TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengklaim produsen keramik di Indonesia mampu memenuhi seluruh permintaan pasar dalam negeri. "Bahkan dari segi volume produksi dan jenis keramik yang diimpor dari Cina, semuanya bisa dipenuhi produsen dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Namun karena saat ini terjadi banjir keramik impor dengan harga sangat rendah dari Cina, Edy mengaku kapasitas produksi keramik nasional kini jadi tidak terserap. Dalam catatannya, akibat praktik dumping produk impor, kapasitas produksi dalam negeri tidak terserap kini mencapai 60 persen atau sekitar 80-90 juta meter kubik.

Padahal, menurut Edy, kebutuhan keramik di dalam negeri sebetulnya sudah dapat dipenuhi dari produksi lokal. Artinya, impor keramik dari Cina sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kalaupun harus impor, ia menilai, pemerintah harus tegas menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindungi produsen dalam negeri.

Edy menyatakan, saat ini kapasitas produksi keramik di dalam negeri tidak terserap oleh pasar karena praktik dumping keramik impor asal Cina. Berdasarkan catatan Asaki, praktik dumping keramik impor Cina telah menyebabkan defisit sebesar US$ 1,5 miliar sepanjang 2019 hingga 2023.

"Ini sangat disayangkan terjadi defisit sebesar itu karena impor keramik yang tidak perlu dan bisa merugikan pemerintah dan sektor industri keramik," kata Edy.

Lebih jauh, Edy menduga ada pihak yang tidak menginginkan kemandirian industri keramik dalam negeri. Menurut dia, dengan kemandirian industri keramik tanpa ada kebijakan impor, hal itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Oleh sebab itu, ia mendukung penuh rencana pemerintah menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas keramik impor. Kebijakan itu juga dinilai sudah sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO).

Selain Indonesia, kata Edy, sejumlah negara juga telah menerapkan kebijakan antidumping terhadap keramik asal Cina dan tidak mengalami kendala di WTO, atau digugat oleh Cina.

"Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara di Timur Tengah telah menerapkan kebijakan antidumping keramik asal Tiongkok ternyata sampai sekarang tidak ada keberatan maupun tuntutan balik oleh Cina ke WTO. Karena praktik dumping tersebut dapat dibuktikan," kata Edy.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menjelaskan secara terbuka alasan di balik pemberian hak guna usaha lahan hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lamanya HGU ini mengundang banyak kritik dari sejumlah pihak.

"Ya itu sesuai dengan Undang-undang IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN (Otoritas Ibu Kota Nusantara) itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia menyebutkan aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk hak guna usaha lahan hingga 190 tahun di IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesarnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden Jokowi juga mengatakan, OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan hak guna usaha (HGU) lahan kepada investor selama 190 tahun yang turut membangun layanan dan fasilitas pendukung di IKN.

Presiden mengatakan pemberian HGU tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam Pasal 16A ayat 1, hak guna usaha diberikan paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan lagi untuk satu siklus dengan jangka waktu yang sama, sehingga totalnya mencapai 190 tahun HGU untuk dua siklus.

Presiden Jokowi menilai investasi diperlukan baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN.

Hal itu karena pembangunan fasilitas dan ekosistem di IKN yang dibiayai oleh APBN hanya mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN.

Insentif pada pelaku usaha diberikan antara lain dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9.

Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya 160 tahun untuk HGB.

Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

HGU Jokowi dinilai lebih parah dari VOC

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menilai langkah Jokowi menerbitkan Perpres Percepatan Pembangunan IKN percuma dan tidak menjawab persoalan. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, aturan soal hak atas tanah itu tidak menjamin bisa menarik investor.

Pasalnya, ia menilai, investasi di IKN seret bukan lantaran urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak sampai lima juta orang. “Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Di sisi lain, Suryadi menambahkan, investor juga bakal memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Investor tidak menghendaki adanya deforestasi dan dampak negatif kepada masyarakat. Kata dia, kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN justru dipatahkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Dengan belum juga menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara, Presiden malah berharap pemerintahan Prabowo Subianto yang melakukannya.”

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyamakan kebijakan pemberian HGU dan HGB ratusan tahun di IKN dengan praktik VOC pada masa penjajahan Belanda. Bahkan, pihaknya menyebut Jokowi lebih buruk dibandingkan dengan VOC. Cara-cara yang dilakukan Jokowi, kata dia, lebih parah dari VOC.

“VOC dalam hal serupa sampai seratus tahun (lebih) mengeksploitasi lahan. Artinya Jokowi jauh lebih buruk dari VOC,” kata Dedi kepada media di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. “Jokowi sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan, justru terkesan bersikap lebih bengis dari (penjajah) itu.”

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pemberian HGU hingga ratusan tahun sama halnya memberikan beban kepada pemerintah berikutnya. Pihaknya memprediksi, IKN akan tetap kesulitan menarik minat investor kendati Jokowi sudah menyetujui kebijakan HGU 190 tahun.

“Jadi itu cuma melempar bom waktu saja untuk presiden berikutnya,” kata Agus pada Ahad, 14 Juli 2024.

Menurutnya, pelaku usaha tak ingin berinvestasi di Indonesia lantaran masifnya korupsi dan perizinan yang tidak jelas. Bukan karena HGU yang kurang panjang. Negara-negara yang memberikan HGU kepada investor, kata dia, lazimnya akan menyerahkan beberapa tools untuk menjalankan usahanya. Namun hal itu tak diterapkan Indonesia, yang hanya menerapkan jangka waktu panjang.

Menanggapi kebijakan HGU dan HGB di IKN yang tembus ratusan tahun, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai pemerintah seperti sedang menjadi perpanjangan tangan dan bekerja untuk kepentigan investor.

Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika lewat keterangan tertulis pada Kamis, 13 Oktober 2022, mengatakan rencana HGU dan HGB ratusan tahun berpotensi meningkatkan letusan konflik agraria, ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha skala besar, terutama di Kawasan IKN. Sebab kawasan IKN berada di atas tanah dan wilayah masyarakat adat yang berpotensi akan merampas tanah dan ruang hidup jika pembangunan ini terus dilanjutkan.

“Hal ini dikarenakan proses penunjukan lokasi yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa pernah melibatkan partisipasi publik dan melakukan pengecekan hak atas tanah masyarakat,” ucap Dewi.

ANTARA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI I DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menjelaskan secara terbuka alasan di balik pemberian hak guna usaha lahan hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lamanya HGU ini mengundang banyak kritik dari sejumlah pihak.

"Ya itu sesuai dengan Undang-undang IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN (Otoritas Ibu Kota Nusantara) itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia menyebutkan aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk hak guna usaha lahan hingga 190 tahun di IKN bertujuan untuk menarik investasi sebesarnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden Jokowi juga mengatakan, OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan hak guna usaha (HGU) lahan kepada investor selama 190 tahun yang turut membangun layanan dan fasilitas pendukung di IKN.

Presiden mengatakan pemberian HGU tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam Pasal 16A ayat 1, hak guna usaha diberikan paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat diberikan lagi untuk satu siklus dengan jangka waktu yang sama, sehingga totalnya mencapai 190 tahun HGU untuk dua siklus.

Presiden Jokowi menilai investasi diperlukan baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN.

Hal itu karena pembangunan fasilitas dan ekosistem di IKN yang dibiayai oleh APBN hanya mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara umum mengatur pemberian insentif untuk calon investor yang turut membangun layanan dan fasilitas di IKN.

Insentif pada pelaku usaha diberikan antara lain dalam bentuk jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9.

Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya 160 tahun untuk HGB.

Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

HGU Jokowi dinilai lebih parah dari VOC

Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menilai langkah Jokowi menerbitkan Perpres Percepatan Pembangunan IKN percuma dan tidak menjawab persoalan. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, aturan soal hak atas tanah itu tidak menjamin bisa menarik investor.

Pasalnya, ia menilai, investasi di IKN seret bukan lantaran urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak sampai lima juta orang. “Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Di sisi lain, Suryadi menambahkan, investor juga bakal memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Investor tidak menghendaki adanya deforestasi dan dampak negatif kepada masyarakat. Kata dia, kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN justru dipatahkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Dengan belum juga menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara, Presiden malah berharap pemerintahan Prabowo Subianto yang melakukannya.”

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyamakan kebijakan pemberian HGU dan HGB ratusan tahun di IKN dengan praktik VOC pada masa penjajahan Belanda. Bahkan, pihaknya menyebut Jokowi lebih buruk dibandingkan dengan VOC. Cara-cara yang dilakukan Jokowi, kata dia, lebih parah dari VOC.

“VOC dalam hal serupa sampai seratus tahun (lebih) mengeksploitasi lahan. Artinya Jokowi jauh lebih buruk dari VOC,” kata Dedi kepada media di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. “Jokowi sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan, justru terkesan bersikap lebih bengis dari (penjajah) itu.”

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, pemberian HGU hingga ratusan tahun sama halnya memberikan beban kepada pemerintah berikutnya. Pihaknya memprediksi, IKN akan tetap kesulitan menarik minat investor kendati Jokowi sudah menyetujui kebijakan HGU 190 tahun.

“Jadi itu cuma melempar bom waktu saja untuk presiden berikutnya,” kata Agus pada Ahad, 14 Juli 2024.

Menurutnya, pelaku usaha tak ingin berinvestasi di Indonesia lantaran masifnya korupsi dan perizinan yang tidak jelas. Bukan karena HGU yang kurang panjang. Negara-negara yang memberikan HGU kepada investor, kata dia, lazimnya akan menyerahkan beberapa tools untuk menjalankan usahanya. Namun hal itu tak diterapkan Indonesia, yang hanya menerapkan jangka waktu panjang.

Menanggapi kebijakan HGU dan HGB di IKN yang tembus ratusan tahun, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai pemerintah seperti sedang menjadi perpanjangan tangan dan bekerja untuk kepentigan investor.

Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika lewat keterangan tertulis pada Kamis, 13 Oktober 2022, mengatakan rencana HGU dan HGB ratusan tahun berpotensi meningkatkan letusan konflik agraria, ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha skala besar, terutama di Kawasan IKN. Sebab kawasan IKN berada di atas tanah dan wilayah masyarakat adat yang berpotensi akan merampas tanah dan ruang hidup jika pembangunan ini terus dilanjutkan.

“Hal ini dikarenakan proses penunjukan lokasi yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa pernah melibatkan partisipasi publik dan melakukan pengecekan hak atas tanah masyarakat,” ucap Dewi.

ANTARA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI I DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah melemah 9 poin dalam penutupan perdagangan hari ini Selasa, 16 Juli 2024. Nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 16.179 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.170.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan spekulasi penurunan suku bunga acuan The Fed pada September makin menguat. Disusul pula oleh data inflasi AS yang lemah dan sinyal yang agak dovish dari The Fed.

Pada Senin kemarin, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral semakin yakin bahwa inflasi AS akan turun. Ibrahim menyebut, para pedagang melihat peluang penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin hampir 90 persen. "Meskipun dia (Powell) tidak secara langsung mengirim pesan mengenai penurunan suku bunga, pasar menganggap komentarnya berarti bahwa penurunan suku bunga sudah dekat," kata Ibrahim pada Selasa.

Di sisi lain, dolar AS didukung juga oleh meningkatnya spekulasi bahwa Trump akan memenangkan Pemilu. Pasalnya, penembakan Trump di Butler, Pennsylvania dinilai telah mengerek popularitasnya secara signifikan. Walhasil, menempatkan Trump di atas rivalnya Joe Biden.

"Trump diperkirakan akan memberlakukan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis, yang berpotensi meningkatkan inflasi dan mendukung dolar," kata Ibrahim.

Selain itu, data Produk Domestik Bruto (PDB) Cina yang lebih lemah daripada perkiraan menimbulkan keraguan atas pemulihan ekonomi negaranya. Kondisi ini dapat menjadi pertanda buruk bagi permintaan komoditas Cina. Selain itu, kepresidenan Trump juga diperkirakan dapat menimbulkan lebih banyak hambatan perdagangan bagi negara ini dan berisiko melemahkan perekonomiannya.

Pada Rabu, 17 Juli 2024 Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuan atau BI rate. Hari ini dan besok, Dewan Gubernur BI menggelar rapat untuk memutuskan apakah BI rate akan dipertahankan di level 6,25 persen, naik, atau bisa juga turun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak.

Selama 20 tahun atau dua dekade, ia berujar, sektor ini telah berkontribusi untuk negara sebanyak Rp 5.045 triliun. Dwi menyatakan SKK Migas berkomitmen terus mencai dan mengembangkan cadangan migas.

“Pada 2023, kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara Rp 219 triliun dan hanya dalam semester I tahun ini jumlahnya mencapai Rp 114 triliun,” ujar Dwi Soetjipto dalam pidatonya di acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas yang disiarkan melalui kanal YouTube SKK Migas, Selasa, 16 Juli 2024. “Industri hulu migas terus menunjukkan peran strategis dengan kontribusi signifikan.”

Dwi juga mengatakan, industri hulu migas tetap dinamis dengan rencana pelaksanaan 138 proyek hulu migas pada 2024-2029. Proyek tersebut, kata dia, membutuhkan total investasi Rp 543 triliun. Adapun barang milik negara atau BMN yang dikelola sektor hulu migas tercatat senilai Rp 1.014 triliun. “Luar biasa, setara 7,6 persen dari total aset negara,” ujar Dwi.

Selain itu, ia mengklaim industri hulu migas mampu menciptakan efek multiplier bagi bagi industri nasional melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mencapai Rp 76,5 triliun pada 2023 dan Rp 34,5 triliun per Januari-Juni 2024.

Dampak lainnya, Dwi menambahkan, industri hulu migas menyediakan lapangan kerja hingga 150 ribu pekerja. “Studi terbaru (studi dari Universitas Indonesia) menunjukkan bahwa setiap US$ 1 dari investasi di industri hulu migas menghasilkan nilai tambah hingga 5,4 kali,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak.

Selama 20 tahun atau dua dekade, ia berujar, sektor ini telah berkontribusi untuk negara sebanyak Rp 5.045 triliun. Dwi menyatakan SKK Migas berkomitmen terus mencai dan mengembangkan cadangan migas.

“Pada 2023, kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara Rp 219 triliun dan hanya dalam semester I tahun ini jumlahnya mencapai Rp 114 triliun,” ujar Dwi Soetjipto dalam pidatonya di acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas yang disiarkan melalui kanal YouTube SKK Migas, Selasa, 16 Juli 2024. “Industri hulu migas terus menunjukkan peran strategis dengan kontribusi signifikan.”

Dwi juga mengatakan, industri hulu migas tetap dinamis dengan rencana pelaksanaan 138 proyek hulu migas pada 2024-2029. Proyek tersebut, kata dia, membutuhkan total investasi Rp 543 triliun. Adapun barang milik negara atau BMN yang dikelola sektor hulu migas tercatat senilai Rp 1.014 triliun. “Luar biasa, setara 7,6 persen dari total aset negara,” ujar Dwi.

Selain itu, ia mengklaim industri hulu migas mampu menciptakan efek multiplier bagi bagi industri nasional melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mencapai Rp 76,5 triliun pada 2023 dan Rp 34,5 triliun per Januari-Juni 2024.

Dampak lainnya, Dwi menambahkan, industri hulu migas menyediakan lapangan kerja hingga 150 ribu pekerja. “Studi terbaru (studi dari Universitas Indonesia) menunjukkan bahwa setiap US$ 1 dari investasi di industri hulu migas menghasilkan nilai tambah hingga 5,4 kali,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa, 16 Juli 2024. Salah satu yang menjadi fokus agenda Jokowi ke Abu Dhabi adalah mengenai investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jokowi menyebut kepastian soal komitmen investasi perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, termasuk dalam rencana anjangsananya. “Akan ada penandatanganan MoU B to B (business to business) yang disaksikan pemerintah,” katanya sebelum keberangkatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

Kepada awak media, Jokowi mengatakan IKN masih memerlukan investor baik dari dalam maupun luar. "Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan. Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh karena itu 100 persen dari APBN," katanya,

Sebelumya Jokowi mengatakan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, sudah berkomitmen untuk menanam modal di IKN. Meskipun begitu, eks Gubernur Jakarta ini belum membeberkan nilai investasi yang dia maksud.

"Saya nggak mau sebut karena belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya)," kata Jokowi dalam pidato saat melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, di IKN, Selasa, 4 Juni 2024. "Insyaallah nanti (tanda tangan) di bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai."

Menurut Jokowi, Emaar Properties tertarik berinvestasi setelah melaksanakan serangkaian kunjungan kerja ke Indonesia. Mulai dari kunjungan ke Nusa Dua, Labuan Bajo, Mandalika, hingga IKN.

Emaar Properties bukan perusahaan sembarangan. Saham mayoritas pengembang raksasa ini dikuasai Sultan Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum dan perusahaan investasi dana kekayaan negara UEA, Investment Corporation of Dubai.

Reuters pada 11 Mei 2023 menulis, Emaar Properties, perusahaan real estat terbesar di Dubai, melaporkan lonjakan laba bersih kuartal I sebesar 43 persen yang lebih baik dari perkiraan karena penjualan properti grup yang lebih tinggi.

Selanjutnya: Laba bersih dalam tiga bulan hingga 31 Maret....

<!--more-->

Laba bersih dalam tiga bulan hingga 31 Maret adalah 3,2 miliar dirham (US$ 871,53 juta). Angka tersebut lebih dari dua kali lipat ekspektasi analis sebesar 1,65 miliar dirham, menurut data Refinitiv.

Sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ini saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

"Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang melakukan groundbreaking," kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN.

Selain bertemu para pengusaha selama kunjungan kenegaraan ke UEA, Jokowi mengatakan dia akan bertemu dengan Presiden UEA Mohammed Bin Zayed (MBZ). Kepala Negara menyoroti selama 10 tahun terakhir hubungan Indonesia dan UEA meningkat pesat di bidang ekonomi dan investasi.

“Persatuan Emirat Arab merupakan salah mitra utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya pada Selasa siang.

Eks Gubernur Jakarta ini juga menyebut UEA sebagai negara timur tengah pertama yang memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan Indonesia. “Kemitraan itu antara lain dipusatkan dalam kerja sama di bidang energi bersih,”katanya.

Dalam kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang sudah terlebih dahulu berada di Abu Dhabi. Presiden Jokowi dijadwalkan pulang ke Tanah Air pada 17 Juli 2024.

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) atas kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2022 secara tepat waktu dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak 2023. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Penganugerahan Wajib Pajak Tahun 2024 bertajuk “Memenuhi Janji Pendiri Republik” pada akhir Juni 2024 lalu.

Kepala Kanwil LTO, Yunirwansyah, menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk nyata apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang patuh. "Diharapkan apresiasi ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun material, dalam memenuhi kewajiban kepada negara," ungkap Yunirwansyah. Ia menambahkan bahwa tema "Memenuhi Janji Pendiri Republik" direalisasikan dalam operasional Kanwil LTO dengan tujuan menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur melalui penerimaan negara yang berkelanjutan, terukur, dan terstruktur.

BRI telah menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara. Sejak tahun 2019 hingga akhir Kuartal I 2024, BRI telah menyetorkan total Rp192,06 triliun kepada kas negara. Perinciannya adalah: tahun 2019 sebesar Rp26,56 triliun, tahun 2020 sebesar Rp28,38 triliun, tahun 2021 sebesar Rp27,09 triliun, tahun 2022 sebesar Rp34,18 triliun, tahun 2023 sebesar Rp45,34 triliun, dan pada tiga bulan pertama tahun 2024 sebesar Rp31,03 triliun. Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen, dan Pajak Daerah.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa BRI sebagai perusahaan BUMN berperan sebagai agent value creator dan agent of development. Untuk menjalankan fungsi tersebut, BRI harus mencetak keuntungan. "Sebagai bank rakyat, keuntungan yang diperoleh BRI pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas dan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso. Ia menekankan bahwa dengan memperoleh keuntungan atau economic value, perusahaan BUMN dapat memiliki modal untuk menciptakan social value, sehingga ekonomi dapat terus berputar.

Sunarso menambahkan, "BRI telah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan." Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BRI tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan besar, serta berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. (*)

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) atas kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2022 secara tepat waktu dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak 2023. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Penganugerahan Wajib Pajak Tahun 2024 bertajuk “Memenuhi Janji Pendiri Republik” pada akhir Juni 2024 lalu.

Kepala Kanwil LTO, Yunirwansyah, menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk nyata apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang patuh. "Diharapkan apresiasi ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun material, dalam memenuhi kewajiban kepada negara," ungkap Yunirwansyah. Ia menambahkan bahwa tema "Memenuhi Janji Pendiri Republik" direalisasikan dalam operasional Kanwil LTO dengan tujuan menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur melalui penerimaan negara yang berkelanjutan, terukur, dan terstruktur.

BRI telah menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara. Sejak tahun 2019 hingga akhir Kuartal I 2024, BRI telah menyetorkan total Rp192,06 triliun kepada kas negara. Perinciannya adalah: tahun 2019 sebesar Rp26,56 triliun, tahun 2020 sebesar Rp28,38 triliun, tahun 2021 sebesar Rp27,09 triliun, tahun 2022 sebesar Rp34,18 triliun, tahun 2023 sebesar Rp45,34 triliun, dan pada tiga bulan pertama tahun 2024 sebesar Rp31,03 triliun. Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen, dan Pajak Daerah.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa BRI sebagai perusahaan BUMN berperan sebagai agent value creator dan agent of development. Untuk menjalankan fungsi tersebut, BRI harus mencetak keuntungan. "Sebagai bank rakyat, keuntungan yang diperoleh BRI pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas dan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso. Ia menekankan bahwa dengan memperoleh keuntungan atau economic value, perusahaan BUMN dapat memiliki modal untuk menciptakan social value, sehingga ekonomi dapat terus berputar.

Sunarso menambahkan, "BRI telah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan." Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BRI tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan besar, serta berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. (*)

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengklaim perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Afriyadi pada acara diskusi publik yang berkolaborasi dengan Tempo tentang perubahan kedua UU ITE dan implikasinya bagi Masyarakat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Teguh menjelaskan, perubahan tersebut merupakan bentuk keberhasilan antara publik, media, dan Lembaga non-pemerintah yang membangun keseimbangan dalam sebuah implementasi penerapan Undang-undang.

“Awalnya banyak sekali keluhan masyarakat terkait penerapan UU ITE khususnya dari aspek pidana. Keluhan ini kemudian digaungkan juga oleh media, dan juga banyak masukan dari Lembaga non-pemerintah yang sampai kepada presiden,” ujar Teguh.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE) yang merupakan perubahan kedua, pada Selasa, 5 Desember 2023 lalu. Rencana perombakan UU ITE ini awalnya disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Februari 2021.

Kepala Negara menegaskan, penerapan UU ITE harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Jika prinsip keadilan itu tak terpenuhi, pemerintah akan meminta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini.

Adapun perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Berdasarkan Rapat Panja serta Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE.

Beberapa norma pasal yang disempurnakan antara lain mengenai alat bukti elektronik (Pasal 5), sertifikasi elektronik (Pasal 13), transaksi elektronik (Pasal 17), perbuatan yang dilarang (Pasal 27, Pasal 27 (a), Pasal 27 (b), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidana (Pasal 45, Pasal 45 (a) dan Pasal 45 (b)), peran pemerintah (Pasal 40), dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 43).

Perubahan kedua UU ITE juga melengkapi materi yang meliputi identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 (a)), perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 16 (a) dan Pasal 16 (b)), kontrak elektronik internasional (Pasal 18 (a)), serta peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif (Pasal 40 (a)).

Sebelumnya UU ITE dianggap menjadi momok bagi masyarakat karena dianggap akan memberangus kebebasan bererekspresi. Namun, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni dan pihaknya siap mengimplementasikan UU ITE perubahan kedua.

Ia pun menegaskan, dengan adanya UU ITE, masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat di muka umum. “Karena memang itu juga salah satu hak warga negara, tetapi juga harus memperhatikan hak orang lain,” kata Dani.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja. Menurut Ardi, tidak ada produk hukum yang sempurna, namun harus mengikuti perkembangan zaman. Ia pun berharap sebagian persoalan di masyarakat bisa teratasi.

“Pada akhirnya sebagian bisa teratasi dengan perubahan yang terakhir, ini bukan berarti semuanya bisa diselesaikan. Tapi diharapkan keluhan Masyarakat selama ini paling tidak bisa diakomodir,” ucap Ardi.

Adapun Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmon Makarim berharap ada banyak lagi hal-hal yang bisa diproteksi oleh UU ITE dan jangan dipersepsikan hanya pidana. Karena pidana pada UU ITE akan berhenti Ketika KUHP berlaku di 2026. “Bila UU ITE hanya dilihat dari sisi pidananya, semua akan terlihat menyeramkan," ucapnya.

Edmon menyebut UU ITE tidak hanya soal pidana, tapi banyak aspek lain yang bisa dilindungi, seperti data pribadi, kepastian perlindungan anak di ekosistem digital, serta menciptakan ekosistem yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menggarisbawahi dua tujuan utama perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kedua tujuan utama itu adalah bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengakui serta menghormati hak dan kebebasan individu dalam ruang digital.

“Dengan konvergensi regulasi ini, diharapkan terbentuk ekosistem digital aman, andal, dan terpercaya bagi semua pengguna, serta mendorong perkembangan teknologi informasi yang bertanggung jawab di Indonesia,” kata Budi Arie.

Piliihan Editor: Buntut PDN Kena Serangan Siber, Dirjen Aptika Kominfo Mengundurkan Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menggarisbawahi dua tujuan utama perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kedua tujuan utama itu adalah bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengakui serta menghormati hak dan kebebasan individu dalam ruang digital.

“Dengan konvergensi regulasi ini, diharapkan terbentuk ekosistem digital aman, andal, dan terpercaya bagi semua pengguna, serta mendorong perkembangan teknologi informasi yang bertanggung jawab di Indonesia,” kata Budi Arie pada acara diskusi publik yang berkolaborasi dengan Tempo tentang perubahan kedua UU ITE dan implikasinya bagi Masyarakat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Afriyadi mengklaim revisi kedua RUU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.

Perubahan tersebut, menurut Teguh, merupakan bentuk keberhasilan antara publik, media, dan Lembaga non-pemerintah yang membangun keseimbangan dalam sebuah implementasi penerapan Undang-undang.

“Awalnya banyak sekali keluhan masyarakat terkait penerapan UU ITE khususnya dari aspek pidana. Keluhan ini kemudian digaungkan juga oleh media, dan juga banyak masukan dari Lembaga non-pemerintah yang sampai kepada presiden,” ujar Teguh.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE) yang merupakan perubahan kedua, pada Selasa, 5 Desember 2023 lalu. Rencana perombakan UU ITE ini awalnya disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Februari 2021.

Kepala Negara menegaskan, penerapan UU ITE harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Jika prinsip keadilan itu tak terpenuhi, pemerintah akan meminta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini.

Adapun perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Berdasarkan Rapat Panja serta Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE.

Beberapa norma pasal yang disempurnakan antara lain mengenai alat bukti elektronik (Pasal 5), sertifikasi elektronik (Pasal 13), transaksi elektronik (Pasal 17), perbuatan yang dilarang (Pasal 27, Pasal 27 (a), Pasal 27 (b), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidana (Pasal 45, Pasal 45 (a) dan Pasal 45 (b)), peran pemerintah (Pasal 40), dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 43).

Perubahan kedua UU ITE juga melengkapi materi yang meliputi identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 (a)), perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 16 (a) dan Pasal 16 (b)), kontrak elektronik internasional (Pasal 18 (a)), serta peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif (Pasal 40 (a)).

Sebelumnya UU ITE dianggap menjadi momok bagi masyarakat karena dianggap akan memberangus kebebasan bererekspresi. Namun, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni dan pihaknya siap mengimplementasikan UU ITE perubahan kedua.

Ia pun menegaskan, dengan adanya UU ITE, masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat di muka umum. “Karena memang itu juga salah satu hak warga negara, tetapi juga harus memperhatikan hak orang lain,” kata Dani.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja. Menurut Ardi, tidak ada produk hukum yang sempurna, namun harus mengikuti perkembangan zaman. Ia pun berharap sebagian persoalan di masyarakat bisa teratasi.

“Pada akhirnya sebagian bisa teratasi dengan perubahan yang terakhir, ini bukan berarti semuanya bisa diselesaikan. Tapi diharapkan keluhan Masyarakat selama ini paling tidak bisa diakomodir,” ucap Ardi.

Adapun Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmon Makarim berharap ada banyak lagi hal-hal yang bisa diproteksi oleh UU ITE dan jangan dipersepsikan hanya pidana. Karena pidana pada UU ITE akan berhenti Ketika KUHP berlaku di 2026. “Bila UU ITE hanya dilihat dari sisi pidananya, semua akan terlihat menyeramkan," ucapnya.

Edmon menyebut UU ITE tidak hanya soal pidana, tapi banyak aspek lain yang bisa dilindungi, seperti data pribadi, kepastian perlindungan anak di ekosistem digital, serta menciptakan ekosistem yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.

Piliihan Editor: Buntut PDN Kena Serangan Siber, Dirjen Aptika Kominfo Mengundurkan Diri