Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menyusun kabinet yang akan membantu pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka. Prabowo - Gibran bakal mengemban tugas sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 mulai 20 Oktober 2024 menggantikan Joko Widodo - Ma’ruf Amin.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan saat ini susunan kabinet Prabowo terus digodok. Adik Prabowo itu mengungkap potensi Prabowo akan menggandeng lulusan SMA Taruna Nusantara duduk sebagai menteri bakal menjadi menteri di pemerintahan Prabowo - Gibran.

"Saya sudah hitung dua, tiga, empat lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru dibentuk," kata Hashim saat menghadiri agenda Dialog Nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045, pada Minggu (8/9).

Hashim pun mengaku telah mengetahui nama-nama kandidat menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Kendati demikian, ia belum mengungkapkan secara gamblang pada publik nama-nama yang dimaksud.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan saat ini nama-nama kandidat calon menteri di kabinet Prabowo - Gibran tengah masuk proses penjaringan, termasuk empat nama yang disebut lulusan SMA Taruna Nusantara. Di sisi lain, Muzani mengungkapkan ssjumlah nama yang dibidik oleh Prabowo-Gibran telah mulai diajak berkomunikasi.

"Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Sebagai mantan perwira TNI, Prabowo memang memiliki hubungan baik dengan para lulusan SMA Taruna Nusantara. SMA ini diresmikan pada 1990 oleh Pangab saat itu yakni Jenderal Try Sutrisno dan mencetak lulusan yang tak hanya berfokus pada sisi militer.

Berikut sejumlah nama lulusan SMA Taruna Nusantara yang memiliki hubungan baik dengan Prabowo dan berpotensi masuk dalam susunan kabinet Prabowo - Gibran.

Daftar Lulusan SMA Taruna Nusantara dekat dengan Prabowo

1. Agus Harimurti Yudhoyono

Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara yang sudah tidak asing. Ketua Umum Partai Demokrat itu kini menduduki kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

AHY merupakan anak pertama dari Presiden RI ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono. AHY merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara 1997. Setelah tamat ia bergabung ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang.

Pada pemerintahan Prabowo - Gibran mendatang, nama AHY kembali masuk dalam list calon menteri yang beredar di media sosial. Dalam beberapa versi ia disebut bakal menjadi calon Menteri Pertahanan atau Menteri Lingkungan Hidup.

2. Sudaryono

Nama lain yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara adalah Sudaryono. Ia saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono yang belum berusia 40 tahun ini menyelesaikan pendidikan master di National Defense Academy of Japan.

Sudaryono menempuh pendidikan sekolah menengah atas di Taruna Nusantara pada 2000-2003. Sudaryono juga merupakan Direktur Eksekutif Koperasi Garudayaksa Nusantara KGN Coop yang diprakarsai oleh Prabowo Subianto. Ia juga tercatat sebagai CEO Garuda TV Digdaya Media Nusantara atau Garuda TV sejak 2018 hingga sekarang.

Dia adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) periode 2020-2025 dan Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA) yang merupakan merupakan sayap partai Gerindra.

3. Sugiono

Sugiono adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019–2024. Lahir di Takengon, Aceh, Sugiono yang kini berusia 42 tahun, dikenal sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam Partai Gerindra. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum serta Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra, dan juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Sugiono menempuh pendidikan militernya di Norwich Military Academy, Amerika Serikat, setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Taruna Nusantara pada 1997. Sebagai salah satu anggota angkatan ke-5 SMA Taruna Nusantara, Sugiono dikenal sebagai bagian dari kelompok intelektual muda yang sering berdiskusi dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Prabowo memperkenalkan Sugiono sebagai anggota tim kampanye yang diberi julukan ksatria jedi. Sugiono dianggap sebagai kader ideologis Prabowo, dengan pandangan politik yang sejalan dengan mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.

Sugiono juga disebut-sebut akan menduduki posisi penting dalam kabinet jika Prabowo terpilih sebagai presiden. Dalam sebuah acara pada 8 Maret 2024, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengisyaratkan bahwa Sugiono mungkin akan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) dalam pemerintahan Prabowo mendatang.

4.Simon Aloysius Mantiri

Simon Aloysius Mantiri adalah seorang alumni SMA Taruna Nusantara yang kini menempati posisi penting di dunia politik dan bisnis Indonesia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Pertamina Tahun Buku 2023 yang digelar pada 10 Juni 2024, Simon resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Pertamina. Penunjukan ini menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mundur pada Februari 2024.

Simon, yang berasal dari Desa Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara, merupakan politikus dari Partai Gerindra dan saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut. Perannya di Partai Gerindra semakin menonjol ketika ia ditunjuk sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024, yang membawa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024–2029.

Simon juga aktif mengampanyekan program-program Prabowo-Gibran, terutama di daerah asalnya, Sulawesi Utara. Sebelum terjun ke dunia politik, Simon sudah memiliki rekam jejak yang solid di dunia bisnis.

Menurut profil LinkedIn miliknya, Simon pernah menjabat sebagai Personal Assistant Chief Executive Officer (CEO) di PT Nusantara Energy, salah satu anak perusahaan Nusantara Group yang bergerak di bidang pertambangan. Nusantara Group, milik Prabowo Subianto, memiliki sejumlah anak perusahaan lainnya seperti PT Kertas Nusantara dan PT Chakra Namira.

5. Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi, alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-6, merupakan salah satu politisi yang berperan penting dalam Partai Gerindra. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra dan juga duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI.

Prasetyo, atau yang akrab disapa Pras, sering kali terlihat mengorganisir berbagai acara penting yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Selain kiprahnya di Partai Gerindra, Pras juga berperan dalam kampanye pemenangan Prabowo pada Pilpres 2024.

Di luar politik, Prasetyo Hadi juga aktif di Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN). Di sana ia menjabat sebagai Wakil Ketua, sedangkan Sugiono, seniornya di SMA Taruna Nusantara, menjadi ketuanya.

Prasetyo Hadi merupakan lulusan Konservasi dan Sumber Daya Hutan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Hal ini memperkuat latar belakang pendidikannya yang menggabungkan ilmu pengetahuan lingkungan dengan kepemimpinan politik.

6. Rachmat Kaimuddin

Rachmat Kaimuddin adalah alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 1994–1997. Selama menjadi siswa, Rachmat pernah mewakili Indonesia dalam ajang Olimpiade Kimia Internasional (IChO) di Vancouver, Kanada.

Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, Amerika Serikat, dan meraih gelar Bachelor of Science (BSc) di bidang Teknik Listrik pada 2001. Kemudian, pada 2008, ia memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Stanford Graduate School of Business.

Rachmat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) untuk periode 2014–2017. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan almamater dan kontribusinya dalam jaringan alumni.

Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, ini mengawali kariernya di sejumlah perusahaan konsultan manajemen dan investasi, yaitu Boston Consulting Group (BCG), IFC, Quvat Management di bawah pimpinan Tom Lembong, dan Baring Private Equity Asia.

Lalu, Rachmat berkarier di Bosowa Group, dengan menduduki sejumlah jabatan penting, yaitu Direktur PT Bosowa Corporindo, Komisaris Bank Bukopin, dan Managing Director PT Semen Bosowa Maros. Setelah empat tahun menjadi Komisaris Bank Bukopin, ia dipromosikan menjadi Direktur Keuangan dan Perencanaan pada Mei 2018.

Nama Rachmat mulai dikenal luas oleh masyarakat ketika menjadi CEO Bukalapak, menggantikan pendiri perusahaan tersebut, Achmad Zaky, pada Januari 2020. Hanya dalam kurun 1,5 tahun, pria yang satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di SMA Taruna Nusantara ini sukses mengantarkan unicorn Indonesia tersebut menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Juli 2021. Aksi korporasi itu mencatatkan sejarah sebagai rekor penawaran saham perdana ke publik (IPO) terbesar di BEI dengan meraup dana Rp 21,2 triliun.

Tak lama berselang, pada 2022, Rachmat bergabung dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Penasihat Khusus Menteri Bidang Pengembangan Teknologi Berkelanjutan. Lalu, dia resmi menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves hingga saat ini.

Ia juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Satgas Transisi Energi Nasional yang turut aktif membidani dan menjalankan program pendanaan transisi energi dari negara-negara maju yang disebut Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia dengan komitmen dana awal US$ 20 miliar.

Pada 10 Juni 2024, Rachmat diangkat sebagai Komisaris Utama PT Vale Indonesia Tbk, perusahaan tambang dan pengolahan nikel yang merupakan bagian dari Vale yang berbasis di Brasil. Vale Indonesia beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan merupakan salah satu pemain kunci dalam industri nikel di Indonesia.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. RUU Kementerian Negara merupakan usul inisiatif DPR.

"RUU tersebut dapat masuk dalam tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna terdekat, untuk dapat disetujui sebagai undang-undang. Apakah dapat disetujui?" kata Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto dalam rapat kerja bersama Menpan RB dan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Wihadi mengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah diterima Baleg dari pemerintah berjumlah 30, terdiri dari 23 DIM tetap, perubahan substansi 4 DIM, serta perubahan redaksional 3 DIM.

Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kementerian Negara pun langsung digelar setelah rapat kerja penjelasan pengantar RUU itu selesai. Wahidi mengatakan, Baleg juga telah mengantongi nama-nama anggota panitia kerja.

Di sisi lain, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan RUU ini diperlukan mengingat sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial.

Ia menilai, jumlah menteri sebanyak 34 perlu disesuaikan dengan situasi pemerintahan agar mempermudah presiden dalam kerja-kerjanya.

"Kabinet yang akan dibentuk Presiden pada periode-periode yang akan datang memerlukan postur tertentu yang relevan dengan tantangan global untuk memasuki Indonesia Maju," kata dia.

PT PGN Tbk mendapatkan peluang kerja sama untuk mengoptimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan optimalisasi dilakukan melalui rencana pembangunan pipa gas ruas Dumai-Sei Mangkei yang dibiayai APBN.

Infrastruktur pipa gas di Sumatera akan semakin terintegrasi untuk memanfaatkan gas Andaman. Bagi PGN, Pipa Dumai–Sei Mangkei akan menambah fleksibilitas distribusi gas bumi ke permintaan yang potensial,” kata Rosa dalam siaran pers, dikutip Senin (9/9).

Ia menjelaskan, potensi permintaan gas, antara lain berada di wilayah Sumatra Bagian Utara dan Tengah untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk & smelter, kilang dan industri. Selain itu terdapat potensi permintaan gas dari pengembangan pabrik baru, di antaranya untuk blue ammonia, smelter milik Inalum, RU Dumai, dan metanol.

Rosa menyebut keberadaan Blok Andaman juga memiliki manfaat bagi fasilitas kilang gas alam cair (LNG) Arun. Anak usaha PGN, PT Perta Arun Gas (PAG) telah melakukan kajian awal untuk potensi pemanfaatan 2 Train LNG Arun.

Kedua train tersebut adalah train 4 dan train 5 dengan estimasi durasi EPC selama 30 bulan. PGN dan PAG akan terus melakukan konfirmasi komposisi gas untuk dapat dievaluasi secara lebih lanjut.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pembahasan intensif terkait rencana pemanfaatan potensi gas Andaman. Dalam diskusi nanti juga akan dipaparkan mengenai perkiraan volume dan jangka panjang waktu produksi gas berdasarkan kondisi terkini,” ujar Rosa.

Rosa menyebut, PGN berharap potensi pemanfaatan gas bumi dari Blok Andaman dapat terealisasi. Menurutnya, potensi gas dari Andaman sejatinya juga berkaitan dengan kebutuhan PGN di tengah kondisi penurunan pada beberapa sumur-sumur gas pipa eksisting, karena memasuki fase penurunan alami

Selain penurunan alamiah, PGN pada Mei lalu menyebut, penurunan produksi juga disebabkan oleh perbaikan dan perawatan sumur, baik yang berkala maupun yang tidak direncanakan.

Potensi Andaman

Dalam satu tahun terakhir, ada dua sumber gas yang berhasil ditemukan di Blok South Andaman. Pertama, SKK Migas dan Mubadala Energy mengumumkan, penemuan (discovery) gas yang signifikan dari sumur Eksplorasi Layaran-1, sekitar 100 kilometer lepas pantai Sumatera bagian utara.

Layaran-1 merupakan sumur dalam pertama yang dioperasikan oleh Mubadala Energy, yang dibor hingga kedalaman 4.208 meter pada kedalaman air laut 1.207 meter. Di sumur tersebut ditemukan kolom gas (gas column) yang luas dengan ketebalan lebih dari 230 meter di Oligocene sandstone reservoir berkualitas baik.

Akuisisi data lengkap termasuk wireline, coring, sampling dan production test (DST) telah dilakukan. Sumur dengan sukses mengalirkan kualitas gas yang sangat baik dengan kapasitas 30 mmscf/d.

Berdasarkan laporan dari Mubadala Energy (South Andaman) RSC LTD, temuan sumur Layaran-1 memiliki potensi mencapai 6 tcf gas-in-place, maka penemuan ini bisa melebihi dari penemuan sumur Geng North-1, cekungan Kutai dan masuk ke dalam 3 besar dunia.

Beberapa bulan berselang, pada awal 2024 SKK Migas bersama Mubadala Energy kembali mengumumkan penemuan gas besar lainnya dari sumur eksplorasi laut dalam Tangkulo-1, di Blok South Andaman. Sumur ini berlokasi sekitar 65-kilometer lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra, Indonesia.

Sumur Tangkulo-1 dibor hingga kedalaman 3.400 meter di kedalaman laut 1.200 meter, hanya beberapa bulan setelah penemuan besar di sumur Layaran-1, yang masih berada di Blok South Andaman.

Potensi ini ditemukan sekitar 80 meter kolom gas pada reservoir Oligocene sandstone berkualitas pada sumur Tangkulo-1 yang telah dikonfirmasi melalui pengumpulan data-data selama pengeboran.

Ini Termasuk mendapatkan 72-meter full core, wireline logging, sidewall core, pressure dan sampel fluida. Melalui pemanfaatan desain terbaru Drill Stem Test (DST), sumur Tangkulo-1 sukses mengalirkan 47 mmscfd gas berkualitas dan 1,300 barel kondensat. Walaupun hasil pengujian terbatas karena fasilitas yang tersedia, namun kapasitas sumur diperkirakan mencapai 80-100 mmscfd dan lebih dari 2,000 barel kondensat.

KoinWorks Bank meresmikan kantor pusat baru di Bumi Serpong Damai alias BSD, Tangerang. Perusahaan ini adalah bagian dari KoinWorks Group yang fokus menawarkan pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah alias UKM.

Pendiri sekaligus Executive Chairman KoinWorks Group, Willy Arifin, mengatakan peresmian kantor ini mempermudah KoinWorks Bank melayani nasabah lebih dekat. Peresmian kantor pusat ini disertai pengenalan pembiayaan khusus UKM.

“Kami punya portofolio, dari 100% portofolio itu 98% secure loan, 2% kredit buat karyawan. Jadi 98% pengusaha, targetnya small medium enterprise,” ujar Direktur Utama KoinWorks Joko Purwanto di Kantor KoinWorks Bank, Tangerang, Senin (9/9).

Ia juga menekankan, kehadiran KoinWorks Bank tidak akan mengganggu kinerja KoinWorks Group. Pasalnya, mereka memiliki sistem, regulasi, dan agunan yang berbeda.

Di KoinWorks Bank, agunan nasabahnya adalah sertifikat, misalnya sertifikat rumah, apartemen, gudang, dan pabrik yang dipasangkan hak terhubungan. Beda hal dengan KoinWorks Group yang menawarkan peer-to-peer lending. Perusahaan ini bisa menggunakan invoice sebagai agunan.

Sejak hadir pada Oktober 2023 hingga Agustus 2024, KoinWorks mencatatkan kinerja positif. Pertama, rasio non performing loan alias NPL berada di 0,01%. Kemudian, loan deposit ratio sebesar 68% dan capital adequacy ratio atau CAR sebesar 24,93%. Terakhir, penyaluran pinjaman tumbuh sebesar 355% hingga Agustus 2024.

“Tren positif KoinWorks Bank membuat kami lebih bersemangat untuk konsisten menghadirkan layanan dan produk keuangan bagi pelaku UKM/SME dan masyarakat, agar nasabah dapat mencapai tujuan sesuai kebutuhan,” kata Joko Purwanto.

Joko menjelaskan sebelumnya mereka sempat mencatat rugi Rp 3 miliar pada Desember lalu, namun keuntungan mulai meningkat pada Februari. Hingga Agustus 2024 ,mereka punya aset Rp 229 miliar dan laba Rp 4,8 miliar.

KoinWorks group sudah ada sejak 2016 sebagai perusahaan peer-to-peer lending. Pada September 2022, KoinWorks mengakuisisi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Asri Cikupa Karya, dan mulai menawarkan pinjaman. Merk dagang BPR KoinWorks Bank disahkan pada Oktober 2023 dan sudah diresmikan OJK. Barulah pada 15 Maret lalu, perubahan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat KoinWorks Sejahtera Annua.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) dalam prosesnya telah menerima masukan dari beberapa unsur masyarakat. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan RPP KEN sudah melalui banyak pembahasan sebelum masuk ke rapat dengan DPR RI.

"Sudah melalui pembahasan dengan stakeholders. Pasti (banyak masukan). Kan sudah ada prosedurnya itu, ada uji publik, ada konsultasi publik dilakukan," ujar Agus saat ditemui di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Senin (9/9).

Agus mengatakan, RPP KEN merupakan salah satu Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat dikatakan cukup istimewa. Pasalnya, dalam pembahasanya RPP KEN perlu melibatkan DPR dan beberapa pihak terkait.

"Bedanya PP yang lain harmoniasai selesai langsung ke Presiden. Kalau ini beda, karena harus konsultasi DPR dan kalau DPR oke baru ke Presiden," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Komisi VII DPR RI menyetujui RPP KEN sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

RPP KEN tersebut selanjutnya diproses oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"RPP Kebijakan Energi Nasional mencakup, satu penambahan Bab dari 6 Bab menjadi 7 Bab, penambahan Pasal dari 33 Pasal menjadi 93 (1 Pasal tetap, 39 Pasal berubah bersifat substantif, 4 Pasal berubah tidak bersifat substantif, dan 49 Pasal penambahan Pasal baru)," kata Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (5/9).

Landasan penyusunan RPP KEN tersebut meliputi, perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Kemudian, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis EBT secara pesat, dan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan net zero emission (NZE) pada 2060.

Bahlil mengatakan, hasil pelaksanaan kegiatan focus group discussion (FGD) pembahasan tindak lanjut RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Rapat Dengar Pendapat pada 5 September 2024 telah menghasilkan seluruh substansi dari pandangan delapan Fraksi Komisi VII DPR RI tersebut pada prinsipnya telah terakomodasi dalam substansi pengaturan RPP KEN.

"Sebanyak 24 pasal telah mendapat masukan dan keputusan bersama, yaitu terdiri dari 13 Pasal mengalami perubahan dan 11 pasal tetap," kata Bahlil.

Penyesuaian Regulasi dan Teknologi Baru

Selanjutnya, pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi khususnya pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

"Yang mendasari pemerintah mengajukan RPP KEN sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, di antaranya adalah tidak tercapainya target dalam PP KEN seperti realisasi pasokan energi primer sampai 2022 yang masih di bawah angka proyeksi KEN dan realisasi pencapaian program energi primer," jelas Eddy.

Eddy mengatakan, target tersebut tidak tercapai antara lain disebabkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada tahun 2019 dan pandemi COVID-19.

Di samping itu, PP KEN perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan regulasi dan perkembangan teknologi energi baru dan energi terbarukan yang semakin berkembang saat ini. Misalnya, dengan kebijakan transisi energi yang memiliki net zero emission, pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN), dan pemanfaatan teknologi rendah karbon. Selain itu, harus ada penyesuaian ancaman atas isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan target nationally determined contributions (NDE) Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi.

Huawei menerima lebih dari 2,7 juta pesanan awal untuk handphone alias HP lipat tiga, menjelang peluncuran iPhone 16 yang diperkirakan hadir malam ini (9/9).

Perusahaan Cina itu mulai melakukan pre-order untuk Mate XT pada Sabtu siang (7/9). Huawei sebelumnya mengumumkan akan meluncurkan produk baru pada pukul 14.30 pada Selasa (10/9).

Perusahaan tersebut belum mengumumkan harga Mate XT. Perangkat tersebut akan mulai dijual secara resmi pada 20 September.

Kepala Grup Teknologi Konsumen dan Otomotif Huawei Richard Yu menyampaikan, perusahaan akan meluncurkan produk terbaru pada 10 September atau beberapa jam setelah Apple merilis iPhone 16.

“Ini adalah produk yang mengubah zaman, yang dipikirkan orang lain tetapi tidak dapat dibuat,” kata Richard Yu dalam unggahan di Weibo, Senin (2/9) dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (3/9).

Huawei meluncurkan seri Huawei P70 dalam tiga model yakni Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, dan Pura 70 Ultra pada April. Ponsel ini menggunakan prosesor Kirin 9010 fabrikasi tujuh nanometer.

Cip itu sama dengan yang dipakai pada Huawei Mate 60 Pro yang meluncur pada akhir Agustus 2023. Prosesor ini membuat Amerika curiga adanya pelanggaran, lantaran Huawei mendapatkan sanksi sejak 2019.

Amerika melarang perusahaan lokal menjual perangkat lunak alias software dan peralatan ke Huawei. Selain itu, membatasi pembuat cip atau chip internasional yang menggunakan teknologi buatan AS untuk bermitra dengan Huawei.

Kebijakan itu membuat Huawei menyetop produksi cip pada pertengahan 2020. Hampir lima tahun setelah pengenaan sanksi oleh Amerika, Huawei kini berhasil meluncurkan gawai dengan prosesor 7 nanometer, yang membuat gawai merespons perintah dengan lebih cepat.

Kebangkitan Huawei telah menantang Apple di Cina. Apple keluar dari daftar lima vendor ponsel pintar teratas di Cina pada kuartal kedua, menurut data Canalys. Ini pertama kalinya pemain domestik menempati kelima posisi tersebut.

Huawei menduduki peringkat keempat berdasarkan pangsa pasar dengan 10,6 juta ponsel pintar yang dikirimkan atau meningkat 41% dari tahun ke tahun alias year on year (yoy), menurut Canalys.

Produsen ponsel asal Cina itu sudah menjual ponsel lipat jenis flip dan fold, seperti halnya pesaing di negara tersebut. Sementara itu, Apple belum melebarkan sayapnya ke kategori ini.

Indonesia masih menunggu pendanaan yang lebih murah untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di bawah sebuah pakta dengan negara-negara kaya yang tergabung dalam kelompok G7. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di konferensi Coaltrans Asia, Senin (9/9).

Negara-negara G7 menjanjikan pendanaan untuk Indonesia sebesar US$20 miliar sebagai bagian dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) yang diluncurkan pada 2022. Namun, hingga kini dana yang telah disalurkan masih sangat minim.

Luhut mengatakan bahwa mekanisme pembiayaan saat ini tidak mencakup hibah, dan tidak memperbaiki masalah-masalah yang ada seperti biaya pensiun yang tinggi. “Jika Anda mendorong kami untuk memensiunkan pembangkit listrik batu bara kami lebih awal, bagaimana kami membiayainya? Bunga dari pembiayaan tersebut harus menarik,” ujar Luhut pada konferensi Coaltrans Asia seperti dikutip Reuters, Senin (9/9). Menurutnya tidak ada gunanya jika pendanaan itu menawarkan tingkat bunga komersial.

Indonesia mencari suku bunga yang lebih murah daripada yang ditawarkan oleh pasar. Negara terbesar di Asia Tenggara ini membutuhkan US$94,6 miliar (Rp 1.462,12 triliun) pada tahun 2030 untuk mengembangkan infrastruktur transmisi dan pembangkit listrik bersih demi mengurangi penggunaan listrik dari batu bara.

Pendanaan hibah yang diidentifikasi dalam dokumen JETP hanya berjumlah US$153,8 juta (Rp 2,38 triliun) dari total pendanaan yang dijanjikan.

Kurangnya kemajuan dalam transaksi pendanaan iklim tunggal terbesar itu telah menghambat upaya produsen listrik tenaga batu bara terbesar ketujuh di dunia ini untuk mengurangi emisi.

Luhut mendesak negara-negara lain untuk tidak menguliahi Indonesia tentang dekarbonisasi. Ia mengutip sebuah presentasi di mana ia memberi tahu Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen bahwa emisi Indonesia per kepala jauh lebih rendah daripada emisi Amerika Serikat.

"Dengan 2,3 metrik ton, emisi karbon dioksida Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 14,7 ton per kapita dan di bawah rata-rata dunia yang mencapai 4,5 ton," ujar Luhut.

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN optimistis target investasi senilai Rp 100 triliun pada tahun ini dapat tercapai. Ini karena terdapat dua investasi berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang akan selesai proses lelangnya pada tahun ini.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, ada dua proyek hunian berskema KPBU yang selesai dilelang tahun ini. Namun Agung belum memerinci lebih lanjut terkait proyek tersebut.

"Dua proyek KPBU masih sesuai jadwal. Kalau dihitung, jumlah investasi langsung dan KPBU yang belum terealisasi sudah lebih dari Rp 80 triliun. Jadi, kami optimistis target investasi Rp 100 triliun tahun ini tercapai," kata Agung di Gedung DPR, Senin (9/9).

Agung menyampaikan, proyek KPBU yang akan selesai lelang tahun ini diprakarsai oleh pihak swasta. Secara total, ada lima proyek yang sedang berproses, yakni yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk, PT Nindya Karya, PT Ciputra Development Tbk, IGM Properties, dan Maxim Global Berhad.

Agung mencatat, ada dua proyek KPBU yang telah mencapai tahap penyelesaian dokumen Rancang Bangun Rinci atau DED oleh para investor. DED akan menggambarkan desain yang menunjukkan informasi teknis, implementasi teknik konstruksi, hingga biaya komponen konstruksi.

Menurut Agung, dokumen DED tersebut dibahas bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Kalau disetujui, tahap selanjutnya adalah tendeh proyek KPBU tersebut," katanya.

Plt Wakil Ketua OIKN Raja Juli Antoni mencatat, total investasi yang telah tertanam di IKN mencapai Rp 56,83 triliun oleh 31 investor lokal. Menurutnya, masih ada potensi investasi senilai Rp 80,4 triliun oleh 61 investor dari dalam dan luar negeri.

Raja Juli menjelaskan, potensi investasi tersebut dihitung berdasarkan surat minat atau LoI yang diterima OIKN. Raja Juli menyampaikan potensi investasi dari proyek KPBU mencapai Rp 30,9 triliun, sedangkan investasi langsung senilai Rp 49,3 triliun.

"Dari total potensi investasi di IKN, investasi yang berpotensi dilakukan investor asing senilai Rp 21,41 triliun," ujarnya.

Raja Juli mengumumkan ada dua investor asing yang melakukan peletakan batu pertama di IKN bulan ini. Dana segar yang akan disalurkan investor asing tersebut sekitar Rp 650 miliar.

Ia mengatakan investor asing tersebut adalah perusahaan perusahaan pariwisata dan investasi asal Cina, Delonix Group, dan perusahaan pendidikan dari Australia, Australian Independent School.

"Dua investor ini akan berinvestasi langsung di IKN. Total perusahaan yang akan melakukan peletakan batu pertama bulan ini antara enam sampai delapan perusahaan, dua di antaranya investor asing," katanya.

Raja Juli menjelaskan Delonix akan membangun kawasan gedung multiguna yang berisi mal, hotel, dan hunian. Sementara itu, Australian Independent School berencana membangun sekolah di IKN.

Ia elum dapat memastikan kapan peletakan batu pertama tersebut akan dilakukan. Ini karena, OIKN masih harus menyesuaikan dengan jadwal Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga semester I 2024 baru sebesar 13,9%. Rendahnya bauran EBT ini disebabkan beberapa faktor, termasuk rendahnya investasi dan komitmen investasi yang belum berjalan.

Eniya mengatakan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bauran EBT di Indonesia berjalan lambat, salah satunya adalah mengenai target investasi yang belum tercapai. Faktor lainnya adalah belum tercapainya komitmen investasi dan pembangunan infrastruktur pada sektor EBT di Indonesia.

"Karena investasi belum tercapai, lalu komitmen jalankan investasi, dan infrastruktur yang masih kita dorong," ujarnya.

Indonesia Butuh Investasi Rp 219 Triliun

Indonesia perlu meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) menjadi 8,2 Gigawatt (GW) pada 2025 untuk mengejar target bauran EBT 21% pada 2025. Penigkatan kapasitas tersebut membutuhkan investasi US$ 14,2 miliar atau setara dengan Rp 219 triliun.

Realisasi investasi subsektor EBTKE hingga semester I mencapai US$580 juta (Rp 8,96 triliun) atau 46,8% dari target 2024 sebesar US$1,23 miliar (Rp 19,01 triliun).

Menurutnya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan. Akan tetapi, hal itu memerlukan dana investasi yang sangat besar. Ada beberapa sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaannya mencukupi bahkan melimpah, misalnya tenaga surya 3.294 GW, angin 155 GW, air 95 GW, arus laut 63 GW, bahan bakar nabati 57 GW, dan panas bumi 23 GW.

Eniya mengatakan, Kementerian ESDM sudah menawarkan pengembangan energi panas bumi pada sejumlah investor. Panas bumi memiliki potensi tinggi karena kapasitasnya besar hingga mencapai 23,6 GW. Namun yang baru termanfaatkan hanya 2,6 GW atau sekitar 11%.

"Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang dikembangkan. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," ucapnya.

Pemerintah berencana menawarkan lima wilayah kerja panas bumi pada 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni, Gunung Lawu dengan kapasitas kurang lebih sebesar 195 Megawatt (MW), Sipoholo Ria-Ria kurang lebih 35 MW, dan Cubadak - Panti kurang lebih 30 MW.

Selain itu, pemerintah juga akan melelang dua Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Pertama, WKP di Telaga Ranu dengan potensi kurang lebih 85 MW. Kedua, WKP Wapsalit dengan potensi kurang lebih 46 MW.

"Kami berharap lima lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," ujarnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. Surat pencabutan TAP MPRS itu diserahkan kepada keluarga Soekarno dan Menteri Hukum dan HAM pada Senin (9/9).

Penyerahan surat sekaligus menjadi penanda tak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang salah satunya memuat pasal mengenai pengkhianatan Soekarno. Surat diterima langsung oleh anak-anak Soekarno yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

"TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam agenda silaturahmi kebangsaan dengan keluarga Bung Karno di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR RI, Senin (9/9).

Bambang Soesatyo yang biasa disapa Bamsoet mengatakan MPR telah menerima Surat Menteri Hukum dan HAM perihal tindak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Setelah melakukan rapat pada 23 Agustus 2024, pimpinan MPR memutuskan untuk mengabulkan hal tersebut.

“Sesuai dengan hasil keputusan rapat pimpinan MPR yang telah ditandatangani 10 orang pimpinan MPR tersebut, kami telah bersepakat untuk menjawab secara resmi kelembagaan Surat Menteri Hukum dan HAM tersebut,” ujar Bamsoet.

Di sisi lain, Bamsoet menyadari, meski telah dicabut terdapat persoalan-persoalan yang bersifat psikologis dan politis terkait tuduhan yang termaktub dalam ketetapan lawas itu. Salah satunya termuat dalam bagian konsideran/menimbang huruf (c) yang intinya menuduh Soekarno telah memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada 1965 lalu.

Perintah kepada Pejabat Presiden untuk menyelesaikan persoalan hukum menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakan hukum dan keadilan kepada Bung Karno atas tuduhan tersebut sebagaimana perintah pasal 6 TAP MPRS Nomor XXXIII/MPR/1967 tidak pernah dilaksanakan sampai dengan Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. Soekarno meninggal dalam status Tahanan Politik di Wisma Yaso Jakarta.

Bambang menjelaskan, berdasarkan riwayatnya, secara yuridis tuduhan terhadap Bung Karno itu tidak pernah dibuktikan menurut hukum dan keadilan. "Ke depan, tidak boleh ada warga negara kita, apalagi jika ia seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman apapun tanpa adanya proses hukum yang fair dan adil," kata Bamsoet.

Status Pahlawan Nasional Soekarno

Lebih jauh Bamsoet mengatakan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 83/TK/Tahun 2012 yang menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soekarno. Salah satu syarat pemberian gelar tersebut, yaitu setia dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara.

Selanjutnya pada 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan Soekarno dinyatakan telah memenuhi syarat setia, tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan, sebagaimana gelar Pahlawan Nasional yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Artinya seseorang yang semasa hidupnya pernah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dengan demikian, ditetapkannya keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh negara kepada Bung Karno, secara administrasi dan yuridis Bung Karno memenuhi syarat tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara," ujar Bamsoet.

Bamsoet pun memastikan MPR RI akan memberikan klasifikasi khusus berkenaan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR/MPRS yang disebutkan dalam Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 sebagai bagian dari penataan kearsipan MPR RI. Ia berharap dengan penegasan kembali dari pimpinan MPR atas tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sesuai dasar hukum MPR RI Nomor I/MPR/2003, serta dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 83/TK/Tahun 2012 dapat menghapus stigma yang melekat terhadap Soekarno selama ini.

"Yang telah membuat luka mendalam bagi diri Bung Karno, keluarga, dan rakyat Indonesia yang mencintai Bung Karno sebagai pahlawan bangsanya, proklamator bangsa, dan penggali Pancasila," kata dia.

Selain keluarga besar Soekarno, pada kesempatan itu turut hadir sejumlah pimpinan MPR RI, yakni Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, dan Ahmad Muzani. Selain itu, hadir pula Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, mantan Menteri Menkumham Yasonna H. Laoly, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md hingga Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

Ekonom menilai bahwa tuntutan ribuan pengemudi ojek online alias ojol mengenai tarif pengantaran makanan dan barang, serta status kemitraan menjadi karyawan, bisa merugikan driver sendiri.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies atau CSIS Yose Rizal Damuri menilai, penerapan tarif batas bawah dan atas pada jasa transportasi lain seperti penerbangan, justru membatasi ruang inovasi dan cenderung menghilangkan persaingan usaha.

"Jadi, kalau dilihat secara umum misalnya, ada batas bawah di penerbangan, pada akhirnya tidak bisa juga untuk memberikan kondisi yang lebih baik bagi perekonomian. Batas bawah itu mengurangi persaingan dari produsen dan mengurangi insentif bagi produsen untuk berinovasi," kata Yose dikutip dari Antara, akhir pekan lalu (6/9).

Menurut dia, penerapan tarif batas bawah dan atas bagi jasa pengantaran bisa merugikan pengemudi atau kurir. Alasannya, penyeragaman tarif membatasi ruang untuk penentuan tarif yang dinamis yang merefleksikan kondisi geografis maupun naik turunnya tingkat permintaan.

"Pengantaran di setiap daerah, kondisinya berbeda baik dari sisi geografis, kualitas jalan dan berbagai macam hal lainnya. Kalau ada batas bawah dan atas yang ditentukan secara nasional, tentu tidak bisa mencerminkan kondisi tersebut," ujar dia.

Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan juga dapat mengurangi persaingan usaha dan berpotensi berdampak buruk untuk kurir online dan konsumen.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda menilai tuntutan ini dapat berdampak negatif bagi para pekerja itu sendiri. Alasannya, ojek online alias ojol yang merupakan bagian dari pekerja tidak tetap atau gig workers sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.

"Saya paham tuntutan mereka juga akan mengarah kepada status pekerja bagi driver ojek online, di mana bisa mendapatkan hak yang mereka tuntut. Akan tetapi, masalahnya yakni ketika status menjadi pekerja, maka bentuk kontraknya bukan sebagai pekerja gig lagi. Mereka dapat kehilangan fleksibilitas pekerjaan dan sebagainya," ujar Nailul dalam keterangan pers di Jakarta, bulan lalu (30/8).

Formalisasi pekerja ojek online juga bisa menjebak para pengemudi ojol pada jebakan pekerjaan dengan kualitas rendah tanpa ada kesepakatan untuk mengembangkan kemampuan.

Oleh karena itu, menurut Nailul, masalah sebenarnya bukan status sebagai angkutan umum. Sebab, sejak awal tidak ada permasalahan tentang status angkutan umum atau bukan di ojek pangkalan.

Lebih dari 2.000 pengemudi ojek online alias ojol terpantau berdemo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). Salah satunya menuntut Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, bukan diserahkan ke aplikator.

Tarif pengantaran barang dan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar.

Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo. Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional atau KON Rahman ditemui di lokasi demo, Jakarta Pusat, bulan lalu (29/8).

Ribuan pengemudi ojek online alias ojol yang berdemo berharap peraturan itu direvisi, sehingga memungkinkan Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan. Alasannya, aplikator bisa menerapkan program pengantaran barang dan makanan dengan harga yang murah.

“Bayangkan mitra pengemudi ojek online alias ojol hanya mendapatkan Rp 5.000 - Rp 7.000," kata Rahman.

Berikut daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo besok di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
3. Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
4. Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
5. Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
6. Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

Bank Mandiri konsisten mendukung pengembangan potensi berbagai cabang olahraga (cabor) dan pengembangan atlet Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan semangat Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap 9 September.

“Kami menyediakan dukungan dalam bentuk finansial, pelatihan, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh atlet dan organisasi olahraga," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman dikutip melalui keterangan tertulis, Senin (9/9).

Menurut Ali, Bank Mandiri mendukung lebih dari 100 kegiatan olahraga nasional. Lima dukungan terbesar adalah untuk kegiatan olahraga Sepak Bola, Golf, MotoGP serta Balap Mobil, Basket, dan Bola Voli.

Di bidang sepakbola, Bank Mandiri menjadi presenting partner timnas sepak bola Indonesia ketika berlaga di liga tingkat dunia. Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun dan akan dievaluasi tiap tahun.

Sebelumnya, timnas sepak bola Indonesia berhasil mencetak prestasi gemilang, seperti lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, masuk 16 besar Piala Asia 2023, dan keberhasilan timnas putra meraih medali emas dalam SEA Games 2023. Selain itu, peringkat FIFA timnas telah meningkat menjadi 133, tertinggi dalam 1 dasawarsa terakhir.

Di bidang golf, Bank Mandiri rutin menjadi sponsor utama pertandingan golf bergengsi, Mandiri Indonesia Open. Selain itu, Bank Mandiri juga terlibat mendukung atlet golf Indonesia Naraajie Emerald untuk berlaga di Singha Laguna Phuket Open 2024. Naraajie sebelumnya adalah pemenang di pertandingan golf internasional tersebut.

Adapun di bidang MotoGP, Bank Mandiri juga menjadi salah satu mitra utama untuk perhelatan MotoGP Mandalika 2024. Sebagai banking partner dan mitra penjualan tiket melalui Livin’ by Mandiri, Bank Mandiri memberikan penawaran istimewa bagi pembeli. Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan Livin’ Sukha sebagai solusi untuk pembelian tiket kegiatan olahraga.

Bank Mandiri juga memberikan dukungan untuk atlet balap mobil kebanggan Tanah Air Sean Gelael yang berlaga di ajang World Endurance Championship. Kiprahnya antara lain, meraih posisi kedua di 8 Hours of Bahrain dan posisi ketiga di 6 Hours of Fuji 2023.

Tak hanya itu, Bank Mandiri turut konsisten menjadi salah satu perusahaan yang fokus mendorong pertumbuhan atlet basket di Indonesia. Terbukti, Bank Mandiri menjadi sponsor resmi Indonesia Basketball League 2024. Sebelumnya, Bank Mandiri memberikan apresiasi binaan untuk timnas basket putri yang mendapatkan medali emas di ajang SEA Games 2023, Kamboja.

Kemudian, di bola voli, Bank Mandiri membentuk Jakarta Livin’ Mandiri, sebuah klub voli perempuan untuk mengembangkan atlet-atlet untuk bertanding hingga tingkat internasional. Saat ini, tim voli perempuan Indonesia menduduki peringkat 9 di Asia, dan peringkat 60 di dunia.

“Mendukung kegiatan olahraga bagi kami merupakan kontribusi dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki semangat sejarah yang ditanamkan dalam bidang olahraga, seperti melalui Hari Olahraga Nasional,” ujar Ali

Hari Olahraga Nasional diperingati tiap tahunnya pada 9 September, dirayakan untuk memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan serta mengembangkan pembinaan olahraga nasional.

Selain itu, Ali juga melihat Indonesia masih memiliki banyak potensi olahraga yang perlu dikembangkan. Menurutnya, hal ini terlihat dari prestasi-prestasi yang ditorehkan di beberapa cabang olahraga dalam satu-dua tahun ke belakang.

“Potensi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi harus dipertahankan dan dikembangkan. Untuk itu Bank Mandiri akan terus berupaya sebesar-besarnya dan seluas-luasnya agar Indonesia terus menghasilkan atlet-atlet terbaik yang bisa mengharumkan nama Indonesia,” ujar dia.