TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari tiap provinsi akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di The Ritz Carlton, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September 2024.

Ketua Kadin Provinsi Bangka Belitung Thomas Jusman mengatakan para pengurus asosiasi daerah telah menyiapkan nama calon ketua umum pengganti Arsjad Rasjid.

“Tentunya sudah ada (calon ketua umum),” kata Thomas saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024.

Meski demikian, Thomas enggan menyebut siapa calon ketua umum itu. Ketika ditanya sosok pengganti Arsjad adalah Anindya Bakrie, putra dari konglomerat Aburizal Bakrie, ia tak membantah dan membenarkan. “Nanti saja di Munaslub,” kata dia.

Pada pemilihan Ketua Umum Kadin 2021 silam, Anindya Bakrie alias Anin pernah mencalonkan diri. Ketika itu, ia melawan Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid untuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

Usulan Munaslub itu muncul dari para Ketua Kadin dari berbagai provinsi yang berkumpul di Kadin Indonesia. Mereka tiba di Kantor Kadin Indonesia di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.00 secara bersamaan. Berpakaian kemeja Kadin berwarna putih, para pengurus daerah ini langsung naik ke lantai 29, lokasi penyerahan permintaan Munaslub ini segera digelar.

Selanjutnya: Prosesi penyampaikan usulan Munaslub pun....

<!--more-->

Prosesi penyampaikan usulan Munaslub pun berlangsung hanya sekitar 10 menit. Mewakili pengurus dari berbagai provinsi, Thomas menyampaikan pidato singkat dan menyerahkan usulan tertulis itu. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa dan anggota dewan pertimbangan menerima usulan itu secara langsung.

Thomas mengatakan dia mewakili para ketua dan anggota luar biasa Kadin untuk menyampaikan aspirasi anggota. Dia menyebut kehadiran para pengurus ke Jakarta untuk menyikapi dinamika di internal Kadin.

“Kami hadir untuk menyikapi dinamika di Kadin Indonesia. Kami bersepakat atas dasar mufakat untuk mengusulkan ke Dewan Pertimbangan agar melaksanakan Munaslub,” kata dia.

Dia menyebut Kadin Indonesia merupakan organisasi perkumpulan para pengusaha yang harus netral. Selain itu, Kadin juga disebut menjadi mitra pemerintah dalam membangun pertumbuhan ekonomi.

“Netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah yang harus sejalan dengan pemerintah,” kata Thomas.

Tempo telah menghubungi Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid melalui nomor ponsel pribadinya untuk meminta keterangan atas rencana Munaslub yang akan mendongkel posisinya sebagai ketua umum. Namun, Arsjad belum merespons pesan Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Selama libur panjang akhir pekan ini sekitar 70 ribu tiket Whoosh berhasil terjual. General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan karcis-karcis ludes dibeli pelanggan untuk tanggal 13 hingga 16 September mendatang.

Manajemen mencatat peningkatan sudah mulai terlihat hari ini, dan mayoritas okupansi dari kereta cepat Whoosh yang beroperasi mencapai 98 persen. “Jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih terus berlangsung,” ujar Eva lewat keterangan resmi Jumat, 13 Septermber 2024.

Menyambut libur panjang akhir pekan dan Maulid Nabi Muhammad, KCIC bakal mengoperasikan 48 perjalanan Whoosh Setiap harinya. Total terdapat ketersediaan tempat duduk sebanyak 115.392 untuk perjalanan Whoosh masa libur panjang kali ini.

Eva mengklaim antusias pelanggan juga terlihat dari banyaknya yang menggunakan aplikasi kereta yang melayani perjalanan Jakarta Bandung itu. Hingga saat ini, aplikasi Whoosh sudah diunduh lebih dari 500 ribu kali. “Menjadikannya salah satu platform pemesanan tiket kereta yang paling populer,” ujarnya.

Melalui aplikasi Whoosh, penumpang dapat memanfaatkan berbagai kemudahan, salah satunya adalah fasilitas pembatalan dan ubah jadwal secara online. Pembeli juga dapat menerima pengembalian dana pembatalan di hari yang sama dengan waktu pembatalan dilakukan. Sebelumnya untuk proses pembatalan tiket dana pengembalian akan dikirim paling cepat dengan proses 30 hari kerja

KCIC menurut Eva memperluas kolaborasi dengan berbagai destinasi wisata untuk meningkatkan penjualan. Whoosh merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia. Melansir laman resmi KCIC, kereta ini ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank yakni 75 persen. Sedangkan 25 persen merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. 40 persen.

Pada 2 Oktober 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Kereta Cepat Pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini di Stasiun Halim, Jakarta. Peresmian ini menandai telah usainya seluruh pembangunan proyek kereta cepat di Indonesia dan mengenalkan nama baru dari Kereta Cepat di Indonesia yaitu Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Hebat).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut industri kakao dan cokelat akan menjadi andalan pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dia sampaikan dalam Cocoa Association of Asia-International Cocoa Conference Exhibition (CAA-ICCE) 2024 di Raffles City Convention Center, Singapura, pada Kamis, 12 September 2024.

“Melalui industri kakao, pemerintah ingin mengangkat daya beli masyarakat. Ini salah satu program andalan pemerintah mendatang dalam meningkatkan kesejahteraan petani kakao,” ucap Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat, 13 September 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengklaim, Indonesia merupakan salah satu penghasil biji kakao dan produk kakao di dunia. Karena itu, Indonesia berkepentingan merespons isu tentang industri kakao global. Salah satunya, isu penurunan produksi biji kakao yang disebabkan penuaan tanaman, penyakit dan hama, serta perubahan iklim.

Dengan adanya berbagai isu itu, Zulhas mengatakan pemerintah ingin memastikan penerapan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pemerintah juga mendukung penggunaan bibit kakao varietas unggul, bimbingan teknis, pelatihan, serta kelengkapan peralatan dan infrastruktur.

Tak berhenti di situ, Zulhas mengatakan pemerintah akan memberikan penugasan tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mengelola kakao dan kelapa, di samping kelapa sawit. Pemerintah juga akan merehabilitasi perkebunan kakao dan melakukan hilirisasi produk berbahan dasar kakao.

Upaya-upaya pemerintah, menurut Zulhas, menjadi peluang industri cokelat artisan di Indonesia untuk semakin berkembang dan merambah pasar global. Saat ini, industri cokelat artisan Indonesia terdiri dari 39 artisan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Industri cokelat artisan Indonesia, kata dia, mampu memproduksi coklat berkualitas tinggi, cita rasa yang khas, serta kualitas premium dengan target konsumen khusus.

“Diharapkan kolaborasi dengan seluruh pihak, baik petani, swasta, maupun pemerintah dapat terus dilakukan untuk mendukung perkembangan sektor kakao,” kata Zulhas.

Zulhas berharap, CAA dapat membantu meningkatkan kapasitas petani kakao Indonesia. Caranya, antara lain melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan produktivitas untuk memastikan terpenuhinya bibit unggul, pasokan kakao, serta transfer teknologi untuk meningkatkan keberlanjutan sektor kakao.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, pada 2023 ekspor produk kakao Indonesia mencapai nilai US$ 1,2 miliar dengan volume 340,14 ribu ton. Sedangkan impor Indonesia untuk produk kakao pada tahun tersebut tercatat sebesar US$ 979 juta dengan volume 340,45 ribu ton. Adapun tujuan ekspor utama ekspor produk kakao Indonesia di antaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Tiongkok.

Di Indonesia, sebanyak 99 persen perkebunan kakao dimiliki 1,4 juta keluarga petani kecil dengan total luas lahan 1,2 juta hektare. International Cocoa Organization (ICCO) memperkirakan, produksi biji kakao nasional pada 2023 mencapai kisaran 180 ribu metrik ton dan menempatkan Indonesia sebagai produsen biji kakao terbesar ketujuh di dunia.

Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia sebagai negara dengan industri pengolahan kakao dengan kapasitas produksi mencapai 700 ribumetrik ton. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 2.500 pekerja lokal.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut industri kakao dan cokelat akan menjadi andalan pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dia sampaikan dalam Cocoa Association of Asia-International Cocoa Conference Exhibition (CAA-ICCE) 2024 di Raffles City Convention Center, Singapura, pada Kamis, 12 September 2024.

“Melalui industri kakao, pemerintah ingin mengangkat daya beli masyarakat. Ini salah satu program andalan pemerintah mendatang dalam meningkatkan kesejahteraan petani kakao,” ucap Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat, 13 September 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengklaim, Indonesia merupakan salah satu penghasil biji kakao dan produk kakao di dunia. Karena itu, Indonesia berkepentingan merespons isu tentang industri kakao global. Salah satunya, isu penurunan produksi biji kakao yang disebabkan penuaan tanaman, penyakit dan hama, serta perubahan iklim.

Dengan adanya berbagai isu itu, Zulhas mengatakan pemerintah ingin memastikan penerapan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pemerintah juga mendukung penggunaan bibit kakao varietas unggul, bimbingan teknis, pelatihan, serta kelengkapan peralatan dan infrastruktur.

Tak berhenti di situ, Zulhas mengatakan pemerintah akan memberikan penugasan tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mengelola kakao dan kelapa, di samping kelapa sawit. Pemerintah juga akan merehabilitasi perkebunan kakao dan melakukan hilirisasi produk berbahan dasar kakao.

Upaya-upaya pemerintah, menurut Zulhas, menjadi peluang industri cokelat artisan di Indonesia untuk semakin berkembang dan merambah pasar global. Saat ini, industri cokelat artisan Indonesia terdiri dari 39 artisan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Industri cokelat artisan Indonesia, kata dia, mampu memproduksi coklat berkualitas tinggi, cita rasa yang khas, serta kualitas premium dengan target konsumen khusus.

“Diharapkan kolaborasi dengan seluruh pihak, baik petani, swasta, maupun pemerintah dapat terus dilakukan untuk mendukung perkembangan sektor kakao,” kata Zulhas.

Zulhas berharap, CAA dapat membantu meningkatkan kapasitas petani kakao Indonesia. Caranya, antara lain melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan produktivitas untuk memastikan terpenuhinya bibit unggul, pasokan kakao, serta transfer teknologi untuk meningkatkan keberlanjutan sektor kakao.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, pada 2023 ekspor produk kakao Indonesia mencapai nilai US$ 1,2 miliar dengan volume 340,14 ribu ton. Sedangkan impor Indonesia untuk produk kakao pada tahun tersebut tercatat sebesar US$ 979 juta dengan volume 340,45 ribu ton. Adapun tujuan ekspor utama ekspor produk kakao Indonesia di antaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Tiongkok.

Di Indonesia, sebanyak 99 persen perkebunan kakao dimiliki 1,4 juta keluarga petani kecil dengan total luas lahan 1,2 juta hektare. International Cocoa Organization (ICCO) memperkirakan, produksi biji kakao nasional pada 2023 mencapai kisaran 180 ribu metrik ton dan menempatkan Indonesia sebagai produsen biji kakao terbesar ketujuh di dunia.

Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia sebagai negara dengan industri pengolahan kakao dengan kapasitas produksi mencapai 700 ribumetrik ton. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 2.500 pekerja lokal.

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar pemerintah akan menaikkan harga tiket kereta rel listrik (KRL) atau commuter line santer terdengar pada beberapa pekan ini. Bahkan ada wacana, harga tiket berbeda untuk masing-masing pengguna tergantung kondisi sosial ekonomi mereka yang ditentukan berdasaran NIK.

Namun Kementerian Perhubungan mengungkapkan masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket KRL.

"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 September 2024.

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.

Kendati demikian Kemenhub mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000.

"Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya.Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," kata Risal.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.

Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.

Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Sementara itu, dalam sidang paripurna kabinet di IKN, Presiden Jokowi berpesan kepada para menteri untuk tidak membuat kebijakan ekstrem di akhir masa jabatan sebelum pemerintahan berganti pada 20 Oktober mendatang.

"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi.

Ada kemungkinan masalah ini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan baru.

Pengamat: Kaji Ulang Rencana Gunakan NIK

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK. Menurut dia, kebijakan yang bakal berujung pada kenaikan tarif KRL itu malah berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Skema ini juga berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelah menengah ke bawah," kata Achmad melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 29 Agustus 2024.

Pasalnya, menurut Achmad, permasalahan bisa timbul dari sulitnya proses registrasi dan verifikasi masyarakat. Terutama, bagi pengguna KRL yang tidak memiliki kemudahan akses ke teknologi digital. "Mereka bisa kesulitan mendaftarkan NIK untuk mendapat subsidi," kata dia. Selain itu, tidak semua masyarakat yang membutuhkan subsidi ini bisa terjangkau kebijakan berbasis NIK.

Achmad mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan. Misalnya, dengan mempertahankan tarif KRL yang terjangkau untuk semua pengguna. "Ini bisa dibarengi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan subsidi," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI Rochadi Tawaf menganggap wacana investasi dari perusahaan Qatar, Baladna untuk memproduksi 2 juta ton susu sapi di Indonesia bakal menghadapi banyak tantangan.

Ia menilai hasilnya baru bisa dilihat 3-4 tahun setelah produksi berjalan. “Banyak tantangan. Baru akan terlihat hasilnya paling cepat 3-4 tahun. Itu pun kalau berhasil,” terang Rochadi kepada Tempo, Jumat, 13 September 2024.

Rochadi meyakini peternakan milik Baladna di Qatar menggunakan sistem closed house berpendingin ruangan yang modern. Mengingat iklim Qatar yang panas dan sapi perah memerlukan kondisi suhu yang relatif dingin.

Sehingga, kata dia, jika konsep itu hendak diterapkan di Indonesia maka perlu persiapan infrastruktur yang memadahi. Ada beberapa daerah dengan iklim yang cocok untuk peternakan sapi perah seperti Lembang dan Batu.

“Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah di sana ada lahan yang cukup untuk peternakan sekaligus lahan penanaman pakan? Berapa hektare yang harus ada?” ujarnya.

Rochadi menegaskan besarnya kebutuhan lahan untuk penyediaan pakan hijau. Ia mencontohkan, jika berat seekor sapi 400 kilogram, per hari membutuhkan pakan berkisar 10-15 persen dari berat tubuhnya.

Jika nantinya lokasi industri ada di luar Jawa, tantangannya adalah menghadirkan sentra pemrosesan susu yang dekat. Pasalnya, sebagian besar industri pemrosesan susu berpusat di Pulau Jawa.

“Nah kalau di luar Jawa ini butuh juga artinya investasi yang cukup besar karena kita belum ada sama sekali,” lanjutnya.

Selanjutnya: Kondisi itu, menurut Rochadi, bisa membuat biaya produksi....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim telah menurunkan atau menghapus ribuan akun dan konten deepfake. “Mungkin ribuan konten, ribuan akun atau konten yang di-take down,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi, di Kantor Kemenkominfo, Jumat, 13 September 2024.

Penghapusan konten dan akun deepfake itu dilakukan baik dari inisiatif Kemenkominfo maupun platform-platform yang kedapatan mengandung konten deepfake.

“Platform juga punya moderasi sendiri dan mereka juga berkoordinasi dengan kami perihal konten atau akun yang terindikasi penipuan untu di-take down,” katanya.

Melansir Antara, Kemenkominfo berkomitmen mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 damai dan terhindar dari risiko deepfake.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Wijaya Kusumawardhana mengatakan pihaknya dapat membantu KPU untuk melacak, mendalami, hingga menangani konten deepfake politik yang bisa menimbulkan perpecahan saat Pilkada serentak 2024.

"Kalau ada permasalahan penyalahguna teknologi, khususnya seperti deepfake atau hal yang lainnya tentu kita kan membantu. Membantu apa? Membantu KPU untuk menemukan di mana dan siapa yang melakukan itu," kata Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Deepfake adalah salah satu bentuk konten yang diciptakan menggunakan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), acapkali berupa video atau audio yang disunting membuat sosok palsu terlihat seakan nyata seperti aslinya dan kerap digunakan untuk penipuan yang tentunya merugikan masyarakat.

Platform verifikasi identitas asal Inggris, Sumsub, dalam laporannya "Identity Fraud Report 2023" mengungkap kasus deepfake untuk Asia Pasifik di 2023 mengalami peningkatan sebesar 1.530 persen dari 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim telah menurunkan atau menghapus ribuan akun dan konten deepfake. “Mungkin ribuan konten, ribuan akun atau konten yang di-take down,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi, di Kantor Kemenkominfo, Jumat, 13 September 2024.

Penghapusan konten dan akun deepfake itu dilakukan baik dari inisiatif Kemenkominfo maupun platform-platform yang kedapatan mengandung konten deepfake.

“Platform juga punya moderasi sendiri dan mereka juga berkoordinasi dengan kami perihal konten atau akun yang terindikasi penipuan untu di-take down,” katanya.

Melansir Antara, Kemenkominfo berkomitmen mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 damai dan terhindar dari risiko deepfake.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Wijaya Kusumawardhana mengatakan pihaknya dapat membantu KPU untuk melacak, mendalami, hingga menangani konten deepfake politik yang bisa menimbulkan perpecahan saat Pilkada serentak 2024.

"Kalau ada permasalahan penyalahguna teknologi, khususnya seperti deepfake atau hal yang lainnya tentu kita kan membantu. Membantu apa? Membantu KPU untuk menemukan di mana dan siapa yang melakukan itu," kata Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Deepfake adalah salah satu bentuk konten yang diciptakan menggunakan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), acapkali berupa video atau audio yang disunting membuat sosok palsu terlihat seakan nyata seperti aslinya dan kerap digunakan untuk penipuan yang tentunya merugikan masyarakat.

Platform verifikasi identitas asal Inggris, Sumsub, dalam laporannya "Identity Fraud Report 2023" mengungkap kasus deepfake untuk Asia Pasifik di 2023 mengalami peningkatan sebesar 1.530 persen dari 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Jokowi resmi kembali mengizinkan aktivitas ekspor pasir laut menyusul diterbitkannya dua peraturan.

Regulasi itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

“Revisi dua Permendag ini adalah amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 (tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut) serta usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi laut,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Isy Karim dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Lalu apa saja bahaya kembali dibukanya ekspor pasir laut itu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Rugi 5 Kali Lipat

Menanggapi keputusan pemerintah itu, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin mengatakan keputusan pemerintah yang kembali membuka keran ekspor pasir laut justru menimbulkan kerugian yang sangat besar.

“Dengan membuka (izin) tambang pasir laut, pemerintah itu rugi lima kali lipat,” ucap Parid ketika dihubungi pada Rabu, 11 September 2024.

Dia kemudian memberi contoh, apabila keuntungan ekonomi yang diperoleh sebesar Rp 10 miliar dari hasil penjualan pasir laut, maka sejatinya negara membutuhkan Rp 50 miliar untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.

Memperluas Abrasi

Dia juga menjelaskan bahwa banyak pulau-pulau kecil yang sudah hilang akibat penambangan pasir laut. Selain itu, pengerukan pasir laut yang masif berpotensi mempercepat tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir di Indonesia.

“Banyak pulau-pulau yang sudah hilang akibat tambang pasir laut yang pernah dilakukan sebelumnya. Lalu, memperluas abrasi yang akan mempercepat tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir,” ucap Parid.

Berkurangnya Hasil Tangkapan Nelayan

Dari sisi sosial, lanjut dia, masyarakat akan merasakan krisis iklim bila proyek itu tetap dilanjutkan. Dia mencontohkan, nelayan di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau terpaksa kehilangan hasil tangkapan.

Hal serupa juga dialami oleh nelayan-nelayan di Sulawesi Selatan yang harus beralih profesi, sehingga akhirnya terbelit utang. “Bahkan terjadi perceraian, ya. Ini banyak sebenarnya dampak sosial yang dialami oleh masyarakat akibat penambangan pasir di pesisir laut,” ujar Parid.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Jokowi resmi kembali mengizinkan aktivitas ekspor pasir laut menyusul diterbitkannya dua peraturan.

Regulasi itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

“Revisi dua Permendag ini adalah amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 (tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut) serta usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi laut,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Isy Karim dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Lalu apa saja bahaya kembali dibukanya ekspor pasir laut itu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Rugi 5 Kali Lipat

Menanggapi keputusan pemerintah itu, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin mengatakan keputusan pemerintah yang kembali membuka keran ekspor pasir laut justru menimbulkan kerugian yang sangat besar.

“Dengan membuka (izin) tambang pasir laut, pemerintah itu rugi lima kali lipat,” ucap Parid ketika dihubungi pada Rabu, 11 September 2024.

Dia kemudian memberi contoh, apabila keuntungan ekonomi yang diperoleh sebesar Rp 10 miliar dari hasil penjualan pasir laut, maka sejatinya negara membutuhkan Rp 50 miliar untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.

Memperluas Abrasi

Dia juga menjelaskan bahwa banyak pulau-pulau kecil yang sudah hilang akibat penambangan pasir laut. Selain itu, pengerukan pasir laut yang masif berpotensi mempercepat tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir di Indonesia.

“Banyak pulau-pulau yang sudah hilang akibat tambang pasir laut yang pernah dilakukan sebelumnya. Lalu, memperluas abrasi yang akan mempercepat tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir,” ucap Parid.

Berkurangnya Hasil Tangkapan Nelayan

Dari sisi sosial, lanjut dia, masyarakat akan merasakan krisis iklim bila proyek itu tetap dilanjutkan. Dia mencontohkan, nelayan di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau terpaksa kehilangan hasil tangkapan.

Hal serupa juga dialami oleh nelayan-nelayan di Sulawesi Selatan yang harus beralih profesi, sehingga akhirnya terbelit utang. “Bahkan terjadi perceraian, ya. Ini banyak sebenarnya dampak sosial yang dialami oleh masyarakat akibat penambangan pasir di pesisir laut,” ujar Parid.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan milik Hary Tanoe, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) resmi akuisisi PT Tripar Mutlivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi. Corporate Secretary MNC Digital Entertainment, Ahmad Alfahiz menerangkan langkah ini jadi upaya memperluas operasi di industri hiburan Indonesia.

“Bersama RAAM, MSIN berharap dapat mengeksplorasi peluang baru, meningkatkan sinergi, dan terus memberikan pengalaman hiburan yang tak tertandingi kepada pemirsa lokal dan internasional,” tulis Ahmad dalam laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 13 September 2024.

MSIN tercatat mengakuisisi 619,42 juta saham RAAM. Langkah itu diambil MSIM lewat skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMTD) atau privat placement.

Merujuk pada hasil RUPSLB Perseroan pada 12 September 2024 dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD, RAAM menetapkan bahwa PMTHMETD dilaksanakan pada harga sebesar Rp500. Sehingga, total nilai akuisisi Hary Tanoe ditaksir mencapai Rp309,71 miliar.

Adapun, setelah akuisisi kerja sama antara kedua perusahaan akan berjalan dalam bidang produksi konten mencakup TV free-to-air (FTA), TV berbayar, media sosial, OTT, dan bioskop.

MSIN mengklaim dengan pengalaman masing-masing perusahaan di industri hiburan, perusahaan optimistis akan menghadirkan kualitas mereka ke depan.

Selanjutnya, sebagai bagian dari MNC Media & Entertainment, MSIN akan menawarkan peluang monetisasi tambahan untuk konten RAAM di TV FTA, TV Berbayar, OTT, dan media sosial. Sebaliknya, bioskop milik RAAM di Indonesia akan memberi MSIN lebih banyak peluang untuk memonetisasi film-filmnya melalui perilisan film.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan milik Hary Tanoe, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) resmi akuisisi PT Tripar Mutlivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi. Corporate Secretary MNC Digital Entertainment, Ahmad Alfahiz menerangkan langkah ini jadi upaya memperluas operasi di industri hiburan Indonesia.

“Bersama RAAM, MSIN berharap dapat mengeksplorasi peluang baru, meningkatkan sinergi, dan terus memberikan pengalaman hiburan yang tak tertandingi kepada pemirsa lokal dan internasional,” tulis Ahmad dalam laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 13 September 2024.

MSIN tercatat mengakuisisi 619,42 juta saham RAAM. Langkah itu diambil MSIM lewat skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMTD) atau privat placement.

Merujuk pada hasil RUPSLB Perseroan pada 12 September 2024 dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD, RAAM menetapkan bahwa PMTHMETD dilaksanakan pada harga sebesar Rp500. Sehingga, total nilai akuisisi Hary Tanoe ditaksir mencapai Rp309,71 miliar.

Adapun, setelah akuisisi kerja sama antara kedua perusahaan akan berjalan dalam bidang produksi konten mencakup TV free-to-air (FTA), TV berbayar, media sosial, OTT, dan bioskop.

MSIN mengklaim dengan pengalaman masing-masing perusahaan di industri hiburan, perusahaan optimistis akan menghadirkan kualitas mereka ke depan.

Selanjutnya, sebagai bagian dari MNC Media & Entertainment, MSIN akan menawarkan peluang monetisasi tambahan untuk konten RAAM di TV FTA, TV Berbayar, OTT, dan media sosial. Sebaliknya, bioskop milik RAAM di Indonesia akan memberi MSIN lebih banyak peluang untuk memonetisasi film-filmnya melalui perilisan film.