Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pun berharap hubungan Indonesia dan AS semakin erat ke depannya, terutama di sektor perdagangan dan investasi.

Rosan menilai setiap ada pergantian pemimpin ada dampaknya. Menurutnya, terpilihnya Trump kembali merupakan hal yang positif bagi Indonesia maupun Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut, Rosan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan kunjungan ke AS sebagai salah satu negara tujuan dalam lawatannya ke luar negeri.

"Semoga dengan terpilihnya Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian ada dampaknya. Ini hal yang positif buat kita semua. Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya sama bapak presiden juga akan ke sana," kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam kujungan AS tersebut, Rosan mengatakan, salah satu hal yang dibahas terkait energi baru terbarukan hingga energi bersih. Selain itu, yang akan dibahas ialah terkait kelanjutan Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP merupakan skema pendanaan dan kemitraan global yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. JETP diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Saat ditanya apakah juga akan menawarkan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Rosan hanya menyebut semua hal bisa dibicarakan. "Kita tentunya bicara nantinya terutama di renewable energy, clean energy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu. (IKN juga?) Semua baik kita bicarakan," jelas Rosan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak banyak bicara mengenai pilpres AS. Begitu juga saat ditanyakan seperti apa arahan Prabowo terkait pilpres AS.

"Nanti kita lihat ya," ujarnya.

Indonesia masih menunggu pendanaan yang lebih murah untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di bawah sebuah pakta dengan negara-negara kaya yang tergabung dalam kelompok G7. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di konferensi Coaltrans Asia, Senin (9/9).

Negara-negara G7 menjanjikan pendanaan untuk Indonesia sebesar US$20 miliar sebagai bagian dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) yang diluncurkan pada 2022. Namun, hingga kini dana yang telah disalurkan masih sangat minim.

Luhut mengatakan bahwa mekanisme pembiayaan saat ini tidak mencakup hibah, dan tidak memperbaiki masalah-masalah yang ada seperti biaya pensiun yang tinggi. “Jika Anda mendorong kami untuk memensiunkan pembangkit listrik batu bara kami lebih awal, bagaimana kami membiayainya? Bunga dari pembiayaan tersebut harus menarik,” ujar Luhut pada konferensi Coaltrans Asia seperti dikutip Reuters, Senin (9/9). Menurutnya tidak ada gunanya jika pendanaan itu menawarkan tingkat bunga komersial.

Indonesia mencari suku bunga yang lebih murah daripada yang ditawarkan oleh pasar. Negara terbesar di Asia Tenggara ini membutuhkan US$94,6 miliar (Rp 1.462,12 triliun) pada tahun 2030 untuk mengembangkan infrastruktur transmisi dan pembangkit listrik bersih demi mengurangi penggunaan listrik dari batu bara.

Pendanaan hibah yang diidentifikasi dalam dokumen JETP hanya berjumlah US$153,8 juta (Rp 2,38 triliun) dari total pendanaan yang dijanjikan.

Kurangnya kemajuan dalam transaksi pendanaan iklim tunggal terbesar itu telah menghambat upaya produsen listrik tenaga batu bara terbesar ketujuh di dunia ini untuk mengurangi emisi.

Luhut mendesak negara-negara lain untuk tidak menguliahi Indonesia tentang dekarbonisasi. Ia mengutip sebuah presentasi di mana ia memberi tahu Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen bahwa emisi Indonesia per kepala jauh lebih rendah daripada emisi Amerika Serikat.

"Dengan 2,3 metrik ton, emisi karbon dioksida Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 14,7 ton per kapita dan di bawah rata-rata dunia yang mencapai 4,5 ton," ujar Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan salah satu proyek energi baru dan terbarukan (EBT) yang akan mendapat aliran dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Adapun, JETP merupakan inisiasi negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPD) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, salah satu proyek yang akan mendapatkan pendanaan dari JETP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PT Medco Power Indonesia.

"Misalnya, panas bumi yang di Medco sekarang dalam proses finalisasi untuk mengalirkan dana dari salah satu member dari JETP tersebut," kata Dadan dalam sosialisasi Permen ESDM No 11/2024, Senin (12/8/2024).

Dadan menerangkan bahwa masuknya pendanaan JETP ke lembaga-lembaga keuangan Indonesia pun sudah semakin terlihat langkah konkretnya. Kendati demikian, dia tak memberikan detail proyek EBT lainnya yang akan mendapatkan dana JETP.

Namun, Dadan memastikan komitmen kesepakatan JETP yang diinisiasikan dari Presidensi G20 Indonesia dengan nilai US$21,6 miliar atau sekitar Rp333,05 triliun itu sudah mulai terbukti.

"Sudah ada langkah-langkah konkret bagaimana pendanaan dari Uni Eropa itu masuk ke lembaga keuangan di Indonesia. Sudah banyak pembicaraan dengan PLN," ujarnya.

Dengan begitu, Dadan berharap dana JETP dapat menjadi batu loncatan untuk menggenjot pengembangan proyek EBT dari berbagai sisi, termasuk implementasi secara teknis yang akan segera dieksekusi.

"Jadi menurut saya dari sisi itu kita banyak hal yang bisa ditunjukkan, dibuktikan bahwa kita ini memang bergerak ke arah untuk supaya EBT-nya ini jalan, supaya EBT-nya itu terjadi," tuturnya.

Adapun, perincian dana JETP berasal dari dana publik negara-negara IPG sebesar US$11,6 miliar dan sisanya US$10 miliar berasal dari bank-bank internasional yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan progres masuknya pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) kepada lembaga-lembaga keuangan Indonesia sudah mulai ada titik terang.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan komitmen JETP sudah ada hampir 2 tahun lalu sebagai hasil dari presidensi G20 Indonesia untuk mengakselerasi proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Kesepakatan bernilai USD 20 miliar atau Rp 310 triliun ini merupakan pendanaan iklim terbesar di dunia, yang diluncurkan saat KTT G20 Indonesia oleh pemerintah dan kelompok negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) yang dipimpin Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

Selain AS dan Jepang, IPG juga beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Inggris. Dokumen CIPP telah disepakati dalam joint statement sebagai dokumen teknis yang akan menjadi panduan pelaksanaan kemitraan ini.

"Sudah ada langkah-langkah konkret bagaimana perdanaan dari Uni Eropa itu masuk ke lembaga keuangan di Indonesia. Sudah banyak pembicaraan dengan PLN," ungkapnya saat Sosialisasi Permen ESDM No 11 Tahun 2024, Senin (12/8).

Dadan mengungkapkan salah satu proyek yang akan segera didanai JETP adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Milik PT Medco Power Indonesia. Meski begitu, dia tidak membeberkan proyeknya secara spesifik.

"Panas Bumi yang ada di Medco sekarang dalam proses finalisasi untuk mengalirkan dana dari salah satu member dari JETP tersebut," jelasnya.

Dana JETP tersebut, lanjut dia, diharapkan bisa mendorong pembahasan pengembangan proyek EBT tidak hanya dari sisi komitmennya, namun juga bisa lebih teknis dan implementatif sehingga bisa segera dieksekusi.

Berdasarkan catatan kumparan, pemerintah Indonesia meluncurkan rencana kebijakan dan komitmen investasi atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) pendanaan JETP di akhir 2023.

Kepala Sekretariat JETP Edo Mahendra mengatakan dokumen tersebut menjelaskan tentang peta jalan strategi menuju transisi energi yang ambisius. Dengan total kebutuhan investasi mencapai USD 97,3 miliar atau lima kali lipat dari jumlah pendanaan sebesar USD 20 miliar. Nilai tersebut setara Rp 15,02 kuadliriun (asumsi kurs Rp 15.444 per dolar AS).

"Kami memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan setidaknya mencapai USD 97,3 miliar yang mana itu merupakan lima kali lipat jumlah pendanaan yang dimaksud," kata Edo di Kementerian ESDM, Selasa (21/11/2023).

Edo bilang dana tersebut akan digunakan untuk membangun perekonomian rendah karbon di Indonesia. Termasuk untuk mendanai proyek efisiensi energi dan elektrifikasi sektor ketenagalistrikan.

Bisnis.com,JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez, menuturkan bahwa dana US$1 miliar atau Rp16 Triliun Just Energy Transition Partnership (JETP) telah disetujui dan dapat menciptakan lapangan kerja di Tanah Air.

Fernandez menuturkan bahwa rekannya yakni Assistant Secretary for International Trade and Development, Departemen Keuangan AS, Alexia Latortue, mengumumkan persetujuan dana tersebut pada Kamis (11/7/2024) saat melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).Langkah ini kemudian dinilai menjadi penting lantaran pihaknya melihat bahwa dana JETP telah mengalir.

“Hanya minggu lalu, rekan saya dari Departemen Keuangan berada di sini, dan seperti yang dia sebutkan saat itu, ada sekitar US$1 miliar yang sudah disetujui untuk pendanaan oleh AS dan mitranya dalam JETP,” tuturnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7) dan mengatakan akan terus mengejar proyek-proyek JETP.

Fernandez menuturkan bahwa pihaknya percaya ada peluang besar di sektor energi, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi dan dapat menghasilkan udara yang lebih bersih dan sehat, misalnya di Jakarta dan tempat lainnya. Investasi ini juga dipercaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

“Menurut orang Indonesia sendiri, JETP dapat menciptakan sebanyak 383.000 lapangan kerja pada tahun 2030. Jadi, kami optimis tentang JETP, Ini adalah komitmen yang akan terus dipatuhi oleh Amerika Serikat,” jelasnya.

Hal ini juga diungkapkan dalam Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP Plan) 2023, yang menuturkan bahwa JETP akan memberikan dampak positif dan negatif yang signifikan pada lapangan kerja, karena banyak pekerjaan yang akan diciptakan dan hilang.

Menurut laporan tersebut, dengan skenario JETP saat ini, maka akan dibangun kapasitas pembangkitan energi terbarukan tambahan sebesar 52,2 Gigawatt energi terbarukan serta infrastruktur transmisi sekitar US$19,7 miliar, yang akan menghasilkan 383.000 pekerjaan antara 2023-2030.

Adapun, ketika Latortue ditemui, dikatakan bahwa US$1 miliar yang disetujui tersebut berasal dari US$10 miliar yang dijanjikan oleh International Partners Group (IPG).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin, Shinta W. Kamdani, yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Latortue pada Kamis (11/7/2024) kemudian juga merespon bahwa kehadiran delegasi dari Departemen Keuangan AS tersebut telah memantapkan komitmen dari Negeri Paman Sam.

Ia juga berpendapat bahwa dana US$1 miliar yang telah mengalir tersebut dan dapat langsung dimanfaatkan adalah berita baik dan bukanlah hanya sebuah komitmen.

“Kami [Kadin dan pihak AS] benar-benar harus menunjukan memang real-nya seperti ini terjadi. Jadi ini big step saya rasa, untuk mulai seperti ini,” jelas Shinta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement atau menukar utang untuk perjanjian konservasi laut senilai 35 juta dolar AS atau Rp 565 miliar, yang utamanya diarahkan untuk konservasi terumbu karang.

Hal itu diumumkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai pertemuannya dengan US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue.

“Tujuannya untuk ikut memperkuat dan menjaga kelestarian laut dan terumbu karang yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Melansir laman Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut dilakukan pada 3 Juli 2024. Dengan ini, AS menukar utang Indonesia dan mengalihkan dananya untuk melindungi ekosistem terumbu karang.

Kesepakatan itu merupakan yang keempat di bawah Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis, yang disahkan kembali pada 2019 sebagai Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang (TFCCA), dan yang pertama berfokus terutama pada ekosistem terumbu karang.

Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedubes AS Michael Kleine mengatakan, kesepakatan itu merupakan bukti hubungan bilateral yang kuat antara AS dengan Indonesia. Adapun pertemuan Sri Mulyani dan Alexia Latortue tidak hanya membahas perjanjian tukar utang RI dan AS, melainkan turut mendiskusikan perkembangan transisi energi di Indonesia.

Mereka membicarakan soal pendanaan yang mulai mengalir di bidang energi terbarukan dengan melibatkan tim Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon, yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada saat Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali (Presidensi G20 Indonesia)

“JETP didukung oleh berbagai negara, utamanya Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta serta filantropis,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Bisnis.com,JAKARTA - Delegasi Amerika Serikat (AS) mengumumkan persetujuan dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun untuk pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Langkah ini menandai kemajuan dalam kesepakatan iklim bilateral yang diadakan pada 2022. Dana tersebut akan digunakan Indonesia untuk pensiun dini PLTU batu bara dan membangun pengganti energi terbarukan.

Kepastian dana JETP disampaikan oleh Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue usai pertemunnya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis (11/7/2024).

“Jadi US$1 miliar pembiayaan JETP telah disetujui, dan US$2,4 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi,” tuturnya.

Indonesia sendiri mendapatkan komitmen dana JETP sebesar US$10 miliar dari International Partners Group (IPG).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakandengan adanya US$1 miliar yang telah disetujui dan sudah dapat langsung dimanfaatkan merupakan sebuah berita baik.

“Kami (Kadin dan pihak AS) benar-benar harus menunjukan memang realnya ini terjadi. Jadi ini big step saya rasa, untuk mulai seperti ini,” jelas Shinta.

Lebih rinci, dari US$1 miliar yang disetujui, Latortue menuturkan bahwa AS turut andil dalam proyek geothermal atau panas bumi Ijen, yakni salah satu proyek yang disetujui dan dibiayai oleh US Development Finance Corporation (DFC).

Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut diumumkan pada Mei 2024 lalu oleh Wakil Chief Executive Officer (DCEO) DFC Nisha Biswal, dengan komitmen senilai US$126 juta dolar AS untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

Adapun komitmen DFC untuk perusahaan tersebut juga terkoordinasi dengan bank infrastruktur Indonesia PT SMI, pemberi pinjaman yang membiayai proyek saat ini.

“[Kesepakatan proyek panas bumi] dibiayai oleh US Development Finance Corporation, yang merupakan lembaga pembiayaan pembangunan kami. PT SMI juga ada di sana, jadi kami sangat gembira dengan kesempatan untuk meluncurkan proyek panas bumi ini,” terang Latortue.

Shinta, yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan bahwa kabar ini menjadi berita baik bagi pelanggan usaha swasta.

Menurutnya, pihak swasta juga sangat terlibat dalam proses JETP, menimbang proyek-proyek datang dari banyak pelaku usaha. Shinta juga menilai bahwa lapangan pekerjaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proyek kesepakatan iklim ini.

Terkait solar, pihaknya menunggu aturan dapat keluar yang nantinya juga dapat mendorong lebih banyak lagi untuk pendanaan.

“Jadi fundingnya sebenarnya sudah siap dan proyek-proyek di pipeline juga sudah ada, namun menunggu aturan ini (solar) yang keluar, kemudian ini bisa bergulir jadi nanti lebih banyak lagi akan perusahaan yang bisa memanfaatkan dari segi JETP,” jelasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Delegasi Amerika Serikat (AS) mengumumkan dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 Triliun pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP) telah disetujui. Langkah menandai kemajuan dalam kesepakatan iklim bilateral yang pernah diadakan pada 2022. Indonesia sendiri berencana melakukan pensiun dini PLTU melalui dana ini dengan membangun pengganti energi terbarukan.

Kepastian dan JETO disampaikan oleh Assistant Secretary for International Trade and Development Alexia Latortue, bagian dari delegasi AS untuk menjaga momentum JETP, usai pertemunnya dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Kamis (11/7/2024).

“Jadi US$1 miliar pembiayaan JETP telah disetujui, dan US$2,4 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi,” tuturnya.

Indonesia sendiri mendapatkan komitmen dana JETP sebesar US$10 miliar dari International Partners Group (IPG).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakandengan adanya US$1 miliar yang telah disetujui dan sudah dapat langsung dimanfaatkan merupakan sebuah berita baik.

“Kami (Kadin dan pihak AS) benar-benar harus menunjukan memang realnya ini terjadi. Jadi ini big step saya rasa, untuk mulai seperti ini,” jelas Shinta.

Lebih rinci, dari US$1 miliar yang disetujui, Latortue menuturkan bahwa AS turut andil dalam proyek geothermal atau panas bumi Ijen, yakni salah satu proyek yang disetujui dan dibiayai oleh US Development Finance Corporation (DFC).

Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, kesepakatan tersebut diumumkan pada Mei 2024 lalu oleh Wakil Chief Executive Officer (DCEO) DFC Nisha Biswal, dengan komitmen senilai US$126 juta dolar AS untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

Adapun komitmen DFC untuk perusahaan tersebut juga terkoordinasi dengan bank infrastruktur Indonesia PT SMI, pemberi pinjaman yang membiayai proyek saat ini.

“[Kesepakatan proyek panas bumi] dibiayai oleh US Development Finance Corporation, yang merupakan lembaga pembiayaan pembangunan kami. PT SMI juga ada di sana, jadi kami sangat gembira dengan kesempatan untuk meluncurkan proyek panas bumi ini,” terang Latortue.

Shinta, yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan bahwa kabar ini menjadi berita baik bagi pelanggan usaha swasta.

Menurutnya, pihak swasta juga sangat terlibat dalam proses JETP, menimbang proyek-proyek datang dari banyak pelaku usaha. Shinta juga menilai bahwa lapangan pekerjaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proyek kesepakatan iklim ini.

Terkait solar, pihaknya menunggu aturan dapat keluar yang nantinya juga dapat mendorong lebih banyak lagi untuk pendanaan.

“Jadi fundingnya sebenarnya sudah siap dan proyek-proyek di pipeline juga sudah ada, namun menunggu aturan ini (solar) yang keluar, kemudian ini bisa bergulir jadi nanti lebih banyak lagi akan perusahaan yang bisa memanfaatkan dari segi JETP,” jelasnya.

Menteri Energi Norwegia, Terje Aasland, mengatakan pemerintah Norwegia berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Kondisi tersebut tak terlepas dari status Norwegia yang masuk ke dalam anggota International Partners Group (IPG) untuk Just Energy Transition Partnership (JETP).

Aasland mengatakan, Indonesia dan Norwegia telah menetapkan target NZE yang ambisius sehingga mewujudkan tujuan Persetujuan Paris. Dirinya menantikan ambisi pemerintah Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat, dengan fokus pada sektor energi.

Dia mengatakan, Norwegia sedang mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang baru yang membantu untuk mencapai target NZE. Teknologi tersebut berkaitan misalnya Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dan pengembangan energi hidrogen hijau.

"Selain menerapkan kebijakan dan kerangka kerja yang ketat mengenai emisi gas rumah kaca dan standar lingkungan, penting juga untuk menyoroti peran utama perusahaan dalam mengenali peluang untuk solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujarnya.

Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Bambang Brodjonegoro, mengatakan, peralihan ke energi terbarukan sangat penting karena Indonesia berkomitmen pada Persetujuan Paris. Apalagi saat ini Indonesia masih bergantung pada energi batu bara.

Ia berharap Indonesia dapat belajar dari Norwegia dalam mengelola cadangan batu bara dan mempersiapkan transformasi ke energi terbarukan. Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang harus dipersiapkan untuk transisi energi, yaitu pengembangan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur transmisi, dan menjadi produsen penyimpanan energi.

"Dengan Norwegia, Indonesia dapat mengembangkan teknologi, serta membangun kemitraan komersial dan bisnis di bidang energi terbarukan dengan menyediakan pendanaan jangka panjang dan lebih murah," ujar Bambang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan transisi energi memiliki implikasi yang signifikan terhadap industri bahan bakar fosil. Hal itu termasuk menurunnya permintaan bahan bakar fosil dan meningkatnya tekanan dari pemerintah, investor, pelanggan, dan masyarakat untuk mengurangi emisi.

Selain itu, dia mengatakan, transisi energi juga melibatkan inovasi untuk tetap kompetitif di pasar. Untuk itu, para pelaku usaha, khususnya di sektor minyak dan gas, perlu memitigasi implikasi tersebut dengan menyesuaikan strategi operasi dan investasi mereka .

Untuk membatasi suhu di bawah 1,5 derajat Celcius, negara-negara harus mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan. Hal ini termasuk menerapkan pajak karbon, mensubsidi teknologi rendah karbon, dan menghapus infrastruktur bahan bakar fosil secara bertahap.

"Jika bisnis gagal melakukannya, maka membawa risiko terhadap reputasi mereka," ujar Fabby.

Transisi energi telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan global. Sebagai salah satu emerging countries, Indonesia juga menekankan transisi energi dalam prioritas pembangunan nasional.

Indonesia berupaya untuk terlibat dalam kerja sama transisi energi di tingkat global melalui berbagai agenda dan kerja sama internasional. Dengan target dan ambisi transisi energi yang ada, penting adanya kolaborasi dan kerjasama, khususnya untuk pendanaan, investasi, dan transfer teknologi.

Untuk mencapai net-zero emission dan meningkatkan bauran energi terbarukan, Indonesia membutuhkan setidaknya 1 US$ triliun, yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan APBN. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber pendanaan lain salah satunya berasal dari investasi luar negeri dan bantuan internasional.

Dalam KTT antara ASEAN dan Australia pada 4-6 Maret 2024, Indonesia menekankan komitmen pemerintah Australia dalam memberikan pembiayaan investasi hingga AU$ 2 miliar untuk Asia Tenggara, khususnya untuk pembiayaan proyek transisi energi dan infrastruktur. Indonesia juga menerima bantuan pendanaan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dari International Partners Group (IPG) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang untuk mempercepat transisi energi di sektor ketenagalistrikan.

Meskipun pendanaan internasional dibutuhkan, terdapat risiko ketergantungan dan intervensi secara mendalam yang berdampak pada penciptaan ketegangan geopolitik. Selain itu, pendanaan dari luar negeri yang tidak dikelola secara bijak dan transparan serta adanya ketidakstabilan kondisi global, akan memberikan risiko yang besar bagi Indonesia.

Berkaca pada pengalaman Indonesia ketika menghadapi guncangan eksternal, seperti Krisis Finansial Asia pada tahun 1997 dan guncangan Keuangan Global pada tahun 2008, terlihat jelas Indonesia menghadapi guncangan yang berbeda pada periode-periode tersebut. Pada 1997, Indonesia menunjukkan kelemahan dalam kinerja perekonomiannya dan bergulat dengan masalah moneter, seperti kredit bermasalah selama masa krisis.

Sebaliknya, pada saat krisis keuangan global tahun 2008, Indonesia telah melakukan reformasi dan mencapai sistem moneter yang lebih stabil. Tetapi pada periode tersebut, Indonesia tetap terimbas dengan melemahnya pasar keuangan, terjadi krisis likuiditas pada lembaga keuangan, melemahnya neraca pembayaran Indonesia, dan melambatnya perekonomian tersebab anjloknya kinerja ekspor.

Peristiwa-peristiwa ini menujukkan kerentanan sektor keuangan Indonesia karena sangat bergantung pada pembiayaan non-residen, khususnya di pasar portofolio. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara kerja sama internasional dan kepentingan nasional terkait transisi energi, khususnya terkait pendanaan proyek-proyek energi terbarukan.

Kunci Menjaga Keseimbangan untuk Transisi Energi

Pertama, Indonesia harus melanjutkan program hilirisasi minerba dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Hal ini termasuk meningkatkan transparansi mulai dari proses perizinan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan, terutama terhadap nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik.

Pasalnya, produsen kendaraan listrik (EV) seperti Tiongkok menghadapi kekurangan bahan baku baterai dan sasis EV. Kondisi ini secara signifikan dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam rantai pasokan EV global, mulai dari penambangan hingga produk akhir (end-user), khususnya untuk lima jenis mineral utama (nikel, bauksit, tembaga, emas, dan timah) yang dapat membuat Indonesia lebih mampu berpartisipasi dalam persaingan rantai pasokan global.

Dalam pengembangan energi terbarukan, Indonesia memiliki potensi sebesar 3.677 GW, namun hanya sekitar 0,36% dari potensi ini yang telah dimanfaatkan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan iklim bisnis untuk menarik investor guna memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Untuk menarik investor dengan menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi regulasi, lingkungan pasar domestik, peraturan perpajakan, dan infrastruktur. Seiring dengan semakin kompetitifnya biaya energi terbarukan, industri energi terbarukan di Indonesia harus dimulai secara intensif yang selaras dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan persyaratan konten lokal.

Namun, tidak cukup sampai di sana; peningkatan sumber daya manusia juga penting. Pemerintah harus mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada dengan meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan yang relevan dan kompeten.

Hal ini juga berlaku bagi pekerja di sektor bahan bakar fosil yang mungkin akan kehilangan pekerjaan di masa depan. Mereka perlu diberdayakan melalui program relokasi dan peningkatan keterampilan dengan pengetahuan yang relevan untuk menjamin keberlanjutannya.

Selain itu, investasi pada teknologi dan inovasi domestik dapat memperkuat posisi global Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk mengembangkan teknologi domestik yang canggih, memberikan insentif kepada perusahaan untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi terbarukan, dan mendukung startup lokal.

Sinergi antara pemerintah dan swasta dalam mendukung inovasi domestik akan menjadi pendorong utama kemajuan Indonesia dalam transisi energi.

Indonesia juga harus mendiversifikasi pasar internasional dan sumber pendanaan untuk meminimalkan potensi guncangan eksternal. Misalnya, jika ada kendala di pasar salah satu negara dominan, maka industri dalam negeri akan terkena dampak langsungnya.

Dari sisi pendanaan, kerentanan sektor keuangan Indonesia juga diperburuk dengan besarnya kepemilikan obligasi pemerintah oleh pihak asing. Ke depan, Indonesia harus berupaya meningkatkan tabungan dalam negeri dan mengembangkan sumber pembiayaan dalam negeri.

Mendorong partisipasi domestik di pasar obligasi dan pengembangan institusi investor dalam negeri dapat membantu mendiversifikasi sumber pembiayaan dan mengurangi paparan terhadap risiko eksternal.

Terakhir, komitmen yang setara dari seluruh stakeholders adalah kuncinya. Akhirnya, komitmen yang sama dari semua pemangku kepentingan sangat penting. Kerja sama erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk mencapai tujuan transisi energi dengan efektif.

Dengan komitmen kuat dari semua pihak, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi akan lebih mudah dicapai.

Munculnya risiko yang terkait dengan ketergantungan pada bantuan internasional dan peluang yang terbuka lebar bagi Indonesia menciptakan dorongan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengelola transisi energinya secara mandiri. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan internasional untuk mendapatkan dukungan teknis dan keuangan. kebijakan energi yang selaras dengan konteks lokal.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya bergantung pada bantuan luar negeri, namun juga mampu mengelola dan mengarahkan transisi energi sesuai dengan agenda global.