan kami dari KemenKopUKM sangat mengapresiasi langkah tersebut untuk melindungi UMKM kita,” ujarnya.

Fiki menjelaskan saat ini Temu belum berdampaknya terhadap UMKM lokal, lantaran platform milik China itu belum beroperasi di Tanah Air.

“Saat ini Temu belum berdampak apa-apa ke UMKM karena belum beroperasi di Indonesia,” kata Fiki.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun. Adapun, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja.

Di tengah ramainya isu Temu yang mencoba masuk ke Indonesia, Fiki juga menyebut tidak ada pertemuan yang dilangsungkan antara Kemenkop UKM dengan Temu.

Sebelumnya, Kemenkominfo memblokir aplikasi Temu di Indonesia karena aplikasi asal China itu tidak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), di samping juga merugikan UMKM Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menjelaskan bahwa sejatinya, proses registrasi PSE dinilai mudah, namun hingga kini belum ada sinyal dari Temu untuk melakukan hal itu. “Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” kata Prabu.

Kemenkominfo juga mengamati traffic pengguna aplikasi di Indonesia yang masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan traffic dan dampak yang signifikan, maka pihaknya akan segera mengambil tindakan.

Selain itu, Prabu menuturkan bahwa aspek pelindungan konsumen juga menjadi perhatian Kemenkominfo. Menurutnya, produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya karena belum comply dengan regulasi yang ada di Indonesia.

“Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen,” jelasnya.

Bahkan, Kemenkominfo membaca gelagat yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping dari kehadiran Temu.

Aplikasi Temu, kata Prabu, menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, dan dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyebut implementasi undang-undang pelindungan data pribadi (UU PDP) yang direncanakan pada 17 Oktober 2024 bakal mundur setelah 20 Oktober.

Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan UU PDP disahkan pada 17 Oktober 2022 seharusnya diimplementasikan 2 tahun setelahnya atau 17 Oktober 2024.

Namun, Wahyu mengatakan bahwa terdapat informasi bahwa pengimplementasian UU PDP ini bakal terjadi setelah tanggal 20 Oktober 2024.

“Informasi yang kami dapatkan memang peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi akan disahkan oleh Presiden baru yang dilantik pada 20 Oktober mendatang. Artinya ini akan melampaui 17 Oktober 2024,” ujar Wahyudi dalam diskusi publik di Aryaduta Hotel, Senin (14/10/2024).

Wahyudi juga mengatakan bahwa setelah UU ini diterapkan lembaga pengawas akan dipegang sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak hanya itu, Wahyudi menuturkan pembentukan lembaga pengawas tidak akan terjadi pada periode saat ini, karena menunggu struktur kabinet yang baru.

Sehingga, terdapat kekosongan peraturan turunan dan pengawasan terkait penegakan kepatuhan dan kewajiban dari pengendali terhadap Undang-Undang PDP.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Bab IX Kelembagaan, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga.

Salah satu wewenang lembaga PDP adalah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Nantinya, ketentuan tata cara pelaksanaan wewenang lembaga PDP akan diatur dalam PP.

“Nah ini yang tentu menjadi tantangan bagaimana dalam kekosongan itu sampai dengan terbentuknya peraturan pemerintah, sampai dengan terbentuknya badan pengawas perlindungan data pribadi itu kita bisa mengoptimalkan ketentuan-ketentuan yang ada,” kata Wahyudi.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, jika menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Dengan demikian, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Hampir satu semester layanan internet Starlink hadir di Tanah Air. Selama 6 bulan itu, Starlink menuai banyak protes mulai dari banting harga perangkat keras, potensi direct to cell dan terbaru terkait Starlink yang digunakan untuk RT RW Net.

Starlink memang kerap disebut sebagai penantang-jika tidak ingin disebut mendisrupsi-bisnis internet termasuk milik sejumlah emiten telekomunikasi seperti Telkom (TLKM), Indosat (ISAT) dan XL Axiata (EXCL).

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi biometrik diyakini dapat menekan kasus penyalahgunaan data pribadi. Sistem ini lebih ketat dibandingkan dengan mendaftar lewat SMS.

Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan implementasi biometrik sebagai metode pendaftaran akan membuat data pribadi masyarakat makin aman.

Diketahui beberapa waktu lalu, kepolisian menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan kartu sim.

Pelaku memasukan data masyarakat yang telah bocor dari berbagai sumber ke dalam kartu sim yang dibeli. Total ada 4.000 kartu sim yang rencananya akan diisi oleh oknum menggunakan aplikasi.

“Itu pasti (memberantas). Sebab biometrik kan tujuannya memberantas perilaku penggunaan data pribadi palsu atau data pribadi milik orang lain,” kata Heru kepada Bisnis, (14/10/2024).

Heru menuturkan, penerapan biometrik ini bakal berpengaruh terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual kartu prabayar atau konter pulsa.

Namun, Heru mengatakan, tak semua UMKM penjual pulsa rumahan akan terdampak dalam kebijakan baru ini. Sebab, konter pulsa yang bakal gulung tikar adalah konter yang menyalahgunakan identitas pribadi.

“Kalau (konter pulsa) mati yang selama ini mereka memfasilitasi registrasi prabayar palsu. Kalau yang jujur-jujur saja sih tidak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan penerapan biometrik hanya dapat dilakukan oleh gerai resmi operator seluler. Penjual kartu SIM di kalangan UMKM kecil kemungkinan untuk mengakomodir sistem ini.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa penerapan biometrik ini bakal merubah tata niaga penjualan kartu sim.

Selama ini, mayoritas kartu SIM masih dipasarkan melalui konter pulsa baik dengan skala besar, menengah dan kecil. Penjualan kartu sim melalui kanal digital, dan gerai operator seluler belum terlalu signifikan.

Implementasi biometrik, menurut Wayan, bakal merombak tata niaga kartu sim di Tanah Air.

“Otomatis tidak bisa (konter gabisa registrasi kartu). Ini tata niaganya pasti berubah,“ kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) untuk memberantas praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemberantasan RT/RW Net sangat sulit, terlebih untuk mendeteksi siapa pengguna praktik ilegal tersebut.

Kemenkominfo membutuhkan dukungan APJII guna memberantas praktik RT/RW Net ilegal, mengingat APJII merupakan asosiasi khusus perusahaan internet.

“Makanya kita harus cari satu persatu (pengguna RT/RW Net ilegal), kita harus kerja sama dengan APJII sebagai pemilik internet,” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, APJII berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, Zulfadly berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dan kita juga sudah memberikan beberapa hal diskusi gitu dengan penegak hukum dan kita sebenarnya pengen membuat Satgas,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Satgas tersebut, kata Zulfadly akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

“Setelah mereka paham baru oleh melakukan tindakan. Jadi tidak langsung melihat yang RT/RW Net ilegal langsung ditindak, nggak gitu,” ujarnya.