BANDUNG, iNews.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri mendorong aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal. 

Hal itu diungkapkan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo saat membuka kegiatan pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa (P3PD) Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak se-Indonesia, Kamis (22/8/2024). 

"Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal,” kata La Ode dalam keterangan tertulisnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dewasari, Kabupaten Ciamis, Arni Munawaroh menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan pelatihan P3PD. 

"Saya sangat mengapresiasi P3PD yang telah memfasilitasi pelatihan ini. Kami mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan di desa kami. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan desa lain, yang tentunya sangat bermanfaat," ungkapnya.

Peserta lain, Azan Nur Baihaqi dari anggota BPD Desa Cijeungjing, Ciamis mengaku banyak ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut dan siap diterapkan di desanya.

"Saya ucapkan terima kasih, dengan adanya kegiatan ini, kami dapat menambah wawasan, ilmu, dan teman baru. Silaturahmi antar peserta semakin erat, dan kami siap menerapkan apa yang telah kami pelajari di tempat kami bekerja," ujarnya.

Tingkat partisipasi peserta dalam pelatihan di Jawa Barat terpantau sangat tinggi, dengan kehadiran mencapai di atas 99% dan diperkirakan akan mencapai 100% hingga akhir kegiatan.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan desa di Jawa Barat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Pelatihan di Jawa Barat dihadiri 312 desa di 9 kabupaten, yaitu Bekasi, Bogor, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Indramayu, dan Kuningan.

Sebanyak 1.248 peserta hadir dalam pelatihan yang berlangsung dari tanggal 21- 24 Agustus 2024. Pelatihan P3PD dibagi menjadi 39 kelas yang tersebar di tiga lokasi utama: Bogor, Cirebon, dan Bandung.

Sebanyak 78 orang pelatih dan 59 penceramah turut serta dalam pelatihan ini, dengan 33 orang penceramah memberikan materi tentang kepemimpinan dan 26 orang lainnya membahas pencegahan korupsi.

Editor: Kastolani Marzuki

LOMBOK TIMUR, iNews.id – Ketua DPD Partai PerindoLombok Timur HM Djamaluddin dilantik sebagai anggota DPRD periode 2024-2029, Rabu (21/8/2024). Dia tidak sendirian. Ada tiga kader Perindo lainnya yang juga dilantik sebagai anggota Dewan.

Mereka yakni, Ahyar Rosyidi dari dapil 2, Muhammad Lutfi (dapil 5), dan Yeyen Safitri (Dapil 3) sekaligus sebagai anggota dprd lombok timur termuda berusia 24 tahun.

Mereka dilantik bersama 46 anggota DPRD terpilih lainnya di ruang sidang kantor DPRD. Proses pelantikan berlangsung hidmat. Pengucapan sumpah janji anggota dprd terpilih dipandu Ketua Pengadilan Negeri Selong.

Keempat anggota DPRD Lombok Timur dari Partai Perindo tersebut berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat selaras dengan visi besar Partai Perindo mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap menjalankan visi misi Partai Perindo untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata HM Djamaluddin. 

Usai dilantik, keempat kader Partai Perindo tersebut berjanji akan langsung turun ke konstituen untuk menyerap aspirasi dan siap berjuang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Kastolani Marzuki

LOMBOK BARAT, iNews.id – DPD Partai PerindoKabupaten Lombok Barat menempatkan empat kader terbaiknya menjadi anggota DPRD. Mereka dilantik bersama puluhan anggota DPRD lainnya, Kamis (22/8/2024). 

Keempat anggota DPRD dari Perindo itu yakni, H Husnan, doktor Syamsuriansyah, Faedullah, dan Munawir Said.

Anggota DPRD dari Perindo, Munawir Said mengatakan, siap berjuang menyejahterakan rakyat sesuai tagline Perindo.

“Kami akan bekerja sesuai dengan sumpah janji jabatan sebagai anggota DPRD sekaligus mengemban amanah partai,” katanya.

Anggota DPRD dari Perindo lainnya, doktor Samsuriansyah berterima kasih kepada Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo yang memberikan kesempatan hingga menjadi anggota DPRD. “Kami siap membantu kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Keempat anggota DPRD Lombok Barat dari Perindo itu diharapkan mampu menghadirkan program baru yang bertujuan menyejahterakan rakyat dan mampu menjadi pelopor perjuangam masyarakat di Lombok Barat.

Editor: Kastolani Marzuki

BANGKA BARAT, iNews.id - Tim Hantu Satresnarkoba Polres Bangka Barat menangkap dua orang remaja usia 16 tahun. Mereka diamankan karena diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu-sabu. 

“Kedua remaja itu masing-masing inisial AL dan MI. Mereka diringkus di sebuah rumah di Kelurahan Sungaidaeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada Kamis (15/8/2024) lalu,” kata Kasat Resnarkoba Polres Bangka Barat, Iptu Budi Prasetyo, Kamis (22/8/2024). 

Dari tangan keduanya, kata dia, polisi menyita sebuah dompet hitam berisi 31 potongan pipet plastik. Di dalamnya, ada 31 klip plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat total 7,91 gram. 

"Barang bukti sabu-sabu ini didapatkan dari dalam saku celana AL. Saat diinterogasi, AL mengaku bahwa dia mengedarkan sabu-sabu bersama dengan MI yang saat itu ada di rumah AL," ucapnya.

Selain narkoba, kata dia, polisi juga menyita barang bukti lainnya dari kedua pelaku berupa satu plastik klip bening kosong ukuran sedang, satu unit ponsel Android, dan satu unit sepeda motor. 

"Motor yang kami amankan warna biru putih tanpa nomor polisi,” ujarnya. 

Pelaku berikut barang bukti saat ini telah diamankan ke Mapolres Bangka Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. 

“Keduanya kami sangkakan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat 1 Subsider Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tuturnya.

Editor: Ikhsan Firmansyah

LOMBOK TIMUR, iNews.id - Empat kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dilantik menjadi anggota DPRDLombok Timur, Rabu (21/8/2024). Mereka dilantik bersama 46 anggota DPRD terpilih lainnya di ruang sidang kantor DPRD. 

Proses pelantikan berlangsung hidmat. Pengucapan sumpah janji anggota dprd terpilih dipandu Ketua Pengadilan Negeri Selong.

Keempat kader Perindo yang dilantik yakni, H Muhammad Djamaluddin yang menjabat Ketua DPD Partai Perindo Lombok Timur dari daerah pemilihan satu Lombok Timur.

Selain itu, Ahyar Rosyidi dari dapil 2, Muhammad Lutfi (dapil 5), dan Yeyen Safitri (Dapil 3) sekaligus sebagai anggota dprd lombok timur termuda berusia 24 tahun.

Keempat anggota DPRD Lombok Timur dari Partai Perindo tersebut berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat selaras dengan visi besar Partai Perindo mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap menjalankan visi misi Partai Perindo untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata HM Djamaluddin. 

Usai dilantik, keempat kader Partai Perindo tersebut berjanji akan langsung turun ke konstituen untuk menyerap aspirasi dan siap berjuang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Kastolani Marzuki

MAKASSAR, iNews.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Makassar menduduki Gedung DPRD Sulsel, Kamis (22/8/2024). Mereka juga membakar ban bekas saat demo mengawal putusan MK dan menolak revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR.

Setelah menduduki paksa gedung DPRD, massa aksi bergantian berorasi dan memasang spanduk bertuliskan “Menolak Dinasti Joko Widodo”, dan “Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Koordinator aksi, Fahmi Sofyan mengatakan, DPR harus mematuhi putusan MK terkait Pilkada. “Kami menolak tegas revisi UU Pilkada. Putusan MK sudah jelas dan mengikat,” ujarnya.

Diketahui, ada dua putusan MK terkait pilkada yakni putusan nomor 60 dan 70. 

Putusan Nomor 60 berisi ambang batas parpol untuk mengusung calon kepala daerah yang awalnya berdasarkan perolehan kursi di DPRD menjadi berdasarkan daftar pemilih tetap di wilayah tersebut. 

Sedangkan putusan 70 terkait batas minimal usia calon kepala daerah. Setelah putusan itu, calon kepala daerah minimal berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon.

Sebelumnya, massa memadati kawasan Flyover Jalan Pettarani sejak siang berhasil menerobos masuk ke Gedung DPRD Sulsel. 

Di luar gedung tepatnya di bawah flyover, massa bergantian berorasi dan membakar ban bekas. Mereka mengecam Badan Legislasi (Baleg) DPR yang berupaya menganulir putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada.

Dari pantauan, ribuan pengunjuk rasa membawa spanduk dan pataka berisi kecaman terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut telah menghancurkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Kawal Putusan MK, Reformasi Dihabisi," demikian tulisan dari salah satu spanduk yang ditenteng pengunjuk rasa.

Dari pantauan, ribuan mahasiswa Unhas tiba di kawasan flyover dengan longmarch, begitu juga mahasiswa UMI, Unibos, UIN Makassar, UNM, Unismuh dan berbagai kampus di Makassar sudah memadati kawasan flyover dengan satu misi mengecam Baleg DPR RI yang berupaya menganulir Putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada. 

Editor: Kastolani Marzuki

JEMBER, iNews.id - Sejumlah anggota DPRD Jember, Jawa Timur menemui demonstran yang menolak revisi undang-undang (UU) Pilkada, Kamis (22/8/2024). Selain mendengarkan tuntutan demonstran, para anggota DPRD juga menandatangani pakta integritas.

Anggota DPRD Jember Widiarto mengatakan, hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi, kata dia digunakan untuk kepentingan keluarga.

"Galang kekuatan rakyat, sadarkan rakyat bahwa negara dalam kondisi darurat," ujar Widiarto di depan para demonstran.

Dalam aksinya, para mahasiswa membawa berbagai macam poster dan spanduk yang mengecam DPR RI dianggap mencederai demokrasi. Mereka juga meminta DPRD Jember untuk tidak terlibat dalam upaya merevisi UU Pilkada tersebut.

Beberapa poster berisi tuntutan tersebut di antaranya bertuliskan, "Kawal Putusan MK". Selain itu, tututan mereka juga di tulis dalam spanduk berukusan besar," Pembangkangan Konstitusi Sama Dengan Membunuh Demokrasi".

Editor: Kurnia Illahi

BANDUNG, iNews.id - Aksi demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung berakhir ricuh. Polisi menembaki massa dengan gas air mata dan water cannon setelah para demonstran menjebol pagar gedung, Kamis (22/8/2024) petang.

Setelah menjebol pagar gerbang, massa aksi kemudian melempari Gedung DPRD Jabar berbagai benda mulai dari botol hingga batu.

Melihat kondisi tersebut, pihak kepolisian pun mencoba untuk menertibkan massa aksi dan memberikan imbauan. Namun demikian, imbauan tersebut tidak digubris oleh massa aksi. 

Massa aksi pun terus melakukan pelemparan ke area gedung. Aparat keamanan pun berusaha membubarkan massa aksi dengan mobil water cannon.

Polisi pun menembakan gas air mata ke kerumunan massa. Para demonstran langsung berlarian ke arah Jalan Trunojoyo hingga Simpang Dago.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, massa merobohkan pagar Gedung DPRD Jabar. Aksi itu dilakukan setelah massa kesulitan masuk ke dalam gedung. Setiap kali pagar bergoyang, massa aksi pun bersorak.

"Revolusi, revolusi, revolusi," sorak massa aksi.

Massa sebelumnya melemparkan sejumlah benda seperti botol hingga batu ke dalam area gedung. Terdengar juga suara petasan yang diarahkan massa aksi ke dalam area gedung.

Tampak pula, tembok-tembok gedung sudah terisi penuh oleh coretan yang dilakukan oleh massa aksi. Demonstrasi juga diwarnai dengan aksi pembakaran ban hingga banner.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Puluhan mahasiswa peserta aksi demo hari ini di Kota Semarang luka-luka setelah bentrok dengan polisi, Kamis (22/8/2024). Dari 26 mahasiswa, 15 orang di antaranya harus dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (RS) Roemani Semarang.

Belasan demonstrasn itu rata-rata mengalami sesak napas akibat gas air mata.

Tim hukum massa aksi Syamsuddin Arif dari LBH Semarang mengungkapkan, berdasarkan data sementara, ada 26 orang yang jadi korban. Namun, tidak semuanya dibawa ke rumah sakit.

Para korban rata-rata merasakan keluhan sakit yang berbeda-beda. Mayoritas, mengalami sesak napas sebab gas air mata. Selain itu, ada juga satu korban yang menderita luka serius sehingga hidungnya harus dijahit. 

“Satu mahasiswa ada yang (diduga) terkena tendangan polisi, dijahit di bagian hidung,” ujarnya.

Perwakilan aksi massa, Iqbal Alma mengatakan aparat polisi bersikap brutal. “Tidak hanya pakai gas air mata, kami juga dikejar oleh aparat,” kata dia. 

Humas RS Roemani Semarang, Sigit Budiarto mengatakan, saat ini ada 15 mahasiswa yang dibawa ke IGD.

“Data ter-update jumlah 15 pasien yang masuk di IGD,” katanya.

Aksi demo menolak revisi UU Pilkada di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang berlangsung ricuh. Massa mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Semarang dihalau petugas dengan tembakan gas air mata dan water cannon. 

Massa aksi sempat merobohkan pagar belakang gedung DPRD Jateng, yang berseberangan dengan Taman Indonesia Kaya.

Editor: Kastolani Marzuki

JEMBER, iNews.id - Demonstrasi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah, termasuk  di Jember, Jawa Timur, Kamis (22/8/2024). Mereka meminta agar semua pihak untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam aksinya, para mahasiswa membawa berbagai macam poster dan spanduk yang mengecam DPR RI dianggap mencederai demokrasi. Mereka juga meminta DPRD Jember untuk tidak terlibat dalam upaya merevisi UU Pilkada tersebut.

Menanggapi aksi tersebut, enam anggota DPRD Jember kemudian menemui para demonstran dan mendengarkan tuntutan mereka. Sebagai bentuk komitmen, para wakil rakyat ini menandatangani pakta integritas yang mendukung tuntutan mahasiswa agar DPR RI patuh terhadap putusan MK.

"Sejatinya putusan MK adalah final dan mengikat dan harus ditaati bersama," ujar anggota DPRD Jember Widiarto di lokasi.

Dia menuturkan, hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi, kata dia digunakan untuk kepentingan keluarga.

"Galang kekuatan rakyat, sadarkan rakyat bahwa negara dalam kondisi daruruat," tuturnya.

Editor: Kurnia Illahi

BANDUNG, iNews.id - Demonstran dari berbagai elemen memadati depan gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Kamis (22/8/2024). Kedatangan mereka untuk memgawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada.

Demonstrasi awalnya berjalan damai, namun berubah memanas karena mereka kesal aspirasinya tidak ditanggapi oleh anggota DPRD Jabar. Mereka melempari gedung dewan tersebut dengan molotov, botol air mineral hingga petasan.

Selain itu, beberapa mahasiswa juga menaiki tembok dan gerbang gedung DPRD Jabar. Mereka berupaya merobohkan tiang listrik yang berada di sisi gerbang tersebut.

Pada tiang itu terdapat CCTV dan alat pengeras suara dari gedung DPRD tersebut. Gagal merobohkan tiang listrik, mereka kembali turun bergabung dalam barisan demonstran lainnya.

Selain itu, mereka juga membakar bambu dan bahan atribut demo yang dibawa. Mereka kemudian membuat lingkaran sambil berorasi meneriakkan aspirasi.

Editor: Kurnia Illahi

SOLO, iNews.id – Ratusan mahasiswa melakukan aksi bakar ban saat demonstrasi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di Balai Kota Solo, Kamis (22/8/2024).

Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, para mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan melakukan aksi jalan mundur menuju Balai Kota Solo.

“Aksi jalan mundur merupakan simbolis dari kemunduran demokrasi hari ini,” kata Koordinator lapangan aksi Agung Luky Pradita.

Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak dengan tegas atas revisi UU Pilkada yang dinilai mencederai konstitusi. Mahasiswa menuntut agar DPR membatalkan RUU yang telah disepakati Baleg DPR.

Para mahasiswa juga meminta agar KPU tetap menjaga marwah dan prinsip lembaga penyelenggara Pilkada dan berpegang teguh kepada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Para mahasiswa juga menyuarakan untuk memulangkan Jokowi ke Kota Solo yang dinilai telah merusak tatanan negara.

Editor: Kastolani Marzuki