Kalau BPDPKS menjadi BPDP, kalau itu memang tidak menyebabkan konsentrasi untuk peremajaan sawit rakyat ini terganggu, tidak ada masalah.

Belitung Timur (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung rencana pemerintah yang akan mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) selama tidak mengganggu peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Kalau BPDPKS menjadi BPDP, kalau itu memang tidak menyebabkan konsentrasi untuk peremajaan sawit rakyat ini terganggu, tidak ada masalah. Tapi kalau ini nanti menjadi terganggu, itu yang kami berharap sebaiknya sawit rakyat kita diutamakan dulu,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono, di Belitung Timur, Kamis.

Eddy mengatakan, penurunan produktivitas sawit dalam beberapa tahun terakhir merupakan permasalahan yang harus diperbaiki terlebih dahulu, terutama dalam hal ini berkaitan dengan produktivitas sawit rakyat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas CPO nasional tercatat sebesar 3,26 metrik ton per hektare per tahun pada 2019. Angka tersebut kemudian menurun menjadi sebesar 2,87 metrik ton per hektare per tahun pada 2023.

Sedangkan produktivitas CPO dari perkebunan sawit rakyat lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektare per tahun pada 2023.

“Kita sangat terpengaruh dengan produktivitas sawit rakyat yang turun itu, produksi sawit kita juga stagnan. Bahkan kemungkinan kalau ini tidak berjalan dengan baik lagi, produksi kita akan turun,” kata Eddy.

Meski tidak signifikan, dia menambahkan bahwa produktivitas sawit sedikit tertolong, mengingat saat ini perusahaan-perusahaan sawit rutin melakukan peremajaan atau replanting dengan menggunakan dana sendiri.

Eddy menyampaikan, pihaknya tetap mendukung pemerintah untuk memaksimalkan produksi komoditas kakao dan kelapa melalui konversi BPDPKS menjadi BPDP, apalagi selama ini Indonesia masih mengimpor kakao.

Namun di sisi lain, kata dia lagi, sektor sawit juga membutuhkan penyaluran dana dari BPDPKS untuk peningkatan penelitian dan peremajaan sawit rakyat, sehingga bisa memaksimalkan produktivitas sawit.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa konversi BPDPKS menjadi BPDP diarahkan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana yang tak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.

Menurut Airlangga, nantinya BPDP ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lainnya, utamanya perkebunan kakao, kelapa, dan karet.

Airlangga mengatakan, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Akuisisi kedua kapal ini HTC tidak hanya mengurangi biaya sewa berkelanjutan, namun juga meningkatkan efisiensi dan kontrol operasional.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Keputusan pemerintah untuk menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk perbaikan performa properti, khususnya segmen kondominium.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat, dalam jumpa pers Jakarta Property Highlight H1 2024 di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa performa sektor kondominium di Jakarta mengalami pergerakan yang lambat dalam beberapa tahun ini.

Ia mendapati rata-rata tingkat penjualan kondominium pada semester I-2024 berkisar 96 persen, meningkat hanya 0,6 persen dibanding semester lalu.

“Saat ini kami melihat dari sekitar 23 ribu unit kondominium yang siap huni, hanya 13 persen dari stok tersebut yang memberlakukan PPN DTP, umumnya pada kelas menengah dan tersebar di area non CBD Jakarta,” ujarnya.

Ia menyebut beberapa proyek kondominium yang memberlakukan PPN DTP dalam penjualannya menyatakan peningkatan penjualan 3-4 persen dari semester sebelumnya. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi menurutnya cukup memberikan harapan pada pergerakan transaksi kondominium pada awal tahun 2024.

"PPN DTP memang tidak dipungkiri membantu memberikan magnitude terhadap penjualan kondominium baru. Sejak diberlakukan pada 2021 sampai tahun ini, insentif ini memberikan cukup stimulus terhadap penjualan hunian, terutama rumah tapak dan tidak terkecuali di sektor kondominium," ucap Syarifah.

Kebijakan insentif PPN DTP adalah sebuah program insentif fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 2021 untuk merangsang sektor properti. Dalam program ini, pemerintah menanggung sebagian atau bahkan seluruh pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli properti.

Insentif tersebut diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/8) menyatakan bahwa pemerintah sepakat untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024.

Ia mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat kelas menengah sebagai motor penggerak perekonomian.

Menurut data dari Kementerian Keuangan, di sepanjang tahun 2024, terdapat sekitar 22.000 unit hunian terserap dengan menggunakan insentif PPN DTP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Investor cenderung wait and see menjelang rilis revisi data pertumbuhan PDB AS dan klaim pengangguran AS malam ini

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan belum ada penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis, terkait kabar yang beredar mengenai wacana penetapan tarif KRL Jabodetabek akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.

Risal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

"Rencana itu merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," kata dia.

Menurut Risal, untuk memastikan skema tarif subsidi KRL betul-betul tepat sasaran, DJKA Kemenhub masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

"Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata dia.

DJKA Kemenhub, kata Risal, juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik itu, kata dia, akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

"Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk dapat mengkonfirmasi berbagai informasi terkait tarif dan layanan KRL Jabodetabek kepada petugas, maupun langsung kepada DJKA," ujar Risal.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api sebesar Rp4,79 triliun yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pada gelaran CEO Investor Day 2024 di Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/8),Hyundai Motor menyampaikan target jangka menengah dan panjang perusahaan, salah satunya menjual dua juta kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) setiap tahun pada 2030.

"Berdasarkan teknologi canggih kami dan dedikasi terhadap inovasi, kami berupaya untuk mengamankan posisi terdepan di pasar seiring dengan meningkatnya adopsi kendaraan bertenaga listrik," ujar Presiden dan CEO Hyundai Motor Company Jaehoon Chan melalui rilis pers, Kamis.

Selain itu, hingga tahun 2030, perusahaan asal Korsel ini menargetkan untuk menambah kapasitas produksi sebanyak satu juta unit, serta menjual 5,55 juta kendaraan secara global.

Untuk mencapai target penjualannya, mereka akan membuka Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) yang direncanakan lebih awal pada 2024, serta pabrik EV khusus di Ulsan, Korsel, pada 2026, dengan menambah kapasitas produksi sebesar 500 ribu unit.

Sedangkan untuk memperkuat kehadirannya di pasar negara berkembang, Hyundai Motor telah mengakuisisi pabrik di Pune, India, yang memungkinkan perusahaan untuk membangun fasilitas produksi dengan kapasitas satu juta unit.

Mereka juga berencana mengoptimalkan penggunaan fasilitasnya di China dan Indonesia, serta secara aktif memperluas pangsa pasarnya melalui bisnis CKD (Complete Knock-Down) alias perakitan lokal di Timur Tengah, Asia-Pasifik, dan wilayah lainnya.

Lebih lanjut, Hyundai secara proaktif menanggapi preferensi pelanggan, dengan memahami bahwa meskipun EV adalah masa depan transportasi, tidak semua pelanggan siap untuk beralih.

Oleh karena itu, Hyundai Motor tetap akan menyediakan berbagai pilihan powertrain, termasuk kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE), hybrid, plug-in hybrid, EV, dan kendaraan berbahan bakar sel hidrogen.

"Hyundai akan memperkuat posisinya sebagai game changer dengan memperluas fokus dari memproduksi kendaraan ke berbagai bentuk mobilitas. Dengan memperkuat peran di sektor energi dan mewujudkan masyarakat berbasis hidrogen, kami berencana untuk menjadi perusahaan yang tetap memimpin di tingkat global selama masa transisi energi ini,” kata Chan.

Diketahui, dengan volume penjualan global tahunan sebanyak 4,21 juta unit pada tahun 2023, Hyundai Motor membantu Hyundai Motor Group menjadi satu dari tiga produsen mobil terbesar di dunia.

Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.

"Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.

Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," kata dia.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.

Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal, dalam kesempatan terpisah menjelaskan, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata Risal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

"Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," kata dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Saat ini sedang mulai periode optimisme, baik global maupun domestik. Karena, dari global saat ini kita sedang menunggu kapan waktunya bank sentral di seluruh dunia kan cut-rate

Jakarta (ANTARA) - Head of Macroeconomic and Financial Market Research PT Bank Mandiri Tbk Dian Ayu Yustina menyampaikan bahwa pelaku usaha dan pelaku pasar saat ini sedang menantikan pemangkasan suku bunga acuan oleh bank-bank sentral di tingkat global.

“Saat ini sedang mulai periode optimisme, baik global maupun domestik. Karena, dari global saat ini kita sedang menunggu kapan waktunya bank sentral di seluruh dunia kan cut-rate,” ujar Dian dalam seminar bertajuk "Optimisme Baru Pembangunan Ekonomi Era Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, Kamis.

Dia menyebut, bahwa semua bank sentral di dunia sudah membuka ruang untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuan, termasuk Bank Indonesia (BI).

“Begitu juga dengan BI, dari statement Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) terakhir dari RDG, ruang penurunan suku bunga itu di kuartal IV-2024,” ujar Dian.

Sementara itu, dari Amerika Serikat (AS), lanjutnya, pidato Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell di Jackson Hole pada pekan lalu telah menunjukkan isyarat akan adanya pelonggaran moneter pada pertemuan September 2024 mendatang.

Sebagai informasi, The Fed akan menyelenggarakan pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 17-18 September 2024 mendatang.

“Bulan depan, ini akan ada FOMC The Fed. Dan ekspektasi market hampir semua bilang akan turun. Sebagian turun 15 basis poin, sebagian turun 50 bps, even bigger, tapi tidak ada yang expect akan stay,” ujar Dian.

Dengan demikian, suku bunga The Fed diperkirakan mencapai kisaran 4,25 sampai 4,5 persen pada akhir tahun, sehingga turun total 100 basis poin.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Rupiah masih mendapatkan dukungan dari ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan AS di September

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024