Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan pemerintah tak memandang upaya suntik mati pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) merugikan negara.

Peringatan itu merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru-baru ini mengkhawatirkan potensi kerugian negara dari pensiun PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat. Bendahara negara itu beralasan pensiun dini PLTU memerlukan biaya besar yang ditanggung PLN dan APBN, terutama terkait peningkatan grid-transmisi untuk energi terbarukan.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menuturkan, kekhawatiran pemerintah sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, jika peningkatan grid-transmisi memerlukan investasi, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah melalui APBN dan kerja sama swasta untuk meningkatkan bauran energi terbarukan.

"Ini seharusnya tidak dipandang sebagai kerugian negara, melainkan sebagai keuntungan dari penghematan biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan,” kata Bhima melalui keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Bhima berpendapat kendala infrastruktur dan finansial yang dianggap beban justru disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa dan Sumatra. Hal itu justru mengakibatkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp18 triliun pada 2023 karena kapasitas yang tidak terpakai.

Bhima menambahkan bahwa paradigma dalam mengindikasikan kerugian negara juga problematis.

“Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek berbasis bahan bakar fosil, seperti bandara dan ibu kota baru IKN Nusantara, telah menguras sumber daya keuangan sehingga mengurangi dana untuk proyek terbarukan. Apakah itu bukan kerugian negara?” katanya.

Bhima juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu bergerak cepat. Apalagi, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam telah berinvestasi besar dalam peningkatan transmisi untuk mendukung energi terbarukan dan mengadopsi teknologi jaringan pintar.

Adapun, investasi itu untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Hal itu pun berpotensi menurunkan biaya bagi konsumen dan mendukung integrasi energi terbarukan. Menurut Bhima, hal di atas dapat menjadi contoh bagi Indonesia.

“Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara,” tutup Bhima.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah dan pihak swasta masih mendiskusikan kesepakatan pembiayaan untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035.

Padahal, sebelumnya ditargetkan kesepakatan transaksi selesai pada paruh pertama 2024. Kendati, Sri Mulyani mengaku masih banyak tantangan yang harus dibicarakan bersama sehingga kesepakatan tersebut belum tercapai hingga kini.

"Kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector [pihak swasta]," ujarnya usai acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, pemerintah dan swasta masih mencari jalan keluar terbaik agar transaksi yang disepakati nantinya bisa akuntabel. Sri Mulyani tidak ingin kesepakatan tersebut malah timbulkan permasalahan di masa mendatang.

"Sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) bersama PT Cirebon Electric Power (CEP) dan Indonesia Investment Authority (INA) sepakat untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat pada Desember 2035.

PLTU Cirebon dengan kapasitas 660 megawatt (MW) tersebut akan pensiun 7 tahun lebih awal daripada yang seharusnya, yaitu Juli 2042. Hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik pembangkit listrik tersebut dan pemerintah Indonesia di bawah program Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dari ADB.

ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi bersih oleh ADB bersama dengan pemerintah, investor swasta, filantropis, dan investor jangka panjang.

Struktur akhir transaksi juga akan menentukan ukuran pembiayaan, tetapi diperkirakan sekitar US$250 juta-US$300 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui cukup sulit untuk bisa melakukan pensiun dini (early retirement) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Sebab, banyak tantangan yang dihadapi mulai dari aspek keuangan, hukum hingga sosial-ekonomi.

PLTU Cirebon-1 yang memiliki kapasitas 660 megawatt (MW) direncanakan pensiun dini pada Desember 2024, lebih cepat 7 tahun dari seharusnya berhenti beroperasi di Juli 2042.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Namun, memutuskan suatu PLTU untuk bisa disuntik mati adalah hal yang sulit karena memerlukan sejumlah kajian yang matang.

"Pensiunan dini untuk (PLTU) Cirebon, ini kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan. Tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya, karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks," ungkap Andi dalam acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Ia menuturkan, saat ini memang sudah ada penawaran pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 430 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Meski begitu, kata Andi, pemerintah harus tetap melakukan hitung-hitungan yang tepat terkait rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Hal ini untuk menghindari potensi kerugian negara hingga dampak terhadap kondisi sosial budaya serta ekonomi di kawasan PLTU tersebut.

"Kan kita benar-benar harus menghitung. Jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portfolio-nya PLN, jangan sampai terdampak sama sosial budaya ekonominya di sekitar situ," papar dia.

Dia menjelaskan, kewenangan untuk memberikan persetujuan suntik mati PLTU Cirebon-1 pun berada di tiga kementerian. Terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dalam memutuskan pensiun dini suatu PLTU, pemerintah selalu berpegang pada prinsip 'no one left behind' atau 'tidak ada seorang pun yang tertinggal', alias kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi semua pihak.

"No one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," ucap Andi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan biaya dan konsekuensi yang akan terjadi jika rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dilaksanakan.

Sebab memensiunkan sebuah PLTU akan membutuhkan biaya yang besar dan berdampak pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, keuangan negara, maupun pihak swasta.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan upaya pensiun dini PLTU ini secara hukum tidak dianggap sebagai program yang merugikan negara. Sekalipun, tujuan dari penyuntikmatian PLTU merupakan hal yang positif, yakni untuk transisi energi.

"Jadi bagaimana ini being seeing (akan terlihat) sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui cukup sulit untuk bisa melakukan pensiun dini (early retirement) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Sebab, banyak tantangan yang dihadapi mulai dari aspek keuangan, hukum hingga sosial-ekonomi.

PLTU Cirebon-1 yang memiliki kapasitas 660 megawatt (MW) direncanakan pensiun dini pada Desember 2024, lebih cepat 7 tahun dari seharusnya berhenti beroperasi di Juli 2042.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Namun, memutuskan suatu PLTU untuk bisa disuntik mati adalah hal yang sulit karena memerlukan sejumlah kajian yang matang.

"Pensiunan dini untuk (PLTU) Cirebon, ini kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan. Tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya, karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks," ungkap Andi dalam acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Ia menuturkan, saat ini memang sudah ada penawaran pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 430 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Meski begitu, kata Andi, pemerintah harus tetap melakukan hitung-hitungan yang tepat terkait rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Hal ini untuk menghindari potensi kerugian negara hingga dampak terhadap kondisi sosial budaya serta ekonomi di kawasan PLTU tersebut.

"Kan kita benar-benar harus menghitung. Jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portfolio-nya PLN, jangan sampai terdampak sama sosial budaya ekonominya di sekitar situ," papar dia.

Dia menjelaskan, kewenangan untuk memberikan persetujuan suntik mati PLTU Cirebon-1 pun berada di tiga kementerian. Terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dalam memutuskan pensiun dini suatu PLTU, pemerintah selalu berpegang pada prinsip 'no one left behind' atau 'tidak ada seorang pun yang tertinggal', alias kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi semua pihak.

"No one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," ucap Andi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan biaya dan konsekuensi yang akan terjadi jika rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dilaksanakan.

Sebab memensiunkan sebuah PLTU akan membutuhkan biaya yang besar dan berdampak pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, keuangan negara, maupun pihak swasta.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan upaya pensiun dini PLTU ini secara hukum tidak dianggap sebagai program yang merugikan negara. Sekalipun, tujuan dari penyuntikmatian PLTU merupakan hal yang positif, yakni untuk transisi energi.

"Jadi bagaimana ini being seeing (akan terlihat) sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024).

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan diperlukan pengurangan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebesar 2-3 GW setiap tahunnya hingga 2045 untuk selaras dengan pencapaian target kenaikan temperatur global 1,5 derajat Celsius. Karena itu, Indonesia membutuhkan pendanaan untuk membuat pensiun dini PLTU tersebut layak secara finansial.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2023 tentang pembiayaan percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Dia berharap, penerapan aturan ini mengedepankan tranparansi dalam penentuan keputusan dan alokasi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dukungan pendanaan.

IESR memperkirakan investasi untuk mencapai dekarbonisasi di sistem energi sebesar US$ 30-40 miliar per tahun atau total US$ 1.380 miliar hingga 2050.

Dia mengatakan, pelaksanaan pensiun PLTU perlu mempertimbangkan beberapa faktor penentu, misalnya usia PLTU yang mencapai sedikitnya 20 tahun atau telah melewati usia ekonomisnya dan juga penggunaan teknologi PLTU.

"Selain itu, perlu pula diperhatikan dampaknya terhadap keamanan energi dan mekanisme pembiayaannya,” ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Berdasarkan studi Climate Policy Implementation Check, IESR menyoroti tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PMK No. 103/2023 untuk memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Pertama, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk memastikan PMK ini sejalan dengan kebijakan terkait, seperti persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kewajiban pasar domestik (DMO) batubara, subsidi bahan bakar fosil, dan peraturan fiskal lainnya.

Kedua, meningkatkan transparansi dan mekanisme pelaporan dan evaluasi kebijakan yang sejauh ini belum termuat dalam regulasi tersebut. Ketiga, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pengelola platform perlu memperkuat mandatnya untuk mengakses sumber daya keuangan yang lebih besar. Selain itu, platform ini perlu memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mekanisme pemulihan biaya.

Staf Program Transisi Berkeadilan IESR, Muhammad Aulia Anis mengatakan alokasi anggaran mitigasi iklim dari APBN untuk sektor energi dan transportasi mencapai Rp 19,5 triliun atau sekitar US$ 1,3 miliar pada 2022. Jumlah ini menunjukkan pemerintah mulai berkomitmen untuk mendukung transisi energi.

Namun, menurut Aulia, investasi ini masih jauh dari angka yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak sumber pendanaan publik dan swasta. Menurutnya, transisi energi di Indonesia membutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya mempercepat penggunaan energi terbarukan tetapi juga mengatasi berbagai kesenjangan dalam institusi, pengawasan, dan pendanaan.

"Pemerintah perlu terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi energi yang cepat, adil, dan berkelanjutan,” ujar Aulia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum punya target kapan 13 PLTU batu bara bakal disuntik mati.

Ia mengatakan rencana pensiun dini PLTU masih terus dikaji. Namun, mantan menteri investasi/kepala BKPM itu tidak menetapkan target waktu penutupan pembangkit listrik tersebut.

"Belum ada target (kapan pensiun dini 13 PLTU), tapi kami akan melakukan (pensiun dini PLTU)," jelas Bahlil usai kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

"Saya kan baru sebulan jadi menteri (menteri ESDM), bos!" tegasnya.

Bahlil memang baru sebulan menjadi orang nomor satu di Kementerian ESDM. Ia dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (19/8).

Ia menggantikan Arifin Tasrif. Sedangkan posisinya di Kementerian Investasi/BKPM kini diisi Rosan Roeslani.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan dipensiunkan lebih awal atau pensiun dini. Semua pembangkit itu merupakan milik PLN.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan 13 PLTU itu punya kapasitas 4,8 gigawatt (GW) dengan dengan 66 juta ton CO2.

PLTU Suralaya di Cilegon, Banten masuk dalam rencana suntik mati. PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatra Barat juga termasuk di dalam daftar 13 PLTU tersebut.

Suntik mati PLTU ini utamanya untuk menekan polusi udara. Walau, sebenarnya beberapa pembangkit listrik itu juga akan tutup dengan sendirinya pada 2030 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku masih mengkaji rencana pensiun dini 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbasis batu bara.

"Itu lagi dikaji, lagi dikaji," ujarnya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Adapun saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan pensiun dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Ada 13 PLTU yang direncanakan bakal pensiun dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Terkait perkembangan rencana pensiun dini belasan PLTU itu, Bahlil mengaku tidak ada target khusus. Dia masih mengkaji rencana tersebut seiring dirinya juga baru satu bulan menjabat sebagai Menteri ESDM sejak dilantik pada 19 Agustus 2024 lalu.

"Belum ada target, tapi kami akan melakukan (pensiun dini PLTU)," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana melakukan pensiun dini pada 13 PLTU sebelum 2030. Seluruh PLTU ini memiliki total kapasitas 4,8 gigawatt (GW) dengan menghasilkan 66 juta ton CO2.

Identifikasi 13 PLTU yang berpotensi dipensiunkan dini itu merupakan hasil kajian Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, 13 PLTU yang akan pensiun dini itu mencakup PLTU Suralaya, PLTU Paiton, dan PLTU Ombilin.

Dia menekankan, perlunya skenario dan peta jalan (roadmap) yang jelas, serta syarat-syarat tertentu untuk melakukan pensiun dini PLTU. Namun ia menilai, PLTU Ombillin bisa menjadi yang paling cepat untuk dipensiunkan.

"Karena di situ (PLTU Ombilin) tidak ada gangguan masalah sosial. Penduduknya sudah enggak pakai. Terus enggak ada pekerjanya gitu lah, yang isunya sudah lebih mudah gitu," ucap Eniya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku masih mengkaji rencana pensiun dini 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbasis batu bara.

"Itu lagi dikaji, lagi dikaji," ujarnya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Adapun saat ini pemerintah tengah menyusun peta jalan pensiun dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Ada 13 PLTU yang direncanakan bakal pensiun dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Terkait perkembangan rencana pensiun dini belasan PLTU itu, Bahlil mengaku tidak ada target khusus. Dia masih mengkaji rencana tersebut seiring dirinya juga baru satu bulan menjabat sebagai Menteri ESDM sejak dilantik pada 19 Agustus 2024 lalu.

"Belum ada target, tapi kami akan melakukan (pensiun dini PLTU)," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana melakukan pensiun dini pada 13 PLTU sebelum 2030. Seluruh PLTU ini memiliki total kapasitas 4,8 gigawatt (GW) dengan menghasilkan 66 juta ton CO2.

Identifikasi 13 PLTU yang berpotensi dipensiunkan dini itu merupakan hasil kajian Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, 13 PLTU yang akan pensiun dini itu mencakup PLTU Suralaya, PLTU Paiton, dan PLTU Ombilin.

Dia menekankan, perlunya skenario dan peta jalan (roadmap) yang jelas, serta syarat-syarat tertentu untuk melakukan pensiun dini PLTU. Namun ia menilai, PLTU Ombillin bisa menjadi yang paling cepat untuk dipensiunkan.

"Karena di situ (PLTU Ombilin) tidak ada gangguan masalah sosial. Penduduknya sudah enggak pakai. Terus enggak ada pekerjanya gitu lah, yang isunya sudah lebih mudah gitu," ucap Eniya.

Pemerintah masih mengkaji rencana menghentikan operasional 13 pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut belum ada target waktu pelaksanaan pensiun dini PLTU tersebut.

Ia hanya mengatakan Kementerian ESDM akan melaksanakan rencana itu. "Belum ada target tapi kami akan melakukan. Saya kan baru sebulan jadi menteri," ucapnya seusai menghadiri acara "Green Initiative Conference 2024" di Jakarta, Rabu (25/9).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebelumnya mengatakan ada 13 PLTU yang masuk dalam rencana pensiun dini. Pemilihan pembangkit ini berdasarkan studi internal bersama Institut Teknologi Bandung dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Beberapa pembangkit yang masuk dalam daftar tersebut adalah PLTU Suralaya di Cilegon, Banten; PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur; dan PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatera Barat.

Eniya mengatakan pensiun dini pembangkit batu bara akan melalui Keputusan Menteri ESDM. Dari aturan tersebut, Kementerian akan membentuk peta jalan atau roadmap penghentian operasi PLTU.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memberi sinyal perubahan arah kebijakan pensiun dini PLTU. Ia menyebut operasional pembangkit berbahan bakar batu bara itu tidak menjadi masalah. Pemerintah akan mengembangkan fasilitas penyimpanan dan penangkapan karbon atau CCS untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

"PLTU tidak apa-apa. Kami akan mengembangkan carbon capture storage," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9). Pemerintah sedang melakukan uji coba pelaksanaan fasilitas tersebut.

CCS adalah teknologi penangkap emisi gas rumah kaca, untuk mencegah polusi udara terlepas ke atmosfer. Emisi yang tertangkap kemudian disimpan di bawah tanah secara permanen. Potensi CCS di Indonesia mencapai 400 sampai 600 gigaton, artinya seluruh emisi di dalam negeri dapat disimpan dengan teknologi ini selama 322 sampai 482 tahun.

Rencana pensiun dini PLTU kini mengalami kendala karena kebutuhan biaya yang sangat besar. Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), biayanya mencapai US$ 4,6 miliar (sekitar Rp 69,5 triliun) hingga 2030 dan US$ 27,5 miliar (sekitar Rp 415,7 triliun) hingga 2050.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia mendapatkan pinjaman berbasis kebijakan dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,5 triliun. Pinjaman itu salah satunya digunakan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Meski begitu, Airlangga belum dapat memastikan mengenai mekanisme yang akan digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan pensiun dini PLTU. Ketika dikonfirmasi mengenai bunga yang ditetapkan oleh ADB, Airlangga juga belum dapat memastikan mengenai kelengkapan dari pinjaman tersebut.

"Wah itu (bunga) nanti dicek, biasanya mereka lebih rendah," ujar Airlangga di sela acara "Green Initiative Confrence 2024", di Jakarta, Selasa (24/9).

Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai Rp 7,5 triliun untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, mengatakan dana ini masuk dalam program transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Pendanaan ini akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan target emisi bersih nol dari pembangkitan listrik pada 2050. Menurutnya, saat ini Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energi.

"Program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia guna mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan kompleks di sektor ini dalam mempercepat peralihannya menuju energi berkelanjutan dan bersih,” ujar Jiro dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9).

Pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listrik. Namun, hal itu mengakibatkan kelistrikan Indonesia sangat bergantung pada sumber tenaga berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.

Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen untuk mempercepat pengakhiran operasi atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi misi yang kompleks bagi Indonesia. Upaya untuk mengejar target net zero emission ini tak bisa serta-merta dieksekusi tanpa memperhitungkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menyusun peta jalan pensiun dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
dan melakukan kajian mengenai dampak-dampak yang mungkin akan timbul.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera merumuskan peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Prabowo juga diminta menyiapkan jaringan pengaman sebagai pengganti sumber listrik kotor.

Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono, mengatakan semakin cepat pensiun dini PLTU dilaksanakan dan digantikan dengan energi terbarukan, akan membawa keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

“Temuan Penelitian Celios dan CERAH terkait dengan dampak ekonomi pensiun dini pada PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya diproyeksi memiliki dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan peningkatan hingga Rp 82,6 triliun,” ujar Agung dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (13/9).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Humanis Foundation, Tunggal Pawestri, mengatakan pemerintah harus memikirkan dampak langsung terhadap masyarakat rentan, khususnya pekerja, kelompok informal dan komunitas dalam melaksanakan pensiun dini PLTU. Kelompok rentang tersebut bergantung pada sektor tersebut.

"Kebijakan perlindungan jaminan sosial, program pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja lokal baru harus menjadi bagian integral dari transisi, agar tidak memperburuk kesejahteraan masyarakat yang paling terdampak,” ujar Tunggal.

Pemerintah Kebut Kesepakatan Pensiun Dini PLTU

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 masih berlangsung dan tengah dalam tahap proses kesepakatan. Pensiun dini PLTU Cirebon membutuhkan dana sekitar 1,3 miliar dolar AS atau Rp 20 triliun (kurs Rp 15.443 per Dolar AS).

“Ya karena (masih) work in progress,” kata Sri Mulyani di acara Indonesia International Sustainibility Forum (ISF 2024) di Jakarta, Jumat (6/9).

Sebelumnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 ditargetkan pensiun dini pada 2035. Rencana ini tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yakni Juli 2042. Sri Mulyani mengatakan bahwa memang ada tantangan yang menjadi alasan terhambatnya proses tersebut, salah satunya yakni kebutuhan biaya yang sangat besar.

"Tantangannya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN dan private sector," ujarnya.

Namun demikian, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengusahakan agar program pensiun dini PLTU berkapasitas 660 Megawatt (MW) itu bisa terealisasi sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga tetap memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan negara.

Adapun program pensiun dini PLTU itu dijalankan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Ini merupakan pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi dalam negeri tetap terjaga di tengah rencana 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pensiun dini.

Ia menegaskan posisi pemerintah dalam pemanfaatan batubara sebagai sumber energi harus tetap sejalan dengan komitmen kebijakan Net Zero Emission (NZE).

Menurutnya, langkah yang akan diambil terkait pemanfaatan batubara dalam pembangkit listrik meliputi pengurangan secara bertahap dan penerapan Clean Coal Technology (CCT) pada pembangkit yang masih beroperasi.

"Seiring dengan upaya Indonesia menuju net zero, kami berkomitmen untuk memastikan keamanan pasokan energi dalam negeri tetap terjaga," ujar Bahlil di Acara Coaltrans Asia 2024 di Bali, Senin (9/9), melansir situs resmi Kementerian ESDM.

"Batubara akan tetap memiliki perannya sesuai dengan bauran energi kita. Namun menuju net zero akan didukung oleh kebijakan, investasi, dan teknologi PLTU ramah lingkungan," imbuhnya.

Terkait dengan kebijakan PLTU, pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasakan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap dengan mempertimbangkan perekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Sedangkan untuk PLTU yang beroperasi akan diterapkan teknologi CCT, antara lain dengan mengimplementasikan teknologi supercritical dan ultra-supercritical.

Kini, terdapat tujuh PLTU batubara yang telah beroperasi menggunakan teknologi supercritical dan ultra supercritical dengan total kapasitas 5.4555 megawatt (MW) yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW) PLTU Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/LBE 1 (660 MW) PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) dan PLTU Jawa 8 (1.000 MW).

Pemerintah juga berencana untuk mengembangkan PLTU barubara dengan menggunakan teknologi boiler ultra-supercritical pada sembilan lokasi di Pulau Jawa dengan total kapasitas sebesar 10.130 MW hingga 2028 atau sebesar 37,43 persen dari total perencanaan PLTU batubara.

Selain mendorong PLTU menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM juga mendorong pelaksanaan cofiring atau pencampuran bahan bakar PLTU batubara dengan biomassa.

Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi tersebut lantaran memiliki perkebunan sawit yang dapat diolah menjadi biomassa. Strategi ini terbukti dapat mengurangi emosi yang dihasilkan oleh PLTU.

Saat ini hampir 60 persen atau sekitar 91 gigawatt (GW) pembangkit listrik Indonesia berasal dari batubara. Oleh sebab itu, pemerintah menyadari bahwa pengurangan penggunaan batubara sebagai sumber energi utama di Indonesia perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.