INFO NASIONAL – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggapi kasus gratifikasi yang dilakukan oleh lima karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan saham di BEI.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya menyambut baik tindakan tegas BEI yang memecat langsung kelima oknum karyawan yang terbukti melanggar etika pasar modal.

“Terkait dengan keputusan dari Bursa Efek Indonesia terhadap lima staff-nya yang di PHK karena terbukti melanggar aturan dan etika yang merupakan peraturan jelas dari Bursa Efek Indonesia sebagai langkah tegas yang kami sambut baik,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024, yang dilaksanakan secara daring, pada Jumat, 6 September 2024.

Menurut Mahendra, tindakan tegas ini menunjukkan tidak ada tempat bagi mereka yang merusak integritas dan kredibilitas bursa yang bisa merusak kepercayaan terhadap bursa Indonesia. Secara luas, menurutnya, jika kasus ini tidak ditindak dengan tegas bisa mempengaruhi integritas sektor jasa keuangan juga.

Di sisi lain, pihaknya bersama BEI juga tengah melakukan pendalaman terhadap kasus gratifikasi ini, termasuk juga melihat kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Menurutnya, apabila ada yang terlibat selain lima karyawan tersebut akan ditindak tegas.

“Tentunya tidak dibatasi kepada mereka yang lima, tapi kepada semua pihak yang berisiko atau mungkin terlibat dalam hal ini,” katanya. “Intinya adalah tidak boleh ada yang dikecualikan. Tidak boleh ada yang dilindungi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Mahendra juga menyampaikan, sampai saat ini, pihaknya sedang mendalami dan melakukan audit terhadap kemungkinan staff ataupun pihak OJK yang terlibat.

“Yang dapat kami sampaikan secara jelas per hari ini adalah bahwa kalau itu terkait dengan penerimaan dana oleh lima staf bursa itu, terbukti tidak ada staf OJK yang terlibat,” jelasnya.

Mahendra menambahkan, meskipun sampai saat ini tidak ada bukti keterlibatan staff OJK dalam kasus gratifikasi, pihaknya tetap mendalami aspek lain yang mungkin terlibat kasus ini sekalipun bukan dalam bentuk dana.

“Hal ini akan terus kami dalami dan nanti tentu kami akan juga menyampaikan update-nya kepada media yang seperti ini,” kata dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Mantan Wali Kota Surabaya itu memutuskan untuk mundur agar dapat fokus mengikuti Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Timur 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sudah menandatangani surat pengunduran diri politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. “Sudah, sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tandatangani pengunduran dirinya,” kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Soponyono, Surabaya, Jumat, 6 September 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, Risma mengatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, setelah menyelesaikan pendaftarannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur bersama Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), Kamis pekan lalu. Dia juga mengatakan akan secara langsung menyampaikan pengunduran dirinya kepada Jokowi.

“Mundur, saya akan mundur,” ujar Risma usai ziarah ke Makam Sunan Bungkul di Surabaya, seperti dilansir Antara, Kamis, 29 Agustus 2024.

Dengan mundurnya Risma dari Menteri Sosial, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali kehilangan kursi menterinya di Kabinet Presiden Jokowi. Sebelumnya, partai berlambang banteng tersebut memiliki jumlah menteri terbanyak di Kabinet Indonesia Maju. Namun, menteri-menteri itu perlahan melepaskan jabatannya di ujung masa pemerintahan Jokowi.

Sisa Kader PDIP di Kabinet Jokowi

Setelah Presiden Jokowi menyetujui permohonan pengunduran diri dari Risma, Jokowi juga dikabarkan akan meneken Keputusan Presiden atau Keppres terkait pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kader PDIP itu juga mengundurkan diri karena mendaftar dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, dalam surat yang disampaikan Pramono ke Jokowi, permohonan pengunduran diri terhitung mulai 22 September 2024.

“Maka Keppres pemberhentian sebagai Seskab akan diterbitkan menyesuaikan dengan permohonan dari Bapak Pramono Anung,” ucap Ari melalui pesan singkat dikonfirmasi Tempo pada Jumat, 6 September 2024. “Pada prinsipnya, Presiden akan menyetujui permohonan tersebut.”

Adapun Pramono meminta waktu hingga 22 September karena dia masih memiliki sejumlah tanggung jawab yang tidak bisa ditinggal begitu saja. Dia mengaku masih memiliki tugas untuk menyiapkan sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 11 September mendatang.

“Sekretaris kabinet ini kan sekretarisnya presiden sebagai kepala pemerintahan, tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja,” tutur Pramono.

Setelah pengunduran diri Risma sebagai Menteri Sosial dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, dengan demikian sisa kader PDIP di kursi menteri Kabinet Presiden Jokowi adalah lima orang dengan satu di antaranya menjabat sebagai wakil menteri.

Adapun kelima orang tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

Sebelumnya, PDIP juga kehilangan kursi menteri setelah Yasonna Laoly terkena reshuffle kabinet pada 19 Agustus 2024 lalu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) itu digantikan oleh kader Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Yasonna Laoly pun menyatakan bahwa dirinya sudah membaca sinyal akan dicopot oleh Jokowi sebelum pengunduran diri dilakukan secara resmi. “Kami sudah menangkap sense itu dan kami sudah tahu,” ujar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Dia mengungkapkan sempat berencana mengundurkan diri dari jabatannya pada pertengahan September. Hal itu berhubungan dengan persiapan Yasonna untuk dilantik sebagai anggota DPR pada 20 Oktober mendatang. Dia mengaku ingin menyiapkan segala dokumen untuk menjadi anggota DPR.

“Target saya ya sekitar tanggal 20-an (September). Jadi, satu bulan sejak sekarang itu sudah mengajukan surat pengunduran diri,” ucapnya.

Daniel A. Fajri dan Savero Aristia, berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan apostolik ke Papua Nugini dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Pemimpin Gereja Katolik Sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan itu lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 6 September 2024.

Paus Fransiskus melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat berbadan lebar Airbus A330-900neo yang mampu membawa hingga 301 penumpang. Pesawat dengan nomor penerbangan GA-770 itu mendarat di Jackson International Airport, Port Moresby pada pukul 18.50 LT. Lantas, berapa biaya sewa pesawat Garuda Indonesia?

Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia

Melansir laman agen penyewaan jet pribadi asal Amerika Serikat,Paramount Business Jets, biaya sewa pesawat komersial kelas ekonomi Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng menuju Jackson International Airport, Papua Nugini sekitar US$ 1.116.000 sampai US$ 1.482.000 atau Rp 16,7 miliar hingga Rp 22,2 miliar (kurs Rp 15 ribu per dolar AS).

Estimasi harga tersebut untuk carter pesawat dengan jumlah penumpang 19-500 orang yang perjalanannya ditempuh selama 5 jam 45 menit. Adapun dasar perhitungan biaya sewa pesawat Garuda Indonesia disebutkan minimal dua jam perjalanan.

Dengan demikian, tarif carterpesawat dari maskapai pelat merah badan usaha milik negara (BUMN) itu diperkirakan sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar per jam. Namun, tarif sewa sebenarnya bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari perkiraan.

Harga carter pesawat dapat bervariasi karena berbagai faktor, seperti ketersediaan pesawat, rute yang dilalui (domestik atau internasional), jumlah penumpang, hingga kesepakatan antara penyewa dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Selanjutnya: Syarat Carter Pesawat Garuda Indonesia....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, ekstensifikasi atau perluasan program dana pensiun dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akumulasi dana pensiun agar mencapai 20 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Melansir Antara, Ogi menyebutkan salah satu upaya ekstensifikasi tersebut adalah dengan adanya tambahan iuran peserta program pensiun bagi masyarakat berpendapatan tertentu. Selain itu, ada juga intensifikasi dengan menambah iuran pensiun masyarakat.

“Jadi bersama-sama intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga akumulasi dana pensiun itu akan meningkat,” ujar Ogi, dikutip dari Antara, Jumat, 6 September 2024.

Dia juga berharap dengan semakin meningkatnya nilai PDB Indonesia, akumulasi dana pensiun akan semakin tumbuh sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional serta menjadi pendorong pembangunan nasional.

“Kan PDB kita juga meningkat, jadi kalau akumulasi dana pensiun naik 5 persen, PDB juga naik 5 persen, ya persentasenya tidak berubah gitu kan. Jadi, peningkatannya harus lebih tinggi dari peningkatan PDB kita,” kata Ogi.

OJK, dia menambahkan, pengaturan batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan itu masih menunggu peraturan pemerintah (PP). “Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Ogi dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau Tempo secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Tempo mencatat, dengan adanya rencana penambahan iuran program pensiun itu, membuat potongan gaji karyawan di Indonesia semakin besar dan banyak. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan karyawan Indonesia dari penghasilannya. Apa saja? Berikut rinciannya:

Selanjutnya: 1. BPJS Kesehatan....

<!--more-->

1. BPJS Kesehatan

Mengacu Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dalam bpk.go.id, PNS, anggota TNI dan Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS wajib membayar sebesar 5 persen dari gaji per bulan untuk Iuran BPJS Kesehatan.

Potongan gaji sebesar 5 persen itu dibayar dengan ketentuan, 4 persen dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan dan 1 persen lainnya dibayar oleh peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan (JKM dan JKK)

Iuran BPJS Ketenagakerjaan terbagi dalam berbagai program. Salah satunya adalah Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKM adalah iuran yang manfaat uangnya akan diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Sedangkan JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Adapun terkait besaran iuran yang harus dibayarkan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah mulai 0,24 persen sampai dengan 1,74 persen dari upah dan ditanggung oleh perusahaan. Nilainya berbeda-beda tergantung risiko pekerjaan. Adapun iuran Jaminan Kematian dibayarkan sebesar 0,3 persen dari upah yang ditanggung oleh perusahaan.

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program jangka panjang yang diberikan saat peserta memasuki masa pensiun, kecelakaan, dan bisa diterimakan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia.

Besar iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah sebesar 5,7 persen dari upah. Angka tersebut terdiri dari 2 persen yang dibayarkan oleh pekerja dan 3,7 persen dibayarkan oleh pemberi kerja. Sedangkan besar iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah sebesar 2 persen dari upah yang dilaporkan setiap bulan.

4. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun

BPJS Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau kekurangan penghasilan karena pensiun atau cacat total tetap. Peserta iuran JP adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Untuk program ini, besaran iuran yang dibebankan untuk pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara atau perusahaan swasta, yaitu sebesar 3 persen. Angka tersebut 2 persennya dibayarkan oleh pemberi kerja/perusahaan dan 1 persen ditanggung peserta.

Selanjutnya: 5. Pajak Penghasilan (PPh 21)....

<!--more-->

5. Pajak Penghasilan (PPh 21)

PPh adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada individu dan badan yang memiliki penghasilan tertentu. Pajak ini dibayarkan oleh karyawan dengan penghasilan di atas ambang Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp 60 juta per tahun atau Rp 5 juta per bulan.

Adapun tarif pajak ini beragam, mulai dari 5 persen hingga 35 persen, tergantung pada besarnya penghasilan seseorang. Melansir dari DJPB Kemenkeu, berikut besaran potongan untuk Pajak Penghasilan 21.

- Penghasilan tahunan mulai dari Rp 60 juta terkena pajak 5 persen.

- Penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 - 250 juta terkena pajak 15 persen.

- Penghasilan tahunan lebih dari Rp 250 - 500 juta terkena pajak 25 persen.

- Penghasilan tahunan lebih dari Rp500 juta - 5 miliar terkena pajak 30 persen.

- Penghasilan tahunan lebih dari Rp5 miliar terkena pajak 35 persen.

6. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Pada PP baru ini, PNS, CPNS, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, karyawan swasta, dan pekerja mandiri (freelance) juga mengalami pemotongan gaji sebesar 3 persen setiap bulannya.

Dari besaran potongan tersebut, pemberi kerja menanggung 0,5 persen biaya simpanan, sedangkan 2,5 persen lainnya ditanggung oleh pekerja dari total gajinya setiap bulan. Iuran Tapera maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan.

Namun, pembayaran Iuran Tapera ini baru akan berlaku pada 2027 nanti. Merujuk Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020, pemberi kerja untuk pekerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Karena itu, pemotongan Tapera berlaku paling lambat pada 2027, karena PP Nomor 25 Tahun 2020 telah disahkan Jokowi pada 20 Mei 2020.

Antara, Rachel Farahdiba Regar, Putri Safira Pitaloka, Delfi Ana Harahap, Melynda Dwi Puspita, berkontribusi dalam artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri wafat dalam usia 65 tahun pada Kamis dini hari, 5 September 2024, karena serangan jantung. Pengajar di Universitas Indonesia ini, selain aktif menyorot kebijakan ekonomi pemerintah, juga terkenal kritis menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil.

Salah satunya terlihat dalam unggahan terakhirnya di media sosial X. Akun pribadinya, @FaisalBasri, terakhir mengunggah pada 30 Agustus 2024 tentang masyarakat di Dairi yang sedang merayakan festival durian.

Ia juga mengunggah foto masyarakat membawa durian dan setumpuk durian. Empat unggahannya, ditutup dengan "Rakyat Dairi bertekad bulat melawan kehadiran tambang."

Kabupaten Dairi adalah wilayah di Sumatera Utara. Faisal Basri, menurut penuturan seorang wartawan senior di Medan Ahmady Meuraxa, pada 29-30 Agustus 2024 datang ke Dairi.

Dalam unggahan di akun Facebook-nya, Ahmady mengungkapkan pada Sabtu, 31 Agustus 2024, ia bertemu Faisal Basri di sebuah hotel di Medan.

Menurut Ahmady, Faisal yang siang itu akan kembali ke Jakarta, terlihat pucat dan berjalan sempoyongan. “Mata saya agak kabur. Saya malah sempat kehilangan orientasi saat turun dari lift tadi. Saya kira hari sudah malam, tak taunya masih siang,” kata Faisal seperti ditirukan Ahmady dalam unggahannya.

Faisal Basri, seperti dikatakan Ahmady, menceritakan kondisi kesehatannya yang menurun. “Kesehatanku agak menurun sejak dua bulan terakhir ini. Ada yang mengatakan kalau aku terkena guna-guna karena terlalu sering mengkritik penguasa,” katanya.

Menurut Ahmady, Faisal Basri tiba di Medan pada 29 Agustus 2024 untuk melakukan peninjauan ke wilayah Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ada aktivitas tambang yang ingin dipantaunya di kawasan itu. Selama tiga tahun terakhir Faisal mengaku lebih aktif bergelut dalam isu ekonomi dan lingkungan. Perjalanan ke Dairi itu yang sempat ia keluhkan kepada Ahmady.

.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri wafat dalam usia 65 tahun pada Kamis dini hari, 5 September 2024, karena serangan jantung. Pengajar di Universitas Indonesia ini, selain aktif menyorot kebijakan ekonomi pemerintah, juga terkenal kritis menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil.

Salah satunya terlihat dalam unggahan terakhirnya di media sosial X. Akun pribadinya, @FaisalBasri, terakhir mengunggah pada 30 Agustus 2024 tentang masyarakat di Dairi yang sedang merayakan festival durian.

Ia juga mengunggah foto masyarakat membawa durian dan setumpuk durian. Empat unggahannya, ditutup dengan "Rakyat Dairi bertekad bulat melawan kehadiran tambang."

Kabupaten Dairi adalah wilayah di Sumatera Utara. Faisal Basri, menurut penuturan seorang wartawan senior di Medan Ahmady Meuraxa, pada 29-30 Agustus 2024 datang ke Dairi.

Dalam unggahan di akun Facebook-nya, Ahmady mengungkapkan pada Sabtu, 31 Agustus 2024, ia bertemu Faisal Basri di sebuah hotel di Medan.

Menurut Ahmady, Faisal yang siang itu akan kembali ke Jakarta, terlihat pucat dan berjalan sempoyongan. “Mata saya agak kabur. Saya malah sempat kehilangan orientasi saat turun dari lift tadi. Saya kira hari sudah malam, tak taunya masih siang,” kata Faisal seperti ditirukan Ahmady dalam unggahannya.

Faisal Basri, seperti dikatakan Ahmady, menceritakan kondisi kesehatannya yang menurun. “Kesehatanku agak menurun sejak dua bulan terakhir ini. Ada yang mengatakan kalau aku terkena guna-guna karena terlalu sering mengkritik penguasa,” katanya.

Menurut Ahmady, Faisal Basri tiba di Medan pada 29 Agustus 2024 untuk melakukan peninjauan ke wilayah Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ada aktivitas tambang yang ingin dipantaunya di kawasan itu. Selama tiga tahun terakhir Faisal mengaku lebih aktif bergelut dalam isu ekonomi dan lingkungan. Perjalanan ke Dairi itu yang sempat ia keluhkan kepada Ahmady.

.

TEMPO.CO, Jakarta - Grup AirAsia tengah menjajaki berbagai sumber pendanaan, baik dari publik melalui bursa saham hingga lembaga perbankan, untuk menambah armada dari 25 menjadi 100 pesawat pada 2031.

"Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata Indonesia dan memperkuat konektivitas domestik maupun internasional dengan mengintegrasikan rute internasional dan rute domestik melalui layanan penerbangan lanjutan (fly-thru)," kata CEO Capital A Berhad (induk maskapai penerbangan AirAsia) Tony Fernandes sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat, 6 September 2024.

Dengan penambahan jumlah armada, AirAsia berharap dapat ikut berperan atas peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Selain itu, Tony Fernandes menambahkan, AirAsia juga sedang dalam tahap finalisasi kerja sama yang telah disepakati tahun lalu dengan Garuda Group, yang mencakup saling isi (interlining) beberapa rute penerbangan AirAsia dengan Citilink.

Kemitraan ini bertujuan untuk menghubungkan rute AirAsia dengan Citilink, baik internasional
maupun domestik, sehingga memperluas jangkauan jaringan penerbangan kedua maskapai, membuka lebih banyak kesempatan bagi wisatawan dalam menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia.

Sementara di sektor logistik, melalui unit bisnis teleport, AirAsia juga telah melakukan kolaborasi strategis dengan Garuda Indonesia di bidang kargo sejak 2023.

"Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan logistik di Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik," kata Tony Fernandes.

Untuk memperkuat operasional AirAsia di Indonesia, sebagai salah satu lini bisnis Capital A, Asia
Digital Engineering (ADE) turut berencana membangun bisnis pemeliharaan pesawat atau maintenance, repair, and operations (MRO) dengan mendirikan hanggar yang akan difokuskan pada pemeliharaan dan perbaikan pesawat.

Adapun beberapa bandara yang tengah dipertimbangkan sebagai lokasi fasilitas tersebut antara lain Soekarno-Hatta, Surabaya, atau Makassar.

ANTARA

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung menggelar Bandung Great Sale (BGS) 2024 untuk merayakan hari ulang tahun kota tersebut yang menginjak usia 214 tahun pada September ini. Bandung Great Sale menggelar diskon belanja besar-besaran hingga 80 persen. “Dengan usia Kota Bandung yang semakin matang, pelayanan publik harus terus ditingkatkan. BGS adalah upaya kami untuk memberikan kemudahan akses belanja bagi warga Bandung dan luar kota,” kata Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono dikutip dari keterangannya, Jumat, 6 September 2024.

BGS 2024 melibatkan sedikitnya 19 mal dan berbagai sektor lainnya seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, restoran, dan perhotelan. Pemberian diskon misalnya juga diberikan untuk layanan kursus dan bimbingan belajar dengan potongan harga mulai dari 10-30 persen.

Pemerintah Kota Bandung juga menggratiskan fasilitas bus wisata Bandros gratis untuk menginap di hotel-hotel yang berpartisipasi dalam gelaran BGS 2024. PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menyiapkan diskon pembelian tiket selama masa berlangsungnya BGS.

Rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Bandung (HKJB) 2024 juga akan dimeriahkan dengan karnaval mobil yang melibatkan 86 peserta dari berbagai daerah, termasuk perwakilan dari empat negara. Karnaval HKJB 2024 tersebut dicantumkan dalamTop10Calendar of EventsKota Bandung.

“Acara ini bukan hanya selebrasi bagi warga Bandung, tetapi juga sebagai daya tarik wisata bagi pengunjung dari luar kota. Kami menargetkan perputaran ekonomi selama BGS bisa mencapai 40 hingga 43 miliar rupiah,” kata Bambang.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan mengatakan, seluruh rangkaian acara melibatkan sektor swasta. “Kami ingin semua masyarakat, baik warga Bandung maupun pengunjung dari luar kota, dapat merasakan kemeriahan HJKB. Semua sektor, mulai dari transportasi, restoran, hotel, kesehatan hingga pendidikan, turut berpartisipasi dengan memberikan diskon dan penawaran spesial,” kata dia, dalam keterangannya.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Arief Bonafianto mengatakan, Festival Citylink akan menjadi tuan rumah kegiatan Crazy Sale pada 13-15 September 2024. Dalam event tersebut lebih dari 48 jenis produk akan ditawarkan dengan diskon hingga 80 persen. Produk yang ditawarkan mulai dari fesyen, makanan, hingga produk lokal unggulan untuk pengunjung yang ingin menikmati belanja hemat selama acara berlangsung. “Ini adalah hadiah untuk seluruh warga Bandung dan Indonesia. Kami siap menyambut tamu dari luar kota dan memberikan pelayanan terbaik,” kata Arief, dalam keterangannya.

Berikut adalah daftar hotel yang memberikan diskon 80 Persen pada Bandung Great Sale 2024

1. De Braga by ARTOTEL
2. Pasar Baru Square Hotel
3. Clove Hotel
4. Grand Cordella
5. Fave Hotel Braga
6. Hotel Savoy Homann
7. Sari Ater Kamboti Hotel Bandung

Selain hotel di atas terdapat puluhan hotel lainnya yang menggelar diskon hingga 80 persen selama periode 13-15 September 2024. Berikut daftarnya.

1. Luminor Hotel
2. The Luxton Bandung
3. IBISS Bandung Trans Studio
4. El Cavana Hotel
5. Sany Rosa Hotel
6. The Jayakarta
7. Travelo Hotel Bandung
8. Horison Ultima Bandung
9. Grand Dafam Braga Bandung
10. 10.Holiday Inn Bandung Pasteur

1. Hotel Bali Indah
2. Rooms Inc d'botanica Bandung
3. Arion Suites Hotel Bandung
4. Cassadua Hotel
5. Summerhills Hotel & Villas
6. Rumah Bang Bong
7. Swiss Belresort Dago Heritage
8. Vasaka Maison Bandung
9. Horison Ultima
10. Hotel Santika Bandung
11. Mercure Bandung City Centre
12. Vue Palace Artotel Curated
13. Crowne Plaza Bandung
14. Grand Hotel Preanger
15. Hotel Gino Feruci Braga
16. Shakti Hotel Bandung
17. Crowne Plaza Bandung
18. Grand Hotel Preanger
19. Hotel Gino Feruci
20. Shakti Hotel Bandung
21. Hotel De Pavilijon Bandung
22. de Java Hotel

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Astra Otoparts Tbk. Hamdhani D Salim mengatakan perlunya penambahan infrastruktur pengisian daya berbasis baterai untuk memacu pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Keterbatasan infrastruktur pengisian daya ini disebabkan oleh tingginya biaya pembangunan stasiun pengisian daya, sementara tingkat pemanfaatan oleh konsumen di Indonesia juga masih rendah.

“Tantangan lainnya datang dari sisi regulasi, seperti proses perizinan dan kebijakan harga listrik yang perlu disesuaikan untuk mendukung keberlanjutan usaha stasiun pengisian daya,” kata Hamdhani saat sesi tematik Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Kamis, 7 September 2024.

Meskipun demikian, Hamdhani menilai, tantangan ini wajar mengingat adopsi teknologi kendaraan listrik masih dalam tahap awal. Ia tetap optimis dengan adanya perbaikan di berbagai aspek, industri kendaraan listrik di Indonesia dapat tumbuh lebih pesat.

"Kita semua tahu bahwa teknologi ini masih baru bagi semua orang di seluruh dunia. Era elektrifikasi masih di tahap awal, sehingga wajar jika di Indonesia kita menghadapi situasi yang sama, di mana masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan," jelasnya.

Senada,CEO PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. Gilarsi W. Setijono berpendapat bahwa industri kendaraan listrik memang masih sangat baru di Indonesia sehingga perlu adanya perubahan regulasi yang sesuai.

“Kebijakan saat ini masih didasarkan pada aturan lama, sementara kita bermain dengan aturan baru. Diperlukan diskusi bersama untuk menetapkan aturan baru yang lebih relevan dengan kondisi saat ini,” uja Gilarsi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam pengembangan infrastruktur, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan otomotif melalui pembangunan jaringan pengisian daya di dealer mereka.

Gilarsi optimistis dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia akan semakin pesat.

Gilarsi menambahkan pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai akan mendorong penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas, mengurangi emisi karbon, dan membantu Indonesia mencapai target emisi nol karbon atau net zero emission (NZE).

“Dengan komitmen bersama dan strategi yang jelas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam transisi energi global menuju keberlanjutan,” terangnya.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menyebut pengaturan batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu peraturan pemerintah (PP). OJK mengklaim kapasitas institusinya hanya sekadar pengawas harmonisasi program pensiun yang diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Ogi mengatakan rencana program pensiun tambahan merupakan amanat UU P2SK. Dalam Pasal 189 ayat (4), Ogi menyebut pemerintah bisa melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Program ini di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang telah dilaksanakan oleh BPJS, Taspen, dan sistem jaminan sosial nasional .

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

Menurut Ogi, rencana yang akan melibatkan pekerja dengan penghasilan tertentu ini akan meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Meski demikian, OJK akan tetap menunggu PP terbit untuk menindaklanjuti rencana ini.

“Masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait harmonisasi program pensiun. Kami belum bersikap lebih lanjut sebelum PP itu diterbitkan,” kata Ogi.

Tak hanya itu, Ogi mengatakan upaya meningkatkan kesejahteraan di hari tua ini juga telah dirangkum dalam Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Senyampang itu, Ogi mengatakan langkah ini juga bagian dari target ideal yang dipatok Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) sebesar 40 persen dari penghasilan terakhir pekerja sebelum pensiun.

Namun, dalam praktiknya penerima manfaat program pensiun ini masih kecil. “Relatif kecil dari 10 hingga 15 persen dari penghasilan terakhir saat aktif,” kata Ogi.

TEMPO.CO, Banda Aceh - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh memastikan gangguan pasokan tenaga listrik yang terjadi di sebagian wilayah Aceh akibat gangguan pada sub sistem Aceh tidak mengganggu pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024, termasuk pertandingan di seluruh venue.

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk distribusi listrik di venue-venue PON dalam kondisi aman dan andal dengan di-back up dengan UPS dan genset,” kata Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh Lukman Hakim di Banda Aceh, Jumat.

Ia menjelaskan gangguan yang terjadi pada sub sistem Aceh pada Jumat, 6 September 2024 mengakibatkan terjadinya pemadaman di sebagian wilayah di provinsi ujung barat Indonesia itu.

“PT PLN UID Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan pemadaman yang terjadi di sebagian wilayah Aceh,” katanya.

Ia mengatakan PLN terus bergerak cepat dengan melakukan antisipasi untuk mengurangi dampak padam dengan mengupayakan penormalan sistem serta juga memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan di wilayah Aceh dalam kondisi aman sehingga bisa sesegera mungkin dioperasikan kembali.

“Saat ini petugas sedang melakukan perbaikan secepatnya dan menormalkan sistem kembali,” katanya.

PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dengan menjunjung tinggi keselamatan kerja.

“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pelanggan dan memohon doa agar penormalan cepat selesai.

Selanjutnya: Sebelumnya PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan....

• 1
• 2
• Selanjutnya

Enam mahasiswa yang ditangkap karena membuat spanduk dengan tulisan provokatif terhadap kepolisian telah dibebaskan Polres Banda Aceh.