JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menanggapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Prabowo Subianto.

Aturan tersebut menghapus piutang atau kredit macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

Menurut Budi Arie, kebijakan itu memberi angin segar untuk permodalan koperasi.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

"Aspek pembiayaan adalah salah satu poin penting untuk perluasan usaha koperasi. Dengan adanya kebijakan ini, tentu permodalan koperasi akan sangat terbantu dan menggairahkan ekonomi rakyat menengah ke bawah," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, Kemenkop juga sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk merespons kebijakan terbaru itu.

Budi Arie juga mengapresiasi PP Nomor 47 Tahun 2024 yang menurutnya berpihak kepada petani, nelayan, UMKM dan masyarakat umum.

"Hal ini tentu juga akan berdampak positif pada pengembangan ekosistem perkoperasian di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi menghapus piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Penghapusan itu ditandai dengan ditekennya PP Nomor 47 Tahun 2024 oleh Prabowo di hadapan para menteri bidang ekonomi dan perwakilan petani serta nelayan.

Dalam penjelasannya, Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

ANTARA FOTO/Henry Purba Petani memanen padi di Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024). Perum Bulog melakukan penyerapan sebesar 30 ribu ton gabah kering panen (GKP) per hari di tingkat petani sebagai upaya pengadaan beras dalam negeri.

Kepala Negara pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.

Namun hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

Adapun para menteri yang menyaksikan penandatanganan PP Nomor 47 Tahun 2024 antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih belum banyak komentar atas konflik Hotel Sultan Sutowo vs Pengelola GBK.

Dia bilang pengelolaan Hotel Sultan merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berbeda dengan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) dimiliki atas nama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Pemerintah pun saat ini masih menunggu proses hukum yang berlangsung.

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Hotel Sultan

“Kira-kira beginilah HPL-nya atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan, sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji,” ujar Nusron singkat saat ditemui media di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Untuk diketahui, konflik kepemilkan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, masih bergulir.

Saat ini, perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas gugatan mereka kepada empat tergugat dari pihak pemerintah.

Pengajuan kasasi itu pun terdaftar dalam perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst kepada MA pada 20 September 2024.

Adapun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri ATR/Kepala BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,04 juta barrel setara minyak per hari (MBOEPD) hingga kuartal III-2024.

Terdiri dari produksi minyak sebesar 554.000 barrel minyak per hari (bph) dan produksi gas 2,84 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Direktur Utama PHE Chalid Said Salim mengatakan, kinerja produksi tersebut tak terlepas dari implementasi teknologi yang diterapkan, seperti multi stage fracturing, simple surfactant flood, artificial intelligence untuk program reaktivasi sumur.

DOK. PHR Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Chalid Said Salim saat memaparkan kinerja Wilayah Kerja Rokan pada 2023 dan proyeksi 2024, di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Hingga kuartal III-2024, Subholding Upstream Pertamina itu pun telah menyelesaikan kerja pengeboran 13 sumur eksplorasi, 585 sumur pengembangan, 769 sumur workover, dan 26.928 well service.

Beberapa capaian itu meningkat dibandingkan periode sama di tahun 2023, seperti pengeboran sumur eksplorasi meningkat 38,5 persen, dan sumur workover meningkat 21,7 persen.

Selain itu, PHE juga mencatatkan survei Seismik 2D sepanjang 739 kilometer (km) dan 3D sepanjang 2.322 kilometer persegi (km2) pada akhir September 2024.

Chalid mengatakan, perusahaan akan terus berupaya menggali potensi dari berbagai aspek untuk mengenjot produksi.

SHUTTERSTOCK/IURII Ilustrasi lokasi produksi minyak dan gas (migas).

Sementara realisasi tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) hingga kuartal III-2024 tercatat sebesar 312 juta barel setara minyak (MMBOE).

Tambahan sumberdaya 2C tersebut terdiri dari minyak sebesar 128 juta barel minyak (MMBO) dan gas 1.067 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Hingga akhir September 2024, PHE juga telah menemukan cadangan migas terbukti (P1) sebesar 186 juta barel setara minyak (MMBOE). Temuan ini mencakup cadangan minyak sebesar 89 juta barel minyak (MMBO) serta cadangan gas sebesar 560 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Dalam mendukung energi bersih, PHE melakukan injeksi CO2 melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), yang baru-baru ini dilakukan di Lapangan Sukowati.

"Implementasi teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer," kata Chalid.

PHE juga berupaya menaikkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga kontrak berakhir. Adapun realisasi TKDN PHE hingga kuartal III-2024 mencapai 62,94 persen.

Selain itu, perusahaan juga berupaya meningkatkan performa aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta lindung lingkungan (K3LL) atau HSSE.

"Per kuartal III-2024, capaian jumlah jam kerja 24.026.502 dengan total jam kerja selamat di angka 18,6 juta," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih belum banyak komentar atas konflik Hotel Sultan Sutowo vs Pengelola GBK.

Dia bilang pengelolaan Hotel Sultan merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berbeda dengan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) dimiliki atas nama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Pemerintah pun saat ini masih menunggu proses hukum yang berlangsung.

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Hotel Sultan

“Kira-kira beginilah HPL-nya atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan, sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji,” ujar Nusron singkat saat ditemui media di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Untuk diketahui, konflik kepemilkan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, masih bergulir.

Saat ini, perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas gugatan mereka kepada empat tergugat dari pihak pemerintah.

Pengajuan kasasi itu pun terdaftar dalam perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst kepada MA pada 20 September 2024.

Adapun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri ATR/Kepala BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 4,95 persen di kuartal III 2024 masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara ASEAN lain seperti Vietnam yang tumbuh 7,4 persen pada kuartal III 2024.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1 persen, Arab Saudi 2,8 persen, dan Meksiko 1,5 persen," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

SHUTTERSTOCK/THAPANA_STUDIO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Meski pertumbuhan ekonomi kuartal ini turun dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05 persen, namun secara historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap melambat tiap kuartal ketiga. Pada kuartal III 2023 misalnya, ekonomi tumbuh 4,94 persen.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi RI pada periode ini diiringi dengan inflasi yang rendah yakni 1,7 persen dan rasio utang yang terkendali di bawah 40 persen tepatnya 39,4 persen.

Untuk itu, pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2024 dapat kembali ke level 5 persen sehingga pertumbuhan ekonomi 2024 dapat sesuai target APBN 2024 yang sebesar 5,2 persen.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi RI sepanjang Januari-September 2024 sebesar 5,03 persen.

"Kita masih bisa berharap bahwa perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun masih di level 5 persen sesuai dengan APBN kita," tutur Airlangga.

Di sisi lain, Indonesia ke depannya juga dihadapkan pada ketidakpastian global yang masih tinggi baik dari eskalasi konflik di Timur Tengah serta perang Ukraina yang belum selesai.

Kemudian adanya tensi geopolitik masih tinggi, ketidakpastian hasil pemilu Amerika Serikat (AS), dan konsumsi masyarakat kelas menengah global juga relatif turun.

"Akibatnya perekonomian dunia belum kembali seperti sebelum Covid, dimana sebelum Covid itu di angka 6,3 persen, tetapi kita masih diprediksi baik itu IMF dan yang lain di bawah rata-rata historis yaitu 3,2 persen," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa jajarannya siap menindak platform e-commerce yang masih menjual ponsel iPhone 16 dan Google Pixel.

Diketahui, baik iPhone 16 dan Google Pixel belum memiliki izin edar di Indonesia karena tidak memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Kebijakan seperti di e-commerce kan selalu dievaluasi. kalau ada yang melanggar, tentu kita kasih tahu ya. Jadi kita adakan penindakan dan segala macam,” kata Budi usai melepas ekspor produk-produk Mayora Group di kompleks PT Torabika Eka Semesta, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Apple Alasan iPhone 16 belum dijual resmi di Indonesia.

Budi menyebutkan, Kemendag akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 dan Google Pixel.

“Ya nanti dilihat. Apalah kalau memang harus perlu, ya kami (terjunkan),” tutur Budi.

Selain iPhone 16, Kementerin Perindustrian (Kemenperin) juga melarang penjualan Google Pixel, yang dikembangkan oleh Google.

Dikutip dari Kontan, Jumat (1/11/2024), Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, ponsel besutan Google tersebut belum memperoleh sertifikat TKDN.

Oleh karena itu, Google Pixel belum bisa diperjualbelikan secara bebas.

"Kami sampaikan bahwa sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema TKDN yang ditetapkan pemerintah, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri.

Terkait iPhone 16, Febri mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk audiensi masalah TKDN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, kementeriannya bakal dilibatkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budi, hal itu sudah dibicarakan bersama dengan sejumlah pihak pada Selasa (5/11/2024).

"Tadi pagi kami jam 10 rapat koordinasi (bersama) Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan (Kepala Badan Gizi), Kementerian Koperasi, dan juga Kementerian Desa untuk membicarakan bagaimana peran kooperasi dan BUMDes dalam program makan bergizi nasional. Jadi mulai dari pemasokan, masok bahan baku kan, itu kooperasi dilibatkan," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa.

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Terus produksi makanannya sampai delivery-nya, pengantaran makanan ke anak-anak sekolah. Dan itu melibatkan banyak resources, dari mulai susu, telur, daging, sayurnya, dan sebagainya. Dan itu memang harus dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Budi Arie pun mengungkapkan, dalam rapat disepakati agar nantinya bahan-bahan makanan untuk program makan bergizi gratis semuanya diproduksi di dalam negeri.

Sehingga tidak ada bahan-bahan yang harus impor.

"Komitmen Pak Kepala Badan Gizi dan kami semua jangan sampai itu ada barang impor. Telurnya, kentangnya, wortelnya, sayurnya, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di warga pedesaan," ungkap Budi Arie.

"Jadi kita kalau bisa tidak ada komponen import dalam Makan Bergizi gratis ini. Kita libatkan semua masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok makan bergizi gratis ini," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan segera merealisasikan makan bergizi gratis untuk anak sekolah, dari mulai tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA, termasuk santri pesantren.

KOMPAS.com/Egadia Birru Menu makan bergizi gratis yang disajikan oleh Badan Gizi Nasional Magelang, Sabtu (26/10/2024).

Menurut keterangan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam unggahan di akun Instagram resminya @pco.ri, pemberian makan bergizi gratis disesuaikan dengan jadwal belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan.

Sehingga semua anak bisa mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

Selain itu, program makan bergizi gratis disebut bisa mendorong peningkatan kualitas belajar siswa, sekaligus pemenuhan gizi bagi anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) mengumumkan laporan keuangan kuartal III tahun 2024.

Perseroan menyatakan, kinerja keuangan ini menandai pertumbuhan yang signifikan pada kuartal III 2024.

RAAM melaporkan pendapatan sebesar Rp 166,8 miliar. Adapun kontribusi pendapatan tersebut terutama dari film, yakni sebesar Rp 82,9 miliar, kemudian pendapatan tiket bioskop dan makanan dan minuman sebesar Rp 49,2 miliar.

PEXELS/JESHOOTS.COM Ilustrasi menonton TV, program TV, stasiun TV.

Selain itu, pendapatan dari segmen digital dan TV berbayar sebesar Rp 22,7 miliar, serta sinetron Rp 11,7 miliar.

Laba bruto perseroan tercatat sebesar Rp 71,4 miliar, dengan marjin sebesar 42,7 persen.

Whora Anita Raghunath, Presiden Direktur RAAM menyatakan, kemitraan strategis yang baru-baru ini dijalin bersama PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) telah memposisikan RAAM sebagai pemain kunci dalam industri hiburan di Indonesia.

"Dengan memanfaatkan kapabilitas distribusi dan jangkauan pasar MSIN untuk mendorong ekspansi bisnis yang signifikan, yang semakin memperkuat RAAM untuk menjaring pemirsa yang lebih luas melalui ekosistem media yang semakin baik," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

"Kami sangat antusias untuk memajukan tujuan strategis kami dengan dukungan MSIN sebagai
salah satu pemegang saham kami, sebuah kemitraan yang telah menunjukkan manfaat bersama
bagi kedua perusahaan," imbuh Whora.

Dia menyebut, peningkatan pipeline konten RAAM selaras dengan visi MSIN untuk mentransformasi Indonesia menjadi pusat media global yang semakin mengukuhkan Indonesia sebagai tujuan produksi konten berkualitas.

Penggabungan antara keunggulan konten RAAM dengan jaringan distribusi media MNC yang kuat akan memberikan perluasan kehadiran RAAM di kancah internasional melalui platform seperti RCTI+ dan Vision+, sekaligus memperkokoh keterlibatannya dengan pemirsa domestik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Selain Mari Elka, ada enam anggota Dewan Ekonomi Nasional yang juga dilantik Prabowo.

Pelantikan tersebut melengkapi kepengurusan Dewan Ekonomi Nasional yang sebelumnya baru diisi oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua.

Berikut ini profil delapan orang anggota Dewan Ekonomi Nasional mulai dari ketua, wakil ketua hingga anggotanya.

1. Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua)

Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pensiunan militer yang kemudian aktif di pemerintahan. Setelah karier militernya selesai, Luhut menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000.

Kemudian, menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada 2000-2001.

Luhut juga menjadi menteri dalam dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Yakni sebagai Menko Polhukam pada 2015-2016 lalu berlanjut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi pada 2016-2019.

Jabatan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi berlanjut hingga 2024 setelah Presiden Joko Widodo kembali menunjuknya untuk posisi yang sama di periode kedua pemerintahannya.

2. Mari Elka Pangestu (Wakil Ketua)

Mari Elka Pangestu merupakan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat pada 2004-2011 atau pada saat periode pertama hingga kedua pemerintahan Presiden SBY.

Kemudian, ia juga pernah ditugaskan oleh SBY menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sementara pada 2008-2009.

Selain itu, pada 2011-2014, Mari diberi tugas oleh SBY menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sebelum menjadi menteri, Mari merupakan pernah bekerja di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

Ia pun tercatat sebagai Guru Besar Ekonomi Internasional di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI).

3. Chatib Basri (Anggota)

Muhammad Chatib Basri merupakan ekonom, peneliti dan dosen yang sempat menduduki sejumlah jabatan di era pemerintahan Presiden SBY.

Pada 2012 hingga 2013, Chatib Basri menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian pada 2013 hingga 2014 ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Chatib juga diketahui pernah menjadi anggota Dewan Komisaris sejumlah perusahaan publik. Antara lain di PT AstRa International dan PT Indika Energy.

Ia pun dikenal luas sebagai akademisi, profesional dan aktif menulis untuk berbagai media dan jurnal internasional.

4. Arief Anshory Yusuf (Anggota)

Arief Anshory Yusuf merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) periode 2021-2023.

5. Haryanto Adikoesoemo (Anggota)

Haryanto Adikoesoemo merupakan seorang pengusaha. Ia antara lain pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk pada 1992.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Arthakencana Rayatama dan PT AKR Land Development.

6. Heriyanto Irawan (Anggota)

Heriyanto Irawan merupakan ekonom dari Verdana Sekuritas. Beberapa waktu lalu, nama Heriyanto sempat mengemuka di pemberitaan lantaran menyinggung soal anggaran makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto.

7. Septian Hario Seto (Anggota)

Septian Hario Seto sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kemenko Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

8. Firman Hidayat (Anggota)

Sama halnya dengan Septian Hario Seto, Firman Hidayat sebelumnya juga merupakan anak buah Luhut Pandjaitan di Kemenko Maritim dan Investasi.

Firman Hidayat sebelumnya menjadi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno.

Sehingga, pihaknya mendorong agar revisi UU Koperasi tersebut segera direalisasikan.

Menurut Muhaimin, perihal revisi UU Koperasi sudah dibahasnya bersama Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam pertemuan pada Selasa (5/11/2024). Sebab saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Kooperasi ini selain badan hukum dia adalah badan usaha. Undang-undang yang mengatur kooperasi padahal koperasi secara konstitusi itu adalah soko guru ekonomi nasional itu terakhir undang-undang tahun 92 (UU Nomor 25 Tahun 1992). Amat sangat kuno," ujar Muhaimin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa.

"Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang kooperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang," tegasnya.

Muhaimin mengungkapkan, ia dan Menkop Budi Arie sepakat agar revisi UU Koperasi bisa disusun secara lebih komprehensif.

Salah satunya mengatur badan hukum yang sulit mendapatkan legalisasi agar bisa dilakukan lewat badan hukum koperasi.

"Jadi perlu dicatat badan hukum itu bisa menjadi salah satu solusinya melalui kooperasi badan usaha solusinya adalah ini dan ini akan kita atur dalam undang-undang yang baru," ungkap Muhaimin.

"Undang-undang baru akan kita percepat Insya Allah akan kita dorong (revisi) dalam waktu secepat-cepatnya," tegasnya.

Adapun revisi UU Koperasi sebelumnya sudah disinggung oleh Menteri Koperasi dan UMKM era Presiden Joko Widodo, Teten Masduki.

Dok HUMAS KEMENKOPUKM Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara Cerita Nusantara.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden dan Pak Menko Perekonomian mengenai rencana revisi UU Koperasi. Supaya nanti penjahat keuangan di perbankan tidak pindah ke koperasi," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan pada 8 Februari 2023 lalu.

Teten menjelaskan, UU Nomor 25 Tahun 1992 masih memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya soal peraturan yang mengatur koperasi simpan pinjam.

Dalam aturan itu, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Sebab, kewenangan pengawasan dilakukan oleh pengawas yang dipilih pihak koperasi.

Menurut Teten, pengawasan seperti itu sudah tak memadai lagi. Utamanya saat menghadapi kasus gagal bayar seperti yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Dia lantas menjelaskan tiga poin usulan soal revisi UU Koperasi. Pertama, bentuk koperasi simpan pinjam yang besar dan menengah.

Yang kedua, mengusulkan adanya LPS atau lembaga penjamin simpanan untuk koperasi.Teten menjelaskan, tidak adil jika penyimpan dana di koperasi tidak dilindungi, sehingga, keberadaan LPS dianggap penting.

Usulan ketiga adalah perlu adanya apex pada koperasi seperti di perbankan.

"Kalau bank misalnya kekurangan likuiditas kan bisa dipinjam dulu. Nah ini di koperasi juga perlu. Jadi tiga hal itu yang kita perlukan," ungkap Teten.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance meraih penghargaan Indonesia Best General Insurance 2024 for Creating One-Stop Services through Initiative Strategy dengan kategori General Insurance, Total Asset Above 5T pada acara Indonesia Best Insurance Awards 2024.

Technical Senior Executive Vice President BRI Insurance Jimmy Prawiradigja menuturkan, penghargaan itu diberikan kepada BRI Insurance berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di industri asuransi.

"Semoga penghargaan ini menambah semangat bagi BRI Insurance untuk tetap konsisten dalam meningkatkan kinerjanya yang positif," kata dalam keterangannya, dikutip Senin (4/11/2024).

Ia menambahkan, BRI Insurance dengan berbagai upaya transformasi digital dan budaya di industri asuransi yang berorientasi memanfaatkan big data, machine learning. maupun artificial intelligence (AI) diharapkan mampu menjawab kebutuhan konsumen.

Adapun, kebutuhan itu antara lain dengan mempermudah dan mempercepat proses underwriting maupun klaim, menyediakan produk yang lebih terpersonalisasi, serta tersedianya layanan omnichannel secara efektif.

Dengan optimalisasi layanan omnichannel, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi di bidang asuransi dalam satu platform mulai dari pemilihan layanan/produk, pelaksanaan transaksi, pengajuan klaim hingga pembayaran tagihan.

Selain itu, kehadiran layanan digital juga diharapkan dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan di sektor asuransi dengan menyasar dan menjangkau masyarakat melalui layanan yang cepat.

Sebelumnya, BRI Insurance meraih penghargaan sebagai 7 Most Popular Brand of The Year 2024 dari Jawa Pos untuk kategori keuangan (asuransi umum).

Sementara itu, Direktur Bisnis BRI Insurance Recky Plangiten berharap dengan pencapaian ini, perusahaan mampu mencetak kinerja positif dengan menghadirkan inovasi serta pelayanan yang lebih baik.

Adapun laporan keuangan perusahaan menunjukkan premi bruto perusahaan pada kuartal I-2024 tercatat tumbuh sebesar 40,49 persen secara tahunan, yakni dari Rp 724 miliar pada kuartal I-2023 menjadi Rp 1,02 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten cetakan sarung tangan nitril PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) mengumumkan rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang saham.

Pada kuartal III 2024, MARK mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 124 persen secara tahunan atau year on year (yoy), yakni mencapai Rp 221,2 miliar dari Rp 98 miliar sama tahun lalu. Pencapaian ini terutama didorong pertumbuhan penjualan ekspor yang naik terutama ke Malaysia.

Berdasarkan pencapaian tersebut, manajemen MARK memutuskan untuk membagikan dividen interim sebesar Rp 20 dengan total dividen yang dibagikan sebesar Rp 76 milliar guna memberikan manfaat langsung kepada para pemegang saham dari pertumbuhan kinerja yang solid.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi sarung tangan karet.

Direktur Utama MARK Ridwan Goh menyatakan, keputusan untuk membagikan dividen interim ini adalah bentuk apresiasi kepada para pemegang saham yang telah mendukung perjalanan perseroan.

"Kami yakin bahwa pembagian dividen ini tidak hanya akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga menunjukkan komitmen MARK dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan," kata Ridwan dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Berikut jadwal pembagian dividen interim MARK.

• Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 November 2024
• Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 November 2024
• Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 15 November 2024
• Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 18 November 2024

Berdasarkan histori pembagian dividen, tahun ini perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp 133 miliar untuk tahun buku 2023.

Ini setara dengan 85 persen dari laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 35 per saham, serta dividen interim tahun buku kuartal I 2024 sebesar Rp 20 per saham.

MARK telah menjadi salah satu emiten tidak pernah absen membagikan dividen. Adapun total dividen yang sudah dibagikan perseroan sejak IPO mencapai lebih dari Rp 500 miliar.