Pemerintah menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) per 1 Januari 2024. Tarif CHT untuk rokok rata-rata naik sebesar 10 persen, sementara CHT untuk rokok elektronik naik sebesar 15 persen dan olahan tembakau lainnya naik 6 persen.

Kenaikan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari PMK Nomor 192 Tahun 2021. Dengan kebijakan tersebut, harga rokok otomatis mengalami peningkatan.

Berdasarkan laporan Survei Persepsi Harga dan Kebiasaan Merokok yang dirilis oleh Katadata Insight Center (KIC), mayoritas masyarakat menilai harga rokok saat ini sudah terlampau mahal. Pandangan ini merata pada seluruh responden survei ditinjau dari berbagai aspek, antara lain strata ekonomi, usia, maupun wilayah atau domisili.

“Sebanyak 58 persen masyarakat menilai harga rokok di pasaran saat ini sudah terlalu tinggi. Di dalam survei, faktor harga merupakan pertimbangan utama dalam menentukan pilihan rokok yang dikonsumsi di luar rasa,” ujar Head of Katadata Insight Center Windarti Satriyo, Senin (19/08).

Windarti mengungkapkan, responden survei meyakini tingginya harga rokok saat ini adalah akibat kebijakan kenaikan CHT dan kebijakan pemerintah. Lebih dari 65 persen perokok menyatakan hal ini berdasarkan temuan KIC. Diketahui, dalam lima tahun terakhir kenaikan tarif CHT sudah terjadi lima kali. Pada 2020 tarif CHT rata-rata naik 23%, kemudian pada 2021 naik 12,5%, pada 2022 naik 12%, pada 2023 naik 10%, dan pada 2024 naik 10%.

Akibatnya, sebagai contoh, rata-rata tarif cukai rokok kategori sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) meningkat 81% dalam lima tahun terakhir, dari Rp568,33 per batang pada 2020, menjadi Rp1.026,75 per batang pada 2024.

Windarti juga menuturkan, kenaikan harga rokok belum bisa sepenuhnya mengubah pola konsumsi perokok untuk menurunkan konsumsi. KIC menemukan bahwa hanya 26 persen responden yang benar-benar mengurangi konsumsi rokoknya dalam lima tahun terakhir.

Tak Setuju Cukai Naik Lagi

Windarti mengungkapkan, sebagian besar (61 persen) responden mengaku tidak setuju jika pemerintah menaikkan tarif CHT. Alasan utamanya (61 persen) adalah penerimaan negara seharusnya tidak tergantung pada cukai rokok. Argumentasi keduanya (54 persen), responden menilai harga rokok saat ini sudah terlalu mahal.

“Ada juga yang beralasan rokok ilegal jadi mudah didapat dan perokok bisa beralih ke rokok yang lebih murah,” ujar Windarti.

Survei Persepsi Harga dan Kebiasaan Merokok oleh Katadata Insight Center digelar pada 6 – 19 Mei 2024 dengan melibatkan 640 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Responden yang dipilih berusia 25 tahun ke atas dengan kriteria merupakan perokok aktif dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 87 persen responden merupakan laki-laki dan 13 persen sisanya adalah perempuan.

Sekitar 2.000 pengemudi ojek online alias ojol Gojek, Grab, Maxim, dan ShopeeFood berdemo di kisaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). Salah satu tuntutan yakni terkait aceng atau argo goceng.

Pengemudi ojek online Gojek sekaligus Grab, Bintang menjelaskan, tarif pengantaran makanan dan barang maksimal lima kilometer Rp 10.800. Setelah dikurangi potongan 20% menjadi sekitar Rp 8.000.

“Tetapi ada program Aceng, argo goceng. Pengemudi ojek online alias ojol yang tergabung dalam program ini akan didahulukan mengambil order, tetapi argonya parah sekali yakni Rp 5.000. Saya berharap aceng dihilangkan,” kata Bintang kepada Katadata.co.id, Kamis (29/8).

Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat. Pada Oktober 2023, pengemudi ojek online atau ojol sebenarnya pernah membuat petisi untuk menghilangkan program ini.

Petisi itu sudah ditandatangani oleh 195 orang dari target 200. “Hal ini berdampak besar terhadap penghasilan para driver ojol yang sering mengatar pesanan makanan, menjadi menurun sangat drastis baik mitra Gojek reguler maupun kompetitor seperti GrabFood dan ShopeeFood,” demikian dikutip.

Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional atau KON Rahman menyampaikan, salah satu tuntutan dari 2.000 lebih pengemudi ojek online alias ojol berdemo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8) yakni menuntut Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, bukan diserahkan ke aplikator.

Tarif pengantaran barang dan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar. Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo.

Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Rahman ditemui di lokasi demo, Jakarta Pusat, Kamis (29/7).

Ribuan pengemudi ojek online alias ojol yang berdemo berharap peraturan itu direvisi, sehingga memungkinkan Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan.

Alasannya, aplikator bisa menerapkan program pengantaran barang dan makanan dengan harga yang murah. “Bayangkan mitra pengemudi ojek online alias ojol hanya mendapatkan Rp 5.000 - Rp 7.000," kata Rahman.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menargetkan divestasi aset termasuk tanah dapat dituntaskan pada 2026 dengan harapan perusahaan dapat mengantongi dana segar Rp 250 miliar. Direktur Utama Wijaya Karya Beton Kuntjara mengatakan aset yang didivestasi berupa aset tidak produktif seperti aset tanah.

WIKA Beton juga akan melakukan divestasi pada aset-aset yang sudah tidak bermanfaat. "Harapannya, divestasi ini bisa memperkuat arus kas perusahaan," kata Kuntjara dalam paparan publik, Kamis (29/8).

Ia optimistis divestasi ini bisa segera rampung dan dapat memberikan manfaat kepada Wijaya Karya Beton. Emiten pelat merah ini memastikan kinerja perusahaan bisa bertumbuh.

WIKA Beton sebelumnya optimistis bisa mengantongi omzet kontrak baru sebesar Rp 7,48 triliun hingga akhir 2024 ini. Ogan mengatakan sejumlah proyek yang disasar untuk mencapai target tersebut, melalui pembangunan jalan tol, Ibu Kota Negara (IKN), infrastruktur pabrik swasta, bendungan, pelabuhan, gedung perkantoran, proyek perkeretaapian light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT), serta lainnya.

Demi menunjang pencapaian tersebut, tahun ini WTON mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar Rp 230,17 miliar. Tahun ini, WIKA Beton memiliki bekal kontrak carry over sebesar Rp 4 triliun untuk mengisi perolehan penjualan sepanjang periode Pemilu berlangsung. WIKA Beton juga secara proaktif mencari perolehan proyek non-APBN seperti dari sektor swasta, BUMN, serta pasar luar negeri.

Perusahaan telah meraup pendapatan sebesar Rp 2,20 triliun dari berbagai proyek selama kuartal II 2024. Dari proyek-proyek yang didapatkan selama kuartal II, WIKA Beton menangani pembangunan jalan tol, apartemen, perumahan, serta proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR).

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) optimistis bisnis wealth management terus meningkat hingga 2024 ini. Hal itu terlihat dari kontribusi BCA Wealth Summit pada 2023 lalu.

Direktur BCA, Haryanto T. Budiman menyampaikan bahwa kinerja bisnis wealth management BCA membukukan kinerja positif. Hal itu terlihat dari jumlah transaksi di fitur Welma pada aplikasi myBCA yang naik lebih dari 191% dalam satu bulan setelah acara berlangsung.

Selain itu, pada tahun ini, Haryanto menyebut bisnis wealth management BCA juga mencatatkan pertumbuhan yang baik, dengan dana kelolaan atau AUM meningkat 42% dari tahun ke tahun (yoy), mencapai lebih dari Rp 240 triliun per Juli 2024. Oleh karena itu, BCA kembali mengadakan BCA Wealth Summit 2024 yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat.

“Termasuk tentang cara mengelola kekayaan agar dapat mencapai tujuan finansialnya di masa depan,” kata Haryanto dalam konferensi pers BCA Wealth Summit 2024 di Jakarta, Kamis (29/8).

Edukasi Produk Investasi

BCA Wealth Summit 2024 kembali digelar sebagai bagian dari komitmen BCA untuk meningkatkan edukasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan memperkenalkan berbagai produk investasi serta proteksi. Dengan tema bertajuk Grow Prosperity Beyond Wealth acara ini menghadirkan narasumber dari dalam dan luar negeri yang akan membagikan wawasan dan strategi untuk membantu nasabah mencapai kemandirian finansial yang berkelanjutan.

BCA Wealth Summit 2024 akan diadakan secara hybrid. Nasabah BCA akan diundang untuk mengikuti sesi offline pada 4-5 September 2024 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Sementara sesi online yang terbuka untuk masyarakat umum dan nasabah BCA lainnya akan berlangsung pada 6-20 September melalui situs web wealthsummit.bca.co.id.

Dalam sesi Wealth Conference, nasabah akan mendapatkan wawasan menarik tentang perkembangan ekonomi, pasar modal, keuangan, kesehatan, hingga transfer kekayaan dari para panelis ahli. BCA juga menyediakan kesempatan untuk konsultasi langsung dengan pakar di bidang perencanaan waris dan kesehatan, serta memperluas koneksi dengan nasabah lainnya.

Sesi online yang terbuka untuk semua nasabah BCA dan masyarakat luas memungkinkan partisipasi dari mana saja. Sesi ini akan mencakup diskusi menarik dengan narasumber yang membahas berbagai topik terkait perencanaan keuangan bagi generasi milenial, keluarga muda, hingga persiapan masa pensiun.

Pada gelaran BCA Wealth Summit 2024, BCA menyediakan beragam promo yang menarik, mulai dari cashback unit reksa dana hingga jutaan rupiah untuk pembelian produk investasi, paket trip ke Tasmania (Australia) untuk pembelian produk asuransi, undian berhadiah serta aktivitas promosi lainnya. Melalui BCA Wealth Summit 2024, ia berharap nasabah dan masyarakat dapat memperoleh wawasan berharga mengenai pengelolaan keuangan dan berbagai peluang investasi.

“BCA ingin terus menjadi mitra terpercaya bagi nasabah dalam mencapai tujuan keuangan mereka dan mengelola kekayaan secara berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran.” ucap Haryanto.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mendorong pemerintah mewajibkan merek pakaian jadi impor untuk terdaftar di pasar domestik sebagai syarat impor. Langkah tersebut dinilai dapat meminimalisasi volume pakaian impor ilegal yang kini membanjiri pasar domestik.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan, langkah tersebut telah berhasil menjaga industri lokapasar di dalam negeri. Aturan yang dimaksud Jemmy adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik.

"Pendaftaran merek pakaian impor bukan hanya akan melindungi produsen, tetapi juga konsumen dengan adanya ketelusuran. Saat ini, peraturan tersebut tidak ada," kata Jemmy di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (29/8).

Ia menyarankan agar pemerintah mewajibkan seluruh pakaian impor memiliki label berbahasa Indonesia. Menurutnya, aturan tersebut sudah ada dalam Permendag No. 25 Tahun 2021, namun beleid tersebut tidak spesifik mewajibkan produk pakaian jadi impor.

Jemmy menilai, penguatan hambatan perdagangan nontarif penting untuk menjaga produsen dan konsumen di dalam negeri. Sebab, mayoritas pakaian jadi impor yang masuk ke pasar lokal adalah barang sisa ekspor negara asal impor.

"Kalau barang sisa ekspor, harga yang ditawarkan pasti sangat murah," katanya.

Ia menjelaskan, industri pakaian jadi nasional saat ini tidak baik-baik saja akibat banjir pakaian impor. Alhasil, sebagian pabrik garmen telah mengurangi produksinya pada bulan ini.

Oleh karena itu, Jemmy meminta agar pemerintah melanjutkan aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan impor pakaian jadi yang akan berakhir pada November 2024. Aturan tersebut menambah bea masuk pakaian jadi impor sekitar Rp 60.000 per unit.

Jemmy mengakui BMTP pakaian jadi impor belum efektif membendung arus pakaian jadi impor. Sebab, oknum importir menggunakan modus yang selama ini digunakan pada importasi baja ilegal, yakni pelarian pos tarif.

Walau demikian, Jemmy optimistis perpanjangan BMTP pakaian jadi impor akan berdampak saat ini dengan terbitnya Permendag No. 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Impor dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

"Kami harap BMTP pakaian jadi diperpanjang. Namun penguatan hambatan non tarif masih sangat dibutuhkan saat ini," katanya.

Lebih dari 2.000 pengemudi ojek online alias ojol berdemo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8). Salah satunya menuntut Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, bukan diserahkan ke aplikator.

Tarif pengantaran barang dan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar. Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo.

Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional atau KON Rahman ditemui di lokasi demo, Jakarta Pusat, Kamis (29/7).

Ribuan pengemudi ojek online alias ojol yang berdemo berharap peraturan itu direvisi, sehingga memungkinkan Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan.

Alasannya, aplikator bisa menerapkan program pengantaran barang dan makanan dengan harga yang murah. “Bayangkan mitra pengemudi ojek online alias ojol hanya mendapatkan Rp 5.000 - Rp 7.000," kata Rahman.

Pengemudi ojek online Gojek sekaligus Grab, Bintang menjelaskan, tarif pengantaran makanan dan barang maksimal lima kilometer Rp 10.800. Setelah dikurangi potongan 20% menjadi sekitar Rp 8.000.

“Tetapi ada program Aceng, argo goceng. Pengemudi ojek online alias ojol yang tergabung dalam program ini akan didahulukan mengambil order, tetapi argonya parah sekali yakni Rp 5.000. Saya berharap aceng dihilangkan,” kata Bintang kepada Katadata.co.id, Kamis (29/8).

Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat. Pada Oktober 2023, pengemudi ojek online atau ojol sebenarnya pernah membuat petisi untuk menghilangkan program ini.

Petisi itu sudah ditandatangani oleh 195 orang dari target 200. “Hal ini berdampak besar terhadap penghasilan para driver ojol yang sering mengatar pesanan makanan, menjadi menurun sangat drastis baik mitra Gojek reguler maupun kompetitor seperti GrabFood dan ShopeeFood,” demikian dikutip.

Pemerintah berencana membatasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Selasa (27/8).

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan rencana pembatasan ini menurutnya tidak efektif. “Tidak akan efektif karena saat ini belum ada kriteria yang jelas untuk diterapkan,” kata Fahmy kepada Katadata.co.id pada Kamis (29/8).

Menurutnya, sebelum pemerintah berencana membatasi BBM subsidi seharusnya melakukan beberapa proses, pertama dengan memutuskan terlebih dahulu mekanisme yang akan digunakan seperti apa.

“Saya usulkan, misalnya BBM subsidi ini hanya bisa dikonsumsi oleh sepeda motor, angkutan barang, dan angkutan orang yang berplat kuning. Sehingga SPBU dengan mudah bisa menentukan mana konsumen BBM subsidi, selain tiga golongan di atas maka harus menggunakan BBM non-subsidi,” ujarnya.

Setelah pemerintah selesai menentukan kriteria, hal selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan penetapan dasar hukumnya, dalam hal ini revisi peraturan presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Jika terdapat penyimpangan namun ada dasar hukumnya maka aparat bisa menindak, tapi kalau seperti sekarang ya tidak bisa,” ucapnya.

Ketiga, Fahmy menyebut pemerintah harus mensosialisasikan terkait pembatasan BBM subsidi tersebut. Sosialisasi tersebut mencakup alasan pemerintah mengambil kebijakan ini, yang ditujukan untuk mengurangi polusi udara.

“Ini yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat, agar mereka paham dan sadar untuk pindah ke BBM non-subsidi,” kata dia.

Fahmy menyampaikan jika tidak ada sosialisasi maka akan berpotensi memicu kesalahan persepsi. Seperti anggapan bahwa pembatasan ini akan diiringi kenaikan harga BBM yang menambah beban masyarakat, padahal sesungguhnya tidak ada kenaikan harga.

Meski Fahmy menyebut rencana ini belum efektif, namun dia mengatakan kebijakan pemerintah untuk memastikan BBM tepat sasaran dapat dilanjutkan dengan memaksimalkan uji coba scan QR untuk kendaraan konsumen solar.

Mekanisme ini dijalankan dengan cara konsumen mendaftarkan data diri mereka lalu memperoleh kode QR yang digunakan setiap kali membeli BBM subsidi.

Namun, Fahmy menyebut mekanisme ini masih memiliki kekurangan karena tidak menjangkau seluruh konsumen.

“Misalnya nelayan, dia membutuhkan solar tapi tidak punya akses untuk melakukan pendaftaran tadi, sehingga ada yang tercecer. Tapi menurut saya terapkan dulu saja di solar kemudian sekarang diperluas ke pertalite. Supaya mereka mendaftar diri melalui aplikasi atau datang ke SPBU kemudian diberikan QR tadi,” katanya.

Urgensi Pembatasan BBM Subsidi

Fahmy mengatakan, pembatasan BBM subsidi memang sudah menjadi urgensi bagi pemerintah. Pasalnya, beban APBN untuk subsidi BBM selalu membengkak.

“Dari data yang ada itu hampir sekitar Rp90 triliun, itu diantaranya adalah salah sasaran, sumber yang cukup besar, sehingga urgensi Ini saat mendesak untuk segera dilakukan pembatasan tadi agar subsidi tadi tepat sasaran, baik untuk BBM maupun LPG 3 kilo,” ujar Fahmy.

Meski sudah menjadi urgensi, namun Fahmy melihat rencana pembatasan ini akan sebatas wacana saja sebab menurutnya pemerintah tidak pernah serius untuk menerapkannya.

Hal ini dapat terlihat dari lamanya proses pemerintah dalam merevisi Perpres nomor 191 tahun 2014, hingga perbedaan pendapat antar pejabat publik terkait tanggal pembatasan BBM subsidi.

“Waktu itu Menko Luhut mengatakan 17 Agustus akan dilakukan, tapi dibantah oleh Menko Airlangga, bahkan Presiden juga ikut membantah dan dia mengatakan belum terpikirkan. Sekarang Menteri Bahlil itu mengatakan 1 Oktober tapi Presiden Jokowi menyebut belum juga, ini kan membingungkan bagi rakyat tentang pembatasan tadi,” ucapnya.

Seperti yang disebut sebelumnya, ketidakseriusan pemerintah terkait subsidi juga nampak dalam distribusi LPG 3 kilogram.

Menurutnya hingga saat ini belum ada mekanisme yang efektif untuk membuat distribusi LPG subsidi tepat sasaran. Menurutnya pengetatan melalui pendataan KTP belum efisien.

“Jadi itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dan hanya wacana saja dan saya tidak yakin 1 Oktober akan dilakukan pembatasan,” kata Fahmy

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah belum akan membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya rencana itu masih dalam sosialisasi.

"Kami akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat,” ujar Jokowi di RS Sardjito, Yogyakarta, Rabu (28/8).

Pertimbangan utama pemerintah atas pembatasan BBM bersubsidi ini adalah terkait polusi udara, terutama di Jakarta.

Kemudian, Jokowi bilang ingin ada efisiensi APBN terutama untuk tahun anggaran 2025. Pernyataan Jokowi ini berbeda dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Awalnya, Bahlil bilang pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Awalnya, rencana pembatasan BBM subsidi pada 1 September nanti. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut 1 September nanti adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM.

“Iya, memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan pembatasan keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (27/8).

Bahlil menyebut, aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri (permen). Dia mengatakan subsidi BBM ini memang ditujukan bagi golongan masyarakat yang menerima, sehingga bagi pemilik kendaraan mewah jangan mengonsumsi.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengakui sejak pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kelompok kelas menengah. Untuk mengatasi merosotnya jumlah penduduk kelas menengah, sektor manufaktur bisa menjadi penyelamat.

Strategi untuk mengatasi hal itu adalah dengan meningkatkan lapangan kerja di sektor formal. "Yang kami inginkan sektor formal itu di manufaktur. Ini yang perlu menjadi motor perekonomian ke depan. Itu jawabannya," kata Raden dalam acara Investortrust CEO Forum di Jakarta, Kamis (29/8).

Selain itu, apabila Indonesia ingin tetap terus bertumbuh dan menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 20 ribu atau sekitar Rp 308 juta (dengan kurs Rp 15.404 per dolar AS), maka seluruh pekerja tidak bisa lagi berpendapatan per kapita US$ 3.000 atau US$ 5.000.

"Artinya, seluruh sektor manufaktur yang dulu memperkerjakan orang dengan pendapatan US$ 5.000 dolar per kapita tidak akan masuk ke program visi 2045," ujarnya.

Untuk itu, kualitas dari sektor manufaktur perlu ditingkatkan. Persaingan dengan banyaknya produk luar negeri menjadi hal yang perlu diatasi dan dihadapi.

Ia mencontohkan, produk garmen tidak bisa lagi hanya handuk, baju, kaos, dan sarung. Sektor tekstil harus mampu memproduksi pakaian selevel merek asal Jepang, Uniqlo. "Jadi, pekerja tetap tapi kualitas produknya berbeda. Di situ peran kelas menengah penting sekali," ucap Raden.

Dalam visi Indonesia 2045, kelas menengah diharapkan bisa mencapai 80% dari total jumlah penduduk. Saat ini angkanya baru sekitar 20%. Jika angka itu tercapai dan pendapatan per kapita mampu menyentuh $USD 30.000, maka pemerintah berharap mesin ekonomi akan bergerak sendiri.

"Karena dengan begitu dia punya daya beli sangat kuat, produksi kita bisa meningkat. Itu yang akan memutar ekonomi," ujar Raden.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Bank Central Asia David Samuel mengatakan penurunan kelas menengah memang menjadi masalah. Hal ini mulai terlihat dari dalam lima sampai enam tahun terakhir penjualan mobil stagnan pada angka 1 juta unit.

"Penjualan tidak bisa bertambah karena konsumennya tidak nambah. Walaupun kelas atas ya dua atau tiga cukup, tidak bisa membeli 100 mobil," kata David.

Dalam menggenjot kembali kelompok kelas menengah, pemerintah perlu melakukan berbagai strategi. Jika bicara tentang perubahan geopolitik, ia menekankan agar Indonesia jangan sampai menjadi sasaran negara lain sehingga hanya sebagai konsumen.

"Kita harus memanfaatkan investasi atau relokasi masuk ke Indonesia. Akhirnya ada penyerapan tenaga kerja yang bertransformasi menjadi kelas menengah," ujar David.

Persoalan tenaga kerja juga tak kalah penting karena hanya 37% lulusan sarjana di Indonesia berada di sektor formal. Struktur tersebut akan sangat mempengaruhi upahnya. Jika lebih banyak pekerja di sektor pertanian dan manufaktur yang produktivitasnya tinggi, maka upah yang diterima akan lebih besar.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia merosot pada 2024. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pascapandemi Covid-19.

“Sebelum Covid-19 atau pada 2019 memang kelas menengah berjumlah 57,33 juta orang atau kira-kira 21,5% dari total penduduk Indonesia tapi di 2024 turun,” kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, kemarin.

Pada 2021 jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 53,83 juta orang dengan proporsi 19,82%. Penurunannya terus berlanjut pada 2022 menjadi 49,51 juta orang dan pada 2023 hanya 48,27 orang.

Tahun ini tren serupa terus terjadi. Angka kelas menengah saat ini menjadi 47,85 juta orang dengan proporsi 17,13%. “Memang kami identifikasi masih ada scarring effect (efek luka) dari pandemi terhadap ketahanan kelas menengah,” ujar Amalia.

Dari sisi lapangan usaha dan status pekerjaan kelas menengah, sebanyak 57% kelas menengah bekerja di sektor jasa, 22,98% bekerja di sektor industri, dan 19,97% di sektor pertanian. Terdapat pula kenaikan proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan 10 tahun lalu.

Pemerintah Tebar Insentif PPN dan FLPP

Sebelumnya, pemerintah memberikan tambahan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kedua program tersebut ditujukan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian.

Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan konsumsi terbesar untuk kebutuhan makanan dan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini dinilai menjadi penting.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengakui sejak pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kelompok kelas menengah. Untuk mengatasi merosotnya jumlah penduduk kelas menengah, sektor manufaktur bisa menjadi penyelamat.

Strategi untuk mengatasi hal itu adalah dengan meningkatkan lapangan kerja di sektor formal. "Yang kami inginkan sektor formal itu di manufaktur. Ini yang perlu menjadi motor perekonomian ke depan. Itu jawabannya," kata Raden dalam acara Investortrust CEO Forum di Jakarta, Kamis (29/8).

Selain itu, apabila Indonesia ingin tetap terus bertumbuh dan menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 20 ribu atau sekitar Rp 308 juta (dengan kurs Rp 15.404 per dolar AS), maka seluruh pekerja tidak bisa lagi berpendapatan per kapita US$ 3.000 atau US$ 5.000.

"Artinya, seluruh sektor manufaktur yang dulu memperkerjakan orang dengan pendapatan US$ 5.000 dolar per kapita tidak akan masuk ke program visi 2045," ujarnya.

Untuk itu, kualitas dari sektor manufaktur perlu ditingkatkan. Persaingan dengan banyaknya produk luar negeri menjadi hal yang perlu diatasi dan dihadapi.

Ia mencontohkan, produk garmen tidak bisa lagi hanya handuk, baju, kaos, dan sarung. Sektor tekstil harus mampu memproduksi pakaian selevel merek asal Jepang, Uniqlo. "Jadi, pekerja tetap tapi kualitas produknya berbeda. Di situ peran kelas menengah penting sekali," ucap Raden.

Dalam visi Indonesia 2045, kelas menengah diharapkan bisa mencapai 80% dari total jumlah penduduk. Saat ini angkanya baru sekitar 20%. Jika angka itu tercapai dan pendapatan per kapita mampu menyentuh $USD 30.000, maka pemerintah berharap mesin ekonomi akan bergerak sendiri.

"Karena dengan begitu dia punya daya beli sangat kuat, produksi kita bisa meningkat. Itu yang akan memutar ekonomi," ujar Raden.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Bank Central Asia David Samuel mengatakan penurunan kelas menengah memang menjadi masalah. Hal ini mulai terlihat dari dalam lima sampai enam tahun terakhir penjualan mobil stagnan pada angka 1 juta unit.

"Penjualan tidak bisa bertambah karena konsumennya tidak nambah. Walaupun kelas atas ya dua atau tiga cukup, tidak bisa membeli 100 mobil," kata David.

Dalam menggenjot kembali kelompok kelas menengah, pemerintah perlu melakukan berbagai strategi. Jika bicara tentang perubahan geopolitik, ia menekankan agar Indonesia jangan sampai menjadi sasaran negara lain sehingga hanya sebagai konsumen.

"Kita harus memanfaatkan investasi atau relokasi masuk ke Indonesia. Akhirnya ada penyerapan tenaga kerja yang bertransformasi menjadi kelas menengah," ujar David.

Persoalan tenaga kerja juga tak kalah penting karena hanya 37% lulusan sarjana di Indonesia berada di sektor formal. Struktur tersebut akan sangat mempengaruhi upahnya. Jika lebih banyak pekerja di sektor pertanian dan manufaktur yang produktivitasnya tinggi, maka upah yang diterima akan lebih besar.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia merosot pada 2024. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pascapandemi Covid-19.

“Sebelum Covid-19 atau pada 2019 memang kelas menengah berjumlah 57,33 juta orang atau kira-kira 21,5% dari total penduduk Indonesia tapi di 2024 turun,” kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, kemarin.

Pada 2021 jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 53,83 juta orang dengan proporsi 19,82%. Penurunannya terus berlanjut pada 2022 menjadi 49,51 juta orang dan pada 2023 hanya 48,27 orang.

Tahun ini tren serupa terus terjadi. Angka kelas menengah saat ini menjadi 47,85 juta orang dengan proporsi 17,13%. “Memang kami identifikasi masih ada scarring effect (efek luka) dari pandemi terhadap ketahanan kelas menengah,” ujar Amalia.

Dari sisi lapangan usaha dan status pekerjaan kelas menengah, sebanyak 57% kelas menengah bekerja di sektor jasa, 22,98% bekerja di sektor industri, dan 19,97% di sektor pertanian. Terdapat pula kenaikan proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan 10 tahun lalu.

Pemerintah Tebar Insentif PPN dan FLPP

Sebelumnya, pemerintah memberikan tambahan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kedua program tersebut ditujukan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian.

Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan konsumsi terbesar untuk kebutuhan makanan dan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini dinilai menjadi penting.

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) saat ini tengah menargetkan beberapa perusahaan untuk diakuisisi, terutama di sektor distribusi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Wakil Direktur Utama Selamat Sempurna, menjelaskan, saat ini perusahaan masih berfokus dengan tetap pada sektor yang relevan, baik di hulu maupun hilir demi memperkuat integrasi vertikal perusahaan.

“Tapi belum dapat kami sampaikan karena masih dalam tahap yang masih perlu waktu yang cukup panjang,” kata Andri dalam konferensi pers paparan publik 2024 secara virtual, Kamis (29/8).

Dengan demikian, ia berharap perusahaan akan terus konsisten melakukan akuisisi dan penggabungan usaha (M&A) yang terintegrasi secara vertikal. Akan tetapi ia tak menyebutkan kapan akuisisi itu akan rampung.

Selain itu, Andri menyebutkan bahwa pada Juni 2024, salah satu anak perusahaanya, PT Prapat Tunggal Cipta telah mengakuisisi PT Mangatun Dharma.

Adapun tujuan akuisisi ini demi memperluas jaringan pasar, khususnya untuk tender-tender pemerintah dan lain-lain, dengan fokus utama pada produk Heating, Ventilation, Air Conditioning atau HVAC.

Dengan akuisisi ini, ia berharap pertumbuhan penjualan produk HVAC di pasar domestik akan meningkat lebih cepat.

Target Pendapatan dan Laba SMSM di 2024

Di samping rencana akuisisi, SMSM juga menargetkan kenaikan penjualan dan laba bersih hingga akhir 2024 di tengah gejolak geopolitik. Andri menargetkan penjualan perusahaan naik 2% dan laba bersihnya 8% hingga akhir 2024.

Awalnya, ia menyebut perusahaan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan 8%, tetapi karena situasi geopolitik, target pertumbuhan tersebut diturunkan menjadi 2%.

“Kalau disuruh memilih, kami berfokus meningkatkan bottom line, itu lebih penting,” katanya dalam Paparan Publik 2024 Selamat Sempurna secara virtual, Kamis (29/8).

Di samping itu, Andri juga menargetkan anggaran belanja modal sebesar Rp 170 miliar hingga akhir 2024.

Ia juga menyebut realisasi belanja modal hingga semester pertama 2024 mencapai Rp 93 miliar untuk pembelian mesin dan peremajaan, serta pembelian lahan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA rampung pekan depan. Penyelesaian perjanjian dagang ini akan menjadi momen bersejarah lantaran perundingannya berlangsung selama sembilan tahun.

"Berunding dengan mantan penjajah ini susah-susah gampang. Saat ini banyak hal yang mempersulit ekspor kita ke Uni Eropa karena tidak ada IEU-CEPA. Mudah-mudahan September 2024 bisa diselesaikan," kata Zulkifli alias Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/8).

Dengan adanya IEU-CEPA tersebut, komoditas ekspor Indonesia yang akan masuk ke Uni Eropa akan bebas bea masuk. Zulhas mencotohkan Vietnam yang telah merampungkan perjanjian serupa dengan Benua Biru. Produk ekspor sepatu dari negara Asia Tenggara tersebut menjadi bebas bea alias 0%. Sedangkan produk sepatu dari Indonesia kena bea masuk 6% untuk dijual di Eropa.

Dengan kesepakatan tersebut harapannya dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional hingga menembus 7%. Indonesia melakukan kerja sama serupa dengan negara lain. Contohnya, RI dengan Cina dan India.

Nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan Tiongkok naik hingga 500% selama tiga tahun terakhir. Pada periode yang sama, nilai transaksi Tanah Air dengan Negeri Bollywood tumbuh hampir 300%.

"Jadi, perjanjian dagang dengan negara lain adalah langkah yang harus dilakukan pemerintah," katanya.

Implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa

Keuntungan lainnya, kesepakatan IEU-CEPA dapat menghindarkan Indonesia dari implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Secara ringkas, aturan tersebut akan mempersulit masuknya tujuh komoditas ke Benua Biru, yaitu kacang kedelai, hewan ternak, kelapa sawit, kayu, kakao, kopi, dan karet alam.

Industri nasional yang akan terdampak implementasi EUDR pada Januari 2025 adalah kelapa sawit, kakao, kopi, kayu, dan karet alam. Untuk minyak kelapa sawit alias CPO, Zulhas berpendapat, tidak akan mempengaruhi industri domestik. Sebab, pemerintah berencana meningkatkan konsumsi CPO nasional melalui program biodiesel.

Pemerintah telah mengimplementasikan program campuran 35% CPO ke solar atau B35 saat ini. Campuran tersebut akan dinaikkan pada 1 Januari 2025 menjadi B40.

Selanjutnya, pemerintah akan menaikkan angka campuran tersebut hingga menjadi B60. Selain itu, campuran CPO ke bahan bakar pesawat terbang atau avtur juga sudah masuk tahap uji coba.

Sejauh ini pemerintah telah berhasilkan mencampurkan 2,4% CPO dengan avtur melalui program Bioavtur J.24. Angka tersebut diproyeksikan dapat terus dinaikkan hingga 50%.

"Kalau program Bioavtur bisa diimplementasikan, serapan CPO oleh pemerintah bisa bertambah 3 juta ton. Justru pasar dalam negeri akan perlu banyak CPO," katanya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki menilai, Uni Eropa sudah tidak menjadi pasar yang strategis bagi produk sawit Indonesia. Kontribusi volume ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya ke Benua Biru kini hanya tersisa 12% dari total volume ekspor.

Berdasarkan data Gapki, kontribusi ekspor CPO dan turunannya ke Uni Eropa hanya 8,12% atau 275.000 ton per Juni 2024. Angka tersebut lebih rendah 12,97% dari capaian Mei 2024 sekitar 316.000 ton.

"Kontribusi volume ekspor ke Uni Eropa pernah 20%, tapi sekarang hanya sekitar 12% per tahun. Jadi, kami melihat pasar Eropa tidak lagi strategis," kata Ketua Bidang Kampanye Positif Gapki Edi Suhardi di CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue, Kamis (29/8).

Edi menilai, berkurangnya permintaan ekspor CPO dari Uni Eropa akan diperburuk dengan Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau EUDR. Aturan tersebut akan diimplementasikan mulai Januari 2025 pada tujuh komoditas, yakni CPO, sapi, kacang kedelai, kopi, kakao, kayu, dan karet.

Secara singkat, EUDR mengharuskan tujuh komoditas tersebut diproduksi dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Namun Edi mengatakan Uni Eropa belum menerbitkan petunjuk teknis maupun peta yang akan dipakai dalam implementasi EUDR.

Oleh karena itu, Edi memproyeksikan implementasi EUDR akan menyingkirkan petani sawit kecil dari pasar ekspor. Mayoritas petani sawit kecil belum memiliki dokumen resmi terkait kepemilikan tanah maupun mematuhi batas area hutan.

Edi pun mendorong pemerintah untuk memfasilitasi promosi CPO lokal di pasar non tradisional, seperti negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Alhasil, Edi menyarankan agar pemerintah membangun kesadaran baru agar eksportir fokus menyasar pasar-pasar non tradisional.

"Walaupun pasar Eropa secara ekonomi sudah tidak signifikan, eksportir lokal masih memperitmbangkan Eropa karena punya standar yang tinggi, tapi sebenarnya mereka mendorong aturan yang tidak masuk akal," katanya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan EUDR tidak akan memengaruhi kinerja industri minyak kelapa sawit nasional. Pemerintah berencana meningkatkan konsumsi CPO nasional melalui program biodiesel.

Pemerintah telah mengimplementasikan program campuran 35% CPO ke solar atau B35 saat ini. Campuran tersebut akan dinaikkan pada 1 Januari 2025 menjadi B40.

Zulhas mengatakan, pemerintahan selanjutnya akan kembali menaikkan angka campuran tersebut hingga menjadi B60. Selain itu, pemerintah sedang mencoba mencampurkan CPO ke bahan bakar pesawat terbang atau avtur

Sejauh ini, pemerintah telah berhasilkan mencampurkan 2,4% CPO dengan avtur melalui program Bioavtur J.24. Angka tersebut diproyeksikan dapat terus dinaikkan hingga 50%.

"Kalau program Bioavtur bisa diimplementasikan, serapan CPO oleh pemerintah bisa bertambah 3 juta ton. Justru pasar dalam negeri akan perlu banyak CPO," kata Zulhas.