PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mencetak angka penjualan positif pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, dengan Xpander sebagai tulang punggung penjualan.

Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT MMKSI mengatakan perusahaannya berhasil mencatatkan total 3,353 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama 11 hari berjalannya pameran.

"Penerimaan yang paling signifikan didapatkan oleh model andalan small MPV Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross), yang menjadi kontributor utama penjualan hingga 45 persen dari total pesanan," kata dia dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Sementara itu, compact SUV Mitsubishi Motors, Xforce, salah satu kendaraan yang paling diminati oleh pengunjung dan menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi sekitar 30 persen.

New Pajero Sport yang baru dirilis pada GIIAS 2024 juga mendapatkan penerimaan yang gemilang dengan menyumbang sekitar 22 persen.

"Pencapaian MMKSI di ajang GIIAS 2024 telah melampaui harapan kami, memperkuat komitmen kami untuk memberikan pengalaman yang terbaik melalui produk dan layanan kami," tangkas Kurita.

MMKSI memajang sejumlah kendaraan di GIIAS 2024 mulai dari Xpander, Xpander Cross, Xforce, dan New Pajero Sport.

Lebih dari 700 pengunjung memanfaatkan kesempatan untuk merasakan sensasi berkendara produk Mitsubishi Motors dengan model Xforce yang diklaim sebagai favorit pengunjung.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran juga termasuk pemberian sarapan gratis untuk anak sekolah.

"Program makanan gratis itu bukan program makan siang saja, program makan gratis adalah terdiri dari sarapan dan makan siang," kata Hashim dalam sambutannya di Dialog Nasional Program Makanan Bergizi dikutip dari Kompas TV, Sabtu (3/8).

Hashim menilai pemberian sarapan gratis itu perlu dilakukan lantaran masih banyak peserta didik yang tidak makan saat memulai pelajaran di sekolah.

Ia mengaku mengetahui hal tersebut berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Hashim pun menyebut telah melaporkan data tersebut kepada Prabowo.

"Ada data yang menunjukkan bahwa setiap hari 18 juta anak sekolah, masuk sekolah dengan perut kosong ini adalah dari 41 persen anak sekolah yang menurut pemerintah masuk mulai sekolah setiap pagi tanpa sarapan pagi," jelas dia.

Hashim pun menduga permasalahan tersebut berpotensi menyimpan permasalahan yang lebih dalam jika dibedah dengan logika sederhana.

"Saya menduga meskipun tidak ada data kalau kakak-kakak mereka tidak bisa dapat sarapan, adik-adiknya yang tinggal di rumah yang pra-sekolah, yang mungkin sebelum 6 tahun umurnya juga tidak sarapan," ujar dia.

Lebih lanjut, Hashim menilai permasalahan ini kontradiktif dengan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya yang melimpah.

Oleh karena itu, menurut dia, sarapan gratis diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut.

"Ini adalah salah satu jawaban salah satu bentuk tanggapan adalah makanan bergizi gratis untuk 78 juta anak di Indonesia," jelas dia seperti dikutip dalam Youtube Kompas TV.

Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program andalan Prabowo-Gibran yang telah dikampanyekan selama Pilpres 2024.

Setelah menjadi presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran mulai melakukan simulasi pelaksanaan program tersebut di sejumlah daerah.

Setiap individu wajib memiliki dana darurat untuk mengantisipasi ketidakpastian, termasuk bagi pekerja yang rutin menerima gaji. Apalagi, kini badai PHK tengah menggila.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat PHK menimpa 32.064 tenaga kerja pada semester I 2024. Mayoritas PHK terjadi di Jakarta, yakni sebanyak 23,29 persen atau setara 7.469 orang.

Dana darurat bertujuan untuk membiayai kebutuhan yang tidak terprediksi atau ketika keadaan mendesak terjadi. Besaran nominal dana darurat setiap individu berbeda-beda, bergantung pada penghasilan dan gaya hidup.

Namun, tak sedikit orang yang kesulitan menyiapkan dana darurat karena pendapatan yang tak besar atau bahkan hanya setara upah minimum regional (UMR).

Lantas bagaimana cara menyiapkan dana darurat?

Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Rahardjo mengatakan penempatan dana darurat memang harus dilakukan secara khusus. Pasalnya, dana darurat dibutuhkan sewaktu-waktu apabila ada pengeluaran darurat yang mendesak.

"Sehingga prioritas kita memang bukan untuk pertumbuhannya, tapi adalah likuiditas dan keamanan nilai pokoknya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Budi mengatakan pilihan utama penempatan dana darurat adalah instrumen yang stabil nilainya dan mudah dilikuidasi dalam waktu singkat apabila diperlukan. Adapun jenis aset likuid di antaranya uang tunai dan emas.

Alternatif instrumen yang juga dapat dipilih seperti tabungan berjangka, deposito jangka pendek yang bulanan, atau reksa dana pasar uang.

Senada, Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno mengatakan dana darurat sebaiknya ditaruh di instrumen yang aman, risikonya rendah, nilainya tidak berfluktuasi, dan mudah dicairkan kapan saja tanpa kena denda.

Instrumen keuangan seperti tabungan harian, tabungan berjangka, deposito satu bulan, dan reksadana pasar uang dapat dikombinasikan untuk penempatan dana darurat.

"Cara menyimpan dapat dilakukan dengan melakukan setoran rutin bulanan dari gaji ke tabungan, melakukan penempatan dana secara berkala ke deposito bulanan atau melakukan pembelian reksa dana pasar uang, sampai tercapai target dana daruratnya," katanya.

Budi mengatakan penggunaan dana darurat tidak boleh dilakukan sembarangan. Dana darurat hanya kondisi darurat yang memang diperlukan dan tidak ditanggung asuransi.

Dana darurat, sambungnya, tidak boleh digunakan untuk hiburan seperti untuk biaya liburan atau belanja konsumtif karena diskon.

"Atau untuk menutupi pengeluaran tahunan yang seharusnya bisa direncanakan, misalnya pengeluaran untuk liburan atau pembayaran pajak tahunan," katanya.

Mike mengatakan jumlah ideal dana darurat secara umum adalah 6 - 12 kali pengeluaran per bulan. Namun demikian, jumlah dana darurat dapat disesuaikan dengan kondisi setiap individu.

Bagi yang belum menikah, Mike mengatakan jumlah dana darurat bisa 3 - 6 kali pengeluaran per bulan. Sedangkan bagi yang sudah berkeluarga berkisar 6 - 12 bulan.

Sementara itu, Budi mengatakan acuan dasar (rule of thumb) kebutuhan dana darurat adalah 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran rata-rata bulanan.

Jika diasumsikan penghasilan UMR bulanan misalnya Rp5 juta dengan rata-rata pengeluaran Rp3 juta per bulan, maka kebutuhan dana darurat mengacu kepada rata-rata pengeluaran orang atau keluarga tersebut, yaitu dapat berkisar antara Rp9 juta hingga Rp18 juta.

Bagi yang belum menikah, katanya, dapat memilih angka yang lebih kecil yaitu Rp9 juta (3 kali pengeluaran bulanan) dan bagi yang berkeluarga dapat memilih paling tidak memiliki dana darurat Rp 18 juta (enam kali pengeluaran bulanan).

"Dan untuk mengumpulkannya bisa dengan menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan bulanan secara rutin," katanya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menggila di Indonesia belakangan ini. Setidaknya, sudah ada 32.064 buruh yang menjadi korbannya.

Ini terjadi pada periode Januari 2024 sampai Juni 2024. Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan, dari jumlah itu, 7.469 buruh atau 23,29 persennya terkena PHK di Jakarta. Angka itu merupakan yang terbesar di Indonesia.

PHK lainnya juga terpusat di Pulau Jawa. Ada di Banten dengan 6.135 orang kehilangan pekerjaan, 5.155 pekerja di Jawa Barat di-PHK, dan kasus di Jawa Tengah yang menimpa 4.275 karyawan.

Pemutusan hubungan kerja yang cukup banyak juga terjadi di luar Jawa. Misalnya, ada 1.812 orang di Sulawesi Tengah yang harus kehilangan pekerjaannya hingga Juni 2024.

Selain PHK, Satu Data Kemnaker mencatat sejumlah kasus mogok kerja di tanah air.

Ada 94 kasus mogok kerja di Indonesia sampai bulan keenam 2024. Ini melibatkan 3.355 orang tenaga kerja dan 26.840 jam kerja yang hilang imbas aksi tersebut.

Lagi, DKI Jakarta memimpin. Mogok kerja di provinsi ini menyentuh 35 kasus dengan 850 orang tenaga kerja yang terlibat dan 6.800 jam kerja hilang.

Jawa Barat menyusul dengan 22 kasus mogok kerja pada Januari 2024-Juni 2024, di mana 630 orang buruh terlibat serta 5.040 jam kerja hilang. Kemudian, Kalimantan Tengah mencatat 10 kasus mogok kerja dengan 300 orang tenaga kerja terlibat dan 2.400 jam kerja hilang.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia per Februari 2024. Banten berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2024 mencapai 4,82 persen. Jika dirinci, ada 7,20 juta pengangguran tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,42 persen pengangguran laki-laki dan 5,15 persen lainnya wanita.

Sementara, jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2023 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 6,40 persen TPT di perkotaan pada, dibanding dengan 3,88 persen TPT di pedesaan.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-19 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 25,77 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 20-24 tahun (16,85 persen) dan 25-29 tahun (16,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut lima daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Februari 2024:

Banten (7,02 persen)

Kepulauan Riau (6,94 persen)

Jawa Barat (6,91 persen)

DKI Jakarta (6,03 persen)

Papua Barat Daya (6,02 persen)

Bank Indonesia (BI) merespons kemungkinan Bank Sentral AS The Fed akan menurunkan suku bunga acuan atau Federal Fund Rate/FFR) pada September mendatang.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya memperkirakan awalnya The Fed baru akan menurunkan suku bunga Desember 2024. Kemudian BI memperkirakan The Fed menurunkan suku bunga lebih cepat yakni pada November 2024.

"Namun, Federal Open Market Committee (FOMC) kemarin ada probabilitas Federal Funds Rate akan mulai turun pada September, di tengah Eropa dan England sudah mulai menurunkan suku bunga Amerika belum," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (2/8).

Perry mengatakan suku bunga acuan AS yang belum turun berdampak pada suku bunga global khususnya obligasi pemerintah AS. Ia mengatakan utang pemerintah AS sangat besar dan akan membengkak.

Suku bunga pemerintah AS, sambungnya, ada yang jangka pendek dua tahun atau US Treasury note dan jangka panjang 10 tahun ke atas atau US Treasury bond.

US Treasury note dipengaruhi oleh suku bunga acuan, sedangkan US Treasury bond dipengaruhi oleh jumlah utang. Karena itu lah US Treasury note masih lebih tinggi dari US Treasury bond .

Perry mengatakan pada kuartal II lalu, US Treasury note 2 tahun sebesar 4,7 persen sementara US Treasury bond sebesar 4,4 persen.

"Jadi US Treasury note yang jangka pendek karena nunggu Fed Funds Rate enggak turun-turun itu 0,3 persen atau 30 basis poin lebih tinggi dari US Treasury bond yang 10 tahun. Itu yang berpengaruh kenapa di kuartal I dan kuartal II ini ada keluar SBN (Surat Berharga Negara)," katanya.

Ke depan jika Fed Funds Rate turun, sambung Perry, maka US Treasury note akan turun. Sementara US Treasury bond akan naik karena utang pemerintah AS membengkak.

"Hingga nanti di kuartal IV sudah mulai agak sama, US Treasury note 4,5 persen, US Treasury bond juga akan mendekati 4,5 persen," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung keinginan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR yang telah berakhir pada Maret 2024.

Dengan perpanjangan ini, maka restrukturisasi kredit KUR akan berlaku hingga Maret 2025. Hanya saja aturan perpanjangan ini belum dirilis.

"Terkait restrukturisasi KUR, OJK mendukung penuh program yang dijalankan pemerintah yang pada dasarnya sejalan dengan ketentuan saat ini di OJK yaitu POJK kualitas aset Nomor 40 Tahun 2019," ujar Ketua DK OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers KSSK, Jumat (2/8).

Menurutnya, regulasi untuk restrukturisasi KUR sudah ada dan siap untuk diimpelementasikan kepada debitur yang memiliki prospek usaha. Tujuannya untuk mendorong kinerja UMKM dalam negeri.

"Kerangka regulasi telah tersedia dan siap untuk dilaksanakan dan dioperasikan sesuai program restrukturisasi KUR dalam rangka mendorong kinerja UMKM nasional," jelasnya.

Koordinasi dengan pemerintah terus dilakukan dengan baik dan cepat agar dalam pelaksanaan bisa selaras dengan tujuan diperpanjangnya kebijakan tersebut.

"Dalam upaya penyelarasan dan pengkinian UU P2SK, OJK telah terbitkan POJK Nomor 52 Tahun 2024 tentang penetapan permasalahan badan usaha," pungkasnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kinerja industri perbankan per Juni 2024 terjaga stabil di tengah peningkatan ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global.

"Didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi sebesar 26,18 persen," ujar Mahendra dalam konferensi pers KSSK, Jumat (2/8).

Selain itu, kinerja intermediasi terjaga baik dengan kredit tumbuh 12,36 perse (yoy) atau sebesar Rp7.478 triliun didorong oleh kredit investasi yang mencapai 15,09 persen (yoy) dan kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 11,68 persen (yoy).

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh menjadi 8,45 persen (yoy) atau sebesar Rp8.722 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 13,48 persen (yoy).

Likuiditas perbankan pada Juni 2024 juga memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,33 persen dan 25,37 persen, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

"Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) nett dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing berada di 0,78 persen dan 2,26 persen," kata dia.

Sementara, kinerja pasar saham domestik pada triwulan II-2024 terdampak oleh peningkatan tekanan di pasar global. Per 28 Juni 2024, IHSG ditutup pada posisi 7.063,58, terkontraksi sebesar 3,09 persen (qtq) atau melemah 2,88 persen (ytd), dengan investor nonresiden membukukan net sell sebesar Rp34 triliun (qtq) atau Rp7,73 triliun (ytd).

"Nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp12.092 triliun atau tumbuh sebesar 3,58 persen (ytd). Sementara itu, penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal di periode yang sama cukup solid, tercatat nilai penawaran umum sebesar Rp120 triliun dengan 26 emiten baru," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap perusahaan petrokima asal China Sinopec berminat membantu peningkatan produksi minyak di lima lapangan migas milik PT Pertamina EP atau PEP.

Adapun lima lapangan milik anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE), baik berstatus eksplorasi dan produksi, yang dikerjasamakan dengan Sinopec yakni Rantau, Tanjung, Pamusian, Jirak, dan Zulu.

Arifin menjelaskan kerja sama tersebut berupa penerapan teknologi dan upaya peningkatan produksi pada lima kandidat lapangan migas Pertamina EP dengan mekanisme kerja sama operasi (KSO) model baru atau modifikasi.

"Untuk kerja sama penerapan teknologi, kita kerja sama dengan China. Ini sudah ada respons dari Sinopec untuk lima lapangan Pertamina EP," kata Arifin saat berbincang dengan media di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Jakarta Selatan, Jumat (2/8).

Ia berharap kerja sama itu bisa meningkatkan recovery rate Pertamina yang saat ini berkisar di 30 persen. Sementara perusahaan migas di China bisa menyentuh angka recovery rate hingga 50 persen.

Arifin mengungkap pemerintah bakal mengundang pihak Sinopec untuk berkunjung ke Lapangan Zulu. Saat ini pihaknya sedang menunggu tindak lanjut dari Sinopec.

Untuk Lapangan Zulu, sumber minyak ini berlokasi di Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang terbentang dari Kepulauan Seribu di DKI Jakarta hingga ke Cirebon Utara di Jawa Barat.

Ia mengatakan bahwa salah satu wilayah Zulu yang direncanakan untuk berkolaborasi dengan Sinopec berada di dekat wilayah Bekasi, Jawa Barat.

"Zulu ini ONWJ depannya Bekasi, ini punya kemampuan Sinopec. Kita sudah ke sana dan sekarang tinggal menunggu follow-up selanjutnya," jelas Arifin lebih lanjut.

Sebelumnya PT Pertamina (Persero) dan Sinopec Group menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama di bidang transisi energi.

Adapun MoU antara Pertamina dan Sinopec mencakup berbagai kegiatan bisnis, mulai dari hulu, hilir, hingga energi baru terbarukan (NRE).

Di sektor hulu, Pertamina dan Sinopec akan memperluas kolaborasi mereka dalam kegiatan seperti pengembangan unconventional hydrocarbon, carbon capture utilization and storage (CCUS), enhanced oil recovery (EOR), dan pengeboran ultra-deep. Ini termasuk penguatan kegiatan riset dan pengembangan serta pengembangan bisnis hulu.

Sementara di sektor hilir meliputi baik di bisnis bahan bakar dan bisnis non-bahan bakar, pelumas, aviasi, petrokimia, serta transportasi dan logistik.

Sebagai bagian dari kolaborasi di sektor NRE, kedua pihak akan mengeksplorasi potensi dalam pengembangan energi panas bumi, hidrogen, dan tenaga surya. Selain itu, terdapat kesepakatan untuk meningkatkan pengembangan kemampuan di kedua sisi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Scam Center bersama dengan pemerintah terkait untuk melindungi masyarakat dari penipuan, khususnya online.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menargetkan satgas pengawasan digital ini  bisa beroperasi dalam waktu dekat.

"OJK bersama regulator akan bentuk anti scam centre yang ditargetkan beroperasi dalam waktu dekat serta akan memberikan resilience digital," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Jumat (2/8).

Menurut Mahendra, langkah ini ditempuh sejalan dengan meningkatnya tindakan penipuan secara online yang merugikan banyak konsumen. Salah satunya yang memanfaatkan sistem pembayaran digital.

"Ini dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap meningkatnya penipuan secara online yang memanfaatkan layanan keuangan seperti transfer rekening bank, virtual account, serta top-up pada dompet digital (e-wallet)," jelasnya.

Pembentukan Satgas Anti Scam Center dilakukan bersamaan dengan penerbitan Panduan Resiliensi Digital (Digital Resilience) yang dapat digunakan oleh bank dalam mendukung proses akselerasi transformasi digital.

Sementara, dari sisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK), saat ini OJK sedang memfinalisasi ketentuan dasar penguatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

"Satgas PASTI nanti terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga," pungkasnya.

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkapkan dampak bahaya fenomena deflasi yang terjadi di Indonesia selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi pada Mei sebesar 0,03 persen, pada Juni 0,08 persen dan meningkat pada Juli 2024 sebesar 0,18 persen.

Menurut Didik, deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah. Tetapi ini bisa menjadi alarm.

Ini bisa jadi fenomena makro ekonomi yang sebenarnya menjadi penanda awal masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya.

"Deflasi ini secara umum merupakan gejala konsumen secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau setidaknya menunda konsumsinya," kata Didik dalam keterangan, Jumat (2/8).

Deflasi ia nilai dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian apabila kebijakan makro dan kebijakan sektor riil tidak diperbaiki dan tetap seperti sekarang.

Sebab, ia melihat deflasi tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan rangkaian permasalahan pengelolaan ekonomi yang tidak tepat dan memadai. Akibatnya lebih banyak pengangguran yang tidak bisa diukur secara baik karena fenomena sektor informal sangat banyak.

"Yang sudah jelas ada di hadapan mata adalah penurunan pengeluaran konsumsi. Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan karena keterbatasan pendapatannya dan banyak yang menganggur," jelasnya.

Padahal katanya, dunia usaha tengah tidak baik-baik saja, khususnya industri manufaktur sehingga terjadi banyak PHK. Komplikasi itu tambahnya membuat kondisi makin berat.

"Dunia usaha mengalami penurunan pendapatan akibat konsumsi masyarakat turun sehingga dengan terpaksa memberhentikan pekerja atau mengurangi jam kerja. Dalam jangka lebih panjang bisa terjadi stagnasi atau penurunan upah karena pada keadaan seperti ini pengusaha juga dapat memotong upah atau menghentikan kenaikan upah," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap Indonesia mengimpor liquefied petroleum gas (LPG) hingga 6 juta ton per tahun.

Oleh sebab itu, ia tengah mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi agar produksi yang ada di Tanah Air bisa termanfaatkan. Dengan pemanfaatan tersebut, Indonesia ia harapkan bisa mengurangi impor LPG.

"Jadi sekarang kan kita impor LPG lebih dari 6 juta ton setahun. Kalau harganya US$575 per ton, dikali-kalikan saja tuh. Maksudnya jangan boros pakai LPG. Mentang-mentang murah, boros," ujar dia saat berbincang dengan media di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jakarta Selatan, Jumat (2/8).

Ia menyampaikan pada tahun ini, pemerintah tengah fokus menyelesaikan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem). Sementara pada 2025, pemerintah bakal berfokus menyelesaikan pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

Arifin mulanya mengungkap baru-baru ini ada beberapa temuan sumber gas jumbo. Ia berharap sumber gas itu bisa segera produksi.

"Kalau kita lihat di region 1 di ujung Sumatera nanti ada South Andaman, ada juga bloknya ENI yang juga sudah dilepas. Jadi itu juga potensi besar," tutur dia.

"Sekarang Mubadala yang sudah dapat potensi kurang lebih sampai 5 TCF ini sedang mau cepat, dia ingin balapan juga sama ENI supaya bisa berproduksi cepat, kita harapkan bisa speed-nya sama seperti 2028 bisa berproduksi," jelas Arifin.

Ia berharap dengan pembangunan infrastruktur gas tersebut bakal mendorong pembangunan jaringan distribusi gas. Sehingga, gas tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Dengan adanya transmisi gas ini, nanti juga ke depannya akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri," katanya lebih lanjut.

Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu produsen gas bumi terbesar di dunia. Namun, karena terkendala infrastruktur pipa, gas bumi yang diproduksi sebagian tak terserap di dalam negeri sehingga harus diekspor.

Sementara, kebutuhan LPG yang didistribusikan melalui tabung gas semakin tinggi dan harus ditutupi dengan impor.