Pemerintah memutuskan memberikan izin bagi kawasan industri membuat infrastruktur regasifikasi LNG. Bahkan, kawasan industri juga bakal bisa melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Hal ini merupakan salah satu keputusan rapat internal yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Hasil rapat itu diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," sebut Airlangga usai rapat, Senin (8/7/2024).

Masih soal LNG, selain bicara soal kawasan industri yang diperbolehkan melakukan regasifikasi dan impor LNG. Pemerintah juga memberikan tugas kepada Pertamina untuk memperbanyak fasilitas regasifikasi LNG di Indonesia.

Sayangnya, Airlangga tak merinci proyek infrasturktur gas mana yang diminta Jokowi untuk dibangun oleh Pertamina. Pertamina sendiri sudah memiliki beberapa fasilitas regasifikasi LNG seperti di Arun, Aceh dan Bontang, Kalimantan Timur.

"Nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. Terutama untuk regasifikasi LNG," beber Airlangga.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, bukan biang kerok industri tekstil bangkrut.

"Kalau (industri) tekstil mengatakan 'kita bangkrut gara-gara Permendag 8', ya nggak benar," kata pria yang akrab disapa Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Zulhas menjelaskan, Pertimbangan Teknis (Pertek) yang dihapus adalah yang terbaru. Sementara Pertek untuk TPT sudah ada sejak lama, begitu juga dalam peraturan sebelumnya.

"Karena itu (Pertek TPT) nggak dihapus, TPT tetap ada Pertek. Yang baru tadi, yang tambahan-tambahan baru, itu yang dihapus," jelas dia.

Zulhas menjelaskan awal mula protes dari industri tekstil. Hal itu bermula saat 26.415 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Tindak lanjut dari tertahannya puluhan ribu kontainer itu, muncul revisi Permendag terkait kebijakan impor menjadi Permendag 8 Tahun 2024. Dalam aturan itu, pengusaha diberikan relaksasi selama hampir dua bulan agar kontainer yang tertahan itu bisa masuk ke Indonesia.

Namun, keputusan itu juga menjadi malapetaka untuk industri dalam negeri khususnya tekstil. Zulhas mengatakan dari sanalah, Kementerian Perindustrian mengeluhkan banjirnya barang impor.

"Dikasihlah relaksasi hampir dua bulan agar kontainer yang numpuk itu boleh keluar lancar. Nah, mungkin itu juga yang membuat perindustrian teriak, 'kok barang banjir' karena memang ada relaksasi, 10 Maret sampai 17 Mei. Itu putusan diputuskan rapat terbatas, saya menteri, kalau saya menteri apapun Keputusan Presiden saya harus ikut. Jadilah Permendag (8/2024) jadi, saya lagi di Peru," terangnya.

Sebelumnya, elemen buruh tekstil yang tergabung dalam tiga organisasi menggelar aksi dari kawasan Patung Kuda Aruna Wijaya, Jalan Merdeka Barat menuju Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mereka mendatangi kedua instansi itu untuk menuntut pencabutan sejumlah regulasi yang dinilai memberatkan buruh, salah satunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Memang kita lebih kepada kementerian. Makanya nanti siang kita pecah, kementerian perdagangan dan kementerian perhubungan. Dengan catatan kenapa di depan Istana supaya presiden juga tahu," kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Rabu (3/7) lalu.

Iqbal menjelaskan, pihaknya bakal datang untuk meminta audiensi dengan pejabat sejumlah kementerian tersebut. Harapannya, elemen buruh bisa menyampaikan langsung permohonan pencabutan Permendag 8 Tahun 2024. Meskipun demikian, Iqbal mengaku juga menaruh tenggat waktu bagi para kementerian.

Ia meminta agar Kemendag dan Kemenhub bisa mencabut regulasi dalam kurun waktu 1x7 hari. Jika hal itu tidak dilakukan, Iqbal mengancam bakal melumpuhkan Indonesia.

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 memberikan dampak buruk terhadap industri tekstil dalam negeri.

Ia menjelaskan dalam Permendag 25/2022, pemerintah menerapkan cukup banyak pembatasan impor industri kimia termasuk di dalamnya petrokimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya untuk produk tekstil jadi perlu mendapat rekomendasi teknis sebelum bisa melakukan impor.

Namun pembatasan ini justru banyak dihilangkan dalam Permendag No 8/2024. Sehingga pasar dalam negeri tidak lagi terlindungi dari gempuran barang impor, baik dari produk bahan baku hingga produk tekstil jadi.

Reni mengatakan kondisi ini terlihat dari data impor tekstil RI yang pada Januari mencapai 206,3 ribu ton sempat turun jadi 136,36 ribu ton pada April 2024, kembali naik setelah Permendag 36/2023 berlaku menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

"Efektivitas pengendalian impor terlihat dari turunnya volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan Permendag 36/2023. Impor TPT yang pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut, impornya menurun ya," jelas Reni dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

"Kemudian terbitnya Permendag 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun," tegasnya lagi.

Reni mengatakan tentu kondisi banjir impor ini sangat memberatkan industri tekstil dalam negeri. Terutama setelah dari 2020 sampai 2024 ini, sektor tersebut digempur banyak masalah seperti COVID-19, kondisi geopolitik dan ekonomi dunia ketika Rusia menginvasi Ukraina pada awal 2022, serta inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Berdasarkan laporan Kemenperin, berikut daftar 6 Perusahaan yang tutup akibat diberlakukannya Permendag 8/2024

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah: PHK 700an orang

2. PT Alenatex, Jawa Barat: PHK 700an orang

3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK 500an orang

4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK 400an orang.

5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK 700 orang

6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK 8.000 orang.

Di luar itu menurut Reni kondisi banjir impor karena Permendag 8/2024 ini juga mempengaruhi rencana investasi sektor kimia dalam negeri, khususnya di industri produk plastik dan tekstil. Padahal nilai investasi sektor ini hingga 2030 nanti bisa mencapai US$ 31,41 miliar.

"Jadi terkait dengan perubahan ini, dampaknya adalah menurunnya minatnya investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi ini. Termasuk ada beberapa perusahaan yang akan melakukan, sudah merencanakan (investasi) apakah akan lanjut atau tidak," ucapnya.

LRT Jabodebek melakukan penerapan tarif bagi pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama. Bila durasinya kurang dari 60 menit dikenakan tarif minimum, sedangkan durasi lebih dari 60 menit akan dikenakan tarif maksimum.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan, kebijakan ini berlaku untuk mendorong efisiensi penggunaan layanan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas. Dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2024), berikut rincian tarifnya:

1. Tarif Maksimal

a. Rp 10.000
Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin s.d Jumat) saat off peak hour, serta pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

b. Rp20.000
Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin s.d Jumat) saat peak hour.

2. Tarif Minimum

a. Rp 5.000
Berlaku untuk waktu tap in dan tap out kurang dari 60 menit di stasiun yang sama.

Pengguna dapat melakukan pembayaran LRT Jabodebek menggunakan KMT KAI Commuter maupun KUE (Katru Uang Elektronik) Perbankan. LRT Jabodebek mengimbau pengguna memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan agar dapat menghindari biaya tambahan yang tidak perlu.

"LRT Jabodebek berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna. Sosialisasi mengenai penerapan tarif ini akan dilakukan secara intensif melalui berbagai media agar pengguna dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku," tutup Mahendro.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga Juni 2024 telah ada sebanyak 6.056 rekening yang terkait dengan Judi Online (judol) telah diblokir atau ditutup oleh pihak perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Langkah penutupan ini merupakan permintaan OJK kepada pihak perbankan. Hal ini sebagai bagian dari pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan atas permintaan OJK melakukan pemblokiran terhadap 6.056 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Dian, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Selain itu, OJK juga telah meminta pihak perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification hall yang sama dengan rekening terafiliasi judi online tersebut.

Selaras dengan hal tersebut, dari sisi regulasi pihaknya juga tengah menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan, salah satunya rancangan peraturan OJK (RPJOK) terkait konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK).

Berikutnya juga disiapkan RPOJK tentang perintah tertulis setelah amandemen yang merupakan amandemen. Kedua peraturan itu merupakan mandat Undang-Undang P2SK, serta RPOJK Perubahan atas POJK No. 42/2015 tentang Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas bagi Bank Umum, dan juga RPOJK perubahan atas POJK Nomor 50/2017 tentang kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih.

"Selain itu, OJK akan menerbitkan panduan resiliensi digital atau digital resilience yang dapat digunakan oleh bank dalam mendukung proses akselerasi transformasi digital melengkapi ketentuan-ketentuan dan pedoman yang telah terbit sebelumnya," ujarnya.

Di sisi lain, OJK bersama kedutaan besar Australia dan Prospera meningkatkan kemitraan untuk memperkuat climate risk manajemen bagi industri perbankan di Indonesia. Ini sebagai tindak lanjut penerbitan panduan climate risk management and scenario analysis.

"Satu lagi yang in the pipeline adalah RPOJK terkait dengan pemberian kredit kepada UMKM. Ini merupakan salah satu POJK yang dipadatkan harus berkonsultasi dengan DPR dan diharapkan nanti persoalan persoalan yang terkait dengan UMKM dapat di-address melalui POJK terkait UMKM ini," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kinerja industri perbankan di Indonesia masih mampu menjaga kinerjanya tetap kuat dan stabil. Hal ini ditopang oleh pemodalan yang kuat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal per Mei 2024 mencapai posisi 26,22%. Sementara pada April lalu di posisi 25,97%.

"Industri perbankan per Mei 2024 menunjukkan kinerja yang tetap stabil dan berkelanjutan ditopang oleh permodalan yang kuat dengan CAR perbankan tercatat relatif tinggi sebesar 26,22,% sementara April lalu itu berada di angka 25,97%," kata Dian, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Selain itu, lanjut Dian, tingkat profitabilitas perbankan atau ROA terjaga dengan aset sebesar 2,56% dan April lalu tercatat 2,51% dan net interest margin sebesar 4,5% pada Mei atau sama seperti bulan sebelumnya.

Berikutnya, dari sisi kinerja intermediasi pada Mei 2024 kredit tumbuh double digit 12,15% (yoy) menjadi Rp 7.376 triliun, dengan rasio kredit macet (NPL) gross 2,34% dan NPL nett 0,79%.

"Penyaluran kredit yang cukup signifikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan kredit sejak periode sebelumnya dan searah dengan target pertumbuhan 2024," ujarnya.

Sejalan dengan itu, dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 8,63% (yoy) jadi Rp 8.699 triliun. Likuiditas bulan Mei memadai, tercermin dari alat likuid per non core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing 114,58% dan 25,79%. Ini jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%.

"Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat, seiring kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga tinggi atau high for longer," imbuhnya.

Hal ini terlihat dari kualitas kredit terjaga, dengan NPL gross UMKM stabil di 4,27% dari bulan sebelumnya 4,26%. Ini sejalan kredit berisiko (LAR) UMKM turun jadi 13,83% dari bulan April di 14,29%, serta dari tahun sebelumnya 17,63%.

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menyebut sektor industri petrokimia khususnya bahan baku plastik Tanah Air akan kemasukan investasi sebesar US$ 31,41 miliar dari enam proyek.

Secara rinci ia menyebut ada proyek PT. Lotte Chemical Indonesia dengan nilai investasi sebesar US$ 4 miliar yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2025 mendatang. Lalu ada PT Pertamina - Polytama Propindo 2 sebesar US$ 322 juta dengan target operasi mulai 2027.

Kemudian ada juga Proyek Olefin TPPI Tuban dengan nilai investasi US$ 3,9 miliar dan ditargetkan beroperasi pada 2028. Lalu proyek dari PT. Chandra Asri Perkasa senilai US$ 5 miliar (Rp 63,1 triliun) dengan target operasi 2029.

Terakhir ada PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) (Proyek GRR Tuban) senilai US$ 16,5-18 miliar dengan target operasi 2030. Di luar itu ada juga investasi dari PT Sulfindo Adiusaha senilai US$ 193 juta, namun belum bisa dipastikan kapan akan beroperasi.

"Jadi memang rencananya proyek industri kimia sampai dengan 2030 mencapai US$ 31 ribu juta (US$ 31,41 miliar), terbagi jadi untuk beberapa proyek," kata Reni dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

Meski begitu, Reni mengaku sejumlah investor berpotensi membatalkan rencana mereka untuk menanamkan investasi di RI karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024.

Ia menjelaskan dalam Permendag 25/2022, sebelumnya pemerintah menerapkan cukup banyak pembatasan impor industri kimia termasuk di dalamnya petrokimia bahan baku plastik hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang memerlukan rekomendasi teknis.

Pembatasan ini banyak dihilangkan dalam Permendag No 8/2024. Menurutnya kondisi ini membuat pasar dalam negeri tidak lagi terlindungi dari gempuran barang impor yang pada akhirnya membuat para investor berpikir kembali untuk melakukan investasi di Indonesia.

"Jadi terkait dengan perubahan ini, dampaknya adalah menurunnya minatnya investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi ini. Termasuk ada beberapa perusahaan yang akan melakukan, sudah merencanakan (investasi) apakah akan lanjut atau tidak," ucapnya.

Karenanya ia meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan Permendag No 8/2024, khususnya terkait pembatasan impor produk petrokimia dan tekstil. Dengan begitu pasar RI tidak kebanjiran produk asing yang mematikan produsen dalam negeri.

"Kita memang butuh instrumen untuk perlindungannya (dari produk impor) di samping juga saat ini pemerintah juga sudah banyak sekali memberi tax insentif untuk menarik investasi. Tetapi kalau sudah berinvestasi tetapi kemudahan untuk impornya tidak kita lengkapi dengan instrumen yang baik juga ini tidak menarik lagi fasilitas perpajakan yang disiapkan pemerintah Indonesia," tegasnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pertamina mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tugas itu adalah menambah infrastruktur gas, khususnya untuk melakukan regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair.

Pertamina mendapatkan tugas ini dalam rapat internal yang membahas Gas Industri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga nampak hadir dalam rapat tersebut.

"Nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. Terutama untuk regasifikasi LNG," beber Airlangga usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sayangnya, Airlangga tak merinci proyek infrasturktur gas mana yang diminta Jokowi untuk dibangun oleh Pertamina. Pertamina sendiri sudah memiliki beberapa fasilitas regasifikasi LNG seperti di Arun, Aceh dan Bontang, Kalimantan Timur.

Selain tugas ke Pertamina, Airlangga mengatakan rapat internal siang tadi juga memutuskan akan memberikan izin bagi kawasan industri membuat infrastruktur regasifikasi LNG, dan juga bisa melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

"Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," sebut Airlangga.

Industri percetakan dan grafika Indonesia telah berkembang cukup pesat dan juga telah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) mencatat optimisme pelaku usaha untuk enam bulan ke depan tetap stabil pada 73,5% atau sama dengan optimisme bulan sebelumnya.

Adapun subsektor yang paling optimistis dalam enam bulan ke depan diantaranya adalah industri percetakan. Di awal tahun 2024 ini, momentum Pemilihan Umum (Pemilu), para pelaku usaha percetakan mengalami peningkatan pesanan yang luar biasa dan kebutuhan akan produk cetakan, terutama spanduk dan brosur.

Tidak hanya menciptakan gelombang pekerjaan baru tetapi juga mendongkrak omzet perusahaan percetakan di seluruh negeri, sehingga merupakan potensi yang besar bagi industri percetakan Indonesia.

Sebagai penyelenggara pameran bertaraf Internasional, Krista Exhibitions menggelar pameran di bidang mesin-mesin percetakan seperti mesin cetak/offset, cetak digital, cetak tekstil, sablon, jasa cetak, alat-alat cetak terkini dan penyediaannya serta teknologi percetakan yang mutakhir dan terbesar di Indonesia Timur yaitu Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 11 - 14 Juli 2024 di Grand City Convex Hall Surabaya.

"Gelaran pameran Surabaya Printing Expo tahun ini meningkat 20% sebelumnya, baik dari segi jumlah maupun teknologi printing yang dihadirkan. Untuk ke-17 kalinya pameran Surabaya Printing Expo ini digelar berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan asosiasi, para pakar serta pengusaha di bidang percetakan bertaraf nasional maupun internasional turut melibatkan 250 perusahaan peserta di antaranya 10 perusahaan yang merupakan UMKM dan kami optimis dapat mendatangkan 15.000 pengunjung selama 4 hari pameran," ujar CEO Krista Exhibitions Daud D Salim, dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024)

"Yang merupakan para pelaku bisnis di industri percetakan dan pameran ini merupakan peluang yang baik bagi para pengusaha grafika agar lebih termotivasi untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk-produk unggulan dengan mesin berteknologi canggih serta berdaya saing tinggi dengan produk-produk luar negeri," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Ahmad Mughira Nurhani mengatakan kebutuhan akan produk percetakan secara digital akan terus berkembang di segala bidang perekonomian dewasa ini telah banyak mengalami pergeseran yang menjadi tantangan bagi produk-produk bisnis konvensional, namun akan menjadi peluang bagi yang dapat menangkap dan memanfaatkannya perkembangan teknologi terkini tersebut secara kreatif.

"Demikian pula perkembangan dunia grafika semakin bertambah maju dan dinamis. Mesin-mesin cetak pun telah mengikuti trend digitalisasi dalam pengoperasionalannya," kata Ahmad.

"Di era digital saat ini, kebutuhan akan barang cetakan yang berkualitas tinggi dengan proses pekerjaan yang makin mudah dan cepat serta akurat, merupakan pilihan yang harus diambil pelaku bisnis percetakan. Harapan kami, dengan adanya Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 ini, para pengusaha grafika nasional dapat selalu mengupdate diri dan fasilitas peralatan mesin-mesin grafikanya serta mengambil manfaatnya untuk dapat bertambah maju dan bersaing secara sehat di tengah-tengah perkembangan ekonomi di Indonesia yang diharapkan akan terus membaik," sambungnya.

Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 ini juga akan menyuguhkan segala jenis teknologi cetak mencetak terkini mulai dari skala kecil, menengah, dan besar dengan berbagai teknologi percetakan, seperti cetak digital, cetak sablon, cetak offset, cetak garment, cetak tekstil, mesin cutting, mesin finishing, cetak 3D, label, dan tinta.

Bukan itu saja, berbagai acara dan seminar menarik pun akan meramaikan 4 hari pameran ini seperti Workshop dan Seminar menarik dari Asosiasi PPGI dengan tema 'Workshop Packaging & Branding UMKM' dan 'Trend Inovasi dan Bisnis Desain dalam Industri Cetak', Seminar dari Media Print Pack Magazine dengan tema 'AI & Bisnis Percetakan di Indonesia, Tren dan Solusinya'.

Kesuksesan Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 tidak lepas dari dukungan berbagai Kementerian, Asosiasi dan Institusi. Di antaranya Kemenperin, Kementerian Perdagangan RI (Kemendag), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) & Kota Surabaya, Dinas Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, KADIN Provinsi Jawa Timur & Kota Surabaya, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Komunitas Printing Indonesia (KOPI), serta Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI).

Pameran ini terbuka oleh pelaku bisnis dan masyarakat mulai pukul 10.00 hingga pukul 19.00. Para pengunjung dapat melakukan registrasi online di linkhttps://register.kristaonline.com/visitor/surabayaprintingexpoatau registrasi langsung di lokasi pameran.

Yuk, temukan kebutuhan printing untuk usaha kalian di pameran printing terbesar dan terlengkap di Surabaya!

Resmi Dibuka! Pameran Internasional AllPack Indonesia 2023 Digelar Krista Exhibitions

Resmi Dibuka! Pameran Internasional AllPack Indonesia 2023 Digelar Krista Exhibitions

Para produsen mobil listrik, termasuk Chery, menanti-nantikan insentif mobil hybrid dari pemerintah. Menurut Chery, pemberian insentif kepada mobil hybrid akan memberi keuntungan besar buat para konsumen di Indonesia.

Chery menjadi salah satu produsen asal China yang terjun ke kendaraan elektrifikasi. Merek asal Wuhu, Provinsi Anhui, China, ini sudah mempunyai satu model listrik BEV (full baterai) yang dipasarkan di Indonesia, yaitu Omoda E5. Tak berhenti sampai di situ, Chery juga berencana membawa model plug-in hybrid-nya.

"(Jadi mobil) hybrid sudah masuk proyek kita. Nanti kita lihat dalam waktu dekat. Kalau dilihat di globalnya, Tiggo kan udah ada (hybrid). Nanti kita lihat kapan waktu yang tepat. (Kemungkinan bakal) ada, karena kita ada juga permintaan dan market yang PHEV. Kita masih riset untuk possibility-nya, kemungkinannya (buat pasar Indonesia)," bilang Head of Marketing PT Chery Sales Indonesia Mohamad Ilham Pratama kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Di sisi lain, Chery juga masih menantikan insentif mobil hybrid dari pemerintah. Seperti diketahui, saat ini baru mobil listrik bertenaga baterai yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Insentif yang diterima pun beragam, dari bebas melintas di wilayah ganjil genap, hingga PPN 10 persen ditanggung pemerintah.

"Insentif pemerintah tentunya juga kita nantikan. Karena itu akan ada keuntungan yang cukup besar ya buat konsumen. Karena mobil listrik pun dengan adanya insentif, (itu) keuntungan besar buat konsumen. Termasuk plug-in hybrid pun kita bisa harapkan ada insentif juga. Tapi di luar itu, kita tetap ingin membawa (mobil) plug-in hybrid kita," sambung Ilham.

Ilham menjelaskan, mobil plug-in hybrid Chery ini juga rencananya bakal dirakit di Indonesia secara CKD (completely knocked down). Sebagai pengenalan, mobil ini nantinya akan dipamerkan di GIIAS 2024.

"(Rencananya akan kita) CKD (rakit lokal). Karena semua produk yang kita jual di market, itu CKD. Di GIIAS akan dibawa dan mungkin nanti akan ada Tiggo lainnya yang kita perkenalkan di GIIAS 2024," jelas Ilham.

Kemungkinan besar, model hybrid yang akan diperkenalkan Chery di GIIAS 2024 adalah Chery Tiggo 8 Pro PHEV (plug-in hybrid electric vehicle). Mobil ini ditenagai mesin 1,5 liter dengan bantuan dua motor listrik dan baterai.

Review Chery Tiggo 9 PHEV: Bikin SUV Mewah Lain Pada Minder!

Review Chery Tiggo 9 PHEV: Bikin SUV Mewah Lain Pada Minder!

Penerimaan pajak sampai Semester I-2024 masih loyo. Tercatat hingga 30 Juni 2024 baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun.

"Penurunan terjadi dari penerimaan pajak sebesar 7,9% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 970,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan penurunan penerimaan pajak itu terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas yang anjlok atau mengalami normalisasi. Hal itu membuat setoran pajak penghasilan atau PPh Badan ikut merosot.

Selain itu, penurunan penerimaan pajak juga disebabkan oleh kenaikan restitusi. Sementara itu, pajak atas transaksi tahun berjalan seperti PPh 21, PPh Final dan PPN dalam negeri masih mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan baiknya aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menurunkan target penerimaan pajak di 2024 menjadi Rp 1.921,9 triliun. Target itu lebih rendah Rp 66,9 triliun dari target awal Rp 1.988,9 triliun.

"Penerimaan pajak akan tercapai Rp 1.921,9 triliun, sedikit di bawah target yaitu 96,6%, masih tumbuh positif 2,9%," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah telah resmi menetapkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU hanya akan diperpanjang untuk 7 sektor tertentu saja. Namun, selama ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sendiri meminta agar kebijakan gas murah ini diperpanjang ke semua sektor industri.

Soal permintaan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan usulan Kemenperin tetap dipertimbangkan. Hanya saja, Airlangga bilang untuk perluasan kebijakan gas murah ke sektor industri di luar yang ditetapkan masih akan dikaji.

Dia bilang nantinya akan ada kajian satu per satu industri yang bisa mendapatkan gas murah di luar tujuh industri yang sudah ditetapkan sebagai penerima gas murah US$ 6.

"Sedangkan yang lain nanti dikaji. Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7," ujar Airlangga ditemui usai rapat internal yang membahas soal Gas Industri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Adapun tujuh sektor yang akan mendapatkan harga gas murah US$ 6 adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar harga gas bumi tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU bisa diperluas penerimanya. Menurutnya, pada dasarnya semua sektor butuh gas industri yang murah.

Agus bilang kapasitas kebutuhan gas total industri nasional cuma 30% dari total output produksi gas nasional. Maka dari itu dia yakin kebutuhan gas masih bisa dipenuhi.

"Kalau di kantor kami sih no one left behind, semua kita usulkan. Karena pada dasarnya kan kenapa 7, itu strategi di awalnya. Tapi pada saat pada dasarnya Kemenperin kan membina semua industri bukan cuma 7 sektor saja," beber Agus ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024) yang lalu.