JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, PP tersebut diperlukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur hapus tagih utang di Himbara.

"PP itu adalah perintah dari UU P2SK itu untuk memberikan kepastian hukum kepada bank-bank BUMN bahwa hapus tagih itu diperbolehkan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, selama ini bank swasta lebih fleksibel mengelola kredit macet dibandingkan bank BUMN.

Bank swasta bisa melakukan hapus buku terlebih dahulu, yaitu menghapuskan utang tersebut dari pembukuan mereka meskipun debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar.

Setelah itu, jika masih dianggap tidak dapat ditagih, mereka bisa melanjutkan ke proses hapus tagih, yang berarti penghapusan total kewajiban utang, yang pada umumnya dilakukan jika bank sudah sangat yakin bahwa utang tersebut memang tidak akan bisa tertagih lagi.

Sementara untuk bank BUMN, mereka juga bisa melakukan hapus buku. Namun, untuk proses hapus tagih sering kali terhambat oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Pasalnya, bank BUMN sebagai lembaga yang dikelola oleh negara memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap penggunaan dana negara dan sering kali memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal penghapusan utang.

"Kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dia menegaskan, meski nantinya bank-bank BUMN bisa melakukan hapus buku, namun hanya dapat dilakukan kepada utang yang nilainya kecil seperti UMKM dan utang yang usianya sudah lama.

"Untuk menjaga moral hazard, makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, PP tersebut diperlukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur hapus tagih utang di Himbara.

"PP itu adalah perintah dari UU P2SK itu untuk memberikan kepastian hukum kepada bank-bank BUMN bahwa hapus tagih itu diperbolehkan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, selama ini bank swasta lebih fleksibel mengelola kredit macet dibandingkan bank BUMN.

Bank swasta bisa melakukan hapus buku terlebih dahulu, yaitu menghapuskan utang tersebut dari pembukuan mereka meskipun debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar.

Setelah itu, jika masih dianggap tidak dapat ditagih, mereka bisa melanjutkan ke proses hapus tagih, yang berarti penghapusan total kewajiban utang, yang pada umumnya dilakukan jika bank sudah sangat yakin bahwa utang tersebut memang tidak akan bisa tertagih lagi.

Sementara untuk bank BUMN, mereka juga bisa melakukan hapus buku. Namun, untuk proses hapus tagih sering kali terhambat oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Pasalnya, bank BUMN sebagai lembaga yang dikelola oleh negara memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap penggunaan dana negara dan sering kali memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal penghapusan utang.

"Kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dia menegaskan, meski nantinya bank-bank BUMN bisa melakukan hapus buku, namun hanya dapat dilakukan kepada utang yang nilainya kecil seperti UMKM dan utang yang usianya sudah lama.

"Untuk menjaga moral hazard, makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penyaluran pupuk subsidi harus berada di satu kendali atau komando.

Usulan itu disampaikan Mentan Amran setelah mendapat banyak keluhan tentang kebijakan pupuk bersubsidi dari kepala desa saat dirinya memberikan sambutan pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Seorang kepala desa asal Cilacap mengaku belum mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah 100 persen.

Lalu, kepala desa Tugu dari Banten mengaku petani di wilayahnya kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menanggapi itu, Amran mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk 100 persen menjadi 9,5 juta ton dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini.

“Pak Menko (Zulhas) lapor, kita buka-bukaan, makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya (sekarang) tujuh (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi) Januari, sekarang sudah bulan 11, tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk,” kata Amran.

Adapun acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Pada beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi.

Amran menyebutkan, syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup ambil pupuk,” kata Amran.

Amran juga mengancam akan mencopot izin distributor apabila pupuk bersubsidi masih sulit didapat petani.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir di lokasi.

Mendengar itu, Rahmad menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

“Tapi kami harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa, sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah,” tambah dia.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk. “Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membuka penjualan tiket kereta api (KA) untuk keberangkatan periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, penjualan tiket telah dibuka untuk keberangkatan H-7 Natal 2024 atau 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Pembelian tiket kereta api periode Nataru bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, website https://kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya.

“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," kata Ixfan dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Ixfan menambahkan, KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh.

Sistem antrean ini diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada saat-saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Saat peak season biasanya akan terjadi kepadatan pemesanan tiket. Melalui sistem antrean ini, calon penumpang akan diberitahukan perkiraan waktu tunggu untuk mendapatkan tiketnya.

"KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terkini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi," jelasnya.

???????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????? ????????????????/???????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????

Lengah dikit, udah akhir 2024 aja! Tapi jangan lengah buat war tiket liburan Natal dan Tahun 2025, ygy! ????

Jangan sampai kehabisan tiket libur akhir tahun, karena… pic.twitter.com/HIuynyx4Ke

— Kereta Api Indonesia (@KAI121) November 6, 2024

Lebih lanjut, dilansir dari informasi resmi PT KAI, jadwal pemesanan tiket KA Nataru 2024/2025 sebagai berikut:

• Tanggal pemesanan 4 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 19 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 5 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 20 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 6 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 21 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 7 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 22 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 8 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 23 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 9 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 24 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 10 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 25 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 11 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 26 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 12 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 27 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 13 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 28 Desember 2024

• Tanggal pemesanan 14 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 29 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 15 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 30 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 16 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 31 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 17 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 1 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 18 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 2 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 19 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 3 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 20 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 4 Januari 2024
• Tanggal pemesanan 21 November 2024, untuk tanggal keberangkatan 5 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menandatangani kerja sama dalam mempercepat program pangan bergizi dan swasembada pangan.

Tanda tangan memorandum of understanding (MoU) itu disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Hari ini, Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja satu tim untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kata kunci kita ini semua satu tim,” ujar Zulhas.

“Untuk swasembada pangan tahun 2028, itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN,” kata Zulhas.

Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan ada dua bagian yang tertuang dalam penandatangan MoU kali ini, yakni program pangan bergizi dan swasembada pangan.

"Kementerian Pertanian men-support benih, bibit, dan seterusnya. Nantinya adalah kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita," kata Amran.

Amran menyampaikan, dalam pendistribusian bibit maupun benih akan diserahkan ke masyarakat desa. Di sinilah, lanjut dia, bentuk kolaborasi antara Kementan dengan Kemendes PDT.

Untuk program pangan bergizi, Kementan dan Kemendes PDT akan melibatkan kepolisian.

“Kami kolaborasi dengan Polri. Jadi ada Kemendes PDT dan kepolisian. Kepolisian (untuk) pengawasan pendampingan, anggaran dari Kemendes PDT 20 persen, itu Rp 16 triliun,” kata Amran.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, Kementan berkolaborasi dengan TNI.

“Swasembada (pangan) kolaborasinya dengan TNI sudah berjalan,” tutur Amran.

KOMPAS.com - Pembelian tiket kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) rute Solo-Madiun (pulang pergi/PP), bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Access by KAI.

Pemesanan tiket KA BIAS Madiun di aplikasi Access by KAI, dapat dilakukan mulai H-7 sebelum keberangkatan.

Saat ini, tiket KA BIAS rute Solo-Madiun dan sebaliknya dijual dengan tarif Rp 7.000-Rp 40.000, sesuai dengan jarak yang dipilih oleh penumpang.

Lantas, bagaimana cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun di Access by KAI?

Cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun (PP)

Dilansir dari informasi resmi PT KAI, cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun (PP) di aplikasi Access by KAI sebagai berikut:

• Buka aplikasi Access by KAI, login menggunakan akun yang terdaftar
• Pilih menu 'Lokal'
• Masukkan stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang
• Klik 'Cari Tiket KA Lokal'
• Sistem akan menampilkan jadwal perjalanan KA BIAS Madiun, pilih sesuai keinginan
• Masukkan data penumpang, klik Lanjutkan
• Centang kotak syarat dan ketentuan, lalu bayar tiket sesuai metode pembayaran yang dipilih.

Terdapat masing-masing 2 jadwal keberangkatan Kereta Api BIAS Madiun, yang akan memudahkan dan memberi alternatif perjalanan dari Madiun menuju Surakarta, dengan tarif mulai dari Rp7.000,- aja. ????

Jadi, siapa bilang traveling harus mahal? Ayo ajak Bestie, keluarga, dan kerabat… pic.twitter.com/6hu542c28G

— Kereta Api Indonesia (@KAI121) November 2, 2024

Sebagai informasi, Anda juga bisa melakukan pembelian tiket KA BIAS di loket stasiun secara go show, mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta.

Terkait dengan jadwal KA BIAS rute Solo-Madiun bisa dilihat di sini: Jadwal KA BIAS Solo-Madiun November 2024.

Demikian ulasan informasi mengenai cara beli tiket KA BIAS Solo-Madiun secara online di aplikasi Access by KAI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Energy Transition Mechanism (ETM) bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan transisi menuju energi bersih untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

ETM dirancang untuk mengurangi emisi karbon dengan menghentikan atau mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seiring dengan pengembangan energi terbarukan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.

Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, menekankan pentingnya roadmap transisi energi yang inklusif. Hal ini disampaikannya dalam seminar yang diselenggarakan di Jakarta pada 29 Oktober 2024 lalu.

“Indonesia memerlukan langkah konkret yang tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat beralih ke alternatif yang lebih bersih dan efisien,” ujar Adi, melalui siaran pers, dikutip Rabu (6/11/2024).

Seminar bertajuk "Transitioning Towards a Sustainable Future of Indonesia" ini membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. PT Sucofindo, sebagai perusahaan di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC), berperan aktif untuk memastikan kredibilitas klaim energi bersih dan mendukung perdagangan karbon.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa klaim energi bersih dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung perdagangan karbon di Indonesia," kata Adi Budiarso pada pembukaan seminar tersebut.

Dalam seminar, Kasu Venkata Reddy, CEO dan Co-founder Sustainability Economics, memperkenalkan skema Clean Energy Mechanism (CLEM). Skema ini bertujuan untuk membantu negara-negara mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan menyediakan pembiayaan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang diperlukan.

"CLEM tidak hanya mendukung pengurangan emisi tetapi juga menarik investasi hijau. Transisi energi bisa memberikan keuntungan jika dilakukan dengan perhitungan matang, sehingga ekonomi tetap tumbuh dengan energi yang lebih bersih," ujar Kasu.

Pada seminar yang sama, Edwin Hartanto, Kepala Unit Pengembangan Carbon Trading IDX Carbon, menyoroti pentingnya mengembangkan mekanisme perdagangan karbon sebagai cara untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Untuk itu, IDX Carbon berkomitmen mengembangkan carbon trading yang transparan dan mengacu pada best practice global, yang akan mendukung transisi energi Indonesia ke energi bersih.

Dukungan Sucofindo

Dikman Purnama, Kepala Bagian PMU Climate Solution and Sustainable Energy PT Sucofindo, menambahkan bahwa perusahaan siap mendukung implementasi ETM dengan berbagai layanan yang dimilikinya, seperti kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis penurunan emisi, dan studi kelayakan energi bersih.

"Kami siap memberikan layanan optimal untuk mendukung ETM dan menarik investasi energi bersih di Indonesia, termasuk validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca serta pengujian teknologi energi terbarukan," tutup Dikman.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, ETM diharapkan menjadi pendorong utama transisi energi Indonesia dan meningkatkan daya saing investasi hijau yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan, pihaknya segera mengkaji lebih lanjut soal Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan serta UMKM lainnya yang baru saja disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

KKP akan mengkaji lebih detail mengenai PP tersebut sebelum menindaklanjutinya, terutama terkait mekanisme penghapusan utang yang dimaksud dalam PP.

“Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” ujar Trenggono dilansir siaran pers di laman resmi KKP, Rabu (6/11/2024).

"Syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi peraturan menteri (permen)," lanjutnya.

Trenggono menuturkan, KKP juga sedang menghitung jumlah nelayan yang memiliki utang.

Ia berjanji perhitungan dan mekanisme penghapusan bisa diselesaikan secepatnya.

"Syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi peraturan menteri (permen)," tegas Trenggono.

Harapan Nelayan

Adapun pada Selasa (5/11/2024), Menteri Trenggono menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan nelayan Pantura.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin, mengatakan nelayan di wilayahnya menyambut baik kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo.

Dia mengakui banyak nelayan yang berutang ke perbankan untuk memenuhi biaya operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” kata Kajidin.

Dia berharap program penghapusan utang ini nantinya berjalan tepat sasaran.

Untuk itu, dia meminta kementerian/lembaga yang menangani untuk turun langsung ke lapangan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan penghapusan utang tersebut.

“Mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana-mana saja sih yang memang layak utangnya diselesaikan. Artinya ada nelayan kecil, menengah, dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas,” tambah Kajidin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi menghapus piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Penghapusan itu ditandai dengan ditekennya PP Nomor 47 Tahun 2024 oleh Prabowo di hadapan para menteri bidang ekonomi dan perwakilan petani serta nelayan.

Dalam penjelasannya, Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

Kepala Negara pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.

Namun, hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

Adapun para menteri yang menyaksikan penandatanganan PP Nomor 47 Tahun 2024 antara lain: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan produsen peralatan elektronik rumah tangga Midea Electronics Indonesia mengumumkan pengoperasian pabrik AC baru di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pabrik ini berdiri di atas lahan seluas 51.405 meter persegi, dengan total bangunan 40.000 meter persegi dan mulai beroperasi secara bertahap sejak Juli 2024. Midea menggelontorkan investasi awal untuk pabrik ini senilai Rp 650 miliar.

Agusdin Lung, Head of Sales Residential Air Conditioner Midea Electronic Indonesia menyatakan langkah ekspansi strategis ini dilakukan untuk memperkuat posisi Midea di pasar Indonesia.

Shutterstock/Butsaya Ilustrasi AC.

Midea menargetkan pabrik ini bisa memproduksi 400.000 unit AC pada akhir 2024, kemudian 800.000 unit pada 2025, dan 1 juta unit pada 2026.

“Pabrik ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga di Indonesia sekaligus mendukung permintaan pasar domestik dan ekspor,” ujar Agusdin dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Pabrik Midea akan memproduksi AC split sebagai produk utama untuk pasar domestik. Selain itu, Midea juga berencana untuk memulai produksi AC window yang ditargetkan untuk ekspor ke Amerika Serikat.

Ekspansi ini memungkinkan Midea untuk memperluas jaringan produksi global yang saat ini mencakup 41 pabrik yang tersebar di dunia.

Hingga saat ini, pabrik Midea di Cikarang telah menyerap sekitar 100 tenaga kerja lokal, dengan potensi penambahan tenaga kerja seiring peningkatan kapasitas produksi.

Midea juga berkomitmen dalam memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 25 persen untuk produknya. Target pemenuhan TKDN ini untuk mendukung program pemerintah yakni Bangga Buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Pabrik di Indonesia juga sekaligus menambah pusat produksi AC Midea yang tersebar di seluruh dunia yang hingga kini berjumlah 41 pabrik.

KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus menunjukkan komitmen untuk adaptif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Paling baru, Hutama Karya kembali berpartisipasi dalam ajang Konstruksi Indonesia 2024 (KI 2024) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang yang berlangsung pada 6-8 November 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, dalam KI 2024, Hutama Karya hadir melalui dua booth pameran.

Pertama, booth Hutama Karya yang terletak di area strategis, Hall 6-A1A. Kedua, booth bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA).

Di booth Hutama Karya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menampilkan dan memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai portofolio proyek ikonik yang sudah dibangun dan sedang digarap, khususnya dalam satu dekade pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Hutama Karya juga menyajikan sejumlah teknologi konstruksi terkini yang diterapkan seperti Building Information Modelling (BIM) dalam pembangunan tol berbasis virtual reality (VR), dan teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR) dalam pemetaan topografi jalan tol yang diambil secara digital.

“Booth kami tahun ini mengusung konsep Pembangunan JTTS. Pengunjung yang datang ke booth Hutama Karya dapat mencoba langsung teknologi VR dan LiDAR dalam pembangunan JTTS,” ujarnya dalam siaran pers.

Adapun di booth bersama Ditjen Sumber Daya Air, Hutama Karya menampilkan proyek bendungan unggulan, yaitu Bendungan Ameroro dan Bintang Bano.

“Kami menargetkan 1.500 pengunjung booth selama berlangsungnya pameran, atau meningkat 50 persen dari tahun lalu,” ujarnya.

Adjib mengatakan, pihaknya juga menyiapkan ratusan merchandise menarik dan sejumlah hadiah untuk games pada waktu tertentu.

Selain pameran proyek infrastruktur, Direktur Operasi I Hutama Karya Agung Fajarwanto akan mengisi sesi talkshow bertajuk "Kolaborasi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi: Strategi Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi untuk Mewujudkan Sektor Konstruksi yang Agile dan Adaptive" pada hari pertama, Rabu (6/11/2024).

Dengan target lebih dari 15.000 pengunjung, Hutama Karya optimistis KI 2024 membawa dampak positif bagi industri konstruksi dan meningkatkan exposure atas kebermanfaatan proyek-proyek yang digarap perusahaan.

Dalam KI kali ini, Hutama Karya juga tampil berbeda dengan terlibat dalam sharing session bersama Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), salah satu side event KI 2024.

Bertajuk Business Programme dengan Tema Digital Transformation in Construction, talkshow interaktif itu akan diselenggarakan di Ruang Garuda 6, Kamis (7/11/2024), pukul 09.00 WIB - 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Talkshow itu menghadirkan sejumlah profesional dalam panel, antara lain Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf; Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Abdul Muis, hingga Ketua Umum AKI Djoko Sarwono, dan lainnya.

Adjib mengatakan, acara itu akan dilakukan pula sesi launching buku dan Book Talk “Infrastruktur Era Jokowi: Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera” oleh Wakil Komisaris Utama Hutama Karya Lukman Edy.

Ada juga buku “Jalan Sukses Pembiayaan Jalan Tol di Indonesia” karya Direktur Human Capital and Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan dan buku “HK Project Lessons Learned Third Edition” oleh Project Manager Gedung RS Universitas Hasanuddin (Unhas) Ari Kurniawan.

“Bagi pengunjung juga akan mendapatkan buku tersebut secara cuma-cuma,” tutur Adjib.

Kolaborasi industri dan pemerintah

Adapun Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membuka KI 2024, Rabu (6/11/2024).

AHY menyampaikan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara industri dan pemerintah sehingga menghasilkan produk-produk infrastruktur yang berkualitas.

“KI 2024 menjadi ajang tahunan yang dapat membangun kapasitas dalam membangun infrastruktur bangsa,” ungkapnya.

Dia mengatakan, upaya itu dapat dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing dengan menghadirkan interkoneksi antara industri material, peralatan, teknologi konstruksi dan jasa konstruksi.

“Kolaborasi itu dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur berbasis digital,” ujar AHY.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU Indro Pantja Pramodo mengatakan, KI 2024 menghadirkan sembilan kategori produk unggulan.

Produk-produk unggulan itu termasuk building material and construction, heavy machinery, giant-scale infrastructure, intelligent building and digital architecture, hvacr and solar technologies, building interior and finishes, ceramic and marbles, construction and building management, serta tools, equipment, and machinery.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana KI 2024 itu mengatakan, semua produk itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri konstruksi ke depan.

“Acara ini merupakan platform penting bagi seluruh pelaku industri untuk saling bertukar pengalaman dan informasi terkini tentang kemajuan sektor konstruksi di Indonesia,” ujarnya, mengutip dari antaranews.com (3/11/2024).

Turut hadir Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto beserta seluruh Direktur Utama Hutama Karya lainnya.

Adapun KI merupakan agenda tahunan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Konstruksi ini.

Pada KI 2024 ini, tema yang diusung adalah “Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing”.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal.

Direktur PPKE UB Candra Fajri Ananda mengatakan, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.

Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi.

FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok.

“Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT,” kata Candra melalui keterangan tertulis, dikutip dari Tribunnews, Rabu (6/11/2024).

Candra menjelaskan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading).

Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen.

Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum.

Kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," tambahnya.

Laporan PPKE UB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen konsumen rokok di Indonesia mengaku pernah membeli rokok tanpa pita cukai.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai selama ini telah memperburuk situasi.

"Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," pungkasnya. (Penulis: Fahdi Fahlevi | Editor: Malvyandie Haryadi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Akademisi: Kebijakan Cukai Tepat untuk Cegah Peredaran Rokok Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.

“Jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta hanya menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk berjudi, sekarang jumlahnya hampir mencapai Rp 900.000," ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Menurutnya, fenomena ini menandakan peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat.

Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa sebagian besar pemain judi online adalah masyarakat dengan nominal deposit kecil, antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Sebanyak 25,15 persen pemain tercatat mendepositkan uang dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 100.000.

Rentang Usia Pemain Semakin Muda

Ivan juga mengungkapkan adanya pergeseran usia pemain judi online yang kini mulai mencakup anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Menurut data, perkembangan distribusi persentase demografi pemain judi online berdasarkan usia dari 2017 sampai dengan 2023, kelompok pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen.

Selain itu, kelompok 10-20 tahun mencapai 10,97 persen; 21-30 tahun sebanyak 12,82 persen, kurang dari 50 tahun 33,98 persen, dan rentang 30-50 tahun mencapai 40,18 persen.

Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak.

Untuk kabupaten/kota, adalah Jakarta Timur sebanyak 4.563 orang, Kabupaten Bogor 4.432 orang, dan Kota Jakarta Barat sebanyak 4.377 orang.

Sedangkan untuk kecamatan adalah Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat sebanyak 1.019 orang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebanyak 804 orang, dan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mencapai 674 pemain judi online.

Satgas Cegah Potensi Peningkatan Transaksi Judi Online

Ivan juga menekankan pentingnya peran satuan tugas (satgas) dalam mencegah peningkatan judi online di Indonesia.

Dengan kolaborasi berbagai instansi, menurut Ivan, transaksi terkait judi online diprediksi mencapai sedikit di atas Rp 400 triliun pada akhir 2024.

Tanpa intervensi satgas, jumlah tersebut bisa meningkat hingga lebih dari 300 persen dibandingkan tahun lalu, atau mencapai Rp 981,15 triliun.

Satgas tersebut dibentuk melalui Desk Penanganan Judi Online di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam upaya penanganan ini, Menko Polkam Budi menyampaikan beberapa strategi pencegahan, seperti edukasi bahaya judi online, penindakan terhadap simpul aktor judi online, dan pemutusan akses sistem pembayaran terkait judi.

Menurut Budi, satgas juga akan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar larangan judi online, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku yang tetap beroperasi.