Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan supaya pelantikan gubernur serta bupati atau wali kota baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dilakukan secara bertahap.

Tito mengatakan bahwa sebelumnya Undang-undang (UU) tentang Pilkada menyebut aturan soal pelantikan serentak, sehingga penyelenggaraannya paralel dengan presiden dan wakil presiden dalam kurun waktu lima tahun sekali.

Akan tetapi, Tito menilai pelantikan serentak secara sekali saja untuk 270 kepala daerah baru akan berdampak pada penundaan. Dia meyakini nantinya akan ada pihak yang menggugat atau mengajukan sengketa hasil pilkada.

"Kita buat gelombang [pelantikan] pertamanya adalah [kepala daerah] yang tidak ada sengketa [hasil pilkada]. Ini belum final, tetapi usulan dari Kemendagri nanti, ini kan nanti dibicarakan dengan Komisi II DPR kemudian dengan KPU, Bawaslu dan DKPP," jelasnya kepada wartawan di sela-sela acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Tito menjelaskan, nantinya pelantikan secara bertahap bisa dimulai pada 1 Januari 2025. Kepala-kepala daerah terpilih yang akan dilantik pada gelombang pertama adalah yang hasil Pilkada-nya tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nantinya, pelantikan kepala daerah gelombang selanjutnya akan berdasarkan sesuai dengan hasil sengketa pilkada yang sudah mendapatkan putusan dari MK.

"Karena ada pasal menyatakan bahwa kepala daerah definitif berakhir tahun 2024, 31 Desember 2024 berarti. Itu berakhir. Kepala daerah definitif yang 270. Kalau berakhir kan harus segera kita isi. Kalau memang sudah ada yang terpilih, kenapa enggak cepat diisi aja, tanggal 1 Januari," terang mantan Kapolri itu.

Di sisi lain, purnawirawan Polri itu turut mewanti-wanti soal pejabat negara yang ingin ikut kontestasi pilkada serentak 2024. Dia mengingatkan ada persyaratan cuti bagi kepala daerah yang ingin maju di Pilkada serentak mendatang.

Sementara itu, dia meminta agar anggota legislatif DPR hingga DPRD kabupaten/kota, ASN serta TNI-Polri untuk mundur dari jabatannya apabila ingin maju di Pilkada serentak.

"Itu risikonya biasanya ya tadi, kadang-kadang ada keinginan untuk memanfaatkan bawahan-bawaannya tadi kan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap menjalin kerja sama koalisi untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan jajarannya sendiri kunjungi Kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (8/7/2024) sore. Para elite kedua partai politik tersebut lakukan pertemuan tertutup selama satu jam.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa pihaknya tidak anti dengan PSI. Dia menegaskan PKS membuka pintu lebar apabila PSI ingin berkoalisi.

"Nanti daerah-daerah mana yang kita [PKS dan PSI] juga ada kursi-kursinya bagus, nah ini kita akan coba pertemukan," ujar Syaikhu usai pertemuan.

Dia mencontohkan, PKS dan PSI sedang mengocok untuk jalin koalisi dalam ajang pemilihan bupati Lebak 2024 dan pemilihan wali kota Bekasi 2024.

Pernyataan senada disampaikan oleh Kaesang. Bahkan, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan PSI dan PKS bisa calonkan kader masing-masing dalam ajang pemilihan walikota Bekasi 2024.

"Kemungkinan Bekasi juga, nanti wali kotanya dari PKS, wakil walikotanya nanti dari PSI. Tapi ya itu yang kita sedang jajaki semua," jelas Kaesang pada kesempatan yang sama.

Dia merasa tidak ada yang salah apabila PSI berkoalisi dengan PKS, meski notabenenya PKS merupakan partai politik oposisi pemerintahan. Kaesang berpendapat, yang terpenting tujuan koalisi tersebut untuk kebaikan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat mengusulkan nama selebritas Deddy Corbuzier untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) DPD PSI Jakarta Barat, William Aditya Sarana menilai bahwa Deddy merupakan sosok figur publik yang bisa berperan lebih di masyarakat.

“Peran publik Deddy Corbuzier di militer sebagai Letkol Tituler sangat baik. Otot politiknya kuat,” katanya saat dikonfirmasiBisnis, Senin (8/7/2024).

Pernyataan tersebut mengacu pada pangkat Letkol Tituler TNI AD yang diberikan pemerintah kepada Deddy pada penghujung 2022 lalu. Deddy dianggap cakap dalam berkomunikasi di media sosial.

Oleh karenanya, William meyakini bahwa Deddy akan mampu melanjutkan kiprah kesuksesannya di bidang pemerintahan.

Namun demikian, DPD PSI Jakarta Barat tidak hanya mengusulkan nama Deddy untuk Pilgub Jakarta, melainkan bersama lima nama figur publik lainnya.

Mereka adalah Ketua PSI Kaesang Pangarep, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

William menjelaskan, nama-nama tersebut diperoleh dari penjaringan yang dilakukan terhadap masyarakat Jakarta Barat maupun aspirasi internal partai.

Usulan itu disebutnya bakal dimatangkan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, baru kemudian dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Masih dalam tahapan pengusulan dari DPD ke DPW, setelah itu difinalisasi di DPW. Baru dari DPW ke DPP,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPRBambang Soesatyo alias Bamsoet mengklaim bahwa para pimpinan partai politik (parpol) menginginkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara seperti era Orde Baru.

Bamsoet menjelaskan, pihaknya sudah menemui para tokoh bangsa, pimpinan partai politik hingga akademisi. Menurutnya, mereka satu suara ihwal pentingnya MPR punya kewenangan tertinggi.

"Jadi dari perbincangan seluruh tokoh nasional, pimpinan partai politik, akademisi, semuanya senada; pentingnya kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan yang tertinggi dengan mengeluarkan TAP MPR," jelas Bamsoet di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Menurut wakil ketua umum Partai Golkar ini, TAP MPR sangat penting karena bisa mengatasi hambatan politik apabila terjadi sengketa konstitusi dan muncul keadaan memaksa yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga negara lain.

Tak hanya itu, Bamsoet mengaku para pimpinan parpol juga mendorong agar ada pembicaraan serius soal wacana amandemen UUD 1945. Terutama, lanjutnya, untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

"Kita perbaiki lagi bagaimana caranya agar kita tidak terjebak ke dalam demokrasi yang transaksional. Tapi bukan kita mundur, saya rasa tidak, tapi bagaimana dengan sistem yang ada sekarang ini kita bisa mencegah terjadinya demokrasi yang transaksional," ujarnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan MPR akan menyusun pokok-pokok pikiran dari hasil kunjungan mereka ke sejumlah tokoh bangsa dan para pimpinan parpol untuk diserahkan ke presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Nanti kita terakhir meminta waktu kepada presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk kami menyampaikan dokumen kearifan yang kami susun dari berbagai kunjungan ini untuk sebagai rekomendasi dan saran pemerintahan yang akan datang," tutupnya.

Sebelumnya, pimpinan MPR telah kunjungi sejumlah mantan presiden dan wakil presiden RI dan eks ketua MPR. Pimpinan MPR juga telah kunjungi markas dari PKS, Nasdem, PKB, hingga PAN.

Bamsoet mengungkapkan bahwa MPR masih merencanakan untuk temui pimpinan dari Golkar, Demokrat, PPP, PDIP, dan Gerindra.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak setuju dengan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung duet Anies Baswedan - M. Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta.

Kaesang sendiri mengunjungi Kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (8/7/2024) sore. Dalam kunjungannya tersebut, kubu PKS menegaskan akan usung duet Anies-Sohibul dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, Kaesang menilai duet tersebut kurang adil. Bagaimanapun, lanjutnya, PKS merupakan partai politik pemenang Pileg Jakarta 2024 sehingga kurang cocok kadernya seperti Sohibul Iman hanya sekadar menjadi calon wakil gubernur.

"Ini menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS [Ahmad Syaikhu] ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta, punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi gubernur [Jakarta]," jelas Kaesang usai pertemuan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu pun merespons santai pernyataan Kaesang tersebut. Menurutnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut hanya sekadar menyampaikan masukan.

"Itu masukan, Insyaallah kita terima masukan ini," kata Syaikhu pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Kaesang sendiri belum bisa memastikan apakah dirinya akan maju dalam ajang Pilkada 2024. Dia tidak menampik namanya kerap muncul dalam bursa calon gubernur/wakil gubernur di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Meski demikian, Kaesang meminta setiap pihak bersabar. Jika sudah ada keputusan, lanjutnya, akan ada pengumuman.

PKS Dukung Menantu Jokowi?

Di sisi lain, Syaikhu juga mengklarifikasi pernyataannya sendiri ihwal dukungan partainya terhadap Bobby Nasution, ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon gubernur dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Syaikhu menarik perkataan yang sebelumnya. Menurutnya, pengurus pusat PKS belum mengambil keputusan apapun ihwal Pilkada Sumut 2024.

"Saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini, belum ada keputusan DPTP [Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS] terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumatra Utara," jelas Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dia menjelaskan, pihaknya masih terus mencari sosok yang dirasa paling tepat untuk yang diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024.

Pernyataan Syaikhu

Sebelumnya, Syaikhu menyatakan bahwa PKS meyakini Bobby Nasution merupakan sosok yang akan memenangkan Pilkada Sumut 2024.

"Ya PKS mengusung beliau [Bobby Nasution], dan tentu kita mempercayakan lah kepada beliau," jelas Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dia juga mengaku PKS tidak akan mensyaratkan wakil calon gubernur kepada Bobby. PKS, lanjutnya, mengusung Bobby tanpa syarat.

Syaikhu memastikan para kader PKS akan turun ke bawah untuk memastikan wali kota Medan itu memenangkan ajang Pilkada Sumut 2024.

"Mesin partai kita sudah siap untuk menjadi salah satu pemenangan bagi beliau," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak setuju dengan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung duet Anies Baswedan - M. Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta.

Kaesang sendiri mengunjungi Kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (8/7/2024) sore. Dalam kunjungannya tersebut, kubu PKS menegaskan akan usung duet Anies-Sohibul dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, Kaesang menilai duet tersebut kurang adil. Bagaimanapun, lanjutnya, PKS merupakan partai politik pemenang Pileg Jakarta 2024 sehingga kurang cocok kadernya seperti Sohibul Iman hanya sekadar menjadi calon wakil gubernur.

"Ini menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS [Ahmad Syaikhu] ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta, punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi gubernur [Jakarta]," jelas Kaesang usai pertemuan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu pun merespons santai pernyataan Kaesang tersebut. Menurutnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut hanya sekadar menyampaikan masukan.

"Itu masukan, Insyaallah kita terima masukan ini," kata Syaikhu pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Kaesang sendiri belum bisa memastikan apakah dirinya akan maju dalam ajang Pilkada 2024. Dia tidak menampik namanya kerap muncul dalam bursa calon gubernur/wakil gubernur di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Meski demikian, Kaesang meminta setiap pihak bersabar. Jika sudah ada keputusan, lanjutnya, akan ada pengumuman.

PKS Dukung Menantu Jokowi?

Di sisi lain, Syaikhu juga mengklarifikasi pernyataannya sendiri ihwal dukungan partainya terhadap Bobby Nasution, ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon gubernur dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Syaikhu menarik perkataan yang sebelumnya. Menurutnya, pengurus pusat PKS belum mengambil keputusan apapun ihwal Pilkada Sumut 2024.

"Saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini, belum ada keputusan DPTP [Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS] terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumatra Utara," jelas Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dia menjelaskan, pihaknya masih terus mencari sosok yang dirasa paling tepat untuk yang diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024.

Pernyataan Syaikhu

Sebelumnya, Syaikhu menyatakan bahwa PKS meyakini Bobby Nasution merupakan sosok yang akan memenangkan Pilkada Sumut 2024.

"Ya PKS mengusung beliau [Bobby Nasution], dan tentu kita mempercayakan lah kepada beliau," jelas Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dia juga mengaku PKS tidak akan mensyaratkan wakil calon gubernur kepada Bobby. PKS, lanjutnya, mengusung Bobby tanpa syarat.

Syaikhu memastikan para kader PKS akan turun ke bawah untuk memastikan wali kota Medan itu memenangkan ajang Pilkada Sumut 2024.

"Mesin partai kita sudah siap untuk menjadi salah satu pemenangan bagi beliau," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - KPK mengungkapkan dari 9.500 caleg terpilih pada Pilkada Serentak, baru 82,66% atau 7.853 caleg yang telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan hingga 1 Juli 2024, KPU telah memberikan data penetapan nama calon terpilih dari 252 KPU provinsi, kabupaten dan kota dengan jumlah calon terpilih yaitu sebanyak 9.500 Calon di seluruh Indonesia.

"Berdasarkan data sementara yang telah diterima dari KPU per 1 Juli 2024, jumlah calon terpilih yang sudah menyampaikan sebanyak 7.853 calon terpilih atau 82.66 persen dari jumlah Calon berdasarkan hasil penetapan KPU," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (8/7).

Tessa menjelaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Calon Terpilih yang akan ditetapkan adalah sebanyak 20.462 orang.

"Dari 20.462 orang itu, jumlah Calon Terpilih KPU itu baru sebanyak 9.500 Calon," kata Tessa.

Dia mengimbau kepasa seluruh peserta pemilu 2024 untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebagai bentuk transparansi.

Pasalnya, menurut Tessa, Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, semua peserta harus menyertakan tanda terima laporan kekayaan dari KPK untuk dilaporkan kepada KPU.

"Kalau tidak diiikuti aturan itu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pengusaha tidak mempermasalahkan aturan cutimelahirkan maksimal 6 bulan bagi pekerja perempuan.

Menurutnya, kebijakan cuti melahirkan 6 bulan yang tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan itu diteken untuk melindungi perempuan.

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar pengusaha tak menjadikan aturan tersebut dalam upaya mempertimbangkan keputusan terhadap perekrutan pegawai wanita ke depan.

“Kami harapkan [pengusaha] tidak [menolak] seperti itu, karena apa pun kita harus menghargai perempuan, ibu mengandung, dan diharapkan bayi yang dilahirkan sehat,” katanya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (8/7/2024).

Dia melanjutkan UU yang diteken langsung olehnya pada 2 Juli 2024 itu dimaksudkan agar ibu yang mengandung dapat mempersiapkan kelahirannya dengan baik.

“Jadi, kalau diberikan cuti seperti iyu saya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya, saya kira [aturan] ini sangat manusiawi,” tandas Jokowi.

Sekadar informasi, DPR telah mengesahkan Rancangan UU yang baru sehingga ibu pekerja bisa mendapatkan cuti melahirkan selama 6 bulan penuh. Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi undang-undang.

Beberapa pokok-pokok pengaturan dalam RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang disepakati oleh Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah.

Dalam beleid tersebut pada pasal 4 ayat 3 huruf a, disebutkan seorang ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti maksimal 6 bulan bila mengandung dan melahirkan anak. Disebutkan cuti hamil paling singkat adalah 3 bulan, sementara itu 3 bulan tambahannya diberikan apabila terdapat kondisi khusus yang terjadi pada ibu atau anak yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Selain itu, terdapat perubahan judul dari Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Lalu, penetapan definisi anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, khusus definisi anak pada 1.000 hari pertama kehidupan yaitu kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan berusia dua tahun, sedangkan definisi anak secara umum dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara itu, perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Meski demikian yang perlu diperhatikan oleh ibu pekerja, gaji yang akan diberikan perusahaan tidak penuh selama 6 bulan masa cuti melahirkan.

Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa setiap ibu yang bekerja yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya.

Ibu pekerja juga berhak mendapatkan upah secara penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

Bisnis.com, JAKARTA - Angkatan bersenjata Israel, IDF, mengeluarkan protokol berbahaya terhadap warga sipil Palestina.

Protokol berbahaya tersebut bernama Hannibal, yang diluncurkan untuk menyerang kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Menurut laporan media Israel bernama Haaretz, protokol Hannibal dilakukan dalam bentuk arahan untuk menggunakan kekuatan guna mencegah penculikan tentara.

Sayangnya protokol tersebut bisa berbahaya karena mengorbankan nyawa para sandera, menurut sebuah laporan dikutip dari The Guardian.

Haaretz melaporkan pada Minggu (7/7), sembilan bulan setelah serangan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 250 lainnya diculik ke Jalur Gaza, bahwa prosedur operasional yang digunakan di tiga fasilitas militer yang diserang oleh Hamas, berpotensi membahayakan warga sipil.

Pesan lain yang diberikan kepada divisi Israel di Gaza pada pukul 11.22, sekitar lima jam setelah serangan dimulai, memerintahkan: “Tidak ada satu kendaraan pun yang dapat kembali ke Gaza.”

"Semua orang tahu pada saat itu bahwa kendaraan tersebut dapat membawa warga sipil atau tentara yang diculik. Semua orang tahu apa artinya tidak membiarkan kendaraan apa pun kembali ke Gaza," kata sumber komando di wilayah selatan mengatakan kepada surat kabar tersebut.

Lebih lanjut Haaretz mengatakan bahwa protokol tersebut masih belum jelas apakah benar merugikan warga sipil atau tentara.

Namun dokumen dan kesaksian tentara, serta perwira tingkat menengah dan senior Pasukan Pertahanan Israel (IDF), menunjukkan bahwa praktik tersebut adalah tindakan yang merugikan.

Sebelumnya diketahui, tuduhan pertama kali muncul pada bulan Januari bahwa IDF mungkin telah menggunakan protokol Hannibal untuk mencegah pejuang Hamas kembali ke Gaza dengan membawa sandera.

Protokol tersebut diduga juga dilakukan saat IDF menembakkan peluru ke sebuah rumah yang terdapat militan Hamas dan 14 warga Israel di dalamnya, hingga menewaskan 13 orang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap telah mengincar kadernyq.

Bisnis.com, JAKARTA - Mungkin terlalu cepat untuk mengatakan bahwa film Indonesia sudah menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Namun, pencapaian sejumlah film dengan angka penonton di atas 1 juta orang menjadi harapan baru bagi sineas lokal. Terlepas ada beberapa film yang ‘gagal’, antusiasme peminat film lokal patut dirayakan.

Di antara sekian banyak film, yang cukup menghebohkan mungkin film Agak Laen. Pada awal film itu dirilis, target yang ingin dicapai oleh para pemain yang merupakan komika yaitu Bene Dion, Indra Jegel, Boris Bokir, dan Oki Rengga tak muluk-muluk, hanya 1 juta penonton.

Perhitungan mereka salah. Setelah tayang selama 53 hari, film yang disutradarai oleh Muhadkly Achoi tersebut mampu meraih penonton hingga 9 juta orang. Jumlah itu merupakan rekor terbanyak kedua selama 17 tahun per film-an nasional.

Tak lama setelah film Agak Laen tayang, film Siksa Kubur dengan tokoh utama Faradina Mufti dan Reza Rahadian serta disutradarai oleh Joko Anwar pun berhasil meraih penonton cukup gemilang yaitu 4 juta orang.

Pasca dihantam pandemi Covid-19, film-film garapan sutradara lokal yang berhasil mencetak tiket penonton di atas 1 juta orang tergolong banyak. Pada 2023 saja, setidaknya ada 20 film lokal dengan jumlah penonton di atas 1 juta.

Dari data yang ada, sepanjang 2023, jumlah orang yang menonton di bioskop mencapai 55 juta orang, naik signifikan dibandingkan dengan raihan sepanjang 2022 sebanyak 24 juta orang. Diperkirakan tahun ini, jumlah penonton bakal melompat lebih tinggi lagi yaitu di kisaran 60-80 juta orang.

Angka itu bukan tidak mungkin tercapai, mengingat tingginya animo masyarakat dan jumlah layar bioskop yang terus bertambah, meski belum mencapai angka ideal. Berdasarkan data Badan Perfilman Indonesia, pada 2023 terdapat 2.145 layar di 517 bioskop yang tersebar di 115 kota/kabupaten di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta orang dan sekitar 65% di antaranya merupakan usia produktif, keberadaan bioskop di Indonesia relatif sedikit. Tak hanya jumlah, keberpihakan terhadap film lokal pun masih jadi masalah.

Selain jumlah layar, tantangan lain dalam pengembangan film nasional adalah minimnya jumlah sumber daya manusia yang mumpuni. Isu tentang hak cipta, aksi bajak membajak film masih saja belum terselesaikan.

Meski demikian, pelaku usaha tetap optimistis, industri ini mampu berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.

Dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pada 2024 diproyeksikan kontribusi industri film, animasi, dan video terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp3,41 triliun tumbuh bila dibandingkan realisasi pada 2021 sebesar Rp2,69 triliun.

Perbesar

Kinerja Emiten

Meningkatnya jumlah penonton film lokal, berdampak langsung terhadap performa perusahaan yang terlibat. Di lantai bursa, setidaknya ada empat emiten di industri film yaitu PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ), PT Tripar Multivision Plus Tbk. (RAAM), PT MD Pictures Tbk. (FILM), dan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMP).

Emiten berkode RAAM, misalnya, pada kuartal pertama tahun ini berhasil membukukan penjualan sebesar Rp64,08 miliar melonjak signifikan dari tahun sebelumnya yaitu Rp31,40 miliar. Kenaikan pendapatan itu mendorong raihan laba bersih menjadi Rp4,8 miliar dari sebelumnya merugi Rp10,86 miliar.

Hal serupa juga terjadi pada emiten CNMP, yang mampu meraih penjualan sebesar Rp1,30 triliun melonjak dibandingkan dengan periode sama tahun lalu senilai Rp883,25 miliar.

Emiten yang mengoperasikan bioskop dengan merek 21 dan XXI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp153,97 miliar dari tahun lalu merugi Rp25,58 miliar.

Sekretaris Perusahaan sekaligus Direktur Keuangan Cinema XXI Tri Rudy Anitio sebelumnya mengatakan Cinema XXI menyiapkan belanja modal 2024 sekitar Rp775 miliar untuk ekspansi bisnis, termasuk pembangunan bioskop dan penambahan sekitar 100 layar yang tersebar di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia pada tahun 2024.

Selanjutnya, MD Pictures Tbk. Perusahaan yang digawangi Manooj Punjabi ini pada kuartal I/2024 meraih pendapatan senilai Rp54,22 miliar, turun dibandingkan dengan 2023 sebesar Rp61,15 miliar. Meski pendapatan turun, perusahaan mampu meraup kenaikan laba bersih dari Rp1,64 miliar naik menjadi Rp4,45 miliar pada kuartal I/2024.

Untuk tahun ini, manajemen FILM optimistis mampu membukukan kenaikan penjualan. Selain film bioskop, MD Pictures berkomitmen memperluas kontribusi pasar dengan menggencarkan pendistribusian konten ke platform digital.

MD Pictures akan menjaring pasar lebih luas melalui platform streaming digital yang dimilikinya, seperti Disney+ Hotstar, WeTV, Netflix, Vidio, Telkomsel Maxstream, dan Prime Video. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga pertumbuhan bisnis yang unggul dan berkelanjutan.

Terakhir, emiten dengan kode saham BLTZ. Emiten tersebut mampu membukukan pendapatan pada kuartal pertama 2024 mencapai Rp265,10 miliar naik 28% dibandingkan dengan pencapaian periode sama tahun lalu yaitu sebanyak Rp205,86 miliar.

Akibat tingginya beban perusahaan, sampai tiga bulan pertama tahun ini emiten yang mengoperasikan bioskop CGV itu masih membukukan kerugian. Namun, secara nilai, sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu dari merugi Rp20,68 miliar menjadi minus Rp8,84 miliar pada tahun ini.

Di tengah belum membaiknya daya beli masyarakat, produsen film harus mampu membuat strategi agar layar industri terus berkembang. Selain bioskop, minat menonton masyarakat di platform digital pun harus dimaksimalkan.

Sumber: Filmindonesia.or.id

Bisnis.com, JAKARTA - Mungkin terlalu cepat untuk mengatakan bahwa film Indonesia sudah menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Namun, pencapaian sejumlah film dengan angka penonton di atas 1 juta orang menjadi harapan baru bagi sineas lokal. Terlepas ada beberapa film yang ‘gagal’, antusiasme peminat film lokal patut dirayakan.

Di antara sekian banyak film, yang cukup menghebohkan mungkin film Agak Laen. Pada awal film itu dirilis, target yang ingin dicapai oleh para pemain yang merupakan komika yaitu Bene Dion, Indra Jegel, Boris Bokir, dan Oki Rengga tak muluk-muluk, hanya 1 juta penonton.

Perhitungan mereka salah. Setelah tayang selama 53 hari, film yang disutradarai oleh Muhadkly Achoi tersebut mampu meraih penonton hingga 9 juta orang. Jumlah itu merupakan rekor terbanyak kedua selama 17 tahun per film-an nasional.

Tak lama setelah film Agak Laen tayang, film Siksa Kubur dengan tokoh utama Faradina Mufti dan Reza Rahadian serta disutradarai oleh Joko Anwar pun berhasil meraih penonton cukup gemilang yaitu 4 juta orang.

Pasca dihantam pandemi Covid-19, film-film garapan sutradara lokal yang berhasil mencetak tiket penonton di atas 1 juta orang tergolong banyak. Pada 2023 saja, setidaknya ada 20 film lokal dengan jumlah penonton di atas 1 juta.

Dari data yang ada, sepanjang 2023, jumlah orang yang menonton di bioskop mencapai 55 juta orang, naik signifikan dibandingkan dengan raihan sepanjang 2022 sebanyak 24 juta orang. Diperkirakan tahun ini, jumlah penonton bakal melompat lebih tinggi lagi yaitu di kisaran 60-80 juta orang.

Angka itu bukan tidak mungkin tercapai, mengingat tingginya animo masyarakat dan jumlah layar bioskop yang terus bertambah, meski belum mencapai angka ideal. Berdasarkan data Badan Perfilman Indonesia, pada 2023 terdapat 2.145 layar di 517 bioskop yang tersebar di 115 kota/kabupaten di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta orang dan sekitar 65% di antaranya merupakan usia produktif, keberadaan bioskop di Indonesia relatif sedikit. Tak hanya jumlah, keberpihakan terhadap film lokal pun masih jadi masalah.

Selain jumlah layar, tantangan lain dalam pengembangan film nasional adalah minimnya jumlah sumber daya manusia yang mumpuni. Isu tentang hak cipta, aksi bajak membajak film masih saja belum terselesaikan.

Meski demikian, pelaku usaha tetap optimistis, industri ini mampu berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.

Dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pada 2024 diproyeksikan kontribusi industri film, animasi, dan video terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp3,41 triliun tumbuh bila dibandingkan realisasi pada 2021 sebesar Rp2,69 triliun.

Perbesar

Kinerja Emiten

Meningkatnya jumlah penonton film lokal, berdampak langsung terhadap performa perusahaan yang terlibat. Di lantai bursa, setidaknya ada empat emiten di industri film yaitu PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ), PT Tripar Multivision Plus Tbk. (RAAM), PT MD Pictures Tbk. (FILM), dan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMP).

Emiten berkode RAAM, misalnya, pada kuartal pertama tahun ini berhasil membukukan penjualan sebesar Rp64,08 miliar melonjak signifikan dari tahun sebelumnya yaitu Rp31,40 miliar. Kenaikan pendapatan itu mendorong raihan laba bersih menjadi Rp4,8 miliar dari sebelumnya merugi Rp10,86 miliar.

Hal serupa juga terjadi pada emiten CNMP, yang mampu meraih penjualan sebesar Rp1,30 triliun melonjak dibandingkan dengan periode sama tahun lalu senilai Rp883,25 miliar.

Emiten yang mengoperasikan bioskop dengan merek 21 dan XXI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp153,97 miliar dari tahun lalu merugi Rp25,58 miliar.

Sekretaris Perusahaan sekaligus Direktur Keuangan Cinema XXI Tri Rudy Anitio sebelumnya mengatakan Cinema XXI menyiapkan belanja modal 2024 sekitar Rp775 miliar untuk ekspansi bisnis, termasuk pembangunan bioskop dan penambahan sekitar 100 layar yang tersebar di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia pada tahun 2024.

Selanjutnya, MD Pictures Tbk. Perusahaan yang digawangi Manooj Punjabi ini pada kuartal I/2024 meraih pendapatan senilai Rp54,22 miliar, turun dibandingkan dengan 2023 sebesar Rp61,15 miliar. Meski pendapatan turun, perusahaan mampu meraup kenaikan laba bersih dari Rp1,64 miliar naik menjadi Rp4,45 miliar pada kuartal I/2024.

Untuk tahun ini, manajemen FILM optimistis mampu membukukan kenaikan penjualan. Selain film bioskop, MD Pictures berkomitmen memperluas kontribusi pasar dengan menggencarkan pendistribusian konten ke platform digital.

MD Pictures akan menjaring pasar lebih luas melalui platform streaming digital yang dimilikinya, seperti Disney+ Hotstar, WeTV, Netflix, Vidio, Telkomsel Maxstream, dan Prime Video. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga pertumbuhan bisnis yang unggul dan berkelanjutan.

Terakhir, emiten dengan kode saham BLTZ. Emiten tersebut mampu membukukan pendapatan pada kuartal pertama 2024 mencapai Rp265,10 miliar naik 28% dibandingkan dengan pencapaian periode sama tahun lalu yaitu sebanyak Rp205,86 miliar.

Akibat tingginya beban perusahaan, sampai tiga bulan pertama tahun ini emiten yang mengoperasikan bioskop CGV itu masih membukukan kerugian. Namun, secara nilai, sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu dari merugi Rp20,68 miliar menjadi minus Rp8,84 miliar pada tahun ini.

Di tengah belum membaiknya daya beli masyarakat, produsen film harus mampu membuat strategi agar layar industri terus berkembang. Selain bioskop, minat menonton masyarakat di platform digital pun harus dimaksimalkan.

Sumber: Filmindonesia.or.id