INFO NASIONAL - Pertamina terus mendorong berbagai inovasi khususnya terkait energi hijau dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hal ini diwujudkan dengan inovasi produk bioetanol untuk bahan bakar berbahan dasar sorgum.

Setelah berhasil menggelar uji coba produk bioetanol di dua mobil Flexy Fuel Vehicle (FFV) Toyota pada Rabu, 24 Juli 2024, Komisaris Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut mencoba performa produk Bioethanol Pertamina dengan melakukan test drive dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), di ICE BSD, Jumat 26 Juli 2024.

Simon pun mengapresi para Perwira Pertamina yang telah berhasil menghadirkan inovasi produk hijau bioetanol berbahan baku sorgum. Ia berharap para Perwira Pertamina bisa terus berinovasi menciptakan energi hijau, sehingga nantinya bisa digunakan secara lebih luas untuk kendaraan-kendaraan lain.

"Saya memberikan apresiasi atas inovasi dan pencapaian Perwira Pertamina. Saya sudah melakukan test drive dengan menyetir langsung FFV Toyota berbahan bakar bioetanol. Rasanya sama seperti menggunakan bahan bakar pada umumnya, semuanya lancar dan baik", ujar Simon.

Sejauh ini, pertamina telah memproduksi sebanyak 150 liter bioetanol yang diproduksi dari sampah biomasa, yaitu batang tanaman Sorgum. Proses produksi bahan bakar nabati tersebut menggunakan peralatan distilasi dan dehidrasi yang terdapat di fasilitas Laboratorium Technology Innovation milik Pertamina.

Langkah Pertamina selanjutnya adalah melakukan peningkatan produksi bioetanol dari skala laboratorium ke skala yang lebih besar. Memproduksi bioetanol dari batang sorgum dapat menjadi sumber energi baru terbarukan untuk Indonesia.

Simon berpesan kepada para Perwira Pertamina agar senantiasa berinovasi untuk menghasilkan karya-karya yang semakin bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya dengan mendorong aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dan tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs)

"Para Perwira Pertamina, ayo dukung terus Pertamina di sektor energi. Semoga Pertamina menjadi motor penggerak ketahanan energi bangsa bagi tercapainya swasembada energi, melalui inovasi-inovasi yang ramah lingkungan", kata dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan. "Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Faisal menambahkan, kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya tidak semua negara berhasil meningkatkan sektor industri keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.

Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan industri sektor keuangan. Sehingga berikutnya bisa memicu peningkatan partisipasi masyarakat dalam berasuransi. "Tapi ini langkah yang harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana bisa kalau pertumbuhan ekonomi mentok di 5 persen saja," ujarnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam asuransi dipicu karena minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.

"Tanpa literasi orang tidak tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi bisa dilaksanakan dan kebutuhan itu akan muncul. Kalau saya tidak punya produk asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang edukasi itu yang perlu terus-menerus dilakukan," katanya.

Ogi mengatakan saat ini paradigma soal asuransi perlu diubah. Dia menilai, kesadaran masyarakat terhadap produk jasa keuangan tidak bisa dilakukan secara instan. "Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan. "Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Faisal menambahkan, kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya tidak semua negara berhasil meningkatkan sektor industri keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.

Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan industri sektor keuangan. Sehingga berikutnya bisa memicu peningkatan partisipasi masyarakat dalam berasuransi. "Tapi ini langkah yang harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana bisa kalau pertumbuhan ekonomi mentok di 5 persen saja," ujarnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam asuransi dipicu karena minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.

"Tanpa literasi orang tidak tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi bisa dilaksanakan dan kebutuhan itu akan muncul. Kalau saya tidak punya produk asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang edukasi itu yang perlu terus-menerus dilakukan," katanya.

Ogi mengatakan saat ini paradigma soal asuransi perlu diubah. Dia menilai, kesadaran masyarakat terhadap produk jasa keuangan tidak bisa dilakukan secara instan. "Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta -Center of Economic and Law Studies (Celios) meluncurkan hasil riset terbaru membahas pentingnya investasi dalam mendorong pemulihan lingkungan dan kesetaraan sosial. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan selama ini investasi di Indonesia gagal menciptakan keadilan sosial dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. "Salah satu temuan utama dalam laporan ini adalah bagaimana mendorong pemerintah menetapkan pajak laba mendadak (windfall tax) dan pajak super kaya untuk mewujudkan ekonomi restoratif," kata Askar dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu 27 Juli 2024.

Selain itu, kata Askar, pemerintah juga bisa meningkatkan penerimaan dari perpajakan progresif lainnya seperti pajak karbon dan pajak produksi batu bara. Langkah ini berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp 222 hingga Rp 244 triliun per tahun untuk menyediakan dasar keuangan ekonomi restoratif. “Terobosan dalam perpajakan ini dapat menjadi opsi pembiayaan untuk mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini,” ujarnya.

Mengutip laporan riset tersebut, tantangan utama dalam pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia terdapat pada kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan. Padahal dalam satu dekade terakhir terjadi tren meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi restoratif yang meminimalisir kerusakan lingkungan.

"Di Indonesia masih kekurangan anggaran khusus untuk inisiatif ekonomi restoratif dan seringkali tertinggal dari upaya keberlanjutan lain seperti penerapan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim dalam penanaman modal dan prioritas pembangunan," tulis riset tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Askar mengatakan pemerintah sejauh ini belum melihatkan upaya serius dalam mewujudkan ekonomi restoratif. Masih banyak kebijakan yang bertolak belakang dengan target net zero emission dan investasi yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.

"Padahal Indonesia memerlukan dana sebesar Rp892 triliun hingga tahun 2045 untuk bisa melaksanakan strategi ekonomi di berbagai sektor secara efektif," ujar Askar.

Melalui laporan riset ini, Celios berharap pengambil kebijakan dan investor bisa merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan tidak merusak lingkungan. "Studi ini bertujuan untuk berkontribusi positif pada pengembangan kerangka tata kelola fiskal yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan visi nasional untuk Indonesia pada 2045," kata Askar.

INFO BISNIS – Yayasan Baitul Maal BRILiaN atau YBM BRILiaN kembali memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia No. 458 Tahun 2024.

SK LAZNAS YBM BRILiaN pun diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Kamaruddin Amin, kepada Wakil Direktur utama BRI Catur Budi Harto, yang merupakan Badan Pembina YBM BRILiaN, pada Rabu, 24 Juli 2024.

Pembaharuan izin operasional ini merupakan salah satu bentuk komitmen YBM BRILiaN dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS masyarakat sesuai dengan ketetapan syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dalam sambutannya, Catur berterima kasih atas dukungan semua pihak, kepada Baznas dan Kemenag RI, atas amanat dan kepercayaannya sehingga YBM BRILiaN kini telah berstatus sebagai LAZ Skala Nasional. Catur berharap sinergi dan kolaborasi yang telah dijalin dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS.

Catur mengatakan, selama 23 tahun berdiri, YBM BRILiaN tetap konsisten dalam peranannya mengelola dana ZIS di lingkungan BRI dan masyarakat pada umumnya secara amanah dan professional.

“Tentu dengan mengedepankan praktik-praktik pengelolaan yang good corporate governance dan taat terhadap regulasi yang berlaku. Terasuk dalam hal pengurusan izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Kementrian Agama Republik Indonesia”, ujar Catur.

Kamaruddin Amin pun memberikan pengarahan terkait potensi zakat di Indonesia yang sangat besar yaitu di atas Rp400 T. Sementara yang baru terhimpun hanya Rp 31 T. Gap yang sangat besar ini menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya BAZNAS dan LAZ.

“Tantangan ini tentu harus dijawab dengan hadirnya pengelolaan ZIS yang baik dan berkualitas. Dengan pengelolaan yang baik Insyaallah juga akan meningkatkan angka penghimpunan ZIS. Saya berharap pada tahun-tahun mendatang pengelolaan ZIS kita bisa di atas Rp 100 T”, ucap Prof. Kamaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara Kemenag, BAZNAS, dan LAZ sehingga ke depannya dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengurus YBM BRILiaN, Dadang Permana menyampaikan laporan kinerja YBM BRILiaN, salah satunya kinerja laporan keuangan 2023 dimana YBM BRILiaN meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia mengatakan bahwa ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN dalam mengelola amanah ZIS masyarakat. (*)

INFO BISNIS – Yayasan Baitul Maal BRILiaN atau YBM BRILiaN kembali memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia No. 458 Tahun 2024.

SK LAZNAS YBM BRILiaN pun diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Kamaruddin Amin, kepada Wakil Direktur utama BRI Catur Budi Harto, yang merupakan Badan Pembina YBM BRILiaN, pada Rabu, 24 Juli 2024.

Pembaharuan izin operasional ini merupakan salah satu bentuk komitmen YBM BRILiaN dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS masyarakat sesuai dengan ketetapan syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dalam sambutannya, Catur berterima kasih atas dukungan semua pihak, kepada Baznas dan Kemenag RI, atas amanat dan kepercayaannya sehingga YBM BRILiaN kini telah berstatus sebagai LAZ Skala Nasional. Catur berharap sinergi dan kolaborasi yang telah dijalin dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS.

Catur mengatakan, selama 23 tahun berdiri, YBM BRILiaN tetap konsisten dalam peranannya mengelola dana ZIS di lingkungan BRI dan masyarakat pada umumnya secara amanah dan professional.

“Tentu dengan mengedepankan praktik-praktik pengelolaan yang good corporate governance dan taat terhadap regulasi yang berlaku. Terasuk dalam hal pengurusan izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Kementrian Agama Republik Indonesia”, ujar Catur.

Kamaruddin Amin pun memberikan pengarahan terkait potensi zakat di Indonesia yang sangat besar yaitu di atas Rp400 T. Sementara yang baru terhimpun hanya Rp 31 T. Gap yang sangat besar ini menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya BAZNAS dan LAZ.

“Tantangan ini tentu harus dijawab dengan hadirnya pengelolaan ZIS yang baik dan berkualitas. Dengan pengelolaan yang baik Insyaallah juga akan meningkatkan angka penghimpunan ZIS. Saya berharap pada tahun-tahun mendatang pengelolaan ZIS kita bisa di atas Rp 100 T”, ucap Prof. Kamaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara Kemenag, BAZNAS, dan LAZ sehingga ke depannya dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengurus YBM BRILiaN, Dadang Permana menyampaikan laporan kinerja YBM BRILiaN, salah satunya kinerja laporan keuangan 2023 dimana YBM BRILiaN meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia mengatakan bahwa ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas YBM BRILiaN dalam mengelola amanah ZIS masyarakat. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi program hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menilai kerusakan lingkungan yang disebabkan maraknya hilirisasi dan penambangan nikel di era Jokowi tidak sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.

Mulyanto menyebut era Jokowi melakukan hilirisasi nikel secara ugal-ugalan. Selain menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, Mulyanto melihat masih banyak masyarakat miskin di sekitar tambang. Di saat bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.

"Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya sumber daya alam atau daerah yang digencarkan program hilirisasi yang sering disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya hilirisasi nikel bisa mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Persoalan kemiskinan di daerah penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu karena buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” ujarnya.

Di lain sisi, Mulyanto mengatakan selama ini masyarakat lokal hanya dilibatkan sebagai pekerja kasar di pertambangan nikel karena terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya bisa memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa menempati posisi strategis dalam industri nikel.

“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun mendorong penghentian pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi program hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menilai kerusakan lingkungan yang disebabkan maraknya hilirisasi dan penambangan nikel di era Jokowi tidak sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.

Mulyanto menyebut era Jokowi melakukan hilirisasi nikel secara ugal-ugalan. Selain menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, Mulyanto melihat masih banyak masyarakat miskin di sekitar tambang. Di saat bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.

"Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya sumber daya alam atau daerah yang digencarkan program hilirisasi yang sering disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya hilirisasi nikel bisa mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Persoalan kemiskinan di daerah penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu karena buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” ujarnya.

Di lain sisi, Mulyanto mengatakan selama ini masyarakat lokal hanya dilibatkan sebagai pekerja kasar di pertambangan nikel karena terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya bisa memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa menempati posisi strategis dalam industri nikel.

“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun mendorong penghentian pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pedagang jajanan kue dan roti di kios grosir maupun warung di Bandung terimbas isu dugaan bahan pengawet pada roti Okko. Sepekan belakangan ini setelah kasusnya viral di media sosial dan diberitakan media massa, pembeli roti berkurang.

“Bukan hanya Aoka dan Okko tapi ke roti-roti pabrik lain juga terdampak,” kata Eden Ahmad Muhyidin, pedagang jajanan kue dan roti di Pasar Ciwastra Kota Bandung.

Di kios grosirnya, aneka jenis roti rumahan dan pabrik memenuhi keranjang dan kardus yang dibuka. Umumnya penganan itu berasal dari Bandung dan sekitarnya. Daya tahan kue dan roti rumahan kurang dari seminggu. Adapun roti pabrik, menurut Eden, biasanya paling lama hanya sepuluh hari. Hanya Aoka dan Okko yang masa kedaluarsanya sampai tiga bulan. “Ini baru pada dikirim minggu kemarin (Juli) expired-nya Oktober,” ujarnya saat ditemui Kamis, 25 Juli 2024.

Dari sekian roti pabrik yang dijualnya, Aoka terhitung paling laris selama empat tahun ini di kiosnya. Setiap hari bisa 4-5 kardus terjual, yang tiap kardusnya berisi 60 bungkus roti. Adapun sejak sekitar 3-4 bulan lalu, Eden ikut menjual roti Okko yang menurutnya juga disukai pembeli.

“Rotinya empuk rasanya enak,” kata Prima, seorang pembeli. Roti Aoka dan Okko sampai siang hari itu masih ada sekitar 20-30 bungkus di kardus asalnya.

Berkurangnya pembeli roti sepekan belakangan ini juga dialami Asep, pedagang kue dan roti di kios grosir pasar yang sama. Roti Aoka misalnya yang terlaris, normalnya bisa habis 3-4 kardus sehari.

“Sekarang kondisi pembeli menurun kita mau menghabiskan dua karton aja susah, apalagi ditambah isu ini,” katanya. Sementara pedagang warung ada yang menahan diri dengan tidak membeli roti selama lima hari sejak isu roti berbahan pengawet berbahaya muncul di media massa.

Isu roti yang mengandung bahan pengawet berbahaya sodium dehidroasetat pada merek Aoka dan Okko muncul dari hasil pemeriksaan oleh PT SGS. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sempat membantah, namun kemudian menyatakan roti Okko mengandung mengandung natrium dehidroasetat. Bahan itu disebutkan tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk roti Okko dan tidak termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019.

Terhadap temuan itu juga BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. Sedangkan roti Aoka menurut BPOM lewat penjelasan ke publik secara tertulis di laman resminya pada Selasa, 23 Juli 2024, dinyatakan tidak mengandung natrium dehidroasetat.

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pedagang jajanan kue dan roti di kios grosir maupun warung di Bandung terimbas isu dugaan bahan pengawet pada roti Okko. Sepekan belakangan ini setelah kasusnya viral di media sosial dan diberitakan media massa, pembeli roti berkurang.

“Bukan hanya Aoka dan Okko tapi ke roti-roti pabrik lain juga terdampak,” kata Eden Ahmad Muhyidin, pedagang jajanan kue dan roti di Pasar Ciwastra Kota Bandung.

Di kios grosirnya, aneka jenis roti rumahan dan pabrik memenuhi keranjang dan kardus yang dibuka. Umumnya penganan itu berasal dari Bandung dan sekitarnya. Daya tahan kue dan roti rumahan kurang dari seminggu. Adapun roti pabrik, menurut Eden, biasanya paling lama hanya sepuluh hari. Hanya Aoka dan Okko yang masa kedaluarsanya sampai tiga bulan. “Ini baru pada dikirim minggu kemarin (Juli) expired-nya Oktober,” ujarnya saat ditemui Kamis, 25 Juli 2024.

Dari sekian roti pabrik yang dijualnya, Aoka terhitung paling laris selama empat tahun ini di kiosnya. Setiap hari bisa 4-5 kardus terjual, yang tiap kardusnya berisi 60 bungkus roti. Adapun sejak sekitar 3-4 bulan lalu, Eden ikut menjual roti Okko yang menurutnya juga disukai pembeli.

“Rotinya empuk rasanya enak,” kata Prima, seorang pembeli. Roti Aoka dan Okko sampai siang hari itu masih ada sekitar 20-30 bungkus di kardus asalnya.

Berkurangnya pembeli roti sepekan belakangan ini juga dialami Asep, pedagang kue dan roti di kios grosir pasar yang sama. Roti Aoka misalnya yang terlaris, normalnya bisa habis 3-4 kardus sehari.

“Sekarang kondisi pembeli menurun kita mau menghabiskan dua karton aja susah, apalagi ditambah isu ini,” katanya. Sementara pedagang warung ada yang menahan diri dengan tidak membeli roti selama lima hari sejak isu roti berbahan pengawet berbahaya muncul di media massa.

Isu roti yang mengandung bahan pengawet berbahaya sodium dehidroasetat pada merek Aoka dan Okko muncul dari hasil pemeriksaan oleh PT SGS. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sempat membantah, namun kemudian menyatakan roti Okko mengandung mengandung natrium dehidroasetat. Bahan itu disebutkan tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk roti Okko dan tidak termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019.

Terhadap temuan itu juga BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. Sedangkan roti Aoka menurut BPOM lewat penjelasan ke publik secara tertulis di laman resminya pada Selasa, 23 Juli 2024, dinyatakan tidak mengandung natrium dehidroasetat.

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Eva Chairunisa mengungkapkan hingga saat ini kereta cepat Whoosh telah menjual lebih dari 4,2 juta tiket, sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023.

Menurut Eva, saat ini rata-rata penumpang harian Whoosh berkisar antara 16 hingga 18 ribu pada hari kerja. Sedangkan di akhir pekan, jumlahnya bisa meningkat hingga mencapai 18-22 ribu penumpang.

Adapun peningkatan volume tertinggi pengguna Whoosh terjadi pada 5 Juli 2024. Saat itu KCIC melayani sebanyak 24 ribu penumpang per hari.

“Pada akhir pekan, perjalanan Whoosh didominasi oleh penumpang keluarga bersama anak-anak yang ingin berwisata di Bandung maupun di Jakarta,” kata Eva melalui pernyataan resmi, Selasa, 23 Juli 2024.

Kendati demikian, jumlah penumpang Whoosh ini disebut-sebut masih berada di bawah target yang ditentukan PT KCIC. Sebelumnya, Eva mengatakan bahwa berdasarkan proyeksi Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI), PT KCIC menargetkan sekitar 31 ribu penumpang per hari.

Dengan demikian, maka jumlah penumpang Whoosh saat ini baru mencapai sekitar 50 persen dari target. Menurut Eva, target tersebut ditetapkan untuk jumlah perjalanan 68 KA per hari.

“Tapi itu (target) angka penumpang untuk perjalanan 68 KA per hari. Sekarang (untuk Desember) perjalanan baru 40 KA per hari,” ujar Eva ketika dihubungi Tempo, Minggu, 31 Desember 2023.

Menurutnya, dengan okupansi yang mencapai 70 hingga 80 persen itu sudah merupakan angka yang sangat baik. KCIC pun optimistis perkembangan jumlah penumpang akan terus bertambah ke depan. “Kami optimistis,” tuturnya.

Terbaru, Eva mengungkapkan bahwa jumlah perjalanan kereta cepat Whoosh terus bertambah di 2024. Dari 14 perjalanan reguler per hari di Oktober 2023, kini menjadi 48 perjalanan reguler per hari sejak Mei 2024. Pada awal tahun 2025 ditargetkan jumlah perjalanan kereta dapat mencapai hingga 62 per hari.

Eva mengatakan, PT KCIC terus meningkatkan pelayanan, termasuk untuk penumpang anak, guna mendorong penambahan jumlah pengguna. Bahkan, saat ini stasiun Halim sudah dilengkapi dengan layanan arena bermain yang dapat digunakan oleh anak-anak saat menunggu keberangkatan kereta di lantai dua.

“Selain itu, KCIC juga memiliki layanan bagi penumpang prioritas seperti lansia, penumpang sakit, termasuk anak-anak yang melakukan perjalanan secara mandiri,” ujarnya.

Whoosh merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia. Melansir laman resmi KCIC, kereta ini ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Pada 2 Oktober 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan Kereta Cepat Pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini di Stasiun Halim, Jakarta. Peresmian ini menandai telah usainya seluruh pembangunan proyek kereta cepat di Indonesia dan mengenalkan nama baru dari Kereta Cepat di Indonesia yaitu Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Hebat).

Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank yakni 75 persen. Sedangkan 25 persen merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. 40 persen.

Adapun komposisi pemegang saham PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 51,37 persen dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 39,12 persen. Lalu PT Perkebunan Nusantara I 1,21 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8,30 persen. Adapun komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Eva Chairunisa mengungkapkan hingga saat ini kereta cepat Whoosh telah menjual lebih dari 4,2 juta tiket, sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023.

Menurut Eva, saat ini rata-rata penumpang harian Whoosh berkisar antara 16 hingga 18 ribu pada hari kerja. Sedangkan di akhir pekan, jumlahnya bisa meningkat hingga mencapai 18-22 ribu penumpang.

Adapun peningkatan volume tertinggi pengguna Whoosh terjadi pada 5 Juli 2024. Saat itu KCIC melayani sebanyak 24 ribu penumpang per hari.

“Pada akhir pekan, perjalanan Whoosh didominasi oleh penumpang keluarga bersama anak-anak yang ingin berwisata di Bandung maupun di Jakarta,” kata Eva melalui pernyataan resmi, Selasa, 23 Juli 2024.

Kendati demikian, jumlah penumpang Whoosh ini disebut-sebut masih berada di bawah target yang ditentukan PT KCIC. Sebelumnya, Eva mengatakan bahwa berdasarkan proyeksi Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI), PT KCIC menargetkan sekitar 31 ribu penumpang per hari.

Dengan demikian, maka jumlah penumpang Whoosh saat ini baru mencapai sekitar 50 persen dari target. Menurut Eva, target tersebut ditetapkan untuk jumlah perjalanan 68 KA per hari.

“Tapi itu (target) angka penumpang untuk perjalanan 68 KA per hari. Sekarang (untuk Desember) perjalanan baru 40 KA per hari,” ujar Eva ketika dihubungi Tempo, Minggu, 31 Desember 2023.

Menurutnya, dengan okupansi yang mencapai 70 hingga 80 persen itu sudah merupakan angka yang sangat baik. KCIC pun optimistis perkembangan jumlah penumpang akan terus bertambah ke depan. “Kami optimistis,” tuturnya.

Terbaru, Eva mengungkapkan bahwa jumlah perjalanan kereta cepat Whoosh terus bertambah di 2024. Dari 14 perjalanan reguler per hari di Oktober 2023, kini menjadi 48 perjalanan reguler per hari sejak Mei 2024. Pada awal tahun 2025 ditargetkan jumlah perjalanan kereta dapat mencapai hingga 62 per hari.

Eva mengatakan, PT KCIC terus meningkatkan pelayanan, termasuk untuk penumpang anak, guna mendorong penambahan jumlah pengguna. Bahkan, saat ini stasiun Halim sudah dilengkapi dengan layanan arena bermain yang dapat digunakan oleh anak-anak saat menunggu keberangkatan kereta di lantai dua.

“Selain itu, KCIC juga memiliki layanan bagi penumpang prioritas seperti lansia, penumpang sakit, termasuk anak-anak yang melakukan perjalanan secara mandiri,” ujarnya.

Whoosh merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia. Melansir laman resmi KCIC, kereta ini ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Pada 2 Oktober 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan Kereta Cepat Pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini di Stasiun Halim, Jakarta. Peresmian ini menandai telah usainya seluruh pembangunan proyek kereta cepat di Indonesia dan mengenalkan nama baru dari Kereta Cepat di Indonesia yaitu Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Hebat).

Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank yakni 75 persen. Sedangkan 25 persen merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. 40 persen.

Adapun komposisi pemegang saham PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 51,37 persen dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 39,12 persen. Lalu PT Perkebunan Nusantara I 1,21 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8,30 persen. Adapun komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO