Dalam berbagai kajian, yang masih dikaji sekarang ya, masih dikaji oleh tim, pikiran Pak Prabowo, ada kemungkinan kalau itu dimungkinkan untuk menjadi B50

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa program biodiesel B50 masih dalam tahap kajian oleh tim untuk mengurangi impor energi sekaligus mendorong penggunaan energi hijau di Indonesia.

Bahlil yang ditemui di sela Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam, mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah menyelesaikan implementasi biodiesel B35 dan B40.

"Terkait dengan peralihan daripada pengurangan impor, sekarang B35, B40 udah mau hampir selesai. Dalam berbagai kajian, yang masih dikaji sekarang ya, masih dikaji oleh tim, pikiran Pak Prabowo, ada kemungkinan kalau itu dimungkinkan untuk menjadi B50," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, hal itu merupakan langkah awal dalam transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Kajian B50 dilakukan sebagai upaya lanjutan untuk mencapai pengurangan impor energi secara signifikan dan mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan.

Bahlil menyebutkan bahwa tren global saat ini mengarah pada peralihan dari energi fosil, seperti batubara, menuju energi baru terbarukan, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap green energy.

Namun, Bahlil menekankan bahwa transisi menuju energi baru terbarukan menghadapi tantangan besar, termasuk kebutuhan investasi kapital yang cukup besar di sektor energi hijau ini.

"Di aspek yang lain kita tahu bahwa hampir semua dunia orang berbicara tentang green energy, terjadi peralihan dari fosil batubara kepada energi baru terbarukan. Ini tantangan baru bagi kita, di saat bersamaan dibutuhkan cost investasi kapital yang tidak sedikit," ungkapnya.

Meskipun demikian, pemerintah optimis bahwa dengan perencanaan yang terukur, Indonesia mampu menghadapi tantangan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan target net zero emission pada tahun 2060.

"Nah ini adalah sebuah tantangan untuk kita, tapi bagi kita sekarang adalah kalau kita bicara tentang net zero emission tahun 2060, saya pikir kita masih punya cukup waktu untuk melakukan langkah langkah yang terukur," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa meskipun tantangan dalam hal investasi dan teknologi cukup besar, Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menuju pencapaian target emisi nol bersih pada tahun 2060.

Pemerintah terus mengkaji berbagai kebijakan yang mendukung transisi energi ini, termasuk implementasi biodiesel B50 yang masih dalam tahap kajian.

Bahlil menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Prabowo untuk memperkuat kemandirian energi dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan di Indonesia.

"Ini tidak lebih karena apa? Kita akan mengurangi impor dan mendorong kepada green energy," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaksanakan uji coba implementasi biodiesel B50 di Kalimantan Selatan, guna mewujudkan kemandirian energi nasional yang sejalan dengan visi Indonesia menuju keberlanjutan energi masa depan.

Uji coba bertajuk soft launching Biodiesel B50 dilaksanakan di Pabrik Biodiesel PT. Jhonlin Agro Raya, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Minggu (18/8).

Menurut Mentan, uji coba implementasi B50 mencatatkan sejarah kemandirian energi nasional yang menjadi mimpi besar Indonesia untuk 5-10 tahun ke depan.

"Ini gagasan besar, Bapak Presiden sekarang dan Bapak Presiden terpilih, Indonesia menjadi lumbung pangan dan mandiri energi. Dua ini kekuatan bisa menggetarkan dunia," ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta.

Ke depan, diyakini kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

LPG kita dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong agar Indonesia bisa meningkatkan produksi LPG dalam negeri dengan harga yang lebih ekonomis, tanpa bergantung pada harga Aramco yang tinggi.

"LPG kita dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam.

Dengan kebutuhan sebesar 8 juta ton per tahun, Indonesia hanya mampu memproduksi 1,7 juta ton, sehingga harus mengimpor sekitar 6-7 juta ton setiap tahunnya.

Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk memproduksi LPG dalam negeri namun hal tersebut belum dioptimalkan karena harus ada C3 dan C4.

"Saya tanya kepada tim yang ada di Kementerian SDM kenapa kita ndak bisa membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4. Saya juga nggak ngerti C3, C4 itu apa gitu kan. Ada C3, untung aja tidak ada C5," ujar Bahlil.

Meski begitu, menurut informasi dari SKK Migas, sekitar 2 juta ton bahan baku bisa dikonversi menjadi gas LPG.

Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah harga bahan baku dalam negeri yang dianggap tidak kompetitif dibandingkan dengan harga internasional, khususnya harga Aramco, perusahaan migas raksasa asal Arab Saudi.

"Kenapa ini tidak dilakukan? Saya mendengar informasi, harganya tidak kompetitif karena harga yang diambil dalam negeri berbeda dengan harga Aramco yang jauh lebih mahal ketimbang harga dalam negeri. Itu yang kemudian industri kita tidak bisa," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Bahlil mengatakan bahwa di pemerintahan baru, pihaknya akan menyarankan untuk segera membangun industri LPG dalam negeri yang dapat memanfaatkan bahan baku lokal dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, penting untuk menentukan harga yang ekonomis agar industri dapat berkembang tanpa harus bersaing dengan harga internasional yang tinggi.

"Memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negara kita dengan harga yang ekonomis, jangan harga Aramco. Contoh 600 dolar AS, transpor 50 dolar AS berarti kan 650 dolar, AS, industri dalam negeri dibelinya harga di bawah 600 (dolar AS), nggak fair menurut saya, malah saya melihat ada apa di balik ini?," ungkapnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa program kedaulatan energi yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan pada pengembangan industri dalam negeri.

Bahlil juga menyoroti perlunya regulasi pemerintah yang adaptif terhadap kebutuhan pengusaha. Kolaborasi antara pemerintah dan industri dianggap penting untuk menciptakan kondisi yang saling menguntungkan.

"Kami jamin keberlangsungan usaha dengan profit yang baik tapi negara juga harus mendapat bagian untuk mewujudkan dari pada cita-cita negara," kata Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tidak ada indikasi kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Bahlil yang ditemui di sela Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam, menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Nggak ada dong (pekerja paksa industri). Saya kan mantan menteri investasi, mana ada sih kerja paksa," ujar Bahlil.

Dia mengungkapkan hal itu ketika awak media meminta tanggapan Bahlil soal adanya tudingan dari Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa ada praktik kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Ia menegaskan bahwa isu kerja paksa di sektor nikel Indonesia tidak pernah terjadi dan tidak berdasar.

Menurutnya, pemberitaan tentang hal tersebut perlu didasarkan pada fakta, bukan persepsi negatif yang dapat merugikan citra Indonesia di mata dunia.

Ia mengingatkan pentingnya jurnalisme yang objektif.

"Jangan pake katanya, kamu jangan proasing," ucapnya.
Bahlil juga menekankan bahwa jurnalis Indonesia seharusnya tidak menyebarkan informasi yang merugikan negara sendiri.

Ia meminta agar berita-berita yang muncul tidak sekadar mengikuti narasi asing.

"Wartawan Indonesia itu harus memberitakan sesuatu yang fakta, jangan persepsi yang negatif bangsa kita, kita beritakan," tutur Bahlil.

Ia mengajak media untuk lebih mengutamakan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap pencapaian bangsa, khususnya dalam sektor hilirisasi nikel yang telah memberikan kontribusi besar.

"Nggak ada (pekerja paksa), sayangi negara kalian lah, kita ini kan punya nasionalisme dong," tegas Bahlil.

Sebelumnya, AS melalui Departemen Ketenagakerjaan atau US Department of Labor (US DOL) menuding bahwa industri nikel di Indonesia menerapkan sistem kerja paksa. Hal itu menjadi pemberitaan beberapa media di tanah air.

US DOL menuding bahwa warga negara asing (WNA) asal China direkrut untuk bekerja di Indonesia, berdasarkan laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Namun, saat tiba di Indonesia, pekerja justru mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dengan jam kerja yang lebih panjang hingga mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik sebagai hukuman.

Laporan tersebut menyebutkan kerja paksa terjadi pada kawasan industri di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, di mana China memiliki kepemilikan mayoritas atas kawasan ini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memangkas proses perizinan yang dianggap terlalu berbelit-belit sebagai langkah penting untuk meningkatkan lifting minyak.

"Negara kita dikomplain karena banyak aturan, dulu 320 lebih (aturan) sekarang hampir 200 aturan izin yang harus kita selesaikan," kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam.

Bahlil mencatat bahwa Indonesia sebelumnya memiliki lebih dari 320 aturan terkait izin di sektor minyak, yang sekarang telah dipangkas menjadi hampir 200 aturan.

Selain itu, pihaknya menyoroti skema gross split dengan cost recovery. Skema itu masih memiliki kendala, terutama dalam hal kompleksitas kriteria yang membingungkan.

Awalnya, terdapat 29 item dalam skema gross split yang dinilai sulit dipahami oleh para kontraktor. Bahkan Bahlil mengaku bahwa dirinya pun yang seorang Menteri ESDM, sulit memahami mengenai kriteria tersebut.

"Ada gross split yang baru itu adalah tadinya ada 29 item, saya sendiri bacanya susah, apa ini? Kok kriterianya panjang sekali, belum pengusaha, baru saya menteri (yang) baca," ujarnya.

Untuk itu, Bahlil mengambil inisiatif untuk merampingkan kriteria dari 29 item menjadi hanya lima item. Ini diharapkan memberi keleluasaan bagi kontraktor dalam memilih jalur terbaik.

"Maka, kemudian kita ramping dari 29 item menjadi lima item, untuk diberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk memilih jalur mana agar kemudian bisa kita mengoptimalkan dan percepatan terhadap proses lifting kita," tutur Bahlil.

Dengan langkah itu, pemerintah berharap dapat mempercepat proses lifting minyak dan mendorong kontraktor untuk lebih aktif dalam pengembangan sumur-sumur yang ada.

Bahlil menegaskan bahwa dia terbuka terhadap kritik dan masukan, sebagai langkah untuk terus meningkatkan kebijakan di sektor energi.

Dia juga mengingatkan bahwa potensi dalam negeri harus dioptimalkan, dengan harapan Indonesia bisa menekan impor minyak.

"Saya tidak anti terhadap kritikan atau masukan, saya kebetulan juga (mantan) pengusaha kalau ada negara lain yang memberikan sweetener bagus pasti kita akan menuju ke sana, tapi satu sisi kita harus bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada," kata Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

harus kita lakukan secara total untuk kita mewujudkan kedaulatan energi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki program untuk mencapai kedaulatan energi.

"Ke depan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya satu program, di antaranya kedaulatan energi, jadi ada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi," kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam.

Meski begitu, Bahlil tidak menjelaskan secara rinci program kedaulatan energi dari pemerintahan baru ke depannya.

Bahlil menegaskan bahwa keberhasilan program kedaulatan energi sangat bergantung pada dukungan semua pihak di sektor energi, termasuk kontraktor di sektor hulu.

"Saya berpikir bahwa penting saya hadir (di sini) karena program Pak Prabowo ke depan tentang kedaulatan energi bisa sukses tergantung bapak-bapak semua yang ada di dalam ruangan ini," ujarnya.

Demi mendukung program pemerintahan baru dalam meningkatkan produksi minyak dalam negeri, Bahlil mengaku meski dalam kondisi kurang sehat, dirinya rela menghadiri kegiatan tersebut untuk mendorong sektor hulu sehingga bisa mewujudkan kembali kedaulatan energi Indonesia.

"Karena itu saya merasa berkepentingan sekalipun badan loyo tapi saya pikir untuk pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi harus kita lakukan secara total untuk kita mewujudkan kedaulatan energi di bangsa kita," tutur Bahlil.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia dulu pernah berada pada masa kejayaan dalam ekspor minyak, terutama pada tahun 1996 dan 1997, di mana lifting minyak mencapai 1.000.600 barel per hari, sementara konsumsi domestik hanya sekitar 600 hingga 700 ribu barel.

Saat itu, Indonesia mampu mengekspor sekitar 1 juta barel per hari, yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, mencapai 40 hingga 50 persen dari sektor minyak dan gas.

Namun, situasi kini telah berubah. Pada tahun 2022 hingga 2024, produksi minyak terus mengalami penurunan, hingga saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari.

Sebaliknya, konsumsi minyak dalam negeri meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari, memaksa Indonesia untuk mengimpor jumlah yang sama. Hal ini mencerminkan kondisi yang berbalik dari 30 tahun lalu, ketika Indonesia masih merupakan negara pengekspor minyak.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bahlil mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam upaya meningkatkan lifting minyak.

Meskipun upaya-upaya itu belum mampu mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor, pemerintah terus mendorong berbagai inovasi dan intervensi teknologi untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

"Saya sangat menghargai dari KKKS, kontraktor dari hulu yang sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan lifting (minyak) kita," kata Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - BP (British Petroleum) merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan bahan bakar untuk moda transportasi, energi, dan penerangan di Indonesia. BP merupakan perusahaan yang berasal dari Inggris dan beroperasi di Indonesia lewat kerja sama dengan PT AKR Corporindo atau biasa disebut sebagai BP-AKR.

BP-AKR menyediakan tiga jenis bahan bakar (BBM) di pasar Indonesia yaitu BP 92, BP Ultimate, dan BP Diesel. Untuk BP 92 dan BP Ultimate memiliki teknologi ACTIVE pada BBM tersebut, yang dirancang untuk bisa melindungi sekaligus membersihkan mesin dari kotoran.

Setiap kendaraan bermesin bensin, pasti memiliki jenis kompresi mesin yang berbeda terlebih pada tingkatan RON (Research Octane Number) dalam penggunaan BBM. Semakin tinggi angka RON, semakin baik kualitas bahan bakar tersebut terutama untuk menghindari terjadinya detonasi (knocking) pada mesin yang dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan performa kendaraan.

RON sering dijadikan ukuran stabilitas nilai atau tingkat oktan yang terdapat pada kandungan bahan bakar. Sehingga RON memiliki angka untuk menunjukkan terhadap tingkat tekanan yang dihasilkan pada saat pembakaran BBM di mesin kendaraan.

BP menawarkan berbagai jenis BBM dengan spesifikasi dan kandungan RON yang berbeda, dirancang untuk memenuhi kebutuhan nilai RON sesuai dengan kompresi setiap mesin pada kendaraan.​​​​​​​ Sehingga pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan jenis kendaraan mereka.

Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis BBM BP dan kandungan RON-nya.

1. BP 92

Pada penggunaan BBM ini setara dengan Pertamax, Shell Super dan Vivo Revvo 92. Sehingga untuk penggunaan BBM biasanya digunakan untuk kendaraan yang memiliki mesin dengan kebutuhan performa lebih tinggi untuk bisa memberikan performa yang nyaman saat berkendara.

Nilai RON: BP 92 memiliki nilai RON sekitar 92.

2. BP Ultimate
​​​​​​​
BBM BP Ultimate adalah pilihan yang tepat bagi pemilik kendaraan yang menginginkan performa maksimal dari mesin mereka. Dengan kualitas dan kandungan aditif yang unggul, BBM ini tidak hanya mendukung kinerja mesin tetapi juga memberikan manfaat dalam efisiensi bahan bakar dan perlindungan mesin.

Nilai RON: BP Ultimate memiliki nilai RON 95.

3. BP Diesel

Untuk penggunaan BBM BP Diesel diperuntukkan untuk kendaraan yang memiliki mesin diesel dengan kapasitas besar. Pada BP Diesel setara dengan Pertamina Dexlite atau Dex dan Shell Diesel, guna untuk mempertahankan mesin dalam performa BBM terbaik.

Nilai RON: BP Diesel, sama dengan diesel lainnya, BP Diesel tidak memiliki nilai RON, tetapi memiliki cetane number (CN) yang berkisar 48.

Jadi, diprioritaskan dulu, mana tanah yang kira-kira perlu dibebaskan lebih dulu agar proyek bisa berjalan,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatatkan realisasi penyaluran dana untuk pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp2,85 triliun hingga 4 Oktober 2024.

“Kami baru melakukan pendanaan untuk IKN sejak pertengahan tahun lalu. Kalau ditotal dari pertengahan tahun lalu sampai saat ini, kita sudah merealisasikan Rp2,85 triliun untuk IKN saja,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat taklimat media di Jakarta, Senin.

Dana itu disalurkan untuk 15 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah IKN, di antaranya termasuk proyek IKN Dirjen Bina Marga dengan realisasi Rp2,12 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp692,12 miliar, dan Dirjen SDA Rp36,19 miliar.

Sementara untuk realisasi tahun ini, LMAN melaporkan nilai dana pengadaan lahan IKN sebesar Rp1,43 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengatakan, total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan IKN diperkirakan mencapai Rp5,9 triliun.

Dengan realisasi hingga saat ini, maka masih ada anggaran sekitar Rp3 triliun yang belum tersalurkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan penyediaan lahan untuk kepentingan umum adalah tanggung jawab pemerintah, LMAN menjamin tidak ada masalah terkait kesiapan dana untuk pembebasan lahan IKN.

Namun, untuk realisasinya, Rustanto menyebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi LMAN.

Salah satu kendala utama adalah masalah lahan eks-kawasan hutan, di mana terdapat sekitar 100 hektare lahan yang belum selesai pembebasannya.

Proses identifikasi dan inventarisasi lahan juga memakan waktu karena permasalahan kompleks dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.

Di sisi lain, juga ada kendala di mana beberapa pihak belum menerima ganti rugi, namun sebagian dari mereka memberikan izin agar proyek tetap berjalan sambil menunggu ganti rugi tersebut diselesaikan selama ada jaminan dari pemerintah.

“Jadi, diprioritaskan dulu, mana tanah yang kira-kira perlu dibebaskan lebih dulu agar proyek bisa berjalan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, LMAN telah menggelontorkan dana senilai Rp134,45 triliun untuk 126 PSN di 8 sektor sepanjang 2017 hingga 4 Oktober 2024.

Selain IKN, realisasi pendanaan untuk jalan tol mencapai Rp112,18 triliun untuk 53 PSN sepanjang 2017 hingga 2024.

Kemudian, realisasi dana pengadaan lahan untuk bendungan mencapai Rp14,44 triliun untuk 40 PSN, irigasi senilai Rp640 miliar untuk 5 PSN, air baku Rp130 miliar untuk 1 PSN, jalur kereta api Rp3,32 triliun untuk 10 PSN, pelabuhan Rp800 miliar untuk 1 PSN, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Rp90 miliar untuk 1 PSN.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Untuk tahun ini, dari Januari sampai 4 Oktober kemarin, kami sudah merealisasikan Rp10,57 triliun

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menggelontorkan dana senilai Rp10,57 triliun untuk pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang Januari hingga 4 Oktober 2024.

“Untuk tahun ini, dari Januari sampai 4 Oktober kemarin, kami sudah merealisasikan Rp10,57 triliun,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat taklimat media di Jakarta, Senin.

Pendanaan untuk lahan itu utamanya disalurkan kepada tiga sektor, yakni jalan tol senilai Rp7,91 triliun, bendungan Rp1,11 triliun, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp1,43 triliun.

“Kami baru melakukan pendanaan untuk IKN sejak pertengahan tahun lalu. Kalau ditotal dari pertengahan tahun lalu sampai saat ini, kita sudah merealisasikan Rp2,85 triliun untuk IKN saja,” paparnya.

Secara rinci, pendanaan pengadaan lahan oleh LMAN disalurkan kepada 126 PSN di delapan sektor, yakni jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, pelabuhan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan IKN.

Realisasi pendanaan untuk jalan tol mencapai Rp112,18 triliun untuk 53 PSN sepanjang 2017 hingga 2024. Kemudian, realisasi dana pengadaan lahan untuk bendungan mencapai Rp14,44 triliun untuk 40 PSN, irigasi senilai Rp640 miliar untuk 5 PSN, air baku Rp130 miliar untuk 1 PSN, jalur kereta api Rp3,32 triliun untuk 10 PSN, pelabuhan Rp800 miliar untuk 1 PSN, dan KSPN Rp90 miliar untuk 1 PSN.

Adapun realisasi pendanaan IKN yang sebesar Rp2,85 triliun digelontorkan untuk 15 PSN.

Dengan demikian, realisasi dana pengadaan lahan oleh LMAN untuk 126 PSN sepanjang 2017 hingga 4 Oktober 2024 mencapai Rp134,45 triliun.

Bila ditinjau berdasarkan proyek, lima proyek yang menerima pendanaan terbesar dari sektor tol yaitu Tol Ngawi — Kertosono — Kediri (144 kilometer) senilai Rp1,27 triliun, Tol Yogyakarta — Bawen (75 km) Rp1,17 triliun, Tol Solo — Yogyakarta — Kulonprogo (93 km) Rp1,12 triliun, Tol Gedebage — Tasikmalaya — Cilacap (206 km) Rp1,10 triliun, dan Tol Rengat — Pekanbaru (31 km) Rp590 miliar.

Sementara untuk sektor non jalan tol yaitu IKN Seksi 3A: Karangjoang — KKT Karingau senilai Rp818,11 miliar, Bendungan Margatiga Rp311, 07 miliar, Bendungan Sepaku Semoi Rp250,33 miliar, IKN Seksi 3B: Karingau — SP Tempadung Rp181,28 miliar, dan pembangunan infrastruktur tahap 1 Rp165,42 miliar.

Secara wilayah, yang menerima pendanaan tertinggi adalah Jawa Barat senilai Rp2,63 triliun, disusul oleh Jawa Tengah Rp1,69 triliun, Kalimantan Timur Rp1,65 triliun, Jawa Timur Rp1,39 triliun, serta Jalan Tol Trans Sumatera Rp1,30 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Semarang (ANTARA) - Ekonom Universitas Diponegoro Semarang Prof FX Sugiyanto mengatakan bahwa deflasi berkepanjangan yang dialami Indonesia, termasuk Jawa Tengah diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang turun.

"Dalam perspektif historis, deflasi berbulan-bulan itu baru memang baru pertama kalinya dialami," katanya, di Semarang, Senin, menanggapi deflasi selama lima bulan berturut-turut yang terjadi.

Menurut dia, deflasi yang terjadi dalam satu-dua bulan bisa berdampak baik bagi masyarakat karena mereka bisa berbelanja dengan harga yang relatif murah dan terjangkau.

Namun, kata dia, jika deflasi terjadi terlalu lama bisa menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat menahan untuk mengeluarkan uang atau daya beli masyarakat memang turun.

"Kalau (deflasi) terlalu lama bisa jadi indikasi kuat ini orang menahan duit mereka untuk belanja atau tidak punya duit. Nah, dua kemungkinan ini bisa terjadi. Ini saya didukung dengan data," katanya.

Dilihat dari kelompok penghasilan, kata dia, 20 persen kelompok penghasilan tertinggi, 40 persen menengah, dan 40 persen dengan penghasilan terbawah atau termiskin.

"Nah yang (berpenghasilan) tengah ini yang mulai berkurang daya beli, dan ini beresiko. Kedua, orang kemudian lebih baik menahan (belanja) karena khawatir kalau tidak ada perbaikan (pendapatan)," katanya.

Diakuinya, turunnya daya beli masyarakat kelas menengah diakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi.

Sebagai akademisi, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip itu mengingatkan bahwa bahaya yang dihadapi sebenarnya bukan pada pengangguran terbuka, melainkan mereka yang setengah menganggur.

"Mereka yang bekerja setengah penganggur yang kadang-kadang bekerja tidak lebih dari lima jam. Itu sangat banyak, sekitar 13 juta dari 19 juta (pekerja) di Jateng.," katanya.

Sugiyanto mengatakan bahwa kondisi deflasi berturut-turut saat ini berbeda dibandingkan saat krisis moneter 1998 karena saat itu bersifat mendadak dan hampir semua orang penghasilannya hilang langsung.

"Kalau ini kan tidak mendadak, ada sebuah proses yang memang daya belinya menurun dan ternyata daya beli itu lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas sehingga indikatornya nanti kalau makro itu di indeks gini (ketimpangan ekonomi) semakin besar," katanya.

Jika tidak segera diatasi dan dibiarkan berlarut-larut, lanjut dia, akan sangat berisiko karena tingkat pengangguran yang tinggi bisa menimbulkan kerawanan secara sosial.

Solusi jangka pendek, kata dia, dilakukan pemberian bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung kepada masyarakat untuk membantu mendongkrak daya beli masyarakat, tetapi akan sangat berisiko di momentum politik seperti sekarang.

"Solusi jangka panjangnya, ya, membuka lapangan kerja. Jadi, memang mau tidak mau pemerintah yang baru nanti, termasuk pemerintah provinsi itu harus berpikir betul menciptakan lapangan kerja," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwyanto menilai bisnis asuransi kendaraan bermotor secara umum masih tergolong stabil meski penjualan kendaraan baru menurun.

Menurut data AAUI, perolehan dari premi asuransi kendaraan bermotor pada semester pertama 2024 tumbuh dua persen menjadi senilai Rp10 triliun dari Rp9,8 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

"Meski tidak sebesar pertumbuhan dari pangsa pasar sebelumnya, tentu asuransi kendaraan bermotor ini relatif masih dapat dikatakan stabil dalam hal perolehan premi," kata Bern Dwyanto ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Penurunan penjualan mobil nasional pada awal 2024, menurut dia, belum sampai menimbulkan dampak signifikan terhadap bisnis asuransi kendaraan bermotor.

"Memang kalau kita lihat data penjualan mobil nasional awal 2024 mengalami penurunan, namun dampak ini belum terasa kepada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan kontribusi terbesarnya adalah dari pembiayaan," katanya.

"Untuk pembiayaan mobil baru mungkin akan terdampak, namun pembiayaan dari preowned cars (mobil bekas) belum kelihatan ada penurunan," ia menambahkan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil dari pabrik ke dealer selama periode Januari-Juli 2024 sebanyak 484.235 unit atau turun 17,5 persen dari 586.931 unit pada kurun yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan penjualan grosir mobil listrik menurut data gabungan industri selama Januari-Agustus 2024 mencapai 23.045 unit atau meningkat 177,32 persen dari sebanyak 8.310 unit pada periode yang sama tahun 2023.

"Data penjualan mobil listrik meningkat drastis, lini usaha asuransi kendaraan ini tetap masih menjadi salah satu pangsa pasar terbesar di industri asuransi umum Indonesia," kata Bern Dwyanto.

Ia menambahkan, asuransi kendaraan bermotor masih menjadi salah satu penyumbang signifikan perolehan premi dalam usaha asuransi umum.

Jakarta (ANTARA) - Mayoritas negara-negara Eropa telah memberikan suara untuk memberlakukan tarif tinggi pada kendaraan listrik yang diimpor dari China.

Komisi Eropa - badan eksekutif Uni Eropa (UE) - memperkenalkan tarif impor dalam berbagai tingkatan pada awal tahun ini untuk melindungi industri mobil lokal agar tidak tergerus oleh meningkatnya jumlah kendaraan murah yang berasal dari China, lapor Drive, Senin.

Namun sekarang negara-negara anggota telah memberikan suara, dan pajak-pajak tersebut telah resmi diberlakukan, dengan tarif untuk mobil-mobil China akan naik dari 10 persen menjadi 45 persen selama lima tahun ke depan.

Namun, tidak semua anggota mendukung, dengan lima negara termasuk Jerman dan Hongaria menentang tarif tersebut, sementara 12 negara lainnya tidak memberikan suara.

Sebanyak 10 anggota memilih untuk melakukan perubahan, termasuk Prancis, Italia, dan Polandia.

Langkah ini menyusul penyelidikan Uni Eropa tentang berapa banyak bantuan negara yang diterima produsen mobil China, yang menurut para politisi Eropa tidak adil bagi merek lokal.

Sebagai hasil dari penyelidikan tersebut, Komisi Eropa menetapkan bea masuk untuk tiga merek mobil listrik utama Tiongkok: SAIC, BYD, dan Geely.

Saat ini, Uni Eropa adalah pasar luar negeri terbesar untuk industri mobil listrik China, sementara industri manufaktur mobil Jerman sangat bergantung pada ekspor ke China.

Menurut The Guardian, BMW dan Volkswagen mengecam keputusan Uni Eropa tersebut, dengan BMW mengatakan bahwa hal itu merupakan “sinyal yang fatal” bagi industri mobil Eropa, sementara VW menyebutnya sebagai “pendekatan yang salah”.

Namun, jauh dari sebuah penyelesaian, Komisi Eropa mengatakan bahwa Uni Eropa dan China akan “bekerja keras untuk mencari solusi alternatif” di tahun-tahun mendatang.

Kementerian Perdagangan China menyebut keputusan untuk memberlakukan tarif “tidak adil” dan “tidak masuk akal”, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembalasan terhadap ekspor ke China dari industri lain.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dari sisi kacamata industri, penurunan harga yang meluas (deflasi) yang terjadi selama lima bulan beruntun sejak Mei hingga September 2024 didorong oleh banyaknya barang impor.

Menperin Agus ditemui di Jakarta, Senin menyatakan penurunan harga secara umum tersebut terjadi mengingat suplai barang dari luar negeri banyak yang masuk ke pasar domestik.

"Deflasi karena banyak barang impor, sehingga karena kalau suplainya banyak apalagi dari impor kan pasti mempengaruhi deflasi," kata Menperin Agus.

Lebih lanjut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyatakan bahwa dengan dibatasinya produk impor murah yang masuk ke pasar domestik bisa menjadi solusi untuk menaikkan harga produk manufaktur, karena hal tersebut bisa meningkatkan permintaan produksi.

Disampaikan Febri, apabila permintaan produksi naik, akan memberikan dampak berkelanjutan berupa keberanian pelaku industri untuk menyerap tenaga kerja baru.

"Kalau ada tenaga kerja baru yang terserap, dan kemudian ada insentif tambahan, maka rumah tangga akan meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya meningkat, maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan meningkat. Dan itu akan mengurangi deflasi. Harga barang-barang juga akan meningkat juga. Karena daya beli masyarakat meningkat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini deflasi yang telah terjadi selama lima bulan beruntun ini bukan sinyal negatif bagi perekonomian.

Hal itu karena deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan deflasi pangan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun.

"Deflasi lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10).

Ia mengatakan belanja masyarakat, utamanya kelompok menengah bawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah.

BPS mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024.

Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024