TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menutup perdagangan pertama setelah long weekend berhasil rebound di sesi pertama hari ini, Selasa, 17 September 2024, di level 7.819 atau +0,08 persen. Tidak banyak berubah dari level penutupan pada Jumat, 13 September lalu.

Adapun per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 327 saham menguat, sementara 275 melemah, dan 242 stagnan. "Dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,3 triliun, frekuensi trading sebanyak 728.862 kali dan volume trading sebanyak 130,2 juta lot," kata Tim Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia dalam keterangannya kepada Tempo, Selasa, 17 September 2024.

Saham emiten real estate Wulandari Bangun Laksana (BSBK) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 41.835 kali, disusul BRIS 25.925, dan BVIC 25.397.

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 43,7 juta lot, disusul BUMI 7 juta, dan BSBK 4,5 juta.

Sementara indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini, +2,1 persen, disusul indeks sektor consumer siklikal (IDXCYCLIC) +1,6 persen, dan indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) +1,3 persen. Sementara indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi satu-satunya indeks sektoral yang melemah di sesi pertama hari ini, -0,7 persen.

Selanjutnya baca: 5 top gainer dan top loser<!--more-->

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- MITI (+34,7 persen ke Rp 186 per saham

- TFAS (+32,2 persen ke Rp 197 per saham)

- BMAS (+25 persen ke Rp 725 per saham)

- PKPK (+22,2 persen ke Rp 3.300 per saham)

- MFIN (+22 persen ke Rp 2.020 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

- BOBA (-11,3 persen ke Rp204 per saham)

- STTP (-10,1 persen ke Rp14.750 per saham)

- KARW (-9,9 persen ke Rp2.810 per saham)

- SPRE (-9,7 persen ke Rp204 per saham)

- AMOR (-9,6 persen ke Rp795 per saham)

Bursa Amerika Serikat ditutup menguat pada Senin, 16 September: Dow +0.55 persen, S&P 500 +0.13 persen, Nasdaq -0.52 persen. S&P 500 menguat tipis di saat investor menanti pertemuan kebijakan The Fed. Di mana penurunan suku bunga diperkirakan akan terjadi untuk pertama kalinya sejak 2020, sementara Dow Jones Industrial Average mencapai all-time high baru.

Pasar Asia bergerak cenderung mixed di tengah penantian pertemuan Fed. Di akhir sesi pertama hari ini, Nikkei melemah -2 persen, begitu juga Shanghai -0,4 persen, sementara Kospi +0,1 persen, Hang Seng +1,5 persen, dan STI +0,6 persen menguat.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menutup perdagangan pertama setelah long weekend berhasil rebound di sesi pertama hari ini, Selasa, 17 September 2024, di level 7.819 atau +0,08 persen. Tidak banyak berubah dari level penutupan pada Jumat, 13 September lalu.

Adapun per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 327 saham menguat, sementara 275 melemah, dan 242 stagnan. "Dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,3 triliun, frekuensi trading sebanyak 728.862 kali dan volume trading sebanyak 130,2 juta lot," kata Tim Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia dalam keterangannya kepada Tempo, Selasa, 17 September 2024.

Saham emiten real estate Wulandari Bangun Laksana (BSBK) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 41.835 kali, disusul BRIS 25.925, dan BVIC 25.397.

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 43,7 juta lot, disusul BUMI 7 juta, dan BSBK 4,5 juta.

Sementara indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini, +2,1 persen, disusul indeks sektor consumer siklikal (IDXCYCLIC) +1,6 persen, dan indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) +1,3 persen. Sementara indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi satu-satunya indeks sektoral yang melemah di sesi pertama hari ini, -0,7 persen.

Selanjutnya baca: 5 top gainer dan top loser<!--more-->

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- MITI (+34,7 persen ke Rp 186 per saham

- TFAS (+32,2 persen ke Rp 197 per saham)

- BMAS (+25 persen ke Rp 725 per saham)

- PKPK (+22,2 persen ke Rp 3.300 per saham)

- MFIN (+22 persen ke Rp 2.020 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

- BOBA (-11,3 persen ke Rp204 per saham)

- STTP (-10,1 persen ke Rp14.750 per saham)

- KARW (-9,9 persen ke Rp2.810 per saham)

- SPRE (-9,7 persen ke Rp204 per saham)

- AMOR (-9,6 persen ke Rp795 per saham)

Bursa Amerika Serikat ditutup menguat pada Senin, 16 September: Dow +0.55 persen, S&P 500 +0.13 persen, Nasdaq -0.52 persen. S&P 500 menguat tipis di saat investor menanti pertemuan kebijakan The Fed. Di mana penurunan suku bunga diperkirakan akan terjadi untuk pertama kalinya sejak 2020, sementara Dow Jones Industrial Average mencapai all-time high baru.

Pasar Asia bergerak cenderung mixed di tengah penantian pertemuan Fed. Di akhir sesi pertama hari ini, Nikkei melemah -2 persen, begitu juga Shanghai -0,4 persen, sementara Kospi +0,1 persen, Hang Seng +1,5 persen, dan STI +0,6 persen menguat.

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II bakal berfokus pada membangun economic crowd. Pembangunan ini menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa penting untuk memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya.

“Membuat city itu kan harus betul-betul hidup, bukan hanya sebagai kota administrasi,” kata Suharso Monoarfa di Menara Bappenas pada Selasa, 17 September 2024.

Menurutnya, pembangunan bangunan fisik di IKN pada tahap II nanti akan lebih berbicara soal ruang publik seperti pertokoan, mall, serta ruang terbuka publik lainnya. Selain itu juga akan dibangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah bagi masyarakat disana. “Economic crowd itu kan bentuknya seperti anda lihat di Jakarta ini, apa sih yang membuat orang jadi senang,” tutur Suharso.

Untuk membangun economic crowd ini, Suharso menekankan pentingnya peran investor swasta. Oleh karena itu menurut Suharso pemerintah akan mendorong inisiasi dari investor swasta. Terlepas itu investor swasta dari dalam maupun luar negeri. “(Pembangunan IKN) tahap kedua itu adalah untuk sebesar-besarnya untuk membentuk economic crowd dan economic crowd itu Inisiasinya harus lebih banyak swasta,” ujarnya.

Suharso sendiri menyebut sudah ada sekitar 80 investor swasta yang siap membantu pembiayaan pembangunan IKN tahap II, baik dari dalam dan luar negeri. Diketahui aka nada 34 paket pekerjaan dalam pembangunan IKN tahap II dengan total pagu anggaran plus terkontrak dalam tahap II nilainya mencapai Rp 27,6 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II bakal berfokus pada membangun economic crowd. Pembangunan ini menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa penting untuk memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya.

“Membuat city itu kan harus betul-betul hidup, bukan hanya sebagai kota administrasi,” kata Suharso Monoarfa di Menara Bappenas pada Selasa, 17 September 2024.

Menurutnya, pembangunan bangunan fisik di IKN pada tahap II nanti akan lebih berbicara soal ruang publik seperti pertokoan, mall, serta ruang terbuka publik lainnya. Selain itu juga akan dibangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah bagi masyarakat disana. “Economic crowd itu kan bentuknya seperti anda lihat di Jakarta ini, apa sih yang membuat orang jadi senang,” tutur Suharso.

Untuk membangun economic crowd ini, Suharso menekankan pentingnya peran investor swasta. Oleh karena itu menurut Suharso pemerintah akan mendorong inisiasi dari investor swasta. Terlepas itu investor swasta dari dalam maupun luar negeri. “(Pembangunan IKN) tahap kedua itu adalah untuk sebesar-besarnya untuk membentuk economic crowd dan economic crowd itu Inisiasinya harus lebih banyak swasta,” ujarnya.

Suharso sendiri menyebut sudah ada sekitar 80 investor swasta yang siap membantu pembiayaan pembangunan IKN tahap II, baik dari dalam dan luar negeri. Diketahui aka nada 34 paket pekerjaan dalam pembangunan IKN tahap II dengan total pagu anggaran plus terkontrak dalam tahap II nilainya mencapai Rp 27,6 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Sebab, jumlah penduduk muslim di Indonesia jumlahnya mencapai 236 juta jiwa. Karena itu, ia mengatakan sektor ekonomi ini mesti dikembangkan.

“Ini sebuah pasar besar, potensi yang harus kita pikirkan agar peluang yang ada tidak lepas ke negara lain,” kata Jokowi saat meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, 17 September 2024.

Dengan peluang yang ada, Jokowi yakin Indonesia bisa menjadi pusat industri halal dunia. Syaratnya, Indonesia harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. “Yang kedua, menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang kita miliki,” ujar Jokowi.

Kepala negara optimistis peluang menjadi pusat ekosistem halal dunia bisa tercapai karena Indonesia sudah memiliki modalnya. Ia menyebut industri keuangan syariah saat ini tumbuh lebih tinggi ketimbang bank nasional. Sebagai contoh, aset bank syariah tumbuh 9,07 persen sedangkan aset bank nasional hanya tumbuh 8,9 persen. “Dana pihak ketiga bank syariah juga tumbuh 10,41 persen, sedangkan bank nasional 8,43 persen,” ujar eks Gubernur Jakarta itu.

Ia pun berharap hadirnya Kawasan Indonesia Islamic Financial Center bisa turut berkontribusi dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah. Selain itu, mendukung industri halal, fesyen muslim, wisata halal, termasuk industri makanan dan minuman halal. “Ini akan mendukung semuanya,” ucap Jokowi. “Sehingga, potensi yang ada tidak lepas, lairi ke kawasann atau negara lain.”

INFO BISNIS – Direktur Utama BRI, Sunarso menilai, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi pilar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih membutuhkan edukasi dari pada advokasi. Menurutnya, advokasi akan menempatkan UMKM di bawah bank ataupun lembaga pembiayaan.

“Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.

Menurutnya, terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, mengenai semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,” ujar Sunarso.

Kedua, mengenai kemampuan dalam melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso, ini merupakan pekerjaan rumah yang penting sebab masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat mengenai keberlanjutan dan terakhir tentang pentingnya edukasi soal prinsip good corporate governance (GCG) kepada UMKM.

“Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kaitan penyaluran kredit terhadap segmen UMKM, hingga akhir Juni 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit kepada segmen UMKM senilai Rp 1.095,64 triliun atau setara 81,69 persen dari total penyaluran kredit BRI.

“Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” kata dia. (*)

INFO BISNIS - Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat 6 September 2024.

Agenda tersebut bertujuan memperkuat kerja sama dan sinergi antara Jasa Raharja dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam berbagai aspek, terutama terkait penanganan kecelakaan lalu lintas dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Rivan menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang selama ini sangat koordinatif dalam mendukung Ditlantas Polda Sulsel dan Tim Pembina Samsat. “Kami menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Sulsel yang selama ini sangat koordinatif dalam mendukung Ditlantas Polda Sulsel dan Tim Pembina Samsat terkait penanganan kecelakaan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Rivan menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu mitra strategis Jasa Raharja yang memiliki peran krusial dalam pelayanan dan percepatan penyelesaian santunan korban kecelakaan lalu lintas. Kerja sama yang baik antara Jasa Raharja dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal penanganan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Rivan juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Tim Pembina Samsat. “Salah satunya terkait relaksasi pajak kendaraan bermotor, sosialisasi, dan berbagai program lainnya. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat menjadi lebih teredukasi dalam keselamatan berlalu lintas maupun kepatuhan membayar pajak,” kata dia.

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik kunjungan dan apresiasi dari Jasa Raharja. Zudan berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Selatan. “Kami sangat menyambut baik kunjungan ini dan berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Pemerintah daerah akan selalu mendukung program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan dan keselamatan masyarakat,” kata Zudan. (*)

INFO BISNIS - Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat 6 September 2024.

Agenda tersebut bertujuan memperkuat kerja sama dan sinergi antara Jasa Raharja dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam berbagai aspek, terutama terkait penanganan kecelakaan lalu lintas dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Rivan menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang selama ini sangat koordinatif dalam mendukung Ditlantas Polda Sulsel dan Tim Pembina Samsat. “Kami menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Sulsel yang selama ini sangat koordinatif dalam mendukung Ditlantas Polda Sulsel dan Tim Pembina Samsat terkait penanganan kecelakaan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Rivan menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu mitra strategis Jasa Raharja yang memiliki peran krusial dalam pelayanan dan percepatan penyelesaian santunan korban kecelakaan lalu lintas. Kerja sama yang baik antara Jasa Raharja dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal penanganan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Rivan juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Tim Pembina Samsat. “Salah satunya terkait relaksasi pajak kendaraan bermotor, sosialisasi, dan berbagai program lainnya. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat menjadi lebih teredukasi dalam keselamatan berlalu lintas maupun kepatuhan membayar pajak,” kata dia.

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik kunjungan dan apresiasi dari Jasa Raharja. Zudan berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Selatan. “Kami sangat menyambut baik kunjungan ini dan berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Pemerintah daerah akan selalu mendukung program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan dan keselamatan masyarakat,” kata Zudan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada 14 September 2024, Arsjad Rasjid diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Penolakan ini disertai dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029, yang terpilih secara aklamasi dengan dukungan 21 Pimpinan Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Selain melanjutkan kepemimpinan Arsjad hingga 2026, peserta Munaslub juga menyetujui Anindya untuk memimpin satu periode penuh dari 2024 hingga 2029.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024, pada 14 September 2024.

Bhima Yudhistira, Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), menyayangkan terjadinya perpecahan di dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia berpendapat bahwa hal ini berpotensi menghambat pembangunan, mengingat peran penting Kadin sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi dari para pelaku usaha.

Terpecahnya Kadin dapat membuat aspirasi dari pelaku usaha tidak tersampaikan dengan lancar kepada pemerintah. “Dari sisi pemerintah (perpecahan) ini akan menimbulkan kebingungan, Kadin mana yang akan diundang dalam rapat-rapat untuk menyerap aspirasi pengusaha,” ujar Bhima ketika dihubungi Tempo, Senin, 16 September 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam urusan internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait perbedaan antara ketua umum hasil Munas, Arsjad Rasjid, dan ketua umum hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman di Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Supratman mengatakan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum organisasi itu.

Nurdin lalu membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad dan menjadi alasan ia didongkel dari posisinya di pucuk pimpinan Kadin lewat Munaslub Kadin Sabtu, 14 September 2024.

Ia menjelaskan, Arsjad dinilai telah melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

"Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum kadin harus menjaga independensi daripada kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub kemarin.

Sementara itu, Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, menanggapi dugaan bahwa Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisi Ketua Umum Kadin karena pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud. Menurut Dhaniswara, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat Arsjad dari jabatan pimpinan Kadin.

“Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” kata Dhaniswara, pada Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara menyatakan bahwa Arsjad Rasjid telah mengajukan cuti sementara sebagai Ketua Umum Kadin saat mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024, dan pengajuan tersebut disetujui oleh Dewan Pengurus serta Anindya Bakrie. Ia juga menambahkan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART.

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia—Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI)—sepakat hanya mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam konferensi pers pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal, Presiden KSPI, menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

“Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

MYESHA FATINA RACHMAN I OYUK IVANI S I RACHEL FARAHDIBA S I HANIN MARWAH I YUDHONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada 14 September 2024, Arsjad Rasjid diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Penolakan ini disertai dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029, yang terpilih secara aklamasi dengan dukungan 21 Pimpinan Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Selain melanjutkan kepemimpinan Arsjad hingga 2026, peserta Munaslub juga menyetujui Anindya untuk memimpin satu periode penuh dari 2024 hingga 2029.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024, pada 14 September 2024.

Bhima Yudhistira, Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), menyayangkan terjadinya perpecahan di dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia berpendapat bahwa hal ini berpotensi menghambat pembangunan, mengingat peran penting Kadin sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi dari para pelaku usaha.

Terpecahnya Kadin dapat membuat aspirasi dari pelaku usaha tidak tersampaikan dengan lancar kepada pemerintah. “Dari sisi pemerintah (perpecahan) ini akan menimbulkan kebingungan, Kadin mana yang akan diundang dalam rapat-rapat untuk menyerap aspirasi pengusaha,” ujar Bhima ketika dihubungi Tempo, Senin, 16 September 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam urusan internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait perbedaan antara ketua umum hasil Munas, Arsjad Rasjid, dan ketua umum hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman di Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Supratman mengatakan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum organisasi itu.

Nurdin lalu membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad dan menjadi alasan ia didongkel dari posisinya di pucuk pimpinan Kadin lewat Munaslub Kadin Sabtu, 14 September 2024.

Ia menjelaskan, Arsjad dinilai telah melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

"Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum kadin harus menjaga independensi daripada kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub kemarin.

Sementara itu, Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, menanggapi dugaan bahwa Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisi Ketua Umum Kadin karena pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud. Menurut Dhaniswara, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat Arsjad dari jabatan pimpinan Kadin.

“Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” kata Dhaniswara, pada Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara menyatakan bahwa Arsjad Rasjid telah mengajukan cuti sementara sebagai Ketua Umum Kadin saat mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024, dan pengajuan tersebut disetujui oleh Dewan Pengurus serta Anindya Bakrie. Ia juga menambahkan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART.

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia—Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI)—sepakat hanya mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam konferensi pers pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal, Presiden KSPI, menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

“Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

MYESHA FATINA RACHMAN I OYUK IVANI S I RACHEL FARAHDIBA S I HANIN MARWAH I YUDHONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta masalah yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselesaikan secara internal. Jokowi menyampaikan hal ini ketika ditanya wartawan apakah ia akan turun tangan membantu menyelesaikan.

“Ini (Kadin) bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Saya minta diselesaikan baik-baik, diinternal Kadin,” ujar Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. “Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya.”

Jokowi menyatakan dia terbuka bila Ketua Umum Kadin versi musyarawah luar biasa (Munaslub) Anindya Bakrie maupun Ketua Umum sebelumnya, Arsjad Rasjid, hendak bertemu. “Tidak ada masalah,” ujar Jokowi. Namun, Jokowi kembali meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara internal.

Dualisme di Kadin Indonesia terjadi usai Munaslub digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Munaslub tersebut memilih putra konglomerat dan politikus Partai Golkar Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, sebagai Ketua Umum. Anindya menggeser posisi Arsjad Rasjid yang mestinya menjabat hingga 2026 mendatang.

Kubu Arsjad Rasjid menolak dan menyatakan Munaslub tersebut bersifat illegal. Arsjad juga mengatakan pemilihan Anindya tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Sementara itu, Anindya Bakrie membantah adanya dualisme. Ia mengklaim pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat sah.

Adapun Ketua Munaslub, Nurdin Halid, menyebut melengserkan Arsjad Rasjid disebabkan pelanggaran terhadap Pasal 14 AD/ART, yang dinilai merusak independensi Kadin sebagai organisasi non-pemerintah dan non-politik. Nurdin juga menyatakan bahwa desakan agar Arsjad Rasjid diganti datang dari aspirasi pengurus di daerah dan perpecahan ini sudah muncul sejak empat bulan lalu.

Adil Al Hasan dan Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Singapura resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Platform. Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, mengatakan pemerintah Indonesia perlu menjadikannya sebagai benchmark atau pembanding untuk menerbitkan aturan serupa di tanah air.

“Tidak harus sama dan tidak boleh latah. Tapi, negara memang harus hadir untuk memberi perlindungan kepada warganya, termasuk para pekerja platform,” ujar Rahmad kepada Tempo, Ahad, 15 September 2024.

Rahmad berujar, pekerja platform seperti pengemudi ojek dan taksi online maupun kurir saat ini statusnya masih abu-abu alias tidak jelas. Mereka belum diakui sebagai pekerja, sehingga masih ada potensi hak-hak mereka tidak terpenuhi seluruhnya. Ia memberi contoh kasus pro-kontra pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk pengemudi ojek online yang terjadi beberapa waktu lalu. “Tentu harus ada kejelasan perlindungan yang nyata. Siapa yang memberi perlidungan itu? Ya, Undang-Undang,” ujar Rahmad.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan saat ini pemerintah juga perlu menyerap aspirasi pekerja platform dan pemberi kerja atau pengusaha untuk menerbitkan aturan. “Semuanya harus didengar,” kata dia.

Rahmad juga mengatakan pemerintah tidak hanya perlu mempelajari UU Perlindungan Pekerja Platform yang disahkan Singapura, tetapi perlu mempelajari aturan serupa lainnya di negara-negara lain. Setelah itu, pemerintah baru menyusun aturan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia. “Aturan yang ada di Singapura, jadikan benchmark. Kemudian diintisari sesuai keinginan warga kita,” kata dia.

UU yang diterbitkan Pemerintah Singapura mengatur pengakuan dan pelindungan pekerja informal yang mencakup sopir taksi, pengemudi pribadi, dan pekerja lepas di platform aplikasi daring. Dalam undang-undang ini, mereka disebut sebagai pekerja platform.

Buntur terbitnya aturan tersebut, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menuntut Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan serupa. Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan para pekerja platform, seperti pengemudi ojek dan taksi online,serta kurir, sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai pekerja.

Terlebih, Lily mengatakan, SPAI pernah dilibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sudah empat kali pihaknya pernah berdikusi dalam forum tersebut. “Di forum tersebut kami mendorong Kemnaker untuk mengesahkan pengemudi ojek dan taksi online, serta kurir sebagai pekerja tetap sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Akan tetapi, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengklaim pemerintah sudah melindungi para pekerja informal yang dikenal juga sebagai gigs worker ini. Ia juga mengatakan, pengesahan UU Perlindungan Pekerja Platform yang diteken Pemerintah Singapura tidak harus diikuti negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Han Revanda Putra dan Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini.