Honda Motor mengatakan pada Selasa (9/7) akan menghentikan produksi mobil di pabrik yang berada di provinsi Ayutthaya, Thailand pada 2025. Strategi ini untuk mengkonsolidasikan total produksi di pabrik Honda yang berada di provinsi Prachinburi.

Honda hanya punya dua pabrik di Thailand, yaitu di Ayutthaya yang mulai beroperasi sejak 1996 dan Prachinburi mulai 2016.

Nikkei Asia menjelaskan dari narasumber perusahaan bahwa Honda berencana memproduksi suku cadang mobil di pabrik Ayutthaya. Sementara pabrik Prachinburi bakal fokus memproduksi mobil.

Total kuota produksi dua pabrik itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 228 ribu unit pada 2019 hingga selalu di bawah 150 ribu selama empat tahun setelahnya.

Penjualan mobil Honda di Thailand juga selalu di bawah 100 ribu unit selama empat tahun terakhir hingga 2023.

Narasumber itu mengingatkan walau degradasi Honda telah mengekspor mobil dari Thailand, terutama ke pasar Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina. Honda saat ini dia katakan tak punya rencana melanjutkan investasi baru di Thailand.

Sikap Honda ini mengikuti Suzuki yang sudah menyatakan ingin menutup pabrik mobil mereka di Thailand pada akhir 2025.

Saat ini produsen mobil Jepang sedang menghadapi tantangan besar yakni kehadiran merek China. Di China, misalnya Honda dan Nissan, terpukul keras dari kompetisi dengan produsen China yang menawarkan harga murah, ramai fitur canggih dan model plug-in hybrid.

Kini tekanan bagi perwakilan Jepang mulai sangat terasa di Asia Tenggara. Merek China belakangan gencar mendirikan pabrik mereka di Asia Tenggara termasuk di Thailand dan Indonesia.

Pada pekan lalu raksasa mobil listrik asal China, BYD, baru saja membuka pabrik mobil listrik di Thailand. Fasilitas ini bagian dari investasi lebih dari US$1,44 miliar.

BYD juga berencana mendirikan pabrik di Indonesia yang akan mulai beroperasi pada 2026.

PT PLN (Persero) mengajukan permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk 2025.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PMN akan digunakan program Listrik Desa (Lisdes) demi mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen. Jika tanpa PMN, maka PLN memerlukan commercial loan sebesar Rp3 triliun dan beban bunga sebesar Rp1,55 triliun untuk mendanai program Lisdes.

"Dan juga ada penambahan subsidi kompensasi sebesar Rp1,57 triliun hanya apabila ini kita mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VI DPR, Rabu (10/7).

Darmawan mengatakan alokasi PMN ini akan memberikan manfaat untuk melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa. Dengan kehadiran listrik di desa, sambungnya, maka akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor ril sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat.

Secara mikro, sambungnya, pemberian PMN ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah di mana ada potensi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp435 juta per kabupaten/kota per tahun. Kemudian tambahan penerimaan pajak daerah Rp269 juta per kabupaten/kota per tahun.

"Kemudian Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat desa," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, PT Danareksa (Persero) mengajukan PMN sebesar Rp2 triliun untuk 2025. PMN itu digunakan untuk 5 proyek yang terbagi atas 4 empat proyek core business Danareksa dan satu proyek penugasan.

Keempat proyek core business tersebut adalah pengembangan kawasan industri KIW, Inisiasi Water Fund SPAM Bandung, dan pengembangan Port Batu Ampar. Sedangkan satu proyek penugasan adalah KEK Ketahanan Pangan dan Energi Merauke.

"PMN-nya kepada kami Danareksa, bukan kepada anak-anak usaha. Dan itu dipastikan untuk mengembangkan lahan baru," kata Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) sebagai Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina melanjutkan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Green Refinery Cilacap sebagai dukungan terhadap pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 mendatang.

Menjadi salah satu program unggulan dalam transisi energi, Green Refinery Cilacap ditargetkan memproduksi Biofuel hingga 6 ribu barrel.

Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen mengatakan, produksi Green Refinery Cilacap berupa Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau bahan bakar dengan komponen nabati yang ramah lingkungan.

"Dengan kemampuan untuk mengolah sumber energi nabati, proyek Kilang Cilacap ini dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa. Hal ini semakin diperkuat oleh pengalaman dan keahlian KPI di bisnis kilang, sejalan dengan perannya sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina," kata Hermansyah.

Selain itu, Green Refinery Cilacap juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF) dengan bahan baku minyak inti kelapa sawit yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized sebelum diolah bersamaan dengan avtur fosil melalui metode co-processing.

Sebagai kilang terintegrasi yang sejalan dengan transisi energi, Kilang Cilacap ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3 ribu barrel per hari menjadi 6 ribu barrel produk HVO, SAF, dan Bionafta dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Adapun unit baru dari Green Refinery Cilacap ini juga dilengkapi dengan sejumlah insfrastruktur termasuk Palm Oil Treater, Faractionator, dan fasilitas Offsite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menilai, Green Refinery Cilacap berperan besar dalam energi transisi di Indonesia melalui produksi ramah lingkungan.

"Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emission," kata Fadjar.

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kelima eksportir terbesar di Indonesia. Keberhasilan ini tak terlepas dari peran para eksportir dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jawa Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada 2.261 eksportir di Jawa Tengah yang sebagian besar dari kalangan UKM. Rinciannya 1.897 eksportir dengan nilai ekspor di bawah Rp50 miliar, 296 eksportir dengan nilai Rp50-500 miliar, dan 68 eksportir dengan nilai ekspor di atas Rp500 miliar.

Melihat potensi besar ini, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali menyelenggarakan pertemuan dengan eksportir unggulan Jawa Tengah dalam acara "LPEI Export Forum 2024" di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/7).

Forum dengan tema "Bedah Pasar Ekspor Produk Unggulan Jawa Tengah" diselenggarakan LPEI bekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Tengah, dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.

Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U. Norhadi mengatakan, acara ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen pihaknya untuk terus mendukung eksportir di Jawa Tengah.

"LPEI mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti Business Matching untuk memperluas akses ke buyer internasional, baik secara konvensional maupun digital," kata Maqin dalam keterangannya dikutip Rabu (10/7).

Adapun distribusi ekspor Jawa Tengah saat ini didominasi oleh beberapa komoditas utama, seperti pakaian dan aksesoris bukan rajutan (20,18%), pakaian dan aksesoris rajutan (12,24%), alas kaki (11,01%).

Kemudian, kayu dan barang dari kayu (9,98%), serta perabotan, lampu, dan alat penerangan (7,20%). Diversifikasi ini memperlihatkan kemampuan Jawa Tengah dalam memproduksi berbagai jenis produk yang diminati di pasar internasional.

Dari komodititas itu, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43%, disusul oleh Tiongkok (7,66%), Jepang (6,51%), Singapura (6,49%), dan Belanda (5,6%).

Selain itu, jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah terus meningkat, dengan 22,25% diantaranya merupakan buyer yang loyal.

Hal ini menunjukkan hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kepercayaan dan buyer internasional terhadap produk Jawa Tengah.

Sementara Market Intelligence & Leads Management Chief Specialist LPEI, Rini Satriani menganalisis pertumbuhan ekspor Jawa Tengah akan tetap stabil hingga 2025, didukung oleh sejumlah produk unggulan.

"Beberapa produk memiliki nilai peluang ekspor signifikan di 2024 ini antara lain Produk Kayu diperkirakan mencapai nilai US$2,20 miliar, produk Furniture senilia US$2,30 miliar dan minyak Atsiri untuk beauty products yang diperkirakan mencapai nilai US$1,40 miliar," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, LPEI menjelaskan fasilitas dan dukungan LPEI kepada pelaku UKM ekspor. Di mana para UKM Ekspor dapat memanfaatkan berbagai Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sesuai dengan profil/karakteristik ekspor yang ada.

Antara lain PKE UKM (dirancang untuk UKM berorientasi ekspor), PKE Kawasan (untuk pasar tujuan negara non-tradisional) dan PKE Trade Finance (dengan skema transaksi trade).

Hingga Juni 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE Kawasan sebesar Rp4.247 miliar dengan ekspor lebih dari 40 negara, PKE Trade Finance sebesar Rp8.187 miliar dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM hingga Rp1.058 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

Salah satu pelaku usaha yang telah memanfaatkan pembiayaan PKE LPEI adalah Margono Paper, produsen fancy paper (kertas motif berwarna) dengan 90% produknya diekspor ke 50 negara di 5 benua.

Pembiayaan PKE Kawasan dari LPEI membantu usaha Margono Paper dalam mengembangkan bisnis dengan menambah negara tujuan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Direktur Ekspor PT Margono Paper, Ferianti Chandranta, mengatakan Margono Paper membutuhkan tambahan modal kerja di tengah tingginya permintaan fancy paper di seluruh dunia, karena pandemi Covid-19 membuat pabrik fancy paper di Eropa dan China tutup.

Hal ini, kata Ferianti, membuka peluang bagi Margono Paper untuk ekspansi ekspor ke negara baru dan ekspor berkelanjutan. Kehadiran LPEI, kata dia, sangat membantu pelaku usaha yang berorientasi pada ekspor.

"Dukungan pembiayaan LPEI mampu meningkatkan daya saing perusahaan untuk menembus pasar global, termasuk ekspor ke negara-negara non tradisional," ujar Firianti.

Hal itu, kata dia, karena LPEI memberikan bunga yang sangat kompetitif. Sehingga ia bisa memperlancar cashflow dan menambah modal untuk membeli bahan baku.

"Yang pada akhirnya mendorong inovasi perusahaan dengan menambah variasi produk lain," kata Ferianti.

Pertemuan dengan pelaku UMK di Yogyakarta

LPEI juga menggelar pertemuan dengan pelaku UKM di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2024 lalu. Pertemuan yang juga dihadiri pengurus KADIN Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan mempersiapkan para pelaku UKM dan para eksportir untuk masuk ke dalam platform digital yang sedang disiapkan LPEI.

"LPEI memiliki komitmen kuat untuk membantu produk lokal Indonesia menembus pasar internasional dan mendorong berbagai komoditas Indonesia dapat berani mendunia," kata Maqin.

Menurutnya, melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa, LPEI terus melakukan pendampingan dan mencetak eksportir baru dan memperkuat ekosistem ekspor.

"LPEI tengah menyiapkan marketplace yang dirancang khusus untuk kemudahan dan ketersediaan pelayanan di dalam ekosistem ekspor yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani mendunia," kata Maqin.

Lebih lanjut Maqin menguraikan bahwa marketplace ini membantu UKM untuk meningkatkan kinerja ekspor mereka dengan memanfaatkan informasi berbasis riset data dan teknologi digital dalam pengambilan keputusan mereka di bidang ekspor.

Melalui terobosan digital ini, LPEI juga mendorong pelaku ekspor unggulan Jawa Tengah untuk mengembangkan program pelatihan yang diperlukan oleh mereka dan tim.

Hasil penelitian ini juga membantu para pembuat kebijakan dan regulator untuk menyempurnakan ekosistem ekspor UKM, dll. Hasil studi ini dapat diperluas ke negara-negara berkembang lainnya dengan struktur ekonomi dan sistem hukum yang serupa.

Menteri BUMNErick Thohir membongkar alasan pemerintah tak menaikkan harga BBM sejak Januari lalu meski harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terus bergejolak.

Ia mengatakan kebijakan itu diambil karena pemerintah kasihan ke masyarakat

"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan masyarakat, itulah kenapa harga BBM di Januari tidak naik, Maret, April tidak naik karena daya beli masyarakat tertekan," katanya di Gedung DPR, Rabu (10/7) malam.

Ia mengatakan keputusan itu bukan tanpa risiko. Pasalnya, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memberikan konsekuensi pada anggaran negara.

Menurutnya, masalah itu membuat nilai subsidi yang harus digelontorkan negara membengkak.

"Bayangkan kalau anggaran subsidi ke depan dialihkan untuk perbaikan kesehatan ibu dan anak, pendidikan lain-lain," katanya. 

Pertamina tidak mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) sejak beberapa bulan belakangan ini meski rupiah dan nilai tukar rupiah bergejolak.

Dengan kebijakan itu, harga BBM masih sama dengan bulan sebelumnya yang juga tak berubah sejak 1 Januari 2024.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang diakses pada Senin (30/6) pukul 00.05 WIB, harga Pertamax masih Rp12.950 per liter untuk kawasan DKI Jakarta dan Pulau Jawa.

Begitu pula dengan Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Dengan kebijakan itu, berikut daftar harga BBM Pertamina selengkapnya;

Pertalite: Rp10 ribu per literPertamax: Rp12.950 per literPertamax Turbo: Rp14.400 per literDexlite: Rp14.550 per literPertamina Dex: Rp15.100 per literPertamax Green: Rp13.900 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per literPertamax: Rp13.200 per literPertamax Turbo: Rp14.400 per literDexlite: Rp14.550 per literPertamina Dex: Rp15.100 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per literPertamax: Rp13.500 per literPertamax Turbo: Rp14.750 per literDexlite: Rp14.900 per literPertamina Dex: Rp15.450 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per literPertamax: Rp13.800 per literPertamax Turbo: Rp15.100 per literDexlite: Rp15.250 per literPertamina Dex: (-)

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp12.600 per literPertamax Turbo: Rp13.500 per literDexlite: Rp13.800 per literPertamina Dex: Rp14.400 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per literPertamax: Rp13.500 per literPertamax Turbo: Rp14.750 per literDexlite: Rp14.900 per literPertamina Dex: Rp15.450 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per literPertamax: Rp13.800 per literPertamax Turbo: Rp15.100 per literDexlite: Rp15.250 per literPertamina Dex: Rp15.800 per liter

Pertalite: Rp10 ribu per literPertamax: Rp13.500 per literPertamax Turbo: Rp14.750 per literDexlite: Rp14.900 per literPertamina Dex: Rp15.450 per liter

Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp16.218 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis (11/7) pagi. Mata uang Garuda naik 22 poin atau plus 0,14 persen dibandingkan penutupan di hari sebelumnya.

Mata uang Asia juga mayoritas kokoh pagi ini, hanya rupee India yang turun 0,04 persen. Penguatan ditunjukkan yuan China dan dolar Hong Kong yang naik 0,03 persen serta yen Jepang dan dolar Singapura tumbuh 0,08 persen.

Lalu, peso Filipina menguat 0,10 persen, ringgit Malaysia plus 0,16 persen, won Korea Selatan melesat 0,29 persen, dan baht Thailand terbang 0,30 persen.

Tak beda jauh, mata uang utama negara maju dibuka perkasa. Poundsterling Inggris menguat 0,08 persen, euro Eropa merangkak 0,10 persen, franc Swiss tumbuh 0,11 persen, dolar Australia plus 0,18 persen, dan dolar Kanada naik tipis 0,02 persen.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong memperkirakan rupiah masih sanggup menguat atas dolar AS. Terlebih, mata uang Negeri Paman Sam itu melemah imbas meningkatnya prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed.

"Namun, penguatan akan terbatas. Investor wait and see menantikan data inflasi AS malam ini," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp16.200 sampai Rp16.300 per dolar AS pada hari ini.

Harga minyak naik tipis pada Kamis (11/7).

Mengutip Reuters, harga minyak Brent berjangka naik 35 sen atau 0,4 persen ke US$85,43 per barel. Sementara itu minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 36 sen, atau 0,5 persen ke US$82,47 per barel.

Analis menyebut kenaikan harga itu ditopang stok minyak mentah di Negeri Paman Sam yang turun 3,4 juta barel menjadi 445,1 juta barel pada pekan yang berakhir 5 Juli.

Itu jauh melebihi ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan sebesar 1,3 juta barel.

Di sisi lain, stok bensin turun 2 juta barel menjadi 229,7 juta barel. Itu juga jauh lebih besar dari penurunan 600 ribu barel yang diperkirakan pasar.

Selain itu, kenaikan juga ditopang proyeksi Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) bahwa  permintaan minyak global pada 2024 ini dan tahun depan akan bagus seiring kencangnya pertumbuhan ekonomi.

Namun, kenaikan tersebut terganjal aksi tunggu pasar terhadap data inflasi AS yang akan dirilis minggu ini.

Tahun ajaran baru 2023/20224 memberikan berkah bagi banyak orang. Salah satunya, pedagang perlengkapan sekolah, terutama seragam.

Maklum, pada momen ini, permintaan seragam dan perlengkapan sekolah melonjak tajam.

Amel (36) misalnya. Salah satu pedagang di Pasar Deppen, Sukatani, Tapos, Depok ini mengatakan panen cuan di musim tahun ajaran baru 2024. Bagaimana tidak.

Seragam sekolah yang dia jual di hari biasa bahkan tidak ada yang laku, sekarang minimal 20 pcs per hari.

"Lagi ramai banget kalau sekarang. Tahun-tahun lalu kan agak sepi tuh karena masih ada yang sekolah online. Kalau sekarang sudah ramai. Bisa laku 20 lah per hari, bisa lebih juga," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Amel, dalam dua pekan jelang tahun ajaran baru, ia bahkan harus meminta bantuan untuk menemaninya di toko. Sebab, pelanggan yang datang bisa berbarengan.

"Sampai-sampai kemarin minta adik bantuin untuk jaga di sini," imbuhnya.

Amel menyebutkan harga seragam yang ia jual bervariasi mulai dari Rp45 ribu sampai Rp120 ribu per buah. Paling murah seragam SD dan termahal seragam untuk SMA.

"Kalau paling murah tuh seragam SD yang atasan pendek, saya jual Rp45 ribu. Itu untuk ukuran 6 paling kecil. Kalau paling mahal ya seragam atasan SMA, itu bisa Rp120 ribu. Itu per buah saya jualnya, kalau sepasang seragam SD itu Rp100 an lah untuk atasan pendek," jelasnya.

Ia mengungkapkan bisa mendulang cuan hingga Rp5 juta sampai Rp7 juta per hari dari hanya menjual seragam itu saja. Namun, ini memang hanya musiman.

"Bisa Rp5 jutaan sampai Rp7 jutaan lah per hari. Tapi ini ya saat musim ajaran baru aja. Kalau hari biasa mah sepi sekali yang beli seragam," imbuhnya.

Begitu juga dengan Hendri (53), pedagang seragam sekolah di Pasar Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang meraup untung lebih besar lagi yakni bisa sampai Rp10 juta per hari.

"Bisa sampai Rp10 juta per hari karena kan saya pelanggan juga sudah banyak. Saya sudah jualan seragam hampir 30 tahun di sini," kata Hendri.

Hendri mengungkapkan bisa menjual hingga 30 potong seragam per harinya. Belum lagi keperluan lainnya seperti topi, dasi, kaos kaki dan lainnya.

"Saya jualnya kan semua keperluan sekolah, nggak cuma yang seragam. Ada dasi, topi, dan banyak. Tapi kalau seragam aja bisa sampai Rp10 juta per hari," pungkasnya.

Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat. 

Ini setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut mendalilkan bahwa masih banyak orang yang tidak berhak menerima subsidi, namun menikmatinya. Sehingga, menurutnya hal ini perlu dibenahi supaya ke depan tak semakin membebani kesehatan keuangan negara.

"Kita berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ucap Luhut dalam unggahan akun Instagram resminya, Selasa (9/7).

Harapan itu ia sampaikan terkait proyeksi defisit APBN 2024 yang akan lebih besar dari target pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.

Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Oleh karena itu, ia mengatakan pengurangan konsumsi subsidi, salah satunya BBM, bisa berdampak besar pada penurunan inefisiensi yang terjadi di Indonesia selama ini.

Menanggapi pernyataan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pihaknya sedang menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk membatasi pembelian BBM subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Menurut Erick, tujuan dari revisi perpres tersebut adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

"Kita sedang menunggu Perpres 191 di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," tutur Erick di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7).

Ia menegaskan Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan tak seirama dengan Luhut. Ia mengklaim belum ada sinyal atau keputusan pemerintah terkait pembatasan pemberian BBM subsidi mulai 17 Agustus nanti. Menurut dia, wacana itu masih dirapatkan.

Airlangga juga memastikan wacana tersebut belum tertuang dalam revisi Perpres 191/2014. Pasalnya, di dalam perpres tersebut akan ada aturan baru soal penyaluran BBm subsidi kepada masyarakat.

Di sisi lain, penyaluran subsidi yang tak tepat sasaran masih menjamur. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang menikmati subsidi BBM hingga LPG.

Jumlah orang kaya penikmat BBM subsidi disebut-sebut lebih banyak dari rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mencatat ada 60 persen orang kaya yang menikmati BBM subsidi.

Lantas, sebetulnya perlukah pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi dalam waktu dekat?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat pembatasan pembelian BBM atau ration policy memang menjadi salah satu opsi untuk mengurangi beban fiskal yang diakibatkan oleh depresiasi rupiah yang cukup parah.

Kata dia, biasanya hal ini akan diberlakukan untuk BBM varian yang paling banyak bersubsidi seperti Pertalite.

"Wacana kebijakan ini sangat bisa dipahami, karena opsi menaikkan harga BBM kurang populis secara politik dan secara ekonomi akan berpengaruh besar terhadap performa pertumbuhan, karena akan semakin menekan daya beli dan konsumsi masyarakat," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/7).

Perkara tepat atau tidaknya wacana ini, menurutnya, tergantung pada sudut pandang. Ia menilai di mata publik, pembatasan maupun menaikkan harga sama-sama akan sulit diterima. Sebab, ada risiko yang sulit ditangani jika pembatasan diambil, yakni kenaikan harga BBM di level ritel non Pertamina.

Karena BBM berkurang di pasaran, maka menurutnya harga BBM di pasar di luar ritel Pertamina akan naik dan dijual dengan harga tinggi. Ini akan buruk untuk konsumen BBM subsidi yang jauh dari jangkauan Pertamina, misalnya di desa-desa pegunungan dan daerah-daerah yang terpencil.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul pasar gelap, di mana pelaku akan menggunakan jaringan jahat di dalam pemerintah atau Pertamina untuk mendapatkan BBM subsidi, lalu dijual dengan harga mahal di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh jaringan pemasaran Pertamina," jelas Ronny.

"Terlepas dari tepat atau tidak rencana kebijakan ini, yang jelas sangat kentara terlihat bahwa pemerintah mulai berhitung tentang risiko fiskal dari depresiasi tajam rupiah belakangan ini, di tengah potensi melemahnya pendapatan negara," imbuhnya.

Ronny menilai pembatasan memang bisa mengurangi tekanan fiskal, namun dapat menyebabkan kelangkaan pada varian BBM tertentu karena mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran BBM subsidi.

Ia melihat wacana ini mencuat dari pemerintah bukan untuk mengurangi defisit yang telah ditetapkan atau direncanakan, tapi untuk mengantisipasi agar defisit tidak terlalu melebar.

"Jadi pertanyaannya bukan lagi berapa yang bisa dihemat, tapi sampai batas berapa defisit bisa ditahan, agar tidak terlalu mengganggu performa ekonomi dan performa fiskal nasional," tutur Ronny.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, di mana depresiasi rupiah yang terlalu jauh dan pelemahan penerimaan negara yang cukup signifikan, pilihan kebijakan yang tersisa sangat terbatas.

Ada beberapa pilihan kebijakan yang bisa diterapkan menurut Ronny. Pertama, mengorbankan rakyat dengan menaikkan harga BBM.

Kedua, mengorbankan rakyat dengan cara membatasi BBM bersubsidi.

Ketiga, tetap pada posisi status quo harga dan volume supply, tetapi melebarkan defisit alias menaikkan plafon utang dengan mengorbankan pendapatan negara di masa depan.

Keempat, pemerintah yang berkorban dengan memangkas belanja, terutama belanja rutin dan operasional yang tidak penting.

"Dan langkah terbaik adalah langkah yang risikonya paling sedikit kepada kehidupan ekonomi rakyat, hari ini dan masa mendatang," ucap Ronny.

Microsoft melarang karyawannya di China menggunakan Hp Android karena alasan keamanan. Microsoft akan mewajibkan para karyawan untuk menggunakan iPhone sebagai perangkat kerja.

Perusahaan mengumumkan imbauan ini melalui sebuah memo internal dan pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg. Dalam memo tersebut, semua staf Microsoft di China harus mengganti ponsel Android mereka ke iPhone mulai September 2024.

"Perusahaan AS ini akan segera mewajibkan karyawan yang bekerja di sana untuk menggunakan perangkat Apple Inc. untuk memverifikasi identitas mereka ketika masuk, menurut memo internal yang ditinjau oleh Bloomberg News," demikian bunyi laporan Bloomberg, Senin (8/7).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk melindungi produk dan layanan Microsoft dari para peretas. Menurut laporan tersebut, kebijakan ini untuk memastikan semua karyawan menggunakan password manager Microsoft Authenticator dan aplikasi Identity Pass yang hanya bisa diunduh lewat Apple App Store.

Apple App Store tersedia secara resmi di China daratan, beda dengan ponsel Android di China yang tidak memiliki Google Play Store resmi, lantaran Google tidak beroperasi di negara tersesbut.

Kendati begitu, perusahaan masih mengizinkan pegawainya untuk menggunakan perangkat Android pribadi mereka di luar kantor. Microsoft juga akan memberikan iPhone 15 untuk para karyawan yang tidak memiliki iPhone.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Microsoft terkait kebijakan penggunaan iPhone untuk pegawai di China.

Mengutip Business Insider, upaya Microsoft untuk memperketat praktik keamanannya menyusul serangan dari peretas Rusia dan China. Perusahaan ini mendapat sorotan tajam karena kegagalan keamanan baru-baru ini.

Laporan Dewan Peninjau Keamanan Siber AS pada bulan Maret yang menggambarkan "serangkaian kesalahan yang dapat dihindari" di perusahaan tersebut.

Dewan menemukan para peretas tahun lalu dapat mengakses kotak surat Microsoft Exchange Online milik individu di 22 organisasi. Para peretas bahkan bisa mengunduh sekitar 60.000 email dari Departemen Luar Negeri.

Pada bulan Mei, Microsoft mengumumkan akan memperluas cakupan Inisiatif Masa Depan yang Aman dengan menyertakan rekomendasi dari dewan. Perusahaan mengatakan akan mengambil tindakan termasuk melindungi akun dengan otentikasi multifaktor yang tahan terhadap phishing.

PT Asabri (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,61 triliun pada 2025. Suntikan modal tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan ekuitas menjadi positif, menambah aset produktif, dan memberikan tambahan hasil investasi.

Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono mengatakan apabila PMN tidak diberikan maka rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) akan berkisar di minus 374,46 persen hingga minus 529,54 persen. Kalau dibiarkan, itu dapat mengganggu keberlangsungan program Tabungan Hari Tua (THT) Asabri.

"RBC Asabri PMN menurun disebabkan oleh pertumbuhan aset yang diperkenankan lebih rendah dengan pertumbuhan liabilitas sehingga dibutuhkan PMN untuk memperbaikinya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Rabu (10/7).

Wahyu mengatakan Asabri menghadapi masalah yang perlu segera ditangani untuk bisa terus beroperasi dan memberikan layanan bagi para peserta asuransi. Masalah itu di antaranya ekuitas negatif yang disebabkan penurunan nilai aset investasi, kenaikan beban cadangan tahunan, serta beban klaim yang lebih besar dari premi.

Kemudian aset perusahaan mengalami penurunan pada 2018-2021 karena penurunan nilai aset investasi.

Untuk mengatasi masalah-masalah itu, Asabri telah melakukan sejumlah upaya penyehatan di antaranya perubahan anggaran dasar dan melaksanakan kerjasama dengan Taspen dalam penjualan produk manfaat tambahan.

"Kemudian mendorong Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan premi program THT untuk solusi menurunkan claim ratio," katanya.

Komisi VI DPR RI menyetujui permintaan usulan Penanaman Modal Negara (PMN) untuk 16 perusahaan negara sebesar Rp44,24 triliun yang diajukan oleh Menteri BUMNErick Thohir.

Adapun PMN yang diusulkan paling besar untuk PT Hutama Karya senilai Rp13,86 triliun. Dana jumbo ini rencananya digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2025 dari kementerian BUMN," ujar Pimpinan Rapat Muhammad Sarmuji dalam Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7).

Secara rinci, dari 9 fraksi di DPR, hanya 8 yang menyetujui seluruh PMN. Sedangkan, PDI-P menolak memberikan PMN untuk 2 BUMN, yakni Danareksa dan Perumnas.

"Kami beranggapan bahwa PT Danareksa bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain di luar pernyataan modal negara," kata Harris Turino dari Fraksi PDI-P.

Berikut 16 BUMN yang disetujui menerima PMN di 2025:

1. Hutama Karya Rp13,86 triliun2. Asabri Rp3,61 triliun3. PLN Rp3 triliun4. IFG-Bahana PUI Rp3 triliun5. Pelni Rp2,5 triliun6. Biofarma Rp2,21 triliun7. Adhi Karya Rp2,09 triliun8. Wijaya Karya Rp2 triliun9. Len Industri Rp2 triliun10. Danareksa Rp2 triliun11. Kereta Api Indonesia Rp1,8 triliun12. Id Food Rp1,62 triliun13. PT PP Rp1,56 triliun14. Perum Damri Rp1 triliun15. Perumnas Rp1 triliun16. INKA Rp976 miliar.