Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimuljono melaporkan penyaluran dana pembangunan IKN telah mencapai Rp 140 triliun. Dari angka tersebut, porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih yang terbesar.

Anggaran pemerintah yang telah keluar untuk proyek ibu kota baru telah mencapai Rp 84,5 triliun yang terbagi ke dalam 108 paket pengerjaan. Di sisi lain, serapan investasi dari perusahaan domestik sejumlah Rp 56,2 triliun dari 55 proyek fase awal konstruksi alias groundbreaking.

"Dari 55 groundbreaking itu termasuk yang hari ini. Ada Swissbell, BCA, RGE, dan Intiland," kata Basuki kepada wartawan di sela-sela mengunjungi Embung MBH di IKN, Senin (12/8).

Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melaksanakan groundbreaking empat proyek yang terdiri dari aset real estate, penginapan dan lembaga keuangan. Selain itu, Jokowi juga meresmikan Taman Kusuma Bangsa sebagai tempat penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang bangsa.

"Sore ini ada investasi Rp 4,9 triliun dari Swissbell, BCA, RGE, dan intiland sektor properti, hotel dan perbankan," ujar Basuki.

Jokowi melaksanakan seremoni groundbreaking seusai menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan IKN pada Senin, 12 Agustus 2024. Salah satu topik krusial yang menjadi pembahasan yakni informasi dan detail yang berkaitan dengan perkembangan atau rencana terkait pembangunan IKN.

Adapun uraian singkat terkait groundbreaking proyek milik PT Intiland, BCA, Swissbelhotel, dan Royan Golden Eagle (RGE) sebagai berikut:

PT Intiland Development

Presiden Jokowi melakukan groundbreaking untuk paket proyek PT Intiland Development Tbk di kawasan IKN Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin (12/8). Paket proyek tersebut terdiri atas Grand Whiz Nusantara, Nusantara Quarter, dan Royale Nusantara Golf Resort & Residence.

Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota ke Nusantara bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan juga perubahan pola pikir, pola kerja, dan mobilitas masyarakat.

Jokowi juga menyoroti pentingnya konsep green building yang diusung dalam proyek PT Intiland. Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap infrastruktur di luar kawasan inti IKN.

"Jadi tetap jalan yang membangun pemerintah, air yang membangun pemerintah, listrik yang memberikan juga dari pemerintah, dan akan dimulai nanti pada bulan Januari tahun depan," kata Jokowi.

Kantor BCA

Jokowi melanjutkan seremoni grondbreaking Bank Central Asia (BCA). Dia mengapresiasi dan menghargai langkah BCA yang berani berinvestasi di ibu kota baru. "Kalau PT BCA Tbk. sudah berani masuk investasi ke Nusantara, artinya investasi di IKN ini pasti sangat menguntungkan," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun semua infrastruktur pendukung di sekitar kawasan investasi. "Kalau BCA bangun di sini, jalan di depan kantor BCA nanti yang bangun siapa? Pemerintah. Jalan, listrik, air, semuanya nanti akan dibangun oleh pemerintah," ujarnya.

Swiss-Belhotel Nusantara

Jokowi juga turut melakukan peletakan batu pertama Swiss-Belhotel Nusantara di Kawasan IKN. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian proyek pembangunan yang mendukung konsep forest city di ibu kota baru.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap desain Swiss-Belhotel Nusantara yang telah disesuaikan dengan visi IKN sebagai forest city. Dia mengtakan bahwa ekonomi yang akan dikembangkan di IKN berfokus pada ekonomi hijau dan digital, dengan dukungan penuh pada energi hijau dan kendaraan listrik.

Swissotel Nusantara (Instagram/Swissotel Nusantara)

Jokowi menyebut pembangunan Swiss-Belhotel Nusantara mencakup 197 kamar dan dijadwalkan selesai dalam 15 bulan ke depan. Meskipun nanti sudah tidak menjabat sebagai presiden, ia tetap akan mengikuti perkembangan pembangunan hotel tersebut.

"Saya ke sini menginap tidak sebagai presiden itu berarti sudah jadi, 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya nggak jadi presiden akan saya ikuti terus," ujar Jokowi.

Nusantara International Convention Center and Hotel Royal Golden Eagle

Jokowi melanjutkan kegiatan groundbreaking pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel yang merupakan bagian dari Royal Golden Eagle (RGE) di kawasan IKN.

Pembangunan tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam pengembangan fasilitas di IKN, utamanya saat peringatan Hari UIang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang.

"Nusantara International Convention Center dan Hotel ini akan menambah fasilitas apabila nanti tahun depan upacaranya mengundang 8 ribu undangan," kata Jokowi.

Jokowi mendorong RGE untuk dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel. Presiden pun menegaskan kembali pentingnya pembangunan fasilitas ini untuk mengakomodasi kebutuhan ibu kota baru.

"Selesai kapan? 24 bulan, tapi mungkin bisa dipercepat. Berarti nanti pada 17-an yang berikutnya baru selesai, artinya apa? Sekali lagi masih belum cukup untuk mengakomodasi undangan yang akan datang di HUT Kemerdekaan ke-80 yang akan datang," ujar Jokowi.

Taman Kusuma Bangsa

Jokowi juga berkesempatan untuk meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang terletak di Kawasan IKN. Peresmian tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang bangsa.

Jokowi menekankan pentingnya memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan pendiri bangsa, utamanya Bung Karno dan Bung Hatta. "Menjadi penghormatan kita semuanya kepada para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa," kata Jokowi.

Peresmian Taman Kusuma Bangsa IKN (ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.)

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti mengatakan bahwa taman tersebut dirancang sebagai tempat penghormatan bagi para pahlawan. Acara renungan suci akan digelar pada Sabtu (17/8) pukul 00.00 WITA.

Diana juga menjelaskan bahwa Taman Kusuma Bangsa didirikan sebagai solusi sementara sebelum adanya makam pahlawan di Ibu Kota Nusantara.

Diana menambahkan, Taman Kusuma Bangsa menjadi bagian integral dari kawasan beranda Nusantara, yang dilengkapi dengan sayap pelindung Nusantara dan tiang bendera. Bahkan tiang bendera setinggi 79 meter tersebut telah mencetak rekor MURI sebagai tiang bendera tertinggi di Indonesia.

Bursa Efek Indonesia atau BEI optimistis kapitalisasi pasar modal Indonesia bisa mencapai Rp 22 ribu triliun seperti yang ditargerkan oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, butuh dukungan banyak pihak untuk mencapai target Rp 22 ribu triliun. "Untuk IPO, kami perlu suplai yang besar dari anak usaha BUMN atau perusahaan swasta," kata Iman kepada wartawan, Senin (12/8).

Iman menjelaskan jika aset perusahaan yang IPO saat ini hanya masuk nilai aset skala menengah. "Pasti kapitalisasi marketnya tidak sampai Rp 22 ribu triliun," tuturnya.

BEI mengharapkan perusahaan BUMN dengan skala aset yang jumbo untuk melaksanakan pencatatan saham di bursa. Namun Iman yakin jika target tersebut dapat dicapai tetapi dengan catatan IPO perusahaan dengan aset besar bisa melantai di bursa.

Sebagai informasi Drajat Wibowo yang saat itu menjabat sebagai Tim Ekonomi Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran menyebutkan jika pasangan capres dan cawapres itu menargerkan kapitalisasi pasar atau market cap di BEI bisa mencapai di atas Rp 22.000 triliun pada 2027 mendatang.

Ia mengatakan, pasar modal harus ada di lini terdepan. Bahkan pengembangan pasar modal merupakan bagian integral dari strategi ekonomi Prabowo - Gibran demi mencegah Indonesia masuk dalam jebakan pendapatan kelas menengah.

“Pasar modal bukan hanya merupakan sumber dana jangka panjang, tapi juga mekanisme paling efisien,” kata Drajat dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal 2024 – 2029 di Jakarta, Senin (8/1).

Namun apabila menilik target market cap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK menargetkan nilai kapitalisasi mencapai Rp 15.000 triliun atau 70% dari produk domestik bruto pada tahun yang sama. Artinya target Prabowo-Gibran lebih tinggi ketimbang OJK.

Bursa Efek Indonesia (BEI) membeberkan terdapat 19 anggota bursa yang berminat untuk mendapatkan izin transaksi short selling atau jual kosong. Otoritas bursa menargetkan implementasi short selling dilaksanakan pada kuartal empat 2024.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman, mengatakan saat ini pihaknya dengan OJK masih dalam tahap pembahasan mengenai peraturan bursa terkait short selling.

"Saat ini BEI sedang melakukan pendampingan bagi anggota bursa yang berminat bisnis short selling untuk mendapatkan lisensi dari bursa," kata Iman dalam konferensi pers HUT Pasar Modal 2024, Senin (12/8).

Iman berharap diimplementasikannya transaksi short selling meningkatkan transaksi harian 2% sampai 3%. Hal ini tercermin dari Bursa Malaysia, Thailand, dan Hongkong yang mengalami peningkatan transaksi harian 2% sampai dengan 17%. setelah menerapkan short selling.

"Kami melihat tujuan daripada short selling ini yang pertama adalah meningkatkan likuiditas," sebutnya.

Namun demikian, dia mengatakan, nantinya otoritas bursa akan melakukan tahap pengenalan sampai pendalaman untuk melihat dampak short selling bagi pasar.

Short selling merupakan transaksi di mana si penjual tidak memiliki saham sehingga harus meminjam saham kepada perusahaan sekuritas atau kustodian untuk melakukan transaksi tersebut. Saat melakukan transaksi ini, penjual memiliki keyakinan bahwa harga saham tersebut akan turun sehingga ia bisa membeli kembali saham itu dengan harga lebih murah.

Saham yang sudah dibeli kembali akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara, si penjual mengantongi keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dan harga pembelian kembali saham tersebut. Transaksi ini menjanjikan keuntungan besar namun risikonya juga tinggi.

Pelaku (short seller) harus memiliki prediksi yang tepat agar bisa cuan saat membeli kembali saham yang dipinjam untuk transaksi short selling. Jika meleset, pelaku transaksi short selling bisa rugi besar karena harus membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga penjualan.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mengatakan investasi di Ibu Kota Nusantara belum menarik saat ini. Sebab, jumlah pengunjung IKN belum cukup sebagai syarat investasi membuahkan hasil.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan minimnya kunjungan membuat seluruh perbankan di dalam negeri enggan mendukung investasi pembangunan hotel. Perbankan pun masih enggan terbebani investasi yang belum tentu balik modal dalam waktu cepat.

"Ini tidak ada kaitannya sama insentif yang diberikan pemerintah, tapi masalah permintaan. Kalau dikasih insentif tapi tidak ada tamu di hotel, kami tidak berani investasi," kata Hariyadi di Hotel Sahid, Senin (12/8).

Hariyadi menjelaskan investasi hotel umumnya menjadi sektor terakhir dalam pengembangan sebuah wilayah. Adapun investasi awal yang terjadi dalam pengembangan wilayah umumnya adalah energi dan perumahan, lalu diikuti pusat perbelanjaan.

Makanya, ia menilai kepastian investasi hotel di IKN baru mulai terlihat secepatnya 2027. Sebab, kestabilan volume kunjungan ke IKN dinilai bisa dihitung setidaknya tiga tahun setelah IKN beroperasi.

Menurutnya, tingkat kunjungan dapat terlihat dari frekuensi penerbangan di IKN. Namun Haruyadi mengaku belum memiliki berapa frekuensi penerbangan minimal agar investasi hotel di IKN menjadi menarik.

Bos Sahid Grup itu mengatakan kegiatan pemerintahan saja tidak cukup untuk meningkatkan kunjungan di IKN. Dia berpendapat kegiatan tercepat yang dapat mendongkrak angka kunjungan adalah kegiatan bisnis.

"Contohnya Ibu Kota Kanada, Ottawa. Di sana kunjungan sepi karena hanya kegiatan pemerintahan, sedangkan mayoritas kunjungan terjadi di Vancouver atau Montreal," ujarnya.

Namun, Hariyadi mencatat telah ada dua kelompok bisnis hotel yang berinvestasi di IKN, yakni Konsorsium Nusantara dan PT Intiland Development Tbk. Ia mengatakan Konsorsium Nusantara mendirikan hotel bintang lima di Nusantara dengan nama Hotel Nusantara.

Sementara itu, Intiland akan mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking besok, Selasa (13/8). Hariyadi mengatakan Intiland akan mendirikan hotel bintang tiga dengan merek jual Intiwhiz.

"Artinya, investor hotel sudah mulai terjadi (melirik), sementara investor lainnya baru sebatas menyatakan keinginan investasi di IKN," katanya.

Sedangkan Presiden Joko Widodo hari ini meletakkan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangunan hotel swasta, yakni Swiss-Bellhotel Nusantara, di IKN.

Jokowi menjelaskan, hotel dengan kapasitas 197 kamar itu ditargetkan rampung dalam 15 bulan. Ia juga berjanji akan terus menengok pembangunan hotel tersebut.

"Meskipun saya enggak jadi presiden (lagi), akan saya ikuti terus," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8).

Hotel Sudah Penuh untuk HUT RI di IKN

Hariyadi juga mengatakan okupansi hotel di Balikpapan dan Samarinda mencapai 100% pada 14-18 Agustus 2024. Oleh karena itu, harga sewa kamar di kedua kota tersebut diprediksi naik hingga 20%.

Dia mengatakan pemesanan kamar pada 14-18 Agustus 2024 telah dilakukan sejak Mei 2024. Alhasil, kini bermunculan usaha rumah tamu atau guest house di Balikpapan hingga Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Jadi, inisiatif masyarakat untuk membuka usaha guest house muncul karena permintaan tinggi dalam jangka waktu yang pendek," katanya.

Namun Hariyadi menyampaikan pihaknya tidak dapat menjamin standar yang ditawarkan di guest house tersebut. Sebab, usaha tersebut dijalankan oleh masyarakat secara mandiri.

Ia memprediksi okupansi hotel di Balikpapan akan turun menjadi 70% pasca Upacara Hari Kemerdekaan RI akhir pekan ini, Sabtu (17/8). Akan tetapi, Hariyadi menilai okupansi tersebut sudah terbilang tinggi lantaran rata-rata okupansi hotel nasional hanya sekitar 50% pada kondisi normal.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Meutya Hafid mengusulkan pemilihan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar pengganti Airlangga Hartarto tak perlu dilakukan dengan voting.

Rencananya, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pemilihan Plt Ketua Umum pada Selasa (13/8). "Menyarankan para Waketum untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk Plt Ketum, sehingga pleno dapat berjalan kondusif," kata Meutya dalam keterangannya, Senin (12/8).

Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan kader partai beringin masih kaget dengan keputusan Airlangga yang mundur dari posisi Ketua Umum. Meutya meminta para kader menjaga soliditas agar calon pimpinan menjaga cara-cara yang bermartabat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Airlangga Hartarto secara de facto memang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski begitu secara de jure surat pengunduran diri Airlangga masih perlu mendapatkan legitimasi atau persetujuan DPP Golkar.

"Saya mau menegaskan secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Doli saat jumpa pers seperti dikutip, Senin (12/8).

Menurut Doli, jika nantinya jajaran pengurus DPP menerima surat pengunduran diri Airlangga, otomatis sang Menko Perekonomian resmi tak lagi menjabat sebagai ketua umum partai.

Doli merupakan salah satu pengurus pusat Partai Golkar yang berada di lokasi pengumuman pengunduran diri pada Minggu (11/8). Doli mengakui kabar pengunduran diri Airlangga mengejutkan buat kader, namun, ia menjanjikan roda organisasi tetap berjalan mulus karena keberadaan 11 wakil ketua umum.

Sebelas wakil ketua umum itu, di antaranya Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafidz kompak meminta seluruh kader tetap tenang dan menjaga soliditas. Ia berharap situasi di internal partai tetap kondusif terutama pada masa-masa menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa memiliki asuransi jiwa bukan merupakan sebuah prioritas, terutama saat masih berada di usia produktif.

Padahal, mitigasi risiko disaat sakit, kecelakaan, bahkan meninggal dunia harus dipersiapkan sejak dini.

Sebab, tak ada yang tahu kapan musibah itu datang dan separah apa keadaanya. Biaya pengobatan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi bila mengidap sakit yang menahun.

Risiko-risiko tersebut dapat mengguncang kesehatan finansial saat ini dan menghambat rencana di masa depan. Bahkan, mungkin kejadian tak terduga ini juga dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga.

Jangan tunggu risiko sakit meningkat baru memutuskan untuk membeli premi asuransi jiwa.

Waktu yang tepat untuk membeli produk asuransi adalah ketika telah memiliki pekerjaan dan mampu secara finansial, yakni sekitar usia awal hingga akhir 20 tahun.

Kenapa Harus Membeli Asuransi di Usia Muda?

Premi yang harus dibayarkan pembeli asuransi jiwa berusia muda biasanya lebih ringan dibandingkan mereka yang usianya lebih matang. Sebab, orang yang berusia muda dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih rendah sehingga perhitungan preminya pun jadi lebih murah.

Membeli asuransi jiwa juga dapat mencegah bangkrut di usia muda, lho. Ya, dengan adanya asuransi kesehatan, maka Anda tak perlu terlalu mengkhawatirkan tingginya biaya berobat ke rumah sakit. Apalagi, kenaikan biaya kesehatan dapat mencapai 10 persen hingga 15 persen per tahunnya.

Saat masih muda, kebutuhan sehari-hari juga belum terlalu kompleks. Apalagi sekarang semakin banyak produk asuransi jiwa yang cocok untuk anak muda dengan premi bisa menyesuaikan pendapatan.

Salah satunya, Asuransi Life Care yang kini juga tersedia untuk nasabah BRI Prioritas. Asuransi jiwa ini akan memberikan perlindungan jiwa dari risiko meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan, dengan beragam pilihan premi yang terjangkau.

Asuransi Life Care memberikan manfaat meninggal dunia alami dan kecelakaan, dengan uang pertanggungan hingga Rp 250.000.000.

Jika Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia alami dan kecelakaan dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima manfaat asuransi sebesar uang pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Ketentuan periode asuransi adalah 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun, dengan usia masuk minimum 1 tahun maksimum 55 tahun.

Kini pembelian asuransi Life Care juga semakin mudah dan praktis melalui aplikasi BRImo. Yuk, cek di bawah ini.

Cara Pembelian Asuransi Life Care

1. Buka aplikasi BRImo dan pilih “Fitur Asuransi”
2. Klik “Beli Asuransi” lalu pilih produk “Life Care”
3. Baca spesi­kasi produk dan pilih uang pertanggungan dan masa asuransi sesuai kebutuhan
4. Isi data kepesertaan asuransi
5. Lakukan pembayaran premi pada aplikasi BRImo
6. Polis dikirim ke email dan SMS yang terdaftar. Perlindungan Anda telah aktif H+1 pukul 00.00

Yuk, langsung beli premi Asuransi Life Care agar keluarga lebih terlindungi dari guncangan finansial. Bila belum punya aplikasi BRImo, kini kamu bisa langsung mendaftar melalui handphone tanpa perlu ke kantor cabang BRI. BRImo dapat di-download di Google Play Store maupun App Store dan Huawei AppGallery!

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI melaporkan terjadinya pemalsuan data di 369 hotel. Perubahan data paling banyak terjadi di Jawa Tengah atau terhadap 156 hotel.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mencatat setidaknya perubahan data di 10 hotel di Jawa Tengah berujung adanya kasus penipuan. Data yang diubah adalah nomor telepon hotel tersebut. Korban termakan modus oknum dengan menawarkan tarif hotel lebih rendah dari yang seharusnya.

"Jadi oknum menjual unit dengan harga rumah dan ditawarkan melalui pesan singkat. Oknum menjebak korban dengan pesan singkat supaya tertarik dan mentransfer dana ke rekeningnya," kata Haryadi di Hotel Sahid, Senin (12/8).

Hariyadi memperkirakan nilai kerugian dari kejadian tersebut relatif kecil atau tidak mencapai ratusan juta rupiah. Namun, angkanya masih belum diketahui lantaran belum semua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak hotel maupun kepolisian.

Haryadi menemukan nomor rekening yang memakan korban di Jawa Tengah diterbitkan oleh kantor cabang PT Bank Negara Indonesia Tbk di Nusa Tenggara Timur. Namun nomor rekening dan nomor telepon yang diubah di hotel lain berasal dari berbagai bank penerbit dan daerah.

Perubahan data dilakukan pada nomor telepon hotel yang terpampang di akun Google Business masing-masing hotel. Sejauh ini, baru ada enam wilayah yang melaporkan perubahan data hotel, yakni

1. Jawa Tengah: 156 hotel
2. Jawa Timur: 92 hotel
3. Sumatra Barat: 60 hotel
4. Bandung: 35 hotel
5. Sulawesi Tengah: 18 hotel
6. Lampung: 8 hotel

Oleh karena itu, Hariyadi mengingatkan agar konsumen lebih berhati-hati saat melakukan transaksi pemesanan kamar hotel. "Kalau tujuan transaksi adalah rekening atas nama pribadi, pasti modus penipuan," ujarnya.

Hariyadi menjelaskan perubahan data tersebut dimungkinkan lantaran mayoritas hotel belum memverifikasi akun Google Businessnya. Alhasil, semua orang dapat mengubah nomor telepon hotel yang terpampang saat melakukan pencarian di Google.

Kasus tersebut terjadi secara serentak di penjuru negeri kemarin, Minggu (11/8). Oleh karena itu, Haryadi menduga pemalsuan data tersebut dilakukan secara terorganisir oleh pihak tertentu.

Ia juga mengimbau seluruh hotel di dalam negeri untuk melaporkan informasi yang tidak benar ke Google melalui suggestion edit di akun Google Business.

Setelah itu, manajemen hotel perlu melaporkan penipuan dengan Business Redressal Complaints. Langkah terakhir adalah memverifikasi akun bisnis melalui Google My Business Verified.

"Jadi, kami imbau konsumen untuk mengontak pihak hotel melalui laman resmi hotel untuk melakukan pemesanan sementara ini," katanya.

Di samping itu, Hariyadi mengatakan konsumen dapat melakukan pemesanan melalui agen perjalanan daring atau OTA. Ia menilai pemesanan melalui OTA saat ini lebih aman lantaran dilakukan langsung oleh OTA.

PHRI akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian secepatnyaRabu (14/8). Saat ini, mereka ingin mendata nilai kerugian dan hotel terdampak atas kejadian tersebut.

Hariyadi berencana mengenakan oknum tersebut Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Pemalsuan Data Elektronik. Dengan kata lain, oknum tersebut diancam pidana maksimal 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Kejaksaan Agung membantah kabar pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal kasus izin ekspor minyak goreng. Mereka juga membantah isu adanya surat perintah penyidikan kepada Airlangga.

Kejagung tak menutup kemungkinan memanggil mantan Ketua Umum Partai Golkar itu jika keterangannya diperlukan. Namun, hal itu tergantung keperluan dari penyidik Korps Adhyaksa.

"Penyidik dalam menangani perkara tentu menganalisis, melihat bagaimana urgensinya terkait pemanggilan seseorang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (12/8) dikutip dari Antara.

Harli mengatakan hingga saat ini, ia belum mendapatkan informasi pemanggilan kepada Airlangga. Ia berjanji akan memberikan kabar jika ada informasi terbaru.

"Hingga kini kamu belum dapat informasi, terkait dilakukan pemanggilan, kapan dilakukan, di mana dilakukan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Kemenko Perekonomian)

Harli mengatakan penanganan perkara minyak goreng ini tak didasarkan politisasi hukum, namun berdasarkan bukti. Ia juga menjanjikan kejaksaan bebas dari tekanan politik.

"Tidak didasarkan tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum,” ujar Harli.

Airlangga sebelumnya pernah dipanggil Kejagung sebagai saksi kasus perizinan ekspor CPO pada Juli 2023. Dalam kasus tersebut, ada tiga perusahaan yang terseret yakni Wilmar Grup, Musim Mas Grup, serta Permata Hijau Grup.

Nama Airlangga kembali dikaitkan dengan kasus ekspor CPO setelah ia mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada Minggu (11/8).

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia per 8 Agustus 2024 mencapai 13,45 juta. Angka tersebut meningkat 11% dibandingkan akhir tahun 2023 yang tercatat sebesar 12.168.061 Single Investor Identification (SID).

Meski demikian, angka pertumbuhan ini masih di bawah target yang dicanangkan. BEI sebelumnya menargetkan angka investor pasar modal bisa meningkat 2 juta tahun ini.

“Artinya kalau memang kita menargetkan angka pertumbuhan 2 juta investor, kita masih ada PR untuk menambah sekitar 700 ribu SID lagi di 2024 ini,” kata Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Samsul Hidayat Samsul dalam HUT 47 Tahun Pasar Modal di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (12/8).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mencatat ada penurunan persentase investor individu di Pulau Jawa dari sebelumnya lebih dari 70% kini hanya 67,47% per Juni 2024. Di sisi lain, OJK menyebut pertumbuhan investor di Sumatera justru meningkat.

"Namun, Pulau Jawa masih menjadi yang tertinggi pertumbuhan investornya, hanya secara persentase mulai ke Sumatra dan daerah yang lain," kata Inarno dalam kesempatan yang sama.

Dalam paparan demografi investor yang disampaikan Inarno, sebaran investor di Pulau Sumatra mencapai 16,64% dengan total aset Rp 101,09 triliun. Lalu, di Kalimantan dengan persentase investor mencapai 5,31% dengan total aset Rp 125,72 triliun, Sulawesi 5,5% dengan aset Rp 16,85 triliun, dan Jawa 67,47% dengan nilai aset Rp 4.918,9 triliun.

"Sementara itu, di Maluku-Papua mewakili 1,31% investor dengan keseluruhan nilai asetnya Rp 6,09 triliun. Sedangkan Bali-NTB-NTT yaitu 3,77% dengan nilai aset Rp 21,81 triliun," tambahnya.

Hhingga 9 Agustus 2024 investor individu di Indonesia didominasi oleh 61,84% laki-laki. Sebanyak 54,96% dari mereka berusia di bawah 30 tahun, dan 31,44% bekerja sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, atau guru.

Sebagian besar, yaitu 45,75%, memiliki pendidikan terakhir SMA, dan 44,94% berpenghasilan antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta per tahun.

Dari segi kepemilikan, investor lokal di Indonesia masih mendominasi dengan porsi 99,71%, di mana 99,63% di antaranya merupakan investor saham, dan 99,91% adalah investor reksa dana. Jika dilihat dari jenis investor, jumlah investor lokal jauh lebih besar dibandingkan investor asing, dengan total mencapai 13,41 juta.

Bursa Efek Indonesia atau BEI buka suara usai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut yang disebut bakal melantai di bursa pada 2025 mendatang.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna menyampaikan Bank Sumut hingga kini belum menyampaikan terkait rencana tersebut.

“Bank Sumut masih belum menyampaikan kepada kami (BEI),” kata Nyoman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (12/9).

Sebelumnya, Bank Sumut tertarik menjadi perusahaan terbuka (Tbk) melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Direktur Bisnis & Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah, mengatakan pihaknya hingga kini masih proses untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut tentang IPO, tetapi hal itu sudah masuk dalam rencana dan diperkirakan 2025 atau 2026 mendatang.

Bank Sumut mengincar dana hasil IPO untuk memperkuat modal demi membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hal itu karena perusahan baru memiliki modal sebesar Rp 4,2 triliun.

KUB adalah Bank yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari dua bank atau lebih. "KUB kan biasanya punya modal kuat biar bisa mengangkat bank lain bisa menggendong untuk tambahan modal,” kata kata Syafrizal kepada wartawan di Balige, Sumatera Utara, Jumat (9/8).

BEI mencatat ada 28 perusahaan yang ingin melaksanakan penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO). Empat dari 28 perusahaan tersebut merupakan perusahaan skala besar dengan aset di atas Rp 250 miliar.

BEI juga mencatat terdapat empat perusahaan aset skala kecil atau aset di bawah Rp 50 miliar yang bakal IPO. Selain itu ada 20 calon emiten memiliki aset berskala menengah bernilai antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar.

Mayoritas sektor perusahaan yang berencana menjadi emiten BEI adalah sektor konsumer non primer sebanyak lima perusahaan. Adapun yang paling sedikit berasal dari sektor kesehatan dan transportasi. Hingga 9 Agustus 2024, sudah ada 34 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI.

"Jumlah dana yang dihimpun dari IPO mencapai Rp 5,15 triliun," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, dalam keterangan resmi BEI, Senin (12/8).

Berikut rincian sektor dalam pipeline IPO BEI:

• 3 perusahaan dari sektor material dasar
• 4 perusahaan dari sektor konsumer primer
• 5 perusahaan dari sektor konsumer non primer
• 3 perusahaan dari sektor energi
• 2 perusahaan dari sektor keuangan
• 1 perusahaan dari sektor kesehatan
• 4 perusahaan dari sektor industri
• 2 perusahaan dari sektor infrastruktur
• 3 perusahaan dari sektor teknologi
• 1 perusahaan dari sektor transportasi dan logistik

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membeberkan kinerja lima sektor yang membagikan dividen terbesar hingga 9 Agustus 2024. Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan sektor menjadi pembagi dividen terbesar adalah sektor finansial atau perbankan, yakni mencapai Rp 58,24 triliun hingga Agustus 2024.

Nilai dividen yang diberikan saham-saham sektor perbankan itu meningkat 15,17% dibandingkan dengan posisi akhir 2023 sebesar Rp 50,57 triliun.

“Berarti sektor finansial atau perbankan akan membagikan angka (dividen) yang lebih besar di tahun 2024 ini, di mana setengah tahunnya saja sudah melebihi satu tahun di 2023,” kata Samsul dalam konferensi pers HUT 47 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (12/8).

Kemudian, Samsul juga menyampaikan sektor energi memberikan dividen. Hingga Agustus 2024, sektor energi sudah membagikan dividen Rp 30,86 triliun. Namun, kontribusi dividen itu turun dari tahun 2023 lalu yang mencapai Rp 56,2 triliun.

Sektor-sektor lainnya seperti industrial, multisektor, dan holding membagikan dividen Rp 7,83 triliun per Agustus 2024. Tahun lalu, sektor-sektor tersebut membagikan dividen Rp 11,79 triliun. Kemudian, sektor industri terintegrasi (industrial integrated) membagikan dividen Rp 7,36 triliun per Agustus 2024, dari Rp 6,88 triliun pada 2023.

“Artinya, tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2023 karena saat ini baru setengah tahun,” ujar Samsul.

Tak hanya itu, industrial wireless dan telecommunication service sudah membagikan Rp 3,73 triliun pada Agustus 2024. Padahal, sebelumnya sektor tersebut menyalurkan dividen sebesar Rp 4,20 triliun pada 2023.

Samsul mengatakan sektor yang menerbitkan efek bersifat syariah dan sukuk (EBUS) terbanyak adalah financial atau consumerfinancing, dengan nilai Rp 23,26 triliun per Agustus 2024, meningkat dari tahun lalu Rp 28,77 triliun 2023.

Dengan demikian, Samsul menyampaikan sektor keuangan dan perbankan merupakan sektor-sektor yang banyak melakukan kegiatan korporasi dan memberikan hasil atau imbal balik yang signifikan bagi Indonesia. KSEI menjadi sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dividen maupun bunga kepada para pemegang saham dan pemegang surat utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menambah kewenangan pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Dengan adanya penambahan tersebut, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk memiliki akses informasi keuangan wajib pajak atau WP.

Kewenangan tambahan tersebut diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Jika merujuk pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018 yang menggantikan batasan sebelumnya dalam PMK 70 Tahun 2017, rekening bank yang bisa diintip isinya oleh otoritas pajak yang memiliki tabungan sebesar Rp 1 miliar.

Dengan penambahan kewenangan Ditjen Pajak, kini posisi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat mengakses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan dan entitas terkait. Hal itu dapat dilakukan untuk keperluan perpajakan.

"PMK 70/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum sehingga perlu dilakukan perubahan," bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (12/8).

Dalam aturan tersebut, tertulis penambahan Bab VA yang berisi Pasal 30 A dengan penegasan setiap pihak dilarang melakukan kesepakatan dan atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban informasi pajak.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait akses informasi keuangan untuk perpajakan yang mengatur program Automatic Exchange of Information (AEoI).

Akses informasi tersebut mencakup penyampaian laporan otomatis mengenai informasi keuangan dan penyediaan data atau bukti berdasarkan permintaan untuk pelaksanaan aturan perpajakan serta kesepakatan internasional.

Jika terjadi pelanggaran penghindaran pertukaran informasi pajak, maka kesepakatan atau praktik lembaga keuangan dianggap tidak berlaku dan atau tidak terjadi.

Selanjutnya kewajiban pemenuhan informasi tetap harus dipenuhi oleh setiap orang atau entitas lain. Direktur Jenderal Pajak berwenang akan memeriksa kesepakatan untuk menghindari kewajiban pajak sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Tak hanya itu, Ditjen Pajak juga berwenang memperoleh informasi keuangan. Hal ini termasuk keterangan dan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan kesepakatan dan atau praktik sebagaimana dimaksud di atas.

Selanjutnya dalam Pasal 30A ayat 4 juga menyebutkan setiap orang dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya atau wajib disampaikan.

Ditjen Pajak juga dapat menyampaikan teguran tertulis dan pemeriksaan bahkan hingga langkah hukum pidana soal perpajakan bagi mereka yang terbukti melakukan penghindaran akses terhadap informasi perpajakan.