ekBis#1

Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

“Aturan ini bertentangan dengan regulasi di atasnya dan sarat dengan kepentingan politik transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia dan mendesak Muhammadiyah untuk turut serta dalam upaya pemulihan lingkungan hidup.

Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.

Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama. "Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang," ujarnya saat dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan bakal berbeda dengan tambang yang dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.

Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertemuan yang akan digelar

Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertemuan yang akan digelar pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

"Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidak menerima tambang untuk Muhammadiyah dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah," upcap Hening Parlan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang

Bertepatan dengan PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan bisnis tambang di Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024.

Koalisi masyarakat sipil, akademisi, aktivis dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tidak boleh terlibat dalam bisnis tambang. Pemberian izin bisnis tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke dalam lumpur dosa ekologis karena praktik bisnis tambang saat ini dilakukan dengan ugal-ugalan dan tidak berkelanjutan.

Sana Ullaili dari SP Kinasih mengatakan banyak dari korban pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang seharusnya dipikirkan dan dilindungi hak-haknya.

"Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang bisa jadi lebih merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah mengambil sikap, yakni bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusakan," kata Sana, dikutip dari rilis pers aksi tersebut.

MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P

Mengenal Desa Angseri di Bali, Desa BRILiaN dengan Tata Kelola Terbaik

INFO BISNIS - Bali dengan sejuta keindahannya masih menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun dunia. Bicara soal alamnya, tidak selalu tentang pantai. Surga wisata di Pulau Dewata masih banyak yang menarik untuk kunjungi.

Bila sedang berlibur di Bali, coba saja mengarah ke utara. Tepatnya menuju Desa Angseri di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kurang lebih jaraknya 1,5 jam dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Memasuki gerbang desa, mata langsung dimanjakan dengan tatanan rumah khas warga Bali. Berada di area ketinggian 640 mdpl, sejuknya udara desa peraih Desa BRILiaN 2023 ini memang nyaman untuk wisatawan yang mencari ketenangan.

Rasanya tidak cukup bila mengunjungi Desa Angseri tanpa menggali lebih luas kekayaan alamnya. Memiliki luas wilayah 758 hektare, pengunjung tentu banyak dimanjakan dengan pemandangan alam serba hijau dari pegunungan maupun perkebunan.

Dari luas wilayah itu, nyaris 50 persen Desa Angseri merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Ini sekaligus menjadi daya tarik agrowisata bagi wisatawan yang berkunjung.

Namun rasanya tidak cukup jika tengah berada di Desa Angseri tanpa menikmati berendam di pemandian Air Panas Angseri. Menariknya objek wisata ini punya daya tarik yakni pada air panasnya yang mengandung belerang dan bersumber langsung Gunung Batukaru.

Berbicara soal air, warga Desa Angseri memang memiliki air berlimpah. Sejumlah titik mata air juga ditemukan sekitar desa. Kekayaan air itu kini telah dikelola baik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Angseri.

Kepala BUMDes Angseri, I Wayan Cekug, menceritakan awal mula wilayahnya berhasil melakukan tata kelola air bagi kehidupan masyarakat. Diakuinya, ide itu terwujud berkat adanya kolaborasi pemerintah Desa Angser dengan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PUPR Tabanan pada 2021.

Dari program Pamsimas alias Program Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat, tata kelola air tersebut dibentuk dan dijalankan.

"Kami di BUMDes kini melanjutkan pengairan air kepada masyarakat desa setelah adanya pembangunan bak penampungan dan pipa induk," ujar Cekug.

Sebuah upaya tata kelola air dilakukan BUMDes Angseri kini telah berbuah manis. Kerja keras mereka juga diakui melalui penghargaan dari BRI. Dalam ajang ini Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023, Desa Angseri mendapat predikat Desa dengan Tata Kelola Terbaik.

"Berdasarkan tata kelola air, oleh BRI kita diikutsertakan mengikuti lomba desa BRILiaN di 2023 dan mendapat predikat terbaik," ujar Cekug.

Melalui pengelolaan air yang diterapkan BUMDes, warga cukup membayar sekitar cukup Rp1.000 per hari untuk 10 kubik air. Atau sekitar Rp30.000 per bulan untuk pemakaian rumah tangga.

Meski begitu, dengan adanya aliran air juga meningkatkan ekonomi warga desa. Sebab air tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga sejumlah warga memanfaatkan air untuk mengembangkan usahanya, khususnya pedagang kuliner.

BUMDes Angseri juga mendorong warga desa melakukan pembayaran melalui digital yang telah difasilitasi BRI. Tentu cara ini sebagai bagian dalam membantu meningkatkan literasi keuangan bagi warga desa.

Tak hanya itu, produk olahan bambu jadi salah satu UMKM unggulan. Prebekel atau Kepala Desa Angseri I Nyoman Warnata menyebut prioritas UMKM di wilayahnya memanfaatkan kekayaan alam bambu.

Dari kekayaan alam ini, banyak juga warga menggantungkan pendapatannya sebagai pengrajin keranjang. Mulai dari untuk keperluan belanja hingga wadah untuk sesajen sebagai bagian ibadah.

Di samping itu, Warnata mengaku tengah kembali merancang tata kelola khususnya bidang pariwisata. Harapannya agar wisata di Desa Angseri lebih bergairah lagi.

Salah satu upayanya dengan menggandeng perguruan tinggi negeri dalam membangun rancangan utama desa. Termasuk mengatur wilayah penginapan mulai dari penempatan hingga mengatur cara pembangunannya.

"Kalau kita menyimak potensi di desa kami itu banyak yang bisa dikembangkan. Memang yang paling menarik adalah bidang pariwisata," kata Warnata menjelaskan.

Sejauh ini Winarta akui berkat penghargaan Desa BRILiaN dari BRI membuat Desa Angseri semakin berkembang. Dukungan dan kehadiran BRI memberi rasa kenyamanan tersendiri bagi masyarakat maupun pemerintah desa.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menambahkan bahwa Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa yang diinisiasi BRI sebagai bentuk agent of development dalam mengembangkan desa.

Hingga akhir Juni 2024 tercatat terdapat 3.602 desa yang telah mendapatkan pemberdayaan Desa BRILiaN.

“Tata Kelola air dan inovasi di Desa BRILian Angseri bisa menjadi contoh yang direplika oleh desa-desa lain di Indonesia. Semoga Desa Angseri semakin maju dan program-program yang dilaksanakan serta melalui keberadaan UMKM lokal yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Cerita Bahlil dari Pengusaha Tambang Jadi Menteri: Karena Allah dan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi sekaligus Kepala Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bercerita dirinya bingung saat ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi masuk kabinet di periode kedua. Bahlil mengatakan tak pernah berpikir untuk menjadi pejabat. “Saya jadi pejabat karena Allah dan Pak Jokowi,” kata Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Selain itu, Bahlil mengatakan dirinya juga tak ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat meski ia adalah kader Partai Golkar. Meski awalnya menjadi pengusaha, Bahlil mengatakan itu merupakan kehendak Tuhan. “Allah berkehendak lain,” kata dia. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan kalau orang bercita-cita menjadi sesuatu itu justru tak akan terjadi. “Jangan bercita-cita jadi menteri, nanti tidak jadi menteri,” kata dia.

Bahlil bercerita ketika masih menjadi pengusaha tambang nikel ia bisa menghasilkan pendapatan 2,5 juta ton nikel per tahun. Angka itu kalau dihitung dengan nilai rupiah sekarang sekitar Rp 600 miliar. “Itu profit net perusahaan saya. Begitu menteri gajinya Rp 19 juta, bagaimana tidak stres,” kata Bahlil.

Bahlil Soroti Politik Uang di Pemilu

Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan sebaliknya pemilihan umum atau Pemilu legislatif ataupun eksekutif digelar secara proporsional tertutup. Dia menyebut demokrasi yang terbuka seperti saat ini justru membuat orang tak punya kapasitas kepemimpinan bisa terpilih karena hanya memiliki logistik.

“Kembali pemilihan tertutup saja, dipilih DPR saja. Ditusuk partainya. Itu lebih murah,” kata Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal itu dalam kuliah umum di Universitas Paramadina, Sabtu, 27 Juli 2024. Senyampang itu, Bahlil mengatakan dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur juga dipilih DPR.

Dalam pemilihan secara tertutup, masyarakat hanya mencoblos partai saja. Nantinya, partai akan menunjuk atau memilih kader mereka sendiri untuk maju sebagai anggota legislatif. Sementara, dalam demokrasi terbuka seperti ini Bahlil menilai banyak terjadi politik uang. “Sekarang kalau pemilihan banyak politik uang. Berarti rakyat kita ajarin macam-macam waduh, sedih,” kata dia.

Menurut Bahlil, sistem seperti ini juga akan memberi kesempatan bagi kader yang berproses sejak awal di partai. “Supaya yang jadi itu yang betul-betul berproses. Jangan yang tidak pernah berproses karena punya duit, beli jabatan. Kalau orang berproses pasti memiliki kepemimpinan yang kuat,” kata dia.

Bahlil mengatakan dalam sistem demokrasi seperti pemilihan umum saat ini yang terjadi justru politik uang. Dia mengatakan para calon pemimpin di negeri ini bisa mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mendapat jabatan. Demokrasi yang seperti ini, kata Bahlil, akan merusak sistem sosial bangsa. “Saya harus jujur dalam hal ini,” kata Bahlil.

Tak hanya itu, Bahlil mengatakan pemilihan umum di Indonesia seperti sepak bola karena ada pembagian babak. Babak pertama masyarakat mencoblos di TPS, kedua penyelenggara pemilihan, dan ketiga menggugat ke mahkamah konstitusi. Bahlil mengatakan pemain belum tentu menang tiap babak. “Menang babak pertama belum tentu menang babak kedua. Demokrasi ini perlu ada perubahan,” kata Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi sekaligus Kepala Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bercerita dirinya bingung saat ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi masuk kabinet di periode kedua. Bahlil mengatakan tak pernah berpikir untuk menjadi pejabat. “Saya jadi pejabat karena Allah dan Pak Jokowi,” kata Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Selain itu, Bahlil mengatakan dirinya juga tak ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat meski ia adalah kader Partai Golkar. Meski awalnya menjadi pengusaha, Bahlil mengatakan itu merupakan kehendak Tuhan. “Allah berkehendak lain,” kata dia. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan kalau orang bercita-cita menjadi sesuatu itu justru tak akan terjadi. “Jangan bercita-cita jadi menteri, nanti tidak jadi menteri,” kata dia.

Bahlil bercerita ketika masih menjadi pengusaha tambang nikel ia bisa menghasilkan pendapatan 2,5 juta ton nikel per tahun. Angka itu kalau dihitung dengan nilai rupiah sekarang sekitar Rp 600 miliar. “Itu profit net perusahaan saya. Begitu menteri gajinya Rp 19 juta, bagaimana tidak stres,” kata Bahlil.

Bahlil Soroti Politik Uang di Pemilu

Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan sebaliknya pemilihan umum atau Pemilu legislatif ataupun eksekutif digelar secara proporsional tertutup. Dia menyebut demokrasi yang terbuka seperti saat ini justru membuat orang tak punya kapasitas kepemimpinan bisa terpilih karena hanya memiliki logistik.

“Kembali pemilihan tertutup saja, dipilih DPR saja. Ditusuk partainya. Itu lebih murah,” kata Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal itu dalam kuliah umum di Universitas Paramadina, Sabtu, 27 Juli 2024. Senyampang itu, Bahlil mengatakan dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur juga dipilih DPR.

Dalam pemilihan secara tertutup, masyarakat hanya mencoblos partai saja. Nantinya, partai akan menunjuk atau memilih kader mereka sendiri untuk maju sebagai anggota legislatif. Sementara, dalam demokrasi terbuka seperti ini Bahlil menilai banyak terjadi politik uang. “Sekarang kalau pemilihan banyak politik uang. Berarti rakyat kita ajarin macam-macam waduh, sedih,” kata dia.

Menurut Bahlil, sistem seperti ini juga akan memberi kesempatan bagi kader yang berproses sejak awal di partai. “Supaya yang jadi itu yang betul-betul berproses. Jangan yang tidak pernah berproses karena punya duit, beli jabatan. Kalau orang berproses pasti memiliki kepemimpinan yang kuat,” kata dia.

Bahlil mengatakan dalam sistem demokrasi seperti pemilihan umum saat ini yang terjadi justru politik uang. Dia mengatakan para calon pemimpin di negeri ini bisa mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mendapat jabatan. Demokrasi yang seperti ini, kata Bahlil, akan merusak sistem sosial bangsa. “Saya harus jujur dalam hal ini,” kata Bahlil.

Tak hanya itu, Bahlil mengatakan pemilihan umum di Indonesia seperti sepak bola karena ada pembagian babak. Babak pertama masyarakat mencoblos di TPS, kedua penyelenggara pemilihan, dan ketiga menggugat ke mahkamah konstitusi. Bahlil mengatakan pemain belum tentu menang tiap babak. “Menang babak pertama belum tentu menang babak kedua. Demokrasi ini perlu ada perubahan,” kata Bahlil.

Bahlil Sebut Tak Ada yang Mengkritisi Kebijakan IUP Ormas Keagamaan: Cuma Omon-omon Saja

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi sekaligus Kepala Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat atau ormas keagamaan melalui badan usaha organisasi akan melibatkan kontraktor ketika mengelola konsesi. Sehingga menurutnya, tak perlu meragukan profesionalisme ormas mengelola tambang. “Tunjukkan kepada saya, pengusaha yang main pertambangan, apakah dulu pemain tambang? Tidak ada,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Menurut Bahlil, jangan sampai ada yang berpikir negatif atas pemberian IUP kepada ormas keagamaan. Pandangan semacam itu menurutnya membuat Indonesia sulit menjadi negara maju. “Republik ini tidak maju karena berpikir begitu. Mengambil kesimpulan sebelum bertindak,” kata Bahlil.

Selain itu, Bahlil mengatakan saat ini dirinya menunggu kritik dari semua orang soal pemberian IUP ke ormas ini. Dia mengklaim hingga saat ini belum ada yang mengkritisi kebijakannya itu. “Cuma omon-omon saja,” kata Bahlil.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun, kebijakan tersebut menuai beragam reaksi. Ada ormas yang menerima, namun banyak juga yang menolak. Hingga saat ini, Nahdlatul Ulama (NU) telah menyatakan nerima izin tambang itu, sedangkan Muhammadiyah disebut akan mengikuti langkah NU.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah melakukan kajian tentang pemanfaatan sumber daya alam sejak lama sebelum pemberian izin tambangormas oleh pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan kajian itu dilakukan sejak diselenggarakannya Kongres Ekonomi Umat di Jakarta pasa 2021 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Menurut Ikhsan, menerima pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan umat.

“Bila pertambangan kekayaan alam dilakukan secara bijak dan ditatakelola secara baik dengan memperhatikan dampak lingkungan dan penuh kearifan, kita juga dapat melakukan pembangunan yang sustainable,” kata Ikhsan saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurut Ikhsan, pada dasarnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara dan menjadikan sumber daya alam dan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kata Ikhsan, untuk mewujudkannya secara ekonomis harus disusun bersama atas dasar kekeluargaan.“Dan MUI sebagai tenda besar umat Islam wajib meneguhkan terwujudnya tujuan negara tersebut,” kata dia.