TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto melakukan audiensi bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita berkenaan dengan status pailit yang dialami perusahaan tersebut. Iwan mengatakan pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

"Jadi ini baru permulaan. Nanti akan ada pembahasan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia menyebut, dalam pertemuan ini, ia dan Menperin mendiskusikan strategi besar untuk penyelamatan Sritex. Strategi ini, kata Iwan, memiliki tujuan jangka panjang.

“Jadi saya membuat strategi besar bagaimana agar semuanya ini lebih sustain, rencananya tidak tanggung-tanggung,” ujar Iwan.

Ia enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya.

“(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, Menperin Agus Gumiwang memberinya arahan agar operasional Sritex tetap berjalan normal. Ia juga memastikan, meski telah dinyatakan pailit, hingga saat ini PT Sritex tetap beroperasi seperti biasa.

“Kami harus mempunyai spirit ya, spirit ini yang harus dikuatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto melakukan audiensi bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita berkenaan dengan status pailit yang dialami perusahaan tersebut. Iwan mengatakan pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

"Jadi ini baru permulaan. Nanti akan ada pembahasan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia menyebut, dalam pertemuan ini, ia dan Menperin mendiskusikan strategi besar untuk penyelamatan Sritex. Strategi ini, kata Iwan, memiliki tujuan jangka panjang.

“Jadi saya membuat strategi besar bagaimana agar semuanya ini lebih sustain, rencananya tidak tanggung-tanggung,” ujar Iwan.

Ia enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya.

“(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, Menperin Agus Gumiwang memberinya arahan agar operasional Sritex tetap berjalan normal. Ia juga memastikan, meski telah dinyatakan pailit, hingga saat ini PT Sritex tetap beroperasi seperti biasa.

“Kami harus mempunyai spirit ya, spirit ini yang harus dikuatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

INFO BISNIS – Klaster Usaha Manggis Bhuana Sari sejak awal menghadapi tantangan besar dalam mencari pasar. Namun, kerjasama yang erat antara anggota klaster dan pemberdayaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah membantu usaha ini berkembang dengan lancar.

“Kami saling mendukung untuk menemukan pasar dan memperluas jaringan penjualan,” ujar Kadek Dudi selaku pemilik pada Bazaar UMKM BRILiaN yang berlangsung di Area Taman BRI, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Dibentuk tahun 2013, Usaha Manggis Bhuana Sari fokus pada pengolahan dan penjualan buah manggis hasil dari kebun anggota yang dikelola secara kolaboratif. Kadek merasa potensi ekonomi dari buah manggis di sana pantas untuk terus dikembangkan. Dia optimistis potensi pasarnya pun besar. Para petani pun merasa bangga dan gembira ketika kelompok usahanya menjadi Klaster Usaha Binaan BRI.

Klaster ini menawarkan manggis yang dikenal dengan rasa manis khas serta ketersediaan stok yang melimpah. “Relasi yang solid di antara anggota klaster memungkinkan kami untuk menyuplai manggis kepada pembeli secara konsisten,” kata Kadek Dudi.

Pada musim panen raya, Klaster Bhuana Sari berhasil mencatatkan omset bulanan mencapai puluhan juta, yang menunjukkan potensi bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang menjanjikan di sektor UMKM. Dukungan BRI memberikan beragam keuntungan, seperti peningkatan relasi penjualan dan promosi yang lebih luas. “Kami merasakan banyak manfaat berkat dukungan BRI,” kata Kadek.

Kadek Dudi memiliki harapan besar untuk memperluas usaha di masa depan. Dia bertekad untuk menghadirkan manggis sehat yang dapat dinikmati kapan saja tanpa mengurangi nilai gizi. Selain itu, Kadek juga ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan masyarakat sekitar. “Semoga kami bisa mencapai potensi penuh dan terus meningkatkan kualitas produk kami. Untuk BRI, kami berharap agar terus maju dan sukses bersama,” ujar dia.

Sementara itu, secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) pelaku UMKM yang mewakili Klaster Usaha binaan BRI dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang mengikuti Bazaar UMKM BRLian. Klaster itu yaitu Prukades Keripik Pisang dari Desa Kelawi, Lampung; Klaster Salak Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Sumatera Utara; Prukades Keripik Ubi Jalar dari Desa Jangkang, Kalimantan Barat; Prukades Keripik Talas dari Desa Sambak, Jawa Tengah; Klaster Durian dari Desa Lemahabang, Jawa Tengah; Klaster Manggis Bhuana Sari dari Desa Melaya, Bali; Klaster Mitra Bery Stroberi dari Desa Lebakmuncang, Jawa Barat; Klaster Mangga Ngetos dari Desa Ngetos, Jawa Timur.

Bazaar UMKM BRILiaN tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk Klaster UMKM kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku UMKM. Melalui berbagai kegiatan edukasi, BRI terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing produklokal.

Sampai dengan akhir Agustus 2024, BRI telah membina 32.449 klaster usaha yang menjadi bagian dari program Klasterku Hidupku. Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, BRI juga telah menyelenggarakan lebih dari 2.000 pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaku usaha yang tergabung dalam program tersebut, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan komitmen perseroan untuk mendampingi dan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program inovatif Klasterku Hidupku. BRI tidak hanya fokus pada pemberdayaan, tetapi juga melakukan pemberdayaan seperti menyelenggarakan Bazaar UMKM BRILiaN yang dirancang untuk memperluas jaringan penjualandan menjangkau lebih banyak konsumen.

“BRI tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan dan program pemberdayaanlainnya, memastikan UMKM dapat tumbuh dan naik kelas. Dengan komitmennya, BRI telah merancang kerangka pemberdayaan yang mencakup berbagai fase, mulai dari dasar hingga integrasi dan interkoneksi,” kata Supari. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memberi sejumlah catatan agar lembaga negara baru yang dipimpin eks ketua OJK, Muliaman Hadad, ini bisa berperan layaknya holding investasi milik Singapura yakni Temasek.

“Muliaman Hadad menyebutkan bahwa BP Investasi Danantara akan berfungsi serupa dengan Temasek di Singapura, tetapi mempertahankan akuntabilitas pada level tinggi seperti Temasek tidaklah mudah,” kata Achmad kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurutnya, tantangan utama tata kelola BP Investasi Danantara adalah memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, bukan untuk kepentingan politik atau segelintir pihak. Selain itu, proses konsolidasi aset yang disebut-sebut menjadi bagian dari strategi badan ini perlu dilakukan secara transparan dan terukur.

Achmad menambahkan transparansi penting untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa aset negara dikelola secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, badan ini digadang-gadang bakal mengelola aset pemerintah yang strategis di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, sebelum bisa memiliki peran selayaknya Temasek, Achmad menilai BP Investasi Danantara perlu dipayungi undang-undang yang spesifik. Regulasi ini nantinya mampu memberikan kepastian legal dan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

“Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia dibentuk berdasarkan undang-undang yang jelas serta memiliki kerangka regulasi yang solid,” ujarnya.

Tanpa undang-undang yang mendasari, kata dia, badan ini rentan terhadap perubahan kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan dinamika politik atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Dasar hukum yang lemah ini bisa berakibat pada ketidakjelasan dalam aspek pengelolaan aset.

Sebelumnya, BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.

Muliaman menyampaikan bahwa lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu menurutnya lembaga ini mirip sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), tetapi badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN.

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memberi sejumlah catatan agar lembaga negara baru yang dipimpin eks ketua OJK, Muliaman Hadad, ini bisa berperan layaknya holding investasi milik Singapura yakni Temasek.

“Muliaman Hadad menyebutkan bahwa BP Investasi Danantara akan berfungsi serupa dengan Temasek di Singapura, tetapi mempertahankan akuntabilitas pada level tinggi seperti Temasek tidaklah mudah,” kata Achmad kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurutnya, tantangan utama tata kelola BP Investasi Danantara adalah memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, bukan untuk kepentingan politik atau segelintir pihak. Selain itu, proses konsolidasi aset yang disebut-sebut menjadi bagian dari strategi badan ini perlu dilakukan secara transparan dan terukur.

Achmad menambahkan transparansi penting untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa aset negara dikelola secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, badan ini digadang-gadang bakal mengelola aset pemerintah yang strategis di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, sebelum bisa memiliki peran selayaknya Temasek, Achmad menilai BP Investasi Danantara perlu dipayungi undang-undang yang spesifik. Regulasi ini nantinya mampu memberikan kepastian legal dan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

“Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia dibentuk berdasarkan undang-undang yang jelas serta memiliki kerangka regulasi yang solid,” ujarnya.

Tanpa undang-undang yang mendasari, kata dia, badan ini rentan terhadap perubahan kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan dinamika politik atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Dasar hukum yang lemah ini bisa berakibat pada ketidakjelasan dalam aspek pengelolaan aset.

Sebelumnya, BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.

Muliaman menyampaikan bahwa lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu menurutnya lembaga ini mirip sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), tetapi badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN.

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

TEMPO.CO, Jakarta -Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Pihak perbankan sudah memiliki mekanisme rinci untuk menilai kemampuan bayar nasabah. Selain itu, ia menuturkan bahwa tingkat pemulihan nasabah yang mengalami masalah kredit di masa lalu sudah sangat rendah. Dengan situasi ini, ia melihat bahwa rencana tersebut berpotensi untuk menarik konsumen baru bagi perbankan.

Masalah utang macet sempat disinggung oleh calon presiden Ganjar Pranowo dalam kampanyenya, di mana ia berencana menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini mencapai Rp 600 miliar.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

Hashim menjelaskan bahwa sebenarnya utang petani dan nelayan ini telah lama dihapus dan dibekukan oleh bank. Namun, hak penagihan dari pihak bank masih tetap tercatat.

“Karena itu mereka tidak bisa memperoleh kredit dari bank dan akhirnya beralih ke rentenir atau pinjaman online,” kata Hashim. "Jadi, waktu itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa situasi ini perlu diubah."

Para petani dan nelayan menyambut baik rencana ini. Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyatakan bahwa ketidakmampuan petani untuk melunasi utang bukan sepenuhnya kesalahan mereka, tetapi dipengaruhi oleh dampak krisis moneter pada era Orde Baru.

"Pada dasarnya, kami setuju dengan rencana pemutihan saat ini karena kami melihat bahwa utang yang tidak terbayar atau sebagian masih tertunggak bukanlah sepenuhnya kelemahan petani, melainkan kondisi pada masa krisis tersebut," ujar Henry saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Namun, Henry menekankan bahwa pemutihan ini perlu dipastikan apakah akan berlaku bagi semua utang petani atau hanya untuk utang pada periode tertentu, sekitar tahun 1998. Ia juga menambahkan bahwa bagi petani yang ingin kembali mengajukan pinjaman setelah pemutihan ini, sebaiknya diberikan semacam catatan khusus.

“Kalau mereka ingin menerima kredit baru, mungkin perlu ada pernyataan khusus, agar tidak muncul pemikiran bahwa utang ini bisa dihapuskan seperti sebelumnya,” kata Henry.

Setelah pemutihan utang era Orde Baru ini berjalan, Henry juga mengusulkan agar pemutihan untuk beberapa utang petani lainnya yang terjadi setelah periode tersebut dapat dipertimbangkan, apakah perlu dilakukan pemutihan atau tidak.

Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI), Ade Cahyo Nugroho, memberikan tanggapan positif terhadap rencana Presiden untuk memutihkan utang sekitar enam juta petani dan nelayan. Ade menyatakan bahwa rencana tersebut dapat menjadi peluang bagi perbankan untuk menambah jumlah nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat masalah kredit di masa lalu yang mungkin kini telah mengalami perbaikan.

Ade menjelaskan bahwa banyak nasabah sebelumnya mengalami kesulitan pembayaran karena berbagai alasan, sehingga langkah Presiden baru ini dinilai memberikan kesempatan baru bagi mereka. Umumnya, nasabah yang bermasalah dalam pembayaran kredit di masa lalu masuk dalam daftar hitam, yang menghalangi akses mereka terhadap layanan perbankan secara permanen.

Pada kesempatan yang sama, SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), Thomas Wahyudi, turut mendukung rencana tersebut. Menurutnya, pemutihan utang petani dan nelayan ini dapat mendukung keberlangsungan ekonomi bagi sejumlah kalangan masyarakat dan membuka peluang baru bagi sektor perbankan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

TEMPO.CO, Jakarta -Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Pihak perbankan sudah memiliki mekanisme rinci untuk menilai kemampuan bayar nasabah. Selain itu, ia menuturkan bahwa tingkat pemulihan nasabah yang mengalami masalah kredit di masa lalu sudah sangat rendah. Dengan situasi ini, ia melihat bahwa rencana tersebut berpotensi untuk menarik konsumen baru bagi perbankan.

Masalah utang macet sempat disinggung oleh calon presiden Ganjar Pranowo dalam kampanyenya, di mana ia berencana menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini mencapai Rp 600 miliar.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

Hashim menjelaskan bahwa sebenarnya utang petani dan nelayan ini telah lama dihapus dan dibekukan oleh bank. Namun, hak penagihan dari pihak bank masih tetap tercatat.

“Karena itu mereka tidak bisa memperoleh kredit dari bank dan akhirnya beralih ke rentenir atau pinjaman online,” kata Hashim. "Jadi, waktu itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa situasi ini perlu diubah."

Para petani dan nelayan menyambut baik rencana ini. Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyatakan bahwa ketidakmampuan petani untuk melunasi utang bukan sepenuhnya kesalahan mereka, tetapi dipengaruhi oleh dampak krisis moneter pada era Orde Baru.

"Pada dasarnya, kami setuju dengan rencana pemutihan saat ini karena kami melihat bahwa utang yang tidak terbayar atau sebagian masih tertunggak bukanlah sepenuhnya kelemahan petani, melainkan kondisi pada masa krisis tersebut," ujar Henry saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Namun, Henry menekankan bahwa pemutihan ini perlu dipastikan apakah akan berlaku bagi semua utang petani atau hanya untuk utang pada periode tertentu, sekitar tahun 1998. Ia juga menambahkan bahwa bagi petani yang ingin kembali mengajukan pinjaman setelah pemutihan ini, sebaiknya diberikan semacam catatan khusus.

“Kalau mereka ingin menerima kredit baru, mungkin perlu ada pernyataan khusus, agar tidak muncul pemikiran bahwa utang ini bisa dihapuskan seperti sebelumnya,” kata Henry.

Setelah pemutihan utang era Orde Baru ini berjalan, Henry juga mengusulkan agar pemutihan untuk beberapa utang petani lainnya yang terjadi setelah periode tersebut dapat dipertimbangkan, apakah perlu dilakukan pemutihan atau tidak.

Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI), Ade Cahyo Nugroho, memberikan tanggapan positif terhadap rencana Presiden untuk memutihkan utang sekitar enam juta petani dan nelayan. Ade menyatakan bahwa rencana tersebut dapat menjadi peluang bagi perbankan untuk menambah jumlah nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat masalah kredit di masa lalu yang mungkin kini telah mengalami perbaikan.

Ade menjelaskan bahwa banyak nasabah sebelumnya mengalami kesulitan pembayaran karena berbagai alasan, sehingga langkah Presiden baru ini dinilai memberikan kesempatan baru bagi mereka. Umumnya, nasabah yang bermasalah dalam pembayaran kredit di masa lalu masuk dalam daftar hitam, yang menghalangi akses mereka terhadap layanan perbankan secara permanen.

Pada kesempatan yang sama, SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), Thomas Wahyudi, turut mendukung rencana tersebut. Menurutnya, pemutihan utang petani dan nelayan ini dapat mendukung keberlangsungan ekonomi bagi sejumlah kalangan masyarakat dan membuka peluang baru bagi sektor perbankan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

INFO BISNIS – PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Guna mendukung UMKM, BRI mengadakan Bazaar UMKM BRILiaN di Area Taman BRI, Jakarta, Jumat 18 oktober 2024.

“BRI tidak hanya fokus pada pemberdayaan, tetapi juga melakukan pemberdayaan seperti menyelenggarakan Bazaar UMKM BRILiaN yang dirancang untuk memperluas jaringan penjualan dan menjangkau lebih banyak konsumen,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari. Menurut dia, BRI telah berkomitmen untuk mendampingi dan memberdayakan pelaku UMKM melalui program inovatif Klasterku Hidupku.

Supari mengatakan, BRI tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan dan program pemberdayaan lainnya, memastikan UMKM dapat tumbuh dan naik kelas. “Dengan komitmennya, BRI telah merancang kerangka pemberdayaan yang mencakup berbagai fase, mulai dari dasarhingga integrasi dan interkoneksi,” kata Supari.

Bazaar UMKM BRILiaN tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk Klaster UMKM kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku UMKM. Melalui berbagai kegiatan edukasi, BRI terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) pelaku UMKM yang mewakili Klaster Usaha binaan BRI dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang mengikuti Bazaar UMKM BRLian yaitu Prukades Keripik Pisang dari Desa Kelawi, Lampung; Klaster Salak Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Sumatera Utara; Prukades Keripik Ubi Jalar dari Desa Jangkang, Kalimantan Barat; Prukades Keripik Talas dari Desa Sambak, Jawa Tengah; Klaster Durian dari Desa Lemahabang, Jawa Tengah; Klaster Manggis Bhuana Sari dari Desa Melaya, Bali; Klaster Mitra Bery Stroberi dari Desa Lebakmuncang, Jawa Barat; Klaster Mangga Ngetos dari Desa Ngetos, Jawa Timur.

Sampai dengan akhir Agustus 2024, BRI telah membina 32.449 klaster usaha yang menjadi bagian dari program Klasterku Hidupku. Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, BRI juga telah menyelenggarakan lebih dari 2.000 pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaku usaha yang tergabung dalam program tersebut, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)

INFO BISNIS – PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Guna mendukung UMKM, BRI mengadakan Bazaar UMKM BRILiaN di Area Taman BRI, Jakarta, Jumat 18 oktober 2024.

“BRI tidak hanya fokus pada pemberdayaan, tetapi juga melakukan pemberdayaan seperti menyelenggarakan Bazaar UMKM BRILiaN yang dirancang untuk memperluas jaringan penjualan dan menjangkau lebih banyak konsumen,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari. Menurut dia, BRI telah berkomitmen untuk mendampingi dan memberdayakan pelaku UMKM melalui program inovatif Klasterku Hidupku.

Supari mengatakan, BRI tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan dan program pemberdayaan lainnya, memastikan UMKM dapat tumbuh dan naik kelas. “Dengan komitmennya, BRI telah merancang kerangka pemberdayaan yang mencakup berbagai fase, mulai dari dasarhingga integrasi dan interkoneksi,” kata Supari.

Bazaar UMKM BRILiaN tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk Klaster UMKM kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku UMKM. Melalui berbagai kegiatan edukasi, BRI terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) pelaku UMKM yang mewakili Klaster Usaha binaan BRI dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang mengikuti Bazaar UMKM BRLian yaitu Prukades Keripik Pisang dari Desa Kelawi, Lampung; Klaster Salak Jaya Lestari dari Desa Kutambaru, Sumatera Utara; Prukades Keripik Ubi Jalar dari Desa Jangkang, Kalimantan Barat; Prukades Keripik Talas dari Desa Sambak, Jawa Tengah; Klaster Durian dari Desa Lemahabang, Jawa Tengah; Klaster Manggis Bhuana Sari dari Desa Melaya, Bali; Klaster Mitra Bery Stroberi dari Desa Lebakmuncang, Jawa Barat; Klaster Mangga Ngetos dari Desa Ngetos, Jawa Timur.

Sampai dengan akhir Agustus 2024, BRI telah membina 32.449 klaster usaha yang menjadi bagian dari program Klasterku Hidupku. Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, BRI juga telah menyelenggarakan lebih dari 2.000 pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaku usaha yang tergabung dalam program tersebut, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mulai besok, Selasa, 29 Oktober 2024, akan melelang delapan seri Surat Utang Negara atau SUN dengan keuntungan atau biasa disebut tingkat kupon mulai dari 6,5 persen dan dilelang dengan nominal per unit Rp 1 juta.

Pemerintah menargetkan maksimal Rp 33 triliun dalam lelang kali ini. “Pemerintah akan melakukan lelang SUN dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024,” demikian dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Senin, 28 Oktober 2024.

Lelang akan dibuka besok pukul 09.00-11.00 WIB. Delapan seri surat utang yang dilelang merupakan pembukaan kembali atau reopening. Delapan seri obligasi negara itu adalah SPN03250129 dan SPN12251030 penerbitan baru, selanjutnya seri FR0104, FRSDG001, FR0103, FR0098, FR0097, FR0105 merupakan pembukaan kembali.

Kedelapan seri memiliki jatuh tempo yang beragam, mulai dari 29 Januari 2025 hingga 15 Juli 2064. Kupon yang ditawarkan mulai 6,5 persen hingga 7,3 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah, menyatakan perusahaan tekstil legendaris, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, dalam status pailit. Keputusan ini tercantum dalam nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin, 21 Oktober 2024.

Sritex memberikan klarifikasi tentang utang terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Semarang. Sritex menyatakan memiliki utang sebesar Rp100.308.838.984 terhadap perusahaan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024.

Profil Sritex

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau dikenal sebagai Sritex, adalah perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia dengan sejarah panjang yang dimulai dari usaha kecil hingga menjadi perusahaan besar dengan jangkauan internasional. Sritex didirikan pada tahun 1966 oleh HM Lukminto, seorang pengusaha kelahiran Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, yang lahir pada Juni 1946. Awalnya, Lukminto merintis Sritex sebagai pedagang tekstil eceran hingga berkembang pesat menjadi perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia.

Awal Berdiri
Dilansir dari digilib.uns.ac.id, perjalanan Sritex dimulai dari sebuah usaha dagang kecil bernama Sri Redjeki yang berlokasi di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Pada tahun 1968, usaha ini mengalami pertumbuhan pesat hingga Lukminto mendirikan pabrik pertama Sritex di Solo, yang fokus pada produksi kain kelantang dan celup. Dengan adanya pabrik ini, Sritex mulai mengembangkan lini produksi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Perubahan Menjadi Perseroan Terbatas dan Ekspansi Produksi
Pada tahun 1978, Sritex resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas (PT) di bawah naungan Kementerian Perdagangan, menandai langkah signifikan dalam ekspansi perusahaan. Empat tahun setelahnya, yaitu pada 1982, Sritex mendirikan pabrik pemintalan pertama yang menjadi fondasi untuk memperluas produksi tekstil. Dengan lahan operasional seluas 150 hektar di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex mampu mempekerjakan lebih dari 25 ribu karyawan.

Produksi Seragam Militer dan Ekspor
Pada tahun 1994, Sritex menorehkan prestasi sebagai salah satu produsen seragam militer untuk Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Tentara Jerman. Produksi seragam militer menjadi salah satu pilar penting bagi Sritex, yang mencakup lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI.

Saat ini, sekitar 70 persen produksi Sritex diekspor ke berbagai negara, dengan Amerika Serikat sebagai tujuan utama senilai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh Eropa sebesar US$ 200 juta per tahun. Pasar Sritex menjangkau lebih dari 100 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara seperti Jerman, Inggris, Malaysia, Australia, Timor Leste, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Produk yang diekspor tidak hanya meliputi seragam militer tetapi juga tekstil, benang, kain, dan pakaian jadi.

Menghadapi Krisis dan Pencapaian di Pasar Saham
Meski Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, Sritex berhasil bertahan dan melipatgandakan pertumbuhannya hingga delapan kali lipat pada 2001, dibandingkan saat pertama kali terintegrasi pada 1992. Kemudian pada tahun 2013, PT Sritex mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode ticker SRIL, membuka akses baru dalam permodalan dan ekspansi lebih lanjut.

Pada tahun 2014, Direktur Utama Sritex, Iwan S. Lukminto, anak sulung dari HM Lukminto, meraih penghargaan Businessman of the Year dari Forbes Indonesia dan EY Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young. Pada tahun 2017, Sritex menerbitkan obligasi global senilai US$ 150 juta, yang akan jatuh tempo pada 2024.

Prestasi MURI dan Rekor Perusahaan
Prestasi Sritex tidak hanya terbatas pada aspek bisnis dan ekspor. Perusahaan ini telah menerima beberapa penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Pada 2015, Sritex memperoleh penghargaan sebagai Pelopor dan Penyelenggara Penciptaan Investor Saham Terbesar dalam Perusahaan. Setahun kemudian, Sritex mencatatkan rekor MURI dengan jumlah peserta terbanyak dalam penyuluhan narkoba, yang diikuti oleh 30 ribu karyawan.

Pada 2019, sebanyak 38 ribu karyawan Sritex Grup berpartisipasi dalam kerja bakti massal membersihkan lingkungan perusahaan. Aksi ini mencetak rekor MURI untuk Kerja Bakti di Lingkungan Perusahaan oleh Karyawan Terbanyak, dan dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI ke-74 serta ulang tahun Sritex ke-53.

TEMPO.CO, Jakarta -PT Kawan Berkarya Mandiri kembali menggugat PT J.CO Donuts and Coffee dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2024. Majelis hakim akan menyidang gugatan dengan nomor perkara 316/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst itu pada Senin, 4 November 2024 di ruangan Oemar Seno Adji.

Gugatan PKPU ke PT J.CO Donuts and Coffee ini bukanlah yang pertama kali. Pada Maret 2024, PT Kawan Berkarya Mandiri bersama PT Hero Supermarket Tbk juga pernah menggungat PKPU J.CO. Namun, gugatan ini akhirnya dicabut pada 2 Mei 2024.

“Mengabulkan pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II,” kata majelis dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Selain itu, pada 28 Desember 2022, PT Kawan Berkarya Mandiri juga pernah menggugat PKPU J.CO. Ketika itu, gugatan juga dilayangkan William Owen.

Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Desember 2022 dengan nomor perkara 384/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebutkan bahwa PT Kawan Berkarya Mandiri dan William Owen sebagai pemohon diwakili oleh kuasa hukum Muhammad Rusdy Anshari. Sedangkan termohon adalah PT JCO Donuts and Coffee.

Di dalam gugatannya, para pemohon mengajukan lima tuntutan.

Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon PKPU untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan termohon PKPU yakni PT J.CO Donut & Coffee yang berkantor pusat di Jalan Meruya Selatan No. 68 RT. 5/RW. 1 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berada dalam keadaan PKPU Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya.

Ketiga, menunjuk dan mengangkat hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas.

Keempat, menunjuk dan mengangkat pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan selanjutnya sebagai kurator apabila termohon PKPU (PT J.CO Donut & Coffee) jatuh dalam keadaan pailit yaitu: Abraham Caleb Dompas, Cecep Suhardiman, dan Wendra Puji.

Abraham Caleb Dompas adalah kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang beralamat kantor di Wisma MRA, Lantai 17, Unit A, Jalan TB. Simatupang No. 19, Jakarta 12430. Selain itu juga ditunjuk Cecep Suhardiman sebagai kurator dan pengurus yang beralamat kantor di RCS LAW FIRM, di Tangerang Selatan dan Cirebon.

Berikutnya adalah Wendra Puji adalah kurator dan pengurus yang beralamat kantor di Wendra Puji & Partners, Rukan Fatmawati Mas Blok 1/118 Jalan RS. Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan.

Kelima, menghukum termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini.