INFO BISNIS - Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung berhasil membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menunjang ekonomi desanya. Caranya dengan mengolah sampah desa yang berasal dari pasar dan rumah tangga.

Menurut Kepala Desa Hanura Rio Remota, BUMDesa mengelola sampah pasar desa dan rumah tangga sehingga berhasil memberi keuntungan hingga Rp94 juta per tahun. Pemerintah desa juga membangun pusat jajanan di desa, tempat penyewaan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengelola jasa parkir, menarik retribusi dari warung, loket pembayaran BUMDes yang keseluruhannya diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga Rp24 juta per tahun. Karena prestasi tersebut, Rio dan 20 kepala desa yang lain terpilih untuk belajar ke Ciina pada 2023.

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval menilai, Desa Hanura layak menjadi teladan bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia.

Desa ini pernah menjadi juara lomba desa nasional untuk regional I dan bisa mempertahankan prestasi tersebut hingga kini. “Walaupun kepala desanya berganti, mereka tetap bisa mempertahankan prestasinya di 2024,” kata Noval, Senin, 4 November 2024.

Noval menambahkan, aparatur desa ini mendapatkan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023. Sebagai hasilnya, mereka menerapkan materi-materi pelatihan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 202 orang menggugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan garmen PT Teodore Pan Garmindo ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perkara dari anak usaha dari PT Anak usaha PT Pan Brothers Tbk (PBRX) itu teregister dengan nomor 331/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, sebanyak 202 pemohon itu telah mendaftarkan gugatan pada Senin, 4 November 2024.

PT Teodore Pan Garmindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian jadi dalam skala besar. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 1998. Selama beroperasi PT Teodore juga pernah memproduksi pakaian dengan merek beken, seperti Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Elzatta, The North Face, Stani, Calo, dan Triset, Corniche. Adapun, PT Teodore ini bermarkas di Cimahi, Jawa Barat.

Perkara PKPU ini tak hanya dihadapi PT Teodore. PT Pan Brothers Tbk (PBRX) juga menghadapi PKPU yang akan berakhir dan disidangkan pada Jumat, 22 November 2024 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Keputusan penundaan PKPU tersebut diputuskan pada 25 Juli 2024 lalu pada perkara nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Direktur Pan Brothers, Fitri Ratnasari Hartono menyampaikan akan mengikuti proses dan mekanisme PKPU sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, ia menyampaikan bahwa kegiatan usaha tetap normal.

“Kegiatan usaha dan operasional Perseroan masih berjalan normal hingga saat ini,” tulis Fitri dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada laporan keuangan konsolidasian interim per 31 Maret 2024, Pan Brothers memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US$ 188.270.396 atau setara Rp2,9 triliun. Liabilitas jangka pendek mencakup utang usaha, utang pihak ketiga, hingga utang pajak. Sementara itu, liabilitas jangka panjangnya mencapai US$ 364.988.316 atau senilai Rp5,7 triliun. Di sisi lain, Pan Brothers tercatat memiliki total aset sebesar US$ 698.597.679.

Kondisi keuangan salah satu pemain besar di industri tekstil Indonesia ini sudah mengalami kontraksi sejak masa pandemi Covid-19. Pada 2021 lalu, Pan Brothers sempat digugat pailit oleh PT Maybank Indonesia. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan.

Dalam keterangan resminya pada 15 November 2021, Pan Brothers memaparkan tantangan yang dihadapi di masa pandemi Covid-19 dan dihentikannya fasilitas kredit yang digunakan sebagai modal kerja membuat kondisi arus kas Perseroan menjadi sangat tertekan. Namun, Perseroan saat itu mengklaim masih bisa terus membukukan laba positif dan menjaga operasional tanpa pengurangan karyawan.

Di sisi lain, saat ini saham PBRX berada di level Rp23 per lembar. PBRX mendapat notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena adanya permohonan PKPU, terlambat menyerahkan laporan keuangan, perusahaan tercatat di papan pemantauan khusus, dan harga rata-rata saham selama enam bulan di pasar reguler kurang dari Rp51.

Namun, secara umum saat ini saham emiten tekstil sedang dalam tren yang buruk. Pengamat pasar modal sekaligus founder WH Project, William Hartanto mengatakan sektor tekstil belakangan kurang diminati publik.

“Saham-saham ini (tekstil) memiliki likuiditas minim sehingga tidak menarik perhatian trader,” kata William saat dihubungi pada Kamis 31 Oktober 2024.

Selain itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta juga menilai saham-saham emiten tekstil masuk kategori not rated. Seperti William, ia menilai mereka memiliki likuiditas rendah.

Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan ketiga 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini lebih lambat dibanding kuartal kedua yang tumbuh 5,05 persen yoy.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pertumbuhan ekonomi secara triwulan atau quater to quarter (q to q) sejalan dengan pola musiman seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. “Pertumbuhan q to q di Triwulan tiga lebih rendah daripada Triwulan dua,” ujarnya dalam pemaparan rilis Pertumbuhan Ekonomi pada Selasa, 5 November 2024

Lapangan usaha utama yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kontribusi kelimanya adalah sebesar 64,94 persen pada PDB.

Amalia memaparkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah transportasi dan pergudangan. Musababnya ada peningkatan jumlah penumpang seluruh moda angkutan, pengiriman barang, serta akomodasi dan makanan minuman. Peningkatan didorong adanya agenda berskala nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika dan PON ke-21.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi sebelumnya telah dipredisksi oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Hasil kajian lembaga tersebut memperkirakan ekonomi RI akan tumbuh di rentang 4,94 hingga 4,98 persen yoy pada kuartal tiga tahun ini.

Pertumbuhan terus melambat pada triwulan dua dan tiga 2024. Pada triwulan pertama ekonomi sempat tumbuh 5,11 persen (yoy). Analis LPEM FEB UI memaparkan kontraksi pertumbuhan ekonomi disebabkan belanja pemerintah yang melambat secara drastis walaupun ada faktor musiman. Dengan demikian secara keseluruhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya bakal berada pada rentang 5,00-5,05 persen sepanjang 2024.

LPEM FEB UI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih rendah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, namun LPEM FE UI memprediksi tahun depan ekonomi Indonesia akan stagnan di angka 5,1 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

AHY menyatakan bahwa upaya tersebut akan membantu masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Menurutnya, ada sekitar 1.600 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan mencari ikan. "Kita berpikir lebih jauh lagi ke depan, agar pembangunan infrastruktur benar-benar bisa menyelamatkan warga, selebihnya kita berharap ini terjadi peningkatan ekonomi," kata AHY dalam kunjungannya ke Kalibaru, Jakarta Utara, Senin, 4 November 2024.

Dalam peninjauan tersebut, AHY mengatakan telah melihat kapal-kapal nelayan di sepanjang tanggul. Ia berujar, banyak ukuran kapal yang memang tidak terlalu besar sehingga disesuaikan dengan kekuatan tanggul.

"Kita bisa lihat tadi di sepanjang tanggul ini ditambatkan kapal-kapal ikan tentu yang ukurannya tidak terlalu besar, 5 GT ya. Karena ini juga disesuaikan dengan kekuatan dari tanggul. Kalau yang besar-besar 30 GT itu bisa roboh, bisa jebol, konstruksinya tidak untuk kapasitas yang besar-besar," katanya.

Selain bermaksud untuk meningkatkan perekonomian, AHY juga khawatir dengan kondisi masyarakat pesisir, khususnya di Jakarta Utara, yang selalu terancam dengan bencana banjir. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan permukaan tanah yang terjadi secara terus-menerus.

"Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apa pun ini berbahaya. Artinya kita berupaya agar menyelamatkan jiwa manusia," ujarnya.

Tanggul ini direncanakan akan dibangun setinggi 4,8 meter di atas permukaan air. Meski keberadaan tanggul tersebut dapat melindungi masyarakat dari banjir, AHY berpendapat bahwa upaya ini belum cukup. Ia menambahkan perlu dibangun sistem polder dan kolam retensi untuk penanganan yang lebih menyeluruh.

"Itu gunanya agar pada saat curah hujan tinggi, maka itu bisa masuk ke kolam tersebut, ada ketinggian tertentu," imbuhnya.

Mantan Menteri ATR/BPN ini mengatakan upaya tersebut sejalan dengan langkah pencegahan penggunaan air tanah secara berlebihan. Selama puluhan tahun, masyarakat bergantung pada air tanah, sehingga ia berusaha memastikan adanya suplai air, termasuk air baku, untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Itulah mengapa kami memastikan SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai itu kurang lebih 3.200 liter per detik, dan kami juga berupaya agar Krian dari Banten bisa juga segera berproduksi," katanya.

Pada kesempatan tersebut, AHY juga menggandeng Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Ia mengklaim akan berkomitmen pada pembangunan di masa depan untuk selalu berorientasi pada peningkatan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menginsiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segara disahkan karena dinilai akan menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ucap politikus Partai Golkar itu lewat keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

Agus Gumiwang mengatakan, RPP Gas Bumi akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Aturan ini, ia mengatakan, akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur—tulang punggung perekonomian nasional yang belakangan terpuruk.

Lewat beleid ini, Agus Gumiwang mengatakan subsektor yang akan mendapatkan HGBT tak hanya terbatas pada tujuh subsektor sebagaimana saat ini diterapkan. Ketujuh subsektor itu yakni industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet. “Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," ucapnya.

Puchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Oktober 2024 menunjukkan angka 49,2 atau masih berada di level kontraksi. Angka ini masih sama dengan periode bulan September dan memperpanjang periode penurunan yang telah berlangsung selama 4 bulan berturut-turut.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Sebelumnya Agus Gumiwang menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional. Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.

Oyuk Ivani Siagian dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menemukan 498 entitas tak berizin sepanjang September 2024. Temuan tim bentukan Otoritas Jasa Keuangan itu, terdiri dari pinjaman online atau pinjol ilegal, tawaran investasi, hingga konten yang melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Pelaku aktivitas keuangan ilegal memiliki beragam modus. Tawaran investasi misalnya, dilakukan oleh oknum dengan modus meniru nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin. “Dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation),” demikian dipaparkan Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto lewat pernyataan resmi, Selasa, 5 November 2024.

Satgas juga menerima laporan adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online. Caranya menawarkan pelunasan utang pada korban dengan membantu mengajukan utang baru di pinjol lainnya. Pelaku meminta jasa berupa dana dari sebagian pinjaman yang baru dicairkan namun dana yang diterima korban tidak sesuai kesepakatan. Masalah utang korban tak terselesaikan dan pinjaman malah bertambah.

Tim juga menemukan nomor whatsapp penagih (debt collector) pinjol ilegal yang melakukan ancaman, hingga intimidasi. Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sejak 2017 hingga saat ini, Satgas sudah memblokir 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 investasi, 9.610 pinjol, dan 251 gadai ilegal. Masyarakat diminta tidak meminjam uang dari entitas tak legal karena ada risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Warga juga diminta mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus meniru produk berizin di kanal media sosial, khususnya Telegram.

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menemukan 498 entitas tak berizin sepanjang September 2024. Temuan tim bentukan Otoritas Jasa Keuangan itu, terdiri dari pinjaman online atau pinjol ilegal, tawaran investasi, hingga konten yang melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Pelaku aktivitas keuangan ilegal memiliki beragam modus. Tawaran investasi misalnya, dilakukan oleh oknum dengan modus meniru nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin. “Dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation),” demikian dipaparkan Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto lewat pernyataan resmi, Selasa, 5 November 2024.

Satgas juga menerima laporan adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online. Caranya menawarkan pelunasan utang pada korban dengan membantu mengajukan utang baru di pinjol lainnya. Pelaku meminta jasa berupa dana dari sebagian pinjaman yang baru dicairkan namun dana yang diterima korban tidak sesuai kesepakatan. Masalah utang korban tak terselesaikan dan pinjaman malah bertambah.

Tim juga menemukan nomor whatsapp penagih (debt collector) pinjol ilegal yang melakukan ancaman, hingga intimidasi. Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sejak 2017 hingga saat ini, Satgas sudah memblokir 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 investasi, 9.610 pinjol, dan 251 gadai ilegal. Masyarakat diminta tidak meminjam uang dari entitas tak legal karena ada risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Warga juga diminta mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus meniru produk berizin di kanal media sosial, khususnya Telegram.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan jika pembangunan 3 juta rumah akan berfokus pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dia mengatakan, hal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

"Misalnya ada ASN yang berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenghasilan rendah, ada polisi yang berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada milenial, ada yang bergerak di jaringan usaha," ujar Maruarar Sirait ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 November 2024.

Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah yang tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan lokasi pembangunan rumah disebut-sebut akan berdekatan dengan tempat daerah perkantoran.

"Jadi kan konsep sederhananya itu harus menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga harus bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kermacetan dan inefisiensi," ucap dia.

Maruarar Sirait menginginkan program pembangunan 3 juta rumah itu dilakukan secara terbuka tanpa ada suatu hal yang ditutup-tutupi. Hal tersebut, kata dia, agar masyarakat bisa menilai dan mengetahui kementeriannya bekerja secara transparan.

"Karena kami (Kementerian PKP) mau yang terbuka, tidak eksklusif, jadi juga tampak dari situ ekosistem yang produktif," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, dia berencana 3 juta rumah yang akan dibangun dapat membentuk ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Maruarar berujar, hal tersebut seperti masyarakat pada umumnya yang sama-sama mengelola keamanan hingga kebersihan.

"Sehingga kami berpikir, tentu mereka (penghuni 3 juta rumah) nanti mesti iuran keamanan, sama kebersihan, bayar listrik, sehingga nanti mereka juga berapa ratus orang keluarga yang ada di sana bisa berinteraksi secara positif," ujarnya.

Maruarar Sirait membayangkan jika program 3 juta rumah itu berjalan lancar justru dapat menggerakkan sektor ekonomi baru. Dia mengatakan, hal tersebut harus memiliki ekosistem yang sehat.

"Misalnya bisa, siapa tahu ada yang bisa bisnis bareng. Ya produktiflah, ekosistemnya itu kan harus sehat. Saya pikir itu yang kita mau capai," tutur Maruarar Sirait.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan jika pembangunan 3 juta rumah akan berfokus pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dia mengatakan, hal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

"Misalnya ada ASN yang berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenghasilan rendah, ada polisi yang berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada milenial, ada yang bergerak di jaringan usaha," ujar Maruarar Sirait ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 November 2024.

Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah yang tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan lokasi pembangunan rumah disebut-sebut akan berdekatan dengan tempat daerah perkantoran.

"Jadi kan konsep sederhananya itu harus menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga harus bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kermacetan dan inefisiensi," ucap dia.

Maruarar Sirait menginginkan program pembangunan 3 juta rumah itu dilakukan secara terbuka tanpa ada suatu hal yang ditutup-tutupi. Hal tersebut, kata dia, agar masyarakat bisa menilai dan mengetahui kementeriannya bekerja secara transparan.

"Karena kami (Kementerian PKP) mau yang terbuka, tidak eksklusif, jadi juga tampak dari situ ekosistem yang produktif," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, dia berencana 3 juta rumah yang akan dibangun dapat membentuk ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Maruarar berujar, hal tersebut seperti masyarakat pada umumnya yang sama-sama mengelola keamanan hingga kebersihan.

"Sehingga kami berpikir, tentu mereka (penghuni 3 juta rumah) nanti mesti iuran keamanan, sama kebersihan, bayar listrik, sehingga nanti mereka juga berapa ratus orang keluarga yang ada di sana bisa berinteraksi secara positif," ujarnya.

Maruarar Sirait membayangkan jika program 3 juta rumah itu berjalan lancar justru dapat menggerakkan sektor ekonomi baru. Dia mengatakan, hal tersebut harus memiliki ekosistem yang sehat.

"Misalnya bisa, siapa tahu ada yang bisa bisnis bareng. Ya produktiflah, ekosistemnya itu kan harus sehat. Saya pikir itu yang kita mau capai," tutur Maruarar Sirait.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan Blue Bird Nordic atau BBN Airlines Indonesia dikabarkan menghentikan layanan penerbangan rute (CGK) – Balikpapan (BPN). Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa pun meminta BBN Airlines Indonesia memberikan informasi yang jelas kepada penumpang.

“Kami juga menghimbau kepada BBN Airlines memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh—100 persen—kepada penumpang, serta tidak melakukan penjualan kembali,” kata Lukman melalui keterangan resmi, Selasa, 5 November 2024.

Dalam catatan Tempo, BBN Airlines Indonesia resmi mengudara di Indonesia mulai September 2024. BBN Airlines sudah mengantongi izin penerbangan untuk tiga rute domestik, yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) dengan frekuensi tujuh kali per minggu sejak 27 September 2024. Lalu, rute Jakarta (CGK)-Balikpapan (BPN) yang mulai beroperasi pada 30 September dengan frekuensi tujuh kali per minggu, serta Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) yang mulai beroperasi pada 2 Oktober. BBN Airlines Indonesia juga rencananya membuka rute CGK - Pontianak dengan jadwal penerbangan perdana pada 15 November mendatang.

Namun, menurut Lukman, pengoperasian rute CGK-BPN dihentikan sejak 29 Oktober 2024 lantaran kurangnya permintaan pasar. “Load factor (perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dengan kapasitas angkut) rata-rata 20 persen hingga 25 persen,” kata dia.

Lukman menilai keputusan BBN Airlines Indonesia mengentikan rute penerbangan yang load factor-nya rendah sebagai hal wajar. Ia mengatakan langkah ini sesuai dengan dinamika pasar. “Asalkan, tidak merugikan calon penumpang,” kata dia.

Tempo berupaya mengkonfirmasi penghentian layanan penerbangan rute CGK-BPN—sekaligus menanyakan mekanisme pengembalian tiket calon penumpang—kepada Marketing Communications Specialist BBN Airlines Indonesia Dafa Yuliano melalui aplikasi perpesanan pada Selasa pagi, 5 November 2024. Namun, Dafa belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto akan mencetak sawah baru seluas 500 ribu hektare di Kalimantan Selatan. Proyek cetak sawah untuk lumbung pangan (food estate) ini bertujuan menopang target mencapai swasembada pangan dalam waktu kurang dari 5 tahun.

“Hari ini kita sudah petakan untuk lahan cetak sawah 500 ribu hektare. Ini kalau bisa direalisasikan menjadi kekuatan pangan kita,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat pada Senin, 4 November 2024 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dikutip dari keterangan tertulis.

Amran menjelaskan pemerintah akan mengejar target 500 ribu hektare tersebut secara bertahap. Kementerian Pertanian atau Kementan akan mulai cetak sawah tahap pertama seluas 152.291 hektare di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. Cetak sawah kemudian dilanjutkan untuk daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Tolong kita seriusi, ini nanti total ada 500 ribu, aku mau cek satu-satu nanti. Kalau produksinya 2-3 kali, ini bisa mengangkat produksi beras kita,” ucap Amran.

Proyek cetak sawah di Kalimantan Selatan, kata dia, akan digarap dengan memanfaatkan teknologi, dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan dan pascapanen. Karena itu, Kementan menggandeng beberapa perusahaan untuk mendukung percepatan cetak sawah dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

Saat ini tercatat ada 14 perusahaan yang telah berkomitmen menyiapkan alat untuk cetak sawah. Total alat tersebut mencapai sekitar 2 ribu unit. Amran mengaku telah meminta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian agar kontrak diselesaikan dalam waktu 1-2 hari, maksimal 3 hari.

Selain itu, ia mengatakan generasi muda akan terlibat dalam program cetak sawah melalui Brigade Pangan yang dikawal Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Lewat sistem itu, setiap 200 hektare akan dikelola oleh 15 orang yang diberi alat teknologi.

Untuk mewujudkan proyek cetak sawah ini, Kementan telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di lingkup Kalsel, Kodam, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pupuk Indonesia.

Selain Kalimantan Selatan, pemerintah menjalankan proyek cetak sawah di Merauke dan Kalimantan Tengah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun program quick wins untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program prioritasnya adalah pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur.

Sejumlah komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemindahan jalur masuk impor ini bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal,” ucap politikus Partai Golkar itu lewat keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

Agus Gumiwang telah menetapkan wilayah-wilayah yang akan menjadi jalur masuk impor baru, yakni Sorong, Bitung, dan Kupang. Ia mengatakan, pemindahan jalur masuk impor ke tiga wilayah tersebut akan menjadi fokus kebijakan Kabinet Merah Putih.

Sedangkan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah memindahkan jalur masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur akan memicu kenaikan harga barang. Musababnya, infrastruktur transportasi dan logistik yang relatif belum memadai berpotensi memicu biaya logistik melambung tinggi.

“Biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ucap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.

Agus Gumiwang dan eks Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa untuk menghambat peredaran tujuh komoditas impor yang membanjiri Indonesia.

Zulhas menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.

"Tujuh item kalau memang di sini overkapasitas, (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.