PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi memasok 30 ton emas per tahun kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi sinergi dalam bentuk kerja sama tersebut. Apalagi, selama ini Antam membeli bahan baku emas dari luar negeri.

"Dengan Freeport memproduksi (emas) 50 ton, Antam ambil 30 ton (per tahun). Ada penghematan (biaya impor) Rp200 triliun," kata Erick dalam Sambutan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas antara Freeport dan Antam di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11).

Namun, Erick tak ingin berpuas diri. Ia meminta PT Mineral Industri Indonesia (Persero) alias MIND ID selaku holding BUMN tambang untuk mengembangkan ekosistem lainnya.

Ia mencontohkan pembentukan bullion bank alias bank emas sebagai upaya mengamankan pasar logam.

Erick menyebut langkah ini juga bentuk hilirisasi di mana nantinya MIND ID bisa bersinergi dengan Pegadaian hingga Bank Himbara.

"Kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik dan tentu sebagai opsi tabungan masyarakat Indonesia, tabungan emas ini menjadi sesuatu yang perlu kita dorong juga ke depan," tandasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan emas tersebut dihasilkan dari Smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur. Ia memperkirakan produksinya dimulai pada pekan kedua Desember 2024, kemudian dikirim ke Antam secara bertahap.

Tony menyebut Freeport bisa memproduksi emas sebanyak 50 ton hingga 60 ton per tahun. Ia menyebut kesepakatan untuk memasok 30 ton bahan baku emas setiap tahunnya kepada Antam melalui diskusi panjang, tapi tak alot.

"Kalau memang Antam butuh lebih dari 30 ton, kami juga siap. Kontraknya untuk tahap ini 5 tahun. Kalau dihitung dari nilainya sekitar US$12,5 miliar, tapi tergantung harga emas. Itu sekitar Rp200 triliun," tutur Tony.

"Ini tentu saja sangat membanggakan bagi kita, di mana emas yang kita produksi sebagian besar bisa dikonsumsi PT Antam," tandasnya.

PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex mulai merasakan dampak putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Sebagian pegawai terpaksa diliburkan akibat kekurangan bahan baku.

"Memang kami sekarang mengalami shortage (kekurangan) bahan baku," terang Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto atau biasa disapa Wawan usai menerima kunjungan dari Komisi VII DPR RI, Kamis (7/11).

"Ada sebagian karyawan kami yang kami liburkan," sambungnya.

Sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg 21 Oktober lalu, perusahaan tidak lagi leluasa mengelola aset-asetnya. Kewenangan mengurus dan membereskan harta perusahaan dialihkan oleh kurator yang ditunjuk pengadilan.

Wawan berharap kurator tidak hanya bertujuan untuk melikuidasi aset-aset perusahaan untuk kepentingan kreditur. Ia meminta kurator juga memperhatikan aspek operasional perusahaan.

"Keberlangsungan usaha ini harus tetap berjalan karena ini akan mempengaruhi roda perputaran cash flow dari perusahaan," kata Wawan.

GM HRD Sritex Group, Hario Ngadiyono menambahkan pihaknya mulai meliburkan sebagian pegawai di sektor pemintalan alias spinning. Namun, ia belum bisa menyebutkan berapa jumlah karyawan yang dirumahkan akibat putusan pailit tersebut.

"Yang sudah mulai itu di sektor pemintalan. Jumlahnya belum saya cek," kata Hario.

Ia menjelaskan sampai saat ini kebijakan untuk merumahkan karyawan hanya berlaku di pabrik pemintalan di Sukoharjo. Hal itu disebabkan karena bea cukai menghentikan arus keluar masuk barang dari Pabrik Sritex tersebut.

"Pemintalan yang lain kan masih jalan. Hanya di sini (Sukoharjo) saja karena di-stop sama bea cukai kan. Jadi kita belum bisa keluar masuk barang ya diselesaikan yang ada dulu," kata Hario.

Ia memastikan sampai saat ini perusahaan belum mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawan tersebut. Mereka dipastikan bisa bekerja lagi setelah pasokan bahan baku kembali pulih.

"Kita produksi kan tergantung bahan baku. Kalau bahan baku nggak bisa masuk, otomatis produksi berhenti, ya kita harus istirahat dulu. Kalau ada (bahan baku) ya jalan lagi," kata Hario.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat untuk menindaklanjuti temuan dari Sritex. Dari rapat itu Komisi VII akan menentukan pihak-pihak yang perlu dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam upaya penyelamatan Sritex.

"Misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai juga mungkin akan dipanggil," kata Saleh.

Ia juga akan mengupayakan agar hasil produksi perusahaan yang kini dikelola kurator tetap bisa dijual. Namun ia ingin memastikan agar proses penjualan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku.

"Bagaimana menyelamatkan barang-barang produksi mereka yang ada di sini ini? Apakah dibolehkan keluar? Karena kita tidak mau ada satu pun ketentuan perundang-undangan kita yang dilanggar," kata Saleh.

Di hadapan Komisi VII, Wawan menegaskan PT Sritex masih beroperasi meski sudah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Bahkan perusahaan itu masih menggaji karyawannya secara utuh.

Saleh berharap semua pihak bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan PT Sritex yang saat ini masih mempekerjakan puluhan ribu karyawan. Termasuk Mahkamah Agung (MA) yang kini menangani sidang kasasi atas putusan pailit PT Sritex.

"Kalau masalah ini diperlambat penyelesaiannya, misalnya putusannya diperlambat, karyawan-karyawan yang bekerja di sana itu bisa jadi off (diberhentikan). Karena barangnya disetop di sini, nggak bisa keluar," kata dia.

Hal itu, lanjutnya, tentu akan berdampak pada arus keuangan perusahaan.

"Kalau nggak bisa keluar kan nggak bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual kan nggak ada uang, kalau nggak ada uang kan nggak bisa bayar karyawan. Kalau nggak bayar karyawan bagaimana?" kata Saleh.

Pasar modal Indonesia menghimpun dana sekitar Rp162 triliun hingga 6 November 2024.

Capaian ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam sambutannya pada acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024 yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan tersebut, Inarno optimistis bahwa target penghimpunan dana sebesar Rp200 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun.

"Hingga 6 November, sudah ada 156 emisi dengan total dana terkumpul Rp162 triliun. Kami optimis mencapai target Rp200 triliun pada akhir tahun ini," ujarnya.

Optimisme ini sejalan dengan peningkatan jumlah investor pasar modal yang telah menembus lebih dari 14 juta. Berdasarkan data terbaru, jumlah investor baru bertambah sebanyak 2,21 juta sepanjang 2024, di mana 55 persen di antaranya merupakan investor muda di bawah usia 30 tahun.

Hal ini, menurut Inarno, menunjukkan minat dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pasar modal Indonesia.

"Pada tahun 2024, tren pertumbuhan jumlah investor juga menunjukkan harapan yang menggembirakan. Hingga 4 November 2024, jumlah pertambahan investor sudah mencapai 2,21 juta, sehingga total SID saat ini mencapai lebih dari 14 juta," jelasnya.

Kinerja pasar modal juga tercermin dari peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,53 persen sejak awal tahun, dengan nilai indeks mencapai 7.383 per 6 November.

Dari sisi nilai kapitalisasi, Inarno menyebutkan pasar telah mencapai Rp12.356 triliun, yang menurutnya mencerminkan kepercayaan investor domestik dan asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.

"Dari sisi nilai kapitalisasi, pasar kita juga mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai 12.356 triliun rupiah. Ini mencerminkan minat dan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap potensi ekonomi Indonesia," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Inarno menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas pasar modal di tengah ketidakpastian ekonomi global, dengan memperkuat pengawasan dan edukasi bagi para investor.

"Sebagai bentuk komitmen OJK dan SRU untuk melindungi kepentingan investor, kami menghimbau agar pelaku pasar modal terus mewaspadai risiko investasi dan memahami perkembangan ekonomi global yang dapat memengaruhi kinerja fundamental perusahaan dan harga saham," tutup Inarno.

Dalam acara bertemakan "Aku Investor Saham" ini, CMSE 2024 tidak hanya menjadi momen peringatan 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, tetapi juga sebagai platform edukasi bagi masyarakat luas.

Rangkaian acara CMSE 2024 meliputi seminar, pameran, dan talkshow yang mengangkat topik-topik terbaru seputar investasi, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak dilakukan secara terburu-buru.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut wanti-wanti itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

"Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan untuk membentuk, bukan membentuk, soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara," kata Hasan.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden," imbuhnya.

Hasan menyebut pembentukan Danantara ini nantinya berwujud seperti GIC atau Temasek alias perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Berdasarkan arahan presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama kurang lebih 16 hari.

"Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent, supaya nanti hasilnya baik," ujar Hasan.

Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Prabowo itu.

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.

Muliaman menyampaikan pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut sekitar 600 ribu petani hingga nelayan menjadi sasaran program penghapusan utang pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi kalau menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa si-cover oleh program ini," kata Hasan di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Hasan menjelaskan melalui kebijakan itu, maka para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang 10 tahun lebih sudah tidak mampu bayar utang akan terbebas dari tagihan serta pemutihan kembali BI checking.

Namun, ia juga menekankan terdapat sejumlah syarat pelaku UMKM di bidang pertanian hingga perikanan yang diberikan keringanan oleh pemerintah, alias tidak seluruhnya dihapus utangnya oleh pemerintah.

"Sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat sebenarnya sama bank tapi hak tagihnya tetap ada. Dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," jelasnya.

Dengan program penghapusan ini, pemerintah berharap nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang selama ini bisnisnya mati karena terlilit utang akan bisa memulai usahanya kembali dan membuka peluang hidup lebih baik.

"Kalau mereka tidak dibebaskan dari catatan utang, mereka enggak bisa ajukan kredit, kena BI checking kan, daftar hitam di BI checking, sehingga mereka tidak bisa ajukan kredit, tidak bisa berusaha akan sulit," ujar Hasan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang masa lalu UMKM hingga nelayan di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada Selasa (5/11).

Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan.

Adapun hal-hal teknis seperti persyaratan untuk penghapusan kredit atau utang macet akan dirinci melalui aturan kementerian/lembaga terkait.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) bakal dilanjutkan hingga Januari dan Februari 2025. Namun jumlah penerima bantuan akan turun dari 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 16 juta KPM.

Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

"Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia mengatakan rencana kelanjutan bantuan pangan itu akan segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Presiden Prabowo Subianto. Adapun anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp5,1 triliun.

"Nanti Pak Menko (Zulkifli Hasan) bakal menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri. Tapi ini paralel kita harus melapor ke Komisi IV (DPR). Jadi apapun yang berkaitan dengan anggaran harus kita sampaikan ke beliau-beliau (anggota DPR)," katanya.

Menurutnya, bantuan pangan diberikan untuk menekan tingkat inflasi.

"Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi," kata Arief.

Bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini disalurkan sejak awal 2023 dalam dua tahapan kemudian dilanjutkan lagi pada 2024.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.243 pada Kamis (7/11) sore. Indeks saham melemah 140 poin atau turun 1,9 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,66 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 221 saham menguat, 362 terkoreksi, dan 199 lainnya stagnan.

Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor bahan baku, yakni minus 3,16 persen.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,25 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 2 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan plus 0,04 persen.

Senada, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,12 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,72 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis turun 0,07 persen.

Sementara, bursa saham AS kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 naik 2,53 persen, indeks NYSE Composite plus 1,87 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 2,95 persen.

Tiket kereta api (KA) untuk libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 sudah bisa dipesan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuka pemesanan tiket kereta api untuk H-45 tanggal keberangkatan. Artinya, tiket KA untuk keberangkatan 22 Desember 2024 alias menjelang Nataru sudah bisa dipesan mulai hari ini.

"Kami mengimbau para pelanggan agar teliti memastikan tanggal keberangkatan, rute perjalanan, dan data diri diinput dengan benar saat melakukan pemesanan," ucap Vice President of Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (7/11).

Tiket kereta api bisa dibeli melalui aplikasi Access by KAI serta situs kai.id. Selain itu, Anne menyebut calon penumpang bisa mendapatkan tiket di seluruh channel resmi lainnya.

Ia menjelaskan KAI sekarang menerapkan sistem waiting room atau antrean online. Ini berlaku dalam proses pembelian tiket kereta api jarak jauh melalui aplikasi Access by KAI dan situs booking.kai.id.

Skema ini membantu mengelola aliran pemesanan tiket saat trafik pemesanan tinggi, seperti periode lebaran atau Nataru. Anne mengatakan fitur ini memastikan aplikasi serta situs KAI tetap stabil, sehingga pengguna bisa memesan tiket dengan lebih adil dan teratur.

"KAI mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan liburan untuk memesan tiket kereta api jauh-jauh hari, terutama untuk tanggal keberangkatan favorit agar tidak kehabisan tiket," pesannya.

"Liburan Nataru kali ini akan memberikan pengalaman yang lebih istimewa dengan hadirnya kereta New Generation yang menawarkan kenyamanan dan pengalaman perjalanan yang lebih baik," imbuh Anne.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.740 per dolar AS pada Kamis (7/11) sore. Mata uang Garuda menguat 92 poin atau 0,58 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.756 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bervariasi. Yen Jepang melemah 0,61 persen, baht Thailand menguat 0,21 persen, yuan China menguat 0,14 persen, peso Filipina melemah 0,08 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,45 persen.

Dolar Singapura menguat 0,42 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,02 pada penutupan perdagangan sore ini.

Mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,26 persen, poundsterling Inggris menguat 0,39 persen, dan franc Swiss menguat 0,13 persen.

Dolar Australia menguat 0,90 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,42 persen.

Analis Pasar Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah terhadap dolar AS diakibatkan data perdagangan China yang lebih kuat dari perkiraan.

"Rupiah juga didukung oleh kenaikan cadangan devisa yang kembali di atas US$150 miliar," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mewanti-wanti Indonesia akan kekurangan beras pada awal 2025. Hal itu ia ungkap saat memberi pengarahan kepada para kepala daerah.

Zulhas mengatakan defisit beras pernah terjadi pada Januari-Februari 2024. Dia melihat hal itu mungkin terulang pada Januari-Februari 2025.

"Pada Januari-Februari nanti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan, Januari-Februari," kata Zulhas pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Ia memaparkan produksi beras hingga akhir 2024 mencapai 30,34 juta ton. Sementara itu, konsumsi beras diprediksi mencapai 30,92 juta ton.

Dengan begitu, Zulhas memprediksi ada kekurangan beras sekitar 590 ribu ton. Jumlah itu melebihi dua kali lipat dari defisit beras awal 2024.

"Ini saya minta betul menjadi perhatian kita, pemerintah baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ujarnya.

Selanjutnya, Zulhas juga meminta masukan dari para kepala daerah. Dia berkata ada beberapa opsi yang saat ini dipertimbangkan untuk mengantisipasi kekurangan beras.

"Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan atau ada masukan lainnya? Kita berharap tidak ada inflasi yang tinggi dan gejolak bahan pokok," ucapnya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi juga memprediksi kekurangan beras pada awal 2025. Dia berkata stok beras Bulog 1,5 juta ton belum bisa dibilang aman.

"(Beras) 1,5 juta ton stok pemerintah. Ini kalau dilihat dari angkanya lumayan aman, tetapi kita menghadapi Januari-Februari (2025) yang paceklik atau belum panen dengan defisit konsumsi dan produksi nasional sekitar 3 juta ton. Maret kita masuk ramadan," ucapnya.

"Karena terus terang Maret (2025) itu ramadan. Buat saya ini hal yang perlu kita antisipasi bersama," kata Bayu.

KB Kookmin Bank, pemegang saham pengendali PT Bank KB Bukopin Tbk, baru-baru ini menyalurkan bantuan biaya operasi dan perawatan untuk 10 anak Indonesia dengan penyakit jantung yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Langkah ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) KB Kookmin dan komitmen perusahaan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di bidang kesehatan.

Sebagai hasil dari kolaborasi dengan Samsung Medical Center, anak-anak tersebut telah menjalani operasi jantung secara gratis di Samsung Seoul Hospital, Korea Selatan, pada Minggu (3/11) lalu.

Kemudian, untuk mendukung pemulihan pascaoperasi, KB Bank juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung agar anak-anak ini mendapatkan perawatan optimal setibanya di Indonesia.

Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee mengungkapkan, anak-anak yang tumbuh sehat dan cerdas adalah kunci untuk pertumbuhan bangsa di masa mendatang.

"KB Bank dengan dukungan penuh dari KB Kookmin Bank berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata atas inisiatif-inisiatif berkelanjutan khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan," katanya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (7/11).

Bantuan ini memperluas cakupan program CSR KB Kookmin Bank yang telah lebih dari 10 tahun berjalan di Kamboja.

Di mana sejak 2012, 100 anak Kamboja dengan penyakit jantung telah menerima bantuan serupa, termasuk akomodasi selama perawatan di Korea Selatan.

KB Bank memiliki komitmen kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Environmental, Social, dan Governance (ESG) ke dalam operasional perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, KB Bank turut mengajak perusahaan-perusahaan afiliasi KB Financial Group (KBFG) di Indonesia untuk ikut serta dalam berbagai inisiatif sosial dan lingkungan.

Sebagaimana diketahui, pada awal bulan Oktober 2024 lalu KB Bank bersama dengan perusahaan-perusahaan afiliasi KBFG di Indonesia, telah menjalankan program peningkatan gizi anak-anak kurang mampu melalui penyediaan makan siang sehat dan bergizi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus yang sering dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mencurangi anggaran.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut modus pertama adalah memanipulasi perencanaan dan penganggaran. Ia menegaskan kecurangan ini paling banyak ditemukan.

"Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja (sejak) 10 tahun-20 tahun yang lalu, berulang-berulang. Ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," tuturnya, dikutip dari detikcom, Kamis (7/11).

Ateh menegaskan BPKP bisa melihat manipulasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemda. Ia bahkan mengetahui pemda akan memotong anggaran di titik mana dan dibawa lari ke mana.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, Ateh juga menyoroti soal nepotisme dan kronisme dalam perizinan.

Keempat, BPKP melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan di balik diskresi kebijakan. Sementara itu, modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa.

Lalu, yang keenam berbentuk pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi, barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan. Asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," beber Ateh.

Bos BPKP itu menekankan siap membantu pemda membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi. Begitu pula dengan mencegah kecurangan yang berpotensi dilakukan pemda.

Apalagi, Ateh mencatat porsi pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9 persen dari total 514 pemerintah kabupaten/kota pada 34 provinsi. Sisanya, 91 persen pemda tak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

"Bisa kita lakukan (pencegahan), tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini. Jadi, mendingan mau saja lah, datang saja," tandasnya.