Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan siap mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini ditunjukkan melalui skema pembiayaan dan kredit yang diharapkan bisa menopang prioritas pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi di sektor jasa keuangan untuk dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mehendra menuturkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan tim pemerintah Prabowo untuk menyampaikan bahwa OJK siap bekerja sama dalam mendukung berbagai prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan baru saat ini.

“Memang secara spesifik peran sektor jasa keuangan didorong untuk meningkatkan kredit dan pembiayaan, memperkuat infrastruktur sistem pembiayaan, pengembangan sistem pelaporan kredit,” kata Mahendra dalam konferensi pers RDK OJK per Oktober 2024, Jumat (1/11).

OJK juga telah mengantisipasi dengan melakukan simulasi skema-skema pembiayaan dan kredit untuk program-program prioritas pemerintah seperti ekonomi hijau dan sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dukungan tersebut juga kami berikan untuk mendorong ketahanan pangan, rencana Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dari program hilirisasi,” ungkapnya.

Dengan demikian, Mahendra menegaskan bahwa OJK telah melakukan antisipasi dan komunikasikan ke tim pemerintah bahwa siap bekerja sama dalam mendukung program-program pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Mahendra menyampaikan bahwa kinerja sektor keuangan Indonesia masih terjaga dengan baik, meskipun terjadi berbagai dinamika pada perekonomian global, seperti risiko geopolitik hingga perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi global.

Menurut dia, hal tersebut merupakan modal yang kokoh bagi sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pasalnya, Mahendra bilang, tingkat risiko dan permodalan sektor jasa keuangan dalam posisi memadai.

“Kami juga siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholdersuntuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang kami antisipasi,” tandasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unitlink diprediksi bukan menjadi penyumbang asuransi terbesar pada tahun depan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, hal tersebut diperkirakan terjadi sebagaimana peta jalan penguatan industri perasuransian 2023-2027 yang telah disusun.

“Lini usaha yang berkembang di 2025 tentunya ada pergeseran, untuk asuransi jiwa itu terjadi pergeseran, di mana produk unitlink nantinya diprediksi bukan menjadi penyumbang terbesar, dia bergeser ke urutan kedua,” kata Ogi dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Ogi mengatakan, pada tahun mendatang, produk asuransi konvensional berbentuk endowmentatau polis dwiguna diperkirakan akan menjadi penyumbang premi asuransi terbesar.

Selain itu, Ogi mengatakan bahwa asuransi kesehatan diprediksi akan mengalami perbaikan di tahun 2025, setelah mengalami koreksi. Kemudian, untuk asuransi umum segmen harta-benda juga diperkirakan akan tetap menjadi kontributor yang menyumbangkan besaran cukup besar.

“Dan untuk kendaraan juga jadi bagian terbesar, sementara asuransi kredit setelah ada perbaikan, bergeser ke kontribusi di bawahnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ogi menyebutkan bahwa total aset industri asuransi mencapai Rp 1.42,5 triliun. Angka tersebut naik 2,46% secara tahunan atau year on year(YoY). Sedangkan untuk aset sektor asuransi komersial tumbuh menjadi Rp 922,48 triliun atau tumbuh 3,81% YoY.

Sementara premi asuransi, secara umum tercatat sebesar Rp 245,42 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,77% YoY, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang naik 2,73% YoY dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,78% YoY.

“Adapun kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid dan secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan risk base capitalmasing-masing sebesar 458,31% dan 329,89%. Masih berada di atasthresholdsebesar 120%,” tandasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan Universitas Indonesia (UI) memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang bertujuan untuk mewujudkan inovasi serta meningkatkan efisiensi di sektor pendidikan.

Kolaborasi ini menandai langkah signifikan dalam mendigitalisasi proses bisnis dan layanan di lingkungan kampus, yang sejalan dengan upaya globalisasi di dunia pendidikan.

Kerjasama antara UI dan BNI telah terjalin sejak 1988. BNI telah memberikan solusi digital untuk berbagai kebutuhan finansial kampus, seperti pembayaran SPP, pajak, dan payroll.

Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Student Payment Center (SPC) dan Virtual Account, yang memungkinkan pembayaran dan penerimaan uang SPP secara langsung terhubung Host to Host (H2H) antara UI dan BNI.

Wakil Rektor UI Bidang SDM dan Aset Prof Dedi Priadi menjelaskan, dengan sistem ini, UI dapat langsung mengidentifikasi pembayaran mahasiswa. Hal ini juga dinilai memudahkan UI dan mahasiswanya dalam mengelola pembayaran dan penerimaan secara cepat dan efisien.

"Proses pengisian kartu rencana studi dapat langsung dilakukan setelah pembayaran, dan mahasiswa pun bisa membayar biaya pendidikannya langsung melalui aplikasi perbankan terbaru BNI yakni wondr by BNI," kata dia dalam keterangannya, Jumat (1/11).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menambahkan, BNI juga mendukung UI melalui platform BNIdirect yang memungkinkan seluruh transaksi finansial, seperti pembayaran dan penerimaan, dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

"Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI," kata Okki.

CFEST diharapkan akan menjadi platform digital yang menggabungkan kebutuhan akademik, seperti jadwal kuliah, absensi, hingga informasi kalender akademik, dengan solusi perbankan, termasuk kartu identitas mahasiswa digital.

Dengan desain yang mudah digunakan dan aksesibilitas kapan saja dan di mana saja, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya cashless society di lingkungan kampus dan meningkatkan nilai bisnis di UI.

"Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana sinergi antara institusi pendidikan dan sektor perbankan dapat menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan efisien, serta mendorong transformasi digital yang lebih luas di dunia pendidikan," pungkas Okki.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech peer to peer lending hingga Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi terkait iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

"Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi denda kepada 6 PUJK per Oktober 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.Fintech peer to peer (P2P)lending PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran) menyampaikan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 hanya naik tipis.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan TWP90 perusahaan per 1 November 2024 berada di level 0,34%.

"Terbilang stabil, dibandingkan 1 Oktober yang berada di level 0,25%," ucapnya kepada Kontan, Jumat (1/11).

Ivan menyebut TWP90 konsisten stabil rendah di bawah 1% dalam 3-4 tahun terakhir. Sementara itu, dia mengungkapkan ada sejumlah faktor yang bisa membuat TWP90 menjadi meningkat. Salah satunya, yakni asesmen pinjaman yang tidak prudent.

"Faktor lainnya bisa juga dari makro ekonomi. Apabila ekonomi memburuk, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, tentu kemampuan bayar debitur pada umumnya akan menurun," tuturnya.

Oleh karena itu, Ivan mengatakan penting bagi perusahaan fintech lending untuk selalu adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ditambah penting juga untuk disiplin selalu prudent dalam melakukan asesmen pinjaman.

Lebih lanjut, Ivan memproyeksikan TWP90 Akseleran masih berada di bawah 1% hingga akhir tahun ini.

Sebagai informasi, TWP90 industri fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. TWP90 pada September 2024 terbilang sama, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU), termasuk salah satu perusahaan yang akan melakukan spin offunit usaha syariah dengan mendirikan perusahaan baru untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemisahan unit usaha syariah Tugu Insurance tersebut merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kinerja perusahaan dalam industri keuangan syariah.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat mengatakan, dalam memilih metode spin off, perusahaan telah melakukan kajian feasibility. Kajian ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi market asuransi syariah di Indonesia, kondisi industri dan perusahaan saat ini, serta beberapa aspek lainnya.

Adapun Tugu Insurance akan mengumumkan metode spin offyang dipilih pada awal tahun 2025.

Lebih lanjut, Tatang menuturkan, saat ini Tugu Insurance masih dalam proses persiapan pemisahan unit syariah. Tugu Insurance optimistis bisnis unit usaha syariah akan tumbuh dan selaras dengan apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan seusai pemisahan yaitu tetap mengoptimalkan potensi pasar serta menangkap peluang dengan baik.

“Untuk aset gabungan unit syariah per September 2024 sebesar Rp 185 miliar,” kata Tatang kepada KONTAN, Kamis (31/10)

Sementara itu, terkait dengan kinerja industri asuransi syariah, Tatang melihat, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2024 lalu, kinerja industri asuransi syariah masih bertumbuh.

Tercatat segmen ini membukukan kontribusi sebesar Rp 17,63 triliun. Capaian ini tumbuh tipis 2,90% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Sementara premi unit syariah hingga September 2024, tumbuh lebih dari 150% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, jika dibandingkan asuransi konvensional, perolehan premi masih di bawah 10%, sehingga peluang untuk tumbuh masih sangat besar.

“Hingga akhir tahun 2024, jika melihat trenya, diperkirakan kontribusi atau premi syariah dapat tumbuh dua kali dibandingkan perolehan tahun lalu. Hal ini didorong oleh perkembangan unit usaha syariah, yang hingga saat ini masih terus tumbuh,” kata Tatang.

Tak hanya itu, Tatang memprediksi, potensi asuransi syariah juga masih besar, di mana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat muslim dan komunitas-komunitas berbasis syariah terus tumbuh serta lifestyle halal juga sedang berkembang di berbagai sisi, mulai dari fashion, food hingga produk-produk finansial, termasuk asuransi.

Sebelumnya, OJK telah menyampaikan bahwa sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan. Sampai dengan September 2024, sudah ada 29 unit usaha syariah yang telah melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru.

Rinciannya di tahun 2024 ada sebanyak 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Masalah beban bunga tinggi sudah tak lagi jadi masalah bagi perbankan digital.Meski masih dalam era suku bunga tinggi, bank digital mampu mencatatkan pertumbuhandengan ditopang olehpendapatan bunga bersih.

Hal tersebut tampak dalam mayoritas kinerja keuangan bank digital pada periode sembilan bulan pertama 2024. Bahkan, ada beberapa bank yang mencatatkan pendapatan bunga bersih tumbuh hingga tiga digit.

Ambil contoh, PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) yang mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih hingga 149,4% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 677,94 miliar. Ini menopang pertumbuhan laba bersih 9,54% YoY menjadi Rp 107,13 miliar.

Bank besutan Kredivo Group ini padahal juga mengalami peningkatan beban bunga yang tinggi mencapai Rp 66,14 triliun atau naik dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 4,56 miliar. Ini dikarenakan Krom Bank juga menawarkan suku bunga simpanan dari 6% hingga 8,75% per tahun.

”Dengan penerapan strategi yang tepat, Krom Bank berhasil menunjukkan kinerja yang positif dan terus meningkat,” ujar Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan kepada KONTAN, belum lama ini.

Hal yang sama juga terjadi pada PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) yang juga mencatatkan pendapatan bunga bersih senilai Rp 416 miliar. Angka tersebut juga tumbuh hingga 15,9% YoY.

Pendapatan bunga bersih yang tumbuh pun turut menopang kinerja laba anak usaha BRI ini. Di mana, Bank Raya berhasil membukukan laba bersih pada periode tersebut senilai Rp 33,9 miliar atau tumbuh menembus 130,9% YoY.

Hal tersebut pun turut diikuti meningkatnya Net Interest Margin (NIM) yang dimiliki oleh Bank Raya. Per September 2024, NIM Bank Raya ada di level 4,35% atau naik 55 basis poin secara tahunan.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut bilang fundamental perusahaan yang membaik melahirkan optimisme bagi Bank Raya. Ia melihat ada potensi bagibankuntuk menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui pemetaan bisnis yang tepat.

”Ditambah optimalisasi strategi produk yangshorter, faster, smaller, kami yakin dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi bank digital yang tangguh dan tumbuh sehat,” ujar Bagus.

Contoh lainnya ada pada PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) yang juga mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih dari Rp 756,77 miliar di September 2023 menjadi Rp 818,69 miliar. Artinya, ada peningkatan sekitar 8,18% YoY.

Sayangnya, bank milik CT Group ini harus melakukan pencadangan yang lebih besar di periode ini. Di mana, beban pencadangan yang dikeluarkan Allo Bank meningkat 180,79% YoY menjadi Rp 53,78 miliar.

Alhasil, Allo Bank harus rela hanya membukukan laba bersih selama periode sembilan bulan 2024 senilai Rp 302,59 miliar. Capaian ini merosot 10.69% jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo bilang memang menyadari bahwa biaya operasional menjadi penyebab turunnya laba di periode ini. Namun, ia menilai bisnis inti Allo Bank tetap kuat dengan adanya peningkatan pendapatan bunga bersih.

”Ke depan, kami akan berusaha meningkatkancost disciplinedalam semua aspek operasional kami,” ujar Indra, Jumat (1/11).

Associate Director of Research and InvestmentPilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus bilang kinerja bank digital yang kian konsisten mencatat profitabilitas belum cukup untuk membuat saham bank digital bakal tumbuh dikit.

Menurutnya, investor menunggu inovasi-inovasi terbaru dari bank digital yang setidaknya menjadi pembeda dengan bank konvensional. Sebab, menurutnya, prospek bank digital di masa depan sangat besar.

Ambil contoh, ia melihat Bank Raya seharusnya bisa lebih melakukan penetrasi yang lebih besar di industri keuangan. Mengingat, bank tersebut didukung oleh bank besar yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

”Kalau cuma didukung dengan BRI itu tidak cukup kalau Bank Raya tidak memanfaatkan ekosistem yang ada dan mengakuisisi nasabah lebih banyak,” ujarnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) untuk pembiayaan mitra dan vendor melalui BNIdirect Supply Chain.

BNIdirect Supply Chain merupakan sebuah platform yang terintegrasi dalam satu ekosistem bisnis digital BNIdirect.

"Dengan memanfaatkan teknologi melalui platform digital BNIdirect Supply Chain kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien bagi para mitra dan vendor BSD,” kata SEVP Corporate Banking BNI, Pancaran Affendi, dalam siaran pers, Jumat (1/11).

Pancaran menyampaikan harapannya tersebut pada acara penandatanganan kerja sama antara BNI dan BSD di Tangerang, Rabu (30/10/2024).

Kerjasama yang disepakati itu berupa sokongan untuk pembiayaan mitra dan vendor melalui BNIdirect Supply Chain. BSD sendiri menjadi bagian dari Sinar Mas Land dan menjadi bagian integral dari Sinar Mas Group.

Pancaran menjelaskan di dalam BNIdirect Supply Chain ini tersedia layanan BNI Financial Supply Chain Management (FSCM). Layanan tersebut akan memudahkan mitra dan vendor BSD dalam mengakses pembayaran invoice.

Ia memastikan lewat layanan yang terintegrasi ini proses operasional menjadi lebih cepat sehingga bakal mendukung pertumbuhan bisnis para mitra mereka.

“Kerja sama antara BNI dan Sinar Mas Land ini telah berlangsung lebih dari dua dekade. Ini merupakan langkah strategis BNI dalam mendukung pertumbuhan bisnis nasabah, khususnya di sektor properti," ujarnya.

Secara umum, di dalam platform BNI FSCM terdapat sejumlah keunggulan. Di antaranya jaminan keamanan transaksi bisnis melalui penerapan authorization matrix approval dalam setiap transaksi.

Selain itu, fitur BNI FSCM memudahkan monitoring secara real-time untuk informasi transaksi, serta penyimpanan dan penyediaan data laporan keuangan perusahaan secara elektronik yang bisa diakses kapan dan di mana saja.
CFO Residential BSD Sinar Mas Land Handoko Wibowo, menyambut positif adanya kerjasama dalam pemanfaatan platform digital BNIdirect Supply Chain. Pihaknya berharap adanya kemudahan akses pembiayaan ini dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis mitra dan vendor Sinar Mas Land, dalam hal ini BSD.

Bagi BNI kerjasama ini menjadi wujud nyata kontribusi sektor perbankan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis. Adanya kerjasama dengan PT BSD ini BNI berkomitmen bisa memberikan nilai tambah bagi para nasabah bisnisnya.

"Pada akhirnya harapan kami adalah dengan adanya pembiayaan supply chain oleh BNIdirect Supply Chain ini dapat membuat para nasabah dapat meningkatkan kinerja bisnisnya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Pancaran.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform invoicing dan pembayaran digital, Paper.id, menyebut pangsa pasar kartu kredit di Indonesia masih besar dan menjanjikan.

CEO Paper.id Yosia Sugialam mengatakan hal itu berdasarkan pasar segmen business to business (B2B) payment di Indonesia satu tahun bisa mencapai US$ 3,2 triliun, sedangkan business to consumer (B2C) cuma Rp 1,7 triliun.

"Untuk saat ini, pemain yang berada di segmen B2B masih terbilang sedikit dan terbanyak ada di segmen B2C. Oleh karena itu, pasar masih besar," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (31/11).

Yosia juga menerangkan Paper.id yang bergerak di segmen B2B tak khawatir terhadap adanya perusahaan lain yang menggeluti segmen serupa.

"Kami tak masalah karena pemainnya sedikit. Kami juga sudah punya market sendiri," ungkapnya.

Terkait dengan adanya perusahaan lain yang juga bergerak di lini bisnis kartu kredit, Yosia menyebut hal itu akan memberikan dampak positif bagi industri. Dia bilang dengan pangsa pasarnya yang masih begitu besar, berkompetisi malah akan bagus.

"Jadi, kami bisa edukasi pasarnya bareng-bareng," katanya.

Ke depannya, Yosia optimistis kinerja produk kartu kredit dari Paper.id akan terus bertumbuh. Dia menerangkan optimisme itu muncul karena Paper.id juga sudah memiliki pangsa pasar yang jelas.

Atas dasar itu, Yosia menargetkan produk Paper.id seperti Papercard yang ditujukan untuk pelaku bisnis menengah ke bawah bisa dipakai puluhan ribu pengguna pada tahun depan. Adapun produk lain, Horizon Card yang ditujukan untuk pelaku bisnis menengah ke atas targetnya bisa mencapai ribuan pengguna.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada 16 Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, 4 Perusahaan Modal Ventura, dan 19 Penyelenggara Fintech P2P Lending selama Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pemberian sanksi itu diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku.

Agusman menerangkan sanksi itu juga diberikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung.

"Pengenaan sanksi administratif, terdiri dari 12 sanksi denda dan 50 sanksi peringatan tertulis," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rencana pemutihan utang yang menyasar debitur nelayan, petani dan UMKM tak kunjung rilis. Padahal sebelumnya, aturan pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan tersebut rencananya akan diteken Presiden Prabowo pada pekan ini.

Sembari menunggu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meminta agar dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemutihan utang UMKM tersebut memberikan penjabaran poin-poin aturan dengan lebih jelas.

Tujuannya agar bank-bank BUMN nantinya bisa melakukan pemutihan utang sesuai dengan amanah UU No 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Mudah-mudahan ini tentu akan semakin memperjelas, rencana penghapusbukuan maupun penghapustagihan dan memang ini isu yang sebetulnya spesifik untuk bank-bank BUMN,” ujarnya, Jumat (1/11).

Dian menyadari bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM.

Mengacu pada UU P2SK, Dian bilang hal tersebut dapat dilakukan oleh Bank BUMN dan atau Lembaga Keuangan Non Bank BUMN dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi tetapi tetap tidak tertagih.

“OJK tentu mendukung pengaturan dimaksud dan menyadari bahwa pemberian akses pembiayaan kepada UMKM itu merupakan hal yang vital l dalam meningkatkan ketahanan perekonomian,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan OJK tentu mendukung rencana tersebut. Ia bilang saat ini aturannya sedang disusun rumusannya oleh pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan.

“Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang ada yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan Perpres saat ini sedang menyiapkan Perpres untuk pemutihan utang jutaan petani dan nelayan akan diteken pekan ini oleh presiden kedelapan Indonesia ini.

“Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5 juta-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim, Rabu (24/10).

Menurut Hashim, semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus.

Alhasil, para petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. Sehingga, itu menyebabkan mereka justru meminjam di rentenir atau pinjaman online.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan data pengaduan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 561 pengaduan konsumen terkait fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) per 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, jumlah pengaduan tersebut memiliki porsi sekitar 3% dari total pengaduan yang masuk ke OJK di bidang fintech.

"Adapun 3 pokok permasalahan yang paling banyak terkait pengaduan Investree, yaitu kegagalan atau keterlambatan transaksi, imbal hasil, serta margin keuntungan," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sebagai informasi, OJK telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024.

Friderica menerangkan, sebenarnya OJK telah menegakkan perlindungan konsumen terhadap kasus Investree.

Dia menambahkan, OJK sudah memberikan peringatan tertulis kepada Investree sebelum dicabut izin usaha. Sebab, perusahaan yang didirikan Adrian Gunadi itu memang terkesan lambat menanggapi pengaduan konsumen pada saat itu.

"Tindak lanjutnya, kami sudah lakukan dengan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Investree," ujarnya.

Friderica menyampaikan, upaya lainnya dari penegakan perlindungan konsumen, yakni OJK juga tengah melakukan penyelidikan, verifikasi data dengan fakta materil, hingga akhirnya Investree dicabut izin usaha pada 21 Oktober 2024.

Terkait cabut izin usaha tersebut, OJK mewajibkan Investree untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lender dan borrower, serta kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Kami mewajibkan Investree memberikan informasi secara jelas kepada lender dan borrower, serta pihak lain mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban," tuturnya.

Selain itu, Friderica bilang, Investree juga harus menyediakan pusat informasi, pengaduan, dan menunjuk petugas yang akan bertanggung jawab menangani pengaduan dari masyarakat. (*)