TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah kembali menekankan perlunya peninjauan ulang pada kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat atau BVKS. Menurutnya, ini menjadi salah satu poin penting yang bisa mendorong upaya pemulihan kondisi pariwisata dalam negeri, khususnya dalam mengejar ketertinggalan jumlah target wisman yang berkunjung ke Indonesia hingga akhir tahun.

“Penguatan kebijakan yang membuat wisatawan terutama negara-negara jiran (tetangga) untuk masuk ke Indonesia serta revisi kembali kebijakan BVKS terutama bagi negara-negara asal wisman yang selama ini memberikan kontribusi besar,” tuturnya kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 2 November 2024.

Pernyataan tersebut menyusul terbitnya catatan perkembangan pariwisata milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2024 mencapai 1,28 juta kunjungan, naik 19,53 persen year on year (yoy). Peningkatan jumlah kunjungan wisman secara kumulatif dari Januari hingga September 2024 mencapai 10,37 juta kunjungan, naik 20,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Adapun, wisman yang berkunjung ke Indonesia pada September 2024 didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia dengan persentase sebanyak 18,33 persen, Australia sebesar 12,45 persen, dan Tiongkok sebanyak 8,93 persen.

Beberapa waktu lalu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat mengesahkan kebijakan yang menyebutkan bebas visa kunjungan yang mulanya berlaku bagi 165 negara jadi hanya berlaku untuk 13 negara terpilih. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perperes) Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan diteken pada 29 Agustus 2024 lalu.

Negara-negara yang terdaftar, atau disebut dalam peraturan sebagai Subjek Bebas Visa Kunjungan, mendapat keistimewaan dengan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (2) dari peraturan tersebut.

Subjek bebas visa kunjungan meliputi pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu. Tiga belas negara yang termasuk ke dalam subjek bebas visa kunjungan dalam Perpres tersebut adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong.

Merujuk catatan BPS, selain Malaysia, dua negara lainnya yang banyak ikut andil menyumbang jumlah kunjungan wisman ke Indonesia tidak termasuk ke dalam subjek bebas visa kunjungan yang disebutkan dalam Perpres tersebut.

Sedangkan, sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki target tercapainya jumlah total kunjungan wisman sebanyak 14,3 juta di akhir 2024. Melihat catatan BPS, negara masih harus mengejar ketertinggalan sebanyak 4 juta kunjungan yang perlu diusahakan dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan lagi.

ASITA mengharapkan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata di bawah pimpinan Menteri Widiyanti Putri Wardhana mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan BVKS, sebagaimana yang ia katakan beberapa waktu sebelumnya kepadaTempomelalui sambungan telepon. “Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali supaya wisatawan-wisatawan, terutama yang berasal dari negara-negara potensial, bisa masuk kembali, contohnya seperti Cina dan Australia,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan membacakan hasil permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp 8,79 triliun yang melilit empat perusahaan media milik Aburizal Bakrie pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Majelis Hakim telah memberikan perpanjangan PKPU terhadap empat perusahaan tersebut selama 45 hari sejak 20 September hingga 4 November 2004. Rencananya sidang itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini pukul 10.00.

Majelis telah memerintahkan para pengurus dalam perkara ini untuk memanggil para Termohon PKPU dan kreditur untuk menghadiri sidang itu. “Menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan,” tulis petitum dalam perkara nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dikutip Senin, 4 November 2024.

Pada Selasa, 15 Oktober 2024, kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih ke empat perusahaan milik Bakrie, Marx Andryan, mengakui telah menerima tawaran soal pembayaran utang sebesar Rp 8,79 triliun.

“Sudah disampaikan, tapi masih tahap negosiasi,” kata Marx saat dihubungi.

Marx menyebut tawaran dari VIVA ialah membayar keseluruhan utang dengan tiga termin dengan batas waktu tertentu. Namun, semua tawaran itu belum ada yang disepakati oleh keduanya.

“Dibagi tiga termin. Tapi masih belum clear,” kata dia.

Dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) VIVA menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas atau debt to equity swap. “Dapat Perseroan sampaikan bahwa penyusunan dan proses negosiasi skema penyelesaian kewajiban dalam rencana perdamaian masih terus berlangsung sampai dengan saat ini,” kata VIVA, dikutip pada Ahad, 13 Oktober 2024.

VIVA menyebut skema kewajiban dengan konversi utang menjadi ekuitas besarannya masih berkisar 2 persen dari total tagihan yang diakui dan terverifikasi dalam PKPU. Sementara itu, untuk tagihan selebihnya sementara ini ditawarkan skema penyelesaiannya secara tunai bertahap.

“Besaran atau persentase tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil negosiasi dengan para kreditur,” kata VIVA.

Kinerja Keuangan VIVA Terus Memburuk

VIVA dan beberapa anak usahanya tersebut terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada empat perusahaan itu. Jika tenggat penyelesaian utang melalui PKPU terlampaui, VIVA bakal dipailitkan. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan waktu hingga 4 November kepada VIVA untuk bernegosiasi dengan para kreditur.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun.

Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Kondisi tersebut setali tiga pada 2022. Pada periode tersebut, VIVA malah membukukan rugi sebesar Rp 1,71 triliun. Jumlah ini membengkak sekitar 93,19 persen secara tahunan dari 2021 sebesar Rp 883,12 miliar. Pada periode ini, VIVA juga mencatatkan defisiensi ekuitas sebesar Rp 1,58 triliun atau meningkat dari total Rp 617,33 miliar di 2021.

Pendapatan VIVA pun juga menurun 6,26 persen pada 2022. Pada 2022, VIVA mencatatkan pendapatan usaha Rp 1,69 triliun, sedangkan di 2021 sebesar Rp 1,81 triliun. Penyebabnya ialah pendapatan dari sektor iklan yang turun 7,63 persen. Pada 2022, VIVA hanya mendapat Rp 1,65 triliun, sementara di 2021 sebesar Rp 1,79 triliun.

Padahal, beban usaha pada periode 2022 turun 0,44 persen atau Rp 1,65 triliun dari 2021 sebesar Rp 1,66 triliun. Beban usaha ini dihasilkan dari dua segmen, yaitu program dan penyiaran sebesar Rp 724,3 miliar dan operasional umum perusahaan Rp 933,7 miliar. Karena itu, VIVA pun akhirnya hanya bisa mencatatkan laba usaha Rp 40,48 miliar pada 2022. Angka ini anjlok 72,38 persen atau 146,6 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia per September 2024 sebanyak 19,53 persen dari capaian tahun lalu (yoy) dengan total 1,28 juta kunjungan. Jika diakumulasi, jumlah wisman sejak Januari-September tahun ini tercatat sebanyak 10,37 juta, naik 20,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Namun, di sisi lain, jumlah kunjungan per bulannya ataumonth to monthtercatat menurun sebanyak 4,53 persen dibandingkan kunjungan di bulan Agustus 2024 yang mencapai 1,34 juta kunjungan. Merujuk catatan BPS yang diterbitkan Jumat, 1 November 2024 itu, peningkatan jumlah kunjungan wisman terjadi sejak April 2024, baru kemudian mengalami penurunan di September 2024.

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah menargetkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 14,3 juta hingga akhir 2024. Melihat capaian per September 2024, artinya pemerintah masih perlu mengejar total 4 juta kunjungan untuk menyentuh angka yang ditargetkan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah menilai untuk memenuhi kekurangan 4 juta kunjungan dalam waktu kurang dari dua bulan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dia menekankan bahwa target ini perlu diusahakan bersama, bukan oleh Kementerian Pariwisata saja sebagai lembaga pemerintahan yang terkait.

Bahkan, menurutnya, untuk mencapai persentase 80 persen dari target atau sekitar 11,44 juta total kunjungan wisman di akhir tahun saja sudah merupakan pencapaian yang bagus. “Kelihatannya agak berat mencapainya, tapi mudah-mudahan bisa sampai 80 persen saja sudah bagus,” kata pria yang juga akrab disapa Budi tersebut kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 2 November 2024.

“Caranya, perbanyak event-event internasional, terutama MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) atau festival berskala besar di akhir tahun ini,” tutur Budi. Ia juga menyebut pentingnya penguatan kebijakan yang bisa membuat wisatawan masuk ke Indonesia, terutama negara-negara tetangga.

Selain itu, ia juga menyatakan diperlukan adanya revisi kembali atas kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). “Terutama bagi negara-negara asal wisman yang selama ini memberikan kontribusi besar,” ujarnya.

Dari catatan BPS, Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada September 2024 didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia dengan jumlah 18,33 persen, Australia sebanyak 12,45 persen, dan Tiongkok sebesar 8,93 persen.

Optimalisasi agenda-agenda seremonial menjelang natal dan tahun baru, menurut pandangan Budi, juga perlu digerakkan. “Iya, memang harus semaksimal mungkin karena sisa waktu ke akhir tahun yang harus dikejar,” ucapnya.

Sebagai catatan tambahan, berdasarkan jenis pintu masuk, jumlah kunjungan wisman pada September 2024 yang melalui pintu masuk utama sebanyak 1,12 juta kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 157,97 ribu kunjungan. Adapun, jumlah kunjungan yang melalui pintu masuk utama didominasi oleh wisman dengan moda angkutan udara yang berkontribusi sebesar 84,00 persen, sedangkan wisman dengan moda angkutan laut dan darat masing-masing hanya sebesar 13,38 persen dan 2,62 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menarik produk pangan olahan impor latiao asal Tiongkok karena mengandung bakteriBacillus cereusyang menyebabkan keracunan di Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan, dan Riau.

Hasil pengujian laboratorium terhadap empat jenis produk latiao positif mengandung bakteri berbahaya yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, dan muntah. Keempat produk tersebut yakni Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Saat ini, ada 73 jenis produk latiao yang terdaftar di BPOM.

“Kalau dari apa yang kami temukan ini sebaiknya tidak usah dulu dimakan, dibuang saja daripada sakit. Dari empat produk yang kami temukan di lapangan, boleh jadi berkembang ke depan,” ucap Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam jumpa pers di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat, 1 November 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Pemeriksaan BPOM di sarana peredaran gudang importir dan distributor menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik (CPerPOB). Karena itu, BPOM langsung memerintahkan importir menarik segera produk dari peredaran. "Kami juga perintahkan pemusnahan produk yang diduga sebabkan kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) dan harus dilaporkan prosesnya ke BPOM," ujar Taruna.

Selain itu, BPOM menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk pangan olahan latiao. Langkah ini diambil lembaga itu sebagai upaya kehati-hatian sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai. Tindakan BPOM dilakukan bersama pihak-pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.

Taruna mengatakan, langkah yang diambil BPOM merupakan upaya pihaknya dalam melindungi masyarakat. BPOM, lanjutnya, berkomitmen memastikan setiap produk makanan yang beredar aman dikonsumsi. "Saya tegaskan perlindungan masyarakat adalah prioritas utama kami," ucapnya.

BPOM mengimbau masyarakat terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia untuk menghindari pangan olahan pedas menyengat. Selain itu, lembaga ini mengimbau masyarakat mengenali pangan olahan yang aman dan perhatikan cara penyimpanan pangan sesuai anjuran produsen.

TEMPO.CO, Jakarta - Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa upaya penurunan harga tiket pesawat masih berada dalam tahap pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Perhubungan dan PT Pertamina (Persero). Ia menyebutkan, harga tiket pesawat yang belakangan lebih kompetitif menjadi salah satu poin pembahasan dalam upaya mendorong kegiatan pariwisata dalam negeri melalui program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0.

“Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” tutur Airlangga pada konferensi pers yang digelar di salah satu hotel di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Ahad, 3 November 2024.

Selain itu, Airlangga juga menegaskan, tidak akan membubarkan kelompok Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat yang dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Melainkan, meneruskan kinerjanya di pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut. Terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut mengenai tarif penerbangan domestik,” kata politikus partai Golongan Karya (Golkar) tersebut. “Ini tidak dari awal, kami meneruskan,” ujarnya.

Sementara itu, di lain kesempatan, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan harga tiket pesawat dapat turun sebelum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Saat ini, pihaknya tengah menunggu hasil kinerja Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, yang juga dikoordinasikan Kementerian Perekonomian.

“Saya harapannya sebelum Nataru sudah bisa dapat hasil Satgas,” kata Dudy kepada wartawan di Kementerian Perhubungan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Sebagaimana diketahui, Satgas Tiket Pesawat disahkan di pemerintahan era Joko Widodo pada Juli lalu. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 2019-2024, Sandiaga Uno, mengatakan Satgas dibentuk untuk mengambil langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Saat itu, Sandiaga bahkan menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 20 Oktober 2024. Kendati demikian, target tersebut belum terealisasi hingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Presiden Prabowo.

Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober lalu, tepatnya melalui Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Pengadilan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan PT Indo Bharat Rayon, salah satu kreditur Sritex, perihal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sritex kini tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pailit tersebut.

Dengan pailitnya Sritex, total 50 ribu pekerja raksasa tekstil itu terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah menyatakan mereka akan berupaya menyelamatkan para pekerja, dan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji beberapa opsi.

Namun, pemerintah juga menyatakan bantuan yang mereka tawarkan berupa non finansial. Belum ada pejabat pemerintahan yang memberi kepastian tentang kemungkinan opsi dana talangan atau bailout.

Lantas, apa saja faktor yang membuat sebuah perusahaan pailit?

Pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut undang-undang tersebut, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.

Adapun, debitur bisa dinyatakan pailit ketika ia mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Pernyataan pailit dilakukan dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan salah satu krediturnya.

Melansir dari berbagai sumber, berikut faktor-faktor yang bisa membuat suatu perusahaan dinyatakan pailit.

Perusahaan Tak Mampu Bersaing

Salah satu faktor yang bisa menyebabkan suatu perusahaan pailit adalah jika ia tidak mampu bersaing di pasar. Artinya, ketika perusahaan tidak berinovasi atau melakukan inovasi dengan lamban, sementara kebutuhan konsumen berubah dengan cepat. Apalagi dengan tren dan produk baru yang bermunculan setiap saat.

Perusahaan bisa membuat kesalahan dengan kurang cermat mengamati gerakan pesaing, sehingga menjadi tertinggal. Ketertinggalan perusahaan akan berdampak pada pendapatan, laba, dan kemampuan keuangannya.

Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, sempat mengungkap bahwa pendapatan Sritex menurun akibat dampak pandemi Covid-19 serta persaingan industri global. Bahkan, ia menambahkan, pandemi dan kompetisi dagang tersebut telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan.

Kondisi Pasar Sulit

Suatu perusahaan dapat mengalami pailit jika berada dalam kondisi pasar yang sedang sulit, atau kondisi perekonomian secara keseluruhan yang sedang memburuk. Situasi geopolitik pun bisa menjadi faktor penentu.

Berkaca pada kasus Sritex, ada faktor industri tekstil yang sedang tidak baik-baik saja. Selain tak mampu bersaing, direktur keuangan Sritex berkata perusahaan itu juga terpengaruh situasi geopolitik di berbagai negara.

“Kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan gangguan supply chain (rantai pasok) dan juga penurunan ekspor, karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di kawasan Eropa dan Amerika Serikat,” ucap Welly pada 24 Juni 2024.

Dia juga menjelaskan bahwa penurunan pendapatan perusahaan dilatarbelakangi oleh adanya suplai tekstil yang berlebihan dari Cina. Akibatnya, terjadi praktik dumping (menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah), khususnya tekstil yang menargetkan negara di luar Eropa dan Cina.

Pengambilan Keputusan Buruk

Perusahaan yang kerap membuat keputusan buruk dapat berujung mengalami pailit. Misalnya jika perusahaan menetapkan harga terlalu mahal di pasar, melakukan ekspansi berlebihan, atau melakukan pengeluaran tak terkendali.

Sritex pada akhirnya mencatatkan kinerja keuangan yang buruk selama beberapa tahun belakangan. Perusahaan itu memiliki utang usaha kepada kreditur sekaligus penggugatnya yakni PT Indo Bharat Rayon sebesar Rp 100.308.838.984.

Raksasa tekstil itu memiliki total liabilitas sebesar US$ 1.597.894.876 atau sekitar Rp 25 triliun. Liabilitas tersebut didominasi liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1.466.477.101 atau sekitar Rp 23 triliun.

Tanggungan finansial jangka panjang Sritex didominasi oleh utang bank sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun. Sritex memiliki utang bank jangka panjang kepada 28 bank.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun. Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024.

Myesha Fatina RachmandanHammam Izzuddinberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengatakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 berhasil memperoleh Rp1,85 triliun dari aktivitas business matching. Menurutnya, agenda ini menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk memasarkan produk hingga mendorong akses pembiayaan.

“Alhamdulillah sukses mencatat hampir Rp2 triliun rupiah deals. Luar biasa sekali,” kata Destry dalam penutupan ISEF 2024 di JCC Senayan, Ahad, 3 November 2024 dipantau dari YouTube Bank Indonesia.

Nilai transaksi bisnis Rp1,85 triliun itu berasal dari sejumlah kategori. Pertama, berasal dari komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp641 miliar, kedua dari komitmen dan realisasi transaksi perdagangan Rp295 miliar, dan ketiga komitmen kerja sama ekosistem keuangan syariah senilai Rp1 triliun.

ISEF 2024 digelar selama empat hari sejak 30 Oktober hingga 3 November 2024. Destry mengatakan, selama empat hari tersebut penjualan retail oleh sekitar 5.000 exhibitor mencatat total omzet Rp115 miliar.

Destry berharap torehan dari ISEF 2024 menjadi titik awal untuk mengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, geliat ekonomi syariah Indonesia masih belum optimal.

“Dalam konteks ekonomi syariah kita masih nomor tiga di dunia. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana nantinya kitab isa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya.

Dalam hal itu, Destry berpendapat kolaborasi menjadi kunci. Pasalnya, baik BI maupun Kementerian Agama tidak bisa bergerak sendirian. Menurutnya, perlu kolaborasi dan dukungan dari semua elemen masyarakat.

Sebelumnya, pada pembukaan ISEF, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pengembangan ekonomi dan keuangan syariah jadi salah satu fokus ekonomi nasional. Saat ini, berdasarkan data State Global Islamic Index, Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Malaysia dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Airlangga menyebut kontribusi ekonomi syarah dalam PDB telah mencapai 48,71 persen.

“Untuk itu visi pengembangan sektor produktif seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan akan segera menggelar rapat untuk mempercepat realisasi penurunan harga tiket pesawat. Ia mengatakan akan mengusahakan tercapainya target penurunan harga tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Kami harus usahakan secepatnya ya, kami harusmeeting(rapat) secepatnya (pekan ini),” ucapnya ketika ditemui usai menghadiri konferensi pers yang diadakan di salah satu hotel di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Ahad, 3 November 2024.

Beberapa waktu sebelumnya, sebagaimana disadur dariAntara, Menpar Widiyanti juga menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam upaya memastikan harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan. Hal ini, menurutnya mampu mendorong kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) dan wisatawan nusantara (Wisnus) ke destinasi wisata yang ada di Indonesia.

"Mengenai aksesibilitas transportasi, harga tiket yang terjangkau kita harus segera atasi bersama K/L (Kementerian/Lembaga) yang lainnya supaya Wisman dan Wisnus bisa datang (ke objek wisata) di Indonesia (tiket pesawatnya) lebih murah," kata Widiyanti usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui terdapat kenaikan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia per September 2024 sebanyak 19,53 persen dari capaian tahun lalu (yoy) dengan total 1,28 juta kunjungan. Namun, di sisi lain, jumlah kunjungan per bulannya atau month to month (mtm) tercatat menurun sebanyak 4,53 persen dibandingkan kunjungan di bulan Agustus 2024 yang mencapai 1,34 juta kunjungan.

Merujuk catatan BPS yang diterbitkan Jumat, 1 November 2024 itu, peningkatan jumlah kunjungan wisman terjadi sejak April 2024, baru kemudian mengalami penurunan di September 2024. Jika diakumulasi, jumlah wisman sejak Januari-September tahun ini tercatat sebanyak 10,37 juta, naik 20,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah menargetkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 14,3 juta hingga akhir 2024. Melihat capaian per September 2024, artinya pemerintah masih perlu mengejar total 4 juta kunjungan untuk menyentuh angka yang ditargetkan.

Sementara itu, untuk jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada September 2024 tercatat mencapai 83,36 juta perjalanan. Jumlah tersebut meningkat sebesar 9,86 persen bila dibandingkan dengan Agustus 2024 (m-to-m), dan naik 38,58 persen bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada Januari-September 2024, perjalanan wisnus di Indonesia naik 21,06 persen dibandingkan kumulatif periode yang sama pada tahun lalu. Jumlahnya tercatat mencapai 757,96 juta perjalanan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan masih ada sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Ia menegaskan bahwa bank-bank kecil tersebut perlu segera menuntaskan kewajibannya sebelum 31 Desember 2024.

“OJK sudah memberikan waktu cukup panjang untuk pemenuhan modal inti minimum bagi BPR sejak tahun 2015,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat, 1 November 2024.

Menurutnya, OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR dan BPRS untuk melakukan konsolidasi memperkuat kondisi permodalan. Dian menegaskan jika hingga 31 Desember 2024 bank-bank tersebut belum memenuhi ketentuan maka wajib melakukan penggabungan atau merger. Selain itu, bisa juga dengan mekanisme pengambilalihan.

“Atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” ujarnya.

Seperti beberapa kasus sebelumnya, jika tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka BPR dan BPRS bisa ditutup. Sepanjang tahun 2024, OJK telah menutup 15 BPR dan BPRS. Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS

Pada kesempatan sebelumnya, Dian sempat memprediksi jumlah BPR yang tutup bisa mencapai 20 hingga akhir tahun ini. Namun, pejabat OJK itu mengatakan ada kemungkinan bank-bank tersebut tidak ditutup apabila adanya investor baru atau pemegang saham melakukan setor modal. Ia berharap jumlah BPR yang tutup tahun ini kurang dari 20.

“Mungkin ya, angka 20 itu mungkin, karena memang masih ada yang bermasalah,” kata Dian ketika ditanya tentang kemungkinan penutupan 20 BPR, saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Nabiila Azzahraberkontribusi pada penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang perdagangan pekan lalu, 28 Oktober hingga 1 November 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 2,23 persen dari level 7.694,660 ke 7.505,257. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi memaparkan sejumlah sentimen yang dinilai bakal mempengaruhi pasar modal sepekan ke depan.

Imam mengatakan data penting yang perlu dipantau yakni PMI Services Amerika Serikat (AS) untuk Oktober 2024, di mana pekan ini AS akan merilis data PMI dari sektor jasa baik dari ISM maupun dari S&P Global. Jika merujuk pada S&P Global, PMI Services AS diproyeksikan akan naik ke 55,3 di periode sebelumnya di 55,2.

“Sedangkan jika merujuk pada ISM, PMI Services AS untuk Oktober 2024 diproyeksikan akan turun ke level 53,3 dari periode sebelumnya 54,9,” kata Imam dalam keterangan resminya, dikutip Ahad, 3 November 2024.

Selanjutnya, ia mengatakan perlunya memperhatikan negara perdagangan Cina yang akan rilis pekan depan. Selain itu, data gross domestic product (GDP) Indonesia yang akan rilis beberapa waktu mendatang.

"Pertumbuhan di Indonesia diproyeksikan akan melambat ke 5 persen. Jika data yang rilis sesuai dengan ekspektasi pasar atau lebih besar, maka akan menjadi sentimen positif bagi pasar. Namun sebaliknya, jika data GDP lebih rendah dari konsensus atau ekspektasi pasar, maka hal ini dapat menjadi sentimen negatif," kata Imam.

Ia juga mengatakan pekan ini The Fed akan mengumumkan kebijakan moneternya dalam mengatur suku bunga. Menilik pada konsensus, kata dia, suku bunga The Fed atau FFR akan dipangkas sebesar 25 bps ke 4,75 persen.

Terakhir, menurutnya sentimen pemilu AS juga akan berpengaruh kepada pelaku pasar. Imam berpendapat pasar domestik dan global lebih condong kepada Kamala Harris yang mengadopsi pendekatan multilateral dalam hubungan internasional.

“Ini bisa membantu mengurangi ketegangan global dan memperkuat hubungan dagang dengan negara lain,” ujarnya.

Sementara itu, ia menilai Donald Trump cenderung lebih menggunakan pendekatan proteksionis. Terutama melalui tarif tinggi pada produk Tiongkok yang menurutnya dapat memicu perang dagang berkepanjangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menekankan besarnya peranan kebijakantax holidayyang telah disetujui perpanjangannya oleh Kementerian Keuangan belum lama ini. Ia menyatakan kebijakan tersebut berkontribusi lebih dari 25 persen terhadap pergerakan investasi dalam negeri.

“Karena memangtax holidayitu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25 persen,” kata Rosan dalam konferensi pers yang digelar di salah satu hotel di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Ahad, 3 November 2024.

Adapun,tax holidaymerupakan insentif fiskal berupa pengurangan atau pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100 persen untuk periode 5-20 tahun bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas. Di Indonesia, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Menyitir dari laman resmi Kementerian Keuangan, pemberlakuan kebijakan tersebut guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Terutama, dalam menghadapi ketatnya persaingan global, termasuk dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Kendati demikian, termaktub dalam perpanjangan peraturan tersebut, pungutantax holidaytidak bisa didapatkan dari perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pajak minimum global (GMT) sebesar 15 persen yang sejauh ini telah diterapkan di sekitar seratus negara.

Sehingga, menurut Rosan, perlu bagi Indonesia untuk turut menerapkan kebijakan serupa. Ia mengatakan apabila Indonesia tidak turut menerapkannya, maka negara asal perusahaan asing yang akan memungut pajak tersebut. “Jadi, asas manfaatnya tidak di kita,” katanya.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pihak penerimatax holidayihwal rencana penerapan GMT di Indonesia. “Jadi kita sudah sampaikan kepada penerimatax holidayini, apabila ini (GMT) diberlakukan ya akan adaadjustment,” katanya.

Penyesuaian tersebut, menurut keterangannya, berupa pemberian insentif dalam wujud yang berbeda. Pihaknya telah melakukan penilaian yang mengacu pada peraturan yang ada. “Sehingga yangtax holiday15 persen itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain,” ucapnya.

Adapun, ia meminta agar perusahaan domestik tidak perlu khawatir terhadap pemberlakuan GMT. Tujuan utama dari pemberlakuan ini, kata dia, tidak lain sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah investasi dari perusahaan-perusahaan dalam negeri.

“Kalau negara asalnya dari Indonesia tentu kami bisa tetap memberlakukantax holidayyang ada,” ujar Rosan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan utang 6 juta petani dan nelayan.

Menurut Airlangga, berhubungan dengan hal itu, bank BUMN atau himpunan bank milik negara (Himbara) bisa melakukan hapus buku tapi tidak bisa melakukan hapus tagih.

“Hapus buku, hapus tagih memang diperlukan untuk Himbara. Bank BUMN ini hapus buku bisa tetapi hapus tagih tidak bisa,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Four Season, Jakata Selatan, Ahad, 3 November 2024.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan bank swasta yang bisa melakukan hapus buku sekaligus hapus tagih. Sehingga, kata dia, kebijakan pemutihan utang yang sedang dipersiapkan ke depan ini sekaligus untuk mendukung bank BUMN agar bisa melakukan dua penghapusan kredit itu sekaligus.

Hapus buku merupakan tindakan menghapus kredit dari neraca keuangan bank. Sementara itu, hapus tagih dilakukan untuk menghapus tagihan yang telah dihapusbukukan dari neraca laporan keuangan bank. Sehingga, nasabah bisa mendapatkan kredit baru.

“Jadi ini untuk mendukung Himbara karena jumlahnya (utang) sudah cukup besar,” ucap Airlangga.

Ia menjelaskan, saat ini aturan untuk mendukung kebijakan pemutihan utang petani, nelayan, hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sedang dipersiapkan. Namun, ia tidak mengatakan target waktu penyelesaiannya.

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diselesaikan,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae juga mengatakan hapus tagih merupakan isu khusus bagi bank BUMN. Menurutnya kegiatan tersebut sudah lazim dilakukan bank swasta.

“Bank swasta sudah biasa melakukan itu. Nah memang itu merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat, 1 November 2024.

Bank BUMN belum bisa melakukan hapus tagih karena masalah aturan. Namun, Dian mengatakan di dalam Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan bahwa hapus buku bank BUMN dan lembaga jasa keuangan non-bank BUMN bukan merupakan kerugian negara sepanjang dapat dibuktikan tata kelola yang baik.