Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Simas Insurtech mencatat peningkatan pendapatan premi sebesar 140% secara year on year (YoY) menjadi Rp 2,6 triliun pada Agustus 2024.

Direktur Utama Simas Insurtech, Teguh Aria Djana mengatakan, pendorong terbesar pertumbuhan pendapatan premi perusahaan salah satunya karena bisnis asuransi kredit yang semakin meningkat.

"Asuransi kredit meningkat 65% YoY, tumbuhnya market asuransi kredit khususnya pada pertumbuhan fintech dan pembiayaan di bank ini menjadi salah satu yang memberikan kontribusi pertumbuhan premi tahun ini," kata Teguh kepada Kontan, Kamis (12/9).

Sebelumnya, Simas Insurtech menargetkan total pendapatan premi pada tahun ini sebesar Rp 2,5 triliun, target itu naik sebesar 13,64% Year on Year (YoY). Namun, target tersebut sudah berhasil terealisasikan di awal semester II-2024 ini.

Dengan demikian, Simas Insurtech kembali menargetkan peningkatan pendapatan premi bisa mencapai Rp 3 triliun di akhir tahun 2024 ini.

Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan produktivitas premi, Teguh bilang perusahaan melakukan eksplorasi kerja sama dan pengembangan produk-produk asuransi yang baru. Salah satu produk yang akan dieksplor oleh Simas Insurtech adalah produk asuransi siber yang sejalan dengan kebutuhan lifestyle masyarakat di Indonesia.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Premi asuransi umum melaju lebih kencang dibandingkan dengan asuransi jiwa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Juli 2024, pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi juga naik 14,28% secara year on year (YoY) atau tahunan menjadi Rp 88,77 triliun. Sedangkan premi asuransi jiwa hanya tumbuh 2,15%menjadi RP 104,3 triliun.

Hal juga dialami oleh beberapa perusahaan asuransi umum. Salah satunya, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance yang menunjukkan kinerja positif hingga Juli 2024 yaitu peningkatan signifikan premi bruto sebesar 82% bila dibandingkan pencapaian di Juli 2023.
Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat mengatakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kinerja termasuk kenaikan premi Tugu Insurance disebabkan oleh beberapa aspek. Dari sisi eksternal perusahaan, datang dari peningkatan kinerja didukung oleh kondisi industri asuransi umum yang terus tumbuh dan perekonomian Indonesia yang semakin membaik.

Sedangkan dari sisi internal perusahaan, Tatang bilang faktornya datang dari kinerja positif Tugu Insurance yang didukung oleh pertumbuhan pada beberapa lini bisnis.

Adapun segmen bisnis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan premi bruto Tugu Insurance adalah dari lini bisnis asuransi kebakaran. Di bulan Juli 2024, segmen ini berhasil tumbuh sebesar 157% secara tahunan.

"Pencapaian produksi premi di lini bisnis ini terbukti berhasil melampaui target yang telah ditetapkan oleh perusahaan," kata Tatang kepada Kontan.co.id, Senin (!6/9)

Tak hanya itu, Tatang mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan Tugu Insurance. Diantaranya dengan mengelola risiko secara tepat. Kemudian, Tugu Insurance juga terus mengoptimalkan captive business di beberapa sektor andalan dan melakukan penetrasi pada non-captive business.

Tugu Insurance juga berupaya mencari sumber pertumbuhan baru dengan melakukan penetrasi segmen korporasi di BUMN lainnya maupun non BUMN, hingga ke segmen ritel.

"Tugu Insurance berusaha membangun strategi pemasaran yang efektif dengan mengembangkan berbagai distribution channel baru. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar," imbuhnya.

Tatang bilang pihaknya juga terus melakukan diversifikasi produk dengan mengembangkan berbagai produk yang kompetitif serta meningkatkan layanan dan digitalisasi agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan sejumlah strategi tersebut, Tugu Insurance berharap mampu untuk tumbuh dan menunjukkan kinerja positif.

Selaras dengan hal ini, Allianz mencatat bahwa pendapatan premi asuransi umum di Indonesia hingga Juli 2024, meningkat 24,2% (yoy) menjadi Rp 49,7 triliun.

Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia, Alexander Grenz mengatakan, peningkatan premi tersebut menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap asuransi. Namun, ia menyebutkan bahwa pendapatan premi asuransi jiwa tercatat turun selama dua tahun berturut-turut.

"Pada tahun lalu, penurunan tersebut terjadi hingga 7,4% yoy. Sedangkan pada tahun ini kami belum mengetahui jumlah keseluruhan pendapatan premi asuransi jiwa," kata dia kepada Kontan.co.id, Jumat (!3/9).

Meskipun begitu, total pendapatan premi asuransi jiwa per Juli 2024, masih lebih tinggi daripada asuransi umum dan asuransi kesehatan, yakni Rp 154,07 triliun.

Selain itu, ia menuturkan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk menyediakan perlindungan yang komprehensif, bukan hanya asuransi jiwa dan umum, tapi juga asuransi kesehatan dan syariah bagi masyarakat Indonesia.

“Tentunya ini sejalan dengan tujuan kami untuk melindungi masa depan lebih banyak lagi masyarakat dan membantu mereka mencapai keamanan finansial,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan, industri perbankan bakal memiliki beban biaya baru. Sebab, pada 2025, bank diwajibkan untuk membayar premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) yang besarannya berbeda-beda tergantung risiko dan aset.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan bahwa bank seharusnya sudah siap jika premi PRP akan diterapkan pertama kali pada tahun 2025.

Mengingat, penyusunan peraturan terkait premi PRP telah dimulai sejak tahun 2016 dengan turut melibatkan industri perbankan dan asosiasi perbankan sehingga bank telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai.

“Termasuk mempersiapkan dana untuk premi PRP ini,” ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Ia pun menjelaskan besaran presentasi Premi PRP yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan jumlah aset. Dalam hal ini, bank yang semakin besar jumlah aset dan tingkat risikonya akan dikenakan premi yang lebih tinggi.

Menurut Dian, ini memberikan dorongan bagi Bank untuk senantiasa berupaya menjaga tingkat risiko nya pada level yang optimal (lebih prudent). Di samping itu, bagi bank yang memiliki tingkat risiko 5 (tidak sehat) jumlah premi yang ditetapkan adalah 0% tanpa memperhitungkan total aset yang dimiliki.

“Sehingga Bank yang sedang memerlukan penanganan permasalahan tidak akan terbebani dengan pembayaran premi PRP,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembayaran premi PRP ini merupakan amanah UU P2SK, PP Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restukturisasi Perbankan, dan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).

Tujuannya, untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh serta memberikan ketahanan yang lebih kuat untuk industri perbankan Indonesia dalam menghadapai ancaman dan risiko terburuk dari kondisi krisis sistem keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Adapun salah satu sumber pendanaan PRP berasal dari kontribusi industri perbankan melalui penggunaan sumber daya bank sendiri dalam bentuk kewajiban pembayaran premi PRP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.

“Jika terjadi pemburukan kondisi ekonomi yang berdampak terhadap kondisi kesehatan bank, maka bank dapat memanfaatkan dana premi dimaksud dalam rangka penanganan/penyelesaian permasalahan bank sehingga pada nantinya akan meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri perbankan,” tandas Dian.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah sejumlah bank asing yang hengkang dari pasar Indonesia.

Seperti aksi merger yang terjadi antara Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu. Sebagaimana diketahui Bank Commonwealth berasal dari negara Australia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada prinsipnya, OJK akan senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing dengan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, Kami selaku otoritas akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Adapun prospek kinerja bank asing di Indonesia disebut Dian tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik.

"Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank “asli Indonesia” namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia. Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tentunya tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain," jelasnya.

Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud.

Iklim investasi di Indonesia yang semakin membaik pasca COVID-19 pun disebut Dian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cita-cita untuk melahirkan pesaing baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di industri perbankan syariah rasa-rasanya tak akan terealisasi dalam waktu dekat. Lantaran, beberapa rencana aksi spin off Unit Usaha Syariah (UUS) bank belum bisa menyaingi aset BSI yang mencapai 40,13% dari total aset industri bank syariah.

Seperti diketahui, total aset perbankan syariah Indonesia pada enam bulan pertama tahun ini sebesar Rp 897 triliun atau naik 9,07% secara tahunan (YoY). Di periode tersebut, aset BSI mencapai Rp 360 triliun atau naik 15,1% YoY.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bilang konsolidasi perbankan syariah untuk mewujudkan bank syariah dengan skala yang lebih besar sehingga dapat melahirkan bank yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing masih terus diupayakan.

“Ini merupakan tanggung jawab bersama dan terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domesti,” ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Lebih lanjut, Dian bilang pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kesiapan masing-masing bank termasuk mencermati dinamika arah kebijakan masing-masing bank tersebut.

Ia menegaskan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan tertulis yang secara resmi disampaikan kepada OJK terkait rencana aksi korporasi terkait spin off. Menurutnya, saat ini yang sedang terjadi adalah diskusi terkait hal tersebut antar bank maupun antar bank dengan OJK.

Dian mengatakan para pihak yang terkait dengan aksi korporasi berupa merger atau spin off merupakan kewenangan pemegang saham bank.

“OJK akan mengevaluasi serta memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila bank telah mengajukan permohonan tersebut kepada OJK,” tambahnya.

Sebagai informasi, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) saat ini sedang menyiapkan langkah spin off dengan mengakuisisi salah satu bank syariah yang sudah ada.Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu belum lama ini telah mengisyaratkan bahwa pihaknya tidak mengakuisisi bank syariah yang besar.

“Ukuran banknya juga relatif kecil," ujar Nixon, belum lama ini.

Sayangnya, Nixon masih merahasiakan bank yang akan diakuisisi tersebut. Hanya saja, rumor yang beredar menyebutkan Bank Victoria Syariah yang hendak diakuisisi oleh BTN.

“Saat ini kami sedang melakukan pendekatan, dan salah satu hal yang sedang dibahas adalah mengenai valuasi," ujar Nixon.

Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk yang juga sudah wajib spin off belum memiliki rencana melakukan akuisisi. Di mana, aset UUS CIMB Niaga saat ini sudah senilai Rp 64,83 triliun.

“Tahap awal kami akan fokus di spin off nya dulu,” ujar Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan.

Lani bilang sampai saat ini pihaknya masih dalam tahap persiapan spin off. Di mana, hal tersebut akan dirampungkan semuanya tahun depan setelah ada konfirmasi dari semua regulator yang berkaitan spin off.

“Permodalan juga sedang dihitung kembali,” tambahnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) untuk seluruh kegiatan usaha kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menanggapi hal itu, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan pemberian sanksi PKU hanya akal-akalan OJK untuk menunjukkan mereka telah menempuh berbagai langkah pengawasan, sebelum diakhiri dengan likuidasi atau cabut izin usaha terhadap Jiwasraya.

"Dengan demikian, menutup celah dalil gugatan nasabah terhadap pemailitan di PTUN, seperti dilakukan nasabah Kresna Life yang berakhir dimenangkan PTUN," ucapnya kepada Kontan, Sabtu (14/9).

Lebih lanjut, Irvan berpendapat pemberian sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha terhadap Jiwasraya sudah sangat terlambat. Dia bilang seharusnya sanksi itu sudah harus dilakukan jauh sebelum kasus Jiwasraya meledak pada 2018.

Irvan menyampaikan apabila nantinya Jiwasraya akhirnya dicabut izin usaha dan melalui proses likuidasi, kemungkinan besar para nasabah yang tertinggal (0,3% dari total nasabah) hanya bisa mendapat dari aset hasil likuidasi yang nilainya juga tak seberapa.

Menurutnya, hal itu merupakan tindakan semena-mena yang mengabaikan hukum. Sebab, sebagian nasabah ada yang memegang hasil inkracht pengadilan.

"Menjadi suatu langkah ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim investasi," katanya.

Mengenai waktu cabut izin usaha Jiwasraya, Irvan menerangkan semuanya tergantung dari pihak Jiwasraya dapat memenuhi penyebab dikenakannya PKU atau tidak. Apabila Jiwasraya tidak bisa, tinggal penilaian dari OJK memutuskan waktu cabut izin usaha.

Menurut Irvan, besar kemungkinan Jiwasraya tak akan memenuhi penyebab dikenakannya PKU. Sebab, sudah dikuatkan dari statement Kementerian BUMN yang mana akan segera membubarkan Jiwasraya.

Irvan menerangkan, setelah itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan membentuk Tim Likuidasi yang menurut POJK mempunyai masa kerja maksimal 2 tahun untuk melakukan pemberesan dan pembagian hasil likuidasi.

Hal itu tertuang dalam Pasal 15 POJK 28/2015 mengenai pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Selain itu, OJK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK.

Sebagai informasi, Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus OJK Muchlasin menyebut pemberian sanksi PKU Jiwasraya itu tertuang dalam S-96/PD.1/2024 per 11 September 2024.

Muchlasin menerangkan pemberian sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut diberikan karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melanggar sejumlah ketentuan.

"Pelanggaran tersebut, yakni rasio pencapaian tingkat solvabilitas dan jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk perusahaan asuransi," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/9).

Dengan dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha, Muchlasin menyebut PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha.

Di samping itu, dia menyampaikan perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan pada semester I-2024, premi tunggal di perusahaan asuransi jiwa turun 1% menjadi Rp 35,5 triliun secara year on year(YoY). Sedangkan premi reguler masih bisa tumbuh 5,2% menjadi Rp 52,9 triliun YoY.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebutkan, premi tunggal didominasi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (paydi). Sedangkan premi reguler didominasi produk tradisional seperti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

Ia menilai, penurunan premi tunggal disebabkan faktor ekonomi yang tidak stabil, sehingga tren ini mempengaruhi tingkatan prioritas segmen kelas atas yang menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi dengan dana yang besar dimuka.

“Hal ini terbukti dari data semester I-2024 yang menyatakan bahwa unitlink turun 13,8% dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata Togar kepada Kontan.co.id, Sabtu (14/9).

Togar mengakui, premi tunggal dari kuartal ke kuartal memang semakin menurun, sedangkan premi reguler makin menaik. Namun menurutnya, hal itu bagus untuk going concernperusahaan.

Kendati begitu, menurut dia, penurunan premi tunggal bukan berarti adanya penurunan dalam industri asuransi. Justru hal ini menjadi bukti bahwa industri asuransi sudah mampu menjangkau dan mengedukasi seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya segmen kelas menengah atas saja.

“Fenomena ini membuktikan bahwa tingkat edukasi dan literasi industri asuransi jiwa semakin meningkat setiap tahunnya,” imbuhnya.

Selain itu, Togar mengatakan, premi reguler cenderung memiliki skema pembayaran yang lebih fleksibel sehingga cocok dengan kondisi keuangan kelas menengah yang seringnya terpengaruh kondisi ekonomi terkini.

“Namun, justru fleksibilitas ini menjadi penarik bagi masyarakat khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih tidak pasti,” kata dia.

Untuk itu, AAJI akan terus mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk lebih meningkatkan edukasi dan literasi, baik produk tradisional maupun paydi melalui beragam pelatihan bagi para agen asuransi hingga beragam program di media sosial AAJI.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat klaim kesehatan di industri asuransi jiwa dan asuransi umum mengalami peningkatan per Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan klaim asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa per Juli 2024 mencapai Rp 12,45 triliun.

"Nilai itu naik 22,33%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (10/9).

Hal sama juga terjadi di industri asuransi umum. Per Juli 2024, Ogi menyebut klaim asuransi kesehatan tercatat sebesar Rp 4,1 triliun. Nilai itu naik 7,99%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi premi, Ogi menerangkan pendapatan premi asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa per Juli 2024 mencapai Rp 17,24 triliun. Nilai itu naik 32,98%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada asuransi umum, dia mengatakan premi asuransi kesehatan per Juli 2024 mencapai Rp 5,83 triliun. Nilai itu naik 19,47%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Adapun rasio klaim asuransi kesehatan baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi umum masih terjaga di sekitar 80%.

Sementara itu, Ogi menyampaikan asuransi kesehatan merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak dibeli di perusahaan asuransi jiwa. Hal itu juga merepresentasikan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki perlindungan kesehatan.

"Namun, dapat dibenarkan bahwa inflasi medis pasca-Covid-19 cenderung mengalami kenaikan yang menyebabkan tingginya biaya kesehatan. Hal itu berimbas terhadap klaim asuransi kesehatan yang terus meningkat dan menyebabkan rasio klaim yang menjadi tinggi pada industri asuransi jiwa," ungkapnya.

Ogi mengatakan fenomena tersebut telah diantisipasi oleh industri asuransi untuk terus menjaga performa perusahaan dengan melakukan penyesuaian biaya asuransi sebagai bagian dari manajemen risiko, yang mana hal itu sulit untuk dihindari.

Di sisi lain, sebagai implementasi dari MOU yang telah ditandatangani oleh OJK dan Kementerian Kesehatan pada 2023, Ogi bilang saat ini OJK juga sedang melakukan inisiasi beberapa aktifitas untuk mengurangi dampak dari inflasi medis agar asuransi kesehatan terus dapat dinikmati masyarakat luas.

Adapun inisiasinya, yaitu dengan pembentukan Medical Advisory Board, diskusi, serta kerja sama intensif antara industri asuransi dan penyedia layanan kesehatan.

Ogi mengatakan OJK juga sedang menyusun database asuransi nasional, yang mana hal itu nantinya dapat membantu industri asuransi untuk menaikkan akurasi seleksi risiko, termasuk risiko-risiko asuransi kesehatan.

Dia menerangkan OJK juga sedang menyusun kajian komprehensif mengenai asuransi kesehatan, yang mana hasil akhirnya akan digunakan untuk penyusunan surat edaran OJK mengenai asuransi kesehatan. Hal itu bertujuan agar industri dapat mempunyai suatu guide lines penyelenggaraan dan tata kelola asuransi kesehatan secara lebih baik dan memprioritaskan manajemen risiko yang baik.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Instrumen saham menjadi portofolio dengan kinerja terbaik sepanjang Agustus 2024. Tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 5,72% secara bulanan (MoM). Tak hanya itu, harga obligasi juga naik tinggi.

Sejumlah perusahaan asuransi jiwa juga melaporkan kinerja hasil investasi per Agustus 2024 dengan hasil yang cukup baik.

PT Asuransi Jiwa BCA Life, misalnya yang mencatat kinerja investasi di instrumen investasi dengan underlying ekuitas atau saham tumbuh paling pesat selama Agustus 2024.

“Aset investasi tersebut mencatatkan pertumbuhan kinerja lebih dari 5% selama bulan Agustus,” kata CEO & President Director BCA Life Christine Setyabudhi kepada Kontan.co.id, Jumat (13/9).

Christine mengatakan bahwa BCA Life memiliki eksposur pada instrumen investasi berbasis pendapatan tetap dan juga ekuitas, sehingga kenaikan harga saham dan obligasi yang terjadi sepanjang Agustus 2024 lalu, memiliki dampak yang sangat positif dan mendorong kinerja investasi BCA Life tumbuh pesat.

Christine menyebutkan, hingga saat ini portfolio investasi BCA Life mayoritas didominasi oleh instrumen pendapatan tetap, yang terdiri dari obligasi pemerintah serta obligasi korporasi.

Selain obligasi, BCA Life juga memiliki instrumen reksa dana dengan underlying saham serta obligasi, dengan porsi yang terbatas.

“Untuk menjaga tingkat likuiditas perusahaan, BCA Life juga mengalokasikan sebagian portfolio investasi pada instrumen jangka pendek pasar uang,” ungkapnya.

Adapun total alokasi investasi pada instrumen obligasi mencapai 80% dari total asset investasi BCA Life, dengan porsi obligasi pemerintah sebesar 56% dan obligasi korporasi sebesar 24%. Sementara sisanya terdiri dari instrumen pasar uang serta reksa dana.

Dengan demikian, Christine mengatakan bahwa BCA Life yakin kinerja investasi yang diperoleh akan terus berkembang secara positif, di tengah optimisme terhadap pertumbuhan kinerja pasar obligasi dan saham.

Menurut dia, melalui proses manajemen risiko yang dilaksanakan untuk mengelola asset investasi secara prudent dan diversifikasi portfolio asset investasi yang dilakukan, BCA Life percaya secara konsisten akan terus memperoleh hasil investasi yang memuaskan serta mencapai target yang telah ditetapkan.

Obligasi Ikut Naik pada Agustus 2024

Selaras dengan hal ini, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) juga menyampaikan bahwa selama Agustus 2024, kinerja investasi perusahaan menjadi lebih optimal atau tumbuh sesuai dengan perkembangan pasar, dan imbal hasil yang paling optimal berasal dari pendapatan tetap atau obligasi.

Chief Marketing Officer Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama menuturkan, terkait dengan hasil investasi Generali secara keseluruhan kinerjanya masih in line dengan pasar, di mana setiap instrumen kinerjanya sangat bervariatif sesuai dengan karakteristiknya dan memiliki dinamikanya masing-masing yang dipengaruhi oleh fluktuasi dan perkembangan pasar.

“Ke depannya, kami optimistis kinerja investasi akan terus tumbuh seiring dilantiknya presiden dan kabinet baru, serta dimulainya siklus penurunan suku bunga yang biasanya akan memicu pertumbuhan ekonomi,” ujar Vivin kepada Kontan.co.id, Jumat (13/9).

Di Generali Indonesia, Vivin bilang, untuk memaksimalkan return dan kinerja investasi dalam alokasi dan pengelolaan portfolio investasi dari tahun ke tahun, perusahaan selalu mematuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan juga memiliki proses pengawasan, baik dari komite investasi, regional, maupun secara grup.

Selain itu, dia mengatakan bahwa alokasi investasi juga sesuai dengan profil risiko nasabah. Pengelolaan alokasi investasi juga menerapkan berbagai strategi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik untuk strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Dalam menerapkan strateginya, Generali Indonesia mengatur pemilihan portfolio secara seimbang, melalui kepemilikan pada berbagai instrumen investasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Vivin menerangkan pengelolaan alokasi investasi juga menerapkan berbagai strategi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik untuk strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Dalam menerapkan strateginya, dia bilang Generali Indonesia mengatur pemilihan portfolio secara seimbang, melalui kepemilikan pada berbagai instrumen investasi.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aroma batalnya PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) mulai tercium. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tak lagi tegas mengatakan bahwa merger kedua bank ini bakal terealisasi.

Dalam pernyataan tertulis terbarunya Sabtu (14/9), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan pihaknya justru telah berkomunikasi dengan dua bank tersebut untuk melakukan upaya stratejik lain sebagai alternatif jika proses merger kedua bank tidak dilanjutkan.

Padahal, selama ini, Dian selalu bilang merger antar dua bank ini bakal tetap dalam proses. Di mana, ia juga berkali-kali bilang belum ada kata batal untuk aksi korporasi ini.

“Seperti mencari strategic investor yang bisa memberikan dukungan dan akselerasi bisnis bank ke depan baik dari sisi finansial maupun teknologi atau menjajaki kemungkinan melakukan aksi korporasi dengan bank lainnya,” ujar Dian.

Dian menegaskan bahwa rencana merger antara MNC dan Nobu saat ini memang bersifat voluntary. Ia juga menegaskan bahwa untuk menyatukan dua bank yang memiliki karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda perlu dilakukan secara berhati-hati dan tidak dapat terburu-buru.

Secara individual, ia melihat kondisi dan kinerja baik Bank MNC dan Nobu saat ini masih tergolong baik dengan permodalan yang sudah di atas ketentuan minimum.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) akan melakukan pembagian proporsional hasil likuidasi Tahap Ketiga kepada para pemegang polis. Tim Likuidasi akan melakukan pembagian proporsional Tahap Ketiga dengan nilai pembagian sebesar Rp 80 miliar

"Dana itu bersumber dari Dana Jaminan Asuransi," ungkap Tim Likuidasi Wanaartha Life dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Tim Likuidasi akan melakukan pembayaran proporsional Tahap Ketiga kepada Pemegang Polis yang tercatat pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024 dan telah mengajukan konfirmasi penerimaan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau WhatsApp admin Tim Likuidasi.

Pembayaran tersebut akan dilakukan dalam beberapa kloter pada September 2024. Lebih lanjut, Tim Likuidasi akan menyampaikan informasi kepada pemegang polis apabila pembayaran telah dilakukan, yang akan disampaikan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau melalui pengumuman yang akan dipublikasikan dalam website Tim Likuidasi.

Tim Likuidasi menyampaikan pemegang polis yang telah menerima pembayaran proporsional pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua, tidak perlu melakukan konfirmasi penerimaan ulang. Sebab, pembayaran akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan pembayaran pada kloter masing-masing pemegang polis.

Tim Likuidasi mengimbau dan mengingatkan kembali kepada pemegang polis yang belum melakukan konfirmasi penerimaan pembagian proporsional, serta tercantum pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024, untuk segera melakukan pengajuan penerimaan melalui aplikasi Likuidasi Wanaartha atau melalui WhatsApp admin Tim Likuidasi, paling lambat pada tanggal 30 September 2024 pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menyebut pihaknya telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi Tahap Kedua Kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pemegang polis (pempol) berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.

Pembayaran itu diberikan kepada pemegang polis yang telah memberikan konfirmasi persetujuan sampai 31 Juli 2024. Disebutkan para pemegang polis dapat melakukan pengecekan secara berkala pada mutasi/rekening koran masing-masing rekening pemegang polis atas penerimaan pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 5 tersebut.

Harvardy menambahkan sebagaimana telah disampaikan melalui situs resmi Tim Likuidasi pada 5 Juli 2024, pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis.

"Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar," ungkapnya.

Harvardy mengatakan Tim Likudasi akan melakukan pembagian proporsional Tahap Kedua Kloter 6 yang dilakukan pada September 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Setelah penerapan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang berlaku efektif per 1 Januari 2025, industri asuransi akan kembali disibukkan dengan pemenuhan aturan modal minimum pada 2026 dan 2028.

Aturan modal minimum itu tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Mengenai hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

Bahkan, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini, ada 2 perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usaha.

"Hal itu dikarenakan kepentingan efisiensi dan konsolidasi, atau kemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (10/9).

Ogi tak memungkiri, saat ini terdapat sejumlah pelaku asuransi yang memiliki modal terbatas. Sejalan dengan peta jalan menuju kepada penguatan perusahaan asuransi, maka proses merger, akuisisi, dan konsolidasi menjadi suatu kemungkinan, sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adanya aturan modal minimum pada 2026 dan 2028 setelah penerapan PSAK 117, dirasa akan memberatkan perusahaan asuransi. Hal itu yang disampaikan Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo. Dia mengatakan permodalan perusahaan asuransi berpotensi tergerus cukup dalam karena adanya persiapan implementasi PSAK 117.

Dengan demikian, perusahaan asuransi dinilai akan kesulitan memenuhi permodalan pada 2026 dan 2028.

Oleh karena itu, Irvan memprediksi akan terjadi merger dan akuisisi perusahaan asuransi jiwa menjelang batas waktu pelaksanaan kedua aturan tersebut.

"Bahkan, diperkirakan akan ada perusahaan asuransi yang tumbang dalam memenuhi peraturan tersebut," ujar Irvan kepada Kontan.

Sebagai informasi, dalam POJK tersebut, tertuang peningkatan ekuitas minimum, yang mana dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar dan perusahaan asuransi syariah Rp 100 miliar. Ekuitas minimum itu harus dipenuhi setiap entitas paling lambat 31 Desember 2026.

Tahap kedua, regulator memberlakukan klasterisasi atau pengelompokan perusahaan perasuransian berdasarkan ekuitasnya. Hal itu diberlakukan paling lambat pada 31 Desember 2028. Pengelompokan perusahaan perasuransian terbagi menjadi dua, pertama Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Bagi perusahaan asuransi yang tergolong dalam KPPE 1, wajib punya ekuitas paling mini Rp 500 miliar dan perusahaan asuransi syariah Rp 200 miliar. Bagi perusahaan asuransi yang tergolong dalam KPPE 2, harus mempunyai ekuitas minimum sebesar Rp 1 triliun dan perusahaan asuransi syariah Rp 500 miliar.