Jadi, diprioritaskan dulu, mana tanah yang kira-kira perlu dibebaskan lebih dulu agar proyek bisa berjalan,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatatkan realisasi penyaluran dana untuk pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp2,85 triliun hingga 4 Oktober 2024.

“Kami baru melakukan pendanaan untuk IKN sejak pertengahan tahun lalu. Kalau ditotal dari pertengahan tahun lalu sampai saat ini, kita sudah merealisasikan Rp2,85 triliun untuk IKN saja,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat taklimat media di Jakarta, Senin.

Dana itu disalurkan untuk 15 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah IKN, di antaranya termasuk proyek IKN Dirjen Bina Marga dengan realisasi Rp2,12 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp692,12 miliar, dan Dirjen SDA Rp36,19 miliar.

Sementara untuk realisasi tahun ini, LMAN melaporkan nilai dana pengadaan lahan IKN sebesar Rp1,43 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengatakan, total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan IKN diperkirakan mencapai Rp5,9 triliun.

Dengan realisasi hingga saat ini, maka masih ada anggaran sekitar Rp3 triliun yang belum tersalurkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan penyediaan lahan untuk kepentingan umum adalah tanggung jawab pemerintah, LMAN menjamin tidak ada masalah terkait kesiapan dana untuk pembebasan lahan IKN.

Namun, untuk realisasinya, Rustanto menyebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi LMAN.

Salah satu kendala utama adalah masalah lahan eks-kawasan hutan, di mana terdapat sekitar 100 hektare lahan yang belum selesai pembebasannya.

Proses identifikasi dan inventarisasi lahan juga memakan waktu karena permasalahan kompleks dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.

Di sisi lain, juga ada kendala di mana beberapa pihak belum menerima ganti rugi, namun sebagian dari mereka memberikan izin agar proyek tetap berjalan sambil menunggu ganti rugi tersebut diselesaikan selama ada jaminan dari pemerintah.

“Jadi, diprioritaskan dulu, mana tanah yang kira-kira perlu dibebaskan lebih dulu agar proyek bisa berjalan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, LMAN telah menggelontorkan dana senilai Rp134,45 triliun untuk 126 PSN di 8 sektor sepanjang 2017 hingga 4 Oktober 2024.

Selain IKN, realisasi pendanaan untuk jalan tol mencapai Rp112,18 triliun untuk 53 PSN sepanjang 2017 hingga 2024.

Kemudian, realisasi dana pengadaan lahan untuk bendungan mencapai Rp14,44 triliun untuk 40 PSN, irigasi senilai Rp640 miliar untuk 5 PSN, air baku Rp130 miliar untuk 1 PSN, jalur kereta api Rp3,32 triliun untuk 10 PSN, pelabuhan Rp800 miliar untuk 1 PSN, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Rp90 miliar untuk 1 PSN.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun untuk mendanai pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). LMAN sendiri baru terlibat dalam pembangunan IKN pada pertengahan tahun 2023 lalu.

“Kalau ditotal dari pertengahan 2023 sampai 4 Oktober 2024 untuk IKN saja sebanyak Rp 2,8 triliun,” ucap Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam media briefing di Kantor LMAN pada Senin (7/10/2024).

Khusus untuk tahun 2024, LMAN sudah melakukan pendanaan lahan untuk pembangunan PSN sebesar Rp 10,57 triliun. Nilai ini terbagi dalam pembangunan ruas jalan tol senilai Rp 7,91 triliun; bendungan senilai Rp 1,11 triliun, IKN Rp 1,43 triliun, irigasi senilai Rp 20 miliar; jalur kereta api Rp 60 miliar, dan PSN terkait air sebesar Rp 50 miliar.

“Orientasi pemerintah tidak ingin membangun jawasentris tetapi membangun Indonesiasentris. Oleh karena itu PSN tersebar di seluruh Indonesia karena orientasinya di seluruh Indonesia merasakan manfaat pembangunan,” tutur Basuki.

Realisasi tersebut adalah bagian dari upaya dan peran APBN untuk akselerasi pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang mendukung dan menguatkan pembangunan berkelanjutan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengatakan pihaknya mengalokasikan dana pembebasan lahan di IKN sebesar Rp 5,9 triliun. Dengan realisasi sebesar Rp 2,8 triliun maka masih ada anggaran sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan untuk pembebasan lahan dalam pembangunan IKN.

“Untuk IKN, dari realisasi ini di 2024 itu setidaknya ada 3 proyek yang akan selesai yaitu jalan tol dari sesi 3A, b dan 5A akan selesai dan menjadi salah satu rencana realisasikan di awal. Masih ada 12 proyek lagi yang bisa selesai di 2024. Menyusul di 2025 masih ada 3 project lagi ditargetkan untuk direalisasikan,” tutur dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih terus diupayakan untuk segera tuntas.

AHY menyebutkan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang juga Plt Wakil Kepala Otorita IKN terus mengawal situasi yang ada di sana dan terus melakukan kunjungan lapangan.

"Sebetulnya dari sekian ribu yang ada, memang 2.086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan," kata AHY usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Dalam menyelesaikan masalah tanah, sebut AHY, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Terlebih, pada tanah yang bermasalah tersebut terdapat masyarakat yang tinggal.

Menurut AHY, komunikasi yang baik dengan masyarakat harus menjadi hal yang paling utama yang harus dipegang teguh dalam penyelesaian masalah pertahanan.

"Yang jelas, ya memang tidak bisa semuanya segera dituntaskan, karena memang kita harus terus berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Ini yang juga terus menjadi perhatian kita. Saya tahu ini sudah sekian lama, tapi ya memang kita tidak bisa hanya asal gusur, geser dan lain sebagainya tanpa ada kesepakatan yang baik," katanya.

AHY berharap pembangunan IKN dapat terus berjalan tanpa ada masyarakat yang menjadi korban. Pihaknya pun terus berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan aturan.

"Kami berharap IKN dapat terus berproses, dapat terus dilakukan pembangunan tanpa kita melukai perasaan masyarakat dan tidak boleh ada masyarakat kita yang menjadi terlantar ataupun menjadi korban dari pembangunan itu sendiri," ucap AHY.

Sementara itu, AHY menyampaikan pada 11 Agustus 2024 dirinya akan bertolak ke IKN untuk menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2024.

AHY menyatakan kunjungannya ke IKN akan sekaligus dimanfaatkan untuk melihat perkembangan dari pembangunan IKN. Dia akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kendala dan langsung mencari solusinya.

Sebelumnya, AHY mengatakan bahwa pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih terus diupayakan untuk segera tuntas.

AHY menyebutkan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang juga Plt. Wakil Kepala Otorita IKN terus mengawal situasi yang ada di sana dan terus melakukan kunjungan lapangan.

"Sebetulnya dari sekian ribu yang ada, memang 2.086 hektare itu masih ada beberapa lokasi yang masih ada masyarakatnya. Ini yang juga sedang dikawal oleh teman-teman yang ada di lapangan," ujar AHY usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta, Kamis.

Dalam menyelesaikan masalah tanah, sebut AHY, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Terlebih, pada tanah yang bermasalah tersebut terdapat masyarakat yang tinggal.

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan pembebasan lahan dari 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang masih bermasalah.

Dia mengatakan bahwa saat ini pembebasan lahan masih difokuskan untuk pembangunan jalan tol hingga pengenedali banjir di Sepaku.

Basuki memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare (Ha) untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 Ha untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri undangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

"Ini enggak ada setengahnya. Pembebasan lahan kali ini untuk jalan tol dan pengendalian banjir Sepaku," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024).

Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan bahwa pemerintah masih akan berupaya mempercepat penyelesaian pembebasan lahan yang bermasalah. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan 2.086 ha lahan yang masih bermasalah dalam pembangunan IKN.

Basuki pun menekankan bahwa nantinya dalam penyelesaian lahan bermasalah, pembayaran ganti rugi menjadi upaya yang akan dilakukan pemerintah termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Basuki mengatakan, pemerintah menggunakan metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik tanah, daripada metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.

Tak hanya itu, dia menyebut bahwa Otorita IKN turut menerjunkan tim terpadu yang bertugas untuk melakukan komunikasi bersama dengan masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan agar segera mencapai kesepakatan.

"Ini sedang diurus dengan tim terpadu untuk dimusyawarahkan dengan masyarakatnya. Dengan Perpres itu bisa dibayar," tandas Basuki.

Proses Ganti Rugi Lahan

Untuk diketahui, Presiden Jokowi resmi menerbitkan payung hukum untuk pemberian ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Jokowi pada Kamis (11/7/2024).

“Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP [Aset Dalam Pengelolaan OIKN] oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara,” demikian bunyi pasal 8 ayat 1 Perpres No.75/2024, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat bakal dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Otorita IKN dan beberapa Kementerian terkait dengan penyelenggaraan koordinasi, lingkungan hidup, agraria pertanahan.

Tim terpadu yang bakal melakukan penanganan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN juga terdiri dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, hingga kejaksaan tinggi.

Proses ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Otorita Ibu Kota Nusantara nantinya akan menyediakan tanah pengganti melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,” tulis beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan proses pembebasan 2.086 hektare lahan bermasalah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih perlu harmonisasi.

Menteri yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, harmonisasi tersebut masih berkaitan dengan besaran ganti rugi yang masih belum menemukan titik kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Sudah sosialisasi, tapi saya dengar ada beberapa bagian lagi yang masih perlu diharmoniskan,” kata AHY disela-sela kunjungannya ke Lemhanas, Kamis (26/7/2024).

AHY memastikan bahwa pemerintah telah melakukan penaksiran atau appraisal nilai ganti rugi tersebut. Namun, dirinya enggan menyampaikan jumlah nilai tersebut karena bukan merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Dia menegaskan, saat ini Kementerian ATR/BPN Bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan proses ganti rugi lahan.

“Intinya ini sedang ada proses negosiasi kembali karena skema ganti rugi atau PDSK itu harus ketemu yang sama-sama diterima besarannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penyelesaian lahan tersebut bakal diselesaikan melalui Perpres No75/2024 yang baru saja diterbitkan.

Basuki menjelaskan, dalam Perpres itu diatur implementasi PDSK Plus. Umumnya, PDSK hanya meliputi upaya ganti rugi yang akan diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

Namun, sebagai langkah percepatan penanganan lahan bermasalah di IKN, PDSK Plus akan mencakup biaya ganti rugi hingga pengadaan rumah atau area relokasi bagi masyarakat terdampak konstruksi IKN.

"Kalau PDSK itu hanya ganti rugi saja. Jadi kalau plus bisa direlokasi, bisa dibikin rumah. Tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara baru saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) 11 Juli yang lalu. Urusan pertanahan banyak dibahas dalam beleid ini.

Salah satunya adalah tata cara pembebasan lahan di IKN, atau yang disebut dalam Perpres ini dengan penanganan permasalahan penguasaan tanah dengan masyarakat. Khususnya tanah yang berada di wilayah aset dalam pengendalian (ADP) Badan Otorita IKN.

ADP sendiri adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Dilihat pada Jumat (12/7/2024), dalam pasal 8 beleid itu disebutkan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dikategorikan dalam dua tipe. Pertama, lahan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik yang dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 10 tahun secara terus menerus.

Kedua adalah penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan dengan iktikad baik yang dibuktikan dengan adanya historis penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan.

Bila di antara tanah itu ada yang ingin digunakan, maka Badan Otorita harus membentuk tim inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh masyarakat.

Tim itu harus terdiri dari Badan Otorita IKN, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

"Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan mekanisme dan tata cara penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat," tulis beleid tersebut.

Adapun penanganan permasalahan penguasaan tanah oleh masyarakat diberikan per bidang tanah sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi oleh tim terpadu tadi. Besaran nilai tanah yang dibebaskan dihitung berdasarkan penilaian penilai publik.

Penilai publik harus menilai komponen yang tertera dalam Pepres 75 tahun 2024 yaitu mulai dari tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan komponen lain yang dapat dinilai.

Kepala Otorita nantinya akan menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi berikut dengan besaran penggantian yang sesuai hasil penilaian penilai publik.

Penggantian komponen yang dihitung tadi bisa menggunakan beberapa hal, mulai dari uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, ataupun bentuk lain dengan catatan sudah disetujui semua pihak.

"Dalam hal besaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali, Otorita lbu Kota Nusantara menyediakan tanah melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan," tulis beleid tersebut.

Apabila dalam prosesnya tidak terjadi kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah soal pembebasan lahan di IKN, maka konsinyasi ke pengadilan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan payung hukum untuk pemberian ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Jokowi pada Kamis (11/7/2024).

“Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP [Aset Dalam Pengelolaan OIKN] oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara,” demikian bunyi pasal 8 ayat 1 Perpres No.75/2024, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat bakal dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Otorita IKN dan beberapa Kementerian terkait dengan penyelenggaraan koordinasi, lingkungan hidup, agraria pertanahan.

Tim terpadu yang bakal melakukan penanganan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN juga terdiri dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, hingga kejaksaan tinggi.

Proses ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Otorita Ibu Kota Nusantara nantinya akan menyediakan tanah pengganti melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,” tulis beleid tersebut.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk segera menyelesaikan 2.086 hektare (Ha) lahan yang dilaporkan masih bermasalah di IKN.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan bahwa terdapat 91 rumah yang berlokasi di kawasan pembangunan IKN yang bakal direlokasi.

“Ada 91 rumah yang teridentifikasi sejauh ini,” tutur Basuki.

Basuki membenarkan, bahwa nantinya 91 masyarakat tersebut akan mendapat ganti rugi sekaligus direlokasi ke kawasan permukiman lain, tergantung kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat nantinya.

“Kalau PDSK itu hanya ganti rugi saja. Jadi kalau PDSK plus bisa direlokasi, bisa dibikin rumah. Tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," ujarnya.